ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA BANDING ATAS KASUS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI PENGADILAN PAJAK (STUDI KASUS PT OP) Iqbal Sahid Kertahadi Otto Budihardjo Ps Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya,
[email protected] Abstract This study is discussing implementation of tax appeal settlement on Value Added Tax (VAT) Case of PT OP in Tax Court. Tax Appeal occurs because tax audit held by Directorate General of Taxes (DGT) based on tax restitution application filed by PT OP. The purpose of this study is to determine tax appeal settlement on VAT Case of PT OP in Tax Court and the impact of Tax Court’s decision of VAT dispute. The type of this study is descriptive using qualitative approach. Study’s result shows that tax appeal settlement of PT OP is harmonius with applicable current provision. Tax Court’s decision which is fully granting of PT OP’s petition impact to tax payment’s who overpayment plus interest that is awarded to PT OP as reward. The result of this study suggests DGT to not made any adjustment based only on assumptions. Adjustment must be made based on proof which is sufficient and reliable. The study also suggests PT OP to apply VAT’s restitution every Tax Period, to avoid any fine if there is any adjusment in tax audit. Keywords: Tax Appeal, Value Added Tax, Tax Court, Appellant, Settlement PENDAHULUAN Pajak
perpajakan
merupakan
pada
surat
ketetapan pajak. Salah satu implikasi dari sistem
penerimaan negara yang berasal dari partisipasi
self assessment untuk memastikan Wajib Pajak
masyarakat.
sistem
melaksanakan kewajiban dengan baik adalah
perpajakan dikembangkan dari hasil proses
fiskus berhak untuk memeriksa apakah Wajib
keputusan demokrasi. Pajak yang dipungut oleh
Pajak
negara harus melibatkan rakyat dalam proses
perpajakannya
penyusunannya. Untuk dapat memungut pajak,
perundang-undangan.
negara harus mendapat persetujuan rakyat yang
mengenai peraturan pajak, sebenarnya kita
diwakili oleh wakil rakyat yang ada di parlemen
sedang berbicara mengenai pemahaman atau
(Darussalam, 2013:9).
interpretasi. Adapun dengan adanya sistem self
negara
satu
bergantung
sumber
Di
salah
tanpa
demokrasi,
Dalam memungut pajak, ada tiga teknik yang
telah
menjalankan sesuai
kewajiban
dengan Ketika
peraturan
kita
berbicara
assessment, sering timbul perbedaan di antara
secara teoretis dapat diterapkan, yaitu self
fiskus
assessment system, official assessment system dan
mengakibatkan adanya potensi sengketa pajak.
withholding system (Mardiasmo, 2011:7). Teknik ini merupakan
Pajak
yang
dapat
Sengketa pajak yang terjadi berawal dari adanya perubahan dari sistem self assessment
pemungutan pajak menurut Adriani dalam
menjadi sistem official assessment. Perubahan ini
Brotodihardjo (1993:2), yaitu:
terjadi saat fiskus melakukan pemeriksaan atau
a. Wajib Pajak menentukan sendiri jumlah pajak
verifikasi terhadap Wajib Pajak. Menurut Pasal 2
terutang
pembagian
Wajib
teknik
yang
rekonstruksi
dan
sesuai
dengan
ketentuan
undang-undang,
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
14/
PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat
b. ada kerja sama antara Wajib Pajak dengan fiskus, atau
Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak, proses pemeriksaan
atau
verifikasi
ini
dapat
c. fiskus menentukan jumlah pajak yang terutang.
menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat
Sistem self assessment pada dasarnya menuntut
Tagihan Pajak (STP). Surat ketetapan pajak
Wajib
Pajak
menyetorkan
sendiri dan
yang
melaporkan
menghitung,
dan/atau STP ini diduga tidak disetujui oleh Wajib
pajak
Pajak sehingga menimbulkan persengketaan.
yang
terutang. Hal ini dibuktikan dengan adanya
Apabila dalam proses pemeriksaan Wajib Pajak
ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-
tidak menyetujui surat ketetapan pajak dan/atau
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
STP yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana
(DJP), Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak. Dalam
Undang-Undang
2009
Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
(selanjutnya disebut dengan UU KUP), yang
9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan
menyatakan bahwa Wajib Pajak wajib membayar
Penyelesaian Keberatan, sebelum menerbitkan
pajak
Surat Keputusan (SK) Keberatan, Dirjen Pajak
sesuai
Nomor
dengan
16
Tahun
ketentuan
peraturan
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 5 No. 1 April 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
1
harus meminta Wajib Pajak untuk hadir guna
menyebabkan menumpuknya sengketa pajak
memberikan
memperoleh
yang belum diselesaikan. Tabel 2 menjelaskan
penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak.
perbandingan antara sengketa yang masuk dan
Permintaan kehadiran dilakukan melalui Surat
yang telah diselesaikan di Pengadilan Pajak.
Pemberitahuan Untuk Hadir.
Tabel 2. Data Banding dan Gugatan di Pengadilan
keterangan
Berdasarkan
data
atau
statistik
dari
majalah
Pajak 2004 s.d. 2013 (per 31 Oktober 2013)
InsideTax Edisi ke-22 (2014:42), diketahui bahwa SK Keberatan yang dikeluarkan oleh DJP mulai tahun
2010
hingga
tahun
2014
cenderung
meningkat. Penurunan hanya terjadi pada tahun 2013,
dimana
jumlah
SK
Keberatan
yang
diterbitkan adalah sebesar 15.038 SK, turun 9,66% dari SK Keberatan yang diterbitkan pada tahun 2012 sebesar 16.646 SK. Tabel 1. Jumlah SK Keberatan yang Diterbitkan DJP Tahun Penerbitan Jumlah SK Keberatan 2010 12.524 2011 16.130 2012 16.646 2013 15.038 2014 (s.d. Juni) 5.474 Sumber: Toni Febriyanto (2014:42)
Jika dilihat dari hasil keputusan SK Keberatan yang diterbitkan selama tahun 2013, diketahui bahwa hasil keputusan yang paling banyak diterbitkan adalah menolak, yaitu sebesar 6.727 SK atau sebesar 44,73% dari seluruh SK. Setelah itu adalah mengabulkan seluruhnya (22,80%) dan mengabulkan
sebagian
(22,12%).
Dapat
disimpulkan bahwa masih banyaknya sengketa pajak yang belum menemui hasil di tingkat keberatan, sehingga Wajib Pajak melakukan upaya selanjutnya yaitu dengan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak.
Sumber: Data diolah (2015)
Mengingat
pentingnya
peran
Pengadilan
Pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak, maka peneliti tertarik untuk menganalisis salah satu kasus banding yang ada di Pengadilan Pajak. Kasus banding yang akan dianalisis adalah kasus banding PT OP terhadap SK Keberatan yang diterbitkan
oleh
DJP.
Dengan
demikian,
penelitian ini akan mengambil judul “Analisis Penyelesaian Sengketa Banding atas Kasus Pajak Pertambahan Nilai di Pengadilan Pajak (Studi Kasus PT OP)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan banding dalam penyelesaian sengketa kasus PPN pada PT OP di Pengadilan Pajak serta dampak dari putusan Pengadilan Pajak atas sengketa kasus PPN tersebut. TINJAUAN PUSTAKA PENGADILAN PAJAK Dalam hukum tata usaha negara, perselisihan antara masyarakat dan eksekutif mengenai suatu keputusan
yang
diterbitkan
berada
dalam
lingkup hukum publik. Namun berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KUP, dikatakan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keberatannya
mengenai
keputusan
yang
diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Pengaturan ini menunjukkan
bahwa
putusan
dari
badan
peradilan pajak bukan merupakan keputusan tata Gambar 1. Statistik Hasil Keputusan SK Keberatan Tahun 2013
usaha
negara.
