BAB 4 ANALISIS DAN BAHASAN. 1.1 Analisis Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai. menyediakan pembuatan alat untuk pembangunan beton di jalan tol

BAB 4 ANALISIS DAN BAHASAN 1.1

Analisis Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai PT.DDT merupakan perusahaan yang bergerak dibidang alat berat yang

menyediakan pembuatan alat untuk pembangunan beton di jalan tol. Berikut adalah beberapa uraian kewajiban yang harus dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) , sebagai berikut : 1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP); PT.DDT sudah mengukuhkan usahanya sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan dikukuhkan dikantor Pelayanan Pajak Cibinong. 2. Memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terhutang; 3. Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terhutang; serta 4. Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terhutang. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di dalam perusahaan tidak terjadi karena PT.DDT tidak melakukan transaksi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

49

Menjadi Pengusaha Kena Pajak menunjukan bahwa PT.DDT telah melakukan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak(BKP) atau Jasa Kena Pajak(JKP) tetapi PT.DDT hanya melakukan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak sehingga PT.DDT memiliki siklus pembelian dan penjualan barang ke perusahaan lain yaitu untuk siklus pembelian adalah perusahaan memesan alat – alat yang dibutuhkan untuk pembuatan barang dengan menggunakan permohonan pembelian (SPP) setelah itu SPP diubah menjadi surat Purchase Order (PO) oleh bagian pembelian kemudian bagian penjual akan membuat pesanan yang dipesan oleh pembeli , dan penjual akan mengirim bahan yang dipesan beserta surat jalan dan pihak gudang akan menerima barang dan mengecek kembali apakah sesuai dengan pesanan PT.DDT, selanjutnya bagian akuntansi akan menulis pembelian sebagai hutang jika dibayar dengan kredit, kemudian penjual akan mengirim faktur pajak atau invoice, arus kas timbul dari bukti pembayaran yang dilakukan oleh PT.DDT. Siklus penjualan yang terjadi untuk PT.DDT adalah transaksi ekspor kebeberapa perusahaan. Tahap dalam transaksi ekspor yang pertama adalah menyiapkan barang yang akan dikirim atau di ekspor sesuai dengan pesanan setelah itu pembuatan invoice dan packing list untuk Ekspor kemudian mengambil barang yang sudah siap untuk dikirim yang ada ditempat pembuatan setelah barang diambil dari tempat pembuatan dan di cek bahwa kondisi sudah sesuai dengan pesanan dan dalam keadaan baik untuk dikirim maka barang akan dikirim ketempat yang dituju.

50

4.2

Analisis Pajak Masukan

Pajak Masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN) yang seharusnya dibayarkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean atau impor Barang Kena Pajak, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tersebut adalah 10% (sepuluh persen) dari dasar Pengenaan Pajak di setiap transaksi yang dilakukan. Pembelian yang dilakukan PT.DDT adalah pembelian alat – alat yang digunakan untuk pembuatan produk untuk perusahaan tersebut seperti peralatan untuk pengadukan pasir dan batu, pengecekan alat perlengkapan perusahaan. Faktur pajak yang ada adalah sebagai bukti terjadinya pembelian yang dilakukan oleh perusahaan dan telah membayar pajak masukan atau PPN Masukan. Cara untuk menghitung PPN Masukan : Pajak Masukan

: 10 % X Dasar Pengenaan Pajak

Sebagai contoh penulis akan mencantumkan transaksi yang terjadi di dalam perusahaan dan cara perhitungan Pajak Masukan. Contoh : pada bulan januari PT.DDT melakukan transaksi pembelian kepada PT.CG PS sebesar RP.1.961.448.682. Cara perhitungan Pajak Masukannya adalah : DPP

: Rp. 1.961.448.682

Tarif PPN

: Rp. 10%

Pajak Masukan

: Rp. 2.157.593.551

51

Berdasarkan hasil penelitian pada dokumen-dokumen berupa SPT Masa 2009, 2010 dan 2011 faktur pajak masukan, penulis menemukan masalah yang terdapat pada faktur pajak di perusahaan PT.DDT. Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Faktur Pajak Wajib diisi dengan lengkap, benar, dan jelas. Lengkap berarti semua unsur yang tercantum dan lampiran yang diisyaratkan harus lengkap dan ditandatangani. Benar berarti sesuai dengan Undang-Undang material. Jelas berarti setiap tulisan maupun angka harus jelas sehingga tidak dapat ditafsirkan lain. Dari unsur jelas ini, diantaranya termasuk dengan memberikan coretan pada bagian yang tidak perlu dari kalimat (Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/ Termin**) sesuai dengan keadaan pada saat pembuatan Faktur Pajak Standar. Jika penyerahan Barang Kena Pajak Dasar Pengenaan Pajaknya adalah Harga Jual, maka baris tersebut yang bukan Harga Jual harus dicoret, menjadi seperti berikut : Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin*

XXX

Tapi, sebagai pembeli kita dapat mengkreditkan pajak masukan yang telah kita bayar. Seperti yang sudah di atur dalam Undang-Undang PPN No 42 Tahun 2009 Pajak masukan yang sudah dibayar bisa kreditkan dengan syarat pajak masukan yang tidak lebih dari tiga bulan masanya. Tetapi Jika lewat dari tiga bulan perusahaan bisa menganggapnya sebagai biaya. Pembelian yang dilakukan oleh PT.DDT selama 3 Tahun (2009, 2010, dan 2011) menghasilkan Pajak Masukan sebagai berikut :

2009 sebesar Rp. 2.034.563.779 (Lihat di tabel 4.1) 2010 sebesar Rp. 2.499.044.512 ( Lihat di tabel 4.2) 2011 sebesar Rp. 1.891.124.531 (Lihat di tabel 4.3)

52

TABEL 4.1 PT.DDT Pajak Masukan tahun 2009 Bulan

DPP

Pajak Masukan

(Rp)

(Rp)

Total Pembelian (Rp)

