RINGKASAN PERMOHONAN Perkara Nomor 37/PUU-XII/2014 Maksud Frasa “Pahlawan Nasional” dan Tanda Kehormatan Bagi Pahlawan Nasional dan Veteran Republik Indonesia
I.
PEMOHON Kasmono Hadi, S.H, sebagai Pemohon.
II.
OBJEK PERMOHONAN Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
III.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Para Pemohon menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah: 1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon a quo.
IV.
KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 4, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
V.
NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DI UJI A. NORMA MATERIIL Norma yang diujikan, yaitu: − Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. − Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Gelar berupa Pahlawan Nasional. − Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Derajat atau tingkat Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut: a. Bintang Republik Indonesia Adipurna; b. Bintang Republik Indonesia Adipradana; c. Bintang Republik Indonesia Utama; d. Bintang Republik Indonesia Pratama; e. Bintang Republik Indonesia Nararya; f. Bintang Mahaputera Adipurna; g. Bintang Mahaputera Adipradana; h. Bintang Mahaputera Utama; i. Bintang Mahaputera Pratama; j. Bintang Mahaputera Nararya; k. Bintang Jasa Utama, Bintang Kemanusiaan, Bintang Penegak Demokrasi Utama, Bintang Budaya Parama Dharma, Bintang Gerilya, Bintang Sakti, dan Bintang Dharma; l. Bintang Jasa Pratama dan Bintang Penegak Demokrasi Pratama; m. Bintang Jasa Nararya dan Bintang Penegak Demokrasi Nararya; n. Bintang Yudha Dharma Utama; o. Bintang Bhayangkara Utama, Bintang Kartika Eka Pakçi Utama, Bintang Jalasena Utama, dan Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama; p. Bintang Yudha Dharma Pratama; q. Bintang Bhayangkara Pratama, Bintang Kartika Eka Pakçi Pratama, Bintang Jalasena Pratama, dan Bintang Swa Bhuwana Paksa Pratama; r. Bintang Yudha Dharma Nararya; dan s. Bintang Bhayangkara Nararya, Bintang Kartika Eka Pakçi Nararya, Bintang Jalasena Nararya, dan Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya.
−
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Veteran Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau warga negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Norma yang dijadikan sebagai dasar pengujian, yaitu : − Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. − Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. − Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Setiap orang bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. VI.
ALASAN-ALASAN PEMOHON UNDANG-UNDANG A QUO BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 1. Bahwa adanya ketentuan pada Pasal 1 angka 4, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh jaminan kepastian hukum dalam kedudukan Pemohon sebagai Veteran Pejuang K.R.I yang menerima anugrah Bintang Gerilya/Pahlawan Gerilya sehingga ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 2. Bahwa adanya ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, tidak menempatkan gelar Pahlawan Gerilya dalam kategori Pahlawan, menyebabkan Pemohon merasa kehilangan kehormatan sebagai Pahlawan Gerilya yang telah berjuang membela bangsa dan negara ini di medan perang, 3. Adanya ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia menyebabkan Pemohon menerima perlakuan yang diskriminatif karena hak Pemohon yang mendapat gelar Pahlawan gerilya diberangus oleh ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. VII. PETITUM 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Berkenan merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Pasal 1 angka 4 untuk memasukkan kalimat “dan yang diridhoi masih hidup”; 3. Berkenan merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Pasal 4 ayat (1) beserta penjelasannya tentang Pahlawan untuk menempatkan / mengatur sebutan Pahlawan Gerilya dalam kategori Pahlawan; 4. Berkenan merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dalam Pasal 9, untuk menempatkan / mengatur Bintang Gerilya dalam tingkat / derajat yang terhormat, yaitu dalam derajat diatas semua jenis bintang yang lebih baru, yang dianugrahkan oleh Pemerintah atau Negara , sebab Bintang Grilya adalah Bintang yang dianugrahkan untuk pertama kalinya, sebelum ada bintangbintang yang lainnya; 5. Berkenan merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Pasal 9 untuk menempatkan Bintang Gerilya dalam derajat bintang utama dan berkelas, karena Bintang Gerilya adalah simbol perjuangan rakyat semesta yang patriotic dan cikal bakal anugrah Bintang yang identik dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 6. Berkenan untuk mengatur Satya Lencana Perang Kemerdekaan ke-1 dan 2 serta GOM, yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dan demikian pula agar satya lencana ditingkatkan derajatnya menjadi Bintang Bakti; 7. Berkenan untuk mengatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, satu ketentuan bahwa Tanda Kehormatan Bintang Gerilya adalah sebagai nama bintangnya yang dianugrahkan oleh negara, sedang sebutan Pahlawan Gerilya adalah sebagai sebutan orang (subjek) yang menerima Bintang Gerilya yang pada umumnya adalah veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, yang ditempatkan dalam kategori Pahlawan dalam Pasal 4 ayat (1); 8. Menyatakan materi muatan, pasal, ayat, dan/atau bagian dari UndangUndang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
9. Menyatakan materi muatan, pasal, ayat, dan/atau bagian dari UndangUndang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 10. Berkenan untuk merevisi/ meluruskan arti/ rumusan Veteran RI UndangUndang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka 1, agar ada kepastian untuk bias dikenang oleh masyarakat dan bangsa. Rumusan itu untuk diubah / menambah kalimat “turut serta mendirikan”. Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
