BAB IV PEMBAHASAN
IV.1
Analisis Terhadap Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai PT. Biotek Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang farmasi (obat-
obatan hewan) yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bekasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pengusaha Kena Pajak (NPKP) yang sama ialah 01.657.767.8-431.000. Karena telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka perusahaan mempunyai hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan, salah satunya hak dan kewajiban dalam perpajakan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perusahaan wajib melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masih harus dibayar untuk hal Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta melaporkan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai. Saat pajak terhutang PT. Biotek Indonesia adalah pada saat penyerahan Barang Kena Pajak, sedangkan tempat pajak terhutang adalah sesuai dengan tempat dimana pengusaha dikukuhkan sebagai berikut : 1.
Memungut besarnya Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang diserahkan sebesar 10%.
2.
Membuat Faktur Pajak setiap transaksi pada penyerahan Barang Kena Pajak.
52
3.
Melakukan penyetoran atas Pajak Pertambahan Nilai atas segala transaksi yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut ke Kas Negara, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah masa pajak.
4.
Menyampaikan laporan perhitungan pajak dengan Surat Pemberitahuan Masa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
5.
Menyimpan Faktur Pajak dengan baik dan rapih.
6.
Menyelenggarakan pencatatan dalam pembukuan perusahaan mengenai perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak.
Dalam siklus penjualan pada PT. Biotek Indonesia dimulai dari penerimaan pesanan, persetujuan harga pesanan, menyiapkan barang pesanan, kemudian penyerahan barang kepada pembeli. Barang yang telah dipesan oleh pembeli disampaikan ke bagian penjualan untuk dibuatkan formulir Sales Order, kemudian Sales Order ini disampaikan kepada bagian keuangan untuk melaporkan persetujuan harga mengenai beberapa diskon atau potongan. Setelah
mendapatkan
kesepakatan
mengenai
harga,
bagian
akuntansi
menerbitkan surat jalan ditunjukan kepada Bagian Gudang untuk melakukan pengiriman. Pembuatan Faktur Pajak Sederhana dan Faktur Pajak Standar untuk diberikan kepada pembeli dilakukan pada saat pembayaran berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pembuatan Faktur Pajak Standar merupakan Faktur Pajak Standar untuk penyerahan Barang Kena Pajak kepada pelanggan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan saat pembayaran. Di PT. Biotek Indonesia setiap penyerahan Barang Kena Pajak 53
diserahkan ke Bagian Perpajakan untuk dijadikan dasar Pajak Keluaran pada pengisian Surat Pemberitahuan Masa PPN. Proses Faktur Pajak Standar dalam pengisian SPT Masa PPN di PT. Biotek Indonesia dimulai dengan bagian Marketing membuat Invoice, lalu bagian Akuntansi membuat Faktur Pajak berdasarkan Invoice yang diterima. Setelah itu bagian Akuntansi membuat rekap Faktur Pajak Keluaran. Setelah semua rekapan Faktur Pajak selesai di impor semua data Faktur Pajak tersebut ke E-SPT (dalam format CSV) lalu cetak.
Mekanisme Pembetulan dalam Tabel Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomer SE – 22/PJ.24/1990 yang berisi tentang Penulisan Angka Rupiah Pada Dokumen Perpajakan, yang sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 67/KMK.01/1990, maka untuk Jumlah Pajak Yang Terhutang, Kredit Pajak, Kenaikan, Bunga dan Pajak Yang Masih Harus Dibayar dibulatkan keatas hingga rupiah penuh. Contoh ditetapkan sebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak (DPP) : Rp 18,657,154,405,Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp 1,865,715,441,-
54
Tabel IV.1 Penyerahan dan Perolehan tahun 2009 PT. Biotek Indonesia Pajak yang dipungut sendiri
Kurang Pajak Masukan
Bulan DPP
Bayar/Lebih
PPN Bayar
Januari
13,310,194,291
1,331,019,145
1,159,265,833
171,753,312
Februari
10,001,485,622
1,000,148,163
735,394,049
264,754,114
Maret
10,876,789,850
1,087,678,552
1,241,729,548
(154,050,996)
April
14,749,134,092
1,474,912,925
1,202,246,693
272,666,232
Mei
15,123,413,851
1,512,340,945
1,484,064,802
28,276,143
Juni
15,619,700,283
1,561,969,436
1,356,894,044
205,075,392
Juli
15,870,252,594
1,587,024,704
1,004,609,646
582,415,058
Agustus
14,250,705,513
1,425,069,890
1,385,506,951
39,562,939
September
15,103,323,137
1,510,331,830
1,098,298,075
412,033,755
Oktober
11,693,838,187
1,169,383,507
1,058,965,584
110,417,923
November
12,887,023,978
1,288,702,022
884,184,426
404,517,596
Desember
11,474,363,297
1,147,436,417
967,870,893
179,565,524
160,960,224,695 16,096,017,536 13,579,030,554
2,516,986,992
Jumlah
Sumber : Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tahun 2009. 55
Berdasarkan tabel IV.1 diatas, dapat dilihat besaran Pajak Keluaran pada PT. Biotek Indonesia tahun 2009 sebesar Rp 16,096,017,536,- dan Pajak Masukan pada tahun 2009 sebesar Rp 13,579,030,554,- dimana adanya beberapa bulan yang lebih bayar seperti bulan Maret sebesar Rp 154,050,996, sehingga menimbulkan Kurang Bayar pada tahun 2009 sebesar Rp 2,516,986,992,-
Tabel IV.2 Penyerahan dan Perolehan 2010 PT. Biotek Indonesia Kurang
Pajak yang dipungut sendiri Bulan
Pajak Masukan DPP
Bayar/Lebih
PPN Bayar
Januari
14,743,326,002
1,474,332,199
826,223,825
648,108,374
Februari
14,784,612,732
1,478,461,031
914,535,652
563,925,379
Maret
10,325,474,121
1,032,547,207
836,640,916
195,906,291
April
31,151,727,156
3,115,172,367
2,018,698,966
1,096,473,401
Mei
15,516,008,214
1,551,600,661
868,883,849
682,716,812
Juni
18,657,154,405
1,865,715,304
1,046,191,309
819,523,995
Juli
17,371,350,425
1,737,134,926
1,342,517,629
394,617,297
Agustus
26,790,114,211
2,679,011,283
1,464,480,579
1,214,530,704
September
10,980,676,284
1,098,067,543
1,301,869,446
(203,801,903)
Oktober
13,942,259,599
1.394,225,849
1,401,181,915
(6,956,066)
56
November
14,243,110,624
1,424,310,955
1,282,419,023
141,891,932
Desember
14,481,688,018
1,448,168,665
1,620,614,031
(172,445,366)
202,987,501,791
18,904,522,141
14,924,257,140
5,374,490,850
Jumlah
Sumber : Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tahun 2010
Berdasarkan table IV.2 diatas, dapat dilihat besaran Pajak Keluaran pada PT. Biotek Indonesia Tahun 2010 sebesar Rp 18,904,522,141,- dan Pajak Masukan sebesar Rp 14,924,257,140,- dimana adanya beberapa bulan yang lebih bayar seperti bulan September sebesar Rp 203,801,903, bulan Oktober Rp 6,956,066, bulan Desember Rp 172,445,366. Sehingga menimbulkan Kurang Bayar sebesar Rp 5,374,490,850,-
Tabel IV.3 Penyerahan dan Perolehan tahun 2011 PT.Biotek Indonesia Pajak yang dipungut sendiri Bulan
Kurang Pajak Masukan
DPP
Bayar/Lebih
PPN Bayar
Januari
12,564,717,472
1,256,471,481
1,787,115,723
(530,644,242)
Februari
13,974,309,439
1,397,430,703
1,405,138,452
(7,707,749)
Maret
13,347,136,877
1,334,713,378
1,335,995,917
(1,242,539)
April
13,776,404,268
1,377,640,268
1,298,664,201
78,975,865
Mei
16,011,172,317
1,601,116,854
1,223,130,201
377,986,653
Juni
15,412,460,792
1,541,245,624
1,266,675,940
274,569,684 57
Juli
21,875,712,773
2,187,570,793
1,443,269,827
744,300,966
Agustus
16,440,689,054
1,644,068,945
1,474,025,327
170,043,618
September
13,952,574,682
1,395,257,491
1,274,292,078
120,965,413
Oktober
15,402,407,128
1,540,240,722
1,392,367,700
147,873,022
November
15,235,558,779
1,523,555,869
1,400,371,161
123,184,708
Desember
12,368,845,140
1,236,884,514
492,775,717
744,108,796
180,361,988,721
18,036,196,642
15,793,882,224
2,242,414,195
Jumlah
Sumber : Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2011.
