BAB 3 ANALISA SISTEM BERJALAN 3.1 Gambaran Umum Perusahaan Sejarah BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat BPK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem
ketatanegaraan
Indonesia
yang
memiliki
wewenang
memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD (sesuai dengan kewenangannya). Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara dikota Magelang. Pada waktu itu Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Soerasno. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947 No.94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di Wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara, untuk sementara masih menggunakan peraturan perundangundangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW dan IAR. Dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948 tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibukotanya di Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945; Ketuanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK 27
28 Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 No.13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949. Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS, sebagai Ketua diangkat R. Soerasno mulai tanggal 31 Desember 1949, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta. Dewan Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor menempati bekas kantor Algemene Rekenkamer pada masa pemerintah Netherland Indies Civil Administration (NICA). Dengan kembalinya bentuk Negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor menempati bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS. Personalia Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan dari Algemene Rekenkamer di Bogor. Pada Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945. Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan berubah-ubah menjadi Dewan Pengawas Keuangan RIS berdasarkan konstitusi RIS Dewan Pengawas Keuangan RI (UUDS 1950), kemudian kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUD Tahun 1945, namun landasan pelaksanaan kegiatannya masih tetap menggunakan ICW dan IAR. Dalam amanat-amanat Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg Parama Arta, dan di dalam Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960 serta resolusi MPRS No.
1/Res/MPRS/1963
telah
dikemukakan
keinginan-keinginan
untuk
menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu maka pada tanggal 12 Oktober 1963, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang No. 7 Tahun 1963 (LN No. 195 Tahun 1963) yang kemudian diganti
29 dengan Undang-Undang (PERPU) No. 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru. Untuk mengganti PERPU tersebut, dikeluarkanlah UU No. 17 Tahun 1965 yang antara lain menetapkan bahwa Presiden, sebagai Pemimpin Besar Revolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan Keuangan Negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK RI berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri. Akhirnya oleh MPRS dengan Ketetapan No.X/MPRS/1966 Kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara. Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada Tahun 1973 dengan UU No. 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam era Reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional. Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5) kemudian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat. Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu; UU No.17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
30 Adapun penjelasan logo atau lambang dari BPK adalah :
Gambar 3.1 Lambang BPK RI Sumber : BPK RI Penjelasan bentuk lambang : Bentuk Lambang Lambang Badan Pemeriksa Keuangan berbentuk bulat dan terdiri dari: • Garuda Pancasila terletak di tengah-tengah lingkaran cakra; • Cakra dengan tiga buah mata tombak dan empat puluh tujuh buah lengkunglengkung kecil pada garis lingkaran bagian luar cakra; • Bunga teratai berkelompok tujuh lembar menopang cakra. Dalam gelang cakra sebelah bawah (antara garis lingkaran bagian luar dan dalam cakra) terdapat tulisan "Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia" (SK No. 03/SK/I.VIII.3/3/1999, tanggal 25 Maret 1999). Dalam gelang Cakra sebelah
atas
terdapat
tulisan
Nama
Lambang
"TRI
DHARMA
ARTHASANTOSHA". Makna Lambang Makna dari bagian-bagian lambang : • Garuda Pancasila berarti bahwa Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Lembaga Tinggi Negara menjunjung tinggi Pancasila sebagai satu-satunya azas Negara Republik Indonesia serta berkewajiban melestarikan Pancasila dan UUD 1945. • Motif Cakra melambangkan senjata yang dimiliki Batara Wisnu yang berfungsi sebagai senjata untuk menjaga ketentraman dunia dari angkara murka. Cakra merupakan bentuk utama Lambang Badan Pemeriksa Keuangan adalah sebagai alat Bangsa Indonesia untuk menjaga agar
31 pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah selalu tertib, berdaya guna dan berhasil guna. • Tiga buah mata tombak melambangkan bahwa ruang lingkup Badan Pemeriksa Keuangan meliputi : (1)
Pemeriksaan atas penguasaan dan pengurusan keuangan serta ketaatan terhadap peraturan dan perundangan.
(2)
Pemeriksaan atas daya guna (efisiensi dan kehematan) ekonomi.
(3)
Pemeriksaan atas hasil program (efektivitas).
