PUTUSAN Nomor : 29/Pdt.G/2010/PTA.Mks. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl................, Kelurahan .............., Kecamatan ..............., Kabupaten .............., selanjutnya disebut termohon konvensi / penggugat rekonvensi / pembanding; melawan TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan, bertempat tinggal di Jl....................., Kelurahan
....................
Kabupaten
..............,
Kecamatan selanjutnya
..........................., disebut
pemohon
konvensi / tergugat rekonvensi / terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone
Nomor
68/ Pdt.G/2009/PA............ Tanggal 16
Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Dalam Konvensi: - Mengabulkan permohonan pemohon; - Memberi izin pemohon, ...................... untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon ................... di depan sidang Pengadilan Agama Watampone ; Dalam Rekonvensi :
2
1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan bahwa hak perwalian dan hak asuh terhadap ......................
dan
.......... jatuh kepada penggugat; 3. Menyatakan gugatan penggugat berupa : a Mahar penggugat yang terletak di Jl.S.Cilendu Lr. 87 no. 15 Makassar; b. Rumah yang ditempati penggugat dan anak-anaknya sekarang dinyatakan tidak dapat diterima; 4. Menghukum tergugat untuk memberikan mut’ah kepada penggugat sebesar Rp 3.000.000,- ( tiga juta rupyah ); 5. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah Iddah kepada penggugat sebesar Rp 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ); selama 3 bulan 6. Menolak hal selebihnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi : - Menghukum pemohon konvensi / tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ). Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ...................... yang menyatakan bahwa, pada hari Jum’at tanggal 8 Januari 2010 pihak termohon konvensi / pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; Telah membaca memori banding yang diajukan oleh termohon konvensi /pembanding
yang
diterima
di
kepaniteraan
Pengadilan
Agama
.....................tertanggal 19 Januari 2010, yang telah disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 22 Januari 2010 dan telah pula membaca kontramemori banding yang diajukan oleh pemohon konvensi /terbanding yang diterima oleh panitera Pengadilan Agama ................... pada tanggal 15 Februari 2010 dan telah disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 25 Februari 2010. Bahwa kedua belah pihak oleh panitera Pengadilan Agama ...................... telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara seperti ternyata dalam Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Nomor 68/Pdt.G/2009/PA Wtp. tertanggal 27 Januari 2010 dan tanggal 4 Februari 2010.
3
TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas permohonan banding yang diajukan oleh termohon
konvensi / pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam
tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; Dalam Konvensi Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama putusan hakim tingkat pertama, Berita Acara Persidangan dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini, termasuk memori banding dan kontramemori banding, maka majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Menimbang, bahwa keberatan termohon / pembanding dalam memori bandingnya yang mengatakan sebagai berikut : 1. Bahwa alasan permohonan pemohon / terbanding untuk bercerai dengan termohon / pembanding adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun Pengadilan Agama …………………
tidak pernah
memerintahkan kepada pemohon / terbanding dan termohon / pembanding untuk menghadirkan orang tua guna didengar
keterangannya
dihadapan
sidang
sebagaimana diatur dalam Pasal 134 KHI; 2. Bahwa dalam menyidangkan perkara tersebut termohon / pembanding tidak pernah diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk mendatangkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan; 3. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Makassar menjatuhkan putusan sela untuk mendengar keterangan orang tua termohon / pembanding dan pemohon / terbanding dan saksi-saksi dari termohon / pembanding; Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang dijadikan alasan untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, itu dapat diterima adalah setelah mendengar pihak keluarga.