Maka,
Pengadilan
Pajak
merupakan pengadilan yang berdiri sendiri dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari
Sumber: Toni Febriyanto (2014:42)
pengadilan tingkat pertama bila dikaitkan dengan Peran Pengadilan Pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak sangat signifikan, mengingat banyaknya sengketa pajak yang tidak menemui penyelesaian. Jumlah sengketa pajak yang masuk pun bertambah tiap tahunnya. Sementara itu, tidak semua sengketa pajak yang masuk dapat diselesaikan dalam tahun yang sama. Hal ini
peradilan tata usaha negara. Mengingat sifat dan corak perpajakan yang khas, peradilan perpajakan merupakan peradilan administrasi dalam arti sempit. Pemeriksaan dan putusan pengadilan ini atas perkara sengketa administrasi murni artinya perkara tersebut bukan merupakan pelanggaran dalam lingkup
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 5 No. 1 April 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
2
pidana dan perdata. Pengadilan Pajak dibentuk
Wajib Pajak, maka mungkin Wajib Pajak tidak
karena adanya sengketa pajak yang tidak dapat
menyetujui keputusan tersebut. Jika Wajib Pajak
diselesaikan dengan keputusan eksekutif atau
mengajukan banding atas keputusan keberatan
pejabat publik dan memerlukan suatu wadah
yang tidak disetujuinya, maka terjadilah apa yang
yang
disebut dengan sengketa banding.
dapat
menjadi
penengah
dengan
memberikan putusan yang adil.
BEBAN PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA
SENGKETA PAJAK
PAJAK
Sengketa pajak dalam proses banding atau
Pasal 12 ayat (1) UU KUP menyatakan bahwa
yang sering disebut dengan sengketa banding
setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak dengan
adalah sengketa yang timbul dalam bidang
tidak menggantungkan pada surat ketetapan
perpajakan antara Wajib Pajak dengan fiskus,
pajak. Pasal 12 ayat (2) UU KUP menyatakan
mengenai
tidak
bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat
disetujui oleh Wajib Pajak. Menurut Sundoro
Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh
(2004:40), sengketa banding dapat dibedakan
Wajib Pajak adalah sesuai dengan ketentuan
menjadi dua, yaitu:
peraturan
a. Sengketa formal
Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU KUP di
keputusan
keberatan
yang
perundang-undangan
perpajakan.
Sengketa formal timbul apabila Wajib Pajak
atas, penetapan jumlah materiil pajak yang
atau fiskus atau keduanya tidak mematuhi
terutang sesuai dengan asas self assessment system
prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan
dilakukan oleh Wajib Pajak.
dalam
peraturan
perundang-undangan
perpajakan, khususnya dalam UU KUP.
Pasal 12 ayat (3) UU KUP menyebutkan bila Dirjen Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah
b. Sengketa material
pajak yang terutang menurut SPT sebagaimana
Sengketa material timbul akibat terdapat
dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Dirjen
perbedaan jumlah pajak yang terutang atau
Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.
jumlah pajak yang lebih dibayar menurut
Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa jumlah
perhitungan Wajib Pajak dengan perhitungan
pajak yang terutang menurut SPT adalah benar,
fiskus. Perbedaan tersebut dapat timbul
kecuali
dikarenakan adanya perbedaan pendapat atau
sebaliknya. Dengan kata lain, jumlah pajak yang
interpretasi.
terutang dalam SPT tersebut tidak benar.
Kedua jenis sengketa ini dibedakan dari jenis
Dalam
Dirjen
Pajak
peraturan
mendapatkan
bukti
perundang-undangan
materi yang disengketakan, yaitu formal dan
perpajakan di Indonesia, dikenal adanya dua jenis
material. Namun, bila dalam suatu permohonan
penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
sengketa pajak memuat kedua jenis sengketa ini,
(SKPKB), yaitu penerbitan SKPKB secara jabatan
maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan
dan
membahas sengketa formal. Hal ini sesuai dengan
dilakukan bila Dirjen Pajak mendapat data selain
Pasal 50 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
dari Wajib Pajak (Pasal 13 ayat (1) huruf b & d UU
tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut
KUP), sedangkan penerbitan secara non-jabatan
dengan UU PP).
dilakukan bila Dirjen Pajak hanya mendapat data
BANDING
dari Wajib Pajak (Pasal 13 ayat (1) huruf a & c UU
non-jabatan.
Penerbitan
secara
jabatan
Banding adalah upaya hukum yang dapat
KUP). Berdasarkan Penjelasan Pasal 13 ayat (1)
dilakukan ketika seseorang merasa tidak puas
UU KUP, pembuktian atas penghitungan pajak
dengan penyelesaian administratif atas proses
yang terutang dalam SKPKB yang diterbitkan
keberatan yang dilakukan oleh fiskus. Banding
secara jabatan berada di pihak Wajib Pajak.
diawali
atau
Dengan demikian, secara argumentum a contrario,
ketidaksetujuan Wajib Pajak atas ketetapan pajak
maka pembuktian atas penghitungan pajak yang
yang
terutang dalam SKPKB yang diterbitkan secara
dengan
adanya
diterbitkan
oleh
sengketa fiskus.
Untuk
menyelesaikan sengketa tersebut, Wajib Pajak berhak
mengajukan
permohonan
non-jabatan berada di pihak DJP.
keberatan
kepada Dirjen Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU KUP. Penyelesaian keberatan kemudian dilakukan oleh Dirjen Pajak dalam jangka waktu dua belas bulan sesuai Pasal 26 ayat (1) UU KUP. Jika keputusan
keberatan
tersebut
menyatakan
menolak atau menerima sebagian keberatan
METODE PENELITIAN JENIS PENELITIAN Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian
deskriptif
dengan
pendekatan
kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 5 No. 1 April 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
3
tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong,
2011:5).
Penelitian
ini
Tujuan Penelitian: 1. Mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan banding PT OP di Pengadilan Pajak 2. Mengetahui dan menjelaskan dampak putusan Pengadilan Pajak atas pelaksanaan banding PT OP
termasuk
penelitian deskriptif karena bertujuan untuk memberikan
gambaran
yang
lebih
detail
Gambaran Umum PT OP
mengenai suatu gejala atau fenomena. Irawan (2000:60) mengartikan metode deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki
Kronologis Pra-Banding
dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.
Kronologis Banding
TEKNIK PENGUMPULAN DATA Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
Triangulasi
dua teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2008:63) yaitu: a. Studi Dokumentasi Studi dokumentasi dilakukan dengan cara
Permohonan Banding
Surat Uraian Banding
Surat Bantahan
mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Beberapa sumber yang digunakan antara lain buku-buku, undang-undang,
dan
data-data
Fakta dalam Persidangan
sekunder
berupa data-data yang sudah tersedia dalam
Triangulasi
pengajuan proses banding ini. b. Studi Lapangan Untuk mendapatkan data primer, peneliti melakukan
penelitian
lapangan
dengan
Fakta dari DJP
Fakta dari PT OP
melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang terkait dengan penelitian ini. Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara.
Putusan Pengadilan Pajak
ANALISIS DATA Penelitian ini menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif. Analisis data dilakukan dengan cara
menjelaskan
proses
dari
Analisis Putusan
penyelesaian
sengketa banding PT OP. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan
model
interaktif
Implikasi Putusan
sebagaimana
dikemukakan oleh Miles dan Huberman, dimana dalam model ini terdapat tiga tahap kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Usman dan Akbar, 2008:85).
Pembahasan
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan banding
dalam
penyelesaian
sengketa kasus PPN pada PT OP di Pengadilan Pajak serta dampak dari putusan Pengadilan Pajak atas sengketa kasus PPN tersebut. Untuk itu, dalam Gambar 2 peneliti akan membuat kerangka
pola
dari
hasil
pembahasan pada penelitian ini.
penelitian
Terhadap PT OP
Gambar 2. Kerangka Pola Hasil Penelitian dan
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
pelaksanaan
Terhadap DJP
dan
Sumber: data diolah (2015) GAMBARAN UMUM PT OP PT OP adalah Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang berlokasi di Jakarta. Kegiatan usaha yang dilakukan PT OP adalah pembuatan pakaian jadi dari permintaan pemesan di luar negeri.