Berdasarkan Tabel IV.3 diatas, dapat dilihat besaran Pajak Keluaran pada PT. Biotek Indonesia Tahun 2011 sebesar Rp 18,036,196,642,- dan Pajak Masukan sebesar Rp 15,793,882,224,- dimana adanya beberapa bulan yang lebih bayar seperti bulan Januari 2011 sebesar Rp 530,644,242,- bulan Februari 2011 sebesar Rp 7,707,749,- dan bulan Maret sebesar Rp 1,242,539,-. IV.2
Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai
IV.2.1 Analisis Penyerahan Barang Kena Pajak (Pajak Keluaran) Pajak keluaran diperoleh perusahaan dari hasil penyerahan Barang Kena Pajak kepada konsumen yang telah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen) atas Dasar Pengenaan Pajak pada transaksi penyerahan. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan setiap terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Sehingga dengan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak, maka akan menimbulkan utang pajak. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan transaksi penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak, karena setiap transaksi 58
Pengusaha Kena Pajak akan memungut Pajak Pertambahan Nilai yang disebut Pajak Keluaran yang kemudian disetorkan ke kas Negara. Dalam menguji penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan PT. Biotek Indonesia, penulis melakukan ekualisasi dan rekonsilisasi penyerahan yang dilaporkan pada Surat Pajak Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN) dengan peredaran usaha yang terdapat pada Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan. Berikut adalah Ekualisasi PPN yang dilakukan untuk Tahun Pajak 2009, 2010, 2011 : Ekualisasi Tahun 2009 Ekspor
0
Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri
160,960,224,695
Penyerahan yg PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN
0
Penyerahan yg PPN-nya tidak dipungut
0
Penyerahan yg dibebaskan dari pengenaan PPN
2,399,000,000
Jumlah
163,359,224,695
Jumlah penyerahan tidak terutang PPN
0
Jumlah seluruh penyerahan Jumlah peredaran usaha di SPT PPh
163,359,224,695 163,359,224,695
Ekspor
0 163,359,224,695
Selisih
0
Ekualisasi Tahun 2010 Ekspor Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri
0 202,987,501,791 59
Penyerahan yg PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN
0
Penyerahan yg PPN-nya tidak dipungut
0
Penyerahan yg dibebaskan dari pengenaan PPN
3,413,954,542
Jumlah
206,401,456,333
Jumlah penyerahan tidak terhutang PPN
0
Jumlah seluruh penyerahan Jumlah peredaran usaha di SPT PPh
206,401,456,333 206,401,456,333
Ekspor
0 206,401,456,333
Selisih
0
Ekualisasi Tahun 2011 Ekspor
0
Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri
180,361,988,721
Penyerahan yg PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN
0
Penyerahan yg PPN-nya tidak dipungut
0
Penyerahan yg dibebaskan dari pengenaan PPN
3,197,428,564
Jumlah
183,559,417,285
Jumlah penyerahan tidak terutang PPN
0
Jumlah seluruh penyerahan Jumlah peredaran usaha di SPT PPh Ekspor
183,559,417,285 183,559,417,285 0 183,559,417,285 60
Selisih
0
Saat pembuatan Faktur Pajak Standar terkait dengan saat terutangnya Pajak Pertambahan nilai dan penting dimengerti karena saat pembuatan Faktur Pajak ini akan menentukan kapan Pajak Keluaran dilaporkan ke Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Pada saat PT. Biotek Indonesia sebagai Pengusaha Kena Pajak mengirimkan tagihan diwajibkan membuat : 1.
Faktur Pajak Standard yang disi lengkap dan selalu disertakan setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak Sederhana dibuat untuk transaksi penjualan kepada pihak yang bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan Faktur Pajak Standar diterbitkan apabila pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak merupakan Pengusaha Kena Pajak.
2.
Faktur Pajak dibuat rangkap 5 (lima) dengan ketentuan sebagai berikut : a.
Lembar ke-1 untuk Pembeli BKP/Penerima JKP
b.
Lembar ke-2 untuk Penjual BKP/Pemberi JKP
c.
Lembar ke-3 untuk kepala KPP melalui pemungut Pajak Pertambahan Nilai
d.
Lembar ke-4 untuk Ekstra Copy
e.
Lembar ke-5 untuk Arsip
Menurut Pasal 4 (empat) Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor
PER-
13/PJ/2010 tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan faktur Pajak, dalam hal pembuatan Faktur Pajak lebih dari 2 61
(dua) rangkap, maka harus dinyatakan secara jelas penggunaannya dalam lembar Faktur Pajak yang bersangkutan. PT. Biotek Indonesia membuat Faktur Pajak dalam 5 (lima) rangkap, dan setiap rangkap telah dituliskan dengan jelas penggunaanya dalam lembar Faktur Pajak yang bersangkutan. Pembuatan Faktur Pajak yang dilakukan PT. Biotek Indonesia adalah pada saat pembayaran atau selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya Masa Pajak. Dilihat dari segi tanggal pembuatan, Faktur Pajak Keluaran yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi yang terdapat dalam perusahaan selama tahun 2009, 2010, 2011. Penulis menemukan masalah yang dilakukan oleh PT. Biotek Indonesia dimana terdapat Faktur Pajak Standar yang tidak sesuai dengan ketetapan Undang-undang, seperti : a.
