WALIKOTA TERNATE PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA TERNATE TAHUN

WALIKOTA TERNATE PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA TERNATE TAHUN 2011 – 2015

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2010

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Ternate Tahun 2011 - 2015

WALIKOTA TERNATE

PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA TERNATE TAHUN 2011 – 2015

WALIKOTA TERNATE

Menimbang : a.

bahwa

dalam

rangka

penyelenggaraan

pemerintahan,

pengelolaan

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah; b.

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Ternate Tahun 2011-2015.

i


Mengingat 1.

:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);

2.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4489);

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6.

Peraturan Pemerintah 108 Tahun 2000 tentang tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

7.

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Ternate tahun 2005-2010.

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TERNATE TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KOTA TERNATE TAHUN 2011- 2015.

ii


BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan: 1.

Daerah adalah Daerah Kota Ternate;

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ternate;

3.

Walikota adalah Walikota Ternate;

4.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;

5.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun;

6.

Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra - SKPD) adalah dokumen perencanaan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH Pasal 2

RPJMD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat visi, misi dan 11 Program Prioritas Kepala Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini. Pasal 3 Penjabaran dari RPJM ini akan ditindaklanjuti dalam RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan Renstra-SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

iii


BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 4 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate pada tanggal 8 November 2010 TERNATE WALIKOTA T

H. BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate pada tanggal 8 November 2010 SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE

H. ISNAIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2010, NOMOR 109

iv


DAFTAR ISI DAFTAR ISI

v

DAFTAR TABEL

x

DAFTAR GAMBAR BAB I 1.1 1.2

1.3

BAB II

xiii

PENDAHULUAN

1

Latar Belakang

1

Maksud dan Tujuan

1

1.2.1 Maksud

1

1.2.2 Tujuan

2

Landasan Hukum

2

1.4 Hubungan RPJM dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

4

1.5 Sistematika Penulisan

6

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

7

2.1 Kondisi Geografis 2.2 Ekonomi Makro Daerah

7 10

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

10

2.2.2 Perkembangan Inflasi

12

2.2.3 Perdagangan

13

2.2.4 Investasi

14

2.2.5 Koperasi dan UKM

16

2.2.6 Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

17

2.2.7 Ketenagakerjaan

18

2.3 Sosial dan Budaya Daerah

20

2.3.1 Kependudukan

20

2.3.2 Pendidikan

20

2.3.3 Kesehatan

22

2.3.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2.4 Sarana dan Prasarana Daerah

24 26

v


2.4.1 Jalan Darat

26

2.4.2 Angkutan Perkotaan

28

2.4.3 Terminal

28

2.4.4 Angkutan Penyeberangan

29

2.4.5 Angkutan Laut

30

2.4.6 Angkutan Udara

30

2.4.7 Komunikasi dan Telekomunikasi

31

2.4.8 Prasarana Dasar Permukiman

32

2.4.9 Energi Listrik

34

2.5 Perkembangan Pertanian

35

2.5.1 Ketahanan Pangan

35

2.5.2 Pertanian Tanaman Pangan

36

2.5.3 Perkebunan

37

2.5.4 Perikanan dan Kelautan

38

2.5.5 Peternakan

39

2.5.6 Kehutanan 2.6 Penetapan Kawasan Strategis Kota Ternate BAB III

40 40

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN

KERANGKA PENDANAAAN 3.1 Pengelolaan Keuangan Daerah 3.1.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah 3.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah 3.2 Kerangka Pendanaan

49 53

3.2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

54

3.2.2 Pengelolaan Belanja Daerah

56

3.3.3 Pembiayaan Daerah

59

BAB IV

ANALISIS ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Analisis Lingkungan Eksternal

63 63

4.1.1 Analisa Peluang Daerah

63

4.1.2 Analisa Ancaman Daerah

65

4.2 Analisis Lingkungan Internal

vi

45 45

66


4.2.1 Analisa Kekuatan Daerah 4.2.2 Analisa Kelemahan Daerah 4.3 Isu Strategis Daerah BAB V

66 67 68

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 75

5.1 Visi dan Misi

75

5.1.1 Visi

75

5.1.2 Misi

77

5.2 Tujuan dan Sasaran

83

5.2.1 Tujuan

83

5.2.2 Sasaran

84

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1 Reorientasi, Reposisi dan Revitalisasi

87 87

6.1.1 Reorientasi

87

6.1.2 Reposisi

88

6.1.3 Revitalisasi

89

6.2 Strategi Inti 6.2.1 Pimpinan Berkualitas dan Berpengalaman

89 89

6.2.2 Azas Organisasi

90

6.2.3 Budaya Organisasi

91

6.2.4 Sentralisasi Perencanaan & Desentralisasi Pelaksanaan Pembangunan

92

6.2.5 Pengembangan SDM

92

6.3 Strategi dan Arah Kebijakan

92

6.3.1 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Prioritas 1

92


93


95


96


98


99


100


102

vii



102


103


105

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

107

7.1 Program Prioritas

107

7.2 Program Pembangunan Untuk Mewujudkan Prioritas Pertama

113

7.3 Program Pembangunan Untuk Mewujudkan Prioritas Kedua

115

7.4 Program Pembangunan Untuk Mewujudkan Prioritas Ketiga

117

7.5 Program Pembangunan Untuk Mewujudkan Prioritas Keempat

120

7.6 Program Pembangunan Untuk Mewujudkan Prioritas Kelima

121

7.7 Program Pembangunan Untuk Mewujudkan Prioritas Keenam

125

7.8 Program Pembangunan Untuk Mewujudkan Prioritas Ketujuh

127

7.9 Program Pembangunan Untuk Mewujudkan Prioritas Kedelapan

131

7.10 Program Pembangunan Untuk Mewujudkan Prioritas Kesembilan

133

7.11 Program Pembangunan Untuk Mewujudkan Prioritas Kesepuluh

135

7.12 Program Pembangunan Untuk Mewujudkan Prioritas Kesebelas

138

7.13 Indikasi Rencana Program, Kebutuhan Pendanaan dan Capaian Kinerja

140

7.14 Program Lintas Bidang dan Lintas SKPD

140

7.15 Pembangunan Wilayah

141

viii


BAB VIII PENTAHAPAN PEMBANGUNAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

145

8.1 Pentahapan Pembangunan

145

8.1.1 Tahap I Tahun 2011 : Infrastruktur Perkotaan, Pendidikan dan Kesehatan

145

8.1.2 Tahap II Tahun 2012 : APBD Pro Rakyat, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota

146

8.1.3 Tahap III Tahun 2013 : Tata Pemerintahan dan Peningkatan Ekonomi Rakyat

147

8.1.4 Tahap IV Tahun 2014 : Pelayanan Publik dan Pengembangan Kawasan Pesisir

148

8.1.5 Tahap V Tahun 2015 : Sosial Kebudayaan dan Penegakan Supremasi Hukum

149

8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah

150

BAB IX

155

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TRANSISI

9.1 Kaidah Pelaksanaan

155

9.2 Pedoman Transisi

157

BAB XI

159

PENUTUP

ix


DAFTAR TABEL II.1

Administrasi Wilayah Kota Ternate

9

II.2

Kinerja Makro Ekonomi Kota Ternate 2005-2009

12

II.3

Realisasi Investasi Pemerintah dan Swasta Tahun 2005-2009

15

II.4

Jumlah Koperasi di Kota Ternate Tahun 2005-2009

16

II.5

Jumlah UMKM Kota Ternate Tahun 2005-2009

17

II.6

Statistik Kemiskinan Kota Ternate

18

II.7

Statistik Ketenagakerjaan di Kota Ternate

19

II.8

Angka Partisipasi Kasar (APM), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Putus Sekolah Kota Ternate 2005-2009