Januari

2.099.119.060

209.911.906

2.309.030.966

Februari

1.711.994.866

171.199.064

1.883.193.930

Maret

895.614.767

89.561.474

985.176.241

April

2.131.024.314

213.102.423

2.344.126.737

Mei

1.654.956.824

165.495.681

1.820.452.505

Juni

1.696.476.104

169.647.602

1.866.123.706

Juli

2.371.000.615

237.100.061

2.608.100.676

Agustus

1.526.434.219

152.643.421

1.679.077.640

September

1.226.206.608

122.620.657

1.348.827.265

Oktober

1.542.876.658

154.287.657

1.697.184.315

November

1.664.423.339

166.442.330

1.806.737.873

Desember

1.825.515.065

182.551.503

2.008.066.568

20.345.642.439

2.034.563.779

22.356.098.422

TOTAL

Sumber : Rincian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) periode 2009 PT.DDT

Dari Perhitungan Tabel 4.1 dapat dilihat rincian transaksi – transaksi yang dilakukan oleh PT.DDT atas pembelian alat – alat untuk pembuatan beton jalan tol dan perlengkapan – perlengkapan yang dibutuhkan oleh perusahaan selama tahun 2009 sehingga menghasilkan Pajak Masukan yaitu sebesar Rp.2.034.563.779 Dapat dilihat juga besarnya pembayaran Barang Kena Pajak yaitu sebesar Rp. 20.345.642.439 DPP

: Rp. 20.345.642.439

Tarif PPN

: Rp. 10% 53

Pajak Masukan

: Rp. 2.034.563.779

Penerapan Pengkreditan Pajak Masukan untuk Tahun 2010 telah sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/ PMK.03/2010 (pedoman perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak). TABEL 4.2 PT.DDT Pajak Masukan Tahun 2010 Bulan

DPP

Pajak Masukan

(Rp)

(Rp)

Total Pembelian (Rp)

Januari

1.839.442.725

183.944.269

2.023.386.994

Februari

1.782.373.249

178.237.319

1.960.610.568

Maret

1.595.789.620

159.578.958

1.755.368.578

April

1.420.945.492

142.094.545

1.563.040.037

Mei

1.466.418.395

146.641.836

1.613.060.231

Juni

2.204.528.870

220.452.901

2.424.981.771

Juli

2.350.644.053

235.064.394

2.585.708.447

Agustus

2.566.265.128

256.626.508

2.822.891.636

694.426.275

69.442.624

763.868.899

Oktober

5.278.644.180

527.864.418

5.806.508.598

November

2.147.164.206

214.716.417

2.361.880.623

Desember

1.643.803.320

164.380.323

1.808.183.643

24.990.445.513

2.499.044.512

27.489.490.025

September

TOTAL


Dari Perhitungan Tabel 4.2 dapat dilihat rincian transaksi – transaksi yang dilakukan oleh PT.DDT atas pembelian alat – alat untuk pembuatan beton jalan tol dan 54

perlengkapan – perlengkapan yang dibutuhkan oleh perusahaan selama tahun 2010 sehingga menghasilkan Pajak Masukan yaitu sebesar Rp.2.499.044.512 Dapat dilihat juga besarnya pembayaran Barang Kena Pajak yaitu sebesar Rp. 24.990.445.513 dan untuk Dasar Pengenaaan Pajak (DPP) dapat dilihat dari perhitungan pajak dibawah ini : DPP

: Rp. 24.990.445.513

Tarif PPN

: Rp. 10%

Pajak Masukan

: Rp. 2.499.044.512

Penerapan Pengkreditan Pajak Masukan untuk Tahun 2010 telah sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 dan telah berapa kali diubah dengan Undang – undang Nomor 42 Tahun 2009 dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/ PMK.03/2010 (pedoman perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak)

TABEL 4.3 PT.DDT Pajak Masukan tahun 2011 Bulan Januari

DPP (Rp)

Pajak Masukan

Total Pembelian

934.231.556

93.423.153

1.027.654.709

Februari

2.826.162.566

282.616.243

3.108.778.809

Maret

1.247.324.057

124.732.392

1.372.056.449

April

1.708.757.444

170.875.725

1.879.633.169

Mei

1.492.989.229

141.753.917

1.642.288.146

Juni

1.985.519.457

198.551.934

2.184.071.391

Juli

1.528.633.980

152.863.398

1.681.497.378

845.721.418

84.572.136

930.293.554

Agustus

55

September

1.609.835.855

160.983.584

1.770.819.439

Oktober

1.449.595.013

144.959.498

1.594.554.511

November

1.099.165.985

109.916.598

1.209.082.583

Desember

2.258.809.518

225.880.953

2.484.690.471

TOTAL

18.986.746.078

1.891.124.531

20.885.420.609


Dari Perhitungan Tabel 4.3 dapat dilihat rincian transaksi – transaksi yang dilakukan oleh PT.DDT atas pembelian alat – alat untuk pembuatan beton jalan tol dan perlengkapan – perlengkapan yang dibutuhkan oleh perusahaan selama tahun 2010 sehingga menghasilkan Pajak Masukan yaitu sebesar Rp.1.891.124.531 Dapat dilihat juga besarnya pembayaran Barang Kena Pajak yaitu sebesar Rp. 18.986.746.078 dan untuk Dasar Pengenaaan Pajak (DPP) dapat dilihat dari perhitungan pajak dibawah ini : DPP

: Rp. 18.986.746.078

Tarif PPN

: Rp. 10%

Pajak Masukan

: Rp.

1.891.124.531

Penerapan Pengkreditan Pajak Masukan untuk Tahun 2011 telah sesuai dengan Undang – undang Nomor 42 Tahun 2009 dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/ PMK.03/2010 (pedoman perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak).