NPWP Pembeli : 01.242.782.9-409.001 Nama Pembeli : PT Metro Inti Purnama Kode dan Nomor Seri : 010.000-11.00001733 Tanggal : ??? DPP : 1,545,545 PPN : 154,545
b.
NPWP Pembeli : 21.021.559.6-432.000 Nama Pembeli : PT Avian Satwa Anugrah Kode dan Nomor Seri : 010.000-11.00005187 Tanggal : ??? DPP : 5,818,181 PPN : 581,818 62
Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 disebutkan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusahan Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Pasal 13 (1) dan (7) dikenal 2 jenis faktur Pajak, yaitu Faktur Pajak Standard dan Faktur Pajak Sederhana. Faktur Pajak Standar yang paling sedikit memuat: a. Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak; b. Jenis dan kuantum; c. Jumlah Harga Jual atau Penggantian yang sudah termasuk pajak atau besarnya pajak dicantumkan secara terpisah; d. Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana. Sedangkan berdasarkan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 disebutkan bahwa dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat : a. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP; b. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP; c. Macam, jenis, kuantum, harga satuan, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan Potongan harga; d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; f. Kode, Nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak. 63
Adapun yang menyebabkan hal ini adalah karena kelalaian dari karyawan perusahaan sehingga mengakibatkan tercecernya Faktur Pajak yang seharusnya disampaikan ke kantor pusat pada Masa Pajak diterbitkannya Faktur Pajak tersebut. Seharusnya saat penyerahan Barang Kena Pajak dilanjutkan dengan pembuatan Faktur Pajak, lalu Faktur Pajak tersebut langsung dikumpulkan dengan Faktur Pajak yang lainnya yang dibuat pada Masa Pajak tersebut untuk selanjutnya akan melaporkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilakukan melalui penyampaian SPT Masa PPN. Akibat dari ini kesalahan dalam pembuatan Faktur Pajak Standar berdasarkan Pasal 14 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa terhadap Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak, maka PT Biotek Indonesia dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari Dasar Pengenaan Pajak pada Faktur Pajak. Dengan ini penulis memberikan rekomendasi kepada perusahaan, sebaiknya dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai terutang perlu dilakukan rekonsiliasi antara penyerahan Barang Kena Pajak menurut Laporan Laba rugi dengan SPT Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi tercecernya Faktur Pajak serta menghindari tidak dilaporkannya Pajak Keluaran yang telah dipungut sesuai Masa Pajaknya. Untuk menghindari tercecernya Faktur Pajak, disetiap karyawan tiap bagian yang bertanggung jawab dalam menyampaikan Faktur Pajak untuk memeriksa apakah Faktur Pajak yang disampaikan telah lengkap.
64
IV.2.2 Analisis Perolehan Barang Kena Pajak (Pajak Masukan) Pajak Masukan berdasarkan pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak di luar Daerah Pabean atau impor Barang Kena Pajak. Ada dua tipe Pajak Masukan, yaitu : 1.
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
2.
Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak yang diperkenankan untuk mengurangi Pajak Keluaran dalam satu Masa Pajak tidak sama yang jangka waktunya ditetapkan 3 bulan selama belum di tetapkan sebagai biaya oleh perusahaan dan belum dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jendral Pajak. Sedangkan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang tidak dapat mengurangi Pajak keluaran. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan tersebut dapat dibebankan menjadi biaya. Dalam seluruh perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang dilakukan PT. Biotek Indonesia selama bulan Januari-Desember 2009, ternyata Pajak Pertambahan Nilai yang diperoleh PT. Biotek Indonesia (Pajak Masukan) sebesar Rp 13,579,030,554,-. Berdasarkan rincian dari Tabel IV.1 diatas diketahui bahwa nilai pembelian yang dilakukan PT. Biotek Indonesia selama bulan Januari 2009 sebesar Rp 11,592,660,162,-. Dimana jumlah tersebut merupakan Dasar Penggenaan Pajak (DPP). Berikut contoh perhitungan Pajak Pertambahan Nilainya : 65
Dasar Pengenaan Pajak : Rp 11,592,660,162,Tarif PPN : 10% PPN Masukan : Rp 1,159,265,833,Atas PPN Masukan tersebut dibuatlah Faktur Pajak Standar oleh lawan transaksi sebagai bukti pungutan Pajak Petambahan Nilai terutang PT. Biotek Indonesia atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang terjadi. Dari rincian dari Tabel IV.2, dapat diketahui bahwa nilai pembelian yang dilakukan PT. Biotek Indonesia selama bulan Januari 2010 sebesar Rp 8,262,239,373,-. Dimana jumlah tersebut merupakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Berikut contoh perhitungan Pajak Pertambahan Nilainya : Dasar Pengenaan Pajak : Rp 8,262,239,373,Tarif PPN : 10% PPN Masukan : Rp 826,223,825,Dari rincian dari Tabel IV.3 dapat diketahui bahwa nilai pembelian yang dilakukan PT. Biotek Indonesia selama bulan Januari 2011 sebesar Rp 17,871,157,230,-. Dimana jumlah tersebut merupakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Berikut contoh perhitungan Pajak Pertambahan Nilainya : Dasar Pengenaan Pajak : Rp 17,871,157,230,Tarif PPN : 10% PPN Masukan : Rp 1,787,115,723,Berdasarkan hasil penelitian pada dokumen-dokumen berupa SPT Masa 2009, 2010 dan 2011 faktur pajak masukan, laporan laba rugi maka dengan ini penulis 66
menemukan masalah yang terdapat dalam Faktur Pajak Masukan PT. Biotek Indonesia pada tahun 2009 seperti terdapatnya Faktur Pajak Standar yang diperoleh dari Pengusaha Kena Pajak penjual tergolong Faktur Pajak cacat. Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Faktur Pajak Wajib diisi dengan lengkap, benar, dan jelas. Lengkap berarti semua unsur yang tercantum dan lampiran yang diisyaratkan harus lengkap dan ditandatangani. Benar berarti sesuai dengan Undang-Undang material. Jelas berarti setiap tulisan maupun angka harus jelas sehingga tidak dapat ditafsirkan lain. Dari unsur jelas ini, diantaranya termasuk dengan memberikan
coretan
pada
bagian
yang
tidak
perlu
dari
kalimat
(Harga
Jual/Penggantian/Uang Muka/ Termin**) sesuai dengan keadaan pada saat pembuatan Faktur Pajak Standar. Jika penyerahan Barang Kena Pajak Dasar Pengenaan Pajaknya adalah Harga Jual, maka baris tersebut yang bukan Harga Jual harus dicoret, menjadi seperti berikut : Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin*
XXX
Akibat dari Faktur Pajak yang didapat karena Faktur Pajak yang cacat. Faktur Pajak yang diperoleh tidak lengkap atau cacat, maka Pajak Pertambahan Nilai (Pajak Masukan) yang seharusnya tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan. Dan pada saat dilakukannya pemeriksaan ditemukannya Pajak Masukan yang seharusnya tidak dikreditkan tetapi dikreditkan oleh perusahaan maka berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang KUP No.28 Tahun 2007 dikenakan sanksi denda sebesar 100% dari Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar.