4
Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama dalam perkara pokok (perceraian) tersebut ternyata sudah mendengar keterangan keluarga atau saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon / terbanding yaitu ……………………….. adalah merupakan saudara pemohon /terbanding, dan ………………… adalah saudara iparnya, hal mana keduanya telah memberikan keterangannya dihadapan sidang dengan didahului oleh sumpahnya, sehingga dengan demikian kedua saksi tersebut adalah telah memenuhi kriteria keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pemohon / terbanding. Sedang pada saat itu termohon / pembanding menyatakan kepada majelis hakim bahwa tidak akan mengajukan bukti saksi. Pernyataan bahwa termohon / pembanding tidak akan mengajukan bukti saksi dapat difahami bahwa termohon / pembanding juga tak akan menghadirkan keluarganya; Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka keberatankeberatan termohon / pembanding yang mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Makassar menjatuhkan putusan sela untuk mengadakan sidang guna mendengar keterangan dari orang tua masing-masing dan saksi-saksi, tidak dapat dibenarkan, oleh karena ternyata Pengadilan Agama ……………. telah memberi kesempatan kepada termohon / pembanding akan tetapi termohon /pembanding sendiri yang tidak menggunakan kesempatan tersebut; Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama ……………. dalam Konvensi sepenuhnya dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7/1989 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka dalam rangka ketertiban dalam pencatatan perkawinan dan perceraian , maka panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan panetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Dan dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No.28 (tuada/AG/X/2002) tanggal 22 Oktober 2002 menghendaki agar amar yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai talak di Pengadilan
5
Agama, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding memandang perlu menambah amar putusan sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini. Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Berita Acara Persidangan dinyatakan bahwa pekerjaan pemohon konvensi / terbanding adalah Pegawai Negeri Sipil golongan III maka Pengadilan Tinggi Agama Makassar memandang layak ditetapkan kepada pemohon konvensi / terbanding untuk dibebani kewajiban untuk membayar Mut’ah sebesar Rp 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) dan membayar nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya Rp 3.000.000,-( tiga juta rupiah ). Hal mana pembayaran Mut’ah dan nafkah iddah tersebut harus dibayar secara tunai pada saat dilaksanakan sidang ikrar talak , oleh karena pada saat itu hak pemohon konvensi / terbanding untuk mengikrarkan talaknya terhadap termohon konvensi / pembanding dapat dilaksanakan, maka akan dirasa adil oleh termohon konvensi / pembanding apabila hak-haknya untuk menerima Mut’ah dan nafkah iddah yang menjadi kewajiban hukum bagi pemohon konvensi / terbanding pun harus dilaksanakan pula. Dalam Rekonvensi Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama …………….tanggal 16 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1430 H. Nomor 68/Pdt.G/2009/PA. ….. beserta berita acara persidangan perkara tersebut, memperhatikan pula keberatan termohon / pembanding yang termuat dalam memori bandingnya, maka atas apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama Makassar menyatakan sependapat dan menyetujui dan dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri, namun juga akan menambah pertimbangan hukumnya sendiri dan memperbaiki amar putusan sebagaimana tersebut kemudian; 1. Tentang Mahar Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 huruf d , Pasal 30, 32 KHI, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.;
6
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yang berupa Duplikat Akta Nikah Nomor
34/34/I/2009, tanggal 13 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh KUA
Kecamatan Tanete Riattang, diperoleh keterangan, bahwa perkawinan ................ dengan .................. yang berlangsung pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 1992, dengan Maskawin sebesar 80 R ( real ) dan berupa satu kapling tanah perumahan di Ujung Pandang 87/15 u : 6 x 20. atau sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 4 November 2009, mahar tersebut terletak di Jl.Sungai Ciledu Lr. 87, Nomor 15. Hal mana seharusnya penyebutan keterangan tentang mahar tersebut harus lengkap dan jelas, terutama yang tercantum di dalam alat bukti Akta Nikah, mengenai ukuran, batas-batasnya, tempat yakni Dusun, Desa atau Kelurahan , Kecamatan , Kota atau Kabupaten dimana tanah tersebut berada. Demikian juga gugatan termohon / pembanding mengenai rumah tinggal yang tidak dijelaskan identitasnya secara lengkap, yakni mengenai ukuran tanahnya, batas-batasnya, tempat yakni Dusun, Desa atau Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten / Kota , serta surat-surat tanah tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Makassar sependapat dengan Hakim pertama bahwa kedua gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima; 2. Tentang Hak Perwalian dan Pengasuhan: Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal I huruf h dan g, KHI. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Sedang Pengasuhan / pemeliharaan anak ( hadlanah ) adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau berdiri sendiri.; Menimbang, bahwa dari perkawinan antara termohon / pembanding dan pemohon / terbanding telah dikaruniai 2 orang anak bernama ................... , lahir tanggal 10 Mei 1997, dan ..........................., lahir tanggal 26 Juni 1999, hal mana berdasarkan fakta senyatanya kedua anak tersebut telah diasuh oleh termohon / pembanding selaku ibu kandungnya. Sedang sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 21 Oktober
2009 pemohon / terbanding juga berkeinginan untuk