56

1.3

Analisis Pajak Keluaran Pajak Keluaran merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dipungut

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud atau ekspor Jasa Kena Pajak. Sesuai dengan UU PPN No.42 tahun 2009 pasal 3A ayat (1) yang mengatur tentang kewajiban Pengusaha Kena Pajak mempunyai kewajiban untuk melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang PT.DDT sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai dari pihak yang sudah membeli barang dari perusahaan ini, dan pembeli wajib membuat Faktur Pajak sebagai bukti bahwa PT.DDT sudah memungut Pajak Pertambahan Nilai yang dapat disebut sebagai pajak Keluaran. Setelah memungut pajak keluaran maka perusahaan harus menyetorkan kepada kas negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Pajak yang dipungut sendiri dari hasil penjualan yang dilakukan oleh PT.DDT selama 3 tahun (2009, 2010, 2011) Sebagai berikut: 2009 sebesar Rp. 2.403.945.431 (Lihat di tabel 4.4) 2010 sebesar Rp. 2.830.759.428 ( Lihat di tabel 4.5) 2011 sebesar Rp. 2.149.514.103 (Lihat di tabel 4.6) Berikut tabel yang dapat digunakan sebagai perincian Pajak Keluaran untuk tahun Pajak Keluaran 2009, 2010 dan 2011. 57

TABEL 4.4 PT.DDT Pajak Keluaran 2009 Bulan

DPP

Pajak Keluaran

(Rp)

(Rp)

Total Penjualan (Rp)

Januari

1.921.651.392

192.165.140

2.113.816.532

Februari

1.525.147.328

152.514.731

1.677.662.059

Maret

1.389.614.680

138.961.469

1.528.576.149

April

2.715.303.043

271.530.304

2.986.833.347

Mei

2.393.637.679

239.363.769

2.633.001.448

Juni

1.636.165.506

163.616.552

1.799.782.058

Juli

3.001.532.973

300.153.298

3.301.686.271

887.339.958

88.733.996

976.073.954

September

1.966.650.488

196.665.049

2.163.315.537

Oktober

1.781.921.603

178.192.159

1.960.113.762

November

2.345.085.112

234.508.512

2.579.593.624

Desember

2.475.404.536

247.540.452

2.722.944.988

TOTAL

24.039.454.298

2.403.945.431

26.443.399.729

Agustus


Dari Perhitungan Tabel 4.4 dapat dilihat rincian transaksi – transaksi yang dilakukan oleh PT.DDT atas penjualan

alat – alat dan perlengkapan – perlengkapan yang

dibutuhkan oleh perusahaan lain, dari data tabel diatas dapat dilihat transaksi

selama

tahun 2009 sehingga menghasilkan Pajak Keluaran yaitu sebesar Rp. 2.403.945.431.

58

Dan untuk Dasar Pengenaaan Pajak (DPP) dapat dilihat dari perhitungan pajak dibawah ini :

DPP

: Rp. 24.039.454.298

Tarif PPN

: Rp. 10%

Pajak keluaran

: Rp.

2.403.945.431

Penerapan Pengkreditan Pajak Keluaran untuk Tahun 2009 telah sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/ PMK.03/2010 (pedoman perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak)


DPP (Rp)

Pajak

Total Penjualan

Keluaran(Rp) Januari

2.020.086.882

202.008.686

2.222.095.568

Februari

1.414.820.103

141.482.011

1.556.302.114

Maret

2.009.559.481

200.955.949

2.210.515.430

April

1.092.116.576

109.211.657

1.201.328.233

Mei

2.029.598.126

202.959.814

2.232.557.940

Juni

2.528.293.584

252.829.359

2.781.122.943

Juli

984.685.409

98.468.540

1.083.153.949

Agustus

1.263.115.926

126.311.594

1.389.427.520

September

3.261.172.959

326.117.295

3.587.290.254

59

Oktober

1.692.234.441

169.223.445

1.861.457.886

November

6.946.535.557

694.653.558

7.641.189.115

Desember

3.065.375.188

306.537.520

3.371.912.708

TOTAL

28.307.594.232

2.830.759.428

31.138.353.660


Dari Perhitungan Tabel 4.5 dapat dilihat rincian transaksi – transaksi yang dilakukan oleh PT.DDT atas penjualan alat – alat dan perlengkapan – perlengkapan yang dibutuhkan oleh perusahaan lain, dari data tabel diatas dapat dilihat transaksi selama

tahun

2010

sehingga

Rp.2.830.759.428, dan untuk

menghasilkan

Pajak

Keluaran

yaitu

sebesar

Dasar Pengenaaan Pajak (DPP) dapat dilihat dari

perhitungan pajak dibawah ini : DPP

: Rp. 28.307.594.232

Tarif PPN

: Rp. 10%

Pajak keluaran

: Rp.

2.830.759.428

. Analisis untuk Pajak Keluaran 2010 terdapat terjadi kesalahan pada pencatatan Pembelian yang dilakukan oleh PT.UNELEC INDONESIA.pada

05 april 2010

perusahaan tetap mencantumkan nama perusahaan pembeli, tanggal dan NPWP tetapi tidak mencatat nominal Pembelian yang terjadi pada 05 april 2010 sehingga perusahaan harus melakukan revisi terhadap SPT untuk tahun 2010, karena untuk nominal SPT tahun 2010 akan berubah jika masa pajak 05 april 2010 dilakukan pencatatan nominal. Untuk Pajak Keluaran 2010 untuk masa pajak januari sampai dengan maret sudah sesuai dengan Undang – undang nomor 18 Tahun 2000 dan untuk Masa Pajak April sampai dengan desember sudah sesuai dengan Undang- undang Nomor 42 Tahun 2009. 60


DPP (Rp)

