b.
PASAL 04 AYAT 02 1.
obligasi dapat diperhitungkan dengan penghasilan bunga berjalan.
Bunga Deposito dan Tabungan Lainnya a.
Obyek PPh Final adalah bunga deposito, bunga
c.
Indonesia (SBI). b.
Besar tarif pemotongan adalah 20% dari nilai bruto.
c.
Yang tidak dipotong PPh final ini antara lain: bunga dari deposito/tabungan/SBI sepanjang jumlah deposito/tabungan/SBI tidak lebih dari Rp7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah; 2)
bunga diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang
3)
4)
Tarif pemotongan ditinjau dasar pengenaannya sebagai berikut:
tabungan lainnya dan diskonto Sertifikat Bank
1)
Diskonto negatif atau rugi pada saat penjualan
Bunga dengan Kupon jumlah bruto bunga sesuai dengan
masa
kepemilikan
obligasi Diskonto dengan Kupon selisih lebih harga jual atau nominal
di
perolehan
atas
obligasi,
harga tidak
bank luar negeri di Indonesia;
termasuk bunga berjalan
bunga deposito/tabungan/diskonto SBI yang
Diskonto tanpa Bunga
diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang
selisih lebih harga jual atau
pendiriannya
nilai nominal di atas harga
telah
disahkan
oleh
Menteri
15% bagi Wajib Pajak Dalam Negeri & Badan Usaha Tetap 20% bagi P3B bagi Wajib Pajak Luar Negeri selain Badan Usaha Tetap
Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari
perolehan obligasi
sumber pendapatan sebagaimana dimaksud
Diskonto dan atau Bunga
0% untuk 2009 s.d. 2010
dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11
Wajib Pajak Reksadana
5% untuk 2011 s.d. 2013
Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
selisih lebih harga jual atau
15% untuk 2014 dst
bunga tabungan pada bank yang ditunjuk
nilai nominal di atas harga
Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah
perolehan obligasi dan atau
sederhana dan sangat sederhana, kaveling
jumlah bruto bunga sesuai
siap bangun untuk rumah sederhana dan
dengan
sangat
obligasi
sederhana,
sederhana
sesuai
atau
dengan
rumah
susun
ketentuan
yang
berlaku, untuk dihuni sendiri.
d.
masa
kepemilikan
Tidak dilakukan pemotongan PPh atas bunga yang diterima oleh:
2.
Bunga Obligasi dan Surat Utang Negara a.
1)
Obyek PPh Final adalah Bunga Obligasi, berupa
pembentukannya telah disahkan oleh Menteri
imbalan yang diterima pemegang Obligasi dalam bentuk bunga dan atau diskonto.
Wajib Pajak dana pensiun yang pendirian atau Keuangan, dan
2)
Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
IBNU KHAYATH FARISANU STIE Widya Praja Tana Paser
1/9
P 3.
E
R
P
A
J
A
K
A a)
Bunga Simpanan Koperasi kepada Anggota Koperasi
mempunyai
penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena
dibayarkan
pengalihannya
10%
oleh
koperasi
yang
didirikan
di
untuk
bunga
simpanan
sampai
dengan
dan/atau bangunan sehubungan dengan
untuk bunga simpanan lebih dari Rp 240.000,-
derajat, dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang
Obyek PPh Final adalah hadiah undian, dengan
kepemilikan,
Tarif pemotongan adalah 25% dari jumlah bruto
PPh
Final
penjualan,
adalah
penghasilan
tukar-menukar,
perjanjian
Wajib
Pajak
yang
Pajak
yang
a)
dan
b)
5% dari jumlah bruto nilai pengalihan untuk pengalihan lainnya.
