BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Pajak merupakan salah satu bentuk peran serta warga negara dalam pembangunan, sesuai dengan tujuan pemungutan pajak yaitu sebagai sumber dana bagi pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah berdasarkan Sistem Self Assesment. Dalam sistem ini masyarakat diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang besar bagi pembangunan pemerintahan, oleh karena itu maka peningkatan penerimaan pajak diperlukan untuk memaksimalkan pendapatan tersebut. Pajak adalah sumber terpenting dari segi penerimaan negara. Hal ini dapat kita lihat didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memperlihatkan bahwa sumber penerimaan terdiri dari berbagai penerimaan Pajak, Bea Masuk, Bea Cukai. Penagihan pajak dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan bunga yang tertunggak. Dari rangkuman kegiatan pemungutan pajak, penagihan merupakan rangkai kegiatan terakhir. Oleh karena itu, keberhasilan dalam melakukan penagihan tunggakan pajak merupakan cermin dari tingkat kinerja dari proses pemungutan pajak. Tunggakan
Universitas Sumatera Utara
pajak dipengaruhi oleh jumlah penetapan pajak dan jumlah pelunasan pajak. Jumlah penetapan pajak ditentukan oleh aparatur pajak sedangkan jumlah pajak yang dilunasi oleh tingkat kesadaran dan kemampuan Wajib Pajak, hal ini diperkuat dengan penegasan Undang-undang Perpajakan bahwa Surat Ketetapan Pajak merupakan Dasar Penagihan pajak. Undang-undang Perpajakan No.28 tahun 2007 Tentang Ketentuan umum dan Tata cara Perpajakan yang mengatur tentang proses kegiatan penagihan pajak terbatas pada tindakan melakukan atau menyampaikan Surat Teguran pada Wajib Pajak yang tidak memenuhi jatuh tempo pembayarannya. Sedangkan tindakan yang harus dilakukan terhadap Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya walaupun telah ditegur, diatur dalam Undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yaitu UU No. 19 Tahun 2000 dengan Undang-undang Penagihan Pajak, maka Surat Paksa itulah proses Penagihan Pajak dilakukan yang diawali dengan penyampaian Surat Teguran, kemudian dilanjutkan dengan Surat Paksa, Pemerintah Sita, Lelang, Dan Terakhir Dapat Dikenakan Hukum Penjara. Penagihan pajak sendiri diatur dalam undang-undang No. 16 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 18 sampai dengan pasal 23. Pada pasal 18 disebutkan bahwa yang menjadi dasar Penagihan Pajak Adalah Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan,
Universitas Sumatera Utara
dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar ditambah. Dalam pembangunan pemerintah Indonesia peran pajak sangat penting untuk membiayai pembangunan selain dari faktor migas dan pinjaman luar negeri. Pemerintah tentu saja tidak dapat hanya mengharapkan pinjaman luar negeri untuk membiayai kebutuhan Rumah Tangga negara ini. Oleh karena itu memaksimalkan penagihan pajak perlu dilakukan untuk membiayai Anggaran Belanja Negara yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan pemikiran tersebut maka pada Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini penulis akan membahas mengenai masalah Penagihan Pajak yang dilakukan oleh fiskus terhadap Wajib Pajak. Bagaimana pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus sehingga pajak yang terutang tersebut diketahui dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh petugas pajak untuk memaksimalkan usaha penagihan tersebut. Hal-hal inilah yang akan penulis kemukakan pada laporan yang akan ditulis sebagai syarat untuk menyelesaikan Studi Program Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara yang diberi judul “MEKANISME TUNGGAKAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN BELAWAN”
Universitas Sumatera Utara
B. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) 1.Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) a. Untuk mengetahui Tata Cara Pelaksanaan Penagihan b. Untuk mengetahui masalah dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penagihan pajak c. Untuk
memperdalam
pengetahuan
mengenai
perpajakan,
khususnya
penerapan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Balawan.
2. Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) a. Bagi Penulis sendiri praktik kerja lapangan mandiri ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan penulis dalam hal kegiatan penagihan dan menambah pengetahuan baik secara teori maupun praktik mengenai perpajakan b. Bagi Karyawan KPP Medan Belawan diharapkan dapat memperoleh ide-ide baik berupa efisiensi, peningkatan dan perbaikan sistem yang telah ada c. Bagi Universitas sendiri PKLM ini dapat meningkat hubungan kerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan dan memberi uji nyata atas Disiplin Ilmu yang telah diberikan diperkuliahan kepada mahasiswa. d. Bagi Masyarakat diharapkan agar dapat memperoleh informasi mengenai pajak dan pengaihan pajak sihingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
Universitas Sumatera Utara
C. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini dilaksanakan pada Kantor Pajak Medan Belawan khususnya pada bagian Seksi Penagihan. Disini penulis akan melakukan PKLM mengenai penagihan pajak yang dilakukan Fiskus terhadap Wajib Pajak. Adapun ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri : 1. Prosedur pelaksanaan penagihan 2. Mekanisme pelaksanaan penagihan 3. Kendala yang dihadapi dan penyampaian surat paksa.
D. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) 1. Persiapan Pada tahap ini penulis akan mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan PKLM misalnya menyiapkan buku-buku, literatur, pertanyaanpertanyaan yang timbul dan sebagainya 2. Studi literatur Penulis akan mencari berbagai sumber literatur dari buku-buku yang penulis kumpulkan dan tinjauan keperpustakaan yang berhubungan dengan penagihan dan dipergunakan sebagai perbandingan atas data yang diperoleh dilapangan 3. Observasi lapangan
Universitas Sumatera Utara
Penulis akan mencari data yang berhubungan dengan penagihan dan mempelajari kerugian yang dilakukan fiskus yang berhubungan dengan hal-hal tersebut 4. Pengumpulan data Penulis akan mengumpulkan data yang berhubungan dengan penagihan dan literatur yang diperlukan 5. Analisa dan evaluasi Data yang diperoleh dianalisis dan dievaluasi secara deskriptif dan memberi interprestasi dari hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh. Kegiatan menganalisa dan evaluasi tersebut meliputi : •
Mengumpulkan data.
•
Mengklasifikasi data yang diperoleh.
•
Menganalisis data yang telah dikumpulkan.
E. Metode Pengumpulan Data Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) a. Wawancara (interview) Melakukan pernyataan jawab langsung dengan pihak yang berkomentar dalam mekanisme penagihan pajak untuk mendapatkan data yang diperlukan dan mendokumentasikannya b. Pengamatan (observasi)
Universitas Sumatera Utara
Meninjau langsung kelapangan untuk memeproleh informasi dan data yang diperlukan c. Penelitian pustaka (studi literatur) Mengumpulkan data mengenai penagihan pajak melalui bahan-bahan bacaan seperti buku-buku, majalah, surat kabar, internet, undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain.
F. Sistematika Penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan Adapun sistematika dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah : BAB I : PENDAHULUAN Latar belakang praktik kerja lapangan Tinjauan dan manfaat PKLM Ruang lingkup PKLM Metode PKLM Metode Pengumpulan data Sstematika penulisan laporan PKLM
BAB II : GAMBARAN UMUM OBJEK LOKASI PKLM Sejarah tingkat KPP Medan Belawan Struktur organisasi Uraian tugas dan fungsi
Universitas Sumatera Utara
BAB III : GAMBARAN DATA Pengertian pajak dan wajib pajak, dasar hukum, pengertian penagihan dan juru sita pajak dan hal-hal berkaitan dengan penagihan pada umumnya
BAB IV : ANALISA DAN EVALUASI Analisa dan evaluasi terhadap data yang diperoleh selama pelaksanaan PKLM
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan dari PKLM mengenai penagihan dibidang perpajakan dan saran yang dikemukakan untuk menambah masukan bagi KPP Medan Belawan
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PKLM
A. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan berganti nama dari Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia NO. 443/KMK.01/2001 tanggal 23 juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja
Universitas Sumatera Utara