Untuk
menyelesaikan
permintaan
pemesan, PT OP membutuhkan modal tambahan.
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 5 No. 1 April 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
4
Hal ini karena pelunasan dilakukan setelah PT OP
maka
mengirim pakaian jadi tersebut ke luar negeri. PT
pembayaran pajak dianggap dikabulkan.
OP melakukan pinjaman kepada Tuan AR yang
permohonan
pengembalian
kelebihan
PT OP juga tidak setuju dengan koreksi atas
digunakan sebagai tambahan modal kerja.
ekspor
menjadi
KRONOLOGIS KASUS SEBELUM TAHAP
Rp3.198.483,00
BANDING
melakukan
penjualan
karena
PT
penyerahan
lokal OP
senilai
benar-benar
ekspor.
PT
OP
PT OP melaporkan SPT Masa PPN Masa Pajak
melampirkan beberapa bukti yang berupa invoice,
Desember 2007 Pembetulan ke-1 pada tanggal 20
packing list, AWB/Freight, konfirmasi Bea Cukai,
November 2008 dengan status lebih bayar dan
dan PEB. Demikian pula dengan koreksi atas
mengajukan restitusi. Dirjen Pajak kemudian
pinjaman
melakukan Pemeriksaan Pajak berdasarkan Surat
Rp65.409.696.357,00,
Perintah
PRIN-
menyetujuinya. Hal ini karena pinjaman yang
1
didapat oleh PT OP adalah pinjaman yang
Pemeriksaan
Pajak
114.PPN/WPJ.07/KP.0905/2008 Desember
2008.
menghasilkan
Nomor tanggal
Pemeriksaan
SKPKB
PPN
tersebut
menjadi
digunakan
penjualan PT
untuk
lokal
OP
sebesar
juga
membiayai
tidak
operasional
Nomor
perusahaan. PT OP hanya menyetujui koreksi
00087/407/07/059/09 tanggal 19 November 2009.
positif atas penerimaan kembali barang reject
SKPKB tersebut berisi beberapa koreksi. Pertama,
sebesar Rp571.111.475,00.
koreksi atas ekpor menjadi penjualan lokal
Atas permohonan keberatan PT OP, Dirjen
sebesar Rp3.198.483,00. Kedua, koreksi atas
Pajak menerbitkan Keputusan Nomor KEP-
penerimaan
1219/WPJ.07/2010 pada tanggal 11 November
kembali
barang
reject
sebesar
Rp571.111.475,00. Terakhir, koreksi atas pinjaman
2010
yang
memutuskan
untuk
menerima
dari Tuan AR menjadi penjualan lokal sebesar
sebagian keberatan PT OP. Adapun sebagian
Rp65.409.696.357,00.
keberatan PT OP yang dikabulkan adalah koreksi
PT OP yang tidak setuju atas SKPKB tersebut
atas ekspor menjadi penjualan lokal senilai
mengajukan surat permohonan keberatan nomor
Rp3.198.483,00. PT OP yang tidak puas atas
008/OP-JKT/II/2010 tanggal 3 Februari 2010.
Keputusan Dirjen Pajak tersebut, kemudian
Permohonan keberatan tersebut berisi beberapa
mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.
argumen dan alasan material yang mendasari
KRONOLOGIS
ketidaksetujuan tersebut. PT OP menyatakan
BANDING
bahwa dasar penerbitan SKPKB PPN melanggar
1. Surat Permohonan Banding
Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang Nomor 6
PT
OP
KASUS
(selanjutnya
PADA
TAHAP
Pemohon
Banding)
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
mengajukan surat permohonan banding nomor
Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah
019/OP-JKT/II/2011 tanggal 9 Februari 2011.
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Permohonan
Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut
argumentasi Pemohon Banding atas beberapa
dengan UU KUP 2000) yang pada intinya
aspek material yaitu: (i) aspek formal penerbitan
berbunyi bahwa Dirjen Pajak harus menerbitkan
SKPKB PPN; (ii) koreksi positif dari hutang lain-
surat ketetapan pajak paling lambat dua belas
lain menjadi penjualan lokal; (iii) dasar hukum
bulan sejak surat permohonan diterima.
pengenaan PPN; dan (iv) beban pembuktian
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, PT
banding
yang
diajukan
berisi
dalam pengenaan PPN.
OP melaporkan SPT Masa PPN Masa Pajak
SKPKB PPN merupakan produk hukum
Desember 2007 Pembetulan ke-1 pada tanggal 20
lanjutan atas Pemeriksaan Pajak. Berdasarkan
November 2008. Sementara itu, SKPKB PPN
Surat
Nomor 00129/207/07/059/09 tanggal 19 November
diketahui bahwa dasar hukum yang digunakan
2009 yang diterima oleh PT OP pada tanggal 23
adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
November 2009 dengan stempel pos pengiriman
tentang
pada
tanggal
21
November
2009.
Perintah
Pemeriksaan
Ketentuan
Umum
Pajak
dan
tersebut
Tata
Cara
Dengan
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali
demikian, penerbitan SKPKB PPN telah melewati
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
jangka waktu dua belas bulan sebagaimana
28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan UU
dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) UU KUP 2000.
KUP 2007). Pemohon Banding berpendapat
Seharusnya SKPKB PPN tersebut dibatalkan demi
bahwa seharusnya dasar hukum yang digunakan
hukum sesuai Pasal 17B ayat (2) UU KUP 2000
adalah UU KUP 2000 sesuai dengan Pasal II angka
yang pada intinya berbunyi bahwa bila jangka
1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang
waktu dua belas bulan tersebut telah lewat dan
menyatakan bahwa terhadap semua hak dan
Dirjen Pajak belum memberikan suatu keputusan,
kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 5 No. 1 April 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
5
dengan
Tahun
Pajak
2007
yang
belum
diselesaikan, diberlakukan UU KUP 2000.
Penggunaan
arus
uang
dalam
proses
pemeriksaan hanyalah merupakan indikasi dan
Pemohon Banding selanjutnya membahas argumentasi Dirjen Pajak (selanjutnya disebut
asumsi semata. 2. Surat Uraian Banding (SUB)
Terbanding) atas koreksi positif dari hutang lain-
Terbanding mengirimkan SUB Nomor S-
lain menjadi penjualan lokal. Pemohon Banding
2771/WPJ.07/2011 tanggal 20 Mei 2011 yang berisi
mengakui
memang
administrasi
dalam
peminjaman.
Namun,
terdapat
kesalahan
jawaban atas alasan banding dari Pemohon
pencatatan
penerimaan
Banding. Setelah meneliti permohonan banding,
yang
Pemohon Banding belum membayar 50% dari
substansinya nyata-nyata adalah hutang piutang
pajak yang masih harus dibayar dalam KEP-
namun
maka
1219/WPJ.07/2010 sebesar Rp13.196.161.566,00.
Terbanding tidak dapat mengklasifikasikannya
Pemohon Banding diketahui hanya membayar
sebagai penjualan domestik tanpa adanya bukti
Rp3.341.211.838,00.
lebih lanjut. Di samping itu, laporan keuangan
permohonan banding tidak memenuhi syarat
Pemohon Banding juga telah diaudit oleh akuntan
formal menurut Pasal 36 ayat (4) UU PP yang
publik
tanpa
pada berbunyi bahwa banding hanya dapat
pengecualian dan disajikan secara wajar untuk
diajukan apabila jumlah yang terutang telah
semua hal yang material dan telah dilakukan
dibayar 50%.
tidak
bila
tercatat
dengan
transaksi
dengan
pendapat
baik,
wajar
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.
