BAB 3 ANALIS A S IS TEM YANG S EDANG BERJALAN
3.1 Gambaran Umum Pengadilan Pajak 3.1.1 Riwayat Organisasi Pada mulanya, bila terjadi sengketa antara rakyat dengan alat-alat Negara, secara umum diselesaikan oleh Pengadilan Negeri (Umum). Tetapi setelah lahirnya Undang-undang No.5 Tahun 1986, permasalahan tersebut menjadi kewenangan Peradilan Administrasi Negara/Peradilan Tata Usaha Negara. Khususnya mengenai sengketa pajak, oleh Pemerintah Hindia Belanda dibentuk M ajelis Pertimbangan Pajak berdasarkan Stb.1927 No.29. M ajelis Pertimbangan Pajak (M PP) bertempat tinggal di Jl. Cut M eutia Jakarta Pusat yang sekarang menjadi Kantor Pelayanan Pajak Jakarta M enteng satu . Kenyataan menjadi lain setelah diundangkan UU No.5 Tahun 1986 yang mulai berjalan pada akhir Tahun 1991, karena PTUN yang baru ini juga berkompetensi menyelesaikan sengketa dalam bidang perpajakan. M aka dengan adanya undang-undang ini, penyelesaian sengketa pajak masuk dalam kekuasaan pengadilan, yang akhirnya dapat bermuara ke M ahkamah Agung. Sejarah hukum ternyata berkehendak lain, dimana kedudukan dan Kompetensi dikembalikan pada fungsi semula yaitu setelah diundangkannya Undang-undang No.9 Tahun 1994 (Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 / Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemerintah dengan persetujuan DPR membentuk dan mensyahkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa 46
Pajak yang diundangkan pada tanggal 23 M ei 1997 ke dalam Lembaran Negara Nomor 40 Tahun 1997 dan mulai efektif belaku sejak tanggal 1 Januari 1998. Dari ketentuan Undang-undang untuk membentuk Badan Peradilan Pajak menjadi kenyataan setelah Pemerintah dengan persetujuan DPR membentuk dan mengesahkan UU No.17 Tahun 1997, tentang “Badan Penyelesaian Sengketa Pajak” yang diundangkan pada tanggal 23 M ei 1997 ke dalam Lembaran Negara No.40 Tahun 1997 dan mulai efektif berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998. Dengan kehadiran badan baru ( Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ) maka pada bulan Oktober 1997 seluruh pejabat dan karyawan M ajelis Pertimbangan Pajak (M PP) pindah kantor ke Gedung Jasindo di Jl.M enteng Raya Jakarta Pusat. Namun, dalam pelaksanaan penyelesaian Sengketa Pajak melalui BPSP masih terdapat ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Penyelesaian Sengketa Pajak harus dilakukan dengan adil melalui prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana. Oleh karena itu, pada tanggal 12 April 2002 telah disahkan dan diundangkan Undangundang No.14 Tahun 2002, tentang Pengadilan Pajak sebagai pengganti Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997, tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Undang-undang Pengadilan Pajak (UU.14/02). Badan peradilan pajak, semula badan peradilan pajak dilaksanakan oleh M ajelis Pertimbangan Pajak yang kemudian diubah menjadi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Dengan Undang-undang No.17 Tahun 1997, tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dicabut kewenangannya oleh Undang-undang No.14 Tahun 2002, 47
tentang Pengadilan Pajak. Dalam Undang-undang tentang Pengadilan Pajak ( UU.14/02) ini ditentukan bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap. M eskipun demikian, masih dimungkinkan untuk mengajukan Peninjauan Kembali ke M ahkamah Agung. Peninjauan ke M ahkamah A gung merupakan upaya hukum luar biasa, disamping akan mengurangi jenjang pemeriksaan ulang vertikal, juga penilaian terhadap kedua aspek pemeriksaan yang meliputi aspek penerapan hukum dan aspek fakta-fakta yang mendasari terjadinya sengketa perpajakan, akan dilakukan sekaligus oleh M ahakamah A gung. Proses peninjauan kembali melalui Pengadilan Pajak hanya sebatas prosedur
pelayanan administrasi
yang perlu dilakukan secara cepat, oleh karena itu dalam Undang-undang ini diatur pembatasan waktu penyelesaian, baik di tingkat Pengadilan Pajak maupun di tingkat M ahkamah Agung. Dengan diberlakukannya Undang-undang No.14 Tahun 2002, tentang Pengadilan Pajak maka pada tahun 2002 Gedung Jasindo yang semula ditempati oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak pindah ke Gedung D Departemen Keuangan R.I, Jl.Dr.Wahhidin No.1 Jakarta Pusat. 3.1.2 Visi dan Misi Organisasi Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.