21

II.9

IPM Kota Ternate Tahun 2005-2009

25

II.10

Prediksi Indikator Sosial Kota Ternate Tahun 2011-2015

25

II.11

Jenis Jalan di Kota Ternate Tahun 2005-2009

27

II.12

Pembangunan Jalan Lingkungan, Jalan Setapak dan Jembatan Pelintas di Kota Ternate 2005-2009

II.13

Produksi dan Luas Panen Tanaman Pangan dan Holtikultura Tahun 2007-2009

III.1

27 36

Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Ternate Tahun 2005-2009 (Rp. Juta)

46

III.2

Struktur Pendapatan Asli Daerah Kota Ternate Tahun 2005-2009

47

III.3

Realisasi Pajak Daerah Kota Ternate Tahun 2005-2009 (Rp. Juta)

48

III.4

Realisasi Dana Perimbangan Kota Ternate Tahun 2005-2009 (Rp. Juta)

49

III.5

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan 2008 (Rp. Juta)

51

III.6

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Rp. Juta)

52

III.7

Proyeksi Pendapatan Kota Ternate Tahun 2010-2015 (Rp. Milyar)

56

III.8

Perkiraan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun 2010-2015 (Rp. Milyar)

58

x


VI.1

Program Prioritas Pertama : Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015

VI.2

93

Program Prioritas Kedua : Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015

VI.3

94

Program Prioritas Ketiga : Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015

VI.4

95

Program Prioritas Keempat : Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015

VI.5

96

Program Prioritas Kelima : Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015

VI.6

Program Prioritas Keenam : Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015

VI.7

116

Prioritas Ketiga : Arah Kebijakan, Kebijakan Umum, Urusan, Program dan SKPD Pelaksana RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015

VII.4

114

Prioritas Kedua : Arah Kebijakan, Kebijakan Umum, Urusan, Program dan SKPD Pelaksana RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015

VII.3

105

Prioritas Pertama : Arah Kebijakan, Kebijakan Umum, Urusan, Program dan SKPD Pelaksana RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015

VII.2

104

Program Prioritas Kesebelas : Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015

VII.1

103

Program Prioritas Kesepuluh : Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015

VI.11

102

Program Prioritas Kesembilan : Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015

VI.10

101

Program Prioritas Kedelapan : Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015

VI.9

100

Program Prioritas Ketujuh : Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015

VI.8

98

118

Prioritas Keempat : Arah Kebijakan, Kebijakan Umum, Urusan, Program dan SKPD Pelaksana RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015

120

xi


VII.5

Prioritas Kelima : Arah Kebijakan, Kebijakan Umum, Urusan, Program dan SKPD Pelaksana RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015

VII.6

Prioritas Keenam : Arah Kebijakan, Kebijakan Umum, Urusan, Program dan SKPD Pelaksana RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015

VII.7

129

Prioritas Kedelapan : Arah Kebijakan, Kebijakan Umum, Urusan, Program dan SKPD Pelaksana RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015

VII.9

126

Prioritas Ketujuh : Arah Kebijakan, Kebijakan Umum, Urusan, Program dan SKPD Pelaksana RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015

VII.8

123

132

Prioritas Kesembilan : Arah Kebijakan, Kebijakan Umum, Urusan, Program dan SKPD Pelaksana RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015

134

VII.10 Prioritas Kesepuluh : Arah Kebijakan, Kebijakan Umum, Urusan, Program dan SKPD Pelaksana RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015

136

VII.11 Prioritas Kesebelas : Arah Kebijakan, Kebijakan Umum, Urusan, Program dan SKPD Pelaksana RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015

139

VIII.1 Indikator Kinerja Pembangunan Menurut Sasaran Strategis

150

IX.1

157

xii

Program Utama Transisi


DAFTAR GAMBAR I.1 Hubungan RPJM dan Dokumen Perencanaan Lainnya II.1 Peta Administrasi Kota Ternate

6 8

II.2 Perkembangan Inflasi Kota Ternate 2005-2009

13

V.1 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah

77

V.2 Keterhubungan Visi – Misi dalam RPJM

78

xiii


BAB I Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Ternate Tahun 2011-2015 merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Ternate, yang terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Walikota Tahun 2010. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Ternate, RPJM merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015 adalah tahapan pembangunan lima (5) tahun ke depan. RPJM merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJM dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN 1.2.1 Maksud Penyusunan RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Ternate dengan memperhatikan arahan Visi dan Misi Kota Ternate Tahun 2011-2015, serta memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kota Ternate.

Bab I

1


RPJM Kota Ternate juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kota Ternate dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Ternate secara berjenjang.

1.2.2 Tujuan Tujuan penyusunan RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut : (1) menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program Walikota dan Wakil Walikota Ternate ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015; (2) menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Ternate dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kota Ternate, APBN dan sumber dana lainnya; (3) mendorong

terwujudnya

koordinasi,

integrasi,

sinergi

dan

sinkronisasi

pembangunan baik antar SKPD, antar Pemerintah Kabupaten/Kota, antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota, serta antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Pusat; (4) menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Ternate; (5) menciptakan iklim pemerintahan yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan; (6) mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

1.3 LANDASAN HUKUM Dalam penyusunan RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015, peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

2

Bab I


(1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824); (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); (6) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); (7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); (8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); (9) Peraturan Pemerintah 108 Tahun 2000 tentang tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

Bab I

3


(10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); (11) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; (12) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; (13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (14) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009; (15) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; (16) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJPD dan RPJMD; (17) Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2006-2016 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 08); (18) Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Ternate Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 09);

1.4 HUBUNGAN RPJM DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2004, RPJM merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Ternate khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJM dengan dokumen perencanaan lainnnya adalah sebagai berikut:

4

Bab I


(1) RPJM Kota Ternate RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015 merupakan penjabaran prioritas program Walikota dan Wakil Walikota Ternate, dan berpedoman pada Visi dan Misi Kota Ternate. (2) RPJM dan RTRW Kota Ternate Penyusunan RPJM memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kota Ternate sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kota Ternate. (3) RPJM dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah RPJM menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJM yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Ternate. (4) RPJM dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pelaksanaan RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Ternate yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Ternate yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota hingga provinsi. Gambaran tentang hubungan antara RPJM dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar I.1.

Bab I

5


Gambar I.1 Hubungan RPJM dan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB IV

ANALISA ISU STRATEGIS DAERAH

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII PENTAHAPAN PEMBANGUNAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB IX

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TRANSISI

BAB X

PENUTUP

6

Bab I


BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 KONDISI GEOGRAFIS Secara geografis wilayah Kota Ternate terletak pada posisi 0o-2o Lintang Utara dan 126o-128o Bujur Timur, Kota Ternate berbatasan dengan : •

Sebelah Utara dengan Laut Maluku.