memperoleh hak perwalian atas kedua anak tersebut, yakni berdasarkan fakta ternyata pemohon / terbanding selaku ayah kandungnya adalah masih hidup dan dalam keadaan cakap sebagai subyek hukum, terlebih lagi termohon /
7
pembanding juga melarang kepada kedua anak tersebut untuk berhubungan dengan pemohon / terbanding selaku ayah kandungnya; Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 45 , 47 ayat (2) UU No. I/1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan c, bahwa kewajiban orang tua terhadap anak adalah: 1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaikbaiknya; 2. Kewajiban orang tua ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar
pengadilan. Dalam hal terjadi perceraian,
pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedang biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Bahwa Pasal
7 ayat (1) dan Pasal 14 UU Nomor
23 / 2002 tentang
Perlindungan Anak menyatakan ”Setiap anak mempunyai hak untuk bertemu dan diasuh oleh orang tua kandungnya ( ayah dan ibu ), dan kewajiban orang tua adalah memenuhi hak anak; Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka gugatan termohon / pembanding agar dapat ditetapkan sebagai Wali atas kedua anaknya a-quo harus ditolak. Namun demikian gugatan / pembanding atas hak pengasuhan terhadap kedua anak a-quo maka Pengadilan Tinggi Agama Makassar mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa anak ASTANTI WIDIASTUTI, lahir tanggal 10 Mei 1997, pada saat ini telah berumur 12 tahun 10 bulan, yakni telah mumayyiz, atau telah dapat menentukan pilihannya sendiri, maka Pengadilan Tinggi Agama Makassar menetapkan bahwa hak asuh terhadap anak tersebut ada pada termohon / pembanding hingga anak tersebut menentukan pilihannya sendiri, sedang hak asuh terhadap anak .............................. , lahir tanggal 26 Juni 1999 ada pada termohon / pembanding hingga anak tersebut berumur 12 tahun, namun demikian dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 UU.Nomor 23 / 2002 tentang Perlindungan Anak, dan sekaligus untuk memenuhi hak-hak kedua anak tersebut, maka diperintahkan kepada termohon / pembanding untuk memberi kesempatan kepada pemohon / terbanding selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan kedua anak tersebut di rumah termohon / pembanding guna melaksanakan kewajibannya,
8
mendidiknya, menyalurkan kasih sayangnya, dan dapat membawanya pergi berekreasi, bercengkerama, bersilatur Rahim dan berbudaya dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada termohon / pembanding; 3. Tentang Nafkah / Biaya Hidup Anak : Menimbang, bahwa termohon / penggugat / pembanding menggugat atas kewajiban pembayaran nafkah bagi bekas istri dan anak-anak sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE.154/A-750/1982 Tanggal 30 November 1982, hal mana sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 21 Oktober 2009, pemohon / tergugat / terbanding menyatakan bahwa tanggung jawab moral seorang Bapak ketika terjadi perceraian adalah menanggung kewajiban finansial terhadap nafkah anakanaknya; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b UU No.1/ 1974, Pasal 105 huruf c KHI, dinyatakan ”Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya; Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 30 September 2009 bahwa pemohon / tergugat / terbanding adalah seorang Pegawai Negeri Sipil telah membuat Surat Pernyataan di atas materai tertanggal 20 September 2009, bahwa ia bersedia menerima resiko / sanksi karena perceraian ini tidak dilakukan berdasarkan PP. Nomor: 10 Tahun 1983 Jo. PP. Nomor 45 Tahun 1990, sehingga dengan demikian kemungkinan dipergunakannya Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE.154/A-750/1982 tanggal 30 November 1982 harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Makassar memandang perlu untuk menentukan biaya pemeliharaan / nafkah bagi kedua anak tersebut yang harus ditanggung oleh pemohon / tergugat / terbanding selaku ayahnya. Bahwa dengan memperhatikan pekerjaan pemohon / terbanding adalah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil golongan III, sedang termohon / penggugat / pembanding selaku ibunya juga seorang Pegawai Negeri Sipil, hal mana terhadap kedua anak tersebut juga dapat dimintakan tunjangan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, maka Pengadilan Tinggi Agama Makassar
9
berpendapat, cukup adil jika pemohon / tergugat / terbanding dibebani untuk membayar biaya pemeliharaan / nafkah bagi kedua anak tersebut sekurang-kurangnya untuk masing-masing anak sebesar Rp 400.000,- setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga masing-masing anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah, yaitu dengan cara menyerahkannya kepada termohon / penggugat / pembanding pada setiap awal bulan berjalan; Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, kelalaian pembayaran nafkah terhadap anak adalah merupakan hutang yang harus dilunasi oleh ayahnya dan tidak akan gugur dari tanggung jawabnya selain karena dilunasi atau digugurkan pembayarannya oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Makassar menerapkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata terhadap perkara ini, dengan menyatakan segala hak kebendaan milik pemohon / tergugat / terbanding menjadi TANGGUNGAN / JAMINAN atas kelalaiannya terhadap pembayaran nafkah anak a-quo kepada termohon / penggugat / pembanding; Dalam Konvensi dan Rekonvensi : Menimbang, bahwa tentang biaya perkara berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 UU Nomor 7/ 1989 yang telah diubah menjadi UU No.3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada pemohon konvensi / terbanding, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada termohon konvensi / pembanding.; Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara’ / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI -
Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh termohon konvensi / pembanding dapat diterima.;
Dalam Konvensi -
Menguatkan
Putusan
Pengadilan
Agama
…...……………..
