BAB 1 PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri. ini pemungutnya dilaksakan oleh Pemerintah Pusat khususnya Depertemen

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara tidak dapat dilaksanakan. Diantara sekian banyak pajak yang dipungut oleh Pemerintah salah satunya adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini pemungutnya dilaksakan oleh Pemerintah Pusat khususnya Depertemen Keuangan. Pajak

penghasilan

merupakan

sumber

penerimaan

Negara

yang

pemungutannya berazaskan peradilan dengan arti bahwa adanya kesamaan dan pemerataan beban pajak yang harus dibayar oleh masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak. Sesuai dengan system self assessment maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kemudian dengan kesadaran si Wajib Pajak tersebut melaporkan pajak penghasilannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atau Masa.

1 Universitas Sumatera Utara

2

Pemerintah juga sudah sering mengadakan penyuluhan mengenai pelaporan SPT tersebut agar masyarakat yang merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya melaporkan SPT pajak penghasilannya. Namun, masih banyak masyarakat yang merupakan Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT-nya, khususnya SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan. Dengan Latar Belakang tersebut penulis tertarik untuk membuat sebuah laporan dengan judul : “Tingkat Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat”

B. Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Lapangan Mandiri ( PKLM) 1. Tujuan Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Adapun yang menjadi tujuan dari pelaksanaan PKLM adalah: 1.1 Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Masa (SPT Masa) di KPP Medan Barat; 1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Masa-nya di KPP Pratama Medan Barat; 1.3 Untuk mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Barat terhadap Wajib Pajak yang tidak mempunyai kepatuhan dalam melaporkan SPT Masa-nya.

Universitas Sumatera Utara

3

2. Manfaat Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Praktek kerja lapangan mandiri bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya adalah : 2.1. Bagi Mahasiswa a. Menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang perpajakan; b. Dapat meningkatkan kedisiplinan dan profesionalitas serta rasa tanggung jawab yang akan dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja; c. Mendorong mahasiswa untuk lebih mengembangkan kemampuan berfikir serta menerapkan teori-teori yang telah diperoleh di perkuliahan.

2.2. Bagi Program Studi Diploma Administrasi Perpajakan USU a. Mempererat hubungan kerjasama Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara dengan Instansi Pemerintah khususnya KPP Pratama Medan Barat; b. Mempromosikan sumber daya manusia khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara; c. Mendapat masukan dan saran perbaikan kurikulum yang berlaku di Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

Universitas Sumatera Utara

4

2.3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat a. Membina hubungan baik dengan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Imu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara; b. Dapat mempromosikan citra KPP Pratama Medan Barat kepada masyarakat; c. Dengan dilaksanakan praktik kerja lapangan mandiri, mahasiswa dapat memberikan kritik dan saran untuk memperbaiki sistem pelayanan di KPP Pratama Medan Barat.

C. Uraian Teoritis 1. Defenisi Pajak Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan No.16 Tahun 2009, pajak adalah konstribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Para ahli dalam bidang perpajakan memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang pengertian pajak. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut S.I. Djajadiningrat:

Universitas Sumatera Utara

5

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan penerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. Dari defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur : 1.1 pajak dapat dipaksakan pemungutannya; 1.2 membayar pajak tidak mendapatkan kontrapretasi/timbal balik secara langsung; 1.3 pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; 1.4 pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

2. Pengelompokan Pajak 2.1 Menurut Golongannya a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, misalnya Pajak Penghasilan (PPh). b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, misalnya Pajak Pertambahan nilai (PPN).

Universitas Sumatera Utara

6

2.2 Menurut Sifatnya a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjek pajak, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya Pajak Penghasilan (PPh). b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 2.3 Menurut Lembaga Pemungutannya a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, misalnya PPh, PPnBM, PBB, dan Bea Materai. b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas: •

Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

•

Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dll.

3. Fungsi Pajak Pajak mempunyai fungsi sebagai berikut: 3.1 Fungsi Budgeter (Sumber Keuangan Negara)

Universitas Sumatera Utara

7

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaranpengeluarannya. 3.2 Fungsi

Regularend

(Pengatur)

untuk

mengatur

atau

melaksanakan

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 4. Syarat Pemungutan Pajak Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut : 4.1 Adil Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan pajak diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. 4.2 Yuridis Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23A hal ini memberikan jaminan hukum yang menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya. 4.3 Ekonomis Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. 4.4 Finansial Biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.

Universitas Sumatera Utara

8

4.5 Sederhana Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 5. Asas Pemungutan Pajak 5.1 Asal Domisili (Asas tempat tinggal) Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. 5.2 Asas Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. 5.3 Asas Kebangsaan Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 6. Sistem Pemungutan Pajak 6.1 Official assessment system yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. 6.2 Self assessment system yaitu suatu system pemungutan pajak yang member wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 6.3 With Holding Sytem

Universitas Sumatera Utara

9

yaitu suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 7. Jenis SPT (Surat Pemberitahuan) Dalam pasal 3 ayat 1, pajak dilaporkan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT), SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk : 7.1

Melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak;

7.2

Melaporkan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;

7.3

Melaporkan harta dan kewajiban.

Terdapat 2 macam SPT yaitu : a.

