K
Put-73892/PP/M.XIB/16/2016
enis Pajak
:
PPN
Tahun Pajak
:
2013
Pokok Sengketa
:
bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa Banding ini adalah koreksi Terbanding terhadap Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2013 sebesar Rp31.872.100,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
Menurut Terbanding
:
bahwa pada proses Keberatan Terbanding telah melakukan konfirmasi ulang. Pada proses Pemeriksaan Pemeriksa melakukan konfirmasi atas Faktur Pajak yang menjadi sengketa, Faktur Pajak tersebut dikoreksi karena jawaban konfirmasi menyatakan “Tidak Ada”. Pada proses Keberatan dilakukan konfirmasi kembali dan sebagian dijawab “Ada” sehingga terdapat Keberatan yang diterima sebagian, Terbanding mempertahankan koreksi atas Faktur Pajak yang jawaban konfirmasi ulangnya masih menyatakan “Tidak Ada”. Menurut Terbanding tidak terdapat sengketa mengenai Pengusaha non-PKP yang menerbitkan Faktur Pajak;
Menurut Pemohon Banding
:
bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen berupa SPT Masa lawan transaksi, SSP Pembayaran lawan transaksi, Faktur Pajak, dan Invoice sebagai penjelasan bahwa atas transaksi tersebut telah nyata terjadi dan berhubungan dengan kegiatan Pemohon Banding, sehingga di dalam pengkreditan Faktur Pajak Masukan telah memenuhi klausul di dalam Pasal 9 ayat (8) UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 (Undang-Undang PPN), sehingga sangat tidak adil apabila atas Faktur Pajak dimaksud tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
Menurut majelis
:
bahwa menurut Majelis dalam sengketa ini memerlukan pembuktian sehingga perlu dilakukan Uji Bukti Dokumen Pendukung Pemohon Banding;
TP EN
GA
DI
LA N
PA
JA
:
bahwa Pemohon Banding dan Terbanding melakukan Uji Bukti Dokumen Pendukung Pemohon Banding berupa: 1. 2. 3. 4.
Faktur Pajak; Invoice; Bukti Bayar; SPT Masa lawan transaksi;
1.
AR IA
bahwa atas bukti-bukti yang ditunjukkan Pemohon Banding tersebut, Terbanding berpendapat dalam Berita Acara Uji Bukti sebagai berikut: bahwa berdasarkan LPP, KKP, dan LPK diketahui bahwa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp31.872.100,00 karena klarifikasi dijawab “Tidak Ada”;
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
NamaPembeli
PT. EXPODIAKARTAYUDAINDONESIA PT. DWIRAADI MITRA PT. DWIRAADI MITRA PT. DWIRAADI MITRA PTLIMAUTAMAABADI PT. SYNERGI KAYAKREASI PT. SYNERGI KAYAKREASI CV. NARISTRAKREASINDO CV. NARISTRAKREASINDO
SE KR ET
Putusan Nomor
2.
NPWP
No. FP
Tanggal FP
01.973.936.6-006.000 02.411.450.6-009.000 02.411.450.6-009.000 02.411.450.6-009.000 02.591.150.4-124.000 03.089.748.2-032.000 03.089.748.2-032.000
010.000-12.00000239 010.000-13.00000003 010.000-13.00000002 010.000-13.00000008 010.000-12.00000123 010.000-13.00000003 010.000-13.00000004 010.000-12.00000030 010.000-12.00000031
19/11/2012 08/01/2013 08/01/2013 25/01/2013 10/12/2012 21/01/2013 21/01/2013
DPP
PPN
7.400.000 740.000 16.716.000 1.671.600 23.925.000 2.392.500 7.000.000 700.000 11.000.000 1.100.000 91.700.000 9.170.000 99.980.000 9.998.000 50.000.000 5.000.000 11.000.000 1.100.000 318.721.000 31.872.100
bahwa transaksi nomor 1 di atas senilai Rp740.000,00, saat Keberatan telah dilakukan konfirmasi ulang dan dijawab “Ada” tapi Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan data
K
3.