Pembebasan PPh Final dilakukan Dengan penerbitan Surat Keterangan Bebas
IBNU KHAYATH FARISANU
tidak
ada
atau
penguasaan
antara
pengalihan
hak
atas
tanah
dan/atau
orang pribadi atau badan yang menerima memperoleh
pengalihan
hak
bangunan
kepada
penghasilan
atas
tanah
umum
dan/atau
pemerintah
pembangunan yang
dari guna untuk
memerlukan
pengalihan
hak
atas
tanah
dan/atau
bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang tidak termasuk
Rumah
Susun Sederhana; dan
atas:
Keuangan,
tersebut
persyaratan khusus;
1% dari jumlah bruto nilai pengalihan Sederhana
Menteri
hibah
kepentingan
pokoknya
atau bangunan, maka: Rumah
oleh
sepanjang
pelaksanaan
melakukan pengalihan hak atas tanah dan
untuk
atau
ditetapkan
atau
usaha pokoknya
usaha
sosial
Tanpa Surat Keterangan Bebas
pengalihan tersebut. Wajib
badan
bangunan sehubungan dengan warisan. 2)
bangunan sebesar 5% dari jumlah bruto nilai
STIE Widya Praja Tana Paser
bangunan
pihak-pihak yang bersangkutan; atau d)
melakukan pengalihan atas tanah dan atau
1)
dan/atau
atau
kepemilikan,
dari
Tarif PPh Final ditentukan berdasarkan:
b)
antara
hubungannya dengan usaha, pekerjaan,
lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati.
a)
penguasaan
pengusaha kecil termasuk koperasi yang
pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak,
bagi
tanah
pendidikan
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
2)
atau
kepada badan keagamaan atau badan
Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan
selain
ada
sehubungan dengan hibah yang diberikan
Tarif pemungutan PPh Final adalah 0.1% dari
1)
tidak
badan yang melakukan pengalihan hak atas
meliputi
tersebut
pihak-pihak yang bersangkutan; c)
Obyek PPh Final adalah penghasilan dari penjualan
Obyek
hibah
hubungannya dengan usaha, pekerjaan,
jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham.
c.
Rp
merupakan
sedarah dalam garis keturunan lurus satu
saham di bursa.
b.
dari
bukan
240.000,- per bulan
Transaksi Saham
a.
dan
bruto
hibah yang diberikan kepada keluarga
Rp
undian.
b.
kurang
jumlah yang dipecah-pecah;
hadiah undian dan dipotong oleh penyelenggara
a.
jumlah
Besar tarif pemotongan adalah:
nama dan dalam bentuk apa pun. b.
yang
60.000.000,-
Hadiah Undian a.
Pajak
Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi.
per bulan
yang
Obyek PPh Final adalah bunga simpanan yang
b)
6.
Pribadi
a.
0%
5.
Orang
Orang Pribadi
b.
4.
N
subjek pajak. d.
Nilai pengalihan hak adalah nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah dan/atau bangunan
yang
bersangkutan
sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.
2/9
P e.
E
R
P
A
J
A b.
Apabila diketahui berdasarkan data atau kejadian
K
A
N
Tarif PPh Final adalah 10% dari jumlah bruto nilai
sebenarnya,jumlah bruto nilai pengalihan menurut
persewaan, baik yang menyewakan Wajib Pajak
akta pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
Orang Pribadi maupun Badan. c.
maupun Nilai Jual Objek Pajak tanah dan/atau
Jumlah
bruto
persewaan
adalah
jumlah
yang
bangunan yang bersangkutan lebih rendah dari
dibayarkan/terutang oleh penyewa termasuk biaya
jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah
perawatan,
dan/atau
lainnya, dan service charge (baik perjanjiannya
bangunan
yang
sebenarnya,
maka
pemeliharaan,
keamanan,
fasilitas
dibuat secara terpisah maupun disatukan).
besarnya Pajak Penghasilan dihitung dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau 9.
bangunan yang sebenarnya. f.
Dalam
hal
pengalihan
hak
kepada
instansi
Pemerintah maka nilai pengalihan hak adalah nilai berdasarkan
keputusan
pejabat
Dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri a.
dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis,
yang
dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
bersangkutan. g.
Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
b.
penyampaian SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) atas dan/atau
dari
pengalihan
bangunan
tersebut
hak
atas
dilakukan
dari
pengalihan
hak
atas
c.
