1
PUTUSAN Nomor : 60/Pdt.G/2009/PTA Mks. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: PEMBANDING, umur ------Tahun, agama Islam, pekerjaan --------- ( ------ / ----Kabupaten ----) bertempat tinggal di ------- Desa ------, Kecamatan
-------
Kabupaten
------,
dalam
hal
ini
memberikan kuasa kepada Suhardi, S.H., Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Jalan Pallantikang, Nomor 32
Sungguminasa,
berdasarkan
surat
kuasa
khusus
tertanggal 19 Juni 2008, selanjutnya sebagai Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonpensi/Pembanding/Terbanding; melawan TERBANDING, umur ---- tahun, agama Islam, pekerjaan ----------Kesehatan
Kabupaten
-------------------,bertempat
Tinggal ------------- -,-----------, Nomor ------------, Makassar, Selanjutnya sebagai Termohon konpensi / Penggugat Rekonpensi / Terbanding /Pembanding. Pengadilan Tinggi Agama tersebut. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut. TENTANG DUDUK PERKARANYA Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum
dalam
salinan
resmi
Putusan
Pengadilan
Agama
--------
Nomor
613/Pdt.G/2008/PA Mks. Tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Dalam Konvensi : 1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2
2. Mengizinkan pemohon ( ---------) untuk mengikrarkan talak Satu raj’i terhadap termohon -------------, dihadapan sidang
Pengadilan
Agama
Makassar.
Dalam Rekonvensi : 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian. 2. Menghukum tergugat untuk menyerahkan mahar penggugat berupa sebidang sawah yang terletak di Dusun --------- Desa ------------, Kecamatan Bontonompo-----------Kabupaten Gowa, seluas ------- Ha, persil --------sii, dengan batas-batas sebagai berikut - Sebelah Barat
: -------------,
- Sebelah Timur : ------------, - Sebelah Utara
: ------------,
- Sebelah Selatan : ------------. 3. Menghukum pula tergugat untuk menyerahkan nafkah kepada penggugat sebagai berikut : 3.1. Nafkah lahir selama 8 (delapan) bulan sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah); 3.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah), 3.3. Mut’ah sebesar Rp.5.000.000,- {Lima juta rupiah); 3.4. Setengah dari gaji 13 Tahun 2008,sebesar Rp.1.378.300,-(satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah ), 4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat setengah dari pada Harta bersama berua sebuah bangunan rumah permanent seluas ---- x ------- m2 persegi,
yang terletak di Dusun
----- Desa -------, Kecamatan------------
Kabupaten Gowa diatas tanah milik orang tua tergugat
-,
dengan batas
-batas sebagai berikut : - Sebelah Barat : Tanah darat almarhum ------------. - Sebelah Timur : Rumah Bunga daeng -----------------. - Sebalah Utara : Sawah almarhum ------------------. - Sebelah Selatan: Jalanan ----------------------------. dan apabila okyek tersebut tidak bisa dibagi secara natura maka harus dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara kemudian hasil penjualannya masing-masing setengah bagian untuk penggugat dan setengah yang lainya untuk bagian tergugat. 5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan harta perabot rumah tangga kepada Penggugat berupa : 1 (satu) buah TV merek Akari 14 inci, 1 (satu) buah kompor Gas merek Hitaci,
3
1 (satu) buah tabung Elpiji, 1 (satu) Stel kursi tamu, 1 (satu) Stel kursi teras, 1 (satu) buah mesin merk Nasional, 1 (satu) buah seterika, 1 (satu) buah meja seterika, 1 (satu) buah meja makan, 1 (satu) buah Kulkas. 6. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya. Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menghukum pemohon konvensi / tergugat rekonvensi untuk membayar biaya Perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 321.000,-(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar, kedua belah pihak merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Makassar sesuai Akta Permohonan Banding masing-masing untuk Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding/ terbanding tanggal 3Maret 2009 dan untuk termohon konpensi/ penggugat rekonpensi/ terbanding/ pembanding tanggal 13 Maret 2009 Nomor : 613/Pdt.G/2008/PA.Mks. Bahwa permohonan banding a quo telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya masing-masing; Bahwa pemohon konpensi/ tergugat rekonpensi/ pembanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 27 Maret 2009, yang telah disampaikan kepada pihak lawannya, dan termohon konpensi/ penggugat rekonpensi/ terbanding telah mengajukan kontramemori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 14 April 2009 yang telah disampaikan kepada pihak lawannya; Bahwa termohon konpensi/ penggugat rekonpensi/ pembanding, tidak mengajukan memori banding; Bahwa telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh pemohon konpensi/ tergugat rekonpensi/ pembanding, serta kontramemori banding yang diajukan oleh termohon konpensi/ penggugat rekonpensi/ terbanding; Bahwa baik pemohon konpensi/tergugat rekonpensi/ pembanding/ terbanding, maupun termohon konpensi/ penggugat rekonpensi/ terbanding/ pembanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara.