•

Sebelah Selatan dengan Laut Maluku.

•

Sebelah Timur dengan Selat Halmahera, dan.

•

Sebelah Barat dengan Laut Maluku

Kota Ternate adalah Kota Kepulauan dan terdiri dari 8 pulau, meliputi: 1.

Pulau Ternate

5.

Pulau Tifure

2.

Pulau Hiri

6.

Pulau Gurida

3.

Pulau Moti

7.

Pulau Maka

4.

Pulau Mayau

8.

Pulau Mano

Sebagaimana umumnya daerah Maluku Utara yang didominasi wilayah laut, Kota Ternate sangat dipengaruhi oleh iklim laut karena mempunyai tipe iklim tropis yang terdiri dari dua musim (Utara-Barat dan Timur-Selatan) yang seringkali diselingi dengan dua kali masa pancaroba di setiap tahunnya. Kondisi topografi Kota Ternate juga ditandai dengan keragaman ketinggian dari permukaan laut (Rendah : 0-499 M, Sedang : 500-699 M, dan Tinggi : lebih dari 700 M). Dengan kondisi tersebut, Kota Ternate merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 8 pulau. 5 pulau yang berpenghuni, yaitu Pulau Ternate, Hiri, Moti, Mayau, dan Pulau Tifure, sedangkan untuk 3 pulau kecil yaitu Pulau Maka, Mano dan Gurida, tidak berpenghuni.

Bab II

7


Gambar II.1 Peta Administrasi Kota Ternate

8

Bab II


Topografi lahan Kepulauan Ternate adalah berbukit-bukit dengan sebuah gunung berapi yang masih aktif dan terletak di tengah Pulau Ternate. Permukiman masyarakat secara intensif berkembang di sepanjang garis pantai kepulauan. Dari 5 (lima) pulau besar yang ada, umumnya masyarakat mengolah lahan perkebunan dengan produksi rempah-rempah sebagai produk unggulan dan perikanan laut yang diperoleh di sekitar perairan pantai. Pulau Ternate memiliki kelerengan fisik terbesar di atas 40% yang mengerucut ke arah puncak Gunung Gamalama, terletak di tengah-tengah pulau. Di daerah pesisir rata-rata kemiringan adalah sekitar 2% - 8%. Jenis tanah mayoritas adalah tanah Rogusal di Pulau Ternate, Pulau Moti dan Pulau Hiri. Sedangkan jenis tanah

Rensika ada di Pulau Mayau, Pulau Tifure, Pulau Maka, Pulau Mano dan Pulau Gurida. Kondisi tersebut merupakan ciri tanah pulau vulkanis dan pulau karang. Kedalaman laut adalah bervariasi, pada beberapa lokasi di sekitar Pulau Ternate, terdapat tingkat kedalaman yang tidak terlalu dalam, sekitar 10 meter sampai pada jarak sekitar 100 meter dari garis pantai, sehingga memungkinkan adanya peluang reklamasi. Tetapi pada bagian lain terdapat tingkat kedalaman yang cukup besar dan berjarak tidak jauh dari garis pantai yang ada. Kota Ternate secara administrasi dibagi menjadi 7 (tujuh) kecamatan dan 77 kelurahan sebagai hasil pemekaran daerah sejak tahun 1999. Tabel II.1 Administrasi Wilayah Kota Ternate NO

KECAMATAN

JUMLAH KELURAHAN

IBU KOTA

14

Dufa-dufa

1

Ternate Utara

2

Ternate Tengah

15

Salahudin

3

Ternate Selatan

17

Kalumata

4

Pulau Ternate

13

Jambula

5

Moti

6

Moti Kota

6

Batang Dua

6

Mayau

7

Hiri

6

Dorari Isa

JUMLAH

77

Sumber : BPS Kota Ternate, 2010

Bab II

9


Luas wilayah Kota Ternate 5.795,4 Km2, terdiri dari luas perairan 5.633,565 Km2 dan luas daratan 161,84 Km2. Adapun jarak antara pulau-pulau tersebut dengan pulau Ternate adalah sebagai berikut: 1.

Ternate – Hiri

:

1,5 ML

2.

Ternate – Moti

:

16,0 ML

3.

Ternate – Maka

:

1,6 ML

4.

Ternate – Mano

:

1,6 ML

5.

Ternate – Mayau

:

90,0 ML

6.

Ternate – Tifure

:

106,0 ML

7.

Ternate – Gurida

:

106,1 ML

2.2 EKONOMI MAKRO DAERAH 2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kinerja makro ekonomi Kota Ternate selama kurun waktu lima tahun terakhir memperlihatkan bahwa kebijakan Pembangunan Ekonomi yang dilaksanakan telah mampu membuat beberapa Indikator Makro Ekonomi tetap terjaga pada level yang optimal. Secara umum kinerja ekonomi Kota Ternate menunjukan tingkat pencapaian yang baik ini tercermin dari adanya upaya perbaikan iklim investasi baik swasta maupun pemerintah, terjaganya pertumbuhan ekonomi pada posisi trend peningkatan per tahun, turunnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan menurunnya jumlah penduduk miskin serta terjadi peningkatan pada angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk mengukur perkembangan perekonomian suatu wilayah, metode pengukurannya terdiri dari beberapa indikator, salah satu indikator utama makro ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang dalam konteks lain dapat disebutkan sebagai tolok ukur keberhasilan dari pembangunan di bidang ekonomi pada suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dan dalam selang waktu tertentu. Produksi tersebut diukur 10

Bab II


dalam nilai tambah (value added) yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi di wilayah bersangkutan yang secara total dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Paradigma pembangunan saat ini tidak hanya menitikberatkan pada tingginya pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat memberi imbas pada rendahnya angka tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin, dan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia. Ketiga komponen tersebut dapat terlaksana jika terjadi distribusi pendapatan yang “berkualitas” dan adanya prioritas belanja pemerintah khususnya belanja Sosial Publik. Sektor-sektor ekonomi yang selama ini telah memberikan andil besar bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Ternate yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa. Ketiga sektor ini memberikan kontribusi lebih dari 40% bagi nilai PDRB Kota Ternate selama lima tahun terakhir. Berbagai peningkatan baik dari sisi volume dan frekwensi pada ketiga sektor ekonomi tersebut telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kearah yang positif dengan tidak mengesampingkan peran sektor lain. Dengan berkembangnya perekonomian Kota Ternate tentunya akan berdampak pada peningkatan PDRB per kapita. Namun angka tersebut belum dapat menggambarkan penerimaan penduduk secara nyata dan merata karena masih dipengaruhi oleh kepemilikan faktor produksi serta kesenjangan pendapatan. Walaupun demikian angka tersebut dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah. PDRB perkapita Kota Ternate atas dasar harga berlaku dalam kurun waktu tahun 2005-2009 terus mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya nilai PDRB. Pada tahun 2005, 5, PDRB perkapita Kota Ternate mencapai 2,3 juta rupiah, meningkat menjadi 2,5 juta rupiah pada tahun 2009. Pendapatan perkapita masyarakat dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2005 sebesar Rp. 2.325.964,- meningkat menjadi Rp. 2.387.514,pada tahun 2006 dan terus mengalami peningkatan setiap tahun hingga tahun 2009 menjadi sebesar Rp. 2.611.890,-.