• Empat puluh tujuh buah lengkung-lengkung kecil pada sisi bagian luar Cakra melambangkan tahun kelahiran Badan Pemeriksa Keuangan yaitu tahun 1947. • Bunga teratai berkelopak tujuh lembar yang menompang Cakra merupakan "Padmasana" yang berarti tahta bunga teratai melambangkan kesuburan lahir batin. • Makna Cakra ditopang oleh bunga teratai tersebut ialah Badan Pemeriksa Keuangan
sebagai
Lembaga
Tinggi
Negara
melaksanakan
tugas
konstitusionalnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan Lembaga-lembaga Tinggi lainnya, sehingga memberikan jaminan terhadap independensi dalam setiap kegiatan. • Tujuh lembar kelopak bunga teratai juga melambangkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan tugasnya senantiasa berlandaskan pada kode etik Sapta Prasetya Jati dan Ikrar Pemeriksa yang masing-masing berjumlah tujuh butir. Warna Lambang Garuda Pancasila dan Cakra berwarna kuning emas, mempunyai makna keluhuran dan keagungan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Lembaga Tinggi Negara, sedangkan warna putih pada kelopak bunga teratai mempunyai makna kesucian, kebersihan, dan kejujuran. 3.2 Visi, Misi, Nilai-nilai, Tujuan strategis, dan Rencana strategis 3.2.1 Misi BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.
32 3.2.2 Visi BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) 1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; 2. Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan 3. Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara sesuai dengan SK BPK RI. 3.2.3 Nilai-nilai BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) Dalam melaksanakan misinya BPK menjaga nilai-nilai dasar sebagai berikut: I.
Independen Kami
menjunjung
tinggi
independensi,
baik
secara
kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi. II.
Integritas Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, obyektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.
III.
Profesionalisme Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.
3.2.4 Tujuan strategis BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) Melalui pelaksanaan misinya, BPK berupaya untuk mencapai tujuantujuan strategis sebagai berikut: I.
Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
33 II.
Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan; dan
III.
Mewujudkan birokrasi yang modern di BPK.
3.2.5 Rencana Strategis Arah pengembangan lima tahun kedepan: Keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok
dalam
penyelenggaraan negara demi mewujudkan tujuan bernegara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Agar pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dibutuhkan satu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri dan profesional. Arah pengembangan BPK lima tahun ke depan dititikberatkan pada peningkatan peran BPK dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel yang mendukung tercapainya tujuan bernegara. Peningkatan peran BPK tersebut sesuai dengan The Accountability Organization Maturity Model yang diformulasikan dalam fungsi-fungsi sebagai berikut:
Gambar 3.2 The Accountability Organization Maturity Model dikembangkan oleh US Goverment Accountability Office (GAO) Sumber : BPK RI
34 Sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini, BPK akan tetap melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menemukan dan mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara dengan memberikan perhatian secara proporsional pada peningkatan transparasi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan negara. Selain itu, BPK berupaya untuk dapat memberikan penilaian dan pendapat atas pelaksanaan kebijakan pemerintah. BPK melaksakan fungsi-fungsi tersebut dengan berlandaskan pada peningkatan kualitas pemeriksaan BPK secara berkelanjutan dan nilai-nilai dasar BPK yang terdiri dari integritas, independensi, dan profesionalisme. Tujuan Strategis: Melalui pelaksanaan misinya, BPK berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis sebagai berikut: 1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada
peraturan
perundang-undangan,
ekonomis,
efisien,
efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 2. Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan; dan 3. Mewujudkan birokrasi yang modern di BPK.