4
TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari para pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima. Dalam Konpensi. Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama putusan majelis hakim tingkat pertama, berkas perkara serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, begitu pula memori banding dan kontramemori banding, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan yang telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya dapat disetujui oleh majelis hakim tingkat banding dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri, namun majelis hakim tingkat banding memandang perlu menambah pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan- alasan sendiri dan amar sebagai berikut: Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “matrimonial guiet” akan tetapi “broken marriage” oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh pemohon konpensi / pembanding/ terbanding di dalam membina rumah tangganya hal ini sesuai dengan stare deccsis diantaranya yurisprodensi Mahkamah Agung RI. Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996. Menimbang, bahwa keadaan senyatanya yang dialami oleh pemohon konpensi/ pembanding/ terbanding dan termohon konpensi/ terbanding/ pembanding di dalam rumah tangganya yang sekaligus merupakan fakta hukum dalam persidangan adalah antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun lebih secara terusmenerus dan keadaan tersebut oleh majelis hakim tingkat pertama dinilai sebagai suatu rumah tangga yang pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri adalah sudah tepat dan benar. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara ex officio panitera berkewajiban untuk mengirim salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon konpensi /pembanding
5
/ terbanding dan termohon konpensi/ terbanding/ pembanding dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat perkawinan dahulu dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu. Menimbang, bahwa dengan demikian putusan majelis hakim tingkat pertama dalam konpensi tersebut dapat dikuatkan dengan penambahan amar sehingga berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini: Dalam Rekonpensi. Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding, setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya begitu pula berkas perkara serta memori banding dan kontramemori banding, maka majelis hakim tingkat banding memandang perlu menambah pertimbangan, tetapi juga ada yang tidak sependapat dengan pertimbangan serta putusan majelis hakim tingkat pertama dalam beberapa hal yang selanjutnya akan memberikan pertimbangan dan alasannya sendiri.. Menimbang, bahwa mengenai keberatan tergugat rekonvensi/ pembanding/ terbanding perihal ketidak nusyuzan penggugat rekonpensi /terbanding/pembanding, bahwa berdasarkan berita acara persidangan telah ditemukan keadaan yang sekaligus merupakan fakta hukum antara lain adalah rumah terakhir yang menjadi tempat kediaman bersama selama berumah tangga dalam keadaan digembok (dikunci) oleh tergugat rekonpensi/ pembanding/ terbanding baik pintu muka maupun pintu belakang, dan
sekalipun
dalam
keadaan
demikian
ternyata
penggugat
rekonpensi/
terbanding/pembanding bertahan tetap bertempat tinggal dari satu rumah kerumah yang lain disekitar rumah tempat kediaman bersama tersebut dan setelah tidak adanya perhatian dari tergugat rekonpensi/pembanding/terbanding serta merasa takut akan keselamatan jiwa raganya setelah hidup berpindah-pindah dan terlonta-lonta baru mengambil sikap pulang kerumah orang tuanya sendiri di Jalan Kandea 3, Lorong 3 Nomor 21 Makassar. Menimbang bahwa atas dasar tambahan pertimbangan tersebut keberatan tergugat rekonpensi/ pembanding/terbanding dalam hal ini tidak dapat dibenarkan oleh karena itu putusan majelis hakim tingkat pertama perihal pembebanan nafkah lampau atas tergugat rekonpensi/pembanding/terbanding dapat dipertahankan. Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah lahir selama 8 (delapan) bulan, begitu pula besarnya nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, maka mula-mula yang harus dipertimbangkan adalah kemampuan tergugat rekonpensi/pembanding/terbanding selaku
6