PPh dipotong oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen.
tanah oleh
cabang. Namun seluruh pembayaran PPh atas penghasilan
Tarif pengenaan PPh Final sebesar 10% dari jumlah bruto dividen yang diterima.
dilakukan di cabang maka pembayaran PPh dan penghasilan
Obyek PPh Final adalah dividen, termasuk dividen
tanah
dan/atau bangunan yang dilakukan di cabang
10. Penghasilan Usaha yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu a.
Obyek PPh Final adalah penghasilan dari usaha
harus dikonsolidasi oleh pusat dan dilaporkan
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang
dalam SPT Tahunan PPh.
memiliki peredaran bruto tertentu, tidak termasuk penghasilan
7.
b.
jasa
sehubungan
dengan
pekerjaan bebas.
Jasa Konstruksi a.
dari
Obyek PPh Final adalah penghasilan dari usaha jasa
b.
Subjek PPh yang bersifat final adalah Wajib Pajak
konstruksi.
orang
Tarif pengenaan PPh Final berlaku sebagai berikut:
termasuk bentuk usaha tetap yang menerima
pribadi
atau
Wajib
Pajak
badan
tidak
penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto Kecil Pelaksana
Punya Klasifikasi Usaha
Selain
Konstruksi Perencana/ Pengawas Konstruksi c.
PPh
tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar
2%
delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun
3%
Kecil Tanpa Klasifikasi Usaha
4%
Punya Klasifikasi Usaha
4%
Tanpa Klasifikasi Usaha
6%
Pajak. c.
Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) adalah berdasarkan peredaran bruto dari
Final
dipotong
oleh
Pengguna
Jasa
jika
termasuk
dari
usaha
1)
jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
2)
penghasilan yang diterima atau diperoleh dari
3)
ketentuan
Obyek PPh Final adalah penghasilan dari sewa
gudang dan industri.
IBNU KHAYATH FARISANU STIE Widya Praja Tana Paser
peraturan
perundang-undangan
perpajakan tersendiri; dan 4)
rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko,
usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan
Persewaan Tanah dan atau Bangunan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah,
seluruhnya,
luar negeri;
jika Pengguna Jasa bukan pemotong pajak.
a.
usaha
cabang, tidak termasuk peredaran bruto dari:
merupakan pemotong pajak atau disetor sendiri
8.
Penentuan peredaran bruto yang tidak melebihi
penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
d.
Tarif PPh yang bersifat final atas penghasilan Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu
3/9
P
E
R
P
A
J
A a.
adalah 1% (satu persen) dikalikan dengan dasar
K
A
N
Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau
pengenaan pajak berupa jumlah peredaran bruto
memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu
setiap bulan, untuk setiap tempat kegiatan usaha.
secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka
PASAL 15 1.
waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.
Jasa Pelayaran Dalam Negeri a.
b.
Obyek PPh adalah penghasilan yang diterima Wajib
lepas,
Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari
pelabuhan
kapal, lain
dari
di
satu
Indonesia
pelabuhan dan/atau
unit
dari
2.
lainnya
Obyek PPh adalah penghasilan yang diterima
dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar pengenaan
PPh
sebesar
Rp
1,8%
3.
4.
(BUT)
yang
berkedudukan
imbalan
Bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai
peredaran bruto.
Imbalan bersifat berkesinambungan adalah imbalan dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan
di
Tarif pengenaan PPh Final sebesar 2,64% dari
dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penjelasan terkait pengenaan Pajak Penghasilan sesuai pasal ini adalah sebagai berikut: 1.
PASAL 21
Pegawai a.
Pasal ini menjelaskan penghasilan yang diterima atau Pajak
kegiatan
kepada bukan pegawai yang dibayar atau terutang lebih
Indonesia.