48
Visi "Untuk mewujudkan administrasi peradilan pajak yang tertib, efektif, dan efisien dalam rangka mendukung tegaknya keadilan di bidang perpajakan."
Misi "M emberikan pelayanan administrasi sengketa pajak secara cepat, murah, dan sederhana demi terciptanya citra peradilan pajak yang bersih dan berwibawa."
3.1.3 Tugas dan Fungsi Organisasi
Tugas "M emberikan pelayanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi persiapan berkas banding dan atau gugatan, administrasi persiapan persidangan, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian putusan,
dokumentasi,
administrasi
peninjauan
kembali,
administrasi
yurisprudensi, pengolahan data, dan pelayanan informasi."
Fungsi
a. Penyiapan program kerja dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang tata usaha kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga. b. Pelaksanaan pelayanan administrasi berkas banding dan atau gugatan. c. Penghimpunan dan pengklasifikasian putusan Pengadilan Pajak dan penyelenggaraan perpustakaan. d. Pelayanan administrasi peninjauan kembali putusan Pengadilan Pajak. e. Pelayanan administrasi yurisprudensi putusan Pengadilan Pajak. 49
f.
Pengolahan data dan pelayanan informasi.
g. Pelayanan administrasi persiapan persidangan. h. Pelayanan administrasi persidangan. i.
Pelayanan administrasi penyeselaian.
50
3.1.4 S truktur Organisasi
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Sekretariat Pengadilan Pajak
51
3.1.5 Uraian Pekerjaan Dari struktur organisasi Sekretaris Pengadilan Pajak, selanjutnya akan diuraikan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian : 1. Menteri Keuangan : Tugas : M embantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara. Fungsi : Perumusan
kebijakan
nasional,
kebijakan
pelaksanaan,
dan
kebijakan teknis di bidang keuangan dan kekayaan negara. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara. Pengelolaan
Barang
M ilik/Kekayaan
Negara
yang menjadi
tanggung jawabnya. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan kekayaan negara. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada Presiden. 2. Sekretariat Jendral : Tugas : M elaksanaan koordinasi pelaksanaan serta tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen Keuangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan M enteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 52
Fungsi : Koordinasi kegiatan Departemen Keuangan. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Keuangan. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara, Departemen lain, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lembaga lain yang terkait. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh M enteri Keuangan.
3. Sekretariat Pengadilan Pajak : Tugas : M emberikan pelayanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrai persiapan berkas banding dan/atau gugatan, administrasi persiapan persidangan, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian putusan, dokumentasi, administrasi peninjauan
kembali,
administrasi yurisprudensi,
pengolahan data, dan pelayanan informasi. Fungsi : Penyiapan program kerja dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang tata usaha kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga. Pelaksanaan pelayanan administrasi berkas banding dan/atau gugatan. 53
Penghimpunan dan pengklasifikasian putusan Pengadilan Pajak dan penyelenggaraan perpustakaan. Pelayanan administrasi peninjauan kembali putusan Pengadilan Pajak. Pelayanan administrasi yurisprudensi putusan Pengadilan Pajak. Pengolahan data dan pelayanan informasi. Pelayanan administrasi persiapan persidangan. Pelayanan administrasi persidangan. Pelayanan administrasi penyeselaian. 4. Yurpenda : Tugas : M emberikan pelayanan di bidang yurisprudensi, pengolahan data dan pelayanan informasi yang terkait dengan berkas-berkas untuk pelayanan Pengadilan Pajak. Fungsi : M enandatangani Lembar Penelitian yang telah dilampiri konsep rancangan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum. M enandatangani Lembar Penelitian yang telah dilampiri konsep rancangan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum, dan menyampaikan kepada Sekretaris. M enandatangani Kartu Tanda pengenal Kuasa Hukum dan menyampaikan kepada Sekretaris.