Januari

Pajak Keluaran

Total Penjualan

2.254.112.678

225.412.268

2.479.523.946

736.001.704

73.600.171

809.601.875

Maret

2.186.567.049

218.656.705

2.405.223.754

April

2.651.852.591

265.185.260

2.917.037.851

Mei

1.882.778.332

188.277.833

2.071.056.165

Juni

2.385.916.308

238.591.633

2.624.507.941

Juli

1.471.446.494

147.144.648

1.618.591.142

Agustus

1.107.097.982

110.709.795

1.217.807.777

September

1.264.347.772

126.434.775

1.390.782.547

794.277.620

79.427.760

873.705.380

November

2.153.748.811

215.374.878

2.369.123.689

Desember

2.606.983.766

260.698.377

2.867.682.143

TOTAL

21.495.131.107

2.149.514.103

23.644.644.210

Februari

Oktober


Dari Perhitungan Tabel 4.6 dapat dilihat rincian transaksi – transaksi yang dilakukan oleh PT.DDT atas penjualan alat – alat dan perlengkapan – perlengkapan yang dibutuhkan oleh perusahaan lain, dari data tabel diatas dapat dilihat transaksi 61

selama

tahun

2011

sehingga

Rp.2.149.514.103 dan untuk

menghasilkan

Pajak

Keluaran

yaitu

sebesar

Dasar Pengenaaan Pajak (DPP) dapat dilihat dari

perhitungan pajak dibawah ini :

DPP

: Rp. 21.495.131.107

Tarif PPN

: Rp. 10%

Pajak keluaran

: Rp. 2.149.514.103

Penerapan Pengkreditan Pajak Keluaran untuk Tahun 2011 telah sesuai dengan Undang – undang Nomor 42 Tahun 2009 dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/ PMK.03/2010 (pedoman perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak)

TABEL 4.7 Kertas Kerja Analisis Penyerahan Barang Kena Pajak PT.DDT 2009 Penyerahan Barang Kena Pajak Bulan

January February March April Mei Juni Juli Agustus September

(a) SPT Masa PPN (Rp)

(b) Buku Penjualan (Rp)

1.921.651.392 1.525.147.328 1.389.614.680 2.715.303.043 2.393.637.679 1.636.165.506 3.001.532.973 887.339.958 1.966.650.488

1.921.651.392 1.525.147.328 1.389.614.680 2.715.303.043 2.393.637.679 1.636.165.506 3.001.532.973 887.339.958 1.966.650.488 62

Selisih (a-b) (Rp) -

PPN Keluaran

192.165.140 152.514.731 138.961.469 271.530.304 239.363.769 163.616.552 300.153.298 88.733.996 196.665.049

October November December Jumlah

1.781.921.603 2.345.085.112 2.475.404.536

1.781.921.603 2.345.085.112 2.475.404.536

-

178.192.159 234.508.512 247.540.452

24.039.454.298

24.039.454.298

-

2.403.945.431

Sumber : Rincian Buku Pembelian dan SPT Masa PPN periode 2009 PT.DDT

Dari analisis yang dilakukan oleh penulis tidak terdapat perbedaan antara buku penjualan dengan SPT Masa 2009. Dan sebagai bukti penulis mencantumkan tabel 4.7 untuk masa januari sampai dengan desember 2009. Dan nominal perbedaan sebagai berikut : Untuk SPT Masa 2010

:Rp. 24.039.454.298

Untuk Buku Pembelian 2010

:Rp. 24.039.454.298

Selisih

Rp.

–




January February March April May June July

2.020.086.882 1.414.820.103 2.009.559.481 1.092.116.576 2.029.598.126 2.528.293.584 984.685.409

2.020.086.882 1.414.820.103 2.009.559.481 1.177.489.168 2.029.598.126 2.528.293.584 984.685.409 63


PPN Keluaran

202.008.686 141.482.011 200.955.949 109.211.657 202.959.814 252.829.359 98.468.540

1.263.115.926 3.261.172.959 1.692.234.441 6.946.535.557 3.065.375.188

1.263.115.926 3.261.172.956 1.692.234.441 6.946.535.557 3.065.375.188

-

126.311.594 326.117.295 169.223.445 694.653.558 306.537.520

28.307.594.232

28.830.759.428

-

2.830.759.428

August September October November December Jumlah

Sumber : Rincian Buku Penjualan dan SPT Masa PPN periode 2010 PT.DDT

Dari analisis yang dilakukan oleh penulis tidak terdapat perbedaan. Dan sebagai bukti penulis mencantumkan tabel 4.8 untuk masa januari sampai dengan desember 2010. Dan nominal perbedaan sebagai berikut :

Untuk SPT Masa 2010

:Rp. 28.830.759.428

Untuk Buku Penjualan 2010

:Rp. 28.830.759.428

Selisih

Rp.

–




January February March April May June July

2.254.112.678 736.001.704 2.186.567.049 2.651.852.591 1.882.778.332 2.385.916.308 1.471.446.494

2.254.112.678 736.001.704 2.186.567.049 2.651.852.591 1.882.778.332 2.385.916.308 1.471.446.494 64


PPN Keluaran

225.412.268 73.600.171 218.656.705 265.185.260 188.277.833 238.591.633 147.144.648

1.107.097.982 1.264.347.772 794.277.620 2.153.748.811 2.606.983.766

-

110.709.795 126.434.775 79.427.760 215.374.878 260.698.377

21.495.131.107 21.495.131.107

-

2.149.514.103

1.107.097.982 1.264.347.772 794.277.620 2.153.748.811 2.606.983.766

August September October November December Jumlah

Sumber : Rincian Buku Penjualan dan SPT Masa PPN periode 2011 PT.DDT

Dari analisis yang dilakukan oleh penulis tidak terdapat perbedaan. Dan sebagai bukti penulis mencantumkan tabel 4.9 untuk masa januari sampai dengan desember 2011. Dan nominal perbedaan sebagai berikut :

1.4

Untuk SPT Masa 2011

:Rp. 21.495.131.107

Untuk Buku Penjualan 2011

:Rp. 21.495.131.107

Selisih

Rp.

–

Analisis Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada PT.DDT Besarnya Pajak Pertambahan Nilai untuk Perhitungan Lebih bayar atau kurang

bayar dapat dilihat dari analisis perhitungan data Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang ada pada penjabaran sebelumnya, dan jika Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan maka Pajak Pertambahan Nilai lebihnya adalah Kurang Bayar sehingga perusahaan harus atau berkewajiban membayar kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang disetor kepada kas negara setelah itu perusahan dapat melaporkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya untuk tahun 2009 dan 2010 dan untuk tahun 2011 dapat dilaporkan paling lambat 30 hari setelah akhir masa pajak berakhir atau akhir bulan berikutnya.

