ANALISIS PERILAKU EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PERENCANAAN KESEHATAN DI KOTA LANGSA
TESIS
Oleh :
BAMBANG IRAWAN 067012003/AKK
.
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008 1 Bambang Irawan : Analisis Perilaku Eksekutif Dan Legislatif Dalam Perencanaan Kesehatan Di Kota Langsa, 2008 USU Repository © 2008
2
ABSTRAK
Perencanaan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan kesehatan. Langkah-langkah perencanaan kesehatan meliputi analisis situasi, perumusan masalah, penetapan prioritas masalah, penetapan tujuan, penyusunan rencana operasional dan evaluasi. salah satu komponen yang terlibat dalam proses perencanan kesehatan adalah komponen sumber daya manusia yaitu unsur legislatif dan eksekutif. Penentuan arah kebijakan dan pelaksanaan perencanaan kesehatan tidak terlepas dari peran dan perilaku eksekutif dan legislatif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk menganalisis perilaku eksekutif dan legislatif dalam proses perencanaan kesehatan di Kota Langsa. Informan dalam penelitian ini adalah seluruh eksekutif dan legislatif yang terlibat dalam perencanaan kesehatan sebanyak 15 orang. Pengumpulan data meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam berpedoman pada kuesioner dan data sekunder. Data dianalisis dengan menggunakan tehnik analisis isi (contents analisys). Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan informan tentang perencanaan kesehatan masih rendah dilihat dari pengetahuan langkah-langkah perencanaan, penanggung jawab perencanaan, dan peran masing-masing dalam perencanaan kesehatan. Berdasarkan sikap menunjukkan secara umum sikap informn juga masih kurang dilihat dari indikator keterlibatan eksekutif dan legislatif serta kebutuhan data dalam perencanaan kesehatan. Berdasarkan persepsi menunjukkan persepsi informan juga masih kurang dilihat dari persepsi terhadap wewenang, usulan anggaran dan persepsi pengambilan keputusan, dan berdasarkan kepentingan menunjukkan secara keseluruhan kepentingan informan hanya untuk kebutuhan masyarakat dalam mengupayakan pembangunan di kota Langsa. Disarankan agar meningkatkan pemahaman anggota atau panitia anggaran, petugas puskesmas, dinas kesehatan tentang perencanaan kesehatan, meningkatkan akuntabilitas DPRD, meningkatkan koordinasi, sosialisasi, pembinaan, advokasi dan mengakomodir masalah perencanaan di tingkat puskesmas dan dinas kesehatan,d an menyediakan data terkini melalui peningkatan upaya pencatatan dan pelaporan. Kata Kunci: Perilaku Eksekutif dan Legislatif, Perencanaan Kesehatan
3
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat Rahmat dan KaruniaNya penulis telah dapat menyelesaikan tesis yang berjudul ”Analisis Perilaku Eksekutif dan Legislatif dalam Perencanan Kesehatan di Kota Langsa”. Dalam menyusun tesis ini, penulis mendapat bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Ibu Dr.Endang Sulistya Rini, SE, M.Si selaku ketua komisi pembimbing, dan Bapak dr. Jules H.Hutagalung, MPH sebagai anggota komisi pembimbing yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu dan pikiran serta dengan penuh kesabaran membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini. Kepada Bapak Prof.dr.Chairuddin P.Lubis,DTM&H,DSAK selaku Rektor Universitas Sumatera Utara dan Ibu Prof.Dr.Ir.T.Chairun Nisa B,M.Sc. selaku Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara yang telah menyediakan fasilitas perkuliahan. Kepada Bapak Zulkifli Zaionen selaku walikota Langsa, bapak Ir. Zulkarnean, MS selaku kepala Bappeda Kota Langsa, bapak Aidil Fan, SE selaku ketua Komisi A DPRD Kota Langsa, dan Ibu dr. Hj. Dahniar, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Langsa yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian, dukungan dan bimbingan selama melakukan penelitian. Terima kasih penulis ucapkan yang tak terhingga kepada isteri dan anak tercinta yang telah memberikan motivasi untuk kuliah magister, dan dukungan doa dan dana
4
dalam menyelesaikan perkulaihan dan terima kasih juga kepada keluarga yang telah memberikan dorongan bagi penulis untuk meniti karir dan motivasi untuk kuliah magister. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan tesis ini hingga selesai. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini.
Medan, September 2008
Penulis
5
RIWAYAT HIDUP
Penulis bernama Bambang Irawan yang dilahirkan di desa alue Dua Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 01 Maret 1973, anak kelima dari enam bersaudara, beragama islam dan bertempat tinggal di alue Dua Rantau Panjang Peurelak, Aceh Timur, dan sudah berkeluarga sejak tahun 2002 dan dikaruniai dua orang anak. Penulis menamatkan Madrasah Ibtidayah Negeri pada tahun 1985 di MIN Rantau Panjang Peureulak, Aceh Timur Provinsi NAD, tahun 1998 menamatkan pendidikan tingkat menengah pertama di rantau panjang Peureulak, Aceh imur Provinsi NAD, dan kemudian pada tahun 1991 menamatkan Sekolah Perawat Kesehatan di Langsa, Provinsi NAD, dan kemudian pada tahun 2002 peneliti menamatkan kuliah jenjang sarjana di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Banda Aceh. Penulis memulai karir tahun 1994 sebagai Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas rantau Panang Peureulak, kemudian tahun 2002 swebagai staf di Puskesmas Langsa barat dan tahun 2004 menjadi staf Bina Program Dinas Kesehatan Kota Langsa Sampai Sekarang.
6
DAFTAR ISI
ABSTRAK ........................................................................................................... ABSTRACT.......................................................................................................... KATA PENGANTAR ......................................................................................... RIWAYAT HIDUP .............................................................................................. DAFTAR ISI ........................................................................................................ DAFTAR TABEL................................................................................................. DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................
i ii iii v vi viii ix x
BAB 1 PENDAHULUAN ................................................................................... 1.1 Latar Belakang .................................................................................. 1.2 Permasalahan ..................................................................................... 1.3 Tujuan Penelitian................................................................................ 1.4 Manfaat Penelitian .............................................................................
1 1 9 10 10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ...................................................................... 2.1 Perencanaan Kesehatan ........................................................................ 2.2 Perilaku Legislatif dan Eksekutif dalam Perencanaan Kesehatan ........ 2.3 Teori Pengambilan Keputusan ............................................................. 2.4 Landasan Teori ..................................................................................... 2.5 Fokus Penelitian....................................................................................
11 11 15 19 22 24
BAB 3 METODE PENELITIAN.......................................................................
25
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.
Jenis Penelitian .................................................................................... Lokasi dan Waktu Penelitian .............................................................. Populasi dan Sampel ........................................................................... Metode Pengumpulan Data ................................................................. Variabel dan Definisi Operasional ...................................................... Metode Analisis Data ..........................................................................
25 25 25 26 27 28
BAB 4 HASILPENELITIAN ............................................................................. 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .................................................. 4.2. Karakteristik Informan ...................................................................... 4.3. Pengetahuan Informan tentang Perencanaan Kesehatan ................... 4.4. Sikap Informan tentang Perencanaan Kesehatan .............................. 4.5. Persepsi Informan tentang Perencanaan Kesehatan .......................... 4.6. Kepentingan Informan dalam Perencanaan Kesehatan .....................
29 29 30 31 47 52 59
7
BAB 5 PEMBAHASAN ...................................................................................... 5.1. Pengetahuan Eksekutif dan Legislatif Informan tentang Perencanaan Kesehatan ..................................................................... 5.2. Sikap Eksekutif dan Legislatif dalam Perencanaan Kesehatan ......... 5.3. Persepsi Eksekutif dan Legislatif tentang Perencanaan Kesehatan .. 5.4. Kepentingan Eksekutif dan Legislatif dalam Perencanaan Kesehatan .......................................................................................... BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................... 6.1. Kesimpulan ....................................................................................... 6.2. Saran................................................................................................... DAFTAR PUSTAKA
69
69 74 76 79 82 82 84
8
DAFTAR TABEL
Nomor
Judul
Halaman
1.1. Perbedaan Usulan Anggaran Kesehatan dengan Persetujuan Anggaran yang disetujui Legislatif di Kota Langsa Tahun 2007................................. 3.1. Jenis dan Jumlah Sampel Penelitian............................................................ 4.1. Distribusi Karakteristik Informan pada Kelompok Eksekutif dan Legislatif...................................................................................................... 4.2. Matrik Jawaban Informan Tentang Pengetahuan Langkah-langkah Perencanaan Kesehatan ............................................................................... 4.3. Matrik Jawaban Informan Tentang Pengetahuan Jenis dan Sumber Data dalam Perencanaan Kesehatan .................................................................... 4.4. Matrik Jawaban Informan Tentang Pengetahuan Pentingnya Perencanaan Kesehatan..................................................................................................... 4.5. Matrik Jawaban Informan Tentang Pengetahuan Penanggung Jawab Perencanaan Kesehatan ............................................................................... 4.6. Matrik Jawaban Informan Tentang Pengetahuan Peran Puskesmas dalam Perencanaan Kesehatan ............................................................................... 4.7. Matrik Jawaban Informan Tentang Pengetahuan Peran Dinas Kesehatan dalam Perencanaan Kesehatan..................................................................... 4.8. Matrik Jawaban Informan Tentang Pengetahuan Peran Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) dalam Perencanaan Kesehatan ................. 4.9. Matrik Jawaban Informan Tentang Pengetahuan Peran DPRD dalam Perencanaan Kesehatan ............................................................................... 4.10. Matrik Jawaban Pandangan Informan tentang Keterlibatan Eksekutif dalam Perencanaan Kesehatan..................................................................... 4.11. Matrik Jawaban Pandangan Informan tentang Keterlibatan Legislatif dalam Perencanaan Kesehatan..................................................................... 4.12. Matrik Jawaban Pandangan Informan tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam Perencanaan Kesehatan..................................................................... 4.13. Matrik Jawaban Pandangan Informan tentang Dukungan dan Kebutuhan dalam Perencanaan Kesehatan..................................................................... 4.14. Matrik Jawaban Informan tentang Persepsi Wewenang Legislatif dan Eksekutif dalam Perencanaan Kesehatan .................................................... 4.15. Matrik Jawaban Informan tentang Persepsi Usulan Anggaran dalam Perencanaan Kesehatan ...............................................................................
7 26 31 32 34 36 38 40 41 43 45 47 49 50 51 52 54
9
4.16. Matrik Jawaban Informan tentang Persepsi Mekanisme Intervensi dalam Perencanaan Kesehatan ............................................................................... 4.17. Matrik Jawaban Informan tentang Persepsi Pengambilan Keputusan dalam Perencanaan Kesehatan..................................................................... 4.18. Matrik Jawaban Informan tentang Kepentingan Puskesmas dalam Perencanaan Kesehatan ............................................................................... 4.19. Matrik Jawaban Informan tentang Kepentingan Dinas Kesehatan dalam Perencanaan Kesehatan ............................................................................... 4.20. Matrik Jawaban Informan tentang Kepentingan Bappeda dalam Perencanaan Kesehatan ............................................................................... 4.21. Matrik Jawaban Informan tentang Kepentingan Bappeda dalam Perencanaan Kesehatan ............................................................................... 4.22. Matrik Jawaban Informan tentang Keterlibatan Stakeholder dalam Perencanaan Kesehatan ............................................................................... 4.23. Matrik Jawaban Informan tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Kesehatan ...............................................................................
56 57 59 61 62 63 65 67
10
DAFTAR GAMBAR
Nomor
Judul
Halaman
2.1 Landasan Teori Perilaku Eksekutif dan Legislatif Dalam Perencanaan Kesehatan……………………………………………………………….
24
2.2 Fokus Penelitian………………………………………………………… 25
11
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor
Judul
Halaman
1. Pedoman Wawancara Mendalam ( Indep Interview)……………………..
88
2. Surat Keterangan Izin Penelitian SPs USU………………………………. 90 3. Surat Keterangan Izin Penelitian dari Pemerintahan Kota Langsa……….
91
4. Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian…………………………
92
12
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Sistem kesehatan daerah mengamanahkan bahwa pembangunan kesehatan akan berlangsung jika didukung oleh perencanaan yang baik. Perencanaan kesehatan erat kaitannya dengan pembiayaan dan analisis situasi kesehatan. Implementasi Undang-undang No 19 tahun 1999 tentang pemerintah daerah secara kongkrit berdampak terhadap kewenangan pemerintah daerah termasuk dalam perencanaan pembangunan kesehatan. Berdasarkan hasil survai Saefullah (2005) tentang dimensi kebijakan kesehatan menunjukkan bahwa implementasi Undang-undang otonomi daerah berimplikasi terhadap upaya pembangunan kesehatan dalam memelihara dan meningkatkan status kesehatan masyarakat. Menurut Bakri (2001), bahwa keberadaan UU No 32 tahun 2004 memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah termasuk dalam bidang kesehatan, yang dikenal dengan desentralisasi kesehatan. Desentralisasi merupakan suatu proses politik dan administratif yang dapat memberikan berbagai keuntungan dengan cara menstimulasi peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui perencanaan kesehatan yang baik dan terarah serta mengacu pada analisis situasi kesehatan. Dampak dari implementasi kebijakan tersebut salah satunya adalah sistem perencanaan kesehatan menjadi kurang efektif dalam mengakomodir kebutuhan dan
13
permasalahan
kesehatan
masyarakat
setempat.
Penyebab
ketidakefektifan
perencanaan kesehatan adalah (1) masih lemahnya kemampuan petugas kesehatan dalam berbagai aspek proses perencanaan, (2) belum adanya tim khusus yang mengelola manajemen perencanaan kesehatan daerah, (3) minimnya keterlibatan stakeholder dan pemberdayaan masyarakat serta kerangka perencanaan yang belum mengacu pada model perencanaan yang baik (Bakri, 2001). Komponen-komponen yang terlibat dalam perencanaan kesehatan tersebut adalah pertama, input berupa data-data analisis situasi kesehatan masyarakat, sumber daya manusia dalam hal ini unsur legislatif yaitu panitia anggaran di Dewan Perkawilan Rakyat Daerah (DPRD), dan unsur eksekutif yaitu walikota/bupati, kepala dinas kesehatan, petugas perencanaan di dinas kesehatan, kepala puskesmas, fasilitas pendukung untuk proses perencanaan seperti form pengumpulan data, perangkat keras misalnya komputer. Kedua komponen proses, yaitu proses-proses perencanaan mulai dari proses pengumpulan data, sampai pada penyusunan dokumen perencanaan, dan Ketiga, komponen output (keluaran), yaitu adanya dokumen perencanaan sebagai acuan untuk pelaksanaan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan (Depkes RI, 2002). Keterlibatan ketiga unsur tersebut sangat penting dalam perencanaan kesehatan, jika ketiga unsur tersebut tidak sinergis, maka perencanaan kesehatan tidak akan efektif. Implikasi dari ketidak-efektifan perencanaan sektor kesehatan menyebabkan derajat kesehatan masyarakat tidak tercapai secara optimal yang tercermin dari pencapaian indikator-indikator kesehatan yang telah direkomendasikan
14
dalam konsep Indonesia Sehat 2010. Sebagai gambaran selama kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi perubahan pola penyakit dari penyakit infeksi kepada penyakit non infeksi yang dikenal dengan transisi epidemiologi, tidak meratanya sistem kesehatan bagi kelompok sosial ekonomi, kinerja dan utilisasi pelayanan kesehatan sektor kesehatan cenderung menurun dan sektor swasta telah menjadi sumber pelayanan kesehatan, serta, pendanaan kesehatan cenderung rendah dan tidak merata (Harimurti dan Marzuki, 2005). Dalam proses perencanaan kesehatan juga tidak terlepas dari kebijakankebijakan politis. Pengikutsertaan publik dalam proses penentuan kebijakan publik dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk menampung dan mengakomodasi berbagai kepentingan. Terbukanya ruang intervensi publik melahirkan konsekuensi terbukanya peluang masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan dalam mempengaruhi keputusan yang diambil, sehingga keputusan tidak hanya ditentukan oleh birokrat dan teknokrat semata, tetapi mulai memasuki ranah publik dan masyarakat awam (Hardiansah, 2002). Menurut Abdullah dan Asmara (2006), secara faktual peran legislatif dinilai terlalu dominan dalam perencanaan dan penganggaran khususnya dalam pengesahan anggaran. Dugaan adanya mis-alokasi anggaran mengarah kepada kepentingan pribadi melalui pemanfaatan kekuasaan sebagai legislatif. Sedangkan peran dari eksekutif hanya dalam melaksanakan proses perencanaan tersebut, namun dalam pengambilan keputusan terhadap program-program dalam perencanaan tidak dilibatkan, meskipun dalam forum penjelasan dan pertanggung jawaban terhadap
15
penyusunan program kegiatan dilibatkan, tetapi mengingat bahwa perencanaan tersebut tidak terlepas dari kebijakan politis, maka cenderung argumentasi dari eksekutif diabaikan. Menurut Widyaningrum dan Thoha (2005), bahwa legislatif (birokrasi) dan eksekutif merupakan dua elemen yang sama-sama terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Tetapi peran kedua elemen tersebut berbeda. Dilihat dari indikator materi kontribusi, eksekutif biasanya mengedepankan kepentingan, nilai-nilai, dan sensivitas politik sedangkan legislatif cenderung mengedepankan fakta dan pengetahuan. Kemudian jika dilihat dari indikator fokus perhatian, legislatif cenderung menekankan artikulasi kepentingan-kepentingan yang tidak terorganisir dengan baik sedangkan eksekutif mengartikulasi kepentingan yang terorganisir. Menurut Widyaningrum dan Thoha (2005), bahwa hubungan
eksekutif
dengan legislatif dengan nama self-interest model, artinya dalam suatu sistem masing-masing pihak mempunyai tugas dan kepentingan. Legislators ingin dipilih kembali pada masa pemerintahan selanjutnya dengan mencari program dan proyek yang membuatnya popular di mata konstituen, dan birokrat ingin memaksimumkan anggarannya,
dan
masyarakat
ingin
memaksimumkan
utilitasnya.
Birokrat
mengusulkan
program-program baru karena ingin berkembang dan konstituen
percaya mereka menerima keuntungan dari pemerintah. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa dalam proses perencanaan maupun kebijakan publik lainnya antara legislatif dengan eksekutif menunjukkan hubungan yang erat, dimana masing-
16
masing mempunyai kepentingan. Hal ini termasuk juga dalam perencanaan kesehatan, dan hampir terjadi di semua daerah di Indonesia. Kota Langsa merupakan salah satu bagian dari daerah otonom di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga mempunyai permasalahan berkaitan dengan masalah kesehatan masyarakat yaitu berkaitan dengan tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit infeksi, rendahnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, minimnya tenaga kesehatan yang berkualitas, serta masih lemahnya manajemen kesehatan masyarakat baik di unit pelayanan seperti puskesmas dan rumah sakit juga pada organisasi struktural dalam hal ini dinas kesehatan. Keadaan tersebut salah satunya disebabkan oleh lemahnya perencanaan kesehatan sebagai akibat dari kurangnya advokasi dinas kesehatan dalam perencanaan program-program kesehatan, yaitu adanya perbedaan yang menyolok antara usulan program dengan program yang disetujui pengambil keputusan (Dinas Kesehatan Kota Langsa, 2007). Berdasarkan proporsi anggaran yang dialokasikan pada bidang kesehatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masih sangat minim. Tahun 2006 jumlah total APBD sebesar Rp. 303,3 milyar dan alokasi untuk bidang kesehatan 15 Milyar (5%), dan tahun 2007 dari 329,8 milyar, alokasi dana untuk bidang kesehatan sebesar 16,1 milyar (5%). Hal ini menunjukkan bahwa proporsi anggaran dari APBD keseluruhan untuk bidang kesehatan masih belum sesuai dengan target yang diharapkan pemerintah yaitu 15% dari total APBD (Dinas Kesehatan Kota Langsa, 2008).
17
Secara umum gambaran perbedaan usulan anggaran dengan persetujuan anggaran tahun 2007 khususnya pada anggaran untuk program-program kesehatan, seperti pada Tabel 1.1: Tabel 1.1 Perbedaan Usulan Anggaran Kesehatan dengan Persetujuan Anggaran yang disetujui Legislatif di Kota Langsa Tahun 2007 Jenis Anggaran Biaya Langsung (Program) 1. Promosi Kesehatan 2. Kesehatan Keluarga 3. Pencegahan Penularan Penyakit dan Lingkungan 4. Program Pelayanan Kesehatan
Rp. 553.022.030 Rp. 416.041.890 Rp. 1.069.051.640
Anggaran yang Disetujui Rp. 90.564.000 Rp. 167.136.000 Rp. 418.152.000
16,38 38,36 39,11
Rp.
Rp. 313.700.000
38,35
Usulan Anggaran
817.848.113
Rata-rata
%
33,51%
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Langsa (data diolah) tahun 2007
Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa alokasi anggaran khusus untuk program-program kesehatan seperti program promosi kesehatan, kesehatan keluarga, pelayanan kesehatan dan program pencegahan penyakit dan lingkungan merupakan porsi anggaran yang dominan tidak disetujui dari usulan anggaran, yaitu 39,11%. Data menunjukkan proporsi anggaran yang dikurangi dari usulan rata-rata 33,51%. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan kesehatan melalui usulan program kesehatan dan anggaran belum sesuai dengan harapan dari eksekutif sebagai pengusul. Penyebab keadaan ini diduga karena lemahnya advokasi dari perencana Dinas Kesehatan Kota Langsa sebagai eksekutif, adanya penetapan jumlah pagu anggaran dari Badan Perencanaan Kota, dan adanya kepentingan terselubung dari panitia anggaran dan legislatif lainnya. Keterlibatan legislatif cenderung dominan
18
mengintervensi perencanaan dan penganggaran kesehatan. Intervensi tersebut berdalih untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang tercermin dari penetapan pagu anggaran setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk Dinas Kesehatan Kota Langsa. Keadaan ini sesuai dengan hasil penelitian Syukriy (2006), bahwa penganggaran di Indonesia didominasi perilaku mementingkan diri sendiri oleh legislatif, dan penggunaan power legislatif untuk mengintervensi penetapan jumlah anggaran di setiap SKPD. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan dan penganggaran kesehatan cenderung lebih didominasi oleh perilaku eksekutif maupun pengambil keputusan (legialtif). Sebagian besar penentuan anggaran setiap SKPD cenderung berdasarkan pagu anggaran yang telah ditetapkan disamping kepentingan-kepentingan terselubung dari pengambil keputusan (legislatif). Hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya perilaku oportunistik legislatif terhadap perencanaan dan penganggaran setiap SKPD. Perubahan posisi legislatif yang menjadi powerfull menyebabkan legislatif mempunyai kekuasaan untuk mengubah usulan anggaran yang diajukan eksekutif. Birokrasi di Kota Langsa secara umum harus mengacu pada ketentuanketentuan yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu UU No 44 tahun 1999 tentang pelaksanaan Syariah Islam di Aceh. Birokrasi tersebut meliputi sistematika pelaksanaan perencanaan, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsinya masing-masing, namun hanya berbeda pada penambahan landasan hukum islam. Birokrasi ini berlaku untuk legislatif, dan eksekutif. Dalam paradigma kebijakan dan kegiatan Syariat Islam, legislatif sebagai bagian dari perencana suatu program
19
kesehatan harus memperhatikan Syariah Islam, baik dalam bentuk fisik seperti rencana pembangunan puskesmas, maupun non fisik, demikian juga dengan legislatif dalam pengambilan keputusan suatu perencanaan kesehatan juga berpedoman pada ketentuan Syariah, sehingga secara tidak langsung diharapkan membentuk perilaku birokrasi yang didominasi oleh nilai-nilai Islami (Abubakar, 2005). Fenomena perencanaan kesehatan di Kota Langsa secara umum masih belum menunjukkan perencanaan yang komprehensif dan berbasis masyarakat. Keadaan ini diasumsikan oleh perilaku birokrasi pengambil keputusan yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan program cenderung tidak tepat sasaran disamping minimnya alokasi anggaran yang disetujui. Hal ini tercermin dari rendahnya cakupan pelayanan kesehatan di Kota Langsa. Data tahun 2006 tercatat Angka Kematian Bayi sebesar 61 per 1000 kelahiran hidup dan untuk Angka Kematian Balita (AKBAL) yaitu 69 per 1000 kelahiran hidup, dan angka ini masih jauh di atas rata-rata seluruh Indonesia yaitu 32 per 1000 kelahiran hidup untuk Angka Kematian Bayi (AKB) dan 48 per 1000 kelahiran hidup untuk AKBAL, dan Indikator Indonesia Sehat 2010, yaitu AKB sebesar 40 per 1000 kelahiran hidup, dan AKBAL sebesar 48 per 1000 kelahiran hidup (Departemen Kesehatan RI, 2007). Menyikapi hal tersebut, Dinas Kesehatan Kota Langsa melakukan analisis situasi masalah kesehatan di masyarakat guna melahirkan suatu perencanaan yang berbasis data (evidence based) dengan jumlah anggaran yang dibutuhkan secara proprorsional dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program kesehatan, namun perencanaan tersebut kadang-kadang hanya berorientasi pada proyek atau program
20
(program oriented), dan bukan dijadikan sebagai langkah-langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi masyarakat Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Perilaku Eksekutif dan Legislatif Dalam Perencanaan Kesehatan di Kota Langsa, sehingga dapat dirumuskan strategi peningkatan pelayanan publik khususnya pembangunan kesehatan di Kota Langsa yang berbasis masyarakat.