suami dengan memperhatikan kebutuhan minimal bagi penggugat rekonpensi/ terbanding/ pembanding. Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas serta bukti-bukti yang diajukan, maka majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama tentang besarnya nafkah lahir dan nafkah madya tersebut dan berpendapat bahwa patut dan layak
tergugat rekonpensi/pembanding/terbanding
dibebani kewajiban membayar nafkah lahir selama 8 (delapan) bulan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan untuk nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Menimbang, bahwa mengenai setengan dari gaji 13 (tiga belas) tahun 2008 setelah diteliti dengan seksama dari gugatan penggugat konpensi/ terbanding /pembanding ternyata yang dituntut adalah gaji
13 (tiga belas) pada tahun-tahun
mendatang dan bukan setengah dari gaji ke 13 (tiga belas) tahun 2008 atau seluruh gaji 13 tahun 2008 tersebut, maka majelis hakim tingkat banding menilai bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan (ultra petitum partium) karenanya putusan a quo harus dibatalkan dan hal ini ditegaskan pula dalam putusan Mahkamah Agung RI. No.1001 K/Sip/1972. Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas ini, bahwa gaji ke 13 (tiga belas) sesuai dengan ketentuan yang berlaku lazimnya diterima oleh pegawai yang bersangkutan pada bulan Juni dan ternyata majelis hakim telah mewajibkan kepada tergugat rekonpensi/pembanding/terbanding untuk membayar nafkah lahir selama 8 (delapan) bulan yang setelah dihitung di dalamnya ada bulan Juni 2008, maka dengan dihukumnya tergugat rekonpensi/pembanding/terbanding membayar nafkah tersebut maka gugurlah kewajiban menyerahkan gaji atau setengah dari gaji 13 (tiga belas) tahun 2008 tersebut. Menimbang, bahwa mengenai penyerahan harta perabot rumah tangga kepada penggugat rekonpensi/pembanding/terbanding, dengan pertimbangan kepentingan dalam rumah tangga dan merupakan kebutuhan vital bagi perempuan adalah pertimbangan yang sepihak karena pada dasarnya baik tergugat rekonpensi/pembanding/ terbanding maupun penggugat rekonpensi/ terbanding/pembanding dalam kehidupan rumah tangganya masing-masing pasca perceraiannya adalah juga butuh terhadap objek yang disengketakan tersebut. Menimbang, bahwa objek sengketa a quo telah ditetapkan sebagai harta bersama dan dengan berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka harta perabot rumah
7
tangga a quo masing-masing pihak berhak seperdua sehingga oleh karena itu putusan hakim tingkat pertama sepanjang penyerahan harta perabot rumah tangga secara keseluruhan kepada penggugat rekonpensi/ terbanding/pembanding harus dibatalkan dan majelis hakim tingkat banding mengadili sendiri yang amarnya akan disebut dalam amar putusan ini. Menimbang, bahwa tentang hal-hal lain yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim tingkat banding, maka pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut adalah telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih untuk dijadikan alasan sendiri oleh majelis hakim tingkat banding dalam pertimbangannya untuk memutus
perkara ini, sehingga
karenanya putusan majelis hakim tingkat pertama a quo dapat dipertahankan. Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprodensi Mahkamah Agung RI. Nomor 143 K/SIP/1956 yang intinya memberi solusi bahwa hakim tingkat banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan oleh pembanding maupun terbanding, hakim tingkat banding dapat dan boleh tidak menanggapi/ mempertimbangkan jika menganggap atau menilai bahwa sebagian isi memori dan kontramemori banding tersebut tidak ada urgensi dan relevansinya. Menimbang,
bahwa
mengenai
pemohon
penggugat
rekonpensi
/
terbanding /pembanding perihal Sita Jaminan sebagaimana termuat dalam kontramemori bandingnya atas objek sengketa a quo, bahwa karena permohonan tersebut tidak cukup alasan maka permohonan Sita Jaminan tersebut harus ditolak. Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan majelis hakim tingkat pertama mengenai rekonpensi harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya akan disebut di bawah ini. Dalam Konpensi dan Rekonpensi Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada
pemohon konpensi / tergugat rekonpensi/ pembanding/
terbanding, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada pemohon konpensi/ tergugat rekonpensi/ pembanding/ terbanding rekonpensi/ setengahnya.