67
Tabel IV.4 Daftar Pajak Masukan Cacat tahun 2009 PT. Biotek Indonesia 2009 No
Bulan DPP
PPN
1
Januari
5,195,411
519,541
2
Februari
7,357,822
735,782
3
Maret
0
0
4
April
0
0
5
Mei
0
0
6
Juni
0
0
7
Juli
5,430,000
543,000
8
Agustus
0 0
9
September
0 0
10
Oktober
6,335,500
633,550
11
November
0
0
12
Desember
0
0
24,318,733
2,431,873
Total
Sumber : Faktur Pajak PT. Biotek Indonesia
68
Tabel IV.5 Evaluasi Pajak Masukan Masa Januari-Desember 2009 PT. Biotek Indonesia Perolehan sebelum evaluasi
Perolehan setelah evaluasi
Bulan
selisih DPP
Januari Februari
PPN
DPP
PPN
11,592,638,330 1,159,265,833 11,587,462,920 1,158,746,292 734,658,267
735,782
Maret
12,417,295,480 1,241,729,548 12,417,295,480 1,241,729,548
0
April
12,022,466,930 1,202,246,693 12,022,466,930 1,202,246,693
0
Mei
15,516,008,214 1,484,064,802 14,840,648,020 1,484,064,802
0
Juni
13,568,940,440 1,356,894,044 13,568,940,440 1,356,894,044
0
Juli
17,371,350,425 1,004,609,646 10,040,666,460 1,004,066,646
543,000
Agustus
13,855,071,578 1,385,506,951 13,855,069,510 1,385,506,951
0
September
10,982,982,220 1,098,298,075 10,982,980,750 1,098,298,075
0
Oktober
10,589,656,910 1,058,965,584 10,583,320,340 1,058,332,034
633,550
7,353,941,453
735,394,049
7,346,582,670
519,541
November
8,841,846,412
884,184,426
8,841,844,260
884,184,426
0
Desember
9,678,708,930
967,870,893
9,678,708,930
967,870,893
0
Sumber : Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2009 PT. Biotek Indonesia
69
IV.3 Analisis Penyetoran, Penghitungan dan Pelaporan PPN Berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang KUP, dijelaskan bahwa bagi Pengusaha Kena Pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk melaporkan tentang pengkreditan Pajak Masukan atas Pajak Keluaran, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri oleh Pengusaha Kena pajak dan melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak yang ditentukan dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam pemungutan pajak di Indonesia menggunakan asas self assessment system, yang dimaksud adalah wajib pajak baik orang pribadi ataupun badan menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terhutangnya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang sesuai dengan alamat tempat orang pribadi dan badan terdaftar. Untuk melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, sebagai Pengusaha Kena Pajak menggunakan Faktur Pajak Standar sebagai alat untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai kepada konsumen. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri dilakukan pada setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Pada saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang disertai pembayaran dan penerimaan pembayaran pendahuluan atas Barang Kena Pajak yang akan diberikan pada periode mendatang, PT Biotek Indonesia selaku Pengusaha Kena Pajak harus membuat Faktur Pajak Standar. Penyetoran atau pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang dilakukan paling lambat 15 (lima belas) haru setelah saat terutangnya pajak atau masa pajak berakhir atau setiap tanggal 15 setiap bulannya dengan 70
menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dibuatkan 5 (lima) rangkap sebagai berikut : a. Lembar ke-1 untuk Pengusaha Kena Pajak. b. Lembar ke-2 untuk KPPN. c. Lembar ke-3 untuk dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN). d. Lembar ke-4 untuk Bank atau Kantor Pos dan Giro. e. Lembar ke-5 untuk arsip Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Isi dari Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut terdiri dari : (Contoh yang diambil adalah SSP pada bulan Desember 2009) 1. Identitas dari Pengusaha Kena Pajak, yaitu : NPWP
: 01.657.767.8.431.000
Nama Wajib Pajak
: PT. Biotek Indonesia
Alamat Wajib Pajak
: Jl. MH. Thamrin Kav A10/3 Lippo Cikarang
2. MAP/kode jenis pajak diisi dengan angka 411211 sedangkan untuk kode jenis setoran diisi dengan angka 100. 3. Untuk pembayaran ditulis : Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN) Desember 2009. 4. Jumlah pembayaran diisi sesuai dengan jumlah yang dibayarkan yaitu Rp 179,565,524,5. Surat Setoran Pajak (SSP) harus diterima oleh kantor penerima pembayaran yang dapat melalui Bank BNI atau kantor Pos dan Giro sebagai bukti telah dilakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai. 71
6. Diberi stempel dan dicap oleh pejabat yang berwenang pada Bank BNI sebagai penerima pembayaran maupun oleh PT Biotek Indonesia sebagai penyetor. Setiap melakukan pembayaran, PT. Biotek Indonesia menerima bukti setoran pajak dari Bank BNI sebagai bukti bahwa PT. Biotek Indonesia telah menyetorkan pajak kurang bayar. Apabila dalam suatu Masa Pajak, jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan maka selisihnya adalah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak. Sebaliknya, jika jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya adalah kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. Dalam jumlah Pajak Keluaran PT. Biotek Indonesia lebih sering lebih bayar dari jumlah Pajak Masukannya sehingga terjadi kurang bayar pada tahun 2009. Berikut adalah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar pada PT. Biotek Indonesia, yang diambil Masa Pajak Desember 2009 : Pajak Keluaran
Rp
1,147,436,417
Pajak Keluaran yang dipungut oleh pemungut PPN
Rp
-
Pajak Keluaran yang dibebaskan dari pengenaan PPN
Rp
3,150,000
Pajak Keluaran yang dipungut sendiri
Rp
1,147,436,417
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
Rp
967,870,893
Pajak Kurang Bayar Desember 2009
Rp
179,565,524
Atas jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar tersebut, PT Biotek Indonesia membuat Jurnal penutup sebagai berikut : 72
Dr
PPN Keluaran
Rp 1,147,436,417
Cr
PPN Masukan
Rp 867,870,893
Cr
PPN Kurang Bayar
Rp 179,565,524
Jurnal untuk pembayaran PPN Masa Januari : Dr
PPN Kurang Bayar
Cr
Kas
Rp 179,565,524 Rp 179,565,524
Namun setelah dilakuakan pengecekan kembali oleh bagian administrasi ternyata masih terdapat Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang belum dilaporkan dalam Masa Desember, sehingga dilakukan pembetulan SPT Masa Desember 2009 menjadi : Pajak Keluaran
Rp
1,147,436,417
Penyerahan dengan Faktur Pajak Sederhana
Rp
130,900,869
Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN
Rp
-
Pajak Keluaran yang dipungut sendiri
Rp
1,016,535,548
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
Rp
1,466,363,257
Pajak Lebih Bayar Desember 2009
Rp
(449,827,709)
Pajak yang sudah dibayar
Rp
179,565,524
Pajak Lebih Bayar karena pembetulan
Rp
(629,393,233)
Atas jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar tersebut, PT Biotek Indonesia membuat Jurnal Penutup pembelian sebagai berikut : Dr
PPN Masukan
Rp 1,466,363,257
Cr
PPN Keluaran
Rp 1,016,535,548
Cr
PPN Lebih Bayar
Rp
449,827,709 73
Jurnal untuk pembayaran PPN Masa Desember Dr
PPn Lebih Bayar
Cr
Kas
Rp 629,393,233 Rp 629,393,233