65

Apabila diperusahaan terjadi kelebihan pembayaran Pajak maka dapat dilakukan 2 (dua) cara untuk diminta kembali, yaitu :

1. Menggunakan kompensasi di Masa Pajak berikutnya sehingga kelebihan pembayaran dapat menjadi kredit Pajak di Masa berikutnya 2. Menggunakan restitusi yang disetiap masa pajak selalu mengalami kelebihan pembayaran sehingga perusahaan disetiap akhir Tahun Pajak akan melakukan restitusi, dan jika perusahaan tidak mengalami kelebihan pajak disetiap masa Pajak maka perusahaan dapat meminta kembali kelebihan bayar dengan cara pembayaran tunai.

TABEL 4.10 PT.DDT Lebih Bayar PPN pada tahun 2009

Bulan

Pajak

Pajak masukan

Keluaran

(Rp)

Kompensasi (Rp)

Kurang Pembetulan (lebih) bayar (Rp)

(Rp) Januari

192.165.140

209.911.906

Februari

152.514.731

171.199.064

17.746.766

(36.431.099)

Maret

138.961.469

89.561.474

36.431.099

12.968.896

Maret P1

134.502.338

89.561.474

April

271.530.304

213.102.423

5.928.889

52.498.992

Mei

239.363.769

165.495.681

4.459.131

69.408.957

Juni

163.616.552

169.647.602

4.459.131

(10.490.181)

Juli

300.153.298

237.100.061

10.490.181

52.563.056

66

-

(17.746.766)

36.431.489

8.509.375

Agustus

88.733.996

152.643.421

-

(63.909.425)

September

196.665.049

122.620.657

Oktober November Desember

178.192.159 234.508.512 247.540.452

154.287.657 166.442.330 184.744.939

-

23.904.502 68.066.182 (62.795.513)

Desember P1

247.540.452

182.551.503

-

64.988.949

63.909.425

10.134.967


Berikut adalah rincian kompensasi yang terjadi selama tahun 2009 :

a. Februari Kompensasi pajak lebih bayar dari bulan januari 2009. b. Maret Kompensasi pajak lebih bayar dari bulan februari 2009

dan memiliki

pembetulan sebanyak 1 (satu) kali. c. April Kompensasi yang ada di bulan april adalah kompensasi yang berasal dari kompensasi kelebihan PPN.karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak. d. Mei Kompensasi yang ada di bulan mei adalah kompensasi yang berasal dari kompensasi kelebihan PPN.karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak. e. Juni Kompensasi yang ada di bulan juni adalah kompensasi yang berasal dari kompensasi kelebihan PPN.karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak. f. Juli Kompensasi pajak lebih bayar dari bulan juni 2009. g. September 67

Kompensasi pajak lebih bayar dari bulan agustus 2009.

TABEL 4.11 PT.DDT Lebih Bayar PPN pada tahun 2010 Pajak masukan (Rp)

Bulan

PPN yang Dipungut sendiri(Rp)

Kompensasi Masa Lalu (Rp)

Kurang (lebih) bayar(Rp)

Januari Februari Maret Maret P1 Maret P2 April April P1 April P2 April P3 Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

202.008.686 141.482.011 200.955.949 200.955.949 200.955.949 117.748.916 117.748.916 117.748.916 117.748.916 202.959.814 252.829.359 98.468.540 126.311.594 326.117.295 169.223.445 694.653.558 306.537.520

183.944.269 178.237.319 159.578.958 159.578.958 159.578.958 142.094.545 142.094.545 142.094.545 142.094.545 146.641.836 220.452.901 235.064.394 256.626.508 69.442.624 527.864.418 214.716.417 164.380.323

36.755.308 36.755.308 36.755.308 24.345.629 146.004.854 276.319.768 358.640.973 -

18.064.417 (36.755.308) 4.621.683 4.621.683 4.621.683 (24.345.629) (24.345.629) (24.345.629) (24.345.629) 31.972.349 32.376.450 (146.004.854) (276.319.768) (19.645.097) (358.640.973) 121.296.168 142.157.197


68

Dari tabel diatas penulis menemukan beberapa masalah dalam pelaporan SPT Masa PPN yaitu terjadinya kesalahan penulisan kompensasi / kurang bayar , yaitu : 1. Pada SPT Masa PPN untuk pembetulan ketiga pada bulan april terjadi kesalahan pencatatan jumlah kurang atau lebih bayar pada Bukti Penerimaan Surat. Dalam Bukti Penerimaan Surat tertulis lebih bayar 8.537.259, seharusnya adalah 24.345.629

Berikut adalah rincian kompensasi yang terjadi selama tahun 2010 : a. Maret Kompensasi yang terjadi di bulan maret adalah kompensasi masa pajak sebelumnya dan terjadi pembetulan sebanyak 2(dua) kali. b. April Terjadi kurang bayar dan ada pembetulan sebanyak 3(tiga) kali. c.

Mei Kompensasi yang terjadi di bulan mei adalah kompensasi masa pajak sebelumnya.

d. Agustus Kompensasi yang terjadi dibulan agustus adalah kompensasi masa pajak sebelumnya . e. September Kompensasi yang terjadi dibulan September adalah kompensasi masa pajak sebelumnya. f. November

69

Kompensasi yang terjadi dibulan November adalah kompensasi masa pajak sebelumnya.