Bab II

11


Tabel II.2 Kinerja Makro Ekonomi Kota Ternate Tahun 2005 – 2009 PERTUMBUHAN EKONOMI

TAHUN

PENDAPATAN PERKAPITA

%

Jutaan Rupiah

(Rp.)

2005

6,60

415,085

2.325.964

2006

6,92

443,824

2.387.514

2007

7,85

478,658

2.483.416

2008

7,92

516,574

2.510.879

2009

7,94

557,573

2.611.890

Sumber : BPS Kota Ternate (data diolah), 2010

Dalam lima tahun mendatang, percepatan pembangunan ekonomi menuju Ternate Bahari Berkesan akan menghadapi berbagai tantangan. Isu Strategis : 1.

Perlunya

optimalisasi

sektor

perdagangan,

hotel

dan

restoran

melalui

pengembangan klaster industri, penguatan kerjasama investasi regional, nasional dan internasional, penyediaan infrastruktur dan pengembangan jaringan pemasaran. 2.

Perlunya revitalisasi sektor pertanian dan perikanan dengan mempercepat pengembangan agroindustri dan agrobisnis, penyiapan sumber daya manusia pertanian dan perikanan, pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, yang selama ini nilai kontribusi PDRBnya sangat kecil.

3.

Perlunya penguatan sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor jasa-jasa melalui pengembangan jaringan transportasi, perijinan satu titik dan penyediaan fasilitas pendukung.

2.2.2 Perkembangan Inflasi Indikator makro ekonomi lain yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembanggunan ekonomi adalah inflasi, makna dari inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum di konsumsi rumahtangga. Perkembangan harga dan jasa ini berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup masyarakat serta berhubungan dengan produktifitas ekonomi.

12

Bab II


Inflasi di Kota Ternate lima tahun terakhir mengalami fluktuaktif dimana pada tahun 2005, 2007 dan 2008 inflasi cukup tinggi melebihi 10%, ini banyak disebabkan oleh pengaruh faktor eksternal seperti kenaikan harga BBM. Dari berbagai kelompok pengeluaran rata-rata yang menjadi penyumbang terbesar bagi terjadinya inflasi di Kota Ternate adalah kelompok bahan makanan, ini tidak terlepas dari faktor alam yang kadang menyebabkan ketersediaan komoditi dari kelompok bahan makanan menjadi langka, misalnya komoditi ikan dll. Pada tahun 2009 laju inflasi Kota Ternate kembali stabil yaitu sebesar 3,88% dan untuk bulan pebruari 2010 Kota Ternate mengalami deflasi sebesar -0,07 persen sedangkan nasional mengalami inflasi 0.30 persen. Gambar II.2 Perkembangan Inflasi Kota Ternate 2005-2009

2.2.3 Perdagangan Salah satu potensi Kota Ternate yang cukup menonjol adalah sektor jasa dan perdagangan, perkembangan sektor jasa dan perdagangan dalam beberapa tahun ini mengalami peningkatan yang cukup pesat, sehingga memberikan kontribusi dalam pembentukan struktur ekonomi, meliputi sektor perdagangan, perhotelan dan restoran, jasa, transportasi dan komunikasi.

Bab II

13


Beberapa faktor potensial sebagai penunjang adanya peluang-peluang dimaksud yaitu : letak strategis Kota Ternate sebagai titik sentral transportasi/perhubungan (laut dan udara) dalam wilayah Maluku Utara, sehingga menjadikan Ternate sebagai pintu masuk dan titik temu perdagangan lokal (perdagangan), adanya sarana dan prasarana penunjang seperti Bandara Babullah dan Pelabuhan Laut (Dermaga Ahmad Yani) serta didukung dengan ketersediaan sarana transportasi lokal lainnya yang menghubungkan Kota Ternate dengan beberapa kabupaten/kota, dan ketersediaan ruang publik pengembangan investasi melalui kebijakan pengembangan kawasan khusus sebagai pusat bisnis dan perdagangan (central bussines distric). Sejalan dengan tingginya aktivitas pembangunan sektor perdagangan telah ditandai dengan adanya peningkatan jumlah sarana perbankan. Isu strategis : 1.

Belum berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan yang dapat meningkatkan nilai tambah komoditi perdagangan.

2.

Masih terbatasnya prasarana dan sarana transportasi pendukung perdagangan.

3.

Belum optimalnya sistem informasi dan jarangan pasar dalam mendukung promosi perdagangan.

2.2.4 Investasi Perkembangan investasi di Kota Ternate belum optimal sebagai akibat terbatasnya ketersediaan infrastuktur, serta berbagai pungutan dan hambatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan mahalnya investasi di daerah. Minat investasi mulai meningkat sejalan dengan pencanangan Kota Ternate sebagai lumbung energi nasional, namun realisasi investasi masih terbatas. Pertumbuhan Ekonomi Kota Ternate selama lima tahun terakhir mampu terus tumbuh diatas 6% dengan perkembangan yang lebih meningkat setiap tahunnya, ini memperlihatkan adanya sinergitas antara Program dan kebijakan Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Ternate dengan pihak swasta yang ikut berperan bagi pertumbuhan ini.

14

Bab II


Kemampuan pertumbuhan ekonomi seperti yang disebutkan sebelumnya, tidak terlepas dari adanya investasi baik swasta maupun pemerintah. Investasi swasta walaupun dalam waktu lima tahun terakhir terjadi fluktuaktif namun dalam waktu dua tahun terakhir menunjukan peningkatan yang cukup berarti (meningkat 72,87%) sedangkan investasi pemerintah terus mengalami kenaikan antar tahun dalam lima tahun terakhir. Tabel II.3 Realisasi Investasi Pemerintah dan Swasta Tahun 2005-2009 TAHUN

INVESTASI SWASTA (Rp.)

PEMERINTAH (Rp.)

2005

280.655.598.800

59.094.538.220

2006

233.443.104.725

82.790.296.946

2007

175.408.117.780

155.337.254.952

2008

119.327.074.000

170.920.820.065

2009

163.742.236.000

176.890.457.165

Sumber : DPPKAD Kota Ternate, 2010

Isu Strategis : 1.

Belum optimalnya pelayanan birokrasi, khususnya berkaitan dengan standarisasi pelayanan, biaya, dan kecepatan perijinan.

2.

Belum optimalnya jaringan infrastruktur terutama penyediaan tenaga listrik, air bersih dan jalan.

3.

Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan lintas daerah dalam perijinan dan pengembangan investasi.

4.

Terbatasnya data dan informasi tentang peluang investasi yang kongkrit tentang komoditi unggulan daerah yang dapat diakses oleh para penanam modal.

5.

Belum terlaksananya pelaksanaan desentralisasi kewenangan perijinan penanaman modal di daerah.

Bab II

15


2.2.5 Koperasi dan UKM Perkembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi bagian penting dari pengembangan ekonomi Kota Ternate. Kegiatan perkoperasian di Kota Ternate tumbuh berkembang, namun relatif lambat. Jumlah koperasi tahun 2005 sebanyak 212 kemudian menjadi 261 koperasi tahun 2009 atau tumbuh rata-rata sebesar 5,34 persen per tahun. Sementara, jumlah anggota terus meningkat dari 16.553 orang pada tahun 2005 menjadi 17.898 orang pada tahun 2009 (lihat Tabel II.4).