1.2 Permasalahan Perencanaan kesehatan di Kota Langsa masih belum terlaksana dengan baik dan belum mengakomodir masalah-masalah kesehatan secara keseluruhan. Minimnya alokasi anggaran dan jenis program yang disetujui oleh legislatif sebagai pengambil keputusan terhadap program-program kesehatan yang disetujui oleh legislatif. Hal ini diduga karena rendahnya pengetahuan, sikap dari legislatif dalam mengadvokasi perencanaan tersebut dalam forum pengesahan program dan anggaran, demikian juga dengan eksekutif yang dinilai tidak memahami tentang pentingnya program-program kesehatan yang diusulkan, serta adanya faktor kepentingan eksekutif maupun legislatif terhadap usulan program tersebut. Maka peneliti dapat merumuskan permasalahan penelitian yaitu bagaimana perilaku eksekutif dan legislatif dalam perencanaan kesehatan di Kota Langsa.
21
1.3 Tujuan Penelitian Menganalisis perilaku eksekutif dan legislatif dalam perencanaan kesehatan di Kota Langsa.
1.4 Manfaat Penelitian 1. Memberikan masukan kepada pemerintah daerah khususnya dinas kesehatan dalam menyusun kepentingan perencanaan kesehatan dalam pembangunan kesehatan di Kota Langsa. 2. Menambah khazanah ilmu pengetahuan kebijakan administrasi kesehatan dan administrasi publik lainnya. 3. Menambah Wawasan dan Pengalaman Peneliti 4. Memberikan kontribusi terhadap penelitian selanjutnya
22
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Perencanaan Kesehatan Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen/administrasi, berupa menetapkan tujuan organisasi, peraturan dan pedoman pelaksanaan tugas, urutan pelaksanaan, iktisar biaya yang diperlukan dan pemasukan uang yang diharapkan akan diperoleh, serta rangkaian tindakan yang akan dilakukan di masa depan. Menurut Robbin (2002) yang mengutip pendapat Koontz dan O'Donnel bahwa perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang berkaitan dengan pemilihan satu di antara berbagai alternatif untuk mencapai tujuan, melaksanakan kebijaksanaan, prosedur dan program. Macam perencanaan dibedakan menurut jangka waktu berlakunya rencana (perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek), frekuensi penggunaan (perencanaan yang digunakan satu kali, dan berulang kali), tingkatan rencana (perencanaan induk, operasional dan harian), filosofi perencanaan (perencanaan memuaskan, optimal dan adaptasi), waktu (perencanaan yang berorientasi masa lalu-kini dan masa depan), serta menurut ruang lingkup (perencanaan strategik, taktis, menyeluruh dan perencanaan terpadu) Unsur dari perencanaan adalah rumusan misi, rumusan masalah, rumusan tujuan umum dan tujuan khusus, rumusan kegiatan, asumsi perencanaan, strategi pendekatan, kelompok sasaran, waktu, biaya, serta metode penilaian dan kriteria
23
keberhasilan. Proses perencanaan adalah menetapkan prioritas masalah dan menetapkan prioritas jalan keluar. Perencanaan kesehatan pada dasarnya adalah perencanaan pembangunan kesehatan. Bentuk perencanaan kesehatan antara lain perencanaan kebijaksanaan pembangunan kesehatan, perencanaan program pembangunan kesehatan, dan perencanaan operasional/kegiatan pelaksanaan kesehatan. Semua bentuk perencanaan tersebut mengacu pada tujuan masing-masing tingkat manajemen. Pendekatan perencanaan kesehatan mengutamakan tiga hal, yaitu (1) pendekatan wawasan nasional, pendekatan epidemiologi dan (3) pendekatan sumber daya manusia (Wijono, 1997). Langkah-langkah pokok perencanaan kesehatan meliputi (1) analisis situasi, (3) perumusan masalah kesehatan, (3) penetapan prioritas masalah kesehatan, (4) penetapan alternatif pemecahan masalah, (5) penyusunan rencana program, dan (6) rencana penilaian (Wijono, 1997). Secara umum perencanaan kesehatan juga melibatkan unsur politis, sedikitnya ada lima sifat proses politik yang dapat dicatat sebagai ancaman-ancaman utama bagi perencanaan kesehatan yang berhasil (Rinke, 1999): 1. Perubahan yang telah direncanakan selalu tidak disukai oleh mereka yang mendapat pengaruh merugikan. Pergeseran prioritas dalam rencana perubahan dimaksudkan untuk menghasilkan manfaat kepada beberapa segmen populasi, tetapi sering dipandang sebagai langkah mundur bagi kelompok lain. Bahkan pihak pengambil manfaat yang
24
potensial
dapat
mengadakan
perlawanan
akibat
ketidakpastian
dalam
mewujudkan hasil-hasil yang di rencanakan. Para perencana seharusnya mencoba untuk membuat kompensasi bagi mereka yang mendapat pengaruh buruk dari rencana tersebut, tetapi para perencana jarang memiliki kemampuan untuk menawarkan inisiatif yang kuat atau menetapkan sangsi-sangsi yang efektif sebagai cara untuk memastikan penerapan. Kebanyakan orang menerima kebutuhan untuk merencanakan kegiatan-kegiatan mereka sendiri dan keberatan untuk mengorbankan kebebasan mereka dengan membiarkan orang-orang lain untuk merencanakan bagi mereka. Sebagai akibatnya, perencanaan tak dapat dihindarkan lagi menjadi kontroversial, dan para perencana cenderung untuk meremehkan derajat ketidaksenangan masyarakat dan politikus terhadap perencanaan. 2. Sudut pandang kesehatan para pembuat keputusan politis cenderung tidak mencerminkan prioritas masyarakat. Perilaku terhadap kesehatan cenderung lenyap. Selama mereka tidak menderita penyakit, individu-individu cenderung memberi prioritas yang lebih rendah bagi masalah-masalah kesehatan dibandingkan dengan perhatian segera terhadap makanan, papan, pekerjaan, dan lain-lain. 3. Para politikus lebih memilih usaha-usaha penyembuhan yang terlihat, sementara para perencana, melihat potensi pelayanan-pelayanan pencegahan. Suatu sarana pelayanan jelas dibaktikan untuk usaha-usaha penyelamatan hidup merupakan monumen yang jauh lebih menarik sebagai prestasi politis ketimbang
25
suatu program kesehatan yang mencapai berbagai manfaat yang tidak terkatakan bagi orang-orang yang tidak dikenal dalam waktu-waktu yang tidak menentu di masa mendatang. 4. Para politikus harus menghadapi cakrawala jangka pendek, sementara manfaat kesehatan cenderung terjadi lebih lanjut. Karena para pemimpin politik selalu dimintai pertanggungjawabannya oleh daerah-daerah pemilihan, kemajuan harus dibuat nyata dan cepat. Penurunan angka kematian melalui perawatan penderita diare yang kritis merupakan salah satu contoh tempat prioritas politik dan perhatian kesehatan yang tepat. Setelah waktu berjalan, bagaimanapun juga program perbaikan lingkungan yang secara drastis mengurangi kasus diare yang harus dirawat dapat menjadi lebih efektif dalam biaya. Perencana harus terus-menerus berjuang untuk memastikan bahwa pilihan ini dan pilihan jangka panjang lainnya yang melibatkan perubahanperubahan perilaku dan gaya hidup dapat memperoleh pertimbangan prioritas yang layak didapatkan. 5. Konflik-konflik bawaan antar daerah-daerah pemilihan selalu ada tetapi selalu berubah Di masa lalu, para politikus dan masyarakat bersama-sama memperlihatkan rasa hormat cukup besar terhadap profesi kesehatan dalam masalah-masalah yang menyangkut perawatan kesehatan. Karena sifat teknis pengobatan, administrator kesehatan mempunyai kebebasan dari pengaruh luar untuk mengatur sumberdaya kesehatan yang langka dan telah disetujui oleh sektor-sektor lain.
26
Selama beberapa tahun ini dalam pelaksanaan perencanaan kesehatan, maupun proses perencanaannya telah berubah. Perubahan tersebut antara lain adanya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan perencanaan seperti proses pengumpulan data melalui fokus diskusi grup, temu wicara dan lain sebagainya.
2.2 Perilaku Eksekutif dan Legisltaif dalam Perencanaan Kesehatan Pelaksanaan perencanaan kesehatan juga tidak terlepas dari perilaku-perilaku perencana maupun pelaksana serta pengambil keputusan. Perilaku eksekutif dan legislatif merupakan salah satu bagian dari perilaku organisasi. Tanggapan terhadap perilaku orang dalam berbagai struktur organisasi telah muncul sejak awal abad ke-20 sebagai reaksi dari ketimpangan, konflik serta persoalan-persoalan yang timbul akibat interaksi antar individu pada setiap lapisan masyarakat, baik organisasi publik maupun organisasi privat. Konflik-konflik antar bangsa, ras, pimpinan dan karyawan yang muncul pada masa itu telah menggiring pemahaman masyarakat dan para ahli bahwa masalah tersebut tidak dapat ditanggulangi hanya dengan kemampuan ilmu dan tehnis saja. Akan tetapi itu, pemecahannya harus dicari secara mendasar ke dalam struktur sosial masyarakat. Pemecahan ini menuntut kemampuan sosial, meliputi kemampuan untuk memahami manusia sebagai sumber dari beragam persoalan yang muncul. Dalam konteks ini makna dan telaah perilaku merupakan faktor penting dalam rangkaian kajian tentang manusia. Keseluruhan konsep perilaku secara teoritis dibentuk dari sikap, pendirian dan raga. Perilaku manusia pada dasarnya terbentuk setelah melewati keseluruhan
27
aktivitas. Menurut Ndraha (1997) perilaku (behaviour) adalah operasionalisasi dan aktualisasi sikap seseorang atau kelompok terhadap sesuatu (situasi dan kondisi) lingkungan (masyarakat, alam, teknologi atau organisasi). Sementara sikap adalah operasionalisasi dan aktualisasi diri pendirian. Menurut Hersey (1995), perilaku pada dasarnya berorientasi pada tujuan, artinya perilaku orang tua pada umumnya dimotivasi oleh keinginan untuk meraih tujuan-tujuan tertentu, tetapi tujuan tersebut tidak selamanya diketahui secara sadar oleh yang bersangkutan. Perilaku merupakan reaksi seseorang terhadap situasi dan kondisi lingkungan yang dapat berupa pernyataan lisan maupun tindakan nyata dan dapat diamati secara umum. Dalam hubungannya dengan lingkungan kerjanya, maka sikap birokrat merupakan reaksi dari lingkungan kerja itu sendiri yang didasarkan pada pertimbangan pikiran dan perasaan yang selanjutnya diwujudkan melalui perilaku birokrasi. Orientasi birokrasi merupakan aplikasi dari perilaku aparat birokrasi yang mengarah pada mentalitas pegawai berkenaan dengan penghayatannya sebagai aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam birokrasi tradisional orientasi pelayanan yang diberikan pegawai lebih berorientasi kepada pengusaha dan tidak berorientasi kepada masyarakat sebagai pihak yang harus dilayani. (Dwiyanto, 1995). Ketaatan aparat birokrasi (eksekutif dan legislatif) berorientasi pada prosedur dan aturan sering menyebabkan tingkat fleksibilitas dan kecepatan pelayanan menjadi berkurang pada satu pihak, di pihak lain sering digunakan oleh aparat birokrasi
28
sebagai wahana untuk memperoleh kepentingan pribadi dalam bentuk insentif. Berkaitan dengan personal interest, menurut Ratminto dan Muhdiarta (2003), membahas perilaku personal yang dikaitkan dengan persepsi tentang birokrasi yang menganggap jabatan sebagai kekuasaan daripada sebagai fungsi pelayanan, mengakibatkan pelayanan menjadi berkurang dan kekuasaanlah yang menonjol, sehingga pelayanan menjadi timpang, selanjutnya orientasi diukur dari (1) sikap petugas mengarah pada pengutamaan pelayanan masyarakat, (2) persepsi tentang derajat dirinya, dan (3) sikap mental Personal Interest dalam pemberian pelayanan. Model interaksi eksekutif dengan legislatif terdiri dari beberapa model. Model tersebut bertitik tolak pada beberapa hal, yaitu berkenaan dengan kedudukan birokasi, sejajar atau subkoordinasi antara eksekutif-legislatif. Ciri katagori model sublation power adalah birokrasi dan eksekutif sama-sama terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik tetap berbeda. Dilihat dari beberapa indikator materi kontribusi, eksekutif biasanya mengedepankan kepentingan, nilai-nilai sensivitas politik, sedangkan birokrasi mengedepankan fakta dan pengetahuan. Dilihat dari indikator fokus perhatian, eksekutif cenderung menekankan artikulasi kepentingan-kepentingan yang tidak terorganisir dengan baik, sedangkan birokrasi mengartikulasikan kepentingan-kepentingan yang terorganisir dengan baik (Widyaningrum dan Thoha, 2005). Menurut Widyaningrum dan Thoha (2005), ada beberapa model dalam memahami kesejajaran eksekutif dan legislatif, antara lain model agency,model Beureaucratic-politisc, dan model institutiobalisme. Model agency melihat hubungan
29
antara institusi politik dan birokrasi sebagai konflik kepentingan dimana pihak birokrasi merupakan pihak yng menguasai informasi, akibatnya aliran informasi bersifat asimetris. Fakta inilah yang menjadi sumber kekuatan tawar menawar birokrasi ketika berinteraksi dengan lembaga politik. Disisi lain, lembaga politik memiliki kekuasaan untuk menentukan otoritas agen-agen birokrasi dan pola insentif mereka. Titik temu antara dua sumber kekuatan ini merupakan fenomena yang menjadi kajian utama model agency dalam memahami interaksi lembaga politik versurs birokrasi (Widyaningrum dan Thoha, 2005) Model kedua, bureaucratic politics, melihat hubungan antara lembaga politik dan birokrasi sebagai proses tawar menawar antar individu yang perilakunya ditentukan oleh kehadiran afiliasi birokratis, partisan yang hadir dalam interaksi, kontrol atas sumberdaya dan tingkat kemampuan persuasif. Selain mengandalkan kekuasaan politik, masing-masing pelaku dipengaruhi oleh kepentingan masingmasing mereka, persepsi masing-masing tentang kendala, prospek dan implikasi kebijakan dimasa depan (Widyaningrum dan Thoha, 2005) Model ketiga, institusional, menginterpretasikan pola-pola perilaku aktor yang terlibat dalam proses interaksi tersebut berasal dari proses historis dan kelembagaan tertentu. Asumsi mendasar model ini adalah bahwa kontruksi sosial dan organisasi memainkan peran vital dalam proses rekrontruksi realitas sosial tersebut. Teoritis institusional menganggap bahwa outcome organisasi bukan merupakan konstruksi realitas sosial bukan merupakan hasil negosiasi (bargaining) antar individu, tetapi merupakan output organisasi. Dengan demikian proses kebijakan
30
harus dikaitkan dengan bagaimana proses setiap aktor memposisikan diri dalam sistem sosial dan berinteraksi dengan isi dan bentuk-bentuk proses kebijakan publik yang ada (Widyaningrum dan Thoha, 2005)
2.3 Teori Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan merupakan suatu proses untuk memilih suatu rangkaian tindakan dari dua atau lebih alternatif yang mencakup penentuan pilihan dan pemecahan masalah. Pengambilan keputusan yang mengoptimalkan proses dan hasil dalam membuat suatu keputusan adalah rasional, yaitu dia membuat pilihanpilihan yang konsisten dan memaksimalkan nilai dalam batasan tertentu. Pilihanpilihan tersebut mengikuti model enam langkah (Robbins, 2002), yaitu : (1) Mendefinisikan masalah, (2) Mengidentifikasi kriteria keputusan, (3) Menimbang kriteria, (4) Menghasilkan alternatif, (5) Menilai semua alternatif pada masingmasing kriteria, dan (6) Menghitung keputusan optimal. Terdapat dua pendekatan dalam pengambilan keputusan dalam organisasi, yaitu didasari pada model rasional-ekonomi dengan maksud mempertahankan keputusan yang ideal dan model administratif, yaitu dengan mengeksplorasi keterbatasan-keterbatasan rasionalitas manusia. Beberapa hal yang mendasari pengambilan keputusan dalam organiasi, yaitu (Rivai, 2004): 1. Rasionalitas Terbatas, yaitu kemampuan pikiran manusia untuk memformulasikan dan menyelesaikan masalah yang rumit terlalu kecil untuk memenuhi tuntutan bagi rasionalitas penuh, maka individu beroperasi pada rasionalitas terbatas.
31
2. Intuisi, yaitu suatu proses tak sadar yang diciptakan dari dalam pengalaman yang tersaring. Intuisi ini berjalan beriringan atau saling melengkapi dengan analisis rasional. Instusi adalah kekuatan diluar indera atau indera keenam. Seseorang kemungkinan mengambil keputusan intuitif ini jika menghadapi pada delapan kondisi, yaitu (1) bila ketidakpastian dalam tingkat tinggi, (2) bila variabelvariabel kurang bisa diramalkan secara ilmiah, (3) bila ada sedikit preseden yang diikuti, (4) bila fakta terbatas, (5) bila faka menunjukkan dengan jelas jalan untuk diikuti, (6) bila data analitis kurang berguna, (7) bila ada beberapa penyelesaian alternatif yang masuk akal untuk dipilih yang masing-masing memiliki argumen yang baik, dan (8) bila waktu terbatas dan ada tekanan untuk segera diambil keputusan yang tepat. 3. Identifikasi masalah, yaitu mengidentifikasi masalah-masalah penting sebelum mengambil keputusan. Ada dua hal penting yang mempengaruhinya, yaitu (1) masalah-masalah yang tampak cenderung memiliki probabilitas terpilih lebih tinggi dibandingkan dengan masalah yang penting, dan (2) kepentingan pribadi pengambil keputusan cenderung menang daripada masalah yang penting bagi organisasi. 4. Pengembangan alternatif, yaitu keputusan yang diambil sering menghindari tugas-tugas sulit dan mempertimbangkan altenatif –alternatif dari pada mencari alternatif baru.
32
5. Membuat pilihan, yaitu keputusan yang diambil sering menghindari informasi yang terlalu sarat dan mengandalkan heuristik atau jalan pintas penilaian dalam pengambilan keputusan. 6. Perbedaan individu. Perbedaan individu berpengaruh terhadap gaya pengambilan keputusan. Riset tentang gaya pengambilan keputusan telah diidentifikasi terdapat empat pendekatan individual yang didasarkan pada dua hal, yaitu cara berfikir dan toleransi pribadi terhadap ambigiuitas. 7. Hubungan Organisasi, keputusan yang diambil cenderung dipengaruhi oleh organisasi itu sendiri, berupa sistem penilaian kinerja, sistim imbalan, rutinitas terprogram dan preseden histroris (keputusan masa lalu). 8. Perbedaan budaya. Pada kenyataannya pengambilan keputusan dipengaruhi oleh latar belakang budaya. Latar belakang budaya membawa pengaruh yang besar terhadap seleksi masalahnya, kedalaman analisis, arti penting yang ditempatkan pada logika dan rasionalitas dan gaya pengambilan keputusan apakah diputuskan secara otokratis dan demokratis. Pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh kekuasaan (power). Menurut Rivai (2004) yang mengutip pendapat Weber, kekuasaan adalah suatu kemungkinan yang membuat seorang aktor didalam hubungan sosial berada dalam suatu hubungan sosial dalam suatu jabatan untuk melaksanakan keinginannya sendiri dan yang mampu menghilangkan rintangan. Kekuasaan pada prinsipnya adalah suatu sumber yang dapat atau tidak dapat dipergunakan. Penggunaan kekuasaan selalu
33
mengakibatkan perubahan dalam kemungkinan bahwa seseorang atau kelompok akan mengangkat suatu perubahan perilaku yang diinginkan. 2.4 Landasan Teori Berdasarkan tinjauan pustaka, maka dapat disimpulkan beberapa konsep yang dapat dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian ini, yaitu: Perencanaan kesehatan merupakan salah satu fungsi manajemen kesehatan yang berkaitan dengan pemilihan satu diantara berbagai alternatif untuk mencapai tujuan, melaksanakan kebijaksanaan, prosedur dan program. Unsur dari perencanaan adalah rumusan misi, rumusan masalah, rumusan tujuan umum dan tujuan khusus, rumusan kegiatan, asumsi perencanaan, strategi pendekatan, kelompok sasaran, waktu, biaya, serta metode penilaian dan kriteria keberhasilan. Sedangkan proses perencanaan adalah menetapkan prioritas masalah dan menetapkan prioritas jalan keluar (Wijono, 1997). Keterlibatan eksekutif dan legislatif dalam perencanaan berbeda. Eksekutif terlibat mulai tahap pengumpulan data untuk analisis situasi sampai pada penyusunan dokumen perencanaan dalam bentuk uraian program dan anggaran. Sedangkan legislatif hanya pada tahap pengesahan anggaran guna melaksanakan rencana-rencana yang terkandung dalam dokumen perencanaan. Keterlibatan kedua elemen tersebut tidak terlepas dari perilaku organiasi itu sendiri. Menurut Nraha (1997), perilaku merupakan kombinasi
dari kepentingan,
manajemen, lingkungan, dan fungsi. Menurut Natoadmodjo (1997) batasan perilaku menurut pandangan biologis merupakan suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang
34
bersangkutan, yang terdiri dari pengetahuan, sikap, persepsi dan tindakan. Jadi perilaku manusia pada hakekatnya adalah aktivitas dari manusia itu sendiri. Untuk kepentingan analisis perilaku perlu diketahui apa yang dikerjakan oleh organisme tersebut, baik yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Berkaitan dengan penelitian ini perilaku tersebut diarahkan kepada perilaku eksekutif dan legistlatif dalam membuat perencanaan sampai pada pengambilan keputusan terhadap program-program kesehatan yang akan dilaksanakan. Secara skematis perilaku eksekutif dan legislatif dalam perencanaan dapat digambarkan seperti pada Gambar 2.1
PERILAKU EKSEKUTIF –LEGISLATIF 1. Pengetahuan 2. Sikap 3. Persepsi 4. Kepentingan 5. Manajemen 6. Fungsi
Proses Perencanaan (1) Analisis Situasi (2) Rumusan Masalah (3) Penetapan Prioritas Masalah (4) Penetapan Tujuan (5) Penyusunan Rencana Operasional (6) Penilaian
OUTPUT Dokumen Perencanaan Kesehatan
Gambar 2.1. Landasan Teori Perilaku Eksekutif dan Legislatif Dalam Perencanaan Kesehatan Gambar 2.1. menunjukkan bahwa perilaku eksekutif dan legislatif merupakan penjabaran dari konsep perilaku secara umum yang berpengaruh terhadap proses perencanaan kesehatan.