54
M enugaskan
Kasubbag
Pelayanan
Informasi
untuk
segera
menyampaikan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa hukum dan Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum kepada Pemohon. 3.2 Prosedur Yang S edang Berjalan Prosedur kegiatan tata kerja pada Sekretariat Pengadilan Pajak : 1. Penerimaan Surat Banding Petugas Subbagian Tata Usaha menerima surat banding/gugatan pada hari kerja dan menatausahakan surat banding/gugatan yang masuk. Kemudian setelah mengatur surat yang diterima dengan diantar langsung, diterima melalui pos, ataupun diterima melalui faksimili, maka Petugas Subbagian Tata Usaha menggandakannya dalam buku register pada hari kerja yang sama dengan hari penerimaan surat banding/gugatan. Sesudah itu Petugas Subbagian Tata Usaha akan memberi lembar disposisi pada surat banding/gugatan asli dan menyampaikan kepada Sekretaris. 2. Pemeriksaan Awal Sekretaris dalam waktu 2 hari kerja setelah surat banding/gugatan diterima, menyerahkan surat banding/gugatan tersebut beserta lembar disposisi kepada Ketua untuk dilakukan Pemeriksaan Awal guna. Setelah itu akan diserahkan kepada Sekretaris untuk selanjutnya menyerahkan kepada Petugas Subbagian Tata Usaha untuk diberikan nomor sengketa dan dicatat dalam buku register. Setelah itu Petugas Subbagian Tata Usaha menyerakan berkas tersebut kepada Kepala Bagian ASP (Administrasi Sengketa Pajak).
55
3. Kelengkapan Berkas Sidang Selanjutnya akan dilakukan pembuatan berkas-berkas yang diperlukan untuk keberlangsungan persidangan. Setelah semua kelengkapan berkas persidangan selesai dibuat, Sekretaris membuat revisi Penetapan untuk ditandatangani Ketua, dalam hal terjadi pengalihan alokasi berkas antar M ajelis. 4. Persiapan Persidangan Pemeriksaan Pada bagian ini dilakukan persiapan semua berkas-berkas yang dibutuhkan untuk dilakukannya Persidangan Pemeriksaan. Kemudian setelah semua berkas disiapkan, Sekretaris Pengganti menugaskan Pembantu Sekretaris Pengganti untuk menyimpan Berkas Sengketa Pajak yang telah dilengkapi Verbal dan menyiapkannya untuk disidangkan pada hari/tanggal sesuai RUS. 5. Persidangan Persidangan dilakukan pada hari yang telah ditentukan. Pada persidangan tersebut dihadiri oleh tergugat dan pengugat. Dan setelah semua hadir, maka Persidangan bisa dilaksanakan. 6. Penyelesaian Putusan Setelah sidang berjalan, dan didapatkan keputusan akhir sidang, maka akan dilaksanakan persiapan Persidangan Pengucapan Putusan. Setelah semua berkas putusan telah disiapkan maka akan dilaksanakan Persidangan Pengucapan Putusan. Setelah putusan persidangan selesai dibacakan dan diterima, maka akan dilakukan dokumentasi oleh staf Sekretariat Pengadilan Pajak. 7. Pencabutan Banding/Gugatan Pihak Penggugat bisa juga melakukan pencabutan terhadap Banding/Gugatan yang dimasukkannya. Jenis Pencabutan Banding/Gugatan dibagi ke dalam 3 56
jenis, yaitu Pencabutan Banding/Gugatan sebelum persidangan, Pencabutan Banding/Gugatan
dalam persidangan,
dan
Pencabutan
Banding/Gugatan
Terhadap Sengketa Pajak yang dialihkan dari Acara Cepat ke Acara Biasa. 8. Pembetulan Putusan Keputusan yang sudah diambil bisa dilakukan pembetulan terhadapanya. Jenisjenis pembetulan putusan dibedakan menjadi 2 jenis yaitu, Pembetulan Putusan karena Permohonan Para Pihak dan Pembetulan Putusan karena Diketahui Adanya Kesalahan dalam Putusan. 9. Dokumentasi Putusan dan Pelayanan Perpustakaan Setelah sidang putusan dilaksanan dan pembetulan putusan (jika ada) dilakukan, maka akan diadakan pendokumentasian putusan. Pelaksanaan
pendokumen-
tasian putusan dilakukan oleh staf Sekretariat Pengadilan Pajak. 10. Administrasi Permohonan Peninjauan Kembali Pihak Tergugat/Penggugat bisa melakukan Permohonan Peninjauan Kembali yang dilakukan melalui surat Permohonan Peninjauan Kembali. Setelah surat Permohonan Peninjauan Kembali diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak, maka akan dilakukan Pemeriksaan Permohonan Peninjauan Kembali. Dan disiapkan berkas-berkas yang akan dibutuhkan untuk pelaksanaan Sidan g Peninjauan Kembali. 11. Pengelolaan Data, Pelayanan Informasi, Dan Yurisprudensi Penginputan data, pengolahan dan perubahan data semuanya dikelola oleh bagian yurpenda, namun setiap bagian dari Sekretariat Pengadilan Pajak dapat melakukan penambahan data dan perubahan data.