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa : SPT untuk suatu masa pajak (dilaporkan setiap tanggal 20 setelah saat terutangnya pajak atau masa pajak berakhir).

b.

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan : SPT untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, dilaporkan paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan paling lambat akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir untuk Wajib Pajak Badan.

8. Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa Tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa adalah persentasi dari sejumlah wajib pajak yang memenuhi kewajibannya melaporkan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) nya.

Universitas Sumatera Utara

10

Adapun tingkat kepatuhan dibutuhkan agar Kantor Pelayanan Pajak tahu seberapa besar pencapaian target pertahunnya dan juga untuk mengetahui wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai objek pajak khususnya dalam melaporkan SPT Masanya Untuk itu Kantor Pelayanan Pajak harus mengetahui seberapa banyak wajib pajak yang terdaftar di KPP-nya dan seberapa banyak yang patuh terhadap kewajibannya untuk melaporkan SPT Masa-nya. Sehingga KPP tahu seberapa banyak persentasi kepatuhan dan cara-cara menyiasati jika terdapat wajib pajak yang tidak patuh. Jika diketahui persentasi tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masanya lebih tinggi, maka Kantor Pelayanan Pajak berhasil dalam menjalankan programnya untuk meningkatkan pendapatan negara, dan jika tingkat pelaporan SPT Masanya rendah, maka Kantor Pelayanan Pajak harus mencari siasat lain untuk meningkatkan pendapatan negara.

D. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Yang menjadi ruang lingkup penulis dalam Laporan Kerja Lapangan Mandiri adalah : 1. Wajib Pajak berusaha menghindari dari kewajibannya dan tidak mempunyai kesadaran untuk melaporkan SPT Masa-nya. 2. Wajib Pajak tidak mematuhi dan mentaati secara teratur dan disiplin dalam melaporkan SPT PPh Masa-nya.

Universitas Sumatera Utara

11

E. Metode Praktik kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Untuk memperoleh dan mengumpulkan data dan informasi sesuai metode yang digunakan adalah sebagai berikut : 1. Tahap persiapan Pada tahap ini, penulis melakukan persiapan yang dimulai dari pengajuan judul dan menentukan tempat Praktik kerja Lapangan Mandiri (PKLM) dan mencari, mengumpulkan bahan untuk pembuatan proposal dan melakukan konsultasi dengan dosen yang bersangkutan. 2. Studi Literatur Pada tahap ini, penulis mencari dan mengumpulkan sumber-sumber pustaka, seperti undang-undang perpajakan, buku-buku dan peraturan yang membahas tentang perpajakan 3. Observasi Lapangan Pada bagian ini, penulis melakukan observasi lapangan di Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat untuk mengamati bagaimana tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Orang Pribadi. 4. Pengumpulan Data Merupakan kegiatan pengumpulan data serta informasi yang berkenaan dengan judul. Adapun data-data yaag digunakan ada dua jenis yaitu : 4.1 Data primer

Universitas Sumatera Utara

12

yaitu merupakan pegumpulan data yang langsung diambil dan berasal dari objek bersangkutan (KPP Pratama Medan Barat). 4.2 Data sekunder yaitu merupakan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data bukubuku atau undang-undang perpajakan. 5. Analisa dan Evaluasi Setelah data yang diperlukan telah terkumpul secara lengkap, penulis melakukan analisa dan evaluasi sehingga mencapai suatu tujuan.

F. Metode Pengumpulan Data Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam PKLM ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : 1. Wawancara (Interview) Dengan cara melakukan komunikasi dan tanya jawab langsung terhadap pihak KPP Pratama Medan Barat yang dianggap mampu memberikan masukan data dan informasi bagi penyusunan laporan ini. 2. Daftar observasi Yaitu dengn melakukan pengamatan langsung ke lapangan pada KPP Medan Barat terhadap struktur organisasi KPP itu sendiri. 3. Daftar dokumentasi Yaitu dengan mengumpulkan data dari buku-buku, peraturan daerah, undangundang perpajakan serta sumber lainnya.

Universitas Sumatera Utara

13

G. Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri Adapun yang menjadi sistematika dalam laporan PKLM ini terdiri dari : BAB I

: PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis membahas tentang latar belakang PKLM, tujuan dan manfaat PKLM, uraian teoritis, ruang lingkup PKLM, metode pengumpulan data PKLM dan sistematika penulisan laporan PKLM. BAB II

:

GAMBARAN

UMUM

LOKASI

PRAKTEK

KERJA

LAPANGAN MANDIRI Dalam bab ini penulis membahas tentang sejarah, struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, tugas dan kegiatan yang dilakukan Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, kode etik pegawai, kewajiban dan larangan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. BAB III

:GAMBARAN

DATA

PRAKTIK

KERJA

LAPANGAN

MANDIRI Dalam bab ini penulis membahas tentang pengertian umum perpajakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Barat. BAB IV

: ANALISA DAN EVALUASI

Dalam bab ini penulis membahas tentang tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT masa, faktor-faktor penyebab rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak, serta usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT.

Universitas Sumatera Utara

14

BAB V

: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan atas pembahasan dan saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan khususnya KPP Pratama Medan Barat dan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

Universitas Sumatera Utara