35
2.5 Fokus Penelitian Berdasarkan landasan teori dan tujuan penelitian, maka peneliti menetapkan fokus penelitian yaitu: Pengetahuan Sikap Persepsi Kepentingan
Gambar 2.2. Fokus Penelitian
Perencanaan Kesehatan
36
BAB 3 METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk mendapatkan informasi perilaku eksekutif dan legislatife dalam perencanaan kesehatan di Kota Langsa. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, perilaku, fenomena, peristiwa, pengetahuan atau objek studi (Moelong, 2004).
3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kota Langsa dengan pertimbangan kota Langsa merupakan salah satu kota di Provinsi NAD yang mempunyai alokasi anggaran bidang kesehatan termasuk rendah bila dibandingkan dengan indiaktor Indonesia Sehat 2010 yaitu hanya 5% dari total APBD , dan masih tingginya mis-alokasi anggaran dalam perencanaan kesehatan. Penelitian ini membutuhkan waktu selama 8 bulan terhitung bulan Januari sampai dengan Agustus 2008.
3.3 Informan Informan dalam penelitian ini adalah seluruh informan dari eksekutif dan legislatif yang terlibat dalam proses perencanaan kesehatan di Kota Langsa yang berjumlah 15 orang dan sekaligus menjadi sampel penelitian, seperti pada Tabel 3.1:
37
Tabel 3.1 Jenis dan Jumlah Informan No 1.
2.
Sampel Penelitian
Jumlah
Eksekutif 1) Walikota Langsa 2) Kepala Bappeda Kota Langsa 3) Kepala Dinas Kesehatan Kota Langsa 4) Kasubbag Perencanaan Program dan Laporan 5) Kepala Bidang Kesehatan Keluarga 6) Kepala Bidang P2 dan PL 7) Kepala Bidang Promkes 8) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan 9) Kepala Sub Bag Kepegawaian dan Keuangan 10) Kepala Puskesmas se Kota Langsa
1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang
Legislatif 1) Komisi A DPRD Kota Langsa (Ketua dan Sekretaris)
2 orang
Total
15 orang
3.4 Metode Pengumpulan data Metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam (Indepth Interview) berpedoman pada instrumen wawancara yang telah dipersiapkan dan dibantu oleh peralatan tape recorder. Dethp interview, adalah sebuah wawancara yang cukup panjang (sekitar 30 menit sampai 1 jam) dan tidak terstruktur antara responden dengan pewawancara, yang meminimalisasi partisipasi pewawancara tersebut dalam diskusi setelah menjabarkan secara umum tema wawancara. Untuk membantu analisa masalah dan hasil penelitian diperlukan data sekunder
yang diperoleh dari dokumen Bappeda, dan Dinas Kesehatan seperti
Dokumen Rencana Kerja Anggaran selama 2 tahun terakhir, dan data cakupan pelayanan kesehatan.
38
3.5 Fokus Penelitian 1. Perilaku Eksekutif dan Legislatif adalah tindakan nyata, pernyataan lisan, respon aparat legislatif dan eksekutif di jajaran pemerintahan kota Langsa dalam proses perencanaan kesehatan, dengan indikator: a. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh eksekutif dan legislatif tentang langkah-langkah perencanaan sampai pada pengambilan keputusan terhadap program kesehatan yang akan dilaksanakan. b. Sikap adalah tanggapan atau respon oleh eksekutif dan legislatif tentang langkah-langkah perencanaan sampai pada pengambilan keputusan terhadap program kesehatan yang akan dilaksanakan. c. Persepsi adalah segala sesuatu reaksi terhadap perencanaan kesehatan berdasarkan pengamatan, informasi, dan pengalaman eksekutif dan legislatif. d. Kepentingan adalah segala sesuatu kebutuhan atau unsur kepentingan lain yang diharapkan oleh eksekutif dan legislatif dalam perencanaan kesehatan 2. Perencanaan
Kesehatan
adalah
serangkaian
kegiatan
sistematis
dalam
perencanaan bidang kesehatan yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif meliputi analisis situasi, perumusan masalah, penetapan masalah, penetapan tujuan, penyusunan rencana operasional kegiatan, penetapan jenis-jenis program dan jumlah alokasi anggaran
39
3.6 Metode Analisis Data Setelah data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, maka analisis data dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan editing data, mengorganisir data sesuai dengan variabel penelitian kemudian dilakukan analisis. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis isi (Content Analysis), yaitu menguraikan jawaban-jawaban berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dibuat matrik-matrik yang menjelaskan pengkategorisasian terhadap hasil yang ditemukan di lapangan dan dibandingkan dengan teori yang ada.
40
BAB 4 HASIL PENELITIAN
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kota Langsa merupakan salah satu kota yang ada di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Secara administratif berbatasan dengan wilayah: sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bayeun Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur dan Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur Jumlah penduduk Kota Langsa Tahun 2008 sebanyak 130.189 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 65.115 jiwa, dan perempuan sebanyak 65.074 jiwa. Berdasarkan luas wilayah. Kota Langsa mempunyai luas 162,41 Km2 dengan jumlah kelurahan sebanyak 51 kelurahan, dan jumlah rumah tangga sebanyak 27.871 RT. Berdasarkan analisis situasi derajat kesehatan di Kota Langsa selama tahun 2007, diketahui angka kematian bayi di Kota Langsa sebanyak 34 orang (10,3 per 1000 kelahiran hidup), angka kematian balita 2 orang (0,18 per 1000 kelahiran hidup), dan jumlah kematian ibu bersalin sebanyak 2 orang 56,9 per 100.000 kelahirna hidup. Hal tersebut menunjukkan secara umum derajat kesehatan masyarakat di Kota Langsa masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Berdasarkan angka kesakitan, diketahui jumlah penyakit terbanyak yang dilaporkan oleh puskesmas se Kota Langsa adalah penyakit infeksi saluran pernafsan akut yaitu sebanyak 9.763 kasus (22,30%), dan kasus diare sebanyak 3.684 kasus (23,8 per 1000 penduduk), selain itu masih ditemukan 50 kasus balita dengan status gizi buruk (1,3%), masih ada 16 bayi berat lahir rendah (BBLR). Berdasarkan pembiayaan kesehatan, diketahui anggaran tahun 2006 sebesar 15.000.000.000 (5% dari total APBD yaitu Rp. 303,3 milyar), dan tahun 2007 menjadi 16.100.000.000 dari 329,8 milyar. Keadaan ini menunjukkan persentase alokasi anggaran bidang kesehatan masih rendah dibandingkan dengan indikator yang diharapkan yaitu 15% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 4.2. Karakteristik Informan Informan dalam penelitian ini meliputi unsur eksekutif dan legislatif yang terlibat dalam perencanaan kesehatan di kota Langsa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil perhitungan kelas interval kelompok umur dengan menggunakan metode sturgess, maka diketahui sebagian besar informan berusia antara 38 – 48
41
tahun sebanyak 10 orang (66,7%), dan umumnya sebanyak 13 orang (86,7%) berpendidikan Sarjana (S-1) dan mayoritas mempunyai masa kerja antara 3-14 tahun yaitu sebanyak 8 orang (53,3%). Hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1. Distribusi Karakteristik Informan pada Kelompok Eksekutif dan Legislatif No
Jumlah (orang)
Persentase (%)
27 - 37
2
13,3
38 - 48
10
66,7
49 - 59
3
20,0
15
100
SLTA
1
6,7
D- III
1
6,7
S- I
13
86,7
Total
15
100.0
03 - 14
8
53,3
15 - 26
6
40,0
27 - 38
1
6,7
15
100
Karakteristik Informan
01 Umur
Total 02 Pendidikan
03 Masa Kerja
Total
4.3. Pengetahuan Informan Tentang Perencanaan Kesehatan Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan pemahaman tentang perencanaan kesehatan sesuai dengan tingkat pengetahuannya masing-masing, sesuai dengan item pertanyaan. Adapun jawaban informan dapat dilihat pada Tabel 4.2.
1. Langkah-langkah Perencanaan Kesehatan
42
Tabel 4.2. Matrik Jawaban Informan Tentang Pengetahuan Langkah-langkah Perencanaan Kesehatan Informan Eksekutif 1
Eksekutif 2
Eksekutif 3
Eksekutif 4
Eksekutif 5
Eksekutif 6
Eksekutif 7
Eksekutif 8
Eksekutif 9
Jawaban E.....dalam hal ini...kita...pemerintah kota langsa..telah memberi wewenang kepada dinas kesehatan untuk membuat perencanaan kesehatan setiap tahunnya....,nah mungkin teknis pelaksanaannya..atau..e...langkah-langkahnya...itu mereka yang lebih tau.....ya. E......Selama ini yang kita jalankan adalah dengan melihat keadaan dilapangan..ya..mungkin kalau dinas kesehatan ya...harus melihat kondisi masyarakatnya gimana.., apakah ada yang sakit atau ..apa-apa yang dibutuhkan dalah hal pelayanan kesehatan..ya..karena kalau masalah kesehatan...ya pasti dinas kesehatanlah yang lebih banyak mengetahuinya. Langkah-langkah yang kita tempuh dalam membuat sebuah perencanaan adalah kita memulai dengan pengumpulan data dasar kemudian ditambah juga dengan data pendukung, kemudian kita survey lapangan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan, kemudian kita menetapkan masalahmasalah apa saja yang ada di masyarakat tersebut, setelah itu barulah kita dapat menyusun rencana kerja. Eem.....Perencanaan kesehatan selama ini dapat berjalan karena adanya dukungan data, baik dari puskesmas maupun dari lapangan langsung, sehingga perencanaan dapat terlaksanan dengan baik Mengumpulkan data dengan cara survey kelapangan yang kemudian kita menetapkan semua masalah-masalah yang ada.kemudian baru kita menyusun rencana kerja. Dalam menyusun rencana kerja ini kita harus membuat skala prioritas yang mana yang harus diutamakandari beberapa masalah yang didapatkan tadi Ya.....em........selama ini di kota langsa..dalam hal perencanaan .ya..kita yang bertanggung jawab ya.., nah...dalam semuanya ..ini untuk merencanakan kegiatan tentu kita pertama sekali harus ada data..ya, setelah ada data..kemudian kita analisa...dan juga kita perlu untuk survey kelapangan....sehingga kita bisa melihat apa bener data yang kita dapat ini dan apakah benar terjadi dilapangan...setelah itu kita menganalisa masalah-masalahnya yang ada..ya,....e..dan setelah itu baru kita nanti...tindakan apa yang kita ambil untuk mencegah....,e...menindak lanjuti masalah-masalah yang ada...,kemudian barulah kita menyusun rencana kerja kita Langkah-langkah perencanaan di dinas kesehatan kota langsa, terutama di bidang P2P ya..., itu di mulai dari kita mengumpulkan data-data dan memperhatikan e....analisis lingkungan .seperti e...lingkungan internal dan eksternal dari organisasi dinas kesehatan..e...kemudian dari analisis lingkungan tersebut..e...kita analisis dengan cara analisis Swot, sehingga didapatkan hasil suatu programprogram kegiatan perencanaan M......yang saya ketahui selama ini..e...adalah pertama-tama kita harus dapat mengetahui dulu apa permasalahan yang ada di lapangan..baru kita bisa membuat perencanaan..atau laporan-laporan dari bidan desa tentang yang terjadi di masyarakat Mengumpulan Data mengenai Kesehatan,menyusun rencana kerja, menetapkan masalah-masalah yang ada, kemudian survey lapangan untuk mendukung langkahlangkah Dalam Perencanaan, misalnya mengadakan survey lapangan ke Puskesmas,Polindes dan Bidan Desa langsung berhubungan dengan masyarakat..
Tabel 4.2. Lanjutan Informan
Jawaban
43
Eksekutif 10
Eksekutif 11
Eksekutif 12
Eksekutif 13
Legislatif 1
Legislatif 2
Yang pertama yang kita lakukan ya....e..seperti biasa kita harus menyusun dulu..apa yang akan kita lakukan...setelah itu dari yang telah kita susun itu..e...kita tatapkan,,kira-kira yang bakal muncul itu nanti apa..,dari rencana kita itu..e...masalahnya..setelah itu nanti kita survei ke lapangan....baru nanti terakhir pengumpulan data..! e....setelah data itu ada kita buat suatu laporan Mungkin yang pertama-tama kita harus mengetahui situasi dan kondisi di lapangan dulu..ya, kemudian kita menganalisis situasiatau keadaan yang terjadi di masyarakat ..ya...misalnya permasalahan apa yang terjadi dimasyarakat..., baru kemudian kita dapat membuat suatu perencanaan kesehatan. E.....kalau menurut saya....pertama-tama kita harus survei lapangan untuk melihat apa yang menjadi masalah kesehatan, kemudian kita mengumpulakn data-data pendukung dari masalah tersubut, dan kemudian kita buat satu dokumen berupa perencanaan kesehatan, kemudian kita juga harus menetapkan prioritas masalah yang ada, sehingga menjadi satu dokumen perencanaan yang baik, yang kemudian kita serahkan ke dinas Kesehatan kota langsa Em....kalau yang selama ini yang kami buat...tentunya pertama-tama...em..kami harus mengetahui dulu apa kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat kota langsa, baru kemudian kami bisa membuat usulan perencanaan puskesmas ke dinas kesehatan kota langsa Yang saya tau selama ini..e...perencanaan kesehatan itu dibuat oleh dinas kesehatan kota langsa...e...yang terus di usulkan kepemerintah kota langsa...,kemudian ada juga rapat-rapat anggran tentang pengesahan anggaran yang telah di usulkan oleh dinas masing-masing.... Kalau itu yang lebih tahu ya..kepala dinas kesehatan ya..., tapi secara umum mungkin ...e.....dokumen perencanaanlah ya..., nanti dokumen perencanaan itu kan akan kita tinjau kembali...
Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, maka dapat diketahui ada 10 (sepuluh) informan yang mengemukakan bahwa perencanaan kesehatan diawali dari pengumpulan data, analisis data dan penyusunan program-program kemudian disahkan oleh panitia anggaran, sementara 5 (lima) orang lainnya menjawab bahwa langkah-langkah perencanaan kesehatan diawali dari dinas kesehatan, dan kebutuhan dinas kesehatan yang diperoleh dari jawaban sebagai berikut” “Kalau itu yang lebih tahu ya..kepala dinas kesehatan ya..., tapi secara umum mungkin ...e.....dokumen perencanaanlah ya..., nanti dokumen perencanaan itu kan akan kita tinjau kembali..” “Em....kalau yang selama ini yang kami buat...tentunya pertamatama...em..kami harus mengetahui dulu apa kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat kota langsa, baru kemudian kami bisa membuat usulan perencanaan puskesmas ke dinas kesehatan kota langsa” “Yang saya tau selama ini..e...perencanaan kesehatan itu dibuat oleh dinas kesehatan kota langsa...e...yang terus di usulkan kepemerintah kota langsa...,kemudian ada juga rapat-rapat anggran tentang pengesahan anggaran yang telah di usulkan oleh dinas masing-masing”
44
E.....dalam hal ini...kita...pemerintah kota langsa..telah memberi wewenang kepada dinas kesehatan untuk membuat perencanaan kesehatan setiap tahunnya....,nah mungkin teknis pelaksanaannya..atau..e...langkahlangkahnya...itu mereka yang lebih tau.....ya”. E......Selama ini yang kita jalankan adalah dengan melihat keadaan dilapangan..ya..mungkin kalau dinas kesehatan ya...harus melihat kondisi masyarakatnya gimana.., apakah ada yang sakit atau ..apa-apa yang dibutuhkan dalah hal pelayanan kesehatan..ya..karena kalau masalah kesehatan...ya pasti dinas kesehatanlah yang lebih banyak mengetahuinya”
2.
Sumber Data Perencanaan Kesehatan
Berdasarkan sumber data dalam perencanaan kesehatan secara umum informan menjawab dengan variasi pemahaman. Adapun jawaban informan dapat dilihat pada Tabel 4.3 Tabel 4.3. Matrik Jawaban Informan Tentang Pengetahuan Jenis dan Sumber Data dalam Perencanaan Kesehatan Informan Eksekutif 1
Eksekutif 2 Eksekutif 3
Jawaban Mungkin...data-data yang berhubungan dengan penyakit..ya,..seperti bila ada kejadian wabah..., nah mungkin kita sangat memerlukan data..., contohnya dua bulan terakhir..di daerah sungai pauh..itu ada kasus demem berdarah...ya....mungkin dinas kesehatanlah yang sangat membutuhkan data. Kalau data-data tentang kesehatan ya..dinas kesehatanlah yang lebih tau...ya. Seperti yang saya sebutkan tadi , kita memulai dengan data-data dasar yang dapat mendukung, seperti data jumlah penduduk, kemudian data jumlah sasaran bayi, balita,batita kemudian jumlah ibu hamil, ibu nifas kemudian data usila, data jumlah kematian dan data kesakitan, kemudian untuk sarana kesehatan kita juga harus melihat, berapa sarana kesehatan yang kita miliki seperti jumlah puskesmas, PUSTU, Polindes, poskesdes, kemudian kita juga perlu melihat jumlah kinjungan ke sarana kesehatan itu.
Tabel 4.3. Lanjutan Informan Eksekutif 4
Eksekutif 5
Eksekutif 6
Jawaban Banyak.....seperti Jumlah angka kematian dan angka kesakitan, kemudian jumlah sarana kesehatan yang ada dan yang belum ada di suatu daerah tersebut. Kemudian jumlah kunjungan di puskesmas, kunjungan bayi, balita dan Lain-lain Sesuai dengan tolak ukur keberhasilan kesehatan, yaitu adalah Jumlah angka kematian dan angka kesakitan, kemudian jumlah sarana kesehatan yang ada dan yang belum ada di suatu daerah tersebut. Kemudian jumlah kunjungan di puskesmas, kunjungan puskesmas ini terbagi 2 yaitu kunjungan rutin dan tidak rutin, kermudian kunjungan bayi, balita dan batitaini Banyak..datanya ya....,misalnya jumlah angka kematian, angka kesakitan...ya,..e..terus jumlah sarana kesehatan kita..., sarana kesehatan, prasarananya.. maupun petugas itu sendiri..ya.., staf-staf kita ..,terus jumlah balita,
45
Eksekutif 7
Eksekutif 8 Eksekutif 9
Eksekutif 10 Eksekutif 11
Eksekutif 12
Eksekutif 13
Legislatif 1
Legislatif 2
bayi..,ada juga jumlah ibu hamil..jumlah kunjungan di puskesmas..., kemudian kita perlu juga meminta data ke rumah sakit untuk mendapatkan data ini. Datanya..terutama data demografi, data situsi kesehatan e....permasalahanpermasalahan yang di dapat dari laporan-laporan dari puskesmas..kemudian data sarana dan prasarana e.....isu-isu aktual yang sedang berkembang dimasyarakat..ya. Ya...pastinya data-data ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, usila dan data-data lainlah yang bisa mendukung kita dalam menbuat perencanaan.. Data Jumlah Penduduk/jiwa, data Jumlah angka Kelahiran,kematian dan angka kesakitan, data Jumlah sarana kesehatan yang ada dan yang belum ada seperti polindes,PUSTU dan Posyandu, jumlah kunjungan di puskesmas, jumlah bayi, Balita, Batita dan lain-lainl. Ya....tentu saja data yang berhubungan dengan kesehatanlah...seperti data jumlah kematian, kelahiran, ibu hamil, balita, usila....pokoknya banyak lagi lainnyalah...! Ya...yang sesuailah...misalnya dalam membuat perencanaan program gizi..ya.... sudah pasti kita harus mengetahui berapa yang terkena gizi buruk dan yang tidak yang ada diwilayah kerja kita...begitu juga dengan program-program yang lain Yang jelas yang sering kit lakukan selama ini dalah mencari data emografi, karena kita harus mengetahui wilayah kerja kita, kemudian jumlah angka kematian, kesakitan, kelahiran dan jumlah bayi,kemudian kita juga perlu melihat jumlah kunjungan di puskesmas. Data yang kami butuhkan ...em....adalah data penduduklah...misalnya jumlah angka kematian, kesakitan dan banyak lagi....pokoknya yang dapat mendukung dalam proses perencanaan puskesmas Em......kalau masalah kesehatan tentunya dinas kesehatanlah yang mengetahui apa saja yang mereka butuhkan untuk perencanaan, ya..terutama data-data tadi...kalau kami kan..hanya mengetahui perencanaan yang mereka buat sudah dalam bentuk dokumen usulan E.....mungkin data-data yang berkaitan dengan kesehatan..ya..., e....orang dinas kesehatanlah yang lebih tau..ya.
Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, diketahui bahwa secara keseluruhan mampu menjawab dengan baik data-data yang dibutuhkan dalam perencanaan kesehatan. Data tersebut meliputi data demografi seperti jumlah penduduk, data-data penyakit, data-data masalah kesehatan lainnya seperti data balita gizi buruk, data jumlah tenaga dan sarana pelayanan kesehatan. 3. Pentingnya Perencanaan Kesehatan Tabel 4.4.
Informan Eksekutif 1
Matrik Jawaban Informan Tentang Pengetahuan Pentingnya Perencanaan Kesehatan Jawaban Ya...penting..ya,..karena setiap kita hendak melaksanakan sesuatu pasti kita perlu data....ya..! lebih-lebih masalah kesehatan...kita tidak boleh sembarangan dalam membuat perencanaan, karena imbasnya nanti pasti kemasyarakat juga, jadi baiktidaknya suatu pekerjaan tentu harus didukung oleh perencanaan yang baik pula..ya.
46
Eksekutif 2
E.....Perencanaan itu perlu kita lakukan .., karena dengan adanya perencanaan.., kita dapat mengetahui sejauh mana perkembangan yang sudah kita lakukan terutama setahun kebelakang dan apa rencana kita setahun kedepan...!
Eksekutif 3
Perencanaan kesehatan sangat-sangat penting, pertama kita dapat melihat tujuan dari setiap perencanaan kesehatan itu, kemudian kita dapat menghindari tumpang tindih dalam perencanaan kesehatan yang kita buat, kemudian setiap perencanaan yang kita buat tidak salah arah dan sesuai dengan yang kita harapkan.
