BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN MANDIRI Sesuai dengan sistem pemerintahan yang berlaku di Negara kita ini, pajak dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan Negara Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sedangkan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah merupakan sumber penerimaan daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Undang-undang, masing-masing untuk jenis pajak telah ditetapkan dengan jelas mengenai subjek pajak serta tarif pajak yang berlaku sesuai dengan aturan yang ada. Dalam hal ini , aturan yang ditetapkan dalam UU No.22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, UU No. 25 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta UU No. 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan UU No. 34 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan Undang-undang tersebut maka Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota telah diberikan wewenang untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri melalui sistem Otonomi Daerah. Masing-masing daerah tentu berusaha untuk mengisi pundi-pundi anggarannya yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ,
diantaranya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat berupa pajak dan retribusi daerah. Oleh sebab itu penulis ingin untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) untuk mengetahui bagaimana sebenarnya Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kenderaan Bemotor (PKB) pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Putri Hijau Medan. Pajak daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pajak Kenderaan Bermotornya dilakukan pada satu kantor yang melibatkan beberapa unsur terkait dalam pengelolaannya. Tetapi tidak selamanya teori yang didapat dari dunia pendidikan sama dengan dilapangan dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapangan Mandiri mahasiswa dapat meningkatakan dan mengembangkan keterampilan dalam menghadapi pekerjaan yang sesungguhnya, dapat melatih diri, bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan serta mengetahui dunia kerja sebenarnya. Dalam menghadapi Era Globalisasi dan perkembangan Ilmu Pengetahuan serta Teknologi modern seperti sekarang ini. Menuntut kita dapat menunjukan kemampuan untuk membangun Bangsa dan Negara. Untuk melaksanakan hal tersebut maka penulis ingin melakukan Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan. Adapun yang dimaksud dengan Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), adalah suatu kegiatan dimana mahasiswa dapat mengetauhi secara langsung fungsi dan tugas dalam pekejaan yang sebenarnya
serta dapat mempraktekan apa yang sudah di pelajari di bangku pekuliahan dalam bentuk teori maupun praktek. Dengan demikian mahasiswa
harus dapat memberikan sumbangsih
terhadap kehidupan Bangsa Indonesia. Tetapi ini tidak berarti bahwa Bangsa Indonesia harus menghentikan aktivitasnya untuk melaksanakan pembangunan, bahkan pembangunan yang terhenti sangat perlu untuk dilanjutkan, dan kelemhankelemahan aturan dan pelaksanaanya yang dapat diketahui segera direvisi.
B. Tujuan Dan Manfaat Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Setiap pekerjaan selalu memiliki tujuan sesuai dengan yang diinginkan dan yang ditentukan pada waktu sebelumnya. Demikian halnya dengan Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan mahasiswa Administrasi Perpajakan mempunyai tujuan tersendiri Khususnya bagi mahasiswa yang bersangkutan. Demikian juga dengan Kantor atau instansi masing-masing yang memiliki tujuan tertentu. Adapun yang menjadi tujuan dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) adalah untuk : 1.
Untuk mengetahui Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kenderaan Bermotor
2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemungutan Pajak Kenderaan Bermotor 3. Upaya-upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pemungutan Pajak Kenderaan Bermotor.
Adapun tujuan dan manfaat yang dapat diambil dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini adalah sebagai berikut : a. Manfaat Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) bagi Kantor / instansi 1. Meningkatkan hubungan antara dunia usaha pendidikan 2. Perusahaan /Kantor/Instansi tersebut dapat melihat sampai dimana perkembangan Ilmu Pengetahuan yang sekarang ini diterapkan. 3. Perusahaan/Kantor/Instansi
mendapatkan
masukan
dari
para
mahasiswa yang menerapkan pengetahuan yang dimilikinya dan juga dengan adanya Praktek Kerja Lapangan ini maka akan tercipta kerja sama yang baik antara mahasiswa dengan instansi/kantor tempat mahasiswa melaksanakan Praktek Kerja Lapangan Mandiri. 4. Sebagai sarana untuk menarik tenaga kerja yaitu untuk melihat kemampuan mahasisswa yang bersangkutan dengan tanggung jawab yang baik. b. Manfaat Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) bagi Universitas 1. Adanya kerja sama Universitas dengan Perusahaan 2. Mempromosikan Sumber Daya Universitas 3. Memberikan uji nyata pendidikan
c. Manfaat Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Bagi Mahasiswa 1. Meningkatkan
keterampilan
mahasiswa
selama
kegiatan
berlangsung dihadapkan langsung dengan kegiatan sebenarnya. Umumnya mahasiswa dituntut supaya dapat mengaplikasikan kemampuannya. 2. Memperoleh pengalaman tentang penyelesaian dalam Praktek Kerja Lapangan, mahasiswa akan terjun langsung di Kantor /Instansi dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Mengetahui secara langsung disiplin kerja yang telah ditetapkan oleh instansi, dan akan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah diberikan. 3. Untuk mengetahui Sistem Kerja di Lapangan 4. Salah satu syarat bagi mahasisswa yang akan menyelasaikan pendidikan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan.