bahwa saat Uji Bukti Pemohon Banding menunjukkan data sebagai berikut: Bukti yangdisampaikan
PT.EXPODIAKARTAYUDAINDONESIA 01.973.936.6-006.000 PT.DWIRAADIMITRA 02.411.450.6-009.000 PT.DWIRAADIMITRA 02.411.450.6-009.000 PT.DWIRAADIMITRA 02.411.450.6-009.000 PTLIMAUTAMAABADI 02.591.150.4-124.000 PT.SYNERGIKAYAKREASI 03.089.748.2-032.000 PT.SYNERGIKAYAKREASI 03.089.748.2-032.000 CV.NARISTRAKREASINDO 31.422.203.5-541.000 CV.NARISTRAKREASINDO 31.422.203.5-541.000
No.FP 010.000-12.00000239 010.000-13.00000003 010.000-13.00000002 010.000-13.00000008 010.000-12.00000123 010.000-13.00000003 010.000-13.00000004 010.000-12.00000030 010.000-12.00000031
Tanggal FP
PPN
19/11/2012 08/01/2013 08/01/2013 25/01/2013 10/12/2012 21/01/2013 21/01/2013 14/12/2012 14/12/2012
740.000 1.671.600 2.392.500 700.000 1.100.000 9.170.000 9.998.000 5.000.000 1.100.000 31.872.100
FP
Invoice
v v v v v v v v v
v v v v v v v v v
PO
DO
Bukti Bayar v
v v v v v
Faktur Pajak atas nama PT AAA Indonesia sebesar Rp740.000,00
DI
4.
NPWP
PA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NamaPKPPenjual
LA N
No.
JA
Faktur Pajak dan data lainnya sehingga koreksi tetap dipertahankan karena tidak dapat dilakukan pengujian formalnya terkait ketentuan Pasal 9 ayat (8), Pasal 9 ayat (9), dan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN;
Buktiyangdisampaikan
NamaPKPPenjual
NPWP
No.FP
TanggalFP
PPN
FP Invoice PO
GA
No.
1 PT.EXPODIAKARTAYUDAINDONES0IA 1.973.936.6-006.000 010.000-12.00000239 19/11/2012
740.000 v
DO
v
Bukti Bayar v
5.
TP EN
a. bahwa Pemohon Banding menyampaikan data berupa Faktur Pajak, Invoice, Kuitansi, dan SPT Masa lawan transaksi tidak dilegalisasi; b. bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan PO dan DO sehingga tidak dapat diyakini telah terjadi arus barang; c. bahwa Pemohon Banding menunjukkan Bukti Pembayaran berupa Kuitansi sehingga dapat dilakukan pengujian arus uang; d. bahwa Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertahankan koreksi Pajak Masukan atas nama PT AAA Indonesia sebesar Rp740.000,00 mengingat tidak dapat diuji dengan arus barang; Faktur Pajak atas nama PT BBB sebesar Rp4.764.100,00 NamaPKPPenjual
NPWP
AR IA
No.
2 PT.DWIRAADIMITRA 3 PT.DWIRAADIMITRA 4 PT.DWIRAADIMITRA
No.FP
TanggalFP
02.411.450.6-009.000 010.000-13.00000003 08/01/2013 02.411.450.6-009.000 010.000-13.00000002 08/01/2013 02.411.450.6-009.000 010.000-13.00000008 25/01/2013
Buktiyangdisampaikan PPN 1.671.600 2.392.500 700.000 4.764.100
FP Invoice PO v v v
DO
Bukti Bayar
v v v
SE KR ET
a. bahwa Pemohon Banding menyampaikan data berupa Faktur Pajak, Invoice, dan SPT Masa lawan transaksi dilegalisasi; b. bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan PO dan DO sehingga tidak dapat diyakini telah terjadi arus barang; c. bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan Bukti Pembayaran sehingga tidak terbukti adanya arus uang; d. bahwa Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertahankan koreksi Pajak Masukan atas nama PT BBB sebesar Rp4.764.100,00 mengingat tidak dapat diuji dengan arus barang dan arus uang;
6.