Dengan
demikian,
surat
Kemudian, Terbanding berpendapat bahwa jangka waktu pengiriman SKPKB telah sesuai
Pemohon Banding juga tidak sependapat
dengan
peraturan
yang
Hal
dibuktikan
pengenaan PPN. Koreksi menjadi penyerahan
Pemeriksaan Pajak, yang kemudian dilakukan
yang PPN-nya harus dipungut sendiri dilakukan
pembahasan
atas dasar pengujian uang masuk. Koreksi ini
Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak tersebut,
tidak sesuai dengan objek pengenaan PPN dalam
Dirjen kemudian menerbitkan SKPKB PPN
Pasal
Tahun
Nomor 00129/207/07/059/09 tanggal 19 November
1983tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
2009 dan telah dikirimkan kepada Pemohon
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah
Banding pada tanggal yang sama melalui pos
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
tercatat
Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya
tercatat dari Kantor Pos Jakarta Mampang.
Undang-Undang
Nomor
8
penerbitan
ini
dengan Terbanding mengenai dasar hukum
4
dengan
berlaku.
tanggal
17
berdasarkan
Laporan
November
bukti
2009.
pengiriman
pos
disebut dengan UU PPN 2000). Pasal 4 UU PPN
Terbanding juga menanggapi penggunaan
2000 mengatur bahwa PPN dikenakan atas
frase UU KUP 2007 dalam Surat Perintah
penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam
Pemeriksaan
Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
WPJ.07/KP.0905/2008. Frase tersebut digunakan
Konsekuensi logisnya, terdapat dua pihak dalam
untuk menunjukkan bahwa saat pemeriksaan,
suatu penyerahan yaitu penjual dan pembeli BKP.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Tidak
pinjaman
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah
domestik
dilakukan revisi oleh Undang-Undang Nomor 28
logis
jika
diklasifikasikan tanpa
penerimaan
sebagai
menunjukkan
penjualan
adanya
pembeli
BKP.
Tahun
Pajak
2007.
Namun
Ketidaklogisan juga terlihat pada koreksi sebagai
pemeriksaan
DPP
dalam UU KUP 2000.
PPN
Keluaran
yang
dilakukan
oleh
Terbanding tanpa menyebutkan barang apa yang diserahkan. Terakhir,
Banding
juga
tetap
PRIN-114.PPN/
secara
substansi,
menggunakan
ketentuan
3. Surat Bantahan Pemohon
Pemohon
Nomor
Bantahan
Banding
Nomor
mengirimkan
054/OP-JKT/VI/2011
Surat pada
menyampaikan argumennya mengenai beban
tanggal 30 Juni 2011. Dalam Surat Bantahan-nya,
pembuktian
Pemohon
dalam
pengenaan
PPN.
Telah
Banding
tidak
pajak yang terutang pada SPT yang telah
bahwa Pemohon Banding belum membayar 50%
disampaikan berada di pihak Terbanding. Karena
dari pajak yang masih harus dibayar. Terbanding
beban pembuktian berada di pihak Terbanding,
secara tidak tepat telah memperhitungkan sanksi
maka
yang
administrasi berupa kenaikan dalam menghitung
membuktikan telah terjadi tambahan penjualan
persentase pajak yang masih harus dibayar.
lokal
SPT
Sanksi administrasi berupa kenaikan bukanlah
sebagaimana yang telah Terbanding simpulkan.
pajak yang terutang karena tidak seperti PPN
yang
semestinya tidak
Terbanding
dilaporkan
dalam
yang
dengan
argumentasi
sudah
Terbanding
setuju
ditegaskan bahwa beban pembuktian atas jumlah
menyatakan
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 5 No. 1 April 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
6
yang
dikenakan
atas
objek
PPN,
sanksi
administrasi berupa kenaikan dikenakan atas pelanggaran
kewajiban
perpajakan
pembayaran bunga atas pinjaman yang diberikan oleh badan usaha wajib dipotong PPh Pasal 23.
tertentu.
Terbanding menyampaikan surat permintaan
Dengan demikian, Pemohon Banding telah
keterangan kedua yang meminta Pemohon
memenuhi kewajiban pembayaran 50% dari
Banding menyampaikan bukti pendukung atas
jumlah pajak yang kurang dibayar.
setiap transaksi untuk meyakinkan substansi dari
Pendapat Terbanding bahwa penggunaan
aliran uang sebesar Rp 71.355.240.335,00 sebagai
frase UU KUP 2007 untuk menunjukkan telah
hutang-piutang dan pembayaran bunga pinjaman
dilakukannya revisi adalah tidak berdasar. Ketika
serta pencatatan dalam pembukuan Pemohon
UU KUP 2007 disahkan dan ditempatkan dalam
Banding.
Lembaran Negara Republik Indonesia, maka
memenuhi permintaan dokumen pendukung
pada saat itu pula sesuai dengan asas ’fiksi
yang diminta oleh Terbanding. Dengan demikian,
hukum’, seluruh warga negara dianggap telah
pembukuan
mengetahui
pemberlakuan
Pemohon
dari
Banding
Pemohon
tidak
dapat
Banding
tidak
Undang-Undang
mencerminkan kenyataan sesuai Pasal 28 ayat (4)
tersebut. Sehingga, apa yang disebut oleh
UU KUP 2007. Terbanding juga tidak dapat
Terbanding
meyakini perhitungan atas pengujian arus barang
sebagai
’menunjukkan
telah
dilakukannya revisi’ tidak diperlukan lagi.
yang disampaikan oleh Pemohon Banding.
FAKTA DALAM PERSIDANGAN
Berdasarkan perhitungan dari Pemohon Banding,
1. Fakta yang Disampaikan Terbanding
dalam membuat satu pakaian jadi membutuhkan
Koreksi
sebesar
Rp5.968.754.778,00
bahan tekstil ± 1,25 yards. Jika seluruh bahan
merupakan bagian dari koreksi atas penerimaan
tekstil dijadikan pakaian jadi, maka didapat
penjualan yang diakui Pemohon Banding sebagai
jumlah sebesar 675.720,97 ÷ 1,25 = 540.577 pcs
hutang lain-lain sebesar Rp71.355.240.335,00.
pakaian jadi. Namun, Pemohon Banding hanya
Dalam
melaporkan sebesar 373.049 pcs pakaian jadi.
pemeriksaan,
Pemohon
Banding
menyatakan bahwa atas aliran uang sebesar Rp71.355.240.335,00
merupakan
aliran
Dalam
persidangan,
menyatakan
telah
Pemohon
melakukan
Banding
permohonan
pinjaman/hutang yang diperoleh dan dicatat
tertulis kepada bank pada tanggal 13 November
dalam akun Hutang Lain-Lain. Namun, Pemohon
2009 untuk mendapatkan rincian mengenai nota
Banding tidak pernah menunjukkan adanya surat
debet dan nota kredit selama tahun 2007. Namun,
perjanjian pinjam-meminjam. Pemohon Banding
permohonan tertulis tersebut tidak mendapatkan
juga tidak pernah memberikan informasi kepada
tanggapan dari pihak bank. Dalam hal ini
siapa Pemohon Banding melakukan pinjaman
Pemohon Banding mempertanyakan mengapa
sampai
selesai
Terbanding tidak menggunakan Pasal 35 ayat (1)
dilakukan. Dengan demikian, Terbanding tidak
dan (2) UU KUP 2007 untuk membuka akses
meyakini bahwa penerimaan itu merupakan hasil
permintaan keterangan kepada bank.
dengan
pinjaman
dan
proses
pemeriksaan
melakukan
sebagai
Menurut Terbanding, sebelum bank menjawab
penerimaan atas penjualan domestik yang belum
bahwa atas dokumen tersebut bank terikat
dilaporkan.