Tabel II.4 Jumlah Koperasi di Kota Ternate Tahun 2005 – 2009 JUMLAH UNIT

JUMLAH

MODAL USAHA

VOLUME USAHA /

KOPERASI

ANGGOTA

(000)

OMZET (000)

2005

212

16.553

7.327.007

11.807.006

2006

227

16.990

7.570.495

13.275.658

2007

241

17.335

7.831.303

14.616.600

2008

251

17.576

8.057.822

21.433.400

2009

261

17.898

8.227.829

29.939.150

TAHUN

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate, 2010

Peran koperasi masih belum optimal sebagai pilar perekonomian daerah. Hambatan dalam pengembangan UKM antara lain adalah terbatasnya akses koperasi dan UKM terhadap sumber daya produktif terutama permodalan, dan lemahnya kualitas SDM pelaku usaha. Selain itu, faktor penghambat pengembangan UKM adalah terbatasnya penguasaan teknologi, manajemen, informasi dan pasar. Sementara itu, perkembangan UMKM di Kota Ternate menunjukkan peningkatan dari 4.222 unit pada tahun 2005 menjadi 6.563 unit pada tahun 2009 dengan rata-rata peningkatan sebesar 11,78 persen per tahun (Tabel II.5). Kendala pengembangan UMKM adalah terbatasnya akses permodalan, lemahnya manajemen usaha, belum berkembangnya sistem data dan informasi, dan terbatasnya jaringan pemasaran.

16

Bab II


Tabel II.5 Jumlah UMKM Kota Ternate Tahun 2005 – 2009 TAHUN

USAHA MIKRO

USAHA KECIL

USAHA MENENGAH

TOTAL

%

2005

0

3.629

593

4.222

86%

2006

1.835

1.971

657

4.463

85%

2007

1.952

2.114

784

4.850

84%

2008

2.880

2.161

786

5.827

87%

2009

3.412

2.365

786

6.563

88%

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate, 2010

Isu Strategis : 1.

Rendahnya kinerja koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UKM) yang disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan.

2.

Terbatasnya akses koperasi dan UKM terhadap sumber daya produktif terutama permodalan, bahan baku dan informasi pasar.

3.

Kurang kondusifnya iklim usaha untuk pengembangan koperasi dan UKM antara lain disebabkan oleh (a) ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perizinan yang mengakibatkan besarnya biaya transaksi, panjangnya proses perizinan dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi; (b) praktek bisnis dan persaingan usaha yang tidak sehat; dan (c) lemahnya koordinasi lintas intansi dalam pemberdayaan koperasi dan UKM; (d) mahalnya bahan baku bagi kebutuhan produksi UKM, dan (e) prosedur pembayaran bahan baku yang masih secara tunai yang memberatkan koperasi dan UKM.

2.2.6 Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tingkat kemiskinan Kota Ternate tergolong rendah yaitu 3,79% untuk tahun 2008. Jika dibandingkan dengan tahun 2007, tingkat kemiskinan mengalami penurunan walaupun angkanya tidak signifikan. Secara absolute jumlah penduduk miskin masih tetap sekitar 6,9 ribu jiwa. Kondisi ini menempatkan Kota Ternate termasuk kelompok yang memiliki persentase penduduk miskin di bawah rata-rata nasional (15,42 persen). Tantangan dalam lima tahun mendatang adalah menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai kebijakan.

Bab II

17


Tabel II.6 Statistik Kemiskinan Kota Ternate URAIAN

2007

2008

Garis Kemiskinan

228.202

253.491

Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)

6,9

6,9

Penduduk Miskin (%)

3,90

3,79

Sumber : BPS, Susenas 2008

Isu strategis : 1.

Terbatasnya layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, prasarana dasar, dan kesempatan kerja bagi penduduk miskin.

2.

Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi di Kota Ternate dalam mengurangi angka kemiskinan. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi belum berkualitas dalam menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan.

3.

Belum optimalnya upaya pengurangan kemiskinan sebagai akibat belum terpadunya kebijakan dan program, lemahnya koordinasi antar SKPD dan antar pemerintah.

4.

Tingginya penyebaran penduduk miskin mengindikasikan perlunya upaya penanggulangan secara komprehensif dan terpadu.

2.2.7 Ketenagakerjaan Dari total penduduk usia kerja (15 tahun keatas), sekitar 87% penduduk Kota Ternate termasuk dalam angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami sedikit penurunan selama periode 2008-2009 dari 60,58% menjadi 53,97%. Walaupun demikian tetapi jumlah penduduk yang bekerja meningkat dari 87,43% menjadi 88,77%. Pasar tenaga kerja Kota Ternate cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tingginya persentase penduduk usia kerja yang bekerja yang besarnya mencapai lebih dari 88% pada tahun 2009. Tingkat pengangguran pada tahun 2009 menunjukkan angka penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2008. Pada tahun 2008 tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 7,61%. Angka ini menurun menjadi 6,06% pada tahun 2009. 18

Bab II


Berdasarkan perbandingan menurut 3 sektor utama, pilihan bekerja di sektor jasajasa (S) masih mendominasi pasar kerja di Kota Ternate dengan persentase sebesar 52,13% pada tahun 2009, yang diikuti dengan sektor manufaktur (M) dengan persentase sebesar 31,12%. Sementara pekerja disektor pertanian (A) sebanyak 16,75%. Komposisi tersebut tampaknya tidak banyak mengalami perubahan selama kurun waktu 2008-2009. Dari ketiga sektor yang mengalami kenaikan adalah sektor S dari 46,01% menjadi 52,13%, sedangkan 2 sektor lainnya (A dan M) mengalami penurunan, sektor A menurun dari 17,83% menjadi 16,75% serta sektor M menurun dari 36,16% menjadi 31,12%. Tabel II.7 7 Statistik Ketenagakerjaan di Kota Ternate URAIAN

2008

2009

TPAK (%)

60,58

53,97

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

7,61

6,06

Bekerja (%)

87,43

88,77

Bekerja di Sektor A (%)

17,83

16,75

Bekerja di Sektor M (%)

36,16

31,12

Bekerja di Sektor S (%)

46,01

52,13

Sumber: BPS, Sakernas 2009

Isu strategis : 1.

Tingginya penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan perikanan serta tingginya angka kemiskinan di Kota Ternate mengindikasikan masih terbatasnya keterampilan dan sarana pendukung lainnya bagi petani dan nelayan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan.

2.

Rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi serta Sektor Jasa, yang merupakan tiga (3) sektor yang selama 3 tahun terakhir merupakan sektor penyumbang nilai PDRB tertinggi.

3.

Masih tingginya angka pengangguran berpendidikan SD, SLTP dan SLTA di Kota Ternate. Hal ini menegaskan perlunya revitalisasi pendidikan kejuruan dan keterampilan luar sekolah sebagai alternatif peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja.