Sarana yang digunakan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah SPT Masa PPN. Untuk SPT Masa PPN wajib dilaporkan jumlah pajak terutangnya setiap bulan ke KPP tempat dimana wajib pajak tersebut terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak. Berdasarkan Pasal 4 UndangUndang KUP ditentukan bahwa pengisian SPT harus dilakukan dengan lengkap, benar dan ditandatangani oleh : 1. Pengurus atau Direksi untuk Wajib Pajak Badan; 2. Wajib Pajak yang namanya tercantum dalam kartu NPWP dan SK PKP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam Hal ini SPT harus disampaikan dengan lengkap, yang artinya disertai dengan lampiran yang ditentukan Direktur Jendral Pajak. SPT yang disampaikan apabila tidak lengkap dianggap SPT tersebut tidak pernah disampaikan. Berdasarkan UndangUndang No.18 Tahun 2000 untuk SPT Masa PPN 1107 tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Masa PPN harus disetor paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Masa Pajak berakhir. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang no.42 Tahun 2009 Pasal 15A harus disetor paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dan untuk batas waktu pembayaran SPT Masa 1107 adalah paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Sedangkan untuk SPT Masa PPN 1111 selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya saat terhutangnya masa pajak berakhir. Apabila terlambat menyampaikan SPT akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda. 74
PT. Biotek Indonesia selaku Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak telah melaporkan SPT Masa PPN untuk tahun 2009, 2010, dan 2011. Untuk pelaporan SPT Masa pada tahun 2009 dan 2010 PT Biotek Indonesia menggunakan SPT Masa PPN formulir 1107 sedangkan pada tahun 2011 menggunakan SPT Masa PPN formulir 1111. PT Biotek Indonesia menyampaikan penyerahan Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2009, 2010, dan 2011 menggunakan E-SPT dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN) sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 6/PJ/2009. Dimana Elektronik SPT atau E-SPT adalah aplikasi atau software yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Kelebihan E-SPT : 1. Data perpajakan terorganisasi dengan baik. 2. Sistem aplikasi E-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan sistematis dan baik. 3. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD. 4. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer. 5. Kemudahan dalam mambuat laporan pajak. 6. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer. 7. Menghindari pemborosan penggunaan kertas. 75
8. Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak. Kesimpulan menurut penulis : PT. Biotek Indonesia telah menggunakan E-SPT pada tahun 2009 untuk penyampain dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sudah benar, karena E-SPT tersebut bermanfaat bagi perusahaan terhadap efektifitas dan waktu dalam penyampaian E-SPT. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 6/PJ/2009, dimana peraturan tersebut berisi tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan dalam bentuk elektronik. Berdasarkan kondisi-kondisi yang berada di PT. Biotek Indonesia dalam melakukan pemungutan, penyetoran, penghitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, masih belum begitu memahami. Karena dari hasil penelitian masih terdapatnya kesalahan-kesalahan dalam pembayaran/penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT Biotek Indonesia. Hal ini berdampak pada Surat Pemberitahuan (SPT) nya. Berikut akan dibahas beberapa temuan yang ditemukan oleh penulis selama penelitian pada PT Biotek Indonesia kaitannya dengan penyetoran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai berikut : Data pelaporan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai tahun 2009, 2010, dan 2011 ditampilkan pada tabel dibawah ini :
76
Tabel IV.6 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2009 Masa Pajak
Tanggal Pelaporan
Tanggal Penyetoran
Januari
14 Mei 2009
12 Mei 2009
Februari
14 Mei 2009
12 Mei 2009
Maret
14 Mei 2009
12 Mei 2009
Maret (pembetulan)
15 Juni 2009
NIHIL
April
17 Juli 2009
9 Juli 2009
Mei
17 Juli 2009
9 Juli 2009
Juni
17 Juli 2009
15 Juli 2009
Juli
20 Agustus 2009
14 Agustus 2009
Agustus
16 September 2009
14 September 2009
Agustus (pembetulan)
19 November 2009
NIHIL
19 Oktober 2009
15 Oktober 2009
September (pembetulan 1)
24 November 2009
19 November 2009
September (pembetulan 2)
21 Desember 2009
NIHIL
September (pembetulan 3)
3 November 2010
NIHIL
Oktober
19 November 2009
16 November 2009
Oktober (pembetulan 1)
21 Desember 2009
NIHIL
Oktober (pembetulan 2)
3 November 2010
NIHIL
21 Desember 2009
15 Desember 2009
September
November
77
November (pembetulan) Desember Desember (pembetulan)
3 November 2010
NIHIL
20 Januari 2010
19 Januari 2010
3 November 2010
NIHIL
Sumber : Surat Setoran Pajak dan Bukti Penerimaan Surat PT. Biotek Indonesia tahun 2009
Tabel IV.7 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2010 Masa Pajak
Tanggal Penyetoran
Tanggal Pelaporan
Januari
9 Maret 2010
18 Maret 2010
Februari
18 Maret 2010
20 April 2010
Maret
14 April 2010
20 April 2010
April
25 Mei 2010
17 Juni 2010
Mei
22 Juni 2010
30 Juni 2010
Juni
23 Juli 2010
30 Juli 2010
Juli
20 Agustus 2010
30 Agustus 2010
Agustus
22 Agustus 2010
30 September 2010
18 Maret 2011
28 Maret 2011
September
10 Oktober 2010
18 Oktober 2010
September (pembetulan 1)
25 Oktober 2010
3 November 2010
September (pembetulan 2)
15 Maret 2011
28 Maret 2011
20 Oktober 2010
10 November 2010
15 Maret 2011
28 Maret 2011
Agustus (pembetulan)
Oktober Oktober (pembetulan)
78
November
8 April 2011
18 April 2011
November (pembetulan)
8 April 2011
29 April 2011
Desember
8 April 2011
29 April 2011
Sumber : Surat Setoran Pajak dan Bukti Penerimaan Surat PT. Biotek Indonesia tahun 2010
Tabel IV.8 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2011 Masa Pajak
Tanggal Penyetoran
Tanggal Pelaporan
Januari
3 Maret 2011
13 Maret 2011
Februari
15 Maret 2011
26 Maret 2011
Maret
NIHIL
17 April 2011
Maret (pembetulan 1)
NIHIL
13 Juli 2011
April
5 Mei 2011
10 Mei 2011
Mei
8 Juni 2011
20 Juni 2011
Juni
16 Juli 2011
30 Juli 2011
Juli
28 Agustus 2011
28 Agustus 2011
Agustus
9 September 2011
20 September 2011
September
9 Oktober 2011
20 Oktober 2011
Oktober
9 November 2011
20 November 2011
November
12 Desember 2011
22 Desember 2011
Desember
5 Januari 2012
29 Januari 2012
Sumber : Surat Setoran Pajak dan Bukti Penerimaan Surat PT. Biotek Indonesia tahun 2011 79
1. Kesalahan dalam pengisian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Penulis
menemukan
beberapa
kesalahan
dalam
pengisian
Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN) PT. Biotek Indonesia yaitu kesalahan dalam pengisian dalam surat Pajak Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN) pada tahun 2009 bulan Maret, Agustus, September terjadi 2 kali pembetulan, Oktober terjadi 2 kali pembetulan, November dan Desember. Pada tahun 2010 bulan Agustus, September terjadi 2 kali pembetulan, Oktober dan November. Pada tahun 2011 bulan Maret. Pada Pembetulan tahun 2009 bulan Maret seharusnya terdapat Penyerahan Pajak Masukan kepada pemungut sebesar Rp 1,290,024,394,- serta pembetulan sebesar Rp 154,050,996,- dan untuk Pajak Masukan seharusnya Rp 1,241,729,548,-. Pada Pembetulan tahun 2009 bulan Agustus seharusnya terdapat Penyerahan PPN yang dipungut sendiri sebesar Rp 14,250,705,513,- serta pembetulan sebesar Rp 13,087,061,- dan untuk Penyerahan PPN yang dipungut sendiri seharusnya sebesar Rp 13,724,205,513,Pada Pembetulan tahun 2009 bulan September terjadi 2 kali pembetulan seharusnya untuk pembetulan 1 terdapat Pajak Masukan kepada pemungut sebesar Rp 1,098,298,075,- serta pembetulan sebesar Rp 28,453,- dan untuk Pajak Masukan seharusnya sebesar Rp 1,150,919,622,-. Untuk pembetulan 2 seharusnya Penyerahan Pajak Masukan kepada pemungut sebesar Rp 1,150,919,622,- serta pembetulan sebesar Rp 28,453,- dan untuk Pajak Masukan seharusnya sebesar Rp 1,150,919,622,Pada Pembetulan tahun 2009 bulan Oktober terjadi 2 kali pembetulan seharusnya untuk pembetulan 1 terdapat Pajak Masukan kepada pemungut sebesar Rp 80
1,098,298,075,- serta pembetulan sebesar Rp 5,718,- dan untuk Pajak Masukan seharusnya sebesar Rp 1,058,971,302,-. Untuk pembetulan 2 seharusnya Penyerahan Pajak Masukan kepada pemungut sebesar Rp 1,058,971,302,- serta pembetulan sebesar Rp 314,809,616,- dan untuk Pajak Masukan sebesar Rp 1,190,892,623,Pada pembetulan tahun 2009 bulan November seharusnya terdapat Penyerahan Pajak Masukan kepada pemungut sebesar Rp 884,184,426,- serta pembetulan sebesar Rp 93,974,768,- dan untuk Pajak Masukan seharusnya sebesar Rp 1,198,988,324,-. Pada pembetulan tahun 2009 bulan Desember seharusnya terdapat Penyerahan Pajak Masukan kepada pemungut sebesar Rp 967,870,893,- serta pembetulan sebesar Rp 449,827,709,- dan untuk Pajak Masukan seharusnya sebesar Rp 1,466,363,257,-. Pada pembetulan tahun 2010 bulan Agustus seharusnya terdapat Pajak Keluaran yang dipungut sendiri sebesar Rp 2,679,011,283,- serta pembetulan Rp 946,174,051,- dan untuk Pajak Keluaran yang dipungut sendiri sebesar Rp 2,410,654,630,Pada pembetulan tahun 2010 bulan September pada pembetulan 1 seharusnya terdapat Penyerahan Pajak Masukan kepada pemungut sebesar Rp 1,301,869,446,- serta pembetulan sebesar Rp 833,195,136,- dan untuk Pajak Masukan seharusnya sebesar Rp 1,931,262,679,-. Untuk pembetulan 2 seharusnya Pajak Keluaran yang dipungut sendiri sebesar Rp 1,098,067,543,- serta pembetulan sebesar Rp 893,022,007,- dan untuk Pajak Keluaran yang dipungut sendiri sebesar Rp 1,038,240,672,-.
81
Pada pembetulan tahun 2010 bulan Oktober seharusnya terdapat Penyerahan Pajak Keluaran sebesar Rp 1,394,225,849,- serta pembetulan sebesar Rp 101,260,527,dan untuk Penyerahan Pajak Keluaran Rp 1,299,921,388,Pada pembetulan tahun 2010 bulan November seharusnya terdapat Penyerahan Pajak Masukan kepada pemungut sebesar Rp 1,282,419,023,- serta pembetulan sebesar Rp 440,161,889,- dan untuk Pajak Masukan seharusnya sebesar Rp 1,711,863,074,Pada pembetulan tahun 2011 bulan Maret seharusnya terdapat Penyerahan Pajak Masukan kepada pemungut sebesar Rp 1,335,955,917,- serta pembetulan Rp 90,272,343,- dan untuk Pajak Masukan seharusnya sebesar Rp 1,424,985,721,-. Berdasarkan Undang-Undang KUP Pasal 3 ayat 1, menyatakan bahwa Setiap Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor DJP tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Yang dimaksud dengan Benar, Lengkap dan Jelas dalam mengisi SPT adalah : a. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan Undang-Undang Pajak, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. b. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak
dan
unsur-unsur
lain
yang
harus
dilaporkan
dalam
Surat
Pemberitahuan. c. Jelas adalah melaporkan sumber objek pajak dan unsur lain yang harus diisikan dalam Surat Pemberitahuan. 82
Berdasarkan Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak dengan syarat belum dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jendral Pajak.
2. SPT Tidak Dilaporkan Sesuai Jangka Waktu Yang Ditentukan Dari data yang tersaji diatas dapat dilihat bahwa Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Januari – Desember 2009, 2010 dan 2011 tidak dilaporkan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (3) huruf (a) yang berisi : “ Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak”. Maka jangka waktu pelaporan adalah setiap tanggal 20 Masa Pajak berikutnya. Dalam kasus ini, penulis melihat selama tahun 2009, 2010 dan 2011 untuk SPT Masa PPN ataupun SPT Masa Pembetulan pada PT Biotek Indonesia dilaporkan tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Akibat dari ini, SPT Masa PPN 2009, 2010 dan 2011 terlambat lapor. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2007 dikenakan administrasi berupa denda sebesar Rp 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang belum dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Akibat dari keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai : 83
1. Pada tahun 2009 bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei dan November dikenai sanksi administrasi sebesar Rp 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu Surat Pemberitahuan Masa. Total denda administrasi adalah Rp 500,000,- x 6 bulan = Rp 3,000,000,- (tiga juta rupiah). 2. Pada tahun 2010 bulan Januari, Februari, April, November dan Desember dikenai sanksi adminisrasi sebesar Rp 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu Surat Pemberitahuan Masa. Total denda administrasi adalah Rp 500,000,- x 6 bulan = Rp 3,000,000,- (Tiga Juta Rupiah) 3. Pada tahun 2011 bulan Januari dan Februari dikenai sanksi administrasi sebesar Rp 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu Surat Pemberitahuan Masa. Total denda administrasi adalah Rp 500,000,- x 2 bulan = Rp 1,000,000,- (satu juta rupiah)
3. Penyetoran Pajak Terutang Tidak Sesuai Jangka Waktu yang Ditentukan Dari data yang tersaji diatas dapat dilihat bahwa Surat Pajak Pertambahan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Januari – Desember pada tahun 2009, 2010 dan 2011, Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar disetor tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Berdasarkan Pasal 2 ayat 13 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 187/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak menjelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 84
dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak, harus disetor paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada masa berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Dan berdasarkan Pasal 9 ayat 2a Undang-Undang KUP, pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Akibat dari keterlambatan pembayaran ini dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari pajak kurang bayar. Sehingga PT Biotek Indonesia harus membayar sanksi administrasi sebagai berikut : a.