Eksekutif 4
Penting......karena agar perencanaan yang dilakukan dapat sesuai dengan yang dibutuhkan, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam perencanaan dan agar tujuan perencanaan kesehatan tidak menjadi salah arah Penyusunan perencanaan kesehatan itu penting, karena setiap program yang ada di dinas Kesehatan harus membuat suatu perencanaan kegiatan kedepan dan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan, kemudian agar tidak terjadi tumpang tindih dalam perencanaan kesehatan misalnya antara perencanaan puskesmas dengan perencanaan yang di buat di dinas kesehatan sendiri dan tidak salah arah. E...tentu penting ya...terutama..kita untuk mengetahui keadaan di kota langsa ini...kita kan.... harus tau datanya.., keadaannya begini..kedepan e..kita harus tau untuk merencanakannya..terus dengan adanya yang kita rencanakan itu tidak terjadi tumpang tindih kegiatan.., tidak usah jauh...kita di dinas kesehatan ini ada beberapa bidang..., ada bidang promkes, p2P.., sebenarnya bidang promkes dan p2p ini..kadang-kadang mereka sama-sama ada mengadakan penyuluhan...nah..dengan adanya perencanaan kesehatan kita dapat mencegahnya Perencanaan kesehatan itu menurut saya sangat penting..dengan adanya perencanaan dapat mengarahkan pelaksanaan dari suatu kegiatan programprogram..sehingga nantinya dapat terarah, terkoordinasi dan terpadu secara keseluruhan Kalau ditanya mengapa..ya....karena...kalau kita tidak menyusun suatu perencanaan kesehatan...bagaimana kita dapat mengetahui apa yang mau kita jalankan..iyakan...!
Eksekutif 5
Eksekutif 6
Eksekutif 7
Eksekutif 8
Tabel 4.4. Lanjutan Informan Eksekutif 9
Eksekutif 10
Eksekutif 11
Eksekutif 12
Jawaban Perencanaan merupakan suatu ujung tombak , karena dengan adanya perencanaan kita dapat mewaspadai agar tujuan perencanaan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam perencanaan Kesehatan misalnya dinas kesehatan merencanakan program Sementara instansi lain merencanakan hal yang sama, dengan adanya perencanaan kita dapat membahas bersama , duduk bersama untuk membahas hal tersebut dan memilah-milah agar tidak terjadi tumpang tindih dalam perencanaan. Pentinglah...dari mana kita tahu angka kelahiran bayi berapa ..! Ibu hamil berapa? Sudah itu darimana kita tahu orang yang sehat itu berapa...?yang meninggal ada apa tidak..?jadi semua itu harus kita lakukan ....tapi kita tidak bisa melakukannya sendiri..makanya kita ada Pustu , Polindes untuk membantu kita...ada juga bidan desa yang bergerak didesa..! Ya...penting sekalilah...karena dengan perencanaan itulah kita menjalankan semua kegiatan-kegiatan,...kalau tanpa perencanaan yang mau menjalankan apa..!semua pasti harus dengan perencanaan dulu. Yaa..jelas sangat penying..karena tanpa perencanaan tentu kita tidak akan bisa menentukan anggaranyang kita butuhkan, dan dengan perencanaan ita dapat menjalankan kegiatan dengan baik.
47
Eksekutif 13 Legislatif 1
Legislatif 2
Kalau ditanya itu....ya...sangat pentinglah.....karena kalau tidak ada perencanaan bagaimana kita bisa menjalankan kegiatan...! Saya rasa memang penting ya..karena hidup kita inikan penuh dengan rencanarencana...hm...kalau tanpa ada rencana apa-apa..kan ..bisa gawat hidup kita...he..he...he...!, ya..itu tadi dinas kesehatan memang harus..selalu bisa membuat perencanaan kesehatan setiap tahunnya..ya...kalau bisa yang memang benar-benar bisa menyentuh masyarakatlah...., jangan membuat usulan-usulan yang jauh dari kebutuhan masyarakat..iyakan.....! Penting..ya.., karena kalau kita sudah merencanakan berarti kita kan sudah tau apa yang akan kita harapkan kedepan
Berdasarkan Tabel 4.4. secara keseluruhan pemahaman pentingnya perencanaan kesehatan adalah sebagai langkah pertama untuk dapat melakukan kegiatan atau program kesehatan di masa akan datang, dan sebagai dasar dalam memantau situasi kesehatan dimasa akan datang.
4. Penanggungjawab terhadap Perencanaan Kesehatan Tabel 4.5.
Matrik Jawaban Informan Tentang Pengetahuan Penanggung Jawab Perencanaan Kesehatan
Informan Eksekutif 1
Jawaban Selain...e...pemerintah daerah sendiri..ya sudah tentu dinas kesehatan..ya, karena dinas merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kota langsa...e..terutama untuk menangani masalah-masalah kesehatan yang terjadi di kota langsa.
Eksekutif 2
Ya...dinas kesehatan..ya..tapi kalau secara umum..e....ya..semua kita harus bertanggung jawab..ya..lebih-lebih masalah kesehatan Dalam hal perencanaan kesehatan ini bukan dinas kesehatan saja yang terlibat, tetapi pihak pembangunan pemerintah kota langsa , kemudian DPR dan Bappeda kota langsa juga ikut terlibat didalamnya Banyak pihak-pihak yang terlibat, seperti Wali Kota Langsa, DPRD Kota Langsa itu sendiri dan langsung yang berperan seperti Kepala Dinas Kesehatan dan BAPPEDA Kota Langsa Yang jelas di daerah ini sebagai penanggung jawab utama adalah Wali Kota Langsa sebagai penguasa daerah dan setelah itu DPRD Kota Langsa yang menyetujui perencanaan yang telah ditetapkan dan Kepala Dinas Kesehatan yang menjalankanprogram-program kesehatan tersebut, setelah itu BAPPEDA Kota Langsa yang merencanakan dan mengakomodir semua perencanaan yang ada di kota Langsa. Ya...kalau masalah perencanan ya..tentu saja kita..dinas kesehatan..ya.,setelah itu perangkat yang lain..lah..,Wali kotanya, DPR juga...e...terus Bappeda.., jkalau untuk kesehatannya sendiri masyarakat juga harus bertanggung jawab... E....semua kita bertanggung jawab...mulai dari tingkat puskesmas barangkali sebagain unit pelaksanaan teknis...yang sangat mendasar..kemudian dinas kesehatan juga..pihak eksekutif dan legislatif. Kalau menurut saya yang bertanggung jawab disini..adalah dinas kesehatan kota
Eksekutif 3
Eksekutif 4
Eksekutif 5
Eksekutif 6
Eksekutif 7
Eksekutif 8
48
Eksekutif 9
Eksekutif 10
Eksekutif 11 Eksekutif 12
langsa, karena dinas merupakan instansi yang langsung menangani masalah yang terjadi dimasyarakat kota langsa...., selain itu mungkin Walikota langsa juga ya.. Yang pertama-tama Dinas Kesehatan Kota Langsa sendiri selanjutnya Wali Kota Langsa, DPRD Kota Langsa, Kepala Dinas Kesehatan karena dia yang lebih tau msalah kesehatan di kota langsa dan masyarakatnya, BAPPEDA Kota Langsa danMasyarakat Kota Langsa itu sendiri E...yang pertama...ya dari Dinas kesehatan sendiri..,ya semualah yang meliputi orang-orang kesehatan..,terus yang kedua kita..kalau tidak didukung oleh wali kota tentu tidak akan bisa berjalan...,kemudian juga dari jajaran pererintah kita juga harus saling mendukung..terus dari lintas sektoral..seperti..e...kepolisian.. ,.sudah itu dari masyarakat itu sendiri....e..kalau masyarakat tidak mau berperan dalam kesehatannya sendiri bagaimana kita bisa melaksanakannya Mungkin yang pasti dinas kesehatan ya..., tapi puskesmas juga turut bertanggung jawab dalam hal perencanaan dan pelayanan kepada masyarakt. Sudah pasti Kepala Dinas Kesehatanlah.....Diakan.. sebagai penanggung jawab kesehatan di wilayah kota langsa, selain itu juga Wali kota langsa, DPRD dan Lintas sektor lainnya. seperti Bappeda, kepolisian,dan asyarakat Kota Langsa.
Tabel 5.5 Lanjutan Informan Eksekutif 13
Legislatif 1
Legislatif 2
Jawaban Yang saya tau selama ini adalah....Dinas Kesehatan itu sendirilah karena setiap usulan perencanaan puskesmas kami antar ke dinas kesehatan kota langsa, dan...selanjutnya mungkin dinas akan melanjutkan ke Pemko langsa...dan itupun setelah di rekap dulu oleh dunas kesehatan.... Sudah pasti dinas kesehatan ya..karena memang mereka yang bertanggung jawab penuh dalam perencanaan kesehatan..khususnya masalah pelayanan kesehatan masyarakat. Yang pasti kepala dinas kesehatan ya...
Berdasarkan Tabel 5.5 menunjukkan pemahaman informan tentang penanggung jawab perencanaan kesehatan bervariasi. Ada 11 (sebelas) informan mengatakan bahwa penanggung jawab perencanaan kesehatan adalah Dinas Kesehatan, sementara lainnya mengemukakan bahwa seluruh komponen terlibat sebagai penanggungjawab perencanaan kesehatan di kota Langsa seperti jawaban berikut ini: ”Banyak pihak-pihak yang terlibat, seperti Wali Kota Langsa, DPRD Kota Langsa itu sendiri dan langsung yang berperan seperti Kepala Dinas Kesehatan dan BAPPEDA Kota Langsa” ”Yang jelas di daerah ini sebagai penanggung jawab utama adalah Wali Kota Langsa sebagai penguasa daerah dan setelah itu DPRD Kota Langsa yang menyetujui perencanaan yang telah ditetapkan dan Kepala Dinas Kesehatan yang menjalankanprogram-program kesehatan tersebut, setelah itu BAPPEDA Kota Langsa yang merencanakan dan mengakomodir semua perencanaan yang ada di kota Langsa”
49
”Yang pertama-tama Dinas Kesehatan Kota Langsa sendiri selanjutnya Wali Kota Langsa, DPRD Kota Langsa, Kepala Dinas Kesehatan karena dia yang lebih tau msalah kesehatan di kota langsa dan masyarakatnya, BAPPEDA Kota Langsa dan- Masyarakat Kota Langsa itu sendiri” Bahkan ada informan yang mengemukakan bahwa penanggung jawab utama dalah puskemas, seperti jawaban berikut ini: ”E....semua kita bertanggung jawab...mulai dari tingkat puskesmas barangkali sebagai unit pelaksanaan teknis...yang sangat mendasar..kemudian dinas kesehatan juga..pihak eksekutif dan legislatif” 5. Peran Puskesmas dalam Perencanaan Kesehatan Tabel 4.6.
Matrik Jawaban Informan Tentang Pengetahuan Peran Puskesmas dalam Perencanaan Kesehatan
Informan Eksekutif 1
Jawaban Ini...mungkin yang lebih tau dinas kesehatan..ya, tapi menurut saya..., karena puskesmas berhibungan langsung dengan masyarakat dalam pelayanan...ya...harus..sangat berperan..ya
Eksekutif 2
Mungkin dinas yang lebih tau ya.., tapi mungkin...e...menurut saya puskesmas juga harus berperan dalam perencanaan kesehatan..ya
Eksekutif 3
Karena puskesmas itu ujung tombak pelayanan kesehatan, memang perencanaan kesehatan itu kita mulai dari puskersmas, apa-apa saja kebutuhan dari puskesmas, karena puskesmaslah yang melakukan pelayanan kepada masyarakat kota langsa di setiap harinya, kemudian puskesmas itu sendiri merupakan sumber informasi bagi dinas kesehatan dalam membuat suatu perencanaan kesehatan. Ya....musti berperan..karena puskesmas adalah sumber informasi dari data-data pelayanan kesehatan
Eksekutif 4 Eksekutif 5
Memang perencanaan kesehatan ini harus dari bawah,diantaranya permasalahan yang ada saai ini, jadi sumber informasi dan data-data itu adalah dari puskesmas yang dikumpulkan oleh bidan desa.
Eksekutif 6
E......yang kita taukan puskesmas itu ujung tombak kita ...Dinas kesehatan..., merekalah ujung tombaknya..terus merekalah yang berperan.., baik dari pengumpuilan data..karena merupakan pusat informasi bagi Dinas kesehatan Kalau menurut saya peran puskesmas seperti yang saya sampaikan tadi...dimana puskesmas..e....suatu pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat,sehingga puskesmas dapat menampung aspirasi dari masyarakat....jadikan kita dapat usulan dari bawah keatas...atau Baten Up...ya...dan puskesmas dapat menyampaikan kedinas kesehatan. Em......Saya rasa peran mereka selama ini sudah baik ya..karena setiap tahun mereka selalu mengusulkan apa-apa yang dibutuhkan di masyarakat yang ada disekitar wilayah kerja mereka Disini Puskesmas sangat berperan, karena permasalahannya menyangkut dengan masyarakat yang berada diwilayah puskesmas, jadi puskesmas itu adalah sumber informasi dari masyarakat.
Eksekutif 7
Eksekutif 8
Eksekutif 9
50
Eksekutif 10
E.....e.....pentinglah..., karena ibaratnya puskesmas ini perpanjangan dari dinas.., ya...untuk kemasyarakat..dari judulnya saja pusat kesehatan masyarakat..jadi sangat penting,..!.
Eksekutif 11
Sejauh ini yang saya ketahui....,kami mengusulkan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat...kemudian kami sampaikan ke dinas kesehatan..nah mungkin dinaslah yang merekap dan menjadikan satu dokumen untuk di bahas bersama-sama di DPR. Em.....saya rasa Puskesmas hanya sebatas memberikan data-data tentang kebutuhan masyarakat terutama yang menyangkut dengan kesehatan masyarakat, misalnya datadata yang dibutuhkan oleh dinas untuk membuat perencanaan kesehatan, namun demikina puskesmas juga mempunyai tangguang jawab terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Ya.....selama ini kami sudah cukup berperanlah...karena setiap tahunnya dinas kesehatan selalu meminta data-data usulan peerencanaan kesehatan ke puskesmas...jadi dalam hal ini kami sangat berperanlah..... Mungkin dalam hal ini ...e.....yang lebih tau adalah Dinas kesehatan ya..karena puskesmas..kan..ada di bawah dinas kesehatan.ya..kepala dinaslah yang lebih tau... Kalau itu saya kurang tau..ya..,karena kitakan menerima dan membahas dokumen perencanaan yang sudah dibuat oleh dinas kesehatan..., tapi ya...puskesmaspun saya rasa harus berperanlah
Tabel 4.6. Lanjutan
Eksekutif 12
Eksekutif 13
Legislatif 1 Legislatif 2
Berdasarkan Tabel 4.6, diketahui seluruh informan mengemukakan bahwa peran puskesmas dalam perencanaan kesehatan sebatas menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk analisis perencanaan kesehatan yang dibuat oleh Dinas Kesehatan, artinya perencanaan program-program kesehatan tidak diusulkan dari puskesmas. 6. Peran Dinas Kesehatan dalam Perencanaan Kesehatan Tabel 4.7.
Matrik Jawaban Informan Tentang Pengetahuan Peran Dinas Kesehatan dalam Perencanaan Kesehatan
Informan Eksekutif 1
Jawaban E....dalam hal ini memang Dinas kesehatanlah yang harus banyak berperan dalam bidang kesehatan.., kalau kami pemerintah kota langsa selalu mendukung kegiatankegiatan yang di lakukan oleh dinas kesehatan.
Eksekutif 2 Eksekutif 3
Ya...sudah baik sekali ya... Karena kita tahu..perencanaan kesehatan itu yang membuat adalah dinas kesehatan dengan berkoordinasi dengan puskesmas, jadi sangat-sangat penting bagi dinas kesehatan dalam membuat perencanaan, oleh karenanya dinas kesehatan itu sendiri harus benar-benar banyak berperan dalan membuat suatu perencanaan kedepan terutama di kota langsa
Eksekutif 4
Tentu lebih sangat berperan....... karena Dinas Kesehatanlah yang menentukan sebuah perencanaan kesehatan
Tabel 4.7. Lanjutan membuat atau
51
Eksekutif 5
Dinas Kesehatan sangat berperan karena Dinas Kesehatanlah yang menyusun semua pelaksanaan yang ada di kota langsa sehingga dinas itui dapat menjalankan program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat dikota langsa.
Eksekutif 6
Ya...berperan sekali..., karena kita harus membuat dan menyusun semua perencanaan kesehatan untuk kegiatan-kegiatn program kesehatan yang berhubungan dengan masyarakat secara matang... Dinas kesehatan setelah mendapat usulan-usulan dari puskesmaspuskesmas..kemudian dinas kesehatan menyusun suatu program..kemudian menyampaikan kepada tim anggaran kepada pihak legislatif dan eksekutif Dalam hal ini....Dinas kesehatan harus sangat berperan...selain usulan-usulan yang telah diajukan oleh puskesmas...dinas sendiri harus turun langsung untuk melihat keadaan kesehatan di masyarakat, baik itu posyandunya, penyuluihannya ...dan mungkin melihat sarana kesehatan apa lagi yang masih dibutuhkan oleh masyarakat... Dinas Kesehatan harus sangat berperan karena mulai dari penyusunan draf sampai dengan pelaksanaan kegiatan adalah Dinas kesehatan, misalnya Dinas Kesehatan yang mengajukan ke Wali Kota, berarti Dinas Kesehatan itu sendiri harus bisa mempertahankan apa yang telah di ajukan oleh Dinas kesehatan. E..penting juga...karena disatu sisi puskesmas kita kan tunduknya kedinas, jadi semua itu dinas yang mengatur kemana-kemana, apa yang harus dilakukan...makanya itu kita sebut puskesmas perpanjangan dari dinas,jadi yang melakukan itu puskesmas..tapi ada juga perpanjangan dari puskesmas....yaitu polindes, pustu..! Sudah sangat baik ya..., karena dinas juga bertanggung jawab penuh terhadap kesehatan yang ada di kota langsa ini.., jadi perannya sudah baiklah... Dalam hal ini....em..... Dinas Sangat bertanggung jawab, dan harus berperan aktif dan cepat tanggap dengan kesehatan yang terjadi di masyarakat kota langsa, kalau bukan dinas kesehatan dan puskesmas yang peduli dengan kesehatan kota langsa siapa lagi... Kalau yang saya tau....e....dinas kesehatan yang merekap usulan kegiatan perencanaan kesehatan...yang mungkin kemudian akan diteruskan ke Wali Kota Ya..harus berperanlah....memang selama ini dinas sudah cukup baik....dalam membuat perencanaan ...tapi..kadang-kadang ada kegiatan yang menurut kami tidak langsung menyentuh ke masyarakat....misalnya pelatihan-pelatihan kader, bidan desa..pokoknya menurut kami mubajir saja kegitan itu.. Sudah pasti harus berperan ya...,karena dinas kesehatan yang lebih tau tentang kebutuhan kesehatan
Eksekutif 7
Eksekutif 8
Eksekutif 9
Eksekutif 10
Eksekutif 11 Eksekutif 12
Eksekutif 13 Legislatif 1
Legislatif 2
Berdasarkan Tabel 4.7. di atas, secara keseluruhan informan mengemukakan bahwa pemahaman informan tentang peran dinas kesehatan adalah sebagai penyusun rencana program-program kesehatan dalam perencanaan kesehatan sampai pada pelaksanaanya di masyarakat. 7. Peran Bappeda dalam Perencanaan Kesehatan Tabel 4.8.
Informan
Matrik Jawaban Informan Tentang Pengetahuan Peran Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) dalam Perencanaan Kesehatan Jawaban
52
Eksekutif 1
Bappeda juga ikut berperan ya.., karena dalam menyusun dokumen perencanaan daerah...e...Bappedalah yang melakukannya.
Eksekutif 2
Dalam hal ini...Bappeda sudah bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku...dan kita selalu mengkoordinasikan segala kejanggalan-kejanggalan yang ada pada usulan yang dibuat oleh dinas-dinas lain ...mungkin...contohnya dari dinas kesehatanlah Dalam hal ini Peran bapeda terhadap perencanaan kesehatan adalah memberikan masukan atau saran-saran dalam membuat perencanaan kesehatan, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam perencanaan BAPPEDA selama ini sudah cukup baik...karena meraka banyak memberikan masukan dan arahkan,kemudian mengkaji ulang terhadap perencanaankota langsa juga telah adanya koordinasi BAPPEDA hanya memberikan masukan dan saran mereka dan mengkaji ulang rencana kerja agar tidak terjadi kesalahan dalam perencanaan dan disini juga disesuaikan dengan anggaran yang ada di kota langsa, jadi kalau kita merencanakan sesuatu tetapi anggaran tidak ada , jadi kita mengambil jalan skala prioritas tadi. Mereka ikut berperan juga.., dalam perencanaan kesehatan Selama ini bappeda membahas usulan-usulan yang telah diajukan oleh dinas kesehatan e.....untuk mengidentifikasi ..e...mana usulan yang...lebih prioritas...sehingga nantinya dapat dibahas dengan tim anggaran di DPRK... Selama ini yang saya tau mereka adalah sama seperti dinas kesehatan kota Langsa..yaitu sama-sama membuat perencanan kesehatan kedepan.
Eksekutif 3
Eksekutif 4
Eksekutif 5
Eksekutif 6 Eksekutif 7
Eksekutif 8 Eksekutif 9
Eksekutif 10
Eksekutif 11
Eksekutif 12
Eksekutif 13
Peran BAPPEDA sangat penting, karena usulan yang telah kita buat jangan sampai tidak disetujui dan Bappeda sendiri harus selektif dalam memilih kegiatan yang sangat di butuhkan oleh dinas Kesehatan E..Bappeda ya...! kalau bisa dibilang bappedahanya sebatas..e...sewaktu kita membutuhkan misalnya sarana..prasarana..itukan kitakan mengajukannya ke Bappeda ya.., jadi hanya sebatas itu..Cuma..e....dan juga mereka itu harus bisa memahami..misalnya gini...apa yang kita ajukan itu harus paham.., e..untuk apa..! Mungkin Bappeda bersama-sama dengan dinas kesehatanlah dalam membuat perencanan untuk kota langsa....,tapai kalau peran Bappeda secara khusus..e...saya tidak tau pasti. Peran bapeda terhadap perencanaan kesehatan adalah saling mengingatkan dan membantu dalam hal kegiatan-kegiatan yang di usulkan oleh dinas kesehatan, agar perencanaan kesehatan dapat lebih mengarah kepada yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan pemerintah kota langsa. Emm.......yang saya tau.... setiap usulan kegiatan yang sudah kami buat....akan kami sampaikan ke dinas kesehatan, kalau bappeda itu sendiri kami tidak pernah berhubungan langsung..jadi kami tidak mengetahui perannya terhadap perencanaan kesehatan selama ini..
Tabel 4.8. Lanjutan Legislatif 1 Legislatif 2
Ya...yang selama ini kita tau Bappeda juga berperan dalam perencanan yang ada di kota langsa Mungkin dalam hal ini bappeda juga membuat perencanaan bersama-sama dengan dinas kesehatan..ya, jadi nanti tidak terjadi tumpang tindih dalam perencanaan.
Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui ada 6 (enam) informan mengemukakan bahwa peran Bappeda adalah ikut serta dalam penyusunan perencanaan kesehatan di
53
Kota Langsa. Selain itu ada 7 (tujuh) informan juga yang mengemukakan bahwa peran Bappeda dalam perencanaan kesehatan adalah sebagai lembaga untukmengoreksi, menyesuaikan, dan memberikan masukan-masukan bagi penyusun rencana program kesehatan untuk dijadikan sebagai dokumen perencanaan sebelum disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu ada 1 (satu) informan yang mempunyai pemahaman yang berbeda tentang peran Bappeda, diantaranya bahwa bappeda tidak mempunyai hubungan langsung dengan perencanaan kesehatan dan dinas kesehatan. Jawaban ini diperoleh dari informan sebagai berikut: ”Emm.......yang saya tau.... setiap usulan kegiatan yang sudah kami buat....akan kami sampaikan ke dinas kesehatan, kalau bappeda itu sendiri kami tidak pernah berhubungan langsung..jadi kami tidak mengetahui perannya terhadap perencanaan kesehatan selama ini” Informasi lain tentang pemahaman tentang peran Bappeda dalam perencanaan kesehatan merupakan penyusun tunggal untuk perencanaan kesehatan. Hal ini diperoleh dari jawaban informan sebagai berikut: ”Bappeda juga ikut berperan ya.., karena dalam menyusun dokumen perencanaan daerah...e...Bappedalah yang melakukannya”
8. Peran DPRD dalam Perencanaan Kesehatan Tabel 4.9. Matrik Jawaban Informan Tentang Pengetahuan Peran DPRD dalam Perencanaan Kesehatan Informan Eksekutif 1
Jawaban Mungkin...e...mereka juga ikut berperan..., misalnya kita selalu duduk bersama dalam membahas anggaran kegiatan-kegiat yang di usulkan oleh instansi-instansi yang ada di pemerintah kota langsa.