C.
Uraian Teoritis 1. Defenisi atau Pengertian Pajak Menurut Prof.Dr.Rochmat Sumitro, pada buku Perpajakan (Mardiasmo,2002;1). Menyatakan Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk
public saving
utama untuk membiayai public investment.
yang merupakan sumber
Dapat dipaksakan maksudnya adalah apabila ada hutang pajak tidak dibayar, maka hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, misalnya dengan surat paksa atau surat sita. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan pajak secara umum yaitu iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) secara langsung yang tujuannya untuk pembangunan dan pembiyaan rutin negara. Pajak yang merupakan salah satu pungutan Negara, mengandung unsur pengalihan kekayaan dari sector publik sehingga harus dipungut berdasarkan undang-undang yang baru dengan undang-undang pada zaman penjajahan nyata terlihat dalam sistem dan mekanismenya. Setelah adanya undang-undang pajak yang baru pemerintah telah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak dengan aktif mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang (self assessment System).
2. Pengertian Pajak Daerah Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pengertian Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perUU yang berlaku, yang digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.
3. Pengertian Pajak Kenderaan Bermotor Kenderaan Bermotor adalah semua kenderaan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kenderaan bermotor yang bersangkutan, tidak termasuk alat-alat besar yang bergerak. Pengertian alat-alat besar dan alat-alat berat adalah alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen. Pajak Kenderaan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kenderaan bermotor. a. Objek Pajak Kenderaan Bermotor Objek pajak kenderaan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kenderaan bermotor, tidaktermasuk kepemilikan dan atau penguasaan kenderaan bermotor alat-alat besar yang tidak digunakan sebagi alat angkut orang dan atau barang di jalan umum b. Subjek Pajak Kenderaan Bermotor adalah orang pribadi/badan yang memiliki dan /atau menguasai kenderaan bermotor. c. Wajib Pajak Kenderaan Bermotor adalah orang Pribadi atau Badan yang memiliki Kenderaan Bermotor. d. Dalam hal wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.
e. Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak adalah : 1) Untuk Orang Pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya. 2) Untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya. f. Dasar Pengenaan Pajak Kenderaan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok: 1) Niali Jual Kenderaan Bermotor; dan 2) Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan / atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kenderaan Bermotor. g. Nilai Jual kenderaan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum tats suatu Kenderaan Bermotor. h. Tarif Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) 5% (lima persen), Sedangkan umum tarif pajak kenderaan bermotornya ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan kenderaan lain ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen), sedangkan untuk Kenderaan bukan umum dikenakan Tarif sebesar 1.5% (satu koma lima persen). i. Besarnya Pajak Kenderaan Bermotor yng terutang dapat dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak Kenderaan Bermotor dengan dasar pengenaan Pajak Kenderaan Bermotor. Pajak Kenderaan Bermotor dikenakan untuk masa pjak 12 (dua belas) bulan berturut-
turut terhitung mulai saat pendaftaran kenderaan bermotor dan dibayar sekaligus dimuka. Perhitungan Pajak Kenderaan Bermotor adalah sesuai dengan rumus berikut : Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak = Tarif Pajak x (NJKB x Bobot) j. Pajak Kenderaan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah provinsi tempat kenderaan bermotor terdaftar. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi yang hanya terbatas atas kenderaan bermotor yang terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.
D. Ruang Lingkup Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Dalam meningkatkan sumber penerimaan daerah yang menjadi sumber pembangunan daerah dan melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Putri Hijau Medan berupaya untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah yang berasal dari sektor pajak Provinsi khususnya Pajak Kenderaan Bermotor. Melaui Praktek Kerja Lapangan mandiri (PKLM) yang dilaksanakan di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Putri Hijau Medan, Penulis ingin mengetahui Prosedur pelaksanaan pemungutan Pajak Kenderaan Bermotor yang akan di teliti terutama dalam judul Tata Cara Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Kenderaaan
Bermotor mengenai perannya sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Ruang Lingkup dari Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini adalah sebagai berikut :
1. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kenderaan Bermotor di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Putri Hijau Medan 2. Persyaratan administarasi yang wajib dipenuhi oleh wajib Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) bagi warga yang memiliki dan menguasai kenderaan bermotor. 3. Sanksi-sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya. 4. Prosedur pelaksanaan pemungutan dan Retribusi Pajak Kenderaan Bermotor 5. Peranan penerimaan Pajak kenderaan Bermotor (PKB) di masa-masa yang akan datang. 6. Jenis-jenis Pemungutan Pajak Kenderaan Bermotor di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Putri Hijau Medan.