TABEL 4.12 PT.DDT Lebih Bayar PPN pada PT.DDT tahun 2011 PPN yang Dipungut Bulan

sendiri (Rp)

Pajak masukan (Rp)

Kompensasi Masa Lalu(Rp)

Kurang (lebih) bayar (Rp)

Januari

225.411.268

93.423.153

-

131.989.115

Februari

73.600.171

282.616.243

-

(209.016.072)

Maret

218.656.705

124.732.392

209.016.072

(116.352.859)

April

265.185.260

170.875.725

116.352.859

(22.043.324)

Mei

188.277.833

141.753.917

22.043.324

24.480.592

Juni

238.591.633

188.738.214

-

49.853.419

Juni P1

238.591.633

198.357.934

-

40.233.699

Juli

147.144.648

152.863.398

-

(6.413.750)

Agustus

110.709.795

84.585.886

September

126.434.775

160.483.584

Oktober

79.427.760

144.959.498

34.548.809

(100.080.547)

November

215.374.878

109.916.598

100.080.547

5.377.733

Desember

260.698.377

225.880.953

2.142.900

32.674.524

6.413.750 -

19.710.159 (34.548.809)


70

Dari tabel diatas penulis menemukan beberapa masalah dalam pelaporan SPT Masa PPN yaitu terjadinya kesalahan penulisan kompensasi / kurang bayar , yaitu : 1. Pada SPT Masa PPN bulan mei terjadi kesalahan penulisan jumlah kurang bayar pada Bukti Penerimaan Surat. Dalam Bukti Penerimaan Surat tertulis Kurang Bayar sebesar Rp.16.935.592, seharusnya adalah Rp. 24.480.592,sesuai dengan perhitungan PPN yang ada. 2.

Pada SPT pembetulan bulan juni terjadi kesalahan penulisan jumlah pada Bukti Penerimaan Surat. Dalam Bukti Penerimaan Surat tertulis Lebih Bayar sebesar Rp.9.619.720 dan seharusnya adalah Kurang bayar sebesar Rp. 40.233.699.

Berikut adalah rincian kompensasi yang terjadi selama 2011 : a.

Maret Kompensasi yang terjadi dibulan Maret adalah kompensasi masa pajak sebelumnya

b. April Kompensasi yang terjadi dibulan april adalah kompensasi masa pajak sebelumnya c. Mei Kompensasi yang terjadi dibulan mei adalah kompensasi masa pajak sebelumnya. d. Agustus Kompensasi yang terjadi dibulan agustus adalah kompensasi masa pajak sebelumnya 71

e. Oktober Kompensasi yang terjadi dibulan oktober adalah kompensasi masa pajak sebelumnya

f. November Kompensasi yang terjadi dibulan November adalah kompensasi masa pajak sebelumnya g. Desember Kompensasi yang ada di bulan desember adalah kompensasi yang berasal dari kompensasi kelebihan PPN.karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak.

1.4.1

Analisis Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Penjelasan di Pasal 3 Undang-Undang KUP, dijelaskan bahwa bagi pengusaha Kena Pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk melaporkan tentang pengkreditan Pajak Masukan atas Pajak Keluaran, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri oleh Pengusaha Kena pajak dan melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak yang ditentukan dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Dan berdasarkan Undang – Undang

Nomor 08 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, karena

72

peneliti melakukan peneliti pada tahun 2009, 2010 dan 2011 maka penyetoran untuk setiap tahun berbeda sesuai dengan undang – undang yang berlaku disetiap tahunnya. untuk tahun 2009 dan 2010 menggunakan undang – undang nomor 18 Tahun 2000 , penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Kurang Bayar (KB) dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) untuk pelaporan paling lambat tangal 20 (dua puluh) setelah berakhirnya masa pajak Setiap bulannya menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dibuatkan 5 (lima) rangkap sebagai berikut : a. Lembar ke-1 untuk Pengusaha Kena Pajak. b. Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). c. Lembar ke-3 untuk dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN). d. Lembar ke-4 untuk Bank atau Kantor Pos dan Giro. e. Lembar ke-5 untuk arsip Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Sedangkan untuk tahun 2011 menggunakan undang – undang yang sesuai untuk tahun 2011 yaitu Undang – undang Nomor 42 Tahun 2009 , penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang kurang bayar dilakukan paling lambat 1 bulan berikutnya.

Untuk Tahun 2009 dan 2010 sampai dengan akhir maret jika perusahaan melakukan keterlambatan dalam Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kurang bayar Maka akan dikenakan, yaitu :

73

2% X jumlah Pajak Terhutang X jumlah bulan (max 24 bulan).

Sedangkan untuk keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan dikenakan sanksi sebesar 500.000. Untuk Tahun 2011 jika perusahaan melakukan keterlambatan dalam Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kurang bayar maka akan dikenakan sanksi, yaitu :

2% X jumlah Pajak Terhutang X jumlah bulan (max 24 bulan)

Sedangkan untuk keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan dikenakan sanksi sebesar 500.000. Dan jika dalam suatu Masa Pajak, jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan maka selisihnya adalah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak. Dan sebaliknya, jika jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya adalah kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. Berikut adalah salah satu contoh perhitungan Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar pada PT. DTD , yang diambil Masa Pajak Maret 2009 : Pajak Keluaran

Rp

74

138.961.469

Pajak Keluaran yang dipungut oleh pemungut PPN

Rp

-

Pajak Keluaran yang dibebaskan dari pengenaan PPN

Rp

-

Pajak Keluaran yang dipungut sendiri

Rp

138.961.469

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

Rp

125.992.963

Pajak Kurang Bayar Desember 2009

Rp

12.968.506

tetapi setelah bagian adminitrasi melakukan pengecekan kembali untuk masa pajak bulan maret 2009 ternyata masih terdapat Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang belum dilaporkan sehingga untuk bulan maret 2009 harus dilakukan pembetulan kembali menjadi seperti : Pajak Keluaran

Rp

138.961.469

Penyerahan dengan Faktur Pajak Sederhana

Rp

-

Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN

Rp

-

Pajak Keluaran yang dipungut sendiri

Rp

138.961.469

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

Rp

125.992.963

Pajak yang sudah dibayarkan

Rp

8.509.375

Pajak lebih dibayar pada pembetulan SPT

Rp

12.968.506

Pajak Lebih Bayar karena pembetulan

Rp

(4.459.131)

Berdasarkan beberapa kondisi yang ada di PT.DDT dalam melakukan penyetoran, pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT.DDT secara keseluruhan sudah memahami prosesnya sesuai dengan Undang – undang yang berlaku. Karena dari hasil penelitian penulis perusahaan masih sedikit melakukan kesalahan dalam penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Berikut akan dibahas mengenai temuan yang ada 75

berdasarkan peneltian yang dilakukan penulis di PT.DDT yang berkaitan dengan penyetoran dan pelaporan yang dirinci pada masing – masing tabel pada tahun 2009, 2010, 2011 dibawah ini :