Bab II

19


2.3. SOSIAL DAN BUDAYA DAERAH 2.3.1 Kependudukan Jumlah penduduk Kota Ternate tahun 2010 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Ternate berdasarkan hasil Sensus Penduduk sebanyak 185.707 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 0,98 persen per tahun selama 20082010. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk disebabkan oleh tingkat fertilitas yang tinggi. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kondisi Kota Ternate dirasakan semakin padat. Dengan luas wilayah daratan 161,84 km² dan jumlah penduduk sebanyak 185.707 jiwa, kepadatan penduduk Kota Ternate pada tahun 2010 sebesar 1147 jiwa per km². Ini berarti bahwa terjadi peningkatan kepadatan sebanyak 7 jiwa per km² atau 0,61% bila dibandingkan tahun 2009 yang berjumlah 1140 jiwa per km². Penduduk Kota Ternate sebagian besar tinggal di Pulau Ternate dan tantangan yang harus diatasi adalah mengendalikan pertumbuhan penduduk.

2.3.2 Pendidikan Pembangunan sektor pendidikan tidak hanya diarahkan pada perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, tetapi juga peningkatan mutu pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan pasar kerja. pada tahun 2009 Angka Partisipasi Kasar (APK) penduduk berusia 7-12 tahun (SD) sebesar 103,47 persen, untuk Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 92,94 persen dan Angka Putus Sekolah sebesar 0,12 persen. Sedangkan APK kelompok usia 13-15 tahun (SMP) adalah sebesar 102,36 persen, untuk Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 89,94 persen dan Angka Putus Sekolah sebesar 0,16 persen. dan APK untuk usia 16-18 tahun (SMA/SMK) sebesar 96,80 persen, untuk Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 87,64 persen dan Angka Putus Sekolah sebesar 0,16 persen. Angka ini tersebut sudah tergolong baik dibanding kabupaten/kota lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa hampir semua penduduk Kota Ternate berusia 7-18 tahun telah bersekolah (Tabel II.8). Namun masih terdapatnya angka putus sekolah terutama untuk kelompok usia 16-18 tahun merupakan permasalahan pendidikan yang harus diatasi.

20

Bab II


Tabel II.8 Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Putus Sekolah Kota Ternate 2005-2009 TAHUN

SD

SMP

SMA/ SMK

APK

APM

APS

APK

APM

APS

APK

APM

APS

91,86

82,95

0,13

93,54

84,78

0,12

92,36

84,32

0,47

2006

93,73

83,65

0,26

92,87

86,09

0,26

92,79

85,63

0,23

2007

94,34

84,56

0,17

92,47

86,34

0,38

93,45

86,65

0,37

2008

102,39

87,38

0,09

95,85

89,92

0,31

94,67

87,32

0,43

2009

103,47

92,94

0,12

102,36

89,94

0,16

96,80

87,64

0,16

2005

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate, 2010

Kondisi pendidikan ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, dan tenaga pengajar. Dalam periode 2009/2010, jumlah sekolah SD sebesar 100 unit (83 Negeri dan 17 Swasta). Sementara tenaga pengajar SD meningkat rata-rata sebesar 15 persen periode tahun 2005-2009, dengan jumlah guru tahun 2009 mencapai 1.483 orang dan jumlah murid SD pada tahun 2009 sebesar 19.776 orang. Rasio murid terhadap guru sebesar 13,33 artinya setiap guru melayani 13 orang murid. pada jenjang pendidikan SMP, bangunan sekolah pada tahun 2009 sebanyak 26 unit (14 Negeri dan 12 Swasta). Jumlah guru sebanyak 745 orang pada tahun 2009 dan meningkat rata-rata sebesar 15,20 persen per tahun periode 2005-2009. Sedangkan jumlah murid SMP pada tahun 2009 mencapai 8.742 orang. Rasio murid terhadap guru sebesar 11,73 artinya setiap guru melayani 11 orang murid. pada jenjang pendidikan SMA dan SMK, pada tahun 2009 bangunan sekolah sebanyak 22 unit (SMU : 9 Negeri dan 4 Swasta, SMK : 6 Negeri dan 3 Swasta), jumlah guru sebanyak 508 untuk SMA dan 226 untuk SMK, yang meningkat rata-rata sebesar 8 persen untuk SMA dan 18,70 untuk SMK per tahun periode 2005-2009. Sedangkan jumlah murid SMA pada tahun 2009 mencapai 6.816 orang dan 2.147 orang untuk SMK. Rasio murid terhadap guru sebesar 13,41 untuk SMA dan 9,5 untuk SMK, artinya setiap guru melayani 13 orang murid untuk SMA dan 9 orang murid untuk SMK. Isu strategis : 1.

Belum meratanya pencapaian hasil pendidikan, sebagai akibat terbatasnya prasarana dan sarana pendidikan dan terbatasnya jumlah tenaga pengajar.

Bab II

21


2.

Belum berkembangnya layanan pendidikan bermutu sesuai dengan standar internasional.

2.3.3 Kesehatan Penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu merupakan salah satu upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, mengatasi kemiskinan, dan membangun pondasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pencapaian program peningkatan derajat kesehatan di Kota Ternate juga belum maksimal terlihat dari beberapa indikator program misalnya pada tahun 2005 angka kematian ibu jumlahnya 6 dari 3.135 ibu hamil dan angka kematian bayi sebesar 20 bayi dari 3.135 kelahiran. Jika dilihat dari jumlah kematian masih tinggi, hal ini disebabkan karena pengetahuan ibu tentang ibu hamil belum maksimal dan lebih suka melakukan pemeriksaan kehamilan kepada dukun bayi dan lebih banyak yang meninggal dunia. Ibu hamil yang mengalami kerentanan tersebut, seringkali lambat dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih baik karena tempat tinggalnya berada di luar pulau Ternate. Pada tahun 2006 angka kematian ibu jumlahnya 7 dari 4.079 ibu hamil, angka kematian bayi sebesar 8 bayi dari 3.554 kelahiran hidup, dan angka kematian balita 3 bayi. Tahun 2007 cenderung menurun yakni angka kematian ibu jumlahnya 5 dari 4.079 ibu hamil, angka kematian bayi 12 dari 3.436 kelahiran hidup dan angka kematian balita 7 bayi. Tahun 2008, angka kematian ibu jumlahnya 6 dari 4.244 ibu hamil, angka kematian bayi 9 dari 3.733 kelahiran hidup dan angka kematian balita 13 bayi. Tahun 2009, angka kematian ibu hamil menurun menjadi 3 ibu hamil, angka kematian bayi 10 dari 2.958* kelahiran hidup dan angka kematian balita 14 bayi dari 18.211 sasaran balita. Begitupula pada angka kesakitan pada tahun 2005 akibat ISPA sebanyak 34.616 orang, malaria klinis sebesar 9.859 orang, positif malaria 3.113 orang, DBD 19 orang, sedangkan HIV/AIDS belum ditemukan. Penderita malaria klinis cenderung menurun pada tahun 2006-2009 9 yakni 8.221 orang, 7.775 orang, 6.661 orang dan 6.080 orang orang. Sama halnya dengan penderita positif malaria yang menunjukkan gejala penurunan sepanjang tahun 2006-2008 yakni 1.548 orang, 1.010 orang dan 474 orang, namun di tahun 2009 tercatat 1.012 orang penderita positif malaria, yang penanganannya