Faktur Pajak atas nama PT CCC sebesar Rp1.100.000,00
NamaPKPPenjual
5 PTLIMAUTAMAABADI
NPWP
No.FP
Tanggal FP
PPN
02.591.150.4-124.000 010.000-12.00000123 10/12/2012
FP
Invoice
v
v
1.100.000
PO
DO
Bukti Bayar v
JA
No.
K
Bukti yangdisampaikan
7.
LA N
PA
a. bahwa Pemohon Banding menyampaikan data berupa Faktur Pajak, Invoice, dan Bukti Bayar; b. bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan PO dan DO sehingga tidak dapat diyakini telah terjadi arus barang; c. bahwa Bukti Bayar yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding belum dapat diyakini benar telah terjadi arus uang mengingat bukti tersebut berupa fotokopi Payment Advice dan bukti Jurnal bukan bukti transfer atau pembayaran secara tunai sehingga menurut Terbanding tidak terbukti adanya arus uang; d. bahwa Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertahankan koreksi Pajak Masukan atas nama PT CCC sebesar Rp1.100.000,00 mengingat tidak dapat diuji dengan arus barang dan arus uang; Faktur Pajak atas nama PT DDD sebesar Rp19.168.000,00
Bukti yangdisampaikan
NamaPKPPenjual
NPWP
No.FP
Tanggal FP
PPN
FP
Invoice
v v
v v
DI
No.
03.089.748.2-032.000 010.000-13.00000003 21/01/2013
9.170.000
7 PT.SYNERGIKAYAKREASI
03.089.748.2-032.000 010.000-13.00000004 21/01/2013
9.998.000 19.168.000
DO
Bukti Bayar v v
GA
6 PT.SYNERGIKAYAKREASI
PO
Faktur Pajak atas nama CV EEE sebesar Rp6.100.000,00
AR IA
8.
TP EN
a. bahwa Pemohon Banding menyampaikan data berupa Faktur Pajak, Invoice, Bukti Bayar, dan SPT Masa lawan transaksi dilegalisasi; b. bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan PO dan DO sehingga tidak dapat diyakini telah terjadi arus barang; c. bahwa Bukti Bayar yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding belum dapat diyakini benar telah terjadi arus uang mengingat bukti tersebut berupa fotokopi Rekening Koran, tidak ada bukti Rekening Koran yang asli, sehingga menurut Terbanding tidak terbukti adanya arus uang; d. bahwa Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertahankan koreksi Pajak Masukan atas nama PT DDD sebesar Rp19.168.000,00 mengingat tidak dapat diuji dengan arus barang dan arus uang;
No.
NamaPKPPenjual
8 CV.NARISTRAKREASINDO 9 CV.NARISTRAKREASINDO
NPWP
No.FP
TanggalFP
31.422.203.5-541.000 010.000-12.00000030 14/12/2012 31.422.203.5-541.000 010.000-12.00000031 14/12/2012
Buktiyangdisampaikan PPN
FP Invoice PO
5.000.000 v 1.100.000 v 6.100.000
v v
DO
Bukti Bayar v v
SE KR ET
a. bahwa Pemohon Banding menyampaikan data berupa Faktur Pajak, Invoice, dan bukti Kuitansi; b. bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan PO dan DO sehingga tidak dapat diyakini telah terjadi arus barang; c. bahwa Pemohon Banding menunjukkan Bukti Pembayaran berupa Kuitansi sehingga dapat dilakukan pengujian arus uang; d. bahwa Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertahankan koreksi Pajak Masukan atas nama CV EEE sebesar Rp6.100.000,00 mengingat tidak dapat diuji dengan arus barang;
bahwa Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Banding Pemohon Banding;
bahwa atas pendapat Terbanding dalam Berita Acara Uji Bukti, Pemohon Banding menyampaikan
K JA
pendapat sebagai berikut:
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas koreksi positif PPN Masukan Masa Pajak Januari 2013 sebesar Rp31.872.100,00 dengan penjelasan sebagai berikut:
bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas penjelasan yang diberikan oleh Terbanding selama proses Uji Bukti dan Berita Acara Uji Bukti yang menyatakan bahwa seluruh sengketa koreksi Pajak Masukan merupakan satu sengketa yang sama;
2.
