SALINAN
PUTUSAN Nomor : 137/Pdt.G/2011/PTA.Bdg BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara perdata tertentu, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: PEMBANDING, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai Pemohon sekarang sebagai Pembanding;
MELAWAN TERBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai Termohon sekarang sebagai Terbanding;
Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubunganm dengan permohonan banding tersebut;
TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1801/Pdt.G/2010/PA. Bks tanggal 27 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1432 H.yang amarnya berbunyi: I. DALAM KONPENSI: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj’i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi; 3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut’ah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Termohon; II. DALAM REKONPENSI: Menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi; III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.551.000,- ( lima ratus lima puluh satu ribu rupiah); Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1801/Pdt.G/2010/PA.Bks tanggal 10 Mei 2011 yang menyatakan Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawannya pada tanggal 19-5-2011; 1
Menimbang, bahwa Pembanding dengan memori bandingnya tanggal 26 Mei 2011 mengajukan memori banding yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 30 Mei 2011, kemudian Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi telah menyampaikan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding tanggal 7-6-2011; Menimbang, bahwa Terbanding dengan kontra memori bandingnya tanggal 16 Jun i 2011 mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 16 Juni 2011, kemudian oleh Jurusita Pengganti kontra memori banding tersebut telah disampaikan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding tanggal 17-6-2011; Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ( inzage), sebagaimana Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing tanggal 13-6-2011, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 28 Juni 2011 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas ( inzage);
TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa putusan a quo dijatuhkan pada tanggal 27 April 2011 dihadapan Pemohon dan Termohon dan kemudian permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 10 Mei 2011, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 sehingga permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima; DALAM KONPENSI Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding didalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya Pembanding menyatakan benar. Sedangkan keberatan Pembanding yaitu mengenai mut’ah, akan dipertimbangkan di bawah ini dalam rekonpensi, demikian pula mengenai masalah nafkah idah; Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 72 jo Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera atau Pejabat Pengadilan berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai Salinan Penetapan Ikrar Talak, dimana dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak mencantumkannya, sedangkan hal tersebut penting untuk diketahui Pegawai Pencatat Nikah apabila ada perceraian dalam wilayah hukumnya dan sekaligus mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar untuk itu; 2
Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dalam konpens dapat dikuatkan, karena telah sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku dan karena itu pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tingkat Banding, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dalam konpensi dapat dikuatkan, dengan menambahkan dan memperbaiki amar putusan; DALAM REKONPENSI Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding atas kewajibannya untuk membayar mut’ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi /Pembanding wajib memberikan/membayar mut’ah yang layak kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Terbanding sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (a) jo Pasal 158 ayat (b) Kompilasi Hukum Islam yang besarnya sesuai dengan kepatutan sebagaimana telah diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa selama dan sepanjang isteri berbuat nusuz maka tidak ada kewajiban bagi suami untuk membayar/memberi nafkah, baik pada masa dalam ikatan perkawinan maupun dalam masa idah dari perceraian karena talak. Maka sesuai dengan Pasal 149 ayat ( b) Kompilasi Hukum Islam dimana perkawinannya putus karena talak, suami wajib memberi nafkah selama dalam masa iddah, sedangkan penerapan pemberian nafkah terhadap isteri yang nusyuz adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam, jadi sepanjang dan selama berbuat nusyuz, kewajiban memberi nafkah berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz; Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penerapan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, nusyuznya Penggugat Rekonpensi ( isteri) selama/sepanjang Penggugat Rekonpensi (isteri) tidak bersedia tidur bersama dengan Tergugat Rekonpensi (suami) , yang selama itu pula Tergugat Rekonpensi (suami ) tidak wajib memberi nafkah, akan tetapi apabila Penggugat Rekonpensi (isteri) kembali sebagaimana semula, tidak nusyuz, maka wajib Tergugat Rekonpensi (suami ) memberi nafkah. Oleh karena itu penerapan nusyuz, in casu tidak dapat diterapkan terhadap penolakan nafkah idah. Dengan demikian Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konvensi /Pembanding wajib memberi nafkah selama idah kepada Penggugat Rekonpensi /Termohon Konvensi /Terbanding, selama dan sepanjang ia ( bekas isteri ) taat, tidak berbuat nusyuz dalam masa idah, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini; Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengadili gugatan Rekonpensi ini harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri gugatan dalam Rekonpensi harus dinyatakan dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;
3
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: Menimbang, bahwa sesuai dengan kletentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada Pengadilan Tingkat Pertama dan pada Pengadilan Tingkat Banding dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding ; Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang serta hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;
MENGADILI - Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;
oleh
Pemohon
DALAM KONVENSI 1. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1801/Pdt.G/2010/PA. Bks. tanggal 27 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1432 H, yang dimohonkan banding; 2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; DALAM REKONVENSI - Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1801/Pdt.G/2010/PA. Bks tanggal 27 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1432 H. Yang dimohonkan banding; Dan dengan mengadili sendiri: 1. Mengabulkan gugatan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/ Terbanding untuk sebagian; 2. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar mut’ah kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/ Terbanding sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ); 3. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding untuk membayar nafkah selama idah kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding sebesar Rp. 3.000.000,-- (tiga juta rupiah ); 4. Menolak selain dan selebihnya; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI 4
-
Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding, sedangkan untuk tingkat banding diperhitungkan sebesr Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ); Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari
Selasa tanggal 20 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1432 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. YAHYA KHAERUDDIN, SH., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. BARHAKIM S., SH dan Drs. H. NIKMAT HADI, SH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dra. NAFI’AH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-
Ketua Majelis Ttd. Drs. H. YAHYA KHAERUDDIN,SH., Hakim Anggota
Hakim Anggota
Ttd.
Ttd.
Drs. BARHAKIM S., SH
Drs. H. NIKMAT HADI, SH Panitera Penggant Ttd. Dra. NAFI’AH
Rincian Biaya Proses : 1. Biaya Materai ………………………………… Rp. 6.000,2. Redaksi …………………………………………... Rp. 5.000,3. Biaya Pemberkasan/ATK …………………… Rp 139.000,J u m l a h ……………………………………… Rp.150.000,-
Untuk salinan yang sama bunyina oleh PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG Ttd. H. TRI HARYONO, S.H
5