22

Bab II


dilakukan di setiap kelurahan endemis malaria. Penderita DBD cenderung masih tinggi sepanjang tahun 2006-2009, yakni 72 orang, 202 orang, 116 orang dan 154 orang. Gejala mengejutkan terdapat pada tahun 2007 dan 2008 yakni penderita HIV/ AIDS 3 orang dan 2 orang. Penderita penyakit malaria dan DBD masih tinggi karena kepedulian masyarakat tentang lingkungan masih rendah begitu pula dengan perilaku hidup bersih dan sehat belum dipahami secara utuh. Penderita gizi buruk pada tahun 2005 masih tinggi karena pengetahuan tentang gizi dan perkembangan anak belum maksimal, ditambah lagi dengan tingkat pendapatan masyarakat yang masih rendah sehingga mempengaruhi kualitas dan perkembangan anak. Untuk tahun 2008 terdapat 8 bayi yang mengalami gizi buruk, sedangkan di akhir tahun 2009 tercatat 7 bayi yang mengalami gizi buruk, hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan tentang gizi dan perkembangan anak sudah semakin membaik. Kondisi Kota Ternate pada tahun 2005, baru saja selesai dilanda kerusuhanan horisontal dimana pada saat itu infrastruktur di Kota Ternate sebagian mengalami kerusakan. Sarana pelayanan kesehatan kesehatan masih kurang sehingga akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan juga mengalami penurunan. Jumlah sarana pelayanan kesehatan sebatas 7 Puskesmas (rawat jalan 6 unit, rawat inap 1 unit), Puskesmas Pembantu 13 unit, Polindes 3 unit, Pusling 6 unit dan Polindes 5 unit. Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia belum menjangkau semua masyarakat di Kota Ternate yang tersebar di beberapa pulau. Ini disebabkan karena dana pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana relatif masih sedikit, sehingga pembangunan sarana dan prasarana kesehatan belum menjangkau seluruh masyarakat Kota Ternate, utamanya masyarakat di luar pulau Ternate. Fasilitas kesehatan Puskesmas selama tahun 2005-2007 belum mengalami peningkatan dan baru pada tahun 2008 jumlahnya bertambah menjadi 8 Puskesmas. Pustu meningkat pada tahun 2007 dan 2008 menjadi 14 Pustu, dibandingkan pada tahun 2005 dan 2006 sebanyak 13 Pustu, dan untuk tahun 2009 menjadi 15 pustu. Pusling cenderung naik dari 6 Pusling (tahun 2005), 9 Pusling (tahun 2006 dan 2007), 11 Pusling (tahun 2008),, menjadi 12 Pusling (tahun 2009). Rumah medis atau paramedis bertambah dari 15 rumah (tahun 2005 dan 2006) menjadi 17 rumah (tahun 2007) dan 18 rumah (tahun 2008-2009). Polindes cenderung meningkat terus berawal dari 5 Polindes (tahun 2005), meningkat pesat menjadi 13 Polindes (tahun 2006), 14 Polindes (tahun

Bab II

23


2007), 15 Polindes (tahun 2008) dan 16 Polindes (tahun 2009). Sedangkan Poskeskel baru tersedia 3 Poskeskel (tahun 2007) dan 6 Poskeskel (tahun 2008-2009). Sedangkan pedagang farmasi, toko obat dan apotek cenderung tidak menunjukkan pengurangan atau penambahan yang berarti. Toko obat di Ternate masih tetap berjumlah 6 toko obat (tahun 2005-2008), 25 apotek (tahun 2005), 23 apotek (tahun 2006), 24 apotek (tahun 2007) dan 22 apotek (tahun 2008). Pada tahun 2005-2007 belum terdapat pedagang farmasi di Kota Ternate, baru pada tahun 2008 terdapat 3 pedagang farmasi. Adapun perkembangan sampai dengan akhir tahun 2009 toko obat berjumlah 7, apotek 23, dan untuk pedagang farmasi terdapat 5 pedagang besar farmasi. Isu strategis : 1. 2.

Masih tingginya angka kematian bayi, anak dan ibu yang terjadi di Kota Ternate; Angka kesakitan akibat penyakit menular masih tinggi seperti ISPA, Malaria, DBD, Diare dan TB;

3.

Kurangnya tenaga kesehatan yang ada baik dari segi kualitas maupun kuantitas, jika dilihat dari rasio masing-masing jenis tenaga kesehatan yang ada di masingmasing unit kerja;

4.

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat;

5.

Masih kurangnya anggaran untuk kesehatan dari APBD Kota Ternate;

2.3.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dengan melihat perkembangan angka IPM tiap tahun, tampaknya kemajuan yang dicapai Kota Ternate dalam pembangunan manusia sangat signifikan. Angka IPM Kota Ternate mengalami peningkatan dari 75,66 pada tahun 2008 menjadi 76,13 pada tahun 2009. Angka IPM Kota Ternate diatas angka IPM Provinsi Maluku Utara yaitu 68,63. Bila dilihat dari angka ini bisa disimpulkan bahwa penduduk Kota Ternate lebih maju di bidang pendidikan, kesehatan maupun ekonomi dari Kab/Kota lainnya di Provinsi Maluku Utara. IPM kab/ kota lain di Provinsi Maluku Utara berkisat antara 64 sampai dengan 68.

24

Bab II


Tabel II.9 9 IPM Kota Ternate Tahun 2005-2009 TAHUN

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (%)

2005

74,21

2006

74,63

2007

74,93

2008

75,66

2009

76,13

Sumber : BPS, 2010

Isu Strategis : Belum optimalnya pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. Dengan memperhatikan perkembangan kondisi sosial dan berbagai isu strategis, dalam lima tahun mendatang jumlah penduduk Kota Ternate diperkirakan akan meningkat dari 217.548 jiwa di tahun 2011 meningkat menjadi 228.491 jiwa pada tahun 2015 (Tabel II.10). Laju pertumbuhan penduduk rata-rata dalam periode 2011-2015 adalah sebesar 1,58 persen pertahun. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh rata-rata total Fertility rate sebesar 2,418 pertahun. Tabel II.10 Prediksi Indikator Sosial Kota Ternate Tahun 2011-2015 No.

SEKTOR

2011

2012

2013

2014

2015

217,548

220,920

223,713

226,089

228,491

1.

Jumlah Penduduk (jiwa)

2.

Laju Pertumbuhan Penduduk

1,98

1,48

1,48

1,48

1,48

3.

Total Fertility Rate

2,646

2,361

2,361

2,361

2,361

4.

Angka Kematian Bayi (IMR)

11

9

7

5

3

5.

Angka Kematian Bayi (MMR)

5

4

3

2

1

6.

Angka Harapan Hidup (AHH)

70,6

7.

Angka Melek Huruf (AMH)

1174

8.

Angka Partipasi Kasar (APK)

75 323

123

2

Bab II

0

25


No.

9.

2011

2012

2013

2014

2015

(1) SD

SEKTOR

94,37

96,26

98,18

100,15

102,15

(2) SLTP

92,17

93,09

94,02

94,96

95,91

(3) SLTA

88,03

89,79

91,59

93,42

95,29

(1) SD

87,75

89,50

91,29

93,12

94,98

(2) SLTP

88,26

89,14

90,03

90,93

91,84

(3) SLTA

70,83

72,25

73,69

75,17

76,67

Angka Partisipasi Murni (APM)

Sumber: Hasil Analisis 2010

Dalam lima tahun mendatang angka kematian bayi diperkirakan menurun dari 3/1000 KH (11 orang) pada tahun 2011 menjadi 1/1000 KH (3 orang) pada tahun 2015 dengan rata-rata penurunan sebesar – 2 per tahun. Angka harapan hidup diperkirakan akan meningkat dari 70,6 tahun pada tahun 2011 menjadi 75 tahun pada tahun 2015. Sementara angka melek huruf akan menurun dari 323 warga belajar pada tahun 2011 menjadi 2 warga belajar pada tahun 2013. Angka partisipasi kasar dan angkat partisipasi murni untuk jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA juga mengalami peningkatan selama periode 2011-2015.