kewajiban merahasiakan, maka Terbanding tidak
Terbanding
keberatan
dapat menggunakan Pasal 35 ayat (2) UU KUP
menyampaikan surat permintaan keterangan
2007. Seharusnya, sebagai nasabah penyimpan
pertama yang berisi permintaan penjelasan atas
dan nasabah debitur pada bank tersebut Pemohon
aliran uang sebesar Rp71.355.240.335,00, realisasi
Banding memiliki hak dan kewenangan untuk
pinjaman
dan
meminta keterangan dan informasi dari bank atas
dokumen pendukungnya, tujuan dari pinjaman
seluruh nota debet dan nota kredit yang terjadi di
dan pencatatan dalam pembukuan, serta tingkat
tahun
bunga yang dikenakan dan realisasi pembayaran
pembuktian.
bunga
tahun
selama
dalam
koreksi
2007
proses
beserta
Dalam
sehubungan
untuk
keperluan
surat
Penetapan koreksi juga telah sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) UU KUP 2007. Pasal tersebut
menyampaikan menyampaikan rincian atas aliran
menyebutkan
uang sebesar Rp71.355.240.335,00 beserta rincian
diperiksa tidak memenuhi permintaan pada Pasal
perhitungan
Namun
29 sehingga Dirjen Pajak tidak dapat menghitung
seluruh data tersebut tidak didukung bukti dan
jumlah pajak yang seharusnya terutang pada ayat
dokumen tertulis atas setiap transaksi dan tidak
1 huruf d, Dirjen Pajak menerbitkan SKPKB secara
ada bukti pemotongan PPh Pasal 23 atas bunga
jabatan, yang didasarkan pada data yang tidak
pinjaman tersebut. Padahal, atas setiap transaksi
hanya
bunga
2007.
2007
jawabannya, Pemohon Banding memang telah
atas
tahun
rincian
pinjaman.
bagi
diperoleh
Wajib
dari
Pajak
Wajib
yang
Pajak
saat
saja.
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 5 No. 1 April 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
7
Pembuktian atas uraian penghitungan yang
Wajib Pajak tidak
Pemohon Banding
dijadikan dasar penghitungan secara jabatan oleh
menyampaikan Surat
menyampaikan Surat
Terbanding
Pemberitahuan dalam
Pemberitahuan dalam
jangka waktu yang
jangka waktu yang
ditetapkan Pasal 3 ayat
ditetapkan oleh UU
(3) UU KUP 2000
KUP 2000
Wajib Pajak tidak
Laporan Keuangan
dibebankan
kepada
Pemohon
Banding. 2. Fakta yang Disampaikan Pemohon Banding Pemohon
Banding
menjelaskan
bahwa
transaksi pinjam-meminjam antara Pemohon
menyelenggarakan
Pemohon Banding
Banding dengan Tuan AR terbagi dalam kriteria-
pembukuan
telah diaudit akuntan
kriteria yaitu loan received fixed rate, loan given fixed
sebagaimana dimaksud
publik dengan
rate, loan on account with interest, loan on account
dalam Pasal 28 UU KUP
pendapat laporan
without interest, dan interest/cash/ miscellaneous/etc.
2000
keuangan disajikan
Mekanisme penerimaan dan pembayaran hutang
secara wajar dan
dengan Tuan AR menggunakan bilyet giro.
sesuai dengan prinsip akuntansi yang
Karena dalam bilyet giro tidak tercantum nama
berlaku umum di
penerima dan pengirim, maka Pemohon Banding melakukan permohonan tertulis kepada bank
Indonesia Pada saat pemeriksaan
Terbanding tidak
untuk mendapatkan rincian mengenai nota debet
Wajib Pajak tidak
pernah menerbitkan
dan nota kredit selama tahun 2007. Namun,
memenuhi permintaan
surat-surat yang
permohonan
Tim Pemeriksa
diatur pada Pasal 18
tanggapan dari bank. Permohonan dan penjelasan
sebagaimana dimaksud
ayat (5) Peraturan
atas tidak ditanggapinya permohonan tersebut
dalam Pasal 29 UU KUP
Menteri Keuangan
juga telah Pemohon Banding sampaikan kepada
2000
Nomor
tersebut
Terbanding
melalui
tidak
surat
mendapatkan
tanggapan
199/PMK.03/2007.
hasil
Pemohon Banding
pemeriksaan. Pemohon
Banding
Terbanding
tentang
menolak
pernyataan
permintaan
keterangan
juga telah memenuhi dan menyampaikan dokumen yang
kepada bank karena kewenangan berdasarkan
dimintakan oleh
Pasal 35 UU KUP 2000 diberikan kepada
Terbanding.
Terbanding. Interpretasi Terbanding mengenai tidak
dapatnya
permintaan
data
Terbanding adalah
melakukan
berdasar
karena
Terbanding tidak memperhatikan Pasal 35 ayat (1) UU KUP 2000. Pasal 35 ayat (1) UU KUP 2000 menyatakan Terbanding mempunyai hak dan wewenang untuk meminta keterangan dari bank dan bank wajib memberikan keterangannya. Terbanding tidak perlu menunggu langkah dari Pemohon Banding untuk meminta data terlebih dahulu. Terbanding juga seharusnya tidak perlu menunggu
jawaban
bank
atas
permintaan
Pemohon Banding juga menolak secara tegas opini Terbanding yang berwenang menerbitkan SKPKB secara jabatan. Fakta membuktikan bahwa pajak
dalam
SKPKB
yang
diterbitkan oleh Terbanding didasarkan pada data yang seluruhnya diperoleh oleh Pemohon Banding. Tidak pernah sekali pun, Terbanding menunjukkan data yang tidak berasal dari Pemohon Banding selama sengketa ini. Tabel 3. Dasar Penetapan Beban Pembuktian
jika:
PPN Berdasarkan pemeriksaan Majelis, SKPKB PPN Nomor 00129/207/07/059/09 tertanggal 19 November 2009. Meskipun demikan, tidak serta merta
tanggal
tersebut
menjadi
tanggal
penerbitan ketetapan. Majelis berpendapat untuk memperoleh suatu kepastian hukum, maka jatuh tempo penerbitan keputusan tidak dapat dihitung ataupun tanggal diterima ditangan Pemohon Banding. Majelis menetapkan menggunakan tanggal pengiriman Keputusan sebagai tanggal jatuh tempo penerbitan Keputusan. Hal ini karena mengingat pada saat Keputusan tersebut sudah dikirimkan, maka sudah ada kepastian hukum bagi Pemohon Banding. Selain itu, tanggal pengiriman adalah tanggal dari pihak ketiga sehingga merupakan tanggal yang netral dan persidangan.
Dasar Penetapan Beban pada Pemohon Banding,
1. Pemenuhan Jangka Waktu Penerbitan SKPKB
karenanya merupakan bukti yang valid dalam
dan Fakta dalam Sengketa Pembuktian Berada
PUTUSAN PENGADILAN PAJAK
semata-mata dari tanggal keputusan diterbitkan
pembukaan data dari Pemohon Banding.
penghitungan
Sumber: Data diolah(2015)
Terbanding Fakta
menyampaikan
bukti
berupa
lembar pengantar surat nomor: SP.100.SKP/ WPJ.07/KP.0903/2009 yang terdapat stempel pos
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 5 No. 1 April 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
8
Jakarta Mampang tanggal 19 November 2009.
2009 memenuhi ketentuan formal sebagai surat
Sementara
ketetapan pajak.
itu,
Pemohon
Banding
dalam
persidangan menyampaikan amplop pengiriman
3. Aspek Material Pengajuan Banding
SKPKB dimana Terbanding mengirimkannya
Setelah memperhatikan pendapat Pemohon
melalui pos tercatat prangko berlangganan Kp.
Banding dan Terbanding, Majelis menyimpulkan
Jakarta
Nomor:
bahwa PPN harus didasarkan pada kejelasan
33/PRKB/JKTM/Wilpos IV dengan kode: “Pos
Mampang
mengenai objek yang dikenakan PPN tersebut.