Eksekutif 2
Mereka juga ikut berperan..ya.., karena nantinya mereka yang mengesahkan semua anggaran yang kita usulkan....
Eksekutif 3
Disini DPRD juga berperan, karena kita juga ikut melibatkan anggota DPRD yaitu di komisi A, selain menjadi wakil dari rakyat dalam perencanaan kesehatan mereka juga ikut mengawasi pelaksanaan-pelaksanaan program kesehatan yang telah kita buat, kemudian mereka juga yang nantinya akan menyetujui usulan anggaran yang telah dibuat oleh Bappeda dan dinas kesehatan Juga turut berperan.......pertama dalam mengawasi perencanaan kesehatan yang telah dibuat oleh dinas kesehatan, kemudian memang mereka juga telah menyetujui anggaran yang telah dibuat oleh Bappeda dan dinas Kesehatan, juga memberi masukan pada dinas kesehatan kota langsa Peranan DPRD dikota Langsa adalah masalah pelaksanaan program kesehatan yang telah dibuat oleh dinas kesehatan dan sebelumnya juga mengetahui perencanaan tersebut sehingga dia dapat mengerti dan mengawasi pelaksanaan program tersebut
Eksekutif 4
Eksekutif 5
54
Eksekutif 6
Eksekutif 7
Eksekutif 8
Eksekutif 9
Eksekutif 10
Eksekutif 11
Eksekutif 12
Perannya..,.mereka membantu kita ya..,terutama meraka juga mengawasi kegiatan program kita ..ya,..e....semua usulan yang telah kita usulkan bersama-sama dengan bappeda DPR sama dengan eksekutif tadi...e...sama-sama membahas....bersama eksekutif sehingga nantinya berhasil menyimpulkan suatu kesepakatan yang dapat dituangkan kedalam kebijakan umum anggaran Menurut saya peran DPRD selama ini..e.....belum begitu baik karena mereka tidak mau turun langsung kelapangan untuk melihat keadaan kesehatan di masyarakat...kalaupun ada mereka hanya melihat sambil lewat....gitu...! DPRD Kota Langsa harus tanggap dengan Kesehatan, karena Pemerintah telah mencanangkan Indonesia Sehat Tahun 2010, dan DPRD Kota Langsa juga harus mendukung semua kegiatan kesehatan untuk kemajuan kesehatan. O..kalau DPR sangat penting..., sangat pentingnya...e...jadi mereka itu harus tau berapa banyak yang sehat, berapa banyak yang sakit..!, yang lahir..., jadi mereka waktu kita mengajukan sesuatu itu tidak hanya...manasih ininya..datanya...e...jadi mereka juga harus tau, jadi sebenarnya penting sekali DPR ini ..karena dia yang mendukung...a....kegiatan-kegiaatn ...terutama anggaran Ya...mungkin mereka hanya bertugas mengesahkan anggaran ya...,walau ada masukan-masukan dari mereka ..tapi pada dasarnya harus diserahkan kembali kepada dinas yang bersangkutan DPRD sebagai salah satu wakil masyarakat kota langsa harus sangat berperan dalam perencanaan kesehatan, karena DPRD telah menjadi wakil rakyat, sudah sepantasnya memperjuangkan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat terutama masalah kesehatan.
Tabel 4.9. Lanjutan Eksekutif 13
Legislatif 1
Legislatif 2
Mungkin...ini....e.....sama juga dengan Bappeda tadi...,.kami tidak berhubungan langsung dengan mereka...mungkin mereka hanya berhubungan dengan dinas kesehatan...jadi kami tidak tau sejauh mana peren mereka terhadap perencanaan kesehatan. Ya...bagaimana....ya...., kalau kami tidak berperan..nanti..katanya tidak mau memperjuangkan kebutuhan masyarakat kota langsa.., karena kami juga banyak masukan-masukan....e....... dari masyarakat..ya......tentunya.,..misalnya....masalah pembangunan-pembangunan polindeslah Dalam hal ini..e...kami juga ikut terlibat...,karena kami juga kan punya hak untuk mengetahui apa-apa saja yang akan dilakukan dalam perencanaan kesehatan ya.
Berdasarkan Tabel 4.9 diketahui pemahaman informan tentang peran DPRD dalam perencanaan kesehatan cenderung bervariasi. Ada 5 (lima) informan mengemukakan bahwa peran DPRD dalam perencanaan kesehatan adalah sebagai pengawas dalam setiap pelaksanaan program yang telah disetujui. Selain itu ada 4 (empat) informan mengemukakan bahwa peran DPRD adalah sebagai penentu atau lembaga yang mengesahkan setiap usulan program-program kesehatan dalam perencanaan kesehatan. Sedangkan 6 (enam) informan lain cenderung memahami peran DPRD sangat penting dalam memperjuangkan hak-hak atau kebutuhankebutuhan masyarakat dalam perencanaan kesehatan. Hal ini diperoleh dari jawaban informan sebagai berikut:
55
”DPRD sebagai salah satu wakil masyarakat kota langsa harus sangat berperan dalam perencanaan kesehatan, karena DPRD telah menjadi wakil rakyat, sudah sepantasnya memperjuangkan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat terutama masalah kesehatan” ”DPRD Kota Langsa harus tanggap dengan Kesehatan, karena Pemerintah telah mencanangkan Indonesia Sehat Tahun 2010, dan DPRD Kota Langsa juga harus mendukung semua kegiatan kesehatan untuk kemajuan kesehatan” 9.
Sikap Informan Tentang Perencanaan Kesehatan a. Pandangan Keterlibatan Eksekutif dalam Perencanaan Kesehatan
Tabel 4.10. Matrik Jawaban Pandangan Informan tentang Keterlibatan Eksekutif dalam Perencanaan Kesehatan Informan Eksekutif 1
Jawaban Seperti yang saya katakan tadi...., Bappeda bersama-sama dengan kami dalam membahas persetujuan anggaran daerah.., oleh karenanya mereka sangat terlibat dalam proses perencanaan...ya
Eksekutif 2
Sudah baik...ya.., in dapat kita lihat dari adanya usulan-usulan yang dibuat oleh setiap instansi di jajaran pemerintah kota langsa setiap tahunnya...ya..terutama dinas kesehatan itu sendiri ya. Didalam perencanaan kesehatan, biasanya setelah dinas kesehatan membuat usulanusulan kegiatan perencanaan kesehatan, mereka akan melihat apakah usulan yang telah kita buat...ada tersedia dana dari pemerintah kota langsa, kemudian mereka juga akan melihat apakah selain dana dari APBD, seperti dana dari APBN dan juga mereka akan melihat apakah ada terjadi tumpang tindih dana antara APBD dengan APBN dalam perencanaan kesehatan.yang jelas antara eksekutuf dan legislatif saling mendukung dalam perencanaan kesehatan E.......kalau keterlibatan Eksekutif..mereka hanya merekap dan mengkoordinasikan program-program agar tidak terjadi tumpang tindih perencanaan dalam bidang kesehatan Eksekutif dalam perencanaan kesehatan merekap dan mengkoordinasikan kegiatan yang ada agar tidak terjadi tumpang tindih dalam perencanaan kesehatan, karena kalau kita lihat sekarang ini banyak program-program yang harus kita rencanakan sesuai dengan maksud dari masyarakat dan maksud dari LSM baik dari Puskesmas itu kita rekap dan jangan terjadi tumpang tindih. Ya...harus saling mendukunglah, bekerja sama.... Bappeda keterlibatannya seperti yang saya sebutkan tadi..e...membahas mana-mana program yang menjadi prioritas tapi e...yang menyusunnya dari dinas kesehatan. Ya...kan ..sudah saya bilang tadi...mereka bersama-sama dengan dinas kesehatan dan mungkin..secara khusus meraka lebih bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di pemerintah kota langsa Eksekutif merupakan suatu instansi untuk mengontrol kegiatan kesehatan agar semua kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, dan saling
Eksekutif 3
Eksekutif 4
Eksekutif 5
Eksekutif 6 Eksekutif 7 Eksekutif 8
Eksekutif 9
56
Eksekutif 10
Eksekutif 11
mendukung juga berdampingan dengan Dinas Kesehatan Kota Langsa dan bekerja sama dalam perencanaan kesehatan kota Langsa agar semua rencana pembangunan kesehatan dapat berjalan dengan lancar. Kalau saya bilang masih kurang..., jadi begini... masih kurangnya..e..tidak mendalami..hanya tau hasil..akan tetapi tidak mau tau pekerjaannya seperti apa....apabila salah menurut mereka...ya..salah lah..., padahal belum tentu seperti itu..! Semua...saya rasa harus terlibat ya..., karena kesehatan ini kan bukan milik dinas kesehatan atau puskesmas saja.., tapi milik kita semua.
Tabel 4.10. Lanjutan Eksekutif 12
Eksekutif 13 Legislatif 1 Legislatif 2
Sejauh ini saya hanya mengetahui Bappeda itu adalah mitra kerja Dinas Kesehatan Kota Langsa dan sering mengadakan rapat-rapat kerja pembangunan daerah ya...mungkin saja semua program-program kesehatan sudah menjadi sebagian agenda pelaksanaan pembangunan kesehatan kota Langsa oleh Bappeda. Kalau menurut saya.....mungkin mereka juga terlibat..tapi saya tidak mengetahui sejauh mana keterlibatannya di dalam perencanaann kesehatan. Ya...memang harus terlibatlah semuanya...!..e.....mereka kan yang membuat dan mengusulkan kepada kami yang kemudian kita bahas dalam anggran. Kalau eksekutif..mungkin mereka lebih mengarah kepada pelaksanaan teknis ya...
Berdasarkan Tabel 4.10 di atas, diketahui bahwa ada 6 (enam) informan yang mempunyai pandangan bahwa keterlibatan eksekutif dalam perencanaan kesehatan adalah berkaitan dengan dalam merekapitulasi, dan mengkoordinasikan setiap usulanusulan program-program kesehatan dalam perencanaan kesehatan, serta menyeleksi setiap program-program kesehatan yang dianggap prioritas. Selain itu ada juga informan yang mengemukakan bahwa pandangan informan tentang keterlibatan eksekutif hanya dalam tehnis pelaksanaan setiap program yang telah diusulkan. Hal ini diperoleh dari jawaban informan sebagai berikut: ”Kalau eksekutif..mungkin mereka lebih mengarah kepada pelaksanaan teknis ya..” b. Pandangan Keterlibatan Legislatif dalam Perencanaan Kesehatan Tabel 4.11. Matrik Jawaban Pandangan Informan tentang Keterlibatan Legislatif dalam Perencanaan Kesehatan Informan Eksekutif 1
Jawaban E...selama ini dalam membahas anggaran perencanaan ...e...kita selalu melibatkan mereka..., karena mereka juga yang nantinya menyetujui dan mengesahkan anggaran yang di usulkan baik oleh dinas kesehatan maupun dinas – dinas lainnya..
Eksekutif 2
Sebenarnya mereka juga harus terlibat ya...karena kan nantinya mereka yang mengesahkan anggaran kita yakan...!.
Tabel 4.11. Lanjutan
57
Eksekutif 3
Eksekutif 4 Eksekutif 5
Eksekutif 6 Eksekutif 7 Eksekutif 8
Eksekutif 9
Eksekutif 10 Eksekutif 11 Eksekutif 12
Eksekutif 13 Legislatif 1
Legislatif 2
Keterlibatan legislatif dalam perencanaan...memang mereka sebatas mengawasi dan menyetujui..tetapi juga mereka memberika saran dan masukan dalam perencanaan kesehatan terutama yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat kota langsa. Kalau Legislatif.......mereka hanya sebatas mengawasi, menyetujui dan mengesahkan anggaran yang telah di usulkan oleh eksekutif Keterlibatan Legislati,f sebatas mengawasi dan mengesahkan anggaran yang telah diusulkan oleh eksekutif jadi dalam hal ini tidak terjadi salah arah dalam perencanaan dan bisa berjalan menurut relnya dan dapat memberikan masukan dan saran yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat kota langsa karena DPR itu adalah wakil dari masyarakat, jadi masyarakat menyampaikan pada DPR kemudian DPR menyampaikan lagi pada kita Ya...mereka..selain mengesahkan usulan-usulan yang telah kita usulkan.., mereka ada juga memberikan masukan-masukan.... E...sama..! sama-sama membahas...! Mungkin sama dengan Bappeda tadi..., seharusnya mereka bersama-sama membahas apa kendala-kendala yang terjadi dimasyarakat apabila pembangunan kesehatan tidak berjalan dengan baik..saya rasa itu.. Legislatif juga harus mendukung semua pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan yang telah di rencanakan oleh Dinas Kesehatan, dan Legislatif juga dapat memberikan saran dan masukan dalam perencanaan kesehatan terutama yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat kota langsa. E...sama..! Masih..kurang..kurang......! Ya...mereka juga harus terlibat, karena mereka kan wakil rakyat...jadi harus tau juga tentang apa-apa yang terjadi di masyarakatnya. Kalau menurut pandangansay dan yang saya ketahui....Legislatif sangat peduli dan terlibat terhadap kersehatan masyarakat kota langsa demi terwujudnya masyarakat kota langsa yang sehat dan bersih,.namun tidak juga kita pungkiri masih ada sebagian oknum-oknum anggota dewan yang mengambil kesempatan dari perencanaan kesehatan yang tyelah disetujui.... ya....saya tidak mungkin menyebutkan hal itu....! Emmmm...ini mungkin sama juga dengan eksekutif tadi..! Kan sudah saya katakan tadi..kami juga mau-tidak mau harus terlibat..,!.Ya.....kami juga kan harus tau apa-apa yang akan direncanakan oleh eksekutif, mungkin disini adalah seperti dinas dinas kesehatankota langsa. Kalau kami ya...selain mengesahkan anggaran yang telah di bahas...ya..kami juga wajib memberikan saran kepada semua instansi di pemerintah kota langsa ini karena kami juga kan wakil dari masyarakat.
Berdasarkan Tabel 4.11 secara keseluruhan informan memandang keterlibatan legislatif dalam perencanaan kesehatan adalahh sebagai penentu, atau lembaga yang mengesahkan usulan-usulan program kesehatan dari Dinas Kesehatan. c. Pandangan Pelaksanaan Kegiatan Dalam Perencanaan Kesehatan Tabel 4.12. Matrik Jawaban Pandangan Informan tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam Perencanaan Kesehatan Informan
Jawaban
58
Eksekutif 1
Eksekutif 2 Eksekutif 3
Eksekutif 4
Eksekutif 5
Eksekutif 6 Eksekutif 7 Eksekutif 8
Eksekutif 9
Yang...kita tahu..selama ini...e....perencanaan kesehatan itu dibuat oleh dinas kesehatan sendiri...., mulai dari menyusun sampai pelaksanaannya merekalah yang bertanggung jawab.., namun kita akui juga ..e...tidak semua usulan mereka di setujui oleh DPR..itu juga mungkin karena keterbatasan dana PAD kita yang minim...,.., e..mungkin...disini kita harus lebih banyak belajar lagi dari pengalaman yang sudah-sudah...kenapa kegiatan-tidak disetujui..., ya....mungkin Dinas kesehatanlah yang lebih tau...ya. Ya...sudah baiklah...walau tidak semuanya usulan yang disetui tapi...setidaknya akan kita usahakan ditahun berikutnya... Yang sudah-sudah kita laksanakan...biasanya kegiatan itu....e....kita merencanakan memang ...akan tetapi didalam perjalanannya sering pihak eksekutif atau legislatif itu...e...kurang memahami...mungkin disini juga kesalahan dari kita sendiri, mungkin mereka bukan tidak menyetujui.....hanya mereka kurang mengerti tentang program kesehatan yang kita tawarkan, jadi disini dinas kesehatan perlu melakukan sosialisasi atau advokasi ke pihak eksekutif dan legislatif,sehingga dengan mengertinya mereka terhadap program kesehatan yang kita tawarkan...dengan sendirinya mereka akan menyetujuinya. Selama ini......memang belum berjalan seperti yang diharapkan, mungkin ini di ebabkan masih kurangnya pemahaman TIM Eksekutif dan Legislatif tentang program-program kesehatan Belum berjalan seperti yang diharapkan, mungkin ini di sebabkan masih kurangnya pemahaman TIM Eksekutif dan Legislatif tentang program- program kesehatan yang di tawarkan.disini dapat kita liat banyak tim eksekutif dan legislatif yang lebih mengutamakan pengobatan dari pada pencegahan, karena kalau kita liat pencegahan lebih murah dari pada pengobatan E...masih..kurang ya...,memang ada kerja sama..tapi ..kadang-kadang ada kegiatankegiatan kita yang kurang mereka pahami..... Didinas kesehatan kota langsa saya rasa sudah limayan baik ya...karena semua dimulai dari bawah..yaitu dari puskesmas Kalau yang saya lihat selama ini sudah berjalan dengan baik....ya...mungkin 80 persenlah... sudah baik...., namun demikian masih ada kekurangan disana_- sini ....baik dalam perencanaannya maupun dalam pelsanaannya . Walaupun kita sudah membuat suatu perencanaan dengan cukup data dan bukti tapi belum berjalan seperti yang diharapkan, mungkin ini di sebabkan masih kurangnya pemahaman TIM Eksekutif dan Legislatif tentang program-program kesehatan yang di tawarkan, dan masih kurangnya koordinasi antara TIM pengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan. kesehatan,disinilah kita pihak Dinas Kesehatan perlu duduk untuk merundingkan perencanaan kesehatan untuk masyarakat kota langsa di masa depan.
Tabel 4.12. Lanjutan Eksekutif 10
Em.....sebenarnya ..kalau bisa dikatakan..sudah berjalan.., Cuma belum sepenuhnya maksimal.....e...sebenarnya gini...itulah tadi..e...yang terlibat itu tadi..dari masyarakat itu sendiri masih kurang...peduli..dan baru sesudah kejadian baru melaporkan...mungkinpun kita selama ini dari kesehatan kurang masih kurang...kurangnya penyuluhan ya.., kurang sosialisasi ke masyarakat bisa juga.
59
Eksekutif 11
Eksekutif 12
Eksekutif 13
Legislatif 1
Legislatif 2
Sudah baik ya....karena sudah banyak yang mengarah kepada kepentingan masyarakat..misalnya dengan adanya bangunan fisik..seperti polindes..,pokoknya sudah baiklah... Menurut saya ....... sebagian sudah terlaksana dengan baik, ini dapat kita lihat dari jumlah pembangunan sarana pelayanan kesehatan seperti: polindes, poskesdes dan posyandu yang hampir seluruh desa sudah terlaksanan dengan baik dalam pembangunannya, ini kan tidak terlepas dari perencanaan yang dilakukan oleh dinas kesehatan dan dukungan dari eksekutif dan legislatif. Kalau yang saya tau...setelah kami usulkan kedinas kesehatan...kemudian kami tinggal menunggu pelaksanaannya, semua keputusan ada pada dinas kesehatanlah...apakah usulan kegiatan kami disetujui atau tidak.. Ya....sebagian sudah baik...namun masih ada juga beberapa kegiatan yang belum bisa kita setujui...karena..ya..seperti tadi..., mungkin apa yang diusulkan tidak bermanfaat bagi masyarakat Saya rasa sudah baik ya...!
Berdasarkan Tabel 4.12 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan informan mempunyai pandangan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah menunjukkan hasil dari perencanaan kesehatan, meskipun belum secara sempurna. d. Pandangan Dukungan Data dan Kebutuhan Dalam Penyusunan Perencanaan Kesehatan Tabel 4.13. Matrik Jawaban Pandangan Informan tentang Dukungan dan Kebutuhan dalam Perencanaan Kesehatan Informan Eksekutif 1 Eksekutif 2 Eksekutif 3
Eksekutif 4
Jawaban Ya...harus ya..! Saya rasa harus ya....! tanpa data pasti kita tidak bisa merencanakan sesuatu. Dalam membuat sebuah perencanaan...data itu adalah sangat-sangat penting, karena dalam membuat suatu perencanaan itu harus didukung oleh data-data yang bisa dipertanggung jawabkan, karena dengan adanya data yang baik..sebuah perencanaan itu akan bisa berjalan dengan baik juga. Ya.......harus karena tanpa data kita tidak akan bisa membuat suatu perencanaan kesehatan
Tabel 4.13. Lanjutan Eksekutif 5 Eksekutif 6 Eksekutif 7 Eksekutif 8 Eksekutif 9
O...ya..itu sangat penting ...dengan data itulah kita dapat merencanakan sesuatu dan agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Ya...betul..terutama sekali memang harus data yang harus ada... E...saya kira sangat penting itu e...karena kita membuat suatu perencanaan program tanpa data sama saja dengan bohong ..gitu ya..! karena segala harus dari data. Ya...pastilah...gimana sih.....! kan tanda data kita tidak akan bisa berbuat apa-apa... Dimana-mana Data itu sangat berperan... dengan adanya data kita dapat membuat perencanaan kesehatan karena tanpa data kita tidak akan bisa membuat suatu perencanaan dengan baik, tetapi dengan adanya data kita dapat mengetahui dan
60
Eksekutif 10 Eksekutif 11 Eksekutif 12
Eksekutif 13 Legislatif 1 Legislatif 2
memprediksikan semua kebutuhan yang ada di masyarakat kota langsa Harus..., e..harus ya..,karena dari mana kita buat perencanaan kalau tidak ada data. Ya .....pasti harus didukung oleh data ya...! data kan merupakan sumber informasi kita dalam membuat suatu perencanaan kesehatan. Ya...harussah....karena data itu ibarat nyawa..karena tanpa nyawa kita tidak akan bisa bernafas, nah..begitu juga dengan perencanaa kesehatan, tanpa data kita mau buat apa...karena semua serba tidak jelas. Ya...ialah.....karena data itu paling penting dalam membuat laporan-laporan ataupun perencanaan kesehaatn...! Saya rasa perlu ya.....! tapi yang lebih jelasnya kesehatanlah yang lebih tau.... Ya .....lah....data itu penting.
Berdasarkan Tabel 4.13 diketahui bahwa secara keseluruhan informan mempunyai pandangan bahwa data-data tentang analisis kesehatan dan situasi kesehatan sangat dibutuhkan dalam perencanaan kesehatan. Selain itu perencanaan kesehatan yang dibuat harus mengacu pada analisis kebutuhan masyarakat. 10. Persepsi Informan Tentang Perencanaan Kesehatan a. Persepsi Wewenang Legislatif dan Eksekutif dalam Perencanaan Kesehatan Tabel 4.14. Matrik Jawaban Informan tentang Persepsi Wewenang Legislatif dan Eksekutif dalam Perencanaan Kesehatan Informan Eksekutif 1
Eksekutif 2
Jawaban Sejauh ini yang kita tau...e...kita selalu mengkoordinasikan kegiatan perencanaan yang di buat oleh dinas kesehatan..., apabila ada ketidak pahaman dari kegiatan program yang di ajukan..,sehingga semua yang di usulkan dapat dipertanggung jawabkan...nanti sewaktu pembahasan anggaran di DPR.. Dalam hal ini wewenang kita adalah merekap dan menyusun semua usulan-usulan instansi dari dinas – dinas yang ada di pemerintah kota langsa ini...yang sudah dibuat dalam bentuk dokumen usulan kegiatan program, namun demikian kita juga akan mengkoordinasikan bila terdapat kekeliruan dalam proses pembuatan tersebut
Tabel 4.14. Lanjutan Eksekutif 3
Wewenang mereka dalam hal ini hanya sebatas mengkoordinasikan semua kegiatankegiatan yang dianggap tidak dimengerti, kemudian mereka akan mengkoordinasikan ke kita pihak dinas kesehatan, kemudian mereka akan mengawasi segala kegiatan-kegiatan yang telah di setujui.