2.4. SARANA DAN PRASARANA DAERAH 2.4.1 Jalan Darat Faktor utama untuk kelancaran perhubungan darat adalah tersedianya sarana jalan yang baik untuk kegiatan ekonomi, perpindahan penduduk, maupun kegiatan pelayanan antar daerah. Terdapat tiga tipe (jenis jalan), yaitu jalan tanah, jalan lapen dan jalan hotmix. Pada tahun 2005 di wilayah Kota Ternate tersedia jalan sepanjang 246.813 km, yang terdiri dari jalan tanah sepanjang 58.079 km, jalan lapen sepanjang 114.455 km dan jalan hotmix sepanjang 74.279 km. Pembangunan jalan di Kota Ternate lebih banyak didominasi Jenis Jalan Lapen. Rasio Jalan Tanah terhadap total jalan di Kota Ternate sebesar 23,53 %, Rasio Jalan Lapen sebesar 46,37 % dan Rasio Jalan Hotmix sebesar 30,10 %. Jenis jalan di Kota Ternate 2005-2009 dapat dilihat pada Tabel II.11. Tabel II.11

26

Bab II


Jenis Jalan di Kota Ternate Tahun 2005-2009 No

JENIS JALAN

PANJANG JALAN (KM) 2005

2006

2007

2008

2009

1

Jalan Tanah

58.079

55.479

52.884

58.547

42.720

2

Jalan Lapen

114.455

125.213

129.815

138.948

150.643

3

Jalan Hotmix

74.279

79.279

84.139

89.279

94.913

246.813

259.971

266.838

286.774

288.276

JUMLAH

KET

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate, 2010

Dari Tabel II.11 menunjukkan bahwa pada tahun 2009 panjang jalan lapen mendominasi dengan 150.643 Km. Untuk pembangunan sarana dan prasarana Jalan lingkungan, jalan setapak dan Jembatan pelintas dapat dilihat pada Tabel II.12. Tabel II.12 Pembangunan Jalan Lingkungan, Jalan Setapak dan Jembatan Pelintas di Kota Ternate 2005-2009 TAHUN

PANJANG JALAN

PANJANG JALAN

LINGKUNGAN

SETAPAK

JEMBATAN PELINTAS

2005

762 M’

419 M’

–M² (- Unit)

2006

5.056 M’

2.312 M’

74 M² (4 Unit)

2007

3.233 M’

4.061 M’

48 M² (3 Unit)

2008

5.602 M’

1.958 M’

177 M² (6 Unit)

2009

4.321 M’

4.556 M’

108,5 M² (5 Unit)

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate, 2010

Isu strategis : 1.

Belum terselesaikannya pembangunan dan peningkatan jalan akses menuju ke aktivitas perekonomian pada wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh.

2. 3.

Terbatasnya ketersediaan jalan menuju tempat wisata potensial. Rendahnya budaya tertib lalu lintas yang dimiliki masyarakat menyebabkan masih tingginya angka kecelakaan.

4.

Masih rendahnya infrastruktur yang menghubungkan antar pulau terutama Kecamatan Pulau Batang Dua, Kecamatan Moti dan Kecamatan Hiri.

2.4.2 Angkutan Perkotaan Bab II

27


Kota Ternate sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, perlu didukung dengan sistem transportasi yang memadai. Pertumbuhan kendaraan dalam Kota Ternate dewasa ini cukup berpotensi secara signifikan sebagai penyebab utama kemacetan lalu lintas, karena tidak diimbangi dengan panjang jalan yang ada. Oleh karena itu perlu diantisipasi dengan penataan sistem transportasi yang mampu mengatasi permasalahan tersebut. Isu strategis : 1.

Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana angkutan darat belum mencukupi dalam mendukung pelayanan transportasi yang aman, nyaman, lancar dan tertib.

2.

Angkutan massal perkotaan belum tertata dengan baik.

3.

Dukungan penyediaan fasilitas keselamatan transportasi belum maksimal.

4.

Pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan transportasi belum maksimal.

2.4.3 Terminal a. Fasilitas Terminal Dalam mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi, pembangunan terminal penumpang dan barang perlu dilakukan dengan memperhitungkan fungsi pelayanan penyebaran, yaitu terminal utama dan terminal lokal. Direncanakan 5 tahun ke depan terminal utama terutama yang berada pada kawasan Gamalama akan ditingkatkan fasilitas sarana dan prasarana, hal ini dimaksudkan untuk dapat melayani penumpang dan arus bongkar muat barang. b. Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan Keselamatan lalu lintas, khususnya lalu lintas jalan, adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar, karena keselamatan berkaitan langsung dengan nyawa manusia. Untuk maka keselamatan lalu lintas jalan perlu ditingkatkan melalui pengadaan perlengkapan jalan, seperti : marka jalan, pagar pengaman, rambu-rambu lalu lintas, APILL, traffic

light, RPPJ, mobil derek, peralatan pengujian kendaraan bermotor dan lain sebagainya pada ruas-ruas jalan. Namun sebelum dilakukan pengadaan perlengkapan jalan dimaksud, perlu dilakukan survei dan manajemen rekayasa lalu lintas jalan agar titik

28

Bab II


pemasangan dan jumlah kebutuhan perlengkapan jalan dapat ditentukan dengan efektif dan efisien. Isu strategis : 1.

Belum optimalnya sarana dan prasarana terminal dalam mewujudkan pelayanan yang aman, nyaman, lancar dan tertib.

2.

Masih rendahnya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan dalam mendukung kelancaran, kenyamanan dan keselamatan lalu lintas jalan.

2.4.4 Angkutan Penyeberangan Pelabuhan penyeberangan Bastiong yang melayani lintasan penyeberangan Ternate – Sidangoli, Sofifi, Tidore, Batang Dua, Bitung dan Bacan memiliki potensi yang sangat strategis. Prasarana pelabuhan Penyeberangan Bastiong Ternate kondisi yang ada saat ini tidak mampu mendukung permintaan angkutan penyeberangan tersebut, karena terdapat kendala seperti areal fasilitas darat terbatas sehingga sulit dikembangkan. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh PT. (Persero) ASDP, bahwa dengan beroperasinya Pelabuhan Penyeberangan Bastiong. Peningkatan permintaan ini disebabkan karena meningkatnya aktivitas pegawai Provinsi dari dan ke Sofifi. Potensi kawasan tersebut perlu ditingkatkan menjadi suatu kawasan terpadu yang strategis, karena hampir semua sektor-sektor ekonomi ada di kawasan ini. Oleh karena itulah, maka pembangunan Pelabuhan Penyeberangan dan Pelabuhan Laut perlu dioptimalkan pada kawasan strategis, