16/02/2016
I GUSTI NGURAH PARIKESIT WIDIATEDJA,SH.,M.Hum.,LLM
Perspektif Lalu (PAST)
Rekam Jejak Menulis sebagai Cikal Bakal Kesuksesan Sebagai Mahasiswa Hukum Perspektif Kini (PRESENT)
Menulis sebagai Prasyarat Kelulusan pada Jenjang Pendidikan Tinggi Hukum Perspektif Nanti (FUTURE)
Potensi Menulis sebagai Jaminan Kesuksesan Akademik dan Karir
Rendahnya Jumlah Publikasi Artikel Ilmiah di Indonesia
Rendahnya Kesadaran Menulis di Kalangan Profesional Hukum
Rendahnya Budaya Menulis Masyarakat Indonesia
1
16/02/2016
Jumlah Publikasi Perguruan Tinggi Terkemuka ASEAN 49227
50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0
9081 3731
1570
1124
518
512 Jumlah Publikasi
Total Publikasi 11 PT di Indonesia (Data Scopus 1978 sd Januari 2009)
1200 1000 800 600
1124 1100
400 690 200 0
512 252
214
212
206
163
129
103
Sisi Internal 1.
Media pelatihan penemuan ide, konsep, pemikiran, dan gagasan baru secara runtut dan sistematis
2.
Peningkatan objektivitas dan daya kritis dalam menganalisis permasalahan
Sisi Eksternal 1.
SaranaTransfer Ilmu dan Pengetahuan yang paling efektif (Ikatlah Ilmu dengan Menulisnya)
2.
Jika umurmu tak sepanjang umur dunia, sambunglah dengan menulis
3.
Jaminan Kesuksesan di Dunia Kampus dan Dunia Kerja
2
16/02/2016
JUDUL NAMA PENULIS IDENTITAS ASAL INSTITUSI ABSTRAK PENDAHULUAN ISI KESIMPULAN DAFTAR PUSTAKA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Singkat dan Jelas (12-15 Kata) Mencerminkan Keseluruhan Isi Artikel Memuat Kata-kata Kunci Berkarakter Hukum
EFEKTIFITAS PASAL 69 UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2001 TENTANG LISENSI PATEN BAGI KEPENTINGAN ALIH TEKNOLOGI DI INDONESIA
PARIWISATA BUDAYA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KEPARIWISATAAN N0. 10 TAHUN 2009
REKONSTRUKSI PENGATURAN CONFIDENTIAL PRINCIPLE PADA MEDIASI SENGKETA PERDATA DI INDONESIA: STUDI PERBANDINGAN DENGAN PRAKTEK DI AMERIKA SERIKAT
THE IMPACT OF GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS) FOR THE OPERATION OF FOREIGN BANKS IN INDONESIA
PROTECTING INDIGENOUS PEOPLES THROUGH RIGHT TO NATURAL RESOURCES: LESSON FROM THE EXISTENCE OF NAVAJO TRIBE IN THE UNITED STATES.