Wajib
atau
memperoleh
penghasilan.
luar negeri yang melakukan usaha melalui Bentuk
diperoleh
olahraga, atau
berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi
Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan
b.
menerima
(workshop),
PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan
orang dan/atau barang yang diterima oleh Wajib
Tetap
pertunjukan,
dan
lokakarya
bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau
Obyek PPh adalah penghasilan dari pengangkutan
Usaha
seminar,
memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam
dari
Jasa Pelayaran dan atau Penerbangan Luar Negeri a.
atau
tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang
peredaran bruto. 3.
dihasilkan
tersebut.
negeri. Tarif
yang
sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan
orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau
pekerjaan
sidang,
pendidikan,
berdasarkan perjanjian carter dari pengangkutan
b.
hasil
Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat rapat,
Jasa Penerbangan Dalam Negeri a.
menerima
dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti
peredaran bruto. 2.
hanya
oleh pemberi kerja.
dan sebaliknya serta pelabuhan di luar Indonesia Tarif pengenaan PPh Final sebesar 1,2% dari
yang
penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta
pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri
b.
pegawai
bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah
ke
ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia.
adalah
penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan
pengangkutan orang dan/atau barang, termasuk penyewaan
Pegawai tidak tetap disebut juga tenaga kerja
Orang
Pribadi
Dalam
Negeri
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
Pegawai Tetap Dalam menghitung PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap
perlu
diperhatikan
rumus
perhitungan
sebagai berikut:
Beberapa pengertian yang terkait dalam pasal ini yang patur dipahami antara lain: 1.
Pegawai dibedakan menjadi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.
IBNU KHAYATH FARISANU STIE Widya Praja Tana Paser
4/9
P
E
R
P
A
J
A
K
A
N
Yang perlu diperhatikan dalam menghitung
Penghasilan Bruto Setahun
PPh Pasal 21 adalah jumlah upah harian, atau
Rp xxx.xxx
Pengurang Penghasilan Bruto
rata-rata upah yang diterima dalam sehari,
(Rp xxx.xxx)
Penghasilan Neto Setahun
yaitu:
Rp xxx.xxx
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
a)
(Rp xxx.xxx)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)
upah mingguan dibagi banyaknya hari bekerja dalam seminggu;
Rp xxx.xxx
b)
upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam
PPh Pasal 21 yang dipotong adalah
sehari; c)
yang
PPh Pasal 21 Setahun = PKP x Tarif Pajak d)
Rp
e)
dalam bulan kalender yang bersangkutan
Hari Tua kepada dana pensiun yang telah
belum melebihi Rp 2.025.000,-;
disahkan Menteri Keuangan.
1)
PPh Pasal 21 = (upah harian - Rp 200.000,-) x 5%
Rp 24.300.000,- untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.
2) 3)
upah harian lebih dari Rp 200.000,tetapi jumlah kumulatif yang diterima
Iuran Dana Pensiun atau Tunjangan/Jaminan
Besaran PTKP pertahun ditetapkan sebagai berikut:
upah harian kurang dari Rp200.000,00
2.025.000,-
500.000,-
sebulan atau Rp 6.000.000,- setahun. 2)
menyelesaikan
yang bersangkutan belum melebihi Rp
Biaya Jabatan sebesar 5% dari penghasilan setinggi-tingginya
untuk
atau penghasilan dalam bulan kalender
dari : bruto,
digunakan
pekerjaan borongan;
Pengurang Penghasilan Bruto Pegawai Tetap terdiri 1)
upah borongan dibagi dengan jumlah hari
f)
Penghasilan bruto sebulan melebihi Rp
Rp 2.025.000,- tambahan untuk Wajib Pajak
2.025.000,- tapi tidak lebih dari Rp
yang Kawin.
7.000.000,-;
Rp
2.025.000,-
anggota
keluarga
tambahan dan
untuk
keluarga
setiap
semenda
PPh Pasal 21 = (upah harian - PTKP Sehari) x 5%
dalam garis kerurunan lurus serta anak angkat yang menjadi tangggungan sepenuhnya paling
g)
banyak 3 orang untuk setiap keluarga.
Penghasilan bruto sebulan lebih dari Rp 7.000.000,-.