57
3.3 Analisis Sistem Berjalan 3.3.1 Analisis Prosedur Jaringan Komputer Sekretaris Pengadilan Pajak berlokasi di gedung D Departemen Keuangan. M engambil posisi di Lantai 1, lantai 5, lantai 6, lantai 7, lantai 8, lantai 20. Berikut ini merupakan gambaran secara umum dari jaringan komputer yang sedang berjalan pada Sekretariat Pengadilan Pajak.
Gambar 3.2 Topologi Jaringan Komputer Sekretariat Pengadilan Pajak saat ini.
Pada Sekretariat Pengadilan Pajak jaringan komputer digunakan untuk input dan akses data ke database melalui sistem informasi internal (SISPA
58
Pengadilan Pajak), pertukaran data melalui file server, selain itu juga digunakan untuk mendapatkan informasi dari internet. Fungsi-fungsi server yang terdapat di dalam jaringan Sekretariat Pengadilan Pajak adalah: 1.
DHCP Server : Server ini berfungsi untuk membagikan alamat IP secara otomatis kepada tiap komputer yang terkoneksi ke jaringan DHCP Server
2.
File Server : Server ini berfungsi untuk menyimpan berbagai macam jenis file yang dapat dishare antar pemakai LAN.
3.
SM S Gateway Server : Server ini berfungsi melayani penerimaan sms dari client.
4.
Backup Server : Server ini berfungsi sebagai server cadangan apabila server utama mengalami gangguan.
5.
Database Server : Server ini berfungsi untuk menyimpan data-data penting yang berkaitan dengan Sekretariat Pengadilan Pajak.
DHCP, Database dan File Server terdapat didalam sebuah server utama(HP Proliant M L 370), Backup Server menggunakan sebuah server tersendiri (HP Netserver LH3), kedua server ini terdapat didalam ruang server yang terdapat di lantai 6, sedangkan SM S Gateway Server terletak dilantai 1. Untuk mengakses jaringan lokal digunakan tiga buah switch 48 port, 2 buah Dlink (DES 1024D) dan 1 buah 3Com (Baseline Switch 2250 Plus) sebagai puncak spanning tree. Ketiga buah switch diletakkan di lantai 6 dengan semua komputer yang langsung terhubung ke switch. User dilantai 8 dan 20 terhubung ke switch Dlink1 dan untuk menghubungkan user di lantai 20 ke switch Dlink1 di lantai 6 digunakanlah sebuah repeater, untuk user 59
lantai 5 dan 7 terhubung ke switch Dlink2, sedangkan untuk user lantai 6, server utama dan backup server langsung terhubung ke switch 3Com, sedangkan di lantai 1 user biasanya adalah konsultan dan tamu yang berkunjung, koneksi dilakukan dengan meminjam jaringan Dirjen Anggaran sehingga tidak terhubung dengan jaringan lokal Sekretariat Pegadilan Pajak. Sistem pengalamatan IP yang dipakai menggunakan single subnet dengan alamat 192.3.1.x yang dibagikan dengan menggunakan DHCP, sehingga setiap kali komputer di-restart belum tentu akan mendapatkan IP yang sama, pengecualian untuk tiga buah server yang menggunakan static ip Address. Saat ini untuk terhubung ke internet user harus melalui proxy server di Pusintek yang terletak di gedung lama Departemen Keuangan Jl. Lapangan Banteng Timur no. 2, untuk menghubungkan antara Pusintek dan Sekretariat Pengadilan Pajak digunakanlah 2 buah kabel fiber optic. Oleh proxy server beberapa website dan service di-block. 3.3.2 Analisis lalu-lintas distribusi data Distribusi data saat ini sebagian besar masih dilakukan dengan cara manual, yaitu berkas diantar melalui pos, melalui fax, atau diantar langsung. Namun, beberapa sirkulasi data yang dilakukan melalui SISPA (Sistem Informasi Sengketa Pajak). Dimana, SISPA ini menghubungkan antara user dengan database internal. Dengan menggunakan program Wiresharks yang terkoneksi pada pc dapat dilihat paket-paket apa saja yang melalui jaringan. Dari data tersebut didapatlah informasi besarnya paket-paket data yang keluar masuk pada saat program SISPA berinteraksi dengan server. Untuk setiap