35 3.3 Struktur Organisasi 3.3.1 Struktur Organisasi BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)
Gambar 3.3 Struktur Organisasi BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI Sumber : BPK RI
36
Gambar 3.4 Lanjutan Struktur Organisasi BPK RI Sumber : BPK RI
37 3.3.2 Gambaran Umum Biro TI Badan Pemeriksa Keuangan RI Kedudukan Biro Teknologi Informasi adalah untuk pengelolaan dan Pelayanan TI di BPK sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 52/SK/VIII-VIII.3/3/2002 tentang Tata Kelola Pengelolaan dan Pelayanan Teknologi Informasi di Lingkungan BPK-RI. Selain itu, pada saat ini struktur pengelolaan TI dipusatkan pada Biro TI dan sudah ditetapkan melalui Putusan Sidang BPK tanggal 5 Juni 2007 dan Keputusan BPK Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI. Biro TI adalah unsur pelaksana bagian tugas dari fungsi Sekretariat Jenderal, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen). Biro TI dipimpin oleh seorang Kepala Biro. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Teknologi Informasi (TI) Tugas Biro TI sesuai dengan Keputusan BPK Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah melaksanakan pengelolaan sistem dan TI di lingkungan BPK. Sedangkan untuk melaksanakan tugasnya, Biro TI menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan dan pengeveluasian rencana aksi Biro TI dengan mengidentifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan RIR BPK. b. Perumusan rencana kegiatan Biro TI berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi Biro TI c. Penyiapan perumusan kebiakan di bidang sistem dan TI d. Pelaksanaan kebijakan sistem dan TI di bidang pengembangan sistem aplikasi komputer, serta pengelolaan infrastruktur dan dukungan TI e. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Sekretasris Jenderal f. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal 3.3.2.1 Visi Biro TI Badan Pemeriksa Keuangan RI Mendukung BPK menjadi lembaga pemeriksa keuangan Negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan Negara yang akuntabel dan transparan melalui pemanfaatan TI.
38 3.3.2.2 Misi Biro TI Badan Pemeriksa Keuangan RI 1. Menyediakan sarana dan prasarana TI untuk mendukung kegiatan pemeriksaan maupun kegiatan penunjang pemeriksaan; dan 2.
Menyediakan tata kelola TI untuk mendukung kegiatan pemeriksaan maupun kegiatan penunjang pemeriksaan
3.3.2.3 Nilai dasar Biro TI Badan Pemeriksa Keuangan RI Untuk mencapai visi dan misi BPK, Biro TI mendukung sumber dayanya untuk: 1.
Menjunjung
tinggi
indepedensi,
baik
secara
kelembagaan, organisasi maupun individu; 2.
Membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan; dan
3.
Membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.
1.3.2.4 Tujuan Strategis Biro TI Badan Pemeriksa Keuangan RI Untuk mendorong perwujudan visi dan misi, Biro TI menetapkan Tujuan Strategis yang akan dicapai, yaitu: 1.
Mewujudkan sistem informasi BPK yang terpadu, aman, dan
andal
da;am
rangka
mendukung
kegiatan
pemeriksaan maupun kegiatan penunjang pemeriksaan; 2.
Mewujudkan tata kelola TI BPK yang komprehensif dan efektif;dan
3.
Mewujudkan efektivitas pengelolaan sumber daya Biro TI dalam mendukung tata kelola organisasi yang baik.
39 3.3.3 Struktur Organisasi Biro Teknologi PEMERIKSA KEUANGAN (BPK RI)
Informasi
BADAN
Gambar 3.5 Struktur Organisasi Biro Teknologi Informasi BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI (BPK) Sumber : BPK RI
40 3.3.4 Deskripsi Jabatan Biro TI 1. Sekretaris Jenderal Merumuskan
,
kesekretariatan
mengarahkan, jenderal
di
dan
BPK
mengevaluasi yang
meliputi
kegiatan kegiatan
kesekretariatan pimpinan, hubungan masyarakat dan luar negeri, sumber daya ,manusia, berdasarkan kebijakan, standar, sistem, dan prosedur yang berlaku, guna memastikan kegiatan tersebut berlangsung efektif dan efisien, serta menunjang efektivitas tugas dan fungsi BPK sebagai lembaga pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang bebas dan mandiri. 2. Kepala Biro Teknologi Informasi Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pengelolaan sistem dan teknologi informasi di lingkungan BPK yang meliputi kegiatan pengembangan,
implementasim
dan
dukungan/layanan
bagi
pengguna sistem dan teknologi informasi, sesuai dengan rencana strategis BPK dan peraturan yang berlaku, guna memastikan kegiatan pemeriksaan, dan kegiatan penunjang dan pendukung dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. 3. Kepala Bagian Pengembangan Aplikasi Komputer Memantau dan mengarahkan kegiatan pengembangan aplikasi komputer yang meliputi proses analisa, perancangan, pemrograman, pengujian, instalasi, pembuatan panduan, implementasi, dan proses pemutakhiran aplikasi komputer, sesuai dengan rencana strategis BPK, guna memastikan pengembangan apikasi komputer telah sesuai kebutuhan pengguna (termasuk stakeholder BPK) sehingga dapat mendukung kegiatan di BPK dengan efektif, efisien dan ekonomis. 4. Kepala Subbagian Perancangan Aplikasi Komputer Menyusun perancangan pengembangan aplikasi Teknologi Informasi (TI), menganalisa kebutuhan akan sistem dan teknologi informasi dengan
akurat,
dan
mengoordinasikan
perancangan
aplikasi
komputer yang sesuai dengan hasil perancangan dan analisa guna memudahkan proses pengembangan aplikasi komputer yang terintegrasi dan sesuai kebutuhan pengguna.
41 5. Kepala Subbagian Pemrograman Aplikasi Komputer Mengoordinasikan dan memantau proses pemrograman dan pengujian untuk mewujudkan konsep rancangan menjadi aplikasi Teknologi Informasi (TI) yang siap digunakan, serta instalasi aplikasi tersebut dan pembuatan panduan yang mudah digunakan sesuai kebutuhan pengguna guna mendukung pengguna aplikasi komputer yang efektif, efisien, dan ramah pengguna (user friendly). 6. Kepala Bagian Operasional dan Dukungan Teknologi Informasi Memantau dan mengarahkan kegiatan operasional dan dukungan bagi pengguna teknologi informasi yang meliputi pengelolaan infrastruktur, pemberian dukungan bagi pengguna Teknologi Informasi (TI), dan pemeliharaan perangkat TI, sesuai dengan rencana strategis BPK, perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan efektivitas pelaksanaannya di dalam lingkungan BPK, guna memastikan TI di lingkungan BPK dapat digunakan setiap saat dan pengguna teknologi tersebut dapat bekerja dengan optimal. 7. Uraian Jabatan Kepala Subbagian Operasional TI Mengordinasikan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur (jaringan dan komunikasi data) di BPK termasuk sistem pengamanan
yang
diterapkan
pada
infrastruktur
tersebut
berdasarkan standar, sistem, dan prosedur yang berlaku, sehingga infrastruktur TI dapat digunakan secara optimal, efektif dan efisien. 8. Uraian Jabatan Kepala Subbagian Dukungan TI Mengordinasikan dan/atau memberikan bantuan bagi pengguna yang meliputi: Penyelesaian masalah/trouble shooting terkait penggunaan perangkat TI, proses pembelajaran/user education, pemeliharaan dan dukungan sumber daya TI untuk mendukung kelancaran kegiatan satuan kerja, berdasarkan standar, peraturan yang berlaku, sehingga setiap pengguna memperoleh bantuan yang dibutuhkan secara tepat waktu dan akurat. 9. Uraian Jabatan Kepala Subbagian Pemeliharaan Perangkat TI Mengoordinasikan
pemeliharaan
seluruh
perangkat
keras
Teknologi Informasi (TI) di BPK, dan pengelolaan bengkel
42 perbaikan perangkat keras TI serta memastikan seluruh masalah teknis perangkat keras TI telah diatasi secara efektif, berdasarkan standar, sistem, dan prosedur yang berlaku, sehingga seluruh perangkat tersebut dapat beroperasi dengan baik dan menunjang kegiatan operasional di BPK.