Indonesia BMPC Jakarta 10400 AICM-1 21
Pertanyaan Majelis tersebut tidak dapat dijawab
November
Majelis
oleh Terbanding dalam persidangan dengan jelas.
berpendapat bahwa meskipun bukti fisik berasal
Terbanding juga tidak dapat menyampaikan
dari Terbanding, namun sepanjang pada bukti
bukti yang dapat menunjukkan telah terjadi
tersebut telah ada stempel pos dari PT Pos
penyerahan BKP. Terbanding juga tidak dapat
Indonesia maka pada prinsipnya bukti tersebut
menyampaikan bahwa kalaupun ada penyerahan
berasal dari PT Pos Indonesia, bukan berasal dari
BKP kepada pihak lain, penyerahan tersebut
Terbanding. Dengan demikian, Majelis dapat
terjadi di Daerah Pabean sehingga terutang PPN
menggunakan bukti kirim tersebut sebagai bukti
sebesar
10%.
Penentuan
yang sah untuk mengukur kapan surat ketetapan
penting
oleh
Majelis,
dikirim kepada Pemohon Banding.
Pemohon Banding adalah berorientasi ekspor.
2009
12700
08:43
Izin
100000499”.
Majelis berpendapat bahwa berdasarkan data dan
fakta
sebagaimana
penjualan
Majelis berpendapat bahwa terlepas apakah pelunasan pinjaman dilakukan tepat waktu atau
Terbanding telah menyampaikan SKPKB PPN
terlambat, apakah pelunasan pinjaman tersebut
kepada PT Pos Indonesia untuk dikirimkan
macet
kepada Pemohon Banding tanggal 19 November
pelunasan pinjaman tidak dapat menjadi penentu
2009, maka stempel pos pengiriman adalah
suatu
tanggal 19 November 2009. Mengingat SPT Masa
transaksi
PPN dengan kriteria lebih bayar disampaikan
menekankan pada aspek substansi dari transaksi
kepada Terbanding tanggal 20 November 2008,
tersebut, apakah ada bukti bahwa memang ada
maka
pinjaman
SKPKB
di
mengingat
atas
penerbitan
tersebut
tempat dipandang
PPN
Nomor
atau
transaksi
memenuhi
pembukuan
waktu dua
belas
bulan
apakah
gagal
berubah
pinjaman.
dan
diperlakukan
menjadi
pinjaman
non
00129/207/07/059/09 tanggal 19 November 2009 jangka
bahkan
bayar, menjadi
Majelis
lebih
pinjaman
tersebut
sebagai
pinjaman
dalam
Pemohon
Banding.
Dalam
sebagaimana ketentuan Pasal 17B UU KUP 2000.
persidangan,
2. Dasar Hukum Penerbitan SKPKB PPN
memberikan bukti perjanjian pinjam-meminjam,
Pemohon
Banding
telah
Setelah memperhatikan pendapat Pemohon
baik pinjaman kepada pihak bank maupun
Banding dan Terbanding, Majelis menyimpulkan
perorangan non bank. Dengan demikian, Majelis
bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
dapat meyakini
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Rp71.355.240.335,00 berasal dari pinjaman dan
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
kesalahan
dan
berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya
Tata
Cara
Perpajakan
secara
umum
mengubah beberapa ketentuan dalam pasal sebagaimana
diatur
dalam
bahwa arus uang sebesar
catat.
Dengan
demikian
Majelis
permohonan Pemohon Banding.
Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sehingga terhadap pasal-pasal yang tidak mengalami perubahan,
ANALISIS KASUS
masih diberlakukan ketentuan dalam undang-
1. Pemenuhan Jangka Waktu Penerbitan SKPKB
undang sebelum diubah.
PPN
Pasal II angka 1 Undang-Undang Nomor 28
Pasal 17B ayat (1) UU KUP 2000 mengatur
Tahun 2007 tersebut mengamanatkan bahwa
bahwa surat ketetapan pajak harus diterbitkan
terhadap hak dan kewajiban perpajakan Tahun
paling lambat dua belas bulan sejak surat
Pajak 2001 s.d. Tahun Pajak 2007 yang belum
permohonan diterima. Jika tidak, permohonan
diselesaikan,
masih
diberlakukan
pengembalian
sebagaimana
diatur
dalam
UU
ketentuan KUP
2000
dianggap
kelebihan
dikabulkan
pembayaran dan
SKPLB
pajak harus
sehingga secara hukum tidak terjadi pelanggaran
diterbitkan dalam waktu paling lambat satubulan
atau cacat hukum. Dengan demikian, SKPKB PPN
sesuai Pasal 17B ayat (2) UU KUP 2000. Penjelasan
Nomor 00129/09/207/059/09 tanggal 19 November
Pasal 17B ayat (2) UU KUPmenyatakan bahwa ayat tersebut dimaksudkan untuk memberikan
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 5 No. 1 April 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
9
kepastian hukum yang jelas terhadap Wajib Pajak dan kepentingan tertib administrasi perpajakan. Proses
korespondensi
antara
Pemohon
Lebih lanjut, pada persidangan Terbanding menunjukkan salinan bukti pengiriman surat ketetapan pajak dengan menggunakan perangko
Banding dengan Terbanding menggunakan dua
berlangganan.
terminologi yang berkaitan dengan pengiriman
menggunakan
surat melalui kantor pos, yaitu pos tercatat dan
termasuk dalam pengertian pengiriman surat
pos
dengan
beberapa
Pengiriman perangko
surat
dengan
berlangganan
tidak
bukti
pengiriman
surat.
Dari
melalui pos tercatat. Sebagaimana dikonfirmasi
ketentuan
perpajakan
yang
telah
oleh David H. Damian, selaku kuasa hukum dari
perubahan
Pemohon Banding, yang menyatakan bahwa:
mengalami
perubahan,
terdapat
terminologi yang berhubungan dengan proses
“Bahwa
korespondensi. Secara substansi tidak terdapat
berlangganan tidak termasuk dalam pengertian
perbedaan antara terminologi pos tercatatdengan
pos tercatat
terminologi pos dengan tanda bukti pengiriman
pengiriman surat karena surat dengan perangko
surat.
Ketentuan
dan
surat
dengan
perangko
pos dengan bukti
tidak
berlangganan termasuk ke dalam kategori surat biasa. Contoh layanan surat pos biasa yaitu surat
tercatat. Oleh karena itu, untuk menjelaskan
dengan
definisi pos tercatat tersebut, digunakan definisi
berlangganan, warkat pos, kartu pos, barang
pos tercatat dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan
cetakan,
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18
pengirimannya tidak dicatat sehingga tidak dapat
Tahun
dilacak.”
tentang
sendiri
surat
mendefinisikan lebih lanjut tentang definisi pos
2007
perpajakan
layanan
Penyelenggaraan
Pos
perangko,
surat
surat
dengan
kabar,
perangko
sekogram,
yang
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai
Kemudian, David H. Damian mengatakan
berikut: “Pos tercatat adalah kiriman surat pos
bahwa untuk surat biasa (meliputi pengiriman
yang dilakukan secara tercatat, yang pengirim
surat melalui: perangko, perangko berlangganan,
surat tersebut mendapatkan resi atau tanda bukti
porto dibayar) tidak diberikan bukti pengiriman
pengiriman, dan penyerahan kepada alamat yang
berupa resi oleh petugas loket, sehingga tidak bisa
dituju dilakukan dengan bukti tertulis”.
dilakukan
penelusuran.
Pengirim
dapat
Lebih lanjut, ketentuan penyampaian surat
memberikan buku ekspedisi sebagai tanda serah
ketetapan pajak sebagaimana yang diatur dalam
terima dari pengirim kepada petugas loket dan
Peraturan
petugas
Menteri
Keuangan
Nomor
loket
akan
menandatangani,
23/PMK.03/2008 jo. PMK-83/PMK.03/2010 tentang
mencantumkan
Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak
membubuhkan cap tanggal pada buku expedisi
mengatur bahwa: “Penyampaian surat ketetapan
tersebut. Selain itu, David H. Damian juga
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
mengkonfirmasi terkait syarat sahnya suatu bukti
dilakukan : a. Secara langsung; b. Melalui pos
pengiriman surat, adalah sebagai berikut: “Sesuai
dengan bukti pengiriman surat; dan c. Melalui
dengan prosedur penerimaan surat dari pengirim,
perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan
bahwa sahnya suatu bukti pengiriman surat
bukti
adalah:
pengiriman
surat”.