60
transaksi SISPA pada 1 komputer, besarnya paket yang melintas yaitu 2764 bytes. Besarnya perhitungan paket data SISPA pada seluruh Pengadilan Pajak dalam satu hari yaitu : Komputer yang terinstalasi SISPA : 20 Komputer (kurang lebih) Banyaknya akses SISPA per komputer per hari : 20 kali (rata-rata, jumlah akses tergantung pada banyaknya jumlah perkara yang ditangani) Besarnya paket tiap transaksi SISPA : 2764 bytes = 3 Kb (pembulatan) M aka, asumsi rata-rata pemakaian lalu-lintas data oleh SISPA dalam satu hari yaitu : 20 x 20 x 3 Kb = 1200 Kb/hari Berdasarkan pengamatan di server, tingkat kepadatan lalu lintas data yang berasal dari SISPA tidak begitu besar dan cenderung kecil. Lalu lintas data lebih berkisar pada browsing, download, sharing file, dan upload.
Gambar 3.3 Live Capture Update Data SISPA (Untuk alasan keamanan IP Server dirahasiakan)
61
3.4 Permasalahan yang sedang dihadapi Dari hasil wawancara dan pengamatan terhadap traffic jaringan yang telah dilakukan, diketahui masalah sebagai berikut: 1. Pada awal pembentukkan organisasi, kebutuhan informasi yang mendesak menyebabkan topologi jaringan dibangun hanya sampai bisa saling terhubung menggunakan 1 subnet mask. 2. Banyaknya paket broadcast pada di jaringan yang menyebabkan tingkat utilisasi switch menjadi tinggi hanya untuk menfoward paket broadcast. 3. Belum adanya sistem monitoring jaringan.
Gambar 3.4 Live Capture Paket Broadcast Gambar diatas merupakan data dari Wireshark yang ditempatkan pada komputer yang terkoneksi langsung dengan switch 3com di ruang server. Data tersebut 62
diambil selama 40 menit, dan setelah disaring berdasar destination broadcast, terlihat dari 24293 paket yang tertangkap sebanyak 21240 merupakan paket broadcast. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa kebutuhan perusahaan adalah sebagai berikut : 1. Pembuatan topologi jaringan yang lebih terstruktur dan efisien. 2. Adanya sistem monitoring jaringan. 3. M eningkatkan efisiensi dan utilisasi jaringan dengan menerapkan suatu routing protokol. 3.5 Usulan pemecahan masalah : Dari permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka akan dibuat rancangan sistem jaringan komputer yang dapat memenuhi kebutuhan dan mengatasi permasalahan yang ada. Sistem monitoring jaringan dapat dilakukan dengan menggunakan sebuah proxy server. Dan untuk meningkatkan efisiensi dan utilisasi jaringan
pada perancangan topologi yang baru akan diterapkan sebuah routing
protokol yang sesuai dengan kebutuhan dari jaringan saat ini dan yang akan datang, yang diterapkan pada router sekaligus untuk meningkatkan keamanan dari jaringan. Dengan adanya sebuah routing protokol maka lalu lintas paket-paket data akan berjalan secara efisien. Berdasar dari permasalahan Pengadilan Pajak yang telah disebutkan diatas, maka jaringan membutuhkan sebuah routing protokol yang memiliki : 1. Router table updates yang tidak menggunakan metode broadcast tetapi multicast, sehingga tidak membebani traffic jaringan.