terbanding/pembanding
secara
dan termohon konpensi/penggugat tanggung
renteng
masing-masing
8
Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini. MENGADILI - Menyatakan bahwa permohonan banding dari para pembanding dapat diterima.. Dalam Konpensi. - Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassart Nomor 613/Pdt.G/2008/PA Mks. Tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan tanggal 5 Rabiul awal 1430 H. dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Mengizinkan pemohon (--------------) untuk mengikrarkan talak satu raj”i terhadap termohon ------------ dihadapan sidang Pengadilan Agama Makassar. 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar
perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal pemohon dan termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dahulu dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar untuk itu. Dalam Rekonpensi. - Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 613/Pdt.G/2008/PA Mks. Tanggal 2 Maret 2008 M. bertepatan tanggal 5 Rabiul awal 1430 H.dan dengan mengadili sendiri 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian. 2. Menghukum tergugat untuk menyerahkan mahar penggugat berupa sebidang sawah yang terletak di Dusun ----------, Desa --------- Selatan, Kecamatan -----------, Kabupaten Gowa, seluas 0,08 Ha, persil 48 511 dengan batas-batas sebagai berikut : - sebelah barat
: ------------
- sebelah timur
: ------------
- sebelah utara
: -------------
-sebelah selatan
: --------------
3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan nafkah kepada penggugat sebagai berikut: 3.1. Nafkah lahir selama 8 bulan sebesar Rp 6.000.000, (enam juta rupiah). 3.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). 3.3. Mut’ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) 4. Menetapkan harta berupa:
9
4.1. Sebuah bangunan rumah permanen seluas 8x12 m2 persegi yang terletak di Dusun ------------ Desa -----, Kecamatan ---------, Kabupaten Gowa berdiri di atas tanah milik orang tua tergugat dengan batas-batas sebagai berikut : - sebelah barat
: tanah darat alm. -----------
- sebelah timur
: rumah bubnga ------------
- sebelah utara
: sawah alm. --------------
- sebelah selatan
: Jalanan -----------------
4.2. perabot rumah tangga yaitu: 1 (satu) buah TV merek Akari 14 inci 1 (satu) buah kompor gas merek Hitachi 1 (satu) buah tabung elpiji 1 (satu) stel kursi tamu 1 (satu) stel kursi teras 1 (satu) buah mesin merek Nasional. 1 (satu0 buah setrika 1 (satu) buah meja setrika 1 (satu) buah meja makan 1 (satu) buah kulkas. adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat dan masing-masing pihak mendapat setengah dari harta bersama tersebut. 5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat setengah dari pada harta bersama tersebut di atas ini secara natura dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka harus dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara kemudian hasilnya masingmasing setengah bagian untuk penggugat dan setengan bagian lainnya untuk tergugat. 6. Menolak dan tidak menerima gugatan penggugat untuk selebihnya. Dalam Konpensi dan Rekonpensi - Membebankan
kepada pemohon
konpensi tergugat rekonpensi/ pembanding/
terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).. - Membebankan kepada pemohon konpensi/tergugat rekonpensi
/ pembanding/
terbanding dan termohon konpensi /penggugat rekonpensi /terbanding/pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 86. (delapan puluh enam ribu rupiah) dengan ketentuan masing-masing seperduanya.
10
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari …………………….. 2009 M. bertepatan tanggal ……………………..1430 H. , yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Dra. Hj.Zainab,SH. sebagai Ketua Majelis,
Drs.H.Ghufron Sulaiman,
S.H.,M.Hum.,dan Drs.H.Anwar Rahman,S.H.MH. masing-masing sebagai
Hakim
Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 21 November 2008 dengan dibantu oleh Dra.Hj.Tawadjdjah Arfah,SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak- pihak yang berperkara. Hakim Anggota,
Ketua Majelis,
Drs.H.Ghufron Sulainan,S.H.,M.Hum.
Drs.H.Anwar Rahman,S.H.,MH.
Dra.Hj.Zainab,S.H.
. Panitera Pengganti,
Dra Hj.Tawadjdjah Arfah,SH. Perincian Biaya : Meterai
Rp. 6.000,00
Redaksi
Rp. 5.000,00
Pemberkasan dan lain-lain
Rp. 75.000,00
Jumlah
Rp. 86.000,00
Untuk Salinan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar
Supardjiyanto,S.H.