43
3.4 Proses Sistem Berjalan 3.4.1. Dekomposisi Proses Manajemen Teknologi dan Informasi ke dalam subproses/tahapan
Gambar 3.6 Dekomposisi proses manajemen teknologi dan informasi ke dalam subproses/tahapan Sumber : BPK RI
44 3.4.2 Penjelasan Proses Bisnis Biro TI Manajemen Teknologi Informasi adalah proses yang memiliki tujuan untuk melakukan pengelolaan seluruh proses terkait dengan perkembangan
Teknologi
perkembangan
teknologi
Informasi. informasi
Proses yang
yang
dimaksud
terkait adalah
dengan proses
pemeriksaan dan proses penunjang. Dalam proses ini yang bertanggung jawab adalah Biro TI. Proses bisnis menejemen teknologi informasi memiliki beberapa sub proses yaitu Perumusan Rencana Strategis (Renstra) Teknologi Informasi (TI), Perumusan Rencana Tahunan, Pengelolaan Aplikasi TI, Pengelolaan Hardware TI, Pengelolaan Aset Informasi, Penatausahaan Aset TI, dan Evaluasi. Proses perumusan rencana strategis TI meliputi analisa kebutuhan, penyusunan renstra TI, dan pengesahan renstra TI. Setelah melakukan perumusan renstra TI maka dilakukan proses perumusan rencana tahunan TI, pada proses ini dilakukan gap analysis, perumusan pragnosa dan anggran biaya, dan pengesahan progosa dan RKSP yang dilakukan oleh Dit.PSMK dan Biro Keuangan. Setelah perumusan rencana tahunan TI maka dilakukan pengolahan aplikasi TI, mulai dari perencanaan pengembangan aplikasi TI, pelaksanaan pengembangan aplikasi dengan inhouse atau dengan outsource, selanjutnya disosialisasikan, di distribusikan, dan diimplementasikan, serta proses pemeliharaan aplikasi TI. Setelah proses pengolahan aplikasi TI maka dilakukan pengelolaan hardware TI, proses yang dilakukan di dalamnya adalah proses pengadaan, pendistribusian, dan pemeliharaan hardware TI. Proses selanjutnya setelah melakukan proses pengelolahan hardware TI dilakukan proses pengelolaan aset informasi. Pada proses ini dilakukan retensi, backup, recovery, pemusnahan,
dan
pengamanan.Proses
selanjutnya
adalah
proses
penatausahaan aset TI, proses yang dilakukan adalah proses inventarisasi dan pencatatan mutasi aset TI, dan penyusunan laporan aset TI. Proses terakhir yang dilakukan adalah proses evaluasi yang didalamnya terdapat proses perumusan laporan evaluasi dan pengesahan laporan evaluasi.
45 3.4.3 Fokus Proses Bisnis
Gambar 3.7 Fokus Proses Bisnis Sumber : BPK RI Berikut penjelasan fokus proses bisnis dari gambar diatas, proses pengadaan aset TI untuk seluruh Badan Pemeriksa Keuangan RI dikelola oleh Biro TI. Untuk pengadaan aset TI mengenai aplikasi software, proses nya adalah user datang atau melalui email ke Bagian Perancangan Aplikasi TI dan memberikan informasi mengenai spesifikasi aplikasi apa yang dibutuhkan. Bagian Perancangan Aplikasi TI menganalisa kompleksitas aplikasi dan resources program hasil dari catatan permintaan yang diminta, serta memutuskan permintaan aplikasi tersebut dibuat secara inhouse atau outsource. Jika pengadaan aplikasi dilakukan secara inhouse, maka laporan hasil analisa tersebut diberikan kepada Bag.Pengembangan Aplikasi Inhouse dan untuk pengadaan aplikasi yang dilakukan secara outsource, maka laporan hasil analisis tersebut diserahkan kepada Bag.Pengembangan Aplikasi
46 Outsource. Dokumen permintaan penawaran (PP), kontrak dan catatan permintaan user diserahkan dari Bag.Pengembangan Aplikasi Outsource ke Vendor yang dipilih berdasarkan Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012. Jika aplikasi sudah selesai, maka pihak Vendor memberikan kode program, user guide, SLA After Sales Service, Berita Acara Serah Terima (BAST) dan juga aplikasi kepada bagian Bagian Pengembangan Aplikasi Outsource. BAST yang sudah diterima, harus diserahkan ke Biro Keuangan untuk mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) agar bisa melakukan pembayaran kepada pihak vendor. Semua jenis aplikasi yang sudah dibuat melalui pengadaan inhouse maupun outsource harus diserahkan ke Bag. Penatausahaan TI untuk dicatat untuk aset TI nya dan aplikasi dan Berita Acara Serah Terima (BAST) tersebut di distribusikan dan di sosialisasikan ke user yang meminta atau satuan kerja yang meminta tersebut. Semua aplikasi software yang ada dalam Badan Pemeriksa