Dalam penghitungan Pajak Pertambahan Nilai PT Biotek Indonesia pada bulan Maret tahun 2009 perusahaan mengalami lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai. Atas kelebihan ini telah dilakukan kompensasi ke masa pajak berikutnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Sehingga pada akhir bulan Desember 2009 didapat kurang bayar sebesar Rp 179,565,524,karena kurang bayar ini disetor pada tanggal 19 Januari 2010, maka dikenakan denda sebesar Rp 179,565,524 x 2% x 1 bulan = Rp 3,591,310,-
b.
Pada Tahun 2009 Berikut diperlihatkan tabel pembayaran Pajak Pertambahan Nilai PT Biotek Indonesia untuk Masa Januari – Desember 2009 :
85
Tabel IV.9 Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Bayar Tahun 2009 PT. Biotek Indonesia Kurang Bulan
Bayar/Lebih
Sanksi Tanggal Pembayaran
Bayar Januari Februari Maret Maret (pembetulan) April Mei Juni Juli Agustus Agustus (pembetulan) September September (pembetulan 1) September (pembetulan 2) September (pembetulan 3) Oktober Oktober (pembetulan 1) Oktober (pembetulan 2)
171,753,312 264,754,114 (202,345,842) (154,050,996) 272,666,232 28,276,143 205,075,392 582,415,058 39,562,939 (13,087,061) 412,033,755 412,062,208 412,062,208 412,062,208 110,417,923 110,412,205 (314,803,898)
Administrasi (2%)
12 Mei 2009 12 Mei 2009 12 Mei 2009 NIHIL 9 Juli 2009 9 Juli 2009 15 Juli 2009 14 Agustus 2009 14 September 2009 NIHIL 15 Oktober 2009 19 November 2009 NIHIL NIHIL 16 November 2009 NIHIL NIHIL
3,435,066 5,295,082 kompensasi 5,453,325 565,523 8,241,244 8,241,244 8,241,244 2,208,358 2,208,244 86
November
404,517,596
November (pembetulan) Desember
-
NIHIL
(498,492,364) 179,565,524
Desember (pembetulan)
15 Desember 2009
19 Januari 2010
3,591,310
NIHIL
(629,393,233)
Total
47,480,640
Sumber : Surat Setoran Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa PT. Biotek Indonesia tahun 2009
Tabel IV.10 Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Setor tahun 2010 PT. Biotek Indonesia Kurang Bulan
Bayar/Lebih Bayar
Tanggal Penyetoran
Januari
648,108,374
9 Maret 2010
Februari
563,925,379
18 Maret 2010
Maret
195,906,291
14 April 2010
April
1,096,473,401
25 Mei 2010
Mei
682,716,812
22 Juni 2010
Juni
819,523,995
23 Juli 2010
Juli
394,617,297
20 Agustus 2010
Agustus
1,214,530,704
22 Agustus 2010
Agustus (pembetulan)
(268,356,653)
18 Maret 2011
September
(203,801,903)
10 Oktober 2010
Sanksi Administrasi (2%) 12,962,167 11,278,508 kompensasi 87
September (pembetulan 1)
(833,195,136)
25 Oktober 2010
September (pembetulan 2)
(59,826,871)
15 Maret 2011
(6,956,066)
20 Oktober 2010
Oktober (pembetulan 1)
(94,304,461)
15 Maret 2011
November
141,891,932
8 April 2011
November (pembetulan)
(582,053,821)
8 April 2011
Desember
(172,445,366)
8 April 2011
Oktober
Total
kompensasi kompensasi 2,837,839 kompensasi kompensasi 27,078,514
Sumber : Surat Setoran Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa PT. Biotek Indonesia tahun 2010
Tabel IV.11 Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Setor tahun 2011 PT. Biotek Indonesia Kurang Bulan
Bayar/Lebih Bayar
Januari
Tanggal Penyetoran
(530,644,242)
3 Maret 2011
Februari
(7,707,749)
15 Maret 2011
Maret
(1,242,539)
NIHIL
(90,272,343)
NIHIL
Sanksi Administrasi (2%) Kompensasi Kompensasi Kompensasi
Maret (pembetulan)
Kompensasi April
78,975,865
5 Mei 2011
Mei
377,986,653
8 Juni 2011
Juni
274,569,684
16 Juli 2011
-
88
Juli
744,300,966
28 Agustus 2011
Agustus
170,043,618
9 September 2011
September
120,965,413
9 Oktober 2011
Oktober
147,873,022
9 November 2011
November
123,184,708 12 Desember 2011
Desember
744,108,796
Total
5 Januari 2012
-
Sumber : Surat Setoran Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa PT. Biotek Indonesia tahun 2011
Rekomendasi dari penulis untuk perusahaan agar lebih teliti dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak merugikan perusahaan, dengan melakukan pembayaran pajak kurang bayarnya pada tetap waktu yang telah ditentukan agar tidak dikenakan sanksi administrasi sebesar 2%. Maksud dari rekomendasi ini karena perusahaan sering kali terlambat melakukan penyetoran akan kurang bayar atau lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya disetorkan ke kas Negara.