3
16/02/2016
KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL
KARAKTER TRI HITA KARANA DALAM PARIWISATA BUDAYA
OPTIMALISASI FUNGSI PAJAK SEBAGAI SOLUSI PENINGKATAN PENDAPATAN DALAM APBN
ANALISIS PERAN MEDIA DALAM ERA KEBEBASAN PERS
MENCANTUMKAN NAMA LENGKAP TANPA GELAR BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP KESELURUHAN ISI ARTIKEL APABILA TERDAPAT DUA/LEBIH PENULIS, URUTAN PENULIS DISESUAIKAN DENGAN PROPORSI KONTRIBUSI YG DIBERIKAN
MERUPAKAN TEMPAT DIMANA PENULIS BERAKTIVITAS
SECARA DOMINAN
CONTOH: 1. MAHASISWA: KONSENTRASI PK DAN ASAL FAKULTAS 2. DOSEN
: TEMPAT MENGAJAR
3. PENGACARA : TEMPAT KANTOR NB: Beberapa jurnal mensyaratkan alamat email penulis bagi keperluan korespondensi
4
16/02/2016
PARIWISATA BUDAYA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KEPARIWISATAAN N0. 10 TAHUN 2009 oleh IGN PARIKESIT WIDIATEDJA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA
[email protected]
ABSTRACT MERUPAKAN RINGKASAN PENTING KESELURUHAN ARTIKEL YANG MELIPUTI PENDAHULUAN,ISI, DAN KESIMPULAN DALAM BENTUK SINGKAT NAMUN JELAS
HANYA TERDIRI DARI 1-2 PARAGRAF DENGAN 150-300 KATA
DILENGKAPI DENGAN KEYWORDS
REKONSTRUKSI PENGATURAN CONFIDENTIAL PRINCIPLE BAGI KOMUNIKASI PADA MEDIASI SENGKETA PERDATA DI INDONESIA: STUDI PERBANDINGAN DENGAN PRAKTEK DI AMERIKA SERIKAT ABSTRACT
Although being popular, the role of mediation in resolving civil disputes is yet to be maximal. One of the reason is the vague regulation concerning the confidential principle for communication in mediation. The existing regulation only explains that mediation is undertaken based on closed principle, and the mediator is obliged to maintain confidentiality, either in the form of words and notes, which was revealed in mediation. As a comparison, The Uniform Mediation Act ("UMA") in the United States stipulates that all forms of communications that occurs during mediation or is made for purposes of considering, conducting, participating in mediation are subject to the confidential principle. Hence, those communications have privilege and then they can not be used as evidence and all involved parties can not be witnessess at the subsequent court proceeding. For Indonesia, therefore, the reconstruction of the existing regulations should clearly classify communications that are confidential in mediation. Besides, it should regulate the way the parties may waive the confidential principle. Lastly, the exceptions of confidential principle for communication in mediation should also be clearly defined. Keywords: Confidential Principle, Communication, Mediation, Civil Dispute
5
16/02/2016
MEMUAT LATAR BELAKANG
a. Fenomena Hukum yang sedang populer/aktual/fundamental b. Permasalahan Hukum KAJIAN NORMATIF (Konflik Norma, Norma Kabur, Norma Kosong) KAJIAN EMPIRIS (GAP Law in a book and law in actions) c. TIDAK TERLALU EKSPLORATIF, HANYA BERSIFAT NARATIF DAN DESKRIPTIF
MEMUAT PERMASALAHAN
Mediasi telah mendapatkan tempat tersendiri sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa permasalahan perdata di Indonesia baik ditinjau dari perspektif sosiologis, filosofis, dan yuridis. (Fenomena Hukum yg Populer) Jika ditelusuri lebih jauh, salah satu titik pangkal ketidakefektifan proses mediasi adalah ketidakjelasan ataupun kekaburan pengaturan mengenai prinsip kerahasiaan (confidential principle) bagi komunikasi yang terjadi selama proses mediasi berlangsung. (Kajian Normatif) The Uniform Mediation Act (“UMA”) yang menjadi dasar hukum pelaksanaan mediasi di Amerika Serikat pada prinsipnya mengatur bahwa segala bentuk komunikasi yang terjadi dan berhubungan dengan pelaksanaan mediasi adalah tunduk pada confidential principle. (Naratif)
Artikel ini akan mengidentifikasi dan menganalisis sejumlah peraturan nasional yang mengatur tentang confidential principle khususnya dalam hal komunikasi yang terjadi pada proses mediasi sengketa perdata. Selanjutnya, penelitian ini berupaya merekonstruksi pengaturan confidential principle bagi komunikasi yang terjadi pada proses mediasi sengketa perdata di Indonesia setelah melakukan perbandingan dengan praktek yang terdapat di Amerika Serikat.