Keuangan
RI
akan
dilakukan
pemeliharaan
nya
oleh
Bag.Pemeliharaan. Pengadaan aset TI yang berupa barang atau hardware juga dikelola oleh Biro TI. Untuk pengadaan nya Biro TI membuat Tim Pengadaan yang terdiri dari bagian operasional TI dan bagian dukungan TI. Rencana Kerja Setjen dan Penunjang (RKSP) adalah awal dari tim pengadaan untuk menjalanka tugas nya yaitu mengadakan aset TI. Tim pengadaan memberikan dokumen penerimaan penawaran, kontrak dan pembayaran ke pihak eksternal yang sudah ditentukan dengan mengacu kepada peraturan pemerintah No.70 Tahun 2012. Setelah pihak eksternal memenuhi barang atau hardware yang diminta,maka pihak eksternal akan memberikan hardware nya dan berita acara serah terima (BAST) sebanyak dua rangkap. Untuk rangkap pertama akan diberikan kepada Biro Keuangan untuk dikeluarkan surat perintah membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berguna untuk melakukan pembayaran kepada pihak eksternal. Rangkap BAST kedua dan kontrak akan diberikan kepada bag.penatausahaan TI untuk dicatat ke dalam aset TI. Hardware dan BASTyang baru akan di distribusikan dan disosialisasikan kepada satuan kerja lainnya. Semua jenis aset TI akan dilakukan pemeliharaan nya oleh Bag, Pemeliharaan.
47 3.4.3.1 Rich Picture Proses Pengadaan Aset TI (Aplikasi Software)
Gambar 3.8 Rich Picture proses pengadaan aset TI (Aplikasi Software)
48 3.4.3.2 Rich Picture Proses Pengadaan Aset TI (Hardware) 2. Memenuhi barang yang diminta
1. Memberikan dokumen PP, kontrak, pembayaran
PP, kontrak, pembayaran RKSP
Hardware TI
Tim Pengadaan
Pihak Eksternal
3. Menyerahkan BAST dan Hardware TI 4. Menyerahkan BAST
3. Menyerahkan BAST dan Hardware TI
4.1 Mengeluarkann SPM dan SP2D
Biro Keuangan
BAST rangkap 1
BAST 2 rangkap
6. Mendistribusikan dan mensosialisasikan kepada satuan kerja
Tim Pengadaan 5. Menyerahkan BAST
6. Mendistribusikan dan mensosialisasikan kepada satuan kerja
SPM dan SP2D 5.1 Mencatat Aset TI
4.2 Menerima SPM dan SP2D
BAST Bag. Penatausahaan TI
BAST dan Kontrak Rangkap ke 2 7. Melakukan Pemeliharaan
Hardware TI
Tim Pengadaan
4.3 Melakukan Pembayaran ke Pihak Eksternal
Bag.Pemeliharaan
Satuan Kerja
4.4 Menerima Pembayaran
SPM dan SP2D
Pihak Eksternal
Gambar 3.9 Rich Picture Proses Pengadaan Aset TI (Hardware)
3.5 Uraian Aplikasi yang digunakan 3.5.1 Software Operating System yang digunakan bermacam-macam. Di sisi desktop user ada windows mulai dari versi windows XP, Vista, 7, 8 dan ada juga yang menggunakan Macintosh. Di sisi server ada windows mulai dari versi 2000, 2003, 2008, dan 2012. Ada sebagian environment yang menggunakan sistem operasi Linux dan khusus untuk Oracle DB menggunakan sistem operasi solaris. Database management system yang digunakan oleh BPK ada 3 macam yaitu MS SQL Server, Oracle Database, dan MySQL. Untuk versi masingmasing DBMS ada beberapa macam, hal ini dikarenakan oleh kompabilitas dengan sistem aplikasi yang berjalan. Misalnya MS SQL Server 2000 untuk database pegawai (production dan development), versi 2005/2008 untuk
49 development dan versi 2008/2012 untuk production. Sedangkan Oracle DB menggunakan versi 11g R2 dan MySQL menggunakan versi 5. 3.5.2 Hardware Secara umum spesifikasi hardware yang digunakan oleh BPK adalah yang mendukung sistem operasi windows 7. Jumlah hardware di Biro TI bervariasi, tetapi umumnya setiap personil memiliki 1 dekstop PC dan 1 Laptop.