Dalam
ketentuan
nama,
nippos,
tentang penyampaian surat ketetapan pajak di
a. Muncul nomor resi;
atas, dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan
b. Muncul besar biaya; dan
bukti
c. Muncul tanggal dan jam cetak resi.”
penyampaian
penyampaian
surat
yang
antara
dilakukan
cara melalui
dan
Dapat disimpulkan bahwa pengiriman surat
perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan
dengan
cara penyampaian yang dilakukan melalui pos.
merupakan pengiriman surat dengan pos tercatat
Kedua
bukti
maupun melalui pos dengan bukti pengiriman
pengiriman surat sebagai bukti penyampaian
surat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
surat ketetapan pajak. Pada perusahaan jasa
perpajakan.
ekspedisi atau jasa kurir, bukti pengiriman surat
Terbanding pada persidangan bukan merupakan
yang
bukti pengiriman surat melalui pos, karena bukti
cara
tersebut
tersedia
menggunakan
adalah
berbentuk
“resi”
perangko
Bukti
berlangganan
yang
bukan
ditunjukkan
tersebut
pengiriman. Dengan menggunakan terminologi
pengiriman
surat
yang sama pada metode penyampaian surat baik
Terbanding
dan
melalui kantor pos maupun melalui perusahaan
diterbitkan oleh kantor pos. Dengan demikian,
jasa ekspedisi atau jasa kurir, maka yang
seharusnya Majelis memutuskan bahwa jangka
dimaksud dengan bukti pengiriman surat pada
waktu
cara penyampaian surat melalui pos adalah
00129/207/07/059/09 tanggal 19 November 2007
berbentuk“resi”pengiriman.
atas PPN Masa Pajak Januari s.d. November 2007
bukan
penerbitan
diterbitkan
oleh
melalui
SKPKB
PPN
resi
oleh yang
Nomor:
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 5 No. 1 April 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
10
melebihi
jangka
waktu
dua
belas
bulan
mengikat untuk umum. Dengan pengalihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1)
berlakunya suatu peraturan tersebut maka dapat
UU KUP 2000.
dijamin kepastian hukum (rechtszekerheid) dan
2. Dasar Hukum Penerbitan SKPKB PPN
perlindungan hukum (rechtsbescherming) bagi
Dalam hukum administrasinegara dikenal adanya pembatalan putusan administrasi negara karena
mengandung
Pasal 12 ayat (3) UU KUP menyebutkanbila
juridischgebrek, atau bahkan mengandung cacat
Dirjen Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah
prosedural atau vormverzuimatauvice de procedure
pajak yang terutang menurut SPT dalam ayat (2)
(Darussalam, 2014:55). Keputusan keberatan yang
tidak benar, maka Dirjen Pajak menetapkan
diajukan oleh pemohon banding merupakan
jumlah pajak yang terutang.Ketentuan dalam
keputusan
bidang
Pasal 12 ayat (3) UU KUP2000 menjelaskan bahwa
perpajakan. Suatu keputusan tata usaha negara
jumlah pajak yang terutang menurut SPT adalah
berdasarkan pendekatan hukum tata usaha
benar kecuali Dirjen Pajak mendapatkan bukti
negara dapat dinyatakan sah apabila memenuhi
sebaliknya. Kata yang perlu digarisbawahi dalam
syarat sahnya keputusan. Menurut Van der Pot
bunyi pasal diatas adalah kata “mendapatkan
dalam Nugraha (2007:114) menyebut empat
bukti”. Secara gramatikal, kata mendapatkan
syarat yang harus dipenuhi agar keputusan
dalam kalimat tersebut merupakan kata aktif
berlaku sah, yaitu:
yang menunjukan bahwa bukti-bukti adanya
a. Dibuat oleh organ yang berwenang;
ketidakbenaran atas informasi yang terdapat
usaha
b. Pembentukannya
hukum
3. Aspek Material Pengajuan Banding
atau
tata
cacat
Wajib Pajak.
negara
tidak
di
boleh
memuat
kekurangan yuridis;
dalam SPT Wajib Pajak harus didapatkan sendiri secara aktif oleh Dirjen Pajak, misalnya dengan
c. Harus diberi bentuk; dan
cara melakukan pemeriksaan. Sedangkan kata
d. Isi dan tujuan harus sesuai dengan peraturan
“bukti“
dapat
merujuk
pada
bukti
yang
dasarnya.
digunakan sebagai dasar pendapat dan simpulan
Dasar hukum yang digunakan oleh terbanding
yang diambil untuk kepentingan temuan hasil
dalam koreksi sengketa adalah UU KUP 2007, di
pemeriksaan sebagaimana yang diatur dalam
mana undang-undang tersebut baru berlaku
Penjelasan Pasal 29 ayat (2) UU KUP 2000.
untuk tahun pajak 2008, sesuai peralihan
Pasal
Damian menyatakan bahwa Pemohon Banding
Sedangkan tahun pajak yang menjadi sengketa
telah memenuhi permintaan dan menyampaikan
adalah tahun pajak 2007. Ketentuan peralihan
dokumen yang diminta. David H. Damian juga
dalam suatu peraturan perundang-undangan
menyatakan bahwa Pemohon Banding telah
mutlak diperlukan untuk menjamin kepastian
meminjamkan buku atau catatan, dokumen atau
hukum, sebagaimana diatur dalam Angka 127
dokumen
Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun
kegiatan usaha dan objek yang terutang pajak.
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Karena surat ketetapan pajak yang diterbitkan
Undangan,
disebutkan memuat
II
UU
KUP
Selama pemeriksaan dilakukan, David H.
2007.
Peralihan
dalam
ketentuan
lain
yang
berhubungan
dengan
bahwa:
“Ketentuan
atas nama Pemohon Banding bukan merupakan
penyesuaian
pengaturan
surat ketetapan pajak yang diterbitkan secara
tindakan hukum atau hubungan hukum yang
jabatan,maka beban pembuktian atas kebenaran
sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-
materiil jumlah pajak yang terutang dalam
undangan
Peraturan
sengketa ini seharusnya dibebankan kepada
Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan
Terbanding. Dengan demikian, keputusan Majelis
untuk:
Hakim yang tidak mempertahankan koreksi
a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
Terbanding telah sesuai karena Terbanding
b. menjamin kepastian hukum;
sebagai pihak yang dibebani kewajiban untuk
c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak
membuktikan
yang
lamaterhadap
argumennya,
tidak
dapat
yang terkena dampak perubahan ketentuan
membuktikan kebenaran dari koreksinya.
Peraturan Perundang-undangan; dan
DAMPAK PUTUSAN PENGADILAN PAJAK
d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional
Putusan
Pengadilan yang
Pajak
Nomor
atau bersifat sementara.”