Eksekutif 4
Ya...mereka hanya mengkoordinaskan kegiatan-kegiatan yang dianggap belum mengerti dan mengawasi semuapelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah disetujuidan menyetujuai setiap anggaran yang telah di sampaikan oleh dinkes Sebenarnya wewenang dari legislatif adalah mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian legislatif mengawasi semua kegiatan-kegiatan yang telah usulkan dan mendukung kegiatankegiatan kesehatan yang telah disusun melalui program-program yang ada di dinas kesehatan kota langsa, karena banyak dan sering kali terjadi usulan-usulan yang dibuat oleh pihak dinas kesehatan tidak di setujui, ini semua mungkin karena pihak eksekutif dan legislatif masih kurang pemahammanya tentang program kesehatan
Eksekutif 5
61
yang di usulkan
Eksekutif 6 Eksekutif 7 Eksekutif 8 Eksekutif 9
Eksekutif 10
Eksekutif 11
Eksekutif 12
Eksekutif 13 Legislatif 1
Legislatif 2
Mereka sangat berperan...karena kan nanti mereka yang menyetujui usulan itu ya, setidaknya mereka juga harus mengerti program kita. Kalau persepsi saya...wewenang mereka ya..sudah sesuai seperti apa yang dituangkan dalam undang-undang...e...undang-undang pengelolaan keuangan daerah Yang saya tau selama ini wewenang mereka selama ini hanya membantu menyusun dan mendukung semua kegiatan yang telah dibuat oleh dinas kesehatan itu sendiri. Eksekutif/Legislatif harus ikut bersama-sama duduk dalam membuat suatu perencanaan sehingga apabila ada hal-hal yang tidak dipahami yang berkaitan dengan masalah kesehatan dapat di bahas dengan Dinas Kesehatan demi tercapainya kesehatan masyarakat yang optimal din Kota Langsa Sebenarnya ...kalau wewenangnya tu...apa ya..., seharusnya..ya..harus tau.., dan pedulilah..dan bukannya diantara harus tau tidak..tapi memang harus-harus peduli..., karena sekarang daerah kalau tidak didukung oleh orang-orang yang sehat Seharusnya..e...mereka tidak terlalu ikut serta dalam proses perencanaan, misalnya begini...untuk kegiatan program-program kesehatan kan yang mengetahui adalah orang kesehatan.., jadin kalaupun tidak setuju atau tidak mengerti jangan langsung dicvoret programnya..,tapi koordinasikan dululah dengan dinas ataupun puskesmas..,karena selama ini yang terjadi banyak program-program yang kami usulkan seperti program promoso kesehatan semua di coret....kan ini berdampak kepada pelayanan kesehatan kepad masyarakat juga nantinya Sejauh ini yang saya tau......... wewenang eksekutif /legislatif hanya mendukung, memberikan saran dan masukan kepada dinas kesehatan tentang usulan-usulan program kegiatan yang dibuat oleh dinas kesehatan kota langsa, sedangkan yang lebih tau mengenai program kesehatan itu sendiri adalah Dinas kesehatan. Nah.....em...kalau itu saya kurang begitu mengerti ya....mungkin karena kami sifatnya hanya melayani masyarakat jadi kami kurang memahami hal itu..! Kalau ditanya wewenang...e....ya...kami jugakan punya wewenang untuk meningkatkan pembangunan kesehatan dikota langsa....! kami juga ingin masyarakat kota langsa kesehatannya jadi lebih baik lagi Wewenang eksekutif mungkin sebatas membuat perencanaan dan melaksanakan semua kegiatan-kegiatan yang telah disetujui..., tapi kalau kami anggota dewan mungkin..wewenangnya...e....selain mengesahkan anggaran kami juga wajib mengawasi jalannya semua kegiatan yang dilakukan oleh eksekutif.
Berdasarkan Tabel 4.14 secara keseluruhan informan mempunyai persepsi bahwa wewenang eksekutif dan legislatif berbeda. Eksekutif mempunyai wewenang sebagai penyusun rencana-rencana program kesehatan dalam perencanaan kesehatan dengan melakukan analisis situasi, menyediakan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana program kesehatan. Wewenang legislatif hanya sebatas memberikan masukan, saran dan pemantauan terhadap proses penyusunan program kesehatan serta melakukan evaluasi dan pengesahan terhadap program kerja yang telah diusulkan. b. Persepsi Usulan Anggaran dalam Perencanaan Kesehatan
62
Tabel 4.15. Matrik Jawaban Informan tentang Persepsi Usulan Anggaran dalam Perencanaan Kesehatan Informan Eksekutif 1
Jawaban Ya...kadang-kadang memang masih ada.., e...program-program yang sama sekali kita tidak mengerti sehingga kegiatan tersebut kita pending dulu.., ya...mungkin juga dari pihak dinas kurang memberikan pemahaman tentang programnya...tadi.
Eksekutif 2
Ya...memang masih ada program-program kesehatan yang belum semuanya disetujui..ini juga munghkin ..dari pihak dinas kesehatan itu sendiri yang belum bisa mempertahankan apa yang sudah dibuat.., sehingga pihak DPR tidak menyetujuinya. Disini memang kita melihat..semua kegiatan-kegiatan yang kita usulkan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat kota langsa...hanya saja kadang-kadang kita terkendala dengan anggaran...kita butuh misalnya dengan kegiatan A, B, C...tetapi anggaran yang tersedia di pemerintah kota langsa tidak tercukupi,sehingga programprogram kesehatan yang diusulkan tidak disetujui. Usulan anggaran yang telah setiap tahun kita buat ..... masih belum Dapat terlaksana seluruhnya mungkin karena banyaknya perogram-program kegiatan kesehatan,sehingga dengan anggaran kesehatan yang sangat minim di pemko langsa. Usulan anggaran yang setiap tahun kita buat masih belum dapat Terlaksana seluruhnya dengan optimal, ini dikarenakan masih banyak perogram-program kegiatan kesehatan yang tidak di setujui oleh pihak legislatif , ya...seperti yang saya katakan tadi ...munghkin mereka belum begitu paham dengan program-peroram kesehatan’ oleh karenanya sudah seharusnya kita memberikan pengetahun kepada legislatif tentang bagaimana pentingnya kesehatan program-program kesehatan bagi masyarakat kota langsa.
Eksekutif 3
Eksekutif 4
Eksekutif 5
Tabel 4.15. Lanjutan Eksekutif 6 Eksekutif 7
Eksekutif 8
Eksekutif 9
Eksekutif 10
Eksekutif 11
Ini...e...memang karena APBD kita kurang..ya, jadi kita terbatas ya...karena naggarannya sedikit.., PAD kita kurang...kecil.... Usulan anggaran memang selama ini mungkin karena kondisi ya...kondisi pemerintah daerah kita yang sedang defisit anggaran..jadi...ya..banyaklah anggaran kita yang dipangkas ...jadi kita tidak dapat menjalankan program secara optimal. E...masih ada usulan-usulan yang tidak disetujui....e....ini kita tidak tau kenapa...entah mungkin kita yang kurang mengkoordinasikan program-program kita...atau memang mereka yang sudah tidak mau mengerti dan peduli dengan program kesehatan yang di usulkan. Sebagaimana yang saya ungkapkan tadi..Usulan anggaran yang setiap tahun kita buat, masih belum dapat terlaksana seluruhnya dengan optimal, ini dikarenakan masih banyak perogram-program kegiatan kesehatan yang tidak di pahami oleh masyarakat kota langsa dan terkesan masih mengabaikan perencanaan kesehatan A...masih banyak yang tertahan.., ya..misalnya kemarin itu dari puskesmas langsa kota ada mengusulkan pelatihan...tapi mungkin karena PAD ..kurang ya..jadi ya..dicoret..ha..ha..! Ya...seperti yang saya katakan tadi.., masih banyak program yang kita usulkan tidak disetuai oleh Dewan.., ya...memang kadang kita akui juga PAD kita kecil.., tapikan bisa disisihkan sedikit untuk program kesehatan yang sangat penting bagi masyarakat.
63
Eksekutif 12
Eksekutif 13
Legislatif 1
Legislatif 2
Selama ini....em... yang saya dengar masih banyak usulan program kesehatan yang tidak disetujui, ya..ini mungkin saja karena pihak dewan yang belum paham dengan semua program kesehatan, sudah seharusnya pihak dinas kesehatan mengadakan sosialisasi tentang program-program kesehatan yang direncanakan agar mereka mengerti dan paham dengan program-progran kesehatan yang diajukan tersebut. Seperti yang saya katakan tadi...em....setelah kami memberikan usulan-usulan perencanaan kesehatan kepada dinas kesehatan.......em...kemudian kami tinggal menunggu apa hasilnya....memang ada perogram-program yang sama sekali tidak disetujui.....misalnya program promosi kesehatan....sehingga kami tidak bisa melaksanakannya kepada masyarakat. Mungkin saya harapkan...kepada dinas kesehatan ...kedepan agar..e..melihat-lihat dululah...usulan-usulan yang diajukan...,kalau bisa jangan asal buat aja..kan...sebelumnya bisa di koordinasikan atau di sosialisasikan kepada kami..tentang apa-apa yang mau dibuat dalam perencanaan kesehatan..., jadi kamipun tidak bingung..saat mendengar program-program kerja yang di buat oleh dinas... Ya...seperti sepertinya usulan-usulan sudah baik..ya..,tapi karena dana kita yang terbatas , sehingga tidak semua program dapat kita setujui..
Berdasarkan Tabel 4.15 diketahui bahwa ada 14 (empat belas) informan mempunyai persepsi bahwa usulan anggaran terhadap program kesehatan yang telah diusulkan cenderung tidak semua disetujui dan disahkan oleh legislatif, mengingat terbatasnya alokasi anggaran dari APBD atau APBN dan jumlah PAD yang relatif kecil, sehingga tidak mampu mengakomodir seluruh usulan-usulan program kesehatan dalam perencanaan kesehatan dari dinas kesehatan. Selain itu bahkan ada 1 (satu) informan mengemukakan bahwa usulan anggaran dari dinas kesehatan cenderung tidak dilakukan koordinasi terlebih dahulu, dan tidak dilakukan sosialisasi, sehingga ada kegiatan atau program kesehatan tidak disetujui sama sekali. Hal ini diperoleh dari jawaban informan sebagai berikut: ”Mungkin saya harapkan...kepada dinas kesehatan ...kedepan agar..e..melihat-lihat dululah...usulan-usulan yang diajukan...,kalau bisa jangan asal buat aja..kan...sebelumnya bisa di koordinasikan atau di sosialisasikan kepada kami..tentang apa-apa yang mau dibuat dalam perencanaan kesehatan..., jadi kamipun tidak bingung..saat mendengar program-program kerja yang di buat oleh dinas...”
c. Persepsi Mekanisme Intervensi dalam Perencanaan Kesehatan Tabel 4.16. Matrik Jawaban Informan tentang Persepsi Mekanisme Intervensi dalam Perencanaan Kesehatan Informan Eksekutif 1 Eksekutif 2
Jawaban Ya....tentu ada ya...tapi ..kalau semua itu untuk kemajuan pemerintah kota langsa.., e..kita setuju aja. Saya rasa selama ini tidak ada intervensi dari pihak manapun juga..ya.
64
Eksekutif 3
Eksekutif 4 Eksekutif 5 Eksekutif 6 Eksekutif 7
Eksekutif 8
Intervensi itu bisa saja dilakukan...apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai, atau bertentangan dengan program-progran kesehatan, tapi disini biasanya kita mengusulkan setiap kegiatan itu sesuai dengan kebutuhan...tapi kalau itu juga tidak sesuai dan di kritik kita selalu terima Boleh dilakukan.... apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai.... atau bertentangan dengan program-program kesehatan lainnya. Intervensi dapat dilakukan apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan program-program kesehatan lainnya E....apabila ada perencanaan yang tidak sesuai..kita dapat menerima intervensi. Intervensi ini maksudnya intervensi dari mana...?(secara umum)..selama ini kita e.....kalau untuk perencanaan e....hanya dari eksekutif dan legislatif gitu ya...! dari LSM selama ini mungkin belum ada... Kalau menurut saya belum ada yang mengintervensi kegiatan pelaksanaan kesehatan terlalu jauh, karena yang mengetahui tentang kesehatan ..kan sudah pasti orang-orang kesehatan...jadi untuk apa orang luar yang tidak tau tentang kesehatan mengintervensi kita...iya kan...!
Tabel 4.16. Lanjutan Eksekutif 9 Eksekutif 10
Eksekutif 11 Eksekutif 12
Eksekutif 13
Legislatif 1 Legislatif 2
Intervensi dapat dilakukan apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan program-program kesehatan lainnya. Mungkin selama ini dalam membuat perencanan..kalau di puskesmas sendiri tidak ada intervensi dari mana-mana..tapi saya juga tidak tau kalau di dinas kesehatan itu sendiri ya..! Ya...mereka..selalu mengintervensi ya.....walau tidak semua..,buktinya ada danadana program kegiatan yang tidak disetujui pada saat pembahasan. Seharusnya intervensi perencanaan kesehatan tidak terlalu banyak dilakukan ,namun demikian apabila terdapat ketidak sesuai dalam perencanaan kesehatan yang dilakukan oleh dinas kesehatan kota langsa, sudah seharusnya diberi masukandan teguran agar pelaksanaan kegiatanprogram kesehatan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Maksudnya...mekanismenya....ya....!.....mungkin...kalau dari pihak luar ada..misalnyaselalu ada masukan-masukan yang sifatnya untuk pembangunan sarana kesehatan misalnya polindes..akan tetapi tanahnya aja tidak ada.....! Saya rasa sejauh ini belum ada.....! Saya rasa...intervensi dari pihak luar tidak ada ya.....
Berdasarkan Tabel 4.16 diketahui bahwa secara keseluruhan dalam perencanaan kesehatan, seluruh informan mengemukakan bahwa dalam perencanaan kesehatan tidak ada intervensi dari pihak manapun, dan kalau pun ada hanya dalam bentuk saran dan masukan bukan intervensi terhadap penyusunan maupun intervensi dalam pelaksanaan program kesehatan. d. Persepsi Pengambilan Keputusan Terhadap Program Kesehatan Tabel 4.17. Matrik Jawaban Informan tentang Persepsi Pengambilan Keputusan dalam Perencanaan Kesehatan
65
Informan Eksekutif 1
Jawaban Pengambilan keputusan..e....memang kita akui masih ada yang belum terealisasi...tapi kita akan terus berusaha mencari jalan keluar agar ...kedepan semua program kegiatan dapat terlaksana.
Eksekutif 2
Ya...seperti yang saya katakan tadi..., ya..masih ada kegiatan-kegiatan program dari dinas kesehatan yang belum disetujui oleh DPR...ya...bisa saja karena keterbatasan dana, atau dinas kesehatan sendiri yang masih kurang advokasi dalam proses perencanaannya
Tabel 4.17. Lanjutan Eksekutif 3
Eksekutif 4
Eksekutif 5
Eksekutif 6 Eksekutif 7
Eksekutif 8
Eksekutif 9
Eksekutif 10
Eksekutif 11
Eksekutif 12
Eksekutif 13
Untuk pengambilan keputusan ....disini memang masih banyak sekali yang harus dipertimbangkan..ini dapat kita lihat dengan masih banyaknya program-program kegiatan kesehatan yang tidak terealisasi dalam pengambilan keputusan..mungkin ini juga dikarenakan dengan keterbatasan anggaran yang ada di pemerintah kota langsa Ya.....disana-sini masih banyak yang harus di pertimbangkan, ini dapat dilihat dari masih banyaknya program-program kesehatan yang tidak terealisasi dalam pengambilan keputusan Masih banyak yang harus di pertimbangkan, ini dapat dilihat dari masih banyaknya program-program kesehatan yang tidak terlaksana dalam pengambilan keputusan E...banyak yang harus dipertimbangkan...ya, karena masih banyak program kita yang tidak terrealisasi Pengambilan keputusan ini dari top menejer ya..barangkali iya.....dari kepala dinas kesehatan..saya kira sangat mendukung tentang perencanaan kesehatan selama ini Dalam pengambilan keputusan hendaknya di koordinasikan terlebih dahulu....jadi tidak ada yang dirugikan...terutama dinas kesehatan..yang imbasnya nanti kemasyarakat kota langsa sendiri. Walaupun tidak puas ya...kita harus dapat menerima..walau tidak bisa seratus persen. Mungkin juga keadaan ini didukung dengan minimnya PAD daerah Kota Langsa Saat ini dan juga masih ada masih banyak yang harus di pertimbangkan, ini dapat dilihat dari masih banyaknya, program-program kesehatan yang tidak terealisasi dalam pengambilan keputusan. Ya...seperti yang saya katakan tadi...dalam mengambil suatu keputusan dalam perencanaan..hendaknya ada koordinasi dulu ..dan jangan langsung ...coret..mungkin saja yang di coret itu sangat-sangat penting bagi masyarakat.,,iya kan...! Pengambilan keputusan..selama ini saya rasa...harus melihat ke hati yang paling dalam lah...,jadi pada saat mengambil suatu keputusan tidak hanya asal setuju.., tapi dahulukanlah kepentingan masyarakat...ya terutama masalah kesehatan Pengambilan keputusan tentang program-program kesehatan selama ini saya rasa........ belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak dinas kesehatan, karena saya sering mendengar banyak program- program kesehatan yang tidak disetujui. Ya...keputusan kan ada di dinas kesehatan...jadi kami ya...menerima apa
66
Legislatif 1
Legislatif 2
adanyalah.... Pada dasarnya kami akan menyetujui semua anggaran yang menurut kami sudah tapat sasarannya....tetapi kalau belum jelas keberadaannya...maka kami akan mempertimbangkannya lagi..sampai program itu sendiri menjadi jelas. Kami akan selalu mengusahakan semua usulan dapat kami setujui..tapi dengan syarat..kegiatan itu bisa dan hasilnya akan dirasakan langsung dengan masrakat..khususnya masyarakat kota langsa.
Berdasarkan Tabel 4.17 di atas, diketahui bahwa ada 13 (tiga belas) informan mempunyai persepsi bahwa pengambilan keputusan dalam perencanaan kesehatan harus didasari berbagai pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan tersebut berupa pertimbangan keterbatasan anggaran, alokasi dana, jenis program-program yang diusulkan. Sedangkan sisanya, informan mempunyai persepsi bahwa pengambilan keputusan harus dikoordinasikan terlebih dahulu, bukan tanpa ada landasan pemikiran yang real. Hal ini diperoleh dari jawaban informan berikut ini: ”Pengambilan keputusan..selama ini saya rasa...harus melihat ke hati yang paling dalam lah...,jadi pada saat mengambil suatu keputusan tidak hanya asal setuju.., tapi dahulukanlah kepentingan masyarakat...ya terutama masalah kesehatan”
”Ya...seperti yang saya katakan tadi...dalam mengambil suatu keputusan dalam perencanaan..hendaknya ada koordinasi dulu ..dan jangan langsung ...coret..mungkin saja yang di coret itu sangat-sangat penting bagi masyarakat.,,iya kan...!” 11. Kepentingan terhadap Perencanaan Kesehatan a. Kepentingan Puskesmas dalam Perencanaan Kesehatan Tabel 4.18.
Informan Eksekutif 1 Eksekutif 2 Eksekutif 3
Eksekutif 4 Eksekutif 5
Matrik Jawaban Informan tentang Kepentingan Puskesmas dalam Perencanaan Kesehatan Jawaban Mungkin...e....untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat secara lebih baik lagi ya. E...mungkin ujung-ujungnya ya untuk kesehatan masyarakat juga ya... Ya...kalau untuk puskesmas....dengan adanya perencanaan kesehatan yang baik itu....sudah pasti mereka akan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik lagi dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat..terutama masyarakat kota langsa Ya.....Untuk dapat memenuhikebutuhan masyarakat kota langsa secara baik dan benarlah Jelas...Perencanaan kesehatan itu adalah sebagai standart dari pada pelayanan yang baik, karena kalau tidak ada perencanaan maka semua program kesehatan itu akan kacau balau, tidak tau kemana arahnya dan usulan yang sudah di ajukan baik dari puskesmas itu sendiri tidak akan dapat berjalan, dengan adanya perencanaan yang baik tentu hasilnya akan baik juga.
67
Eksekutif 6
Ya..mereka tentu sangat penting....,karena mereka kan yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat
Eksekutif 7
Kalau puskesmas sangat e...mempunyai kepentingan yang besar ....karena seperti e..apa yang kita bicarakan tadi ..saudara bambang...bahwa..e...puskesmas itu merupakan unit pelayanan yang teknis mendasar..e..merekalah yang langsung berhubungan dengan masyarakat..jadi mereka yang menerima isu-isu.dari masyarakat sehingga merekalah e... yang juga dapat membuat perencanaan untuk di usulkan ke dinas kesehatan Puskesmas ya....sangat pentinglah....kan puskesmas juga akan membuat perencanaan kesehatan untuk pelayanan dimasyarakat. Setiap kita merencanakan sesuatukan tentunya ada maksudnya terutama untuk dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara baik dan optimal dan juga kita perlu memikirkan kesejahteraan dari petugas-petugas di Puskesmas Ya..kalau itu penting...karena apa....karena dari puskesmas perpanjangan tanganya ke polindes.., maksudnya adanya kerjasama..., kalau tidak ada puskesmas..e...dinas tidak mungkin langsung ke polindes..., jelasnya puskesmas itu ..kecilnya dinas..! Ya...Yang jelas untuk terlaksananya pelayanan kesehatan secara baik dan benarbenar menyentuh kepada kesehatan masyarakat ya...! Kepentingan puskesmas disini adalah...e...... agar pelayanan yang diberikan oleh puskesmas kepada masyarakat akan lebih baik dan dapat membuat masyarakat kota langsa merasa lebih nyaman. Disini perencanaan sangat penting bagi puskesmas.....kann sudah saya sebutkan tadi....puskesmas itu langsung berhuibungan dengan masyarakat...sudah tentu segala pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus diberikan seoptimal mungkin...nah...kalaun tidak ada perencanaan kesehatan bagaimana.....! Mungkin ini danas yang lebih tau...ya..., tapi kalau menurut saya....e...ya..agar apaapa kebutuhan yang ada di puskesmas....dapat di usulkanke dinas. Nah...mungkin yang lebih tau adalah puskesmas itu sendiri ya..
Tabel 4.18. Lanjutan
Eksekutif 8 Eksekutif 9
Eksekutif 10
Eksekutif 11 Eksekutif 12
Eksekutif 13
Legislatif 1 Legislatif 2
Berdasarkan Tabel 4.18 diketahui bahwa secara keseluruhan informan mengemukakan bahwa kepentingan perencanaan kesehatan bagi puskesmas adalah terakomodirnya seluruh kebutuhan-kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya, dan pelayanan kesehatan akan lebih baik.
b. Kepentingan Dinas Kesehatan dalam Perencanaan Kesehatan Tabel 4.19. Matrik Jawaban Informan tentang Kepentingan Dinas Kesehatan dalam Perencanaan Kesehatan Informan Eksekutif 1
Jawaban E....mungkin secara umum untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat...ya, terutama masyarakat kota langsa.