Nomor
68/Pdt.G/2009/PA. …… tanggal 16 Desember 2009 M. bertepatan tanggal 29 Dzulhijjah 1430 H. dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan pemohon / terbanding.;
berbunyi
10
2. Memberi izin kepada pemohon, ..................... untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon / pembanding, ....................... di depan sidang Pengadilan Agama ...................; 3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama ................... untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal pemohon dan termohon serta pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dahulu dilangsungkan guna di daftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Dalam Rekonvensi : 1. Menguatkan putusan Pengadilan Agama ..................... nomor 68/Pdt.G/2009/ PA ......... Tanggal 16 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1430 H. dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan penggugat / pembanding untuk sebagian; 2. Menghukum tergugat / terbanding untuk membayar kepada penggugat
/
pembanding berupa : a. Mut’ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ); b. Nafkah Iddah selama masa Iddah 3 ( tiga) bulan sebesar Rp 3.000.000,( tiga juta rupiah ) yang harus dibayar secara tunai pada saat pelaksanaan sidang Ikrar talak; 2.
Menetapkan
penggugat / pembanding
sebagai
pemegang
hak
asuh
( hadlanah ) atas anak bernama ....................., lahir tanggal 10 Mei 1997, hingga anak tersebut menentukan pilihannya sendiri, dan anak bernama ..................., lahir tanggal 26 Juni 1999 hingga anak tersebut berusia 12 tahun atau mumayyiz. Dan menyatakan tergugat / terbanding sebagai ayah kandungnya dapat berkomunikasi dan bertemu dengan kedua anak tersebut di rumah penggugat / pembanding guna mendidik dan menyalurkan kasih sayangnya, dan dapat membawanya pergi berekreasi,
bersillatur Rahim dan berbudaya dengan
meminta izin terlebih dahulu kepada penggugat / pembanding; 3. Menghukum tergugat / terbanding untuk membayar nafkah / biaya pemeliharaan terhadap dua anak sebagai tersebut dalam point 2 sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar Rp 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) untuk setiap orang anak, atau sejumlah Rp 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah ) setiap bulan hingga
11
masing-masing anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah, yang harus diserahkan kepada penggugat / pembanding pada setiap awal bulan. Dan menyatakan segala hak kebendaan milik tergugat / terbanding menjadi tanggungan / jaminan atas kelalaiannya terhadap pembayaran nafkah kedua anak tersebut kepada penggugat / pembanding.; 4. Menyatakan tidak menerima gugatan selain dan selebihnya.; Dalam Konvensi dan Rekonvensi : -
Menghukum pemohon konvensi / tergugat rekonvensi / terbanding
untuk
membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 291.000,- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ; - Menghukum termohon konvensi / pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ). Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam musyawarah majelis
pada
hari Selasa tanggal
bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1431 H.,
4 Mei 2010 M. yang
oleh
kami Drs. H. Muh.
Rasul Lily, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Aisyah Ismail, S.H, M.H., dan Drs. H. A. Choiri, S.H.,M.H., masing - masing selaku
Hakim Anggota yang
ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tertanggal 22 Februari 2010 serta
didampingi oleh Drs. Ahmad Anas sebagai
Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara; Hakim Anggota,
Ketua Majelis,
ttd.
ttd.
Dra.Hj.Aisyah Ismail, SH. MH.
Drs. H. Muh. Rasul Lily, SH. MH.
ttd. Drs. H. A. Choiri, SH. MH. Panitera Pengganti, ttd. Drs. Ahmad Anas
12
Perincian Biaya : 1. Meterai
Rp
6.000,00
2. Redaksi
Rp
5.000,00
3. Proses penyelesian perkara
Rp 139.000,00
Jumlah
Rp 150.000,00
Untuk salinan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar
Supardjiyanto, S.H