Tarif Pajak yang ditetapkan sebagai berikut:
PPh Pasal 21 = [(Penghasilan Bruto Setahun - PTKP) x Tarif Pajak] / 12 Tarif
Lapisan PKP
Pajak
s.d. Rp 50.000.000,-
5%
diatas Rp 50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000,-
15%
diatas Rp 250.000.000,- s.d. 500.000.000,-
25%
diatas Rp 500.000.000,-
30%
b.
sebagaimana
rumus
perhitungan
pegawai tetap. 2)
PPh
Pasal
21
akan
dibedakan
menjadi: 1)
Menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan; a)
Imbalan
yang
berkesinambungan dibayarkan
bersifat merupakan kepada
tidak imbalan
Wajib
Pajak
dalam
1
tahun
kalender
sehubungan
dengan pekerjaan atau jasa.
Upah Harian/Mingguan/Borongan/Satuan
IBNU KHAYATH FARISANU STIE Widya Praja Tana Paser
Penghitungan
Orang Pribadi Bukan Pegawai hanya 1 kali
Upah Bulanan Dihitung
Bukan Pegawai
yang
Pegawai Tidak Tetap 1)
c.
5/9
P b)
Dasar
E
R
pengenaan
Penghasilan
P
A
pajaknya
Bruto
adalah
dengan
tidak
J
A
K
A
N
APBN/APBD dan Non APBN/APBD, dan penjualan barang sangat mewah.
memperhitungkan PTKP. c)
Daftar Pemungut dan Obyek PPh Pasal 22 adalah:
PPh Pasal 21 dihitung dengan rumus:
PPh Pasal 21 sebulan = [50% x Penghasilan Bruto] x Tarif Pajak 2)
Menerima
atau
Pemungut PPh Pasal 22 memperoleh
penghasilan
semata-mata dari satu pemberi penghasilan yang bersifat berkesinambungan; a)
PPh
Pasal
21
menerapkan
Tarif
dihitung Pajak
dengan
atas
Bank Devisa/Ditjen Bea Cukai
Impor Barang
Bendahara Pemerintah dan
Pembayaran atas
Kuasa Pengguna Anggaran
Pembelian Barang
jumlah
Pembayaran atas
kumulatif PKP. b)
Obyek Pajak
Pembelian Barang yang
PPh Pasal 21 dihitung dengan rumus:
Bendahara Pengeluaran
dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan (UP)
DPP = (50% x Penghasilan Bruto Sebulan - PTKP per bulan) kumulatif
Pembayaran atas
PPh Pasal 21 sebulan = DPP x Tarif Pajak 3)
Menerima atau memperoleh penghasilan yang bersifat berkesinambungan dan mempunyai
Kuasa Pengguna Anggaran
Pembelian Barang kepada
(KPA) atau Pejabat Penerbit
Pihak Ketiga yang
Surat Perintah Membayar yang
dilakukan dengan
diberi Delegasi oleh KPA
mekanisme Pembayaran Langsung (LS)
penghasilan lain. a)
Dasar
pengenaan
memperhitungkan
pajaknya
Pembelian Barang dan atau
tidak
besarnya
PTKP
BUMN Tertentu
Keperluan Kegiatan Usaha
sebulan. Hak PTKP dapat diperhitungkan
b)
c)
oleh Wajib Pajak pada saat pelaporan SPT
Badan usaha yang bergerak
Tahunan PPh Orang Pribadi.
dalam bidang usaha industri
Contoh Wajib Pajak adalah dokter yang
semen, industri kertas,
bekerja di 2 atau lebih rumah sakit dalam
industri baja, industri
tahun kalender yang sama.
otomotif, dan industri farmasi
PPh Pasal 21 dihitung dengan rumus:
Agen Tunggal Pemegang Merek ( ATPM), Agen Pemegang Merek (APM ), dan
DPP = (50% x Penghasilan Bruto Sebulan) kumulatif
importir umum kendaraan
PPh Pasal 21 sebulan = DPP x Tarif Pajak
Bahan-Bahan untuk
Penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri
Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri
bermotor Yang termasuk dalam kategori ini antara lain
Produsen atau importir bahan
Penjualan bahan bakar
pengacara,
bakar minyak, bahan bakar
minyak, bahan bakar gas,
gas, dan pelumas
dan pelumas
arsitek,
aktuaris,
konsultan,
peneliti,
penceramah,
dokter,
notaris,
olahragawan, penyanyi,
akuntan, pengajar,
bintang
film,
petugas dinas luar asuransi, dan lain-lain.
Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan Barang Sangat Mewah
PASAL 22 Pasal ini mengenai penghasilan sehubungan dengan impor barang/jasa, pembelian barang dengan menggunakan dana
IBNU KHAYATH FARISANU STIE Widya Praja Tana Paser
Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan
Penjualan Barang Sangat Mewah Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul
6/9
P
E
R
P
A
J
A
K
A
N
berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Penunjukan
pemungut
PPh
Pasal
22
dilakukan
tanpa
penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
Efek, KSEI, dan KPEI; 14. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
PASAL 23
15. Jasa pengisian suara (dubbing) dan atau sulih suara;
Penghasilan yang dikenakan pajak dalam pasal ini berupa dividen, royalti, jasa manajemen, jasa teknik dan jasa
16. Jasa mixing film; 17. Jasa sehubungan dengan perangkat lunak komputer, termasuk perawatan,
lainnya. Pemotongan
pemeliharaan dan perbaikan. PPh
Pasal
23
dikenakan
dari
jumlah
18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC, dan atau TV
penghasilan bruto dengan tarif sebagai berikut:
Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang
Jenis Penghasilan
konstruksi dan mempunyai izin dan atau
Tarif Pajak
sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; 19. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, , peralatan listrik, telepon, air, gas,
Dividen
AC, dan atau TV Kabel, selain yang
Bunga, termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang Royalti
dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang
20. Jasa maklon;
dipotong PPh Pasal 21 penggunaan harta
21. Jasa penyelidikan dan keamanan; 2%
23. Jasa pengepakan;
jasa konsultan Jasa penilai (appraisal);
2.
Jasa aktuaris;
3.
Jasa akuntansi, pembukuan dan atestasi
24. Jasa penyediaan tempat dan atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi 25. Jasa pembasmian hama;
laporan keuangan; 4.
Jasa perancang (design);
5.
Jasa pengeboran (drilling) di bidang
26. Jasa kebersihan atau cleaning service; 27. Jasa katering atau tata boga.
penambangan minyak dan gas bumi (migas),
Penghasilan jumlah buto yang diatur dalam pasal ini tidak
kecuali yang dilakukan oleh BUT; 6.
Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
7.
22. Jasa penyelenggaraan kegiatan atau event
organizer;
Jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, 1.
mempunyai izin dan atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
Hadiah, penghargaan, bonus, selain yang telah Sewa dan penghasilan sehubungan dengan
lingkupnya di bidang konstruksi dan
15%
termasuk: 2%
1.
pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan
Jasa penambangan dan jasa penunjang di
pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia
bidang penambangan selain migas; 8. 9.
Jasa penebangan hutan;
10. Jasa pengolahan limbah; 11. Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing
service); 12. Jasa perantara dan atau keagenan; 13. Jasa di bidang perdagangan surat-surat
IBNU KHAYATH FARISANU STIE Widya Praja Tana Paser
tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan
Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan
pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa; 2.
pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material;
3.
pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga;
4.
pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-
7/9
P
E
R
P
A
J
A
K
A
N
nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak
Batas Waktu
ketiga. Pasal Pengenaan
PASAL 26 Pasal
ini
mengatur
tentang
pemotongan
pajak
berikut, beserta tarif pajaknya:
Pelaporan
Penyetoran
SPT Masa
paling lama
atas
penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri dari Indonesia sebagai
Pembayaran/
tanggal 10 bulan PPh Pasal 21
berikutnya setelah Masa Pajak
paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
Berakhir Dasar Bentuk Penghasilan
Pengenaan Pajak
disetor pada hari
Tarif Pajak
PPh Pasal 22 Bendahara
Dividen Bunga,
termasuk dan
imbalan
PPh Pasal 22
sehubungan
dengan
jaminan
Impor Dipungut DJBC
pengembalian utang Royalti, sewa, dan penghasilan sehubungan
dengan
penggunaan harta; Imbalan
sehubungan
dengan
jasa, pekerjaan, dan kegiatan Hadiah dan penghargaan
Penghasilan Bruto
20%
disetor dalam 1 hari kerja setelah dilakukan pemungutan paling lama
Migas, Industri,
tanggal 10 bulan
Barang Mewah,
berikutnya setelah
Pedagang
Masa Pajak
Pengumpul
berakhir tanggal 10 bulan
PPh Pasal 23 dan
transaksi
berikutnya setelah Masa Pajak
lindung nilai lainnya
berakhir
keuntungan karena pembebasan
paling lama
utang, yang diterima Wajib Pajak
PPh Pasal 04 Ayat
Luar Negeri selain bentuk usaha
02 Pemotongan
tetap
tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak
penghasilan dari penjualan atau
berakhir
pengalihan harta di Indonesia
paling lama
premi asuransi yang dibayarkan
Perkiraan
kepada perusahaan asuransi luar
Penghasilan
negeri
Neto
20%
PPh Pasal 4 Ayat 2 Setor Sendiri
tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak
Penghasilan dari penjualan atau
berakhir
pengalihan saham
Paling lama tanggal 10
KEWAJIBAN PENYETORAN & PELAPORAN
PPh Pasal 15
bulan berikutnya
Pemotongan
setelah Masa Pajak
Batas waktu pembayaran/penyetoran pajak yang sudah dipotong dan/atau dipungut oleh Wajib Pajak serta tanggal pelaporan SPT Masa adalah sebagai berikut:
IBNU KHAYATH FARISANU STIE Widya Praja Tana Paser
hari setelah Masa Pajak berakhir paling lama hari kerja terakhir minggu berikutnya paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
paling lama
lain
swap
pelaksanaan
PPh Pasal 22
Pensiun dan pembayaran berkala Premi
dengan
paling lama 14
pembayaran
premium,
diskonto
lain
yang sama
paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
berakhir PPh Pasal 15
paling lama
Setor
tanggal 15 bulan
Sendiri
berikutnya setelah
paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
8/9
P
E
R
P
A
N
Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain
Paling lama
Transaksi Penerimaan Pajak (NTPN);
bulan berikutnya setelah
paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan pemotongan/pemungutan,
4.
Wajib Pajak Pemotong atau Pemungut PPh memberikan tanda bukti pemotongan atau tanda bukti pemungutan kepada orang pribadi atau badan yang dipotong atau dipungut PPh setiap melakukan pemotongan atau pemungutan.
berakhir
penyetoran
SUMBER BACAAN
dan
pelaporan pajak-pajak yang telah dipotong/dipungut antara lain: apabila tanggal jatuh tempo pelaporan, pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya; 2.
A
dianggap sah apabila telah divalidasi dengan Nomor
Masa Pajak
1.
K
berakhir tanggal 10
kewajiban
A 3.
Masa Pajak
PPh Pasal 26
J
pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan di Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran
Direktorat Jenderal Pajak. Pajak Penghasilan. 2013. Jakarta: Direktorat
Penyuluhan
Pelayanan
dan
Hubungan
Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak. Oasis Pemotongan/Pemungutan
PPh Edisi Revisi
2013. Cetakan I. Jakarta: Direktorat
Jenderal Pajak Waluyo. Perpajakan Indonesia. Edisi 10-Buku 1. 2011. Jakarta: Salemba Empat. ISBN 978-979-061-220-4
Pajak;
IBNU KHAYATH FARISANU STIE Widya Praja Tana Paser
9/9