68
Eksekutif 2 Eksekutif 3 Eksekutif 4 Eksekutif 5
Eksekutif 6 Eksekutif 7 Eksekutif 8
Eksekutif 9
Eksekutif 10
Eksekutif 11 Eksekutif 12
Eksekutif 13
Legislatif 1 Legislatif 2
Ya....sangat penting ya..karena dinas kesehatanlah yang lebih mengetahui apa-apa yang harus direncanakan kedepan...ya. Ya..sangat-sangat penting..karena dinas kesehatan yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan yang ada di kota langsa Ya..... sangat penting karena Dinas Kesehatanlah tau tentang perencanaan kesehatan Ooo.... sangat penting ya,karena Dinas Kesehatan yang membuat semua perencanaan kesehatan dapat berjalan sesuai dengan Relnya, sehingga dia harus sangat bertanggung jawab dalam perencanaan kesehatan E...karena kita bertanggung jawab ya.,terutama untuk program pelayanan kesehatan Kepentingan dinas kesehatan disini....ya...sangat-sangat penting..e...mengingat dinas kesehatanlah yang nantinya bertanggung jawab dengan masalah kesehatan Kalau saya lihat selama ini bukan hanya untuk kepentingan dinas semata..tapi..yang jelas semua yang dilakukan oleh dinas kesehatan adalah untuk kepentingan masyarakat banyak..ya..terrutama masyarakat kota langsa. Dinas Kesehatanlah yang menentukan maju tidaknya pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, Dinas Kesehatanlah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan program pelayanan kesehatan di masyarakat kota langsa Ya....sebenarnya ujung tombaknya untuk ke atas ya....misalnya ke DPR,Walikota itu dinas....jadi dinaslah yang mengusulkan apa yang dibutuhkan..oleh masyarakat itu supaya hidupnya sehat..,apa yang dibutuhkan..pokoknya semua kembali kepada kebutuhan masyarakat. E....mungkin ya...untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kta langsa ya..,karena dinas kesehatan lah..yang bertanggung jawab Kepentingan Dinas Kesehatan disini..... saya rasa..... secara umum untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota langsa menjadi lebih baik dari sebelumnya, kemudian dengan perencanaan kesehatan Dinas Kesehatan akan lebih mudah dalam menjalankan semua program yang telah direncanakan Mungkin....ya....untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota langsa ya....karena dinas kesehatan ini kan...yang bertanggung jawab penuh dengan kegiatan perencanan kesehatan di kota langsa... Ya.....penting sekali...kan dinas bertanggung jawab dalam membuat perencanaan kesehatan ke depan.... Saya rasa tujuan dari dinas kesehatan atau kepentingan dinas kesehatan adalah..agar masyarakat kota langsa bisa hidup terbebas dari penyakit..itu munghkin ya...
Berdasarkan Tabel 4.19 di atas diketahui secara keseluruhan informan mengemukakan kepentingan bagai dinas kesehatan adalah kepentingan menyeluruh, artinya perencanaan yang telah dibuat diarahkan untuk kepentingan masyarakat khususnya dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kota Langsa. c. Kepentingan Bappeda dalam Perencanaan Kesehatan Tabel 4.20. Matrik Jawaban Informan tentang Kepentingan Bappeda dalam Perencanaan Kesehatan Informan Eksekutif 1
Jawaban Mungkin..sama juga ya...!
69
Eksekutif 2
Eksekutif 3
Eksekutif 4
Eksekutif 5
Eksekutif 6 Eksekutif 7
Eksekutif 8
Eksekutif 9
Eksekutif 10
Eksekutif 11
Eksekutif 12 Eksekutif 13 Legislatif 1 Legislatif 2
Kalau kepentingan kami disini adalah ...e...agar semua kegiatan pembangunan dikota langsa ini dapat berjalan sesuai dengan yang kita butuhkan ya...., ya...bisa saja masalah pembangunan sarana kesehatan yang dibuat oleh dinas kesehatan..ya..kan nantinya untuk masyarakat kota langsa juga yakan...! Menurut saya kepentingan Bappeda dalam hal ini agar semua perencanaan yang telah dibuat dan disusun bersama-sama dapat terlaksanan sesuai dengan yang diharapkan Bappeda membuat pelaksanaan kegiatan pembangunan kota langsa....... agar dapat semua yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang kita harapkan Ooo.... sangat penting ya,karena Dinas Kesehatan yang membuat semua perencanaan kesehatan dapat berjalan sesuai dengan Relnya, sehingga dia harus sangat bertanggung jawab dalam perencanaan kesehatan E...mereka kan untuk perencanaan daerah... jadi perlu bagi mereka agar sesuai...dengan yang direncanakan Ya..bappeda sebagai e.....sebagai..e....wakil dari pada pemerintah daerah sendiri, mereka kan harus memilah-milah mana yang jadi prioritas gitu.., sehingga dana tidak terlalu membengkak tapi dapat dibagi-bagi ke semua unit organisasi Ya..sebenarnya begini...Bappeda dan dinas itu sama-sama mempunyai kepentingan dalam membangun kota langsa kedepan..jadi..kalau tidak adanya kerja sama yang baik maka pemerintah kota langsa ini tidak akan pernah bisa maju.. Bappeda merupakan perpanjangan Tangan Wali Kota, dalam hal pelaksanaan program kesehatan yang telah diajukan oleh Dinas Kesehatan agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ya..sebenarnya begini...Bappeda dan dinas itu sama-sama mempunyai kepentingan dalam membangun kota langsa kedepan..jadi..kalau tidak adanya kerja sama yang baik maka pemerintah kota langsa ini tidak akan pernah bisa maju.. Seperti saya katakan tadi.., sesuai dengan namanya Badan perencanaan daerah....,ya mereka harus tau apa-apa yang akan direncankan oleh dinas kesehatan..ya, terutama mengenai bangunan fisiknya saya rasa ya. Saya rasa....em.... agar semua kegiatan pembangunan di kota langsa dapat terkoordinir dengan baik. Ya....mungkin...e....agar pembangunan kesehatan di kota langsajadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Kalau Bappeda saya rasa e....mereka hanya merekap segala usulan-usulan dari dinas kesehatan...yang nantinya untuk di ajukan kepada kami...!.. Kepentingan Bappeda dalam hal ini adalah...agar semua pembangunan di kota langsa ini tertata dengan baik....!
Berdasarkan Tabel 4.20 diketahui secara keseluruhan informan mengemukakan kepentingan Bappeda dalam perencanaan kesehatan adalah terakomodirnya seluruh pembangunan di Kota Langsa khususnya dalam pembangunan kesehatan. d. Kepentingan DPRD dalam Perencanaan Kesehatan Tabel 4.21. Matrik Jawaban Informan tentang Kepentingan Bappeda dalam Perencanaan Kesehatan
70
Informan Eksekutif 1 Eksekutif 2
Eksekutif 3
Eksekutif 4 Eksekutif 5 Eksekutif 6 Eksekutif 7 Eksekutif 8
Eksekutif 9
Eksekutif 10
Jawaban E....saya rasa sama...seperti kita..untuk dapat memberikan yang terbaik untuk masyarakat kota langsa...ya..terutama dibidang kesehatan...ya Saya rasa sama ya dengan kita ..pada dasarnya kepentingan mereka adalah ...agar kegiatn-kegiatn yang sudah direncanakan akan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan... E....disini juga kita dapat melihat ..baik bawasda, Bpk dan Lsm dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan program kesehatan sudah cukuip baik, mereka selalu mendukung dan mengawasi semua program-program kesehatan yang kita laksanakan setiapm tahunya DPRD juga harus tau program-program apa yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di kota langsa Sesuai dengan tugas DPR adalah wakil dari rakyat yaitu jelas mengarah kepada kebutuhan masyarakat kota langsa terutama di bidang kesehatan Mereka kan wakil dari masyarakat..jadi kalau kebutuhan masyarakat itu terpenuhi..jadi mereka ikut senang.. Saya kira sama...juga..! tujuannya samanya..! Saya rasa mereka tidak punya kepentingan.....e... dalam hal ini...yang menyangkut dengan perencanaan..ya....,.tapi kalau proyek mungkin ada ya...walaun itu tidak semua. DPRD itu merupakan wakil dari rakyat yang harus mengerti dengan keadaan masyarakat kota langsa dan harus bisa mengusulkan segala kebutuhan masyarakatnya terutama di bidang kesehatan kepada Dinas Kesehatan misalnya tentang pelayanan kesehatan masyarakat Kepentinggannya...maksudnya supaya mereka dapat hidup sehat.., Cuma kepentingan mereka untuk kesehatan ini...ini...e..untuk mendukung lah.., karena semua itu..kita ..dinas kesehatan ini..tidak akan bisa berjalan tanpa adanya dukungan dari mereka.., karena yang menentukan itu ke DPR..nah yang kita ajukan kan..Bappeda..
Tabel 4.23. Lanjutan Eksekutif 11
Eksekutif 12
Eksekutif 13
Legislatif 1
Legislatif 2
Mungkin kalau ditanya apa kepentingan mereka..., sudah tentu untuk kepentingan masyarakat...tapi ...apa betul semua untuk masrakat....?nah...mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing...hm... Disini kepentingan DPRD mungkin saja agar semua perencanaan yang di buat oleh dinas kesehatan dapat menyentuh masyarakat yang ada di kota langsa, karena mereka adalah wakil dari masyarakat kota langsa. Kepentingan DPRD itu pasti ada.......sekarang tinggal kita saja yang menilai...apakah mereka memang mementingakan masyarakat atau mementingkan diri sendiri ...iya kan....!. Em........pada dasarnya ...kalau secara pribadi..DPRD tidak mempunyai kepentingan apa-apa dalam perencanaan kesehatan..., namun DPR wajib menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat..terutama yang berkaitan dengan kesehatan.. Karena DPRD itu wakil dari rakyat ...e..ya...harus mengetahuilah apa-apa yang direncanakan oleh dinas kesehatan terutama yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat banyak ya...!
71
Berdasarkan Tabel 4.21 di atas, diketahui ada 13 (tiga belas) informan mengemukakan bahwa kepentingan DPRD dalam perencanaan kesehatan sematamata untuk kepentingan masyarakat khususnya kesehatan masyarakat di Kota Langsa. Namun ada 2 (dua) informan mengemukakan bahwa selain kepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatjuga diselingi oleh kepentingan proyek anggota DPRD. Hal ini diketahui dari jawaban informan sebagai berikut: ”Saya rasa mereka tidak punya kepentingan.....e... dalam hal ini...yang menyangkut dengan perencanaan..ya....,.tapi kalau proyek mungkin ada ya...walaun itu tidak semua” ”Kepentingan DPRD itu pasti ada.......sekarang tinggal kita saja yang menilai...apakah mereka memang mementingakan masyarakat atau mementingkan diri sendiri ...iya kan....!.”
e. Keterlibatan Stakeholder Dalam Pengawasan Perencanaan Kesehatan Tabel 4.22. Matrik Jawaban Informan tentang Keterlibatan Stakeholder dalam Perencanaan Kesehatan Informan Eksekutif 1 Eksekutif 2 Eksekutif 3
Jawaban Ya...memang harus terlibat...ya, karena memang sudah tugas mereka..ya. Selama ini saya rasa sudah baik..ya... Sangat baik, mereka selalu mendukung dan mengawasi semua kegiatan kesehatan yang dilaksanakan setiap tahunnya
Eksekutif 4
Pengawasan dari masyarakat atau keterlibatan masyarakat sudah sangat baik dan juga sudah peduli dengan kegiatan yang dilakukan oleh dinas kesehatan, terutama yang berkaitan dengan Pembangunan sarana kesehatan maupun program-program yang dilakukan oleh dinas kesehatan dan juga mereka selalu memberikan laporanlaporan bila ada kejanggalan atau ketidak sesuaian dalam pembangunan kesehatan.. Sangat baik, mereka selalu mendukung dan mengawasi semua kegiatan program kesehatan yang dilaksanakan setiap tahunnya akan dapat berjalan sesuai dengan yang telah kita rencanakan
Eksekutif 5
Eksekutif 6 Eksekutif 7
program
Mereka perlu turunlah...untuk mengawasi kita...apa yang sudah kita laksanakan, bagaimana relisasinya apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan. Kalau dalam proses perencanaan..e...stakeholder dalam hal ini belum begitu terlibat ..gitu ya...! kecuali bawasda...gitu ya...tapi kalau LSM dan Bpk nanti
72
Eksekutif 8
Eksekutif 9
Eksekutif 10 Eksekutif 11
Eksekutif 12
Eksekutif 13 Legislatif 1
Legislatif 2
e....setelah .pada waktu pelaksanaan disiapkan atau pada evaluasi kegiatan. Sudah ada...tapi kalau bisa jangan terjadi tumpang tindih pemeriksaan, misalnya dalam satu tahun ada tiga kali pemeriksaan ....bagaimana itu...., kalau memang ada temuan bolehlah...tapi kalau tidak ada untuk apa berulang-ulang ....! Mereka selalu mendukung dan mengawasi semua program kesehatan yang kita lakukan setiap tahunnya, bahkan ada saran-saran dari mereka untuk kemajuan kesehatan selanjutnya. Masih kurang....! karena saya belum pernah melihat mereka turun langsung ke lapangan.. Ya...sudah baiklah...tapi kalau bisa...jangan hanya kami saja yang diperiksa..tapi ya...kontraktornya pun di lihat kinerjanya..jadi pembangunannya bisa lebih baik dan tahan lama. Sudah cukup baik....... karena mereka juga....e.... selalu mengawasi setiap kegiatan program kesehatan yang dilaksanakan setiap tahunnya.Ini dapat kita lihat dari adanya pemeriksaan pada Dinas Kesehatan setiap Tahunnay oleh Bawasda, baik bawasda kota maupun bawasda propinsi. Menurut saya....em...keterlibatan meraka sudah baik..karena mereka juga sudah bisa bekerja......yang menurut saya ..ya...sesuai lah dengan tupoksi mereka. Mereka harus terlibat...lah.., karena akan mengetahui apakah yang dilakukan oleh dinas kesehatan sudah benar dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah... Ya...sudah baiklah...
Berdasarkan Tabel 4.22, diketahui bahwa keterlibatan stakeholder dalam perencanaan kesehatan dari 14 (empat belas) informan mengemukakan keterlibatan mereka sudah baik, dan dalam bentuk pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan dalam perencanaan kesehatan. Namun ada 1 (satu) informan mengemukakan bahwa selama ini keterlibata stakeholder dalam perencanaan kesehatan belum menunjukkan peran yang penting. Hal ini diperoleh dari jawaban informan sebagai berikut: ”Masih kurang....! karena saya belum pernah melihat mereka turun langsung ke lapangan.”.
f. Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Perencanaan Kesehatan Tabel 4.23. Matrik Jawaban Informan tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Kesehatan Informan Eksekutif 1 Eksekutif 2
Eksekutif 3
Jawaban Sudah baik.....ya..masyarakat juga sudah tau mana kegiatan yang mereka perlukan..terutama yang berkaitan dengan kesehatan. Sejauh ini masyarakat juga ikut membantu kita dalam proses perencanaan ,terutama untuk masalah pwembangunan sarana kesehatan...mereka terlibat didalamnya.., baik dari mulai mencari lokasi pembangunan sampai pelaksanaannya mereka juga sangat berperan..ya.. Sudah baik, karena mereka juga akan selalu memberikan laporan-laporan yang
73
tejadi dilapangan apabila tidak sesuai dengan program perencanaan yang ditentukan Eksekutif 4
Eksekutif 5 Eksekutif 6 Eksekutif 7
Eksekutif 8
Eksekutif 9
Sangat baik, dengan adanya posyandu, gerakan sayang ibu, juga masukan dari masyarakt , dan juda sebagian besar pembangunan kesehatan yang ada di kota langsa ini adalah karena bantuan dari masyarakat yang ikut membantu agar pembangunan kesehatan dikota langsa dapat berjalan dengan baik Mereka perlu turunlah...untuk mengawasi kita...apa yang sudah kita laksanakan, bagaimana relisasinya apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan E....mereka mungkin dengan memberi laporan-laporan ya, apabila terjadi ketidak sesuaian kegiatn, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Saya kira masyarakat selama ini pun...sudah..e...kreatif..gitu ya, masyarakat sudah banyak memberi usulan-usulan ...gitu..terhadap perencanaan kesehatan ,jadi saya kira peren masyarakat itu sangat baik selama ini. Sudah sangat baik....mereka sudah peduli dengan pembangunan-pembangunan sarana kesehatan..seperti polindes...tapi kadang-kadang ada gak..enaknya...kalau masalah bangunan tersebut...ujung-ujungnya.proyek. Masyarakat sudah banyak berperan, karena masyarakat kita sekarang ini sudah lebih banyak mengerti dan ada arahan-arahan dari Dinas Kesehatan tentang perlunya kesehatan, sepeerti posyandu yang sudah berjalan dengan baik, dan programprogram yang langsung menyentuh kemasyarakat Kota Langsa.
Tabel 4.23. Lanjutan Eksekutif 10
Eksekutif 11
Eksekutif 12
Eksekutif 13
Legislatif 1
Legislatif 2
Masih kurang juga..misalnya...nah..itulah..kan dari masyarakat.., contoh..ya..misalnya posyandu...,....posyandu itukan punyanya masyarakat..kita ingin yang terlibat itu seperti ibu geucik.., dan kader-kader yang memang sudah kita latih.., maunya ibu-ibunya tau tentang kesehatan..kalau di suatu desa itu ada 50 bayi tapi yang datang keposyandu hanya 10 bayi... berarti kan ada 40 bayi yang tidak dibaya ke posyandu...nah..inilah peran ibu-ibu..untuk mengajak peranserta masyarakatnya. Yang saya tau masyarakat hanya bisa memberikan laporan dan masukanmasukan..ya,,terutama kepada kami pihakm puskesmas.., tapi kalau secara khusus saya resa mereka belum bisa terlalu jauh ikut dalam pengawasan perencanaan. Dalam hal ini.......masyarakat juga sudah peduli dengan kegiatan yang dilakukan oleh dinas kesehatan, terutama yang berkaitan dengan Pembangunan sarana kesekatan misalnya mereka selalu memberikan laporan-laporan apabila terdapat kejanggalan dalam pembangunan kesehatan, ya.....contohnya pembangunan polindeslah.....! Yang saya tau selama ini...mereka cukup respon dengan apa yang sudah kita laksananakan..terutama dalam hal pembangunan sarana kesehatan... mereka selalu mengawasi perkembangan pembangunan fisik seperti puskesmas dan polindes. Dalam hal ini....banyak...ya.., masyarakat secara tidak langsung sudah banyak mengawasi segala kegiatan yang dilakukan oleh dinas kesehatan...., ini dapat saya beri contoh..., ada polindes yang dalam pelaksanaannya asal jadi..., nah mereka dengan cepat mengadu kepada kami.., sehingga kami dapat mengkoordinasikan yang terjadi dengan kepala dinas kesehatan Masyarakat juga harus terlibat didalamnya.., karena nanti masyarakat yang akan menggunakan segala kegiatan yang sudah dibuat oleh dinas kesehatan kota langsa.