TABEL 4.13 PT.DDT Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Periode januari – Desember 2009 Masa

Kurang / lebih

Tanggal

Tanggal

Sesuai / tidak dengan

Pajak

Bayar

Setor

Lapor

UU no 18 Tahun 2000

Januari

3.979.729

27 april 09

Tidak Sesuai dengan UU

Februari

36.431.489

13 maret 09

Sesuai dengan UU

Maret

12.968.506

17 april 09

Sesuai dengan UU

Maret P1

8.509.375

15 mei 09

Sesuai dengan UU

April

52.498.982

12 mei 09

15 mei 09

Sesuai dengan UU

Mei

69.408.957

11 juni 09

19 juni 09

Sesuai dengan UU

Juni

10.490.181

15 juli 09

Sesuai dengan UU

Juli

52.563.056

18 agst 09

Sesuai dengan UU

Agustus

63.909.425

16 sept 09

Sesuai dengan UU

September

10.134.967

13 okt 09

16 okt 09

Sesuai dengan UU

Oktober

23.904.502

13 nov 09

17 nov 09

Sesuai dengan UU

November

68.066.182

14 des 09

17 des 09

Sesuai dengan UU

Desember

62.759.513

14 jan 10

19 jan 10

Sesuai dengan UU

Des P1

64.988.949

21 april 09

14 mei 10

Sesuai dengan UU

14 april 09

13 agst 09

Sumber : Rincian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) periode 2009 PT.DD

76

Berdasarkan tabel di atas untuk tahun 2009 dalam Undang – undang Nomor 18 Tahun 2000 perusahaan belum melakukan kegiatan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang sesuai dengan Undang – undang. selama tahun 2009 perusahaan melakukan 1 (satu) kali kesalahan yaitu : 1. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2007 keterlambat dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dikenakan administrasi berupa denda sebesar Rp 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang belum dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan PT.DDT melakukan keterlambat dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nya. Seharusnya PT.DDT melakukan pelaporan paling lambat februari 2009 tetapi PT.DDT melakukan pelaporan tanggal 27 april 2009 sehingga PT.DDT dikenakan sanksi keterlambatan sebesar Rp.500.000.

Untuk pembetulan SPT masa yang terjadi selama tahun 2009 perusahaan melakukan pembetulan masih dalam tahun yang sama sehingga untuk pembetulan SPT masa sudah sesuai dengan Undang-Undang KUP pasal 8 ayat (1a) yaitu : dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lambat dua tahun sebelum daluarsa penetapan.

TABEL 4.14 PT.DDT 77

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Periode Januari - Maret 2010 Masa Pajak

Kurang / lebih

Tanggal Setor

Tanggal Lapor

Bayar

Sesuai / tidak dengan uu no 18 tahun 2000

Januari

18.064.417

12 feb 10

16 feb 10

Sesuai dengan UU

Februari

36.755.308

15 maret 10

18 maret 10

Sesuai dengan UU

Maret

4.621.683

21 april 10

23 april 10

Sesuai dengan UU

Maret P1

4.621.683

13 agst 10

Sesuai dengan UU

Maret P2

4.621.683

24 nov 10

Sesuai dengan UU


TABEL 4.15 PT.DDT Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Periode April - Desember 2010 Masa Pajak

Kurang / lebih

Tanggal

Tanggal

Sesuai / tidak

Bayar

Setor

Lapor

dengan uu no 42 tahun 2009

April

24.345.629

25 mei 10

Sesuai dengan UU

April P1

24.345.629

29 juni 10

Sesuai dengan UU

April P2

24.345.629

13 agst 10

Sesuai dengan UU

April P3

8.537.259

28 feb 11

Sesuai dengan UU

Mei

31.972.349

25 juni 10

29 juni 10

Sesuai dengan UU

Juni

32.376.458

28 juli 10

02 agst 10

Sesuai dengan UU

Juli

146.004.854

13 agst 10

Sesuai dengan UU

Agustus

276.319.768

29 sept 10

Sesuai dengan UU

78

September

19.645.097

27 okt 10

Sesuai dengan UU

Oktober

13.832.384

18 nov 10

20 nov 10

Sesuai dengan UU

November

121.296.168

28 des 10

30 des 10

Sesuai dengan UU

Desember

142.157.197

24 jan 11

26 jan 11

Sesuai dengan UU


Berdasarkan tabel di atas untuk tahun 2010 , perusahaan sudah melakukan kegiatan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan secara keseluruhan telah sesuai dengan Undang – undang Nomor 18 Tahun 2000 untuk bulan januari sampai maret dan untuk bulan april sampai dengan desember sudah sesuai dengan UU No 42 tahun 2009. Karena untuk bulan juni terjadi pelaporan pada 02 agustus 2010 karena untuk tanggal 31 juli adalah hari sabtu.

TABEL 4.16

PT.DDT Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Periode januari – Desember 2011 Masa Pajak

Kurang / lebih

Tanggal

Bayar

Setor

Tanggal Lapor

Sesuai /tidak dengan uu no 42 Tahun 2009

Januari

131.989.115

Februari

8.537.259

Maret

93.924.313

April

22.043.324

19 feb 11

15 april 11

79

20 feb 11

Sesuai dengan UU

28 maret 11

Sesuai dengan UU

19 april 11

Sesuai dengan UU

18 mei 11

Sesuai dengan UU

Mei

16.935.592

24 juni 11

28 juni 11

Sesuai dengan UU

Juni

49.659.419

26 juli 11

29 juli 11

Sesuai dengan UU

Juni P1

9.619.720

29 feb 11

Sesuai dengan UU

Juli

6.413.750

19 agst 11

Sesuai dengan UU

Agustus

19.723.909

30 sept 11

Sesuai dengan UU

September

34.548.809

25 okt 11

Sesuai dengan UU

Oktober

100.080.547

25 nov 11

Sesuai dengan UU

23 sept 11

November

5.377.733

21 des 11

28 des 11

Sesuai dengan UU

Desember

32.674.524

25 jan 12

31 jan 12

Sesuai dengan UU


Dari data tabel diatas dapat dilihat pada periode januari sampai desember 2011 tidak terjadi kesalahan baik terlambat penyetoran ataupun terlambat pelaporan sehingga untuk tahun 2011 untuk penyetoran dan pelaporan sudah sesuai dengan Undang – undang nomor 42 Tahun 2011.