89
Tabel IV.12 Evaluasi Penyerahan dan Perolehan PT. Biotek Indonesia Selama Januari-Desember 2009
Sebelum Evaluasi No
Bulan
Penyerahan
Setelah Evaluasi Perolehan
Penyerahan
DPP PPN DPP PPN DPP PPN 1 Januari 13,310,194,291 1,331,019,145 11,592,638,330 1,159,265,833 13,310,194,291 1,331,019,145 2 Februari 10,001,485,622 1,000,148,163 7,353,941,453 735,394,049 10,001,485,622 1,000,148,163 3 Maret 10,876,789,850 1,087,678,552 12,417,295,480 1,241,729,548 10,876,789,850 1,087,678,552 4 April 14,749,134,092 1,474,912,925 12,022,466,930 1,202,246,693 14,749,134,092 1,474,912,925 5 Mei 15,123,413,851 1,512,340,945 15,516,008,214 1,484,064,802 15,123,413,851 1,512,340,945 6 Juni 15,619,700,283 1,561,969,436 13,568,940,440 1,356,894,044 15,619,700,283 1,561,969,436 7 Juli 15,870,252,594 1,587,024,704 17,371,350,425 1,004,609,646 15,870,252,594 1,587,024,704 8 Agustus 14,250,705,513 1,425,069,890 13,855,071,578 1,385,506,951 14,250,705,513 1,425,069,890 9 September 15,103,323,137 1,510,331,830 10,982,982,220 1,098,298,075 15,103,323,137 1,510,331,830 10 Oktober 11,693,838,187 1,169,383,507 10,589,656,910 1,058,965,584 11,693,838,187 1,169,383,507 11 November 12,887,023,978 1,288,702,022 8,841,846,412 884,184,426 12,887,023,978 1,288,702,022 12 Desember 11,474,363,297 1,147,436,417 9,678,708,930 967,870,893 11,474,363,297 1,147,436,417 Total 160,960,224,695 16,096,017,536 143,790,907,322 13,579,030,544 160,960,224,695 16,096,017,536 Sumber : Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai PT. Biotek Indonesia tahun 2009
Perolehan DPP PPN 11,587,462,920 1,158,746,292 7,346,582,670 734,658,267 12,417,295,480 1,241,729,548 12,022,466,930 1,202,246,693 14,840,648,020 1,484,064,802 13,568,940,440 1,356,894,044 10,040,666,460 1,004,066,646 13,855,069,510 1,385,506,951 10,982,980,750 1,098,298,075 10,583,320,340 1,058,332,034 8,841,844,260 884,184,426 9,678,708,930 967,870,893 135,765,986,710 13,576,598,671
90
Tabel IV.13 Evaluasi Penyerahan dan Perolehan PT. Biotek Indonesia Selama Januari-Desember 2010 Sebelum Evaluasi No
Setelah Evaluasi
Bulan
Penyerahan Perolehan Penyerahan Perolehan DPP PPN DPP PPN DPP PPN DPP PPN 14,743,326,002 1,474,332,199 8,262,238,250 826,223,825 14,743,326,002 1,474,332,199 8,262,238,250 826,223,825 1 Januari 14,784,612,732 1,478,461,031 9,145,356,520 914,535,652 14,784,612,732 1,478,461,031 9,145,356,520 914,535,652 2 Februari 10,325,474,121 1,032,547,207 8,366,409,160 836,640,916 10,325,474,121 1,032,547,207 8,366,409,160 836,640,916 3 Maret 31,151,727,156 3,115,172,367 20,186,989,660 2,018,698,966 31,151,727,156 3,115,172,367 20,186,989,660 2,018,698,966 4 April 15,516,008,214 1,551,600,661 8,688,838,490 868,883,849 15,516,008,214 1,551,600,661 8,688,838,490 868,883,849 5 Mei 18,657,154,405 1,865,715,304 10,461,913,090 1,046,191,309 18,657,154,405 1,865,715,304 10,461,913,090 1,046,191,309 6 Juni 17,371,350,425 1,737,134,926 13,425,176,290 1,342,517,629 17,371,350,425 1,737,134,926 13,425,176,290 1,342,517,629 7 Juli 26,790,114,211 2,679,011,283 14,644,805,790 1,464,480,579 26,790,114,211 2,679,011,283 14,644,805,790 1,464,480,579 8 Agustus 10,980,676,284 1,098,067,543 13,018,694,460 1,301,869,446 10,980,676,284 1,098,067,543 13,018,694,460 1,301,869,446 9 September 13,942,259,599 1.394,225,849 14,011,819,150 1,401,181,915 13,942,259,599 1.394,225,849 14,011,819,150 1,401,181,915 10 Oktober 11 November 14,243,110,624 1,424,310,955 12,824,190,230 1,282,419,023 14,243,110,624 1,424,310,955 12,824,190,230 1,282,419,023 14,481,688,018 1,448,168,665 16,206,140,310 1,620,614,031 14,481,688,018 1,448,168,665 16,206,140,310 1,620,614,031 12 Desember Total 202,987,501,791 18,904,522,141 149,242,571,400 14,924,257,140 202,987,501,791 18,904,522,141 149,242,571,400 14,924,257,140 Sumber : Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai PT. Biotek Indonesia tahun 2010
91
Tabel IV.14 Evaluasi Penyerahan dan Perolehan PT. Biotek Indonesia Selama Januari-Desember 2011 Sebelum Evaluasi No
Bulan
Penyerahan Perolehan DPP PPN DPP PPN 1 Januari 12,564,717,472 1,256,471,481 17,871,157,230 1,787,115,723 2 Februari 13,974,309,439 1,397,430,703 14,051,384,520 1,405,138,452 3 Maret 13,347,136,877 1,334,713,378 13,359,959,170 1,335,995,917 4 April 13,776,404,268 1,377,640,268 12,986,642,010 1,298,664,201 5 Mei 16,011,172,317 1,601,116,854 12,231,302,010 1,223,130,201 6 Juni 15,412,460,792 1,541,245,624 12,666,759,400 1,266,675,940 7 Juli 21,875,712,773 2,187,570,793 14,432,698,270 1,443,269,827 8 Agustus 16,440,689,054 1,644,068,945 14,740,253,270 1,474,025,327 9 September 13,952,574,682 1,395,257,491 12,742,920,780 1,274,292,078 10 Oktober 15,402,407,128 1,540,240,722 13,923,677,000 1,392,367,700 11 November 15,235,558,779 1,523,555,869 14,003,711,610 1,400,371,161 12 Desember 12,368,845,140 1,236,884,514 4,927,757,170 492,775,717 Total 180,361,988,721 18,036,196,642 157,938,222,440 15,793,822,244 Sumber : Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai PT. Biotek Indonesia tahun 2011
Setelah Evaluasi Penyerahan DPP PPN 12,564,717,472 1,256,471,481 13,974,309,439 1,397,430,703 13,347,136,877 1,334,713,378 13,776,404,268 1,377,640,268 16,011,172,317 1,601,116,854 15,412,460,792 1,541,245,624 21,875,712,773 2,187,570,793 16,440,689,054 1,644,068,945 13,952,574,682 1,395,257,491 15,402,407,128 1,540,240,722 15,235,558,779 1,523,555,869 12,368,845,140 1,236,884,514 180,361,988,721 18,036,196,642
Perolehan DPP PPN 17,871,157,230 1,787,115,723 14,051,384,520 1,405,138,452 13,359,959,170 1,335,995,917 12,986,642,010 1,298,664,201 12,231,302,010 1,223,130,201 12,666,759,400 1,266,675,940 14,432,698,270 1,443,269,827 14,740,253,270 1,474,025,327 12,742,920,780 1,274,292,078 13,923,677,000 1,392,367,700 14,003,711,610 1,400,371,161 4,927,757,170 492,775,717 157,938,222,440 15,793,822,244
92