Sehingga
jumlah
minimal
hardware
yang
ada di Biro TI adalah 116 unit.
3.5.3 Aplikasi Berikut ini adalah daftar aplikasi yang digunakan di lingkungan BPK RI Tabel 3.1 Aplikasi BPK RI NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Nama Aplikasi Portal E-Audit SMP DEP PIP Absensi SISDM Persuratan Remunerasi SPPD LKKL SI-RKSP Database Media SIKAD SIK SISKA SIMPLI JDIH SIMAK SiPuspa MAKIN SIPAKUM DB-KAP SIAP-LPKD SINTAG SISDIKLAT e-Konseling Gaji Tugas Belajar Portal BPK RI
Pengguna Satker Teknis Multi Satker Satker Teknis Pegawai Pegawai Biro SDM Multi Satker Multi Satker Multi Satker Satker Teknis Multi Satker Biro Humas Satker Teknis Multi Satker Pegawai Pegawai Pegawai Multi Satker Pegawai Satker Teknis Bimbangkum Direktorat EPP Satker Teknis Biro Keuangan Multi Satker Multi Satker Biro Keuangan Multi Satker Multi Satker
50 3.5.3.1 SISKA (Sentra Informasi Satuan Kerja | siska.bpk.go.id) Merupakan aplikasi internal dan hanya dapat diakses di internal kantor saja. Portal SISKA menyajikan informasi umum di masing-masing satuan kerja seperti SK mutasi, Peraturan Sekjen, dan pengumuman. Portal SISKA dapat diakses oleh seluruh pejabat, pimpinan dan staf BPK.
Gambar 3.10 Aplikasi SISKA (Sentra Informasi Satuan Kerja) Sumber : Biro TI BPK RI 3.5.3.2 SMP (Sistem Manajemen Pemeriksaan | smp.bpk.go.id) Merupakan aplikasi internal dan hanya dapat diakses di internal kantor saja. Portal SMP menyajikan informasi mengenai seluruh proses pemeriksaan di lingkungan BPK-RI yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut dan evaluasi hasil pemeriksaan. Portal SMP hanya dapat diakses oleh pejabat eselon IV dan staf yang ditunjuk sebagai inputter.
51
Gambar 3.11 Aplikasi SMP (Sistem Manajemen Pemeriksaan) Sumber : Biro TI BPK RI 3.5.3.3 MAKIN (Manajemen Kerja Individu | makin.bpk.go.id) Merupakan aplikasi internal dan hanya dapat diakses di internal kantor saja. Portal MAKIN digunakan dalam pengelolaan informasi kinerja masing-masing pejabat, pimpinan, dan staf BPK. Portal MAKIN digunakan dalam penilaian auditor pasca proses pemeriksaan.
Gambar 3.12 Aplikasi MAKIN (Manajemen Kinerja Individu) Sumber : Biro TI BPK RI
52 3.5.3.4 Webmail (webmail.bpk.go.id) Merupakan aplikasi yang dapat diakses baik dari internal maupun dari luar kantor. Portal webmail merupakan aplikasi email berbasis web yang digunakan oleh seluruh pejabat, pimpinan, dan staf BPK RI.
Gambar 3.13 Aplikasi Webmail BPK RI Sumber : Biro TI BPK RI
3.5.3.5 SISDM (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia | sisdm.bpk.go.id) Merupakan aplikasi yang dapat diakses baik dari internal maupun dari luar kantor. Portal SISDM merupakan aplikasi pengelolaan data seluruh pejabat, pimpinan, staf BPK RI
Gambar 3.14 Aplikasi SISDM (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia) Sumber : BIRO TI BPK RI
3.5.4 Topologi Topologi yang digunakan oleh BPK RI adalah topologi star, tetapi untuk gambar topologi nya tidak bisa ditampilkan dalam skripsi ini dikarenakan itu adalah dokumen rahasia.
53