Berdasarkan Tabel 4.23, diketahui bahwa ada 14 (empat belas) informan mengemukakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kesehatan sudah sangat baik. Keterlibatan tersebut diimplementasikan melalui pemberitahuan, laporan
74
dan partisipasi dalam perencanaan kesehatan, pemberian informasi tentang kebutuhan mereka di lingkungan masing-masing, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diimplementasikan oleh dinas kesehatan maupun puskesmas di Kota Langsa. Namun masih ada satu informan yang mengemukakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan program kesehatan maupun pelaksanaan kegiatankegiatan dalam rencana kesehatan masih belum optimal. Hal ini diperoleh dari jawaban informan sebagai berikut: ”Masih kurang juga..misalnya...nah..itulah..kan dari masyarakat.., contoh..ya..misalnya posyandu...,....posyandu itukan punyanya masyarakat..kita ingin yang terlibat itu seperti ibu geucik.., dan kader-kader yang memang sudah kita latih.., maunya ibu-ibunya tau tentang kesehatan..kalau di suatu desa itu ada 50 bayi tapi yang datang keposyandu hanya 10 bayi... berarti kan ada 40 bayi yang tidak dibaya ke posyandu...nah..inilah peran ibu-ibu..untuk mengajak peranserta masyarakatnya”
75
BAB 5 PEMBAHASAN
5.1 Pengetahuan Eksekutif dan Legislatif dalam Perencanaan Kesehatan Pengetahuan dalam penelitian ini merupakan salah satu indikator dari perilaku birokrasi eksekutif dan legislatif dalam perencanaan kesehatan. Pengetahuan tersebut meliputi pengetahuan tentang langkah-langkah perencanaan, jenis dan sumber data untuk perencanaan kesehatan, pentingnya perencanaan kesehatan, penanggung jawab perencanaan kesehatan, peran puskesmas, dinas kesehatan, Bappeda dan DPRD dalam perencanaan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 15 informan, ada 10 informan yang mengetahui secara pasti langkah-langkah perencanaan kesehatan. Langkah-langkah tersebut adalah diawali dengan pengumpulan data, analisis data, kemudian dibuat rencana program dan usulan anggaran sampai pada penyusunan dokumen perencanaan, demikian juga dengan jenis data, secara keseluruhan mengetahui datadata apa saja yang dibutuhkan dalam perencanaan kesehatan. Kurangnya pemahaman informan terhadap langkah perencanaan kesehatan tersebut disebabkan oleh terbiasanya mereka terhadap rutinitas dalam setiap perencanaan setiap tahunnya. Perencanaan yang ada biasanya tidak mengacu pada mekamisme perencanaan yang sesuai dengan konsep perencanaan dan penganggaran kesehatan terpadu (P2KT) yang telah direkomendasikan oleh Departemen Kesehatan, maupun usulan perencanaan dari Lembaga Administrasi Negara. Langkah tersebut seyogyanya diawali dari : (1) analisis situasi yaitu melalui pengumpulan data yang meliputi data demografi, data cakupan pelayanan kesehatan sebelumnya, data sarana pelayanan kesehatan, dan menganalisis data tersebut dalam bentuk informasi dengan metode Strenght, Weakness, Oppurtunity, and Treaths (SWOT) Analisys, (2) merumuskan tujuan perencanaan, (3) menetapkan tujuan, (3) menentukan alternative tujuan, (4) menenetapkan prioritas tujuan, (5) membuat rencana kegiatan dan rencana anggaran, (6) menyusun program kerja dalam bentuk dokumen perencanaan. Serangkaian langkah-langkah tersebut cenderung hanya dipahami oleh penyusun rencana dari dinas kesehatan saja, sedangkan unsur eksekutif lainya seperti puskesmas, dan pemerintah kota cenderung tidak memahami, apalagi dari unsur legislatif. Indikator pengetahuan yang lain adalah dari pemahaman informan tentang pentingya perencanaan kesehatan, penanggung jawab perencanaan kesehatan, dan peran unsur eksekutif dan legislatif dalam perencanaan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan menyatakan bahwa perencanaan kesehatan sangat
76
penting dalam pembangunan kesehatan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal di kota Langsa. Namun dalam penelitian ini ditemukan perbedaan pemahaman tentang penanggung jawab perencanaan kesehatan. Data menunjukkan 11 informan mengemukakan perencanaan kesehatan semata-mata tanggung jawab dinas kesehatan, sedangkan sisanya mengemukakan perencanaan kesehatan adalah tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Berdasarkan keadaan tersebut, diindikasikan bahwa masih ada pemahaman informan bahwa perencanaan kesehatan adalah tugas dan wewenang dari dinas kesehatan, sehingga memberikan implikasi terhadap tanggungjawab seutuhnya dalam pembangunan kesehatan di Kota Langsa, seyogyanya pembangunan kesehatan adalah tanggung jawab dari masyarakat seluruhnya baik dari jajaran pemerintah kota maupun masyarakat biasa. Hal tersebut berguna untuk keberlangsungan programprogram kesehatan dimasa akan datang, artinya pembangunan kesehatan akan berkelanjutan dimasa-masa akan datang guna menciptakan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Adanya perbedaan pemahaman tersebut diasumsikan karena pada masyarakat secara umum sudah mempuyai suatu pola pikir bahwa segala sesuatu yang berkenaan dengan kesehatan adalah tanggung jawab dinas kesehatan dan unit pelayanan tehnisnya seperti rumah sakit dan puskesmas, sehingga perencanaan yang ditanggapi secara parsial oleh masyarakat. Indikasi tersebut terlihat dari adanya perbedaan persepsi dari peran masingmasing unsur dalam perencanaan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran puskesmas hanya sebatas menyediakan data-data untuk perencanaan kesehatan, seharusnya puskesmas wajib mengusulkan rencana-rencana program pada masingmasing puskesmas berdasarkan analisis kebutuhan program kesehatan di wilayah kerjanya, kemudian direkapitulasi oleh dinas kesehatan dan dimusyarawarahkan kembali sebelum disusun secara komprehensif dalam bentuk dokumen perencanaan dan usulan anggaran, sehingga secara bertahap akan mengakomodir permasalahanpermasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Indikasi lainnya adalah pemahamanan yang berbeda tentang peran dinas kesehatan. Hasil penelitian juga menunjukkan secara keseluruhan peran dinas kesehatan adalah penyusun rencana kegiatan setiap tahunnya, seyognya dinas kesehatan adalah konseptor sekaligus sebagai pelaksana tehnis dari unsur pemerintah daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, artinya peran dinas kesehatan dalam perencanaan kesehatan bukan semata-mata berdiri sendiri tetapi terintegrasi dengan SKPD lainnya dan unit tehnis dibawah dinas kesehatan. Demikian juga dengan pemahaman informan tentang peran Bappeda juga mempunyai perbedaan pemahaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 7 (tujuh) informan juga yang mengemukakan bahwa peran Bappeda dalam perencanaan kesehatan adalah sebagai lembaga untukmengoreksi, menyesuaikan, dan memberikan masukan-masukan bagi penyusun rencana program kesehatan untuk dijadikan sebagai dokumen perencanaan sebelum disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
77
Selain itu ada 1 (satu) informan yang mempunyai pemahaman yang berbeda tentang peran Bappeda, diantaranya bahwa bappeda tidak mempunyai hubungan langsung dengan perencanaan kesehatan dan dinas kesehatan. Sedangkan peran DPRD justru hanya sebagai pengesah atau lembaga yang menyetujui usulan-usulan program kesehatan yang telah diusulkan. Berdasarkan analisis tersebut, diketahui secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang perencanaan kesehatan baik menyangkut langkah-langkah perencanaan kesehatan, peran masing-masing elemen yang terlibat dalam perencanaan kesehatan maupun pentingnya sebuah perencanaan masih dinilai kurang pada eksekutif dan legislatif di Kota Langsa. Rendahnya pemahaman tentang perencanaan kesehatan akibat kurangnya pelatihan-pelatihan tentang perencanaan. Data dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) dari dinas kesehatan Kota Langsa, diketahui pelatihan bagi tenaga perencana baik di dinas kesehatan maupun puskesmas selama kurun waktu 1 tahun hanya sekali dilaksanakan selebihnya cenderung dialokasikan pada pelatihan tehnis seperti pelatihan bidan desa, pelatihan penyuluhan kesehatan masyarakat maupun pelatihan fungsional lainnya. Rendahnya pemahaman tersebut berimplikasi terhadap kualitas dari rencana kerja dalam perencanaan kesehatan yang akan disusun dan disahkan, dan dampak jangka panjangnya adalah tidak terakomodirnya permasalahan-permasalahan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu dampak dari rendahnya pemahaman sumber daya manusia tentang perencanaan kesehatan adalah minimnya kemampuan petugas perencana dalam melakukan advokasi pada lembaga legislatif maupun badan perencana daerah dalam menentukan prioritas program dalam penyusunan perencanaan kesehatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sukarna, dkk (2006), bahwa rendahnya kualitas SDM perencana dinas kesehatan berpengaruh terhadap kemampuan negosiasi dan argumentasi anggaran kepada Bappeda, demikian juga dengan penelitian Bakri (2001), bahwa Secara umum, lemahnya kemampuan sebagian petugas kesehatan dalam berbagai aspek proses perencanaan khususnya pada kabupaten/kota di Sulawesi Selatan juga merupakan salah satu kendala dalam implementasi desentralisasi di bidang kesehatan. Walaupun telah diadakan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Terpadu (P2KT) bagi para petugas Dinas Kesehatan kabupaten/kota serta pelatihan Problem Oriented Action Research (PROAR) bagi para petugas Puskesmas dan beberapa petugas Dinas Kesehatan kabupaten/kota, namun masih dijumpai berbagai kekurangan dalam hal intensitas, metode, jangka waktu pelatihan,serta ruang lingkup materi pelatihan. Berdasarkan analisis tersebut di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemahaman eksekutif dan legislatif sangat penting dalam mewujudkan perencanaan kesehatan yang baik di Kota Langsa. Upaya yang harus ditempuh adalah peningkatan pengetahuan melalui pelatihan-pelatihan bagi tenaga perencana puskesmas dan dinas kesehatan, melakukan minilokarya dengan melibatkan unsur legislatif dan eksekutif lainnya dalam penyusunan perencanaan kesehatan.
78
5.2 Sikap Eksekutif dan Legislatif dalam Perencanaan Kesehatan Sikap dalam penelitian ini adalah tanggapan atau respon oleh eksekutif dan legislatif tentang langkah-langkah perencanaan sampai pada pengambilan keputusan terhadap program kesehatan yang akan dilaksanakan. Indikator sikap dalam penelitian ini adalah sikap dari eksekutif dan legislatif terhadap perencanaan kesehatan, dan sikap terhadap kebutuhan data dalam penyusunan perencanaan kesehatan di Kota Langsa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 6 (enam) informan yang mempunyai pandangan bahwa keterlibatan eksekutif dalam perencanaan kesehatan adalah pada saat merekapitulasi, dan mengkoordinasikan setiap usulan-usulan program-program kesehatan dalam perencanaan kesehatan, serta menyeleksi setiap program-program kesehatan yang dianggap prioritas. Selain itu ada juga informan yang mengemukakan bahwa pandangan informan tentang keterlibatan eksekutif hanya dalam tehnis pelaksanaan setiap program yang telah diusulkan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa sikap eksekutif dalam perencanaan kesehatan masih terbatas merekapitulasi dan mengkoordinasi usulan program kesehatan saja. Hal diindikasikan karena masih terbatasnya pemahaman informan tentang siapa saja yang termasuk dalam unsur eksekutif, sehingga berdampak terhadap pandangan informan terhadap tugas pokok dan fungsinya dalam perencanaan kesehatan. Demikian juga dengan pandangan informan terhadap peran legislatif dalam perencanaan kesehatan, hanya sebagai penentu dan pengambil keputusan terhadap jenis program kesehatan yang telah direncanakan, sehingga secara keseluruhan serangkaian perencanaan kesehatan tidak sebagaimana mestinya. Menurut Harimurti dan Marzuki (2005), bahwa tidak sinergisnya peran masing-masing unsur dalam pemerintahan baik eksekutif dan legislatif berdampak terhadap kesesuaian dalam pengambilan keputusan terhadap jenis program-program dalam suatu organisasi. Demikian juga menurut Widyaningrum dan Thoha (2005) yang mengutip pendapat Aberbach, et.al.,(1982), bahwa legislatif dan eksekutif merupakan dua elemen yang sama-sama terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Tetapi peran kedua elemen tersebut berbeda. Legislators ingin dipilih kembali pada masa pemerintahan selanjutnya dengan mencari program dan proyek yang membuatnya popular di mata konstituen, dan birokrat ingin memaksimumkan anggarannya, dan masyarakat ingin memaksimumkan utilitasnya. 5.3 Persepsi Eksekutif dan Legislatif dalam Perencanaan Kesehatan Persepsi dalam penelitian ini adalah segala sesuatu reaksi terhadap perencanaan kesehatan berdasarkan pengamatan, informasi, dan pengalaman eksekutif dan legislatif. Indikator persepsi eksekutif dan legislatif dilihat dari persepsi
79
wewenang legislatif dan eksekutif, mekanisme intervensi, usulan anggaran, dan persepsi terhadap pengambilan keputusan dalam perencanaan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan informan mempunyai persepsi yang sama terhadap wewenang eksekutif dan legislatif dalam perencanaan kesehatan. Eksekutif mempunyai wewenang sebagai penyusun rencanarencana program kesehatan dalam perencanaan kesehatan dengan melakukan analisis situasi, menyediakan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana program kesehatan, dan wewenang legislatif hanya sebatas memberikan masukan, saran dan pemantauan terhadap proses penyusunan program kesehatan serta melakukan evaluasi dan pengesahan terhadap program kerja yang telah diusulkan. Persepsi tersebut relatif sama dengan sikap dari informan terhadap peran eksekutif dan legislatif. Keadaan tersebut dapat dipahami karena ada kecenderungan minimnya pemahaman tentang peran dan fungsi masing-masing dalam perencanaan kesehatan disebabkan oleh rendahnya pengetahuan mereka, yang diakibatkan oleh rutinitas yang telah turun temurun dalam birokrasi perencanaan kesehatan, sehingga ada perbedaan porsi kegiatan dalam proses penyusunan perencanaan. Persepsi eksekutif dan legislatif terhadap usulan anggaran dalam perencanaan secara umum mengatakan bahwa usulan anggaran terhadap program kesehatan yang telah diusulkan cenderung tidak semua disetujui dan disahkan oleh legislatif, mengingat terbatasnya alokasi anggaran dari APBD atau APBN dan jumlah PAD yang relatif kecil, sehingga tidak mampu mengakomodir seluruh usulan-usulan program kesehatan dalam perencanaan kesehatan dari dinas kesehatan. Selain itu bahkan ada 1 (satu) informan mengemukakan bahwa usulan anggaran dari dinas kesehatan cenderung tidak dilakukan koordinasi terlebih dahulu, dan tidak dilakukan sosialisasi, sehingga ada kegiatan atau program kesehatan tidak disetujui sama sekali. Persepsi tersebut didasari dari kenyataan yang ada, yaitu semua usulan yang diajukan oleh SKPD di pemerintahan Kota Langsa secara umum tidak disetujui semuanya oleh legislatif, termasuk usulan anggaran dalam perencanaan kesehatan dari dinas kesehatan. Penyebab tidak disetujui program tersebut disebabkan oleh terbatasnya alokasi anggaran untuk bidang kesehatan karena ada sistem penetapan pagu anggaran untuk masing-masing SKPD di pemerintah Kota Langsa, maupun adanya unsur kepentingan yang terselubung untuk memprioritaskan beberapa program kerja dari dinas kesehatan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Sukarna, dkk (2006), bahwa besarnya pembiayaan kesehatan dalam era desentralisasi tergantung pada daerah. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan dinas kesehatan (dinkes) agar dapat menetapkan prioritas program kesehatan, serta memiliki kemampuan advokasi kepada pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam upaya mendapatkan political commitment peningkatan alokasi anggaran. Diperlukan juga kemampuan tenaga kesehatan untuk melakukan perencanaan program dan anggaran, implementasi, dan evaluasi program.
80
Rendahnya alokasi anggaran yang diperoleh Dinas Kesehatan Kota Langsa dimungkinkan karena terdapat beberapa kegiatan yang diusulkan dalam anggaran tetapi tidak mendapat persetujuan dari eksekutif. Ada dua faktor yang memungkinkan terjadinya hal tersebut, yaitu: 1) rendahnya pengetahuan tim anggaran eksekutif tentang kesehatan, sehingga kebijakan eksekutif dalam mengalokasikan anggaran APBD tidak didasarkan pada kebutuhan dinkes, 2) ketidakmampuan SDM perencana dinkes dalam meyakinkan eksekutif tentang pentingnya pengalokasian anggaran untuk kegiatan tersebut. Kenyataan tersebut terwujud dari persepsi eksekutif dan legislatif dalam terhadap pengambilan keputusan dalam perencanaan kesehatan. Secara umum informan mengemukakan bahwa keputusan terhadap jenis program dan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk dinas kesehatan berdasarkan pertimbanganpertimbangan tertentu, seperti disebutkan di atas, yaitu pertimbangan kecukupan anggaran pemerintah daerah, kesesuaian jumlah penerimaan pendapatan asli daerah setiap tahunnya. 5.4 Kepentingan Eksekutif dan Legislatif dalam Perencanaan Kesehatan Kepentingan dalam penelitian ini dimaksudkan adalah segala sesuatu kebutuhan atau unsur kepentingan lain yang diharapkan oleh eksekutif dan legislatif dalam perencanaan kesehatan. Kepentingan eksekutif dan legislatif tersebut dilihat berdasarkan kepentingan puskesmas, dinas kesehatan, bappeda, dan DPRD dalam perencanaan kesehatan, dan keterlibatan stakeholder serta masyarakat dalam perencanaan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan informan mengemukakan bahwa peran puskesmas dalam perencanaan kesehatan adalah sebagai ujung tombak masyarakat dalam menyediakan data dan informasi tentang kebutuhan program kesehatan bagi masyarakat. Kepentingan dinas kesehatan dan bappeda adalah untuk menwujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, dan kepentingan DPRD adalah mewujudkan akuntabilitas publik yang baik khususnya dalam peningkatan dan pembangunan kesehatan masyarakat di Kota Langsa. Hal tersebut secara de jure menunjukkan bahwa kepentingan eksekutif dan legislatif secara normatif menyebutkan untuk kepentingan masyarakat yaitu kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Namun secara de facto kondisi ini cenderung tidak normatif, artinya ada kepentingan terselubung terhadap perencanaan kesehatan khususnya berkaitan dengan kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini terindikasi dari adanya informan yang mengemukakan bahwa penilaian terhadap kepentingan mereka dapat terlihat dari sejumlah kegiatan atau program yang diaplikasikan setiap tahun anggarannya, dan juga ada unsur kepentingan untuk proyek-proyek tertentu, biasanya program kerja yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Widyaningrum dan Thoha (2005) yang mengutip pendapat Johnson (1994) bahwa hubungan eksekutif dengan legislatif
81
dengan nama self-interest model. Legislators ingin dipilih kembali, birokrat ingin memaksimumkan anggarannya, dan konstituen ingin memaksimumkan utilitasnya. Agar terpilih kembali, legislators mencari program dan projects yang membuatnya popular di mata konstituen. Eksekutif mengusulkan program-program baru karena ingin berkembang dan konstituen percaya mereka menerima keuntungan dari pemerintah. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa dalam proses perencanaan maupun kebijakan publik lainnya antara legislatif dengan eksekutif menunjukkan hubungan yang erat, dimana masing-masing mempunyai kepentingan. Hal ini termasuk juga dalam perencanaan kesehatan, dan hampir terjadi di semua daerah di Indonesia. Demikian juga dengan pendapat Dwiyanto (1999), bahwa ketaatan aparat birokrasi (eksekutif dan legislatif) berorientasi pada prosedur dan aturan sering menyebabkan tingkat fleksibilitas dan kecepatan pelayanan menjadi berkurang pada satu pihak, di pihak lain sering digunakan oleh aparat birokrasi sebagai wahana untuk memperoleh kepentingan pribadi dalam bentuk insentif. Hal ini menunjukkan bahwa secara implisit unsur legislatif dan eksekutif mempunyai kepentingan tersendiri baik dari perencanaan kesehatan, sedangkan masyarakat dan stakeholder tidak mengharapkan kepentingan tidak menuai kepentingan dalam perencanaan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan stakeholder hanya sebatas pengawas atau pemantau terhadap program kerja yang telah dilaksanakan, sedangkan dalam proses usulan program dan anggaran cenderung tidak dilibatkan. Sedangkan pada masyarakat sebagai sasaran atau objek dari pelaksanaan perencanaan hanya memperoleh hasil dari perencanaan, seperti pembangunan sarana kesehatan, namun kepentingan lain tidak ada. 5.5 Keterbatasan Penelitian Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yaitu: 1. Penelitian ini menggunakan tehnik kualitatif dengan kuesioner terbuka, serta menggunakan informan dari unsur eksekutif dan legislatif, sehingga membutuhkan waktu yang lama, dan mengalami kesulitan untuk menjumpai informan. 2. Penelitian ini mengkaji tentang perilaku birokrasi, dan kajian ini masih terbatas penelitiannya di Indonesia, sehingga sedikit perbandingan penelitian di daerah lain, namun peneliti membandingkannya dengan penelitian-
82
penelitian lain yang relevan dengan tujuan penelitian, khususnya perilaku birokrasi pada organisasi publik.
83
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pengetahuan eksekutif dan legislatif terhadap perencanaan kesehatan masih tergolong rendah yang terindikasi dari rendahnya pemahaman informan tentang langkah-langkah perencanaan, penanggung jawab perencanaan kesehatan, pentingnya perencanaan dan peran masing-masing unsur yang terlibat dalam perencanaan kesehatan. 2. Sikap eksekutif dan legislatif terhadap perencanaan kesehatan relatif kurang yang dilihat berdasarkan sikap informan tentang keterlibatan eksekutif, legislatif dan pandangan terhadap kebutuhan data dalam perencanaan kesehatan. 3. Persepsi eksekutif dan legislatif terhadap perencanaan kesehatan juga masih kurang yang terlihat dari persepsi terhadap wewenang masing-masing, persepsi usulan anggaran, dan persepsi pengambilan keputusan dalam perencanaan kesehatan. 4. Kepentingan eksekutif dan legislatif secara keseluruhan untuk kepentingan masyarakat umum, yaitu peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kota Langsa dan mengupayakan keberlangsungan pembangunan di kota Langsa. 6.2 Saran Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dapat disarankan sebagai berikut:
84
1. Bagi DPRD Kota Langsa a. Disarankan agar meningkatkan pemahaman anggota atau panitia anggaran tentang program-program kerja bidang kesehatan, sehingga dalam pengambilan keputusan terhadap usulan anggaran dan program dari dinas kesehatan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. b. Disarankan agar meningkatkan akuntabilitas DPRD kota Langsa melalui transparansi dalam penentuan dan pengambilan keputusan terhadap usulan program-program kerja dari SKPD di Kota Langsa khususnya bidang kesehatan. 2. Bagi pemerintah Kota Langsa a. Disarankan bagi petugas di pemerintahan kota Langsa yang mengakomodir masalah perencanaan SKPD untuk meningkatkan pengetahuannya melalui pelatihan maupun lokakarya perencanaan kesehatan. b. Diasarankan agar Bappeda meningkatkan koordinasi dengan SKPD dalam penyusunan usulan program dan anggaran agar tidak melebihi pagu yang telah ditetapkan pada masing-masing SKPD. 3. Bagi Dinas Kesehatan Kota Langsa a. Disarankan perlu peningkatan pengetahuan bagi tenaga perencana dinas kesehatan dan puskesmas guna menghasilkan perencanaan kesehatan yang baik dan akuntable. b. Disarankan agar perencanaan kesehatan yang dibuat setiap tahunnya lebih intensif disosialisasi dengan sub bidang-bidang dalam dinas kesehatan dan
85
puskesmas guna mengidentifikasi program-program prioritas yang akan diajukan dalam dokumen perencanaan kesehatan sebelum disahkan. c. Disarankan perlu peningkatan pengetahuan SDM Dinas Kesehatan dalam melakukan advokasi pada pemerintah kota Langsa terhadap setiap usulan kegiatan dan program kerja bidang kesehatan. d. Perlu dilakukan pembinaan bagi puskesmas dalam menyusun program kerja tahunan untuk dialokasikan dalam perencanaan kesehatan setiap tahun anggaranya. 4. Bagi Puskesmas a. Disarankan agar menyediakan data terkini melalui peningkatan upaya pencatatan dan pelaporan setiap triwulan dan menyampaikan kepada bagian informasi dan pelaporan dinas kesehatan agar masalah-masalah kesehatan yang dihadapi puskesmas dapat diidentifikasi secara dini.
86
DAFTAR PUSTAKA Abubakar, A, Yasa, 2005. Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan, Dinas Syariah Islam Provinsi NAD. Bakri, H, 2001. Strengtening Decentralied Health Planning at District Level in South Sulawesi Province, MA Dissertation, University Leeds. ________, 2001. Penguatan Sistem Perencanaan Kesehatan Kabupaten/Kota, Modul pelatihan P2KT Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan tahun 2001. Chandra, 2004. Pengaruh Perilaku Birokrasi terhadap Kualitas Pelayanan Publik. (Studi di Kecamatan Medan Tembung Kota Medan) Tesis Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan. Dinas Kesehatan Kota Langsa, 2007. Profil Kesehatan Kota Langsa. Dinas Kesehatan Kota Langsa. Dinas Kesehatan Kota Langsa, 2008. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kota Langsa. Depkes RI, 2002. Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Terpadu (P2KT), Jakarta Dwiyanto, Agus, 1995. Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik. Makalah Seminar Sehari Kinerja Organisasi Publik, 20 Mei 1995. Jurusan FISIP, UGM Yogyakarta. Efendi, Sofyan, 1993. Strategi Administrasi dan Pemerataan Akses pada Pelayanan Publik di Indonesia, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta. Badan Perencanaan Kesehatan Daerah, 2006. Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Langsa. Hardiansah C, Erikana. Ambilavelensi Dimensi Politik dalam Perencanaan : Sebuah Kajian Teoritik Konstektual, (Online) http://www.fftm.org, akses tanggal 27 Januari 2008. Harimurti, dan Marzuki, 2005. Reformasi Sektor Kesehatan di Indonesia: Tantang dan Langkah Masa Depan. (online) http://www.desentralisasiindonesia.co.id, Akses tanggal 02 Februari 2008.
87
Moeloeng, L, 2004. Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Rosda, Bandung. Rasyid, Ryaam 1996. Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan, Yarsif Watampone, Jakarta Ratminto, Utomo W, dan Muhdiarta U, Ryaam, 2003. Kualitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Jurnal Sosiohumanika, No 16. Rivai, Veithzal, 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori dan Praktek, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Robins, S.P. 2002. Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi,Aplikasi, Jilid I, Edisi Bahasa Indonesia, Alih Bahasa Hadyana Pujaatmaka,Prenhalindo, Jakarta. Rienke. William, dan Thomas. R, 1999. Aspek-aspek Politis Perencanaan, Binarupa, Jakarta Saefullah, Avip, 2004. Relevansi Pembangunan Kesehatan Daerah terhadap Kebijakan Kesehatan Nasional di Era Otonomi. (online) http://www.desentralisasi-indonesia.co.id, Akses tanggal 02 Februari 2008. Syukriy, Abdullah, 2006. Perilaku Opportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang. Syafiie, K, Inu, 2004. Birokrasi Pemerintah Indonesia. Mandar Maju, Bandung. Thoha, M, 1991. Perpektif Perilaku Birokrasi, Rajawali Press, Jakarta Utama, A.Gede, 2004. Pengaruh Perilaku Birokrasi terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar). Tesis Program Studi Magister Administrasi Publik Konsentrasi Manajemen Publik. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Widodo, Jamaluddin, 2006. Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja, Bayumedia, Malang Wijono. Djoko, 1997. Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan Kesehatan. Airlangga University Press. Surabaya Widyaningrum, A. dan Thoha, 2005 Interaksi Eksekutif-Birokrasi di Kota Bandar Lampung. Jurnal Sosiosains No 18.