E. Tahap Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Di dalam Praktek Kerja Lapangan Mandiri ini metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut : 1. Tahap Persiapan Didalam tahap ini penulis melakukan persiapan lebih kurang selama 2 bulan mulai dari penetuan tempat Praktek Kerja Lapangan Mandiri, mencari bahan untuk membuat proposal, Konsultasi dengan dosen, proses Administrasi untuk Praktek Kerja Lapangan Mandiri
2. Studi Pustaka Didalam tahap ini penulis mencari berbagai sumber bacaan seperti : buku, UU, internet, dan lain-lain maupun literatur yang berhubungan dengan objek Praktek Kerja Lapangan Mandiri. 3. Observasi Lapangan Didalam tahap ini penulis melakukan observasi Lapangan selama 1 bulan. Mulai mencari key person, mengetahui untuk memberikan surat pengantar, dan lain-lain. 4. Pengumpulan Data Didalam tahap ini penulis mengumpulkan data melalui : a. Data Primer Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek /ataupun subjek praktek yang relevan dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara (interview), dimana wajib pajak dan petugas menjadi sumber informasi dalam pengumpulan data. b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari hasil praktek kepustakaan , pratek kepustakaan diperoleh dari menyadur buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan perUU, peraturan pemerintah yang relevan dengan praktek dan lain-lain.
5. Analisis Data dan Evaluasi Penulis ingin menganalisis data dan mengevaluasi tentang Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Kenderaan Bermotor.
F. Metode Pengumpulan data Dalam pengumpulan data mengenai PKLM ini, peserta mengumpulkan data dan informasi tentang Praktek Kerja Lapangan Mandiri yaitu dengan menggunakan metode sebagai berikut : 1.
Wawancara (interview) Dengan metode interview ini, peserta mengajukan beberapa pertanyaan langsung pada para pegawai dalam instansi yang bersangkutan untuk menambah objektifitas yang berkaitan dengan kebutuhan penulis untuk melengkapi laporan ini.
2.
Observasi Dalam metode ini peserta langsung terjun ke lapangan untuk melakukan peninjauan dengan mengamati, dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pihak instansi.
3.
Dokumentasi Dalam metode ini penulis meminta dokumen yang berhubungan dengan objek Praktek Kerja Lapangan Mandiri. Dokumen tersebut dapat berupa : struktur organisasi, tugas dan fungsi pokok Kantor Sistem Administrsi Manunggal di Bawah Satu Atap, table penerimaan Pajak Kenderaan Bermotor
G. Sistematika Penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Adapun sistematika penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan Mandiri ini adalah sebagai berikut : BAB
I
PENDAHULUAN Pada Bab ini merupakan bab pendahuluan yaitu di bahas mengenai apa saja yang
melatar belakangi Praktek Kerja
Lapangan. Bab ini juga dibahas dan di jelaskan tujuan penulisan laporan serta bentuk sistematika penulisan laporan Praktek kerja Lapangan . BAB
II
GAMBARAN UMUM OBJEK LOKASI Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek lokasi Praktek Kerja Lapangan
Mandiri, sejarah singkat, struktur
organisasi, uaraian tugas pokok dan fungsi serta ganbaran pegawai. BAB
III
GAMBARAN DATA PRAKTIK Bab ini menjelaskan tentang ketentuan umum, pengertian paja daerah, Tata cara pelaksanaan pemungutan Pajak Kenderaan Bermotor dan lain-lain yang dilakukan selama melakukan Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM).
BAB
IV
ANALISA DAN EVALUASI Bab
ini
menjelaskan
tentang
Tata
Cara
Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Kenderaan Bermotor di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Putri Hijau Medan, dan faktor-faktor yang menghambat tercapainya Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kenderaan Bermotor. BAB
V A. KESIMPULAN Bab ini menguraikan tentang kesimpulan, mengenai objek Praktek Kerja Lapangan dan permasalahan yang penulis hadapi selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan Mandiri dilapangan yang dianggap perlu. B. SARAN Bab ini menguraikan tentang saran ataupun kritik dari pembaca apabila terdapat kesalahan penulis.
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