bahwa di dalam proses Uji Bukti, Pemohon Banding telah menyerahkan dokumen pendukung yang dapat menjelaskan substansi transaksi seperti Faktur Pajak, Bukti Pembayaran, dan SPT Masa PPN lawan transaksi;
3.
bahwa berikut perincian dokumen pendukung yang telah Pemohon Banding serahkan selama proses Uji Bukti atas koreksi positif karena jawaban konfirmasi yang menyatakan “Ada” tapi tidak meminjamkan Faktur Pajak sebesar Rp740.000,00: > PT AAA Indonesia: Faktur Pajak Masukan dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.00012.00000239 dan PPN sebesar Rp740.000,00, Invoice, dan SPT Masa PPN lawan transaksi; bahwa Pemohon Banding telah menunjukkan kepada Terbanding Faktur Pajak yang menjadi dasar koreksi pada saat Uji Bukti. Dengan demikian, sengketa PPN sebesar Rp740.000,00 seharusnya dibatalkan;
4.
bahwa berikut perincian dokumen pendukung yang telah Pemohon Banding serahkan selama proses Uji Bukti atas koreksi positif karena jawaban konfirmasi yang menyatakan “Tidak Ada” sebesar Rp31.132.100,00: > PT BBB: Faktur Pajak Masukan dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-13.00000002 dan PPN sebesar Rp2.392.000,00, Invoice, dan SPT Masa PPN lawan transaksi (legalisasi); > PT BBB: Faktur Pajak Masukan dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-13.00000008 dan PPN sebesar Rp700.000,00, Invoice, dan SPT Masa PPN lawan transaksi (legalisasi); > PT CCC: Faktur Pajak Masukan dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-12.00000123 dan PPN sebesar Rp1.100.000,00, Invoice, dan Bukti Pembayaran; > PT DDD: Faktur Pajak Masukan dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-13.000000003 dan PPN sebesar Rp9.170.000,00, Bukti Pembayaran, dan SPT Masa PPN lawan transaksi (legalisasi); > PT DDD: Faktur Pajak Masukan dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-13.000000004 dan PPN sebesar Rp9.998.000,00, Bukti Pembayaran, dan SPT Masa PPN lawan transaksi (legalisasi); > CV EEE: Faktur Pajak Masukan dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-12.000000030 dan PPN sebesar Rp5.000.000,00, Invoice, dan Bukti Pembayaran; dan > CV EEE: Faktur Pajak Masukan dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-12.000000031 dan PPN sebesar Rp1.100.000,00, Invoice, dan Bukti Pembayaran;
AR IA
TP EN
GA
DI
LA N
PA
1.