6
16/02/2016
UMUMNYA MEMUAT METODE, HASIL, DAN
PEMBAHASAN ARTIKEL
HARUS MENJAWAB PERMASALAHAN PEMBAHASAN HARUS BERSIFAT
SISTEMATIS, LOGIS, DAN KRITIS
MERUJUK PADA SUMBER HUKUM YANG TERSEDIA PENDEKATAN STUDI PERBANDINGAN/KOMPARATIF
AKAN MENINGKATKAN KUALITAS ARTIKEL ILMIAH
JAWABAN PERMASALAHAN SECARA SINGKAT DAN PADAT
BUKAN MERUPAKAN HASIL PREDIKSI/SPEKULASI
DAPAT DILENGKAPI DENGAN SARAN DAN REKOMENDASI
Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu sebab ketidakefektifan proses mediasi adalah ketidakjelasan ataupun kekaburan pengaturan mengenai prinsip kerahasiaan (confidential principle) bagi komunikasi yang terjadi selama proses mediasi berlangsung. PERMA No. 1 Tahun 2008 hanya menjelaskan bahwa mediasi dilangsungkan berdasarkan pada asas tertutup kecuali para pihak menyatakan lain. Sementara itu, dalam Pedoman Perilaku Mediator, mediator diwajibkan menjaga kerahasiaan, baik dalam bentuk perkataan maupun catatan, yang terungkap dalam proses mediasi. Di Amerika Serikat, The Uniform Mediation Act (“UMA”) dengan tegas mengatur bahwa segala bentuk komunikasi yang terjadi dan berhubungan dengan pelaksanaan mediasi adalah tunduk pada confidential principle. Dengan demikian, proses komunikasi tersebut mendapatkan hak istimewa (privilege) dengan tidak dapat menjadi barang bukti dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan mediasi tidak dapat dijadikan saksi pada persidangan berikutnya, serta tidak dapat dikenakan tindakan hukum atas komunikasi yang mereka lakukan selama proses mediasi terjadi.
Dengan melihat realitas pengaturan mediasi di Indonesia dan membandingkan praktek mediasi di Amerika Serikat, maka terdapat 2 (dua) cara utama dalam merekonstruksi pengaturan confidential principle. Pertama, rekonstruksi pengaturan terkait ruang lingkup komunikasi pada mediasi yang terkualifikasi sebagai confidential principle. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan definisi dan ruang lingkup yang lebih tegas dan detail mengenai komunikasi pada mediasi yang terkualifikasi sebagai confidential. Selanjutnya, rekonstruksi pengaturan terkait pengecualian-pengecualian komunikasi dan pelepasan hak istimewa komunikasi yang telah terkualifikasi sebagai confidential principle dapat dilakukan dengan mensyaratkan adanya pernyataan tegas yang dinyatakan secara tertulis apabila para pihak memang benar-benar berkeinginan untuk melepaskan hak istimewa tersebut.
7
16/02/2016
MERUJUK PADA KETENTUAN PENULISAN
PADA SUATU JURNAL
E-JOURNAL FH UNUD
Nama pengarang (tanpa gelar), tahun terbit, judul (cetak miring), nama penerbit, tempat terbit, yang masing-masing diselingi tanda koma dan diakhiri dengan titik. Huala Adolf,2010, Hukum Ekonomi Internasional, Rajawali Pers, Jakarta.
Aspek kelayakan/substansi meliputi: 1. Kompetensi Keilmuan Karya Ilmiah 2. Keaktualan Karya Ilmiah 3. Kontribusi bagi Kemajuan Ilmu Pengetahuan
Hukum
Aspek keaslian meliputi: 1. Tidak pernah dipublikasikan sebelumnya 2. Tidak ditemukan gejala kecurangan ilmiah 3. Tidak menyimpang dari norma akademik dan
norma hukum
Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyertakan sumber secara tepat dan memadai
Plagiarism meliputi (tapi tidak terbatas pada): a. mengacu dan/atau mengutip suatu istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyebutkan sumber secara memadai; b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyebutkan sumber secara memadai; c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai; d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai.
8
16/02/2016
Dosen dan PNS : Menulis sebagai Prasyarat
pangkat dan jabatan
untuk kenaikan
Pengacara : menulis surat tuntutan/gugatan Notaris : menulis dan merumuskan akta-akta terkait
hubungan hukum diantara para pihak
Konsultan hukum: menulis konsep kontrak/perjanjian dan
menuliskan pendapat/opini hukum secara tepat dan objektif
Hakim: menulis dan merumuskan keputusan
bebas/tidaknya suatu tersangka
9