40455/PP/M.VI/16/2012
mengabulkan
Fungsi ketentuan peralihan juga sebagai
seluruhnya permohonan banding berdampak
norma hukum yang mengalihkan berlakunya
pada adanya kelebihan pembayaran pajak yang
suatu peraturan dari mengikat menjadi tidak
dibayar PT OP selaku Pemohon Banding. Imbalan
mengikat atau dari tidak mengikat menjadi
bunga diberikan karena pembayaran pajak oleh
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 5 No. 1 April 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
11
PT OP untuk pemenuhan persyaratan formal
pengiriman SKPKB PPN Nomor 00129/207/
pengajuan
menyebabkan terjadinya
07/059/09 tanggal 19 November 2009. Berdasarkan
kelebihan pembayaran pajak. Hal ini diatur dalam
hasil penelitian, diketahui bahwa kedua aspek
Pasal 27A ayat (1) UU KUP 2000 yang pada
formal tersebut dilanggar oleh Terbanding.
intinya berbunyi bahwa bila pengajuan keberatan
Padahal, demi memberikan kepastian hukum
atau permohonan banding diterima sebagian atau
yang jelas terhadap Wajib Pajak dan kepentingan
seluruhnya
kelebihan
tertib administrasi perpajakan seharusnya Majelis
tersebut
Hakim terlebih dahulu membahas aspek formal
banding
dan
pembayaran
menyebabkan
pajak,
kelebihan
dikembalikan dan ditambah imbalan bunga
tersebut secara mendalam.
sebesar 2% per bulan untuk jangka waktu paling SARAN
lama 24 bulan. Selain berdampak kepada PT OP selaku
Majelis Hakim hendaknya tidak terburu-buru
Pemohon Banding, Putusan Pengadilan Pajak
dalam membahas aspek formal dari produk
Nomor 40455/PP/M.VI/26/2012 juga berdampak
hukum yang dikeluarkan oleh DJP. Memang,
pada DJP selaku pihak Terbanding. Kekalahan
kasus sengketa pajak pada umumnya membahas
DJP ini membuat DJP kehilangan pemasukan
tentang benar tidaknya perlakuan koreksi yang
negara atas PPN yang dikenakan atas kasus ini.
dilakukan oleh DJP. Namun, dalam aspek formal
DJP
untuk
tidak jarang cacat hukum atau cacat prosedur
memungut pajak atas penghasilan berupa bunga
merupakan alasan yang sangat kuat untuk
yang dibayarkan oleh PT OP kepada Tuan AR.
dijadikan
Padahal, berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti
banding pada Pengadilan Pajak. Hal ini telah
bahwa PT OP tidak memungut PPh atas
berlaku di beberapa negara seperti Belanda dan
pembayaran bunga kepada Tuan AR. Jika melihat
Amerika Serikat, di mana terdapat tim khusus
dari peluangnya, maka pemasukan negara akan
yang membahas apakah suatu produk hukum
sangat berpeluang didapat oleh DJP mengingat
telah sesuai formalnya atau tidak (Thuronyi,
Tuan AR sendiri mengakui penghasilan berupa
2003:214).
juga
kehilangan
kesempatan
bunga atas pinjaman yang diberikan kepada PT OP.
Dalam mengantisipasi agar sengketa PPN ini
Jika sebelumnya Pemohon Banding melakukan
Secara umum pelaksanaan dan penyelesaian sengketa pajak ini di tingkat banding oleh Pengadilan Pajak sudah berjalan dengan baik. Majelis yang menangani sengketa pajak ini telah menyelesaikan sengketa pajak ini sesuai dengan aturan yang ada dalam UU PP. Majelis juga telah berlaku adil, dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang bersengketa mengutarakan
argumennya
dan
membuktikannya, baik melalui dokumen tertulis maupun dalam persidangan. Majelis
dalam
kesimpulan
akhirnya
menyatakan bahwa koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan. Hal ini dirasa oleh peneliti dengan
fakta
dan
data-data
dalam
persidangan. Terbanding memang tidak dapat menjelaskan meminjam
mengapa yang
transaksi
dilakukan
oleh
pinjamPemohon
Banding direklasifikasikan menjadi penyerahan dalam negeri, sehingga terutang PPN sebesar 10%.
permohonan
melakukan perubahan skema dalam restitusinya.
KESIMPULAN
sesuai
hukum
tidak terutang lagi, Pemohon Banding dapat
PENUTUP
untuk
argumentasi
Padahal,
Pemohon
Banding
adalah
perusahaan yang berorientasi ekspor. Akan tetapi, Majelis Hakim tidak terlalu mempermasalahkan dasar hukum dari Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan jangka waktu
kompensasi pada SPT Masa PPN-nya dan merestitusikannya di akhir tahun, maka Pemohon Banding dapat melakukan restitusinya pada setiap Masa Pajak. Hal ini untuk menghindari sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% bila terdapat temuan dalam pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c UU KUP. Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dikenakan apabila terdapat jumlah pajak yang tidak seharusnya dikompensasikan, namun telah terlanjur dikompensasikan sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU KUP. Untuk Terbanding, dalam melakukan koreksi seharusnya Terbanding melakukan pemeriksaan dengan komprehensif, yaitu dengan memadukan dua atau lebih metode pemeriksaan. Sebagai contoh, dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:
PER-04/PJ/2012
Tentang
Pedoman
Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan untuk
Menguji
Kewajiban
Kepatuhan
Perpajakan,
Pemenuhan
Terbanding
dapat
mengkombinasikan metode transaksi tunai & bank dengan metode sumber & penggunaan dana guna mengetahui asal muasal suatu aliran dana yang
masuk.
Hal
ini
diperlukan
guna
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 5 No. 1 April 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
12
mendapatkan bukti yang cukup dan kompeten.
________________. Peraturan Menteri Keuangan
Asumsi dapat saja digunakan sebagai langkah
Nomor 14/PMK.03/2012 tentang Tata Cara
awal dari koreksi, namun sebaiknya asumsi
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat
tersebut didukung oleh dokumen-dokumen yang
Tagihan Pajak.
valid guna mempertahankan koreksi tersebut. Adapun kasus yang diteliti adalah kasus banding PPN. yang berkutat pada masalah fakta dan pembuktian. Dengan demikian, peneliti menyarankan
agar
penelitian
selanjutnya
membahas jenis pajak lainnya. Peneliti juga
________________. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan. ________________. Putusan Pengadilan Pajak Nomor 40445/PP/M.VI.2012 tanggal 15 Maret 2012.
menyarankan agar kasus yang diteliti adalah
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12
kasus yang fokus pada perbedaan interpretasi
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
suatu aturan perpajakan. Hal ini mengingat tidak
Perundang-Undangan.
jarang sengketa timbul akibat tidak selarasnya pemahaman atas suatu aturan antara DJP dengan
________________. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
Wajib Pajak. Penelitian selanjutnya dapat juga
________________. Undang-Undang Nomor 16
meneliti tentang perbandingan antara sengketa
Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas
yang membahas masalah fakta dengan sengketa
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
interpretasi hukum.
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. ________________. Undang-Undang Nomor 16
DAFTAR PUSTAKA Anonim. 2015. Data Berkas Sengketa Pajak dan Putusan
Pengadilan
Pajak.
Dalam
http://www.setpp.depkeu.go.id/Ind/Statistik/ StatBerkas.asp. Diakses tanggal 20 April 2015 pukul 07.30. Brotodihardjo, R. Santoso. 1993. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Edisi Ketiga. Bandung: PT Eresco. Darussalam. 2013. Kembali ke filosofi pajak. Dalam InsideTax: Media Tren Perpajakan. Edisi Kedelapan
Belas.
Jakarta:
DANNY
DARUSSALAM Tax Center. Febriyanto, Toni. 2014. Transparansi putusan Pengadilan Pajak sebagai pembelajaran bagi publik. Dalam InsideTax: Media Tren Perpajakan. Edisi
Kedua
PuluhDua.
Jakarta:
DANNY
DARUSSALAM Tax Center. Irawan, Prasetya. 2000. Logika dan Prosedur Penelitian.
Jakarta:
Lembaga Administrasi
Negara. Mardiasmo.
2011.
Perpajakan.
Edisi
Revisi.
Yogyakarta: Andi Publisher.
Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. ________________. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. ________________. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sundoro. 2004. Studi kasus banding Pengadilan Pajak. Dalam Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan. Jakarta: Semar Publishing. Thuronyi, Victor. 2003. Comparative Tax Law. The Netherlands: Kluwer Law International. Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2008. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Moleong, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Republik Indonesia. Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor
PER-04/PJ/2012
Tentang
Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan
untuk
Menguji
Kepatuhan
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. ________________. Peraturan Kepolisian Negara Nomor
18
Penyelenggaraan
Tahun Pos
2007 Kepolisian
tentang Negara
Republik Indonesia.
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 5 No. 1 April 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
13