bahwa sesuai Pasal 16F Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPn BM menyebutkan bahwa:
SE KR ET
Pasal 16F
Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar;
Sehingga apabila pembeli (dalam hal ini Pemohon Banding) dapat menunjukan bahwa PPN tersebut sudah dibayarkan kepada penjual barang atau pemberi jasa, maka pembeli tidak bertanggung jawab secara renteng terhadap pembayaran PPN tersebut;
bahwa atas Pajak Masukan tersebut pada dasarnya telah disetor oleh Pemohon Banding kepada PKP Penjual dan dilaporkan oleh PKP Penjual sebagai Pajak Keluaran dalam SPT Masa PPN-nya, sehingga tidak terdapat kerugian Negara yang timbul, dan apabila dikoreksi justru akan merugikan Pemohon Banding;
K
JA
bahwa untuk memperkuat keabsahan dan kebenaran yang menjadi pokok sengketa atas PPN Masukan, Pemohon Banding telah menunjukkan kepada Terbanding SPT Masa PPN lawan transaksi dan Bukti Bayar serta Rekening Koran yang menjadi dasar koreksi pada saat Uji Bukti;
PA
bahwa dengan demikian, sengketa PPN sebesar Rp31.132.100,00 seharusnya dibatalkan;
LA N
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding memohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat dapat menggunakan argumen Pemohon Banding di atas untuk mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding dan membatalkan koreksi Positif PPN Masukan Masa Pajak Januari 2013; bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Berkas Banding dan penjelasan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat sebagai berikut: bahwa sengketa dalam banding ini adalah sengketa terhadap Pajak Masukan sebesar Rp31.872.100,00 yang menurut Terbanding tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan sedangkan menurut Pemohon Banding dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan;
GA
DI
bahwa pada saat pemeriksaan, Terbanding berpendapat PPN atas Faktur Pajak sebesar Rp31.872.100,00 belum dibayar karena PKP penerbit Faktur Pajak berdasarkan hasil konfirmasi ke KPP Penjual diketahui belum melaporkan Faktur Pajak tersebut sehingga PPN atas Faktur Pajak sebesar Rp31.872.100,00 tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan; bahwa Pemohon Banding berpendapat sudah membayar PPN atas Faktur Pajak sebesar Rp31.872.100,00 sehingga dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nama Pembeli
PT. EXPODIA KARTAYUDA INDONESIA PT. DWIRA ADI MITRA PT. DWIRA ADI MITRA PT. DWIRA ADI MITRA PT LIMA UTAMA ABADI PT. SYNERGI KAYA KREASI PT. SYNERGI KAYA KREASI CV. NARISTRA KREASINDO CV. NARISTRA KREASINDO
AR IA
No.
TP EN
bahwa Faktur Pajak yang menjadi sengketa adalah sebagai berikut: NPWP
No. FP
Tanggal FP
DPP
PPN
01.973.936.6-006.000 02.411.450.6-009.000 02.411.450.6-009.000 02.411.450.6-009.000 02.591.150.4-124.000 03.089.748.2-032.000 03.089.748.2-032.000
010.000-12.00000239 010.000-13.00000003 010.000-13.00000002 010.000-13.00000008 010.000-12.00000123 010.000-13.00000003 010.000-13.00000004 010.000-12.00000030 010.000-12.00000031
19/11/2012 08/01/2013 08/01/2013 25/01/2013 10/12/2012 21/01/2013 21/01/2013
7.400.000 16.716.000 23.925.000 7.000.000 11.000.000 91.700.000 99.980.000 50.000.000 11.000.000 318.721.000
740.000 1.671.600 2.392.500 700.000 1.100.000 9.170.000 9.998.000 5.000.000 1.100.000 31.872.100
SE KR ET
bahwa Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan: … (2) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama. bahwa penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan: Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimporBarang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai dan berhak menerima bukti pungutan pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan bagi pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pajak Masukan yang wajib dibayar tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama.
K
JA
bahwa Pasal 16F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan: Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar.
LA N
PA
bahwa penjelasan Pasal 16F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan: Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa. bahwa Majelis melakukan pemeriksaan atas dokumen yang disampaikan dalam persidangan;
NamaPKPPenjual
2 PT.DWIRAADIMITRA
No.FP
Tanggal FP
PPN
02.411.450.6-009.000 010.000-13.00000003 08/01/2013
1.671.600
1 2 3 4 5 6
NamaPembeli
PT. EXPODIAKARTAYUDAINDONESIA PTLIMAUTAMAABADI PT. SYNERGI KAYAKREASI PT. SYNERGI KAYAKREASI CV. NARISTRAKREASINDO CV. NARISTRAKREASINDO
AR IA
No.