63
2. Full table updates yang tidak terlalu sering, karena perubahan struktur komponen jaringan tidak sering terjadi. Dan selama ini pada switch pun jarang terjadi masalah hardware, misalnya error atau mati. 3. Algoritma pemilihan jalur yang efisien, supaya traffic jaringan tidak terlalu tinggi. 4. Fleksibilitas dalam pengembangan jaringan. Karena Pengadilan Pajak sampai saat ini masih terus berkembang dan merekrut pegawai-pegawai baru setiap tahunnya. Hal ini sangat penting mengingat perancangan jaringan harus mempertimbangkan juga perkembangan kedepannya.
Tabel 3.1 Perbandingan beberapa jenis routing protokol : Type Protocol
Distance Vector
Link-S tate
RIP v1
RIPv2
EIGRP
Broadcast
M ulticast
M ulticast
OS PF
IS -IS
Router Table update M ulticast M ulticast
method 30 Full table updates
30 Seconds
30
15
M inutes
M inutes
Y
Y
Y
DUAL2
SPF3
SPF3
N/A
N/A
None 1
Seconds Incremental updates
N
Y
Route path selection
Bellman-
Bellman-
algorithm
Ford
Ford
Limit to network
Hop Counts
diameter
(15)
Hop Hop Counts Counts (224) (15)
64
Route summarization
N
Y
Y
Y
Y
1
membuat peta topologi dari hello packets dan queries
2
Diffusing Update Algoritm (DUAL)
3
Shortest Path First (SPF)
Pada routing protokol RIP proses update router table masih menggunakan broadcast
sehingga
berpengaruh
terhadap
pemakaian
bandwidth
jaringan.
Kekurangan lainnya diameter jaringan juga terbatas hanya sebanyak 15 hop count. Penggunaan routing protokol EIGRP sebenarnya cukup mumpuni untuk mengatasi masalah yang ada namun sayangnya routing protokol EIGRP hanya bisa digunakan oleh router ber-merk Cisco. Sehingga fleksibilitas pemilihan jenis router terbatas. Sedangkan routing protokol IS-IS sangat jarang digunakan sebuah perusahaan dan lebih sering digunakan pada ISP sebagai jaringan backbone. Setelah menilik kebutuhan jenis routing protokol yang disebutkan di atas, maka pilihan dijatuhkan pada routing protokol OSPF. Alasan pemilihan OSPF berdasar kebutuhan routing protokol Pengadilan Pajak : 1. OSPF menggunakan router table updates multicast. 2. Full table update dilakukan setiap 30 menit. Sehingga tidak terlalu membebani jaringan. 3. OSPF menggunakan algoritma Shortest Path First, dimana Algoritma ini memungkinkan router pengirim untuk mencari jalan tercepat berdasar data ’cost’ jaringan yang dimilikinya. Hal ini tentunya akan menghemat waktu dan meningkatkan kinerja router. 65
4. Routing Protokol OSPF tidak menerapkan batasan pada lebar jaringannya, sehingga bisa mudah menambah komponen jaringan yang baru. M isalnya, penambahan karyawan yang menggunakan komputer, ataupun penambahan komponen-komponen jaringan lainnya. Dokumentasi dan luasnya pemakaian protokol ini juga menjadi salah satu pertimbangan dari pemilihan ini. Selain itu, OSPF merupakan routing protokol yang bersifat open protocol, sehingga lisensinya gratis dan bisa diterapkan pada router mana saja, tidak terpancang pada satu merek router saja. Diharapkan dengan adanya rancangan topologi yang baru permasalahan yang ada bisa teratasi.
66