Menurut data yang ada selama tahun 2011 perusahaan sudah menyetorkan pajak sudah sesuai dan tepat waktu dan tidak terkena denda bunga sebesar 2% per bulan ( maksimal pengenaan 24 bulan ) karena, ketepatan waktu menyetorkan pajak ke kas Negara selama bulan Januari sampai dengan Desember 2011.

Untuk pembetulan SPT masa yang terjadi selama tahun 2011 perusahaan melakukan pembetulan masih dalam tahun yang sama sehingga untuk pembetulan SPT masa sudah sesuai dengan Undang-Undang KUP pasal 8 ayat (1a) yaitu : dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lambat dua tahun sebelum daluarsa penetapan.

80

Dalam Pembetulan yang terjadi selama tahun 2011, perusahaan selalu dalam keadaan lebih bayar sehingga perusahaan tidak perlu kena denda 2% per bulan (maksimal 24 bulan) dalam pengenaan sanksinya. Secara keseluruhan 2009, 2010, dan 2010 dari penulis, perusahaan telah teliti dalam melakukan kewajiban didalam pelaporan dan penyetoran tetapi masih sedikit melakukan keterlambatan didalam pelaporan sehingga perusahaan harus membayar denda sebesar Rp.500.000. jika perusahaan dapat lebih teliti lagi maka perusahaan tidak harus membayar denda dan tidak akan merugikan perusahaan.

1.5

perbandingan Retur Pajak Faktur dengan Buku Besar

1.5.1 Proses Terjadinya Retur Pajak Faktur

Retur Pajak Faktur (pengembalian) dapat saja terjadi pada penyerahan baik Barang Kena Pajak(BKP) atau pun Jasa Kena Pajak (JKP) selain itu retur dapat terjadi atas seluruh barang atau hanya sebagian barang saja sesuai dengan kerusakan yang terjadi. Untuk itu ketentuan perpajakan telah mengatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 65/PMK.03/2010.

Menurut Undang – undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2010

1. Pasal 9 ayat (2) Penerbitan Faktur Pajak dimulai dari Nomor Unit 00000001 pada setiap awal tahun kalender mulai bulan Januari, kecuali bagi Pengusaha Kena Pajak yang

81

baru dikukuhkan, Nomor Unit 00000001 dimulai sejak Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak tersebut dikukuhkan.

2. Pasal 9 ayat (3) Dalam hal Faktur Pajak diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, maka Nomor Urut 00000001 dimulai pada setiap awal tahun kalender mulai bulan Januari pada masing-masing Kantor Pusat dan kantor-kantor cabangnya kecuali bagi Kantor Cabang yang baru dikukuhkan, Nomor Urut 00000001 dimulai sejak Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak tersebut dikukuhkan.

Di

PT.DDT

terjadi 2 kali retur yaitu di tahun 2010 dan 2011 dan dapat

dibandingkan antara Buku Besar Penjualan dan SPT, dan Untuk perbandingan SPT dengan Buku besar penjualan yang ada pada bulan oktober 2010 untuk PT.CG POWER SYSTEM INDONESIA sebesar (Rp.86.136.494) dengan Nomor Faktur Pajak 001/CN/DTD/X/10 dan bulan Januari 2011 untuk PT.CG POWER SYSTEM INDONESIA sebesar (Rp.7.811.424) dengan Monor Faktur Pajak 000000002 dan untuk retur yang terjadi di PT.DDT tidak tertulis pada SPT tetapi tertulis pada buku besar penjualan, yang seharusnya untuk retur yang terjadi harus tertera di SPT sesuai dengan transaksi yang terjadi di dalam perusahaan DDT. Jika di dalam suatu transaksi terjadi retur tetapi retur tersebut tidak ditulis atau dicantumkan di SPT maka SPT terjadi kesalahan dari harus melakukan pembetulan dibulan dan tahun yang terjadi retur.

82

Setelah Penulis menganalisis Nomor Faktur Pajak di perusahaan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 terdapat kesalahan dalam pencatatan Nomor Faktur, karena di Undang – undang dijelaskan bahwa Nomor Faktur Pajak diterbitkan mulai dari “000000001” pada setiap awal tahun kalender mulai bulan januari sedangkan untuk PT.DDT memiliki Nomor Faktur Pajak “000000002” untuk bulan januari sehingga menurut penulis Nomor Faktur Perusahaan salah atau tidak sesuai dengan Undang – undang yang berlaku, sebagai bukti penulis mencantumkan tabel 4.17 masa oktober 2010 :

TABEL 4.17 BUKU PENJUALAN PT.DDT Masa Oktober 2010 Tgl

No faktur

Nama Pembeli

DPP

PPN

JUMLAH

13/10

PT.UI

(Rp) 449.155.120

(Rp) 44.915.512

(Rp) 494.070.632

21/10

PT.UI

290.394.990

29.039.499

319.434.489

PT.CG PS

582.292.039

58.229.204

640.521.243

PT.CG PS

558.708.372

55.870.837

614.579.209

27.600.000

2.760.000

30.360.000

(86.136.494)

(8.613.649)

(94.750.143)

1.692.234.441

169.223.445

1.861.457.886

29/10

PT.Seneca.I 14

001/CN/DTD/X/

Retun :PT.CG PS

10 TOTAL

83

84

BAB 4 ANALISIS DAN BAHASAN. 1.1 Analisis Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai. menyediakan pembuatan alat untuk pembangunan beton di jalan tol

Recommend Documents