TP EN
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis diketahui Pemohon Banding dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa terhadap Faktur Pajak berikut: NPWP
No. FP
Tanggal FP
01.973.936.6-006.000 02.591.150.4-124.000 03.089.748.2-032.000 03.089.748.2-032.000
010.000-12.00000239 010.000-12.00000123 010.000-13.00000003 010.000-13.00000004 010.000-12.00000030 010.000-12.00000031
19/11/2012 10/12/2012 21/01/2013 21/01/2013
DPP
PPN
7.400.000 740.000 11.000.000 1.100.000 91.700.000 9.170.000 99.980.000 9.998.000 50.000.000 5.000.000 11.000.000 1.100.000 271.080.000 27.108.000
bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa terhadap Faktur Pajak berikut: No.
Nama Pembeli
2 PT. DWIRA ADI MITRA 3 PT. DWIRA ADI MITRA 4 PT. DWIRA ADI MITRA
SE KR ET
menimbang
NPWP
GA
No.
DI
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis diketahui bahwa Pemohon Banding tidak menyampaikan pendapat dalam Uji Bukti atas Faktur Pajak berikut:
NPWP
No. FP
02.411.450.6-009.000 010.000-13.00000003 02.411.450.6-009.000 010.000-13.00000002 02.411.450.6-009.000 010.000-13.00000008
Tanggal FP 08/01/2013 08/01/2013 25/01/2013
DPP 16.716.000 23.925.000 7.000.000 47.641.000
PPN 1.671.600 2.392.500 700.000 4.764.100
bahwa Majelis berpendapat Pajak Masukan sebesar Rp27.108.000,00 dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan sedangkan sisa Pajak Masukan yang menjadi sengketa sebesar Rp4.764.100,00 tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan; bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, bukti/dokumen yang diajukan dalam persidangan, keterangan para pihak dan keyakinan Majelis Hakim, Majelis berkesimpulan untuk menerima sebagian banding Pemohon Banding sehingga koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp.108.000,00 tidak dapat dipertahankan sedangkan sisanya sebesar Rp4.764.100,00 tetap dipertahankan;
:
bahwa dalam Sengketa Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi kecuali
K
JA
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Cfm Terbanding Cfm Pemohon Banding Koreksi Terbanding Koreksi yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Cfm Majelis
Rp Rp Rp Rp Rp
PA
:
bahwa atas pernyataan Pemohon Banding yang menyatakan terdapat kesalahan perhitungan sanksi administrasi pada saat proses keberatan, Majelis berpendapat bahwa sanksi administrasi akan dihitung kembali sesuai dengan besarnya pajak yang kurang dibayar; bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis terhadap sengketa di atas, maka Majelis memutuskan untuk menghitung kembali sebagai berikut:
33.481.350.143 33.513.222.243 31.872.100 27.108.000 33.508.458.143
LA N
menimbang
besarnya Sanksi Administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
:
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan
:
Menyatakan mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-900/WPJ.19/2015 tanggal 12 Mei 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2013 Nomor 00003/207/13/092/14 tanggal 18 Juni 2014, atas nama Pemohon Banding, sehingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2013, dihitung kembali menjadi sebagai berikut:
SE KR ET
AR IA
TP EN
GA
DI
Mengingat
Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 berdasarkan musyawarah Majelis XIB Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim sebagai berikut: Arif Subekti sebagai Hakim Ketua, M. Zaenal Arifin sebagai Hakim Anggota, Andre Irwanda sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh Arief Kurniadi sebagai Panitera Pengganti. Arif Subekti sebagai Hakim Ketua,
K
sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota,
JA
M. Zaenal Arifin Andre Irwanda
SE KR ET
AR IA
TP EN
GA
DI
LA N
PA
yang dibantu oleh Arief Kurniadi sebagai Panitera Pengganti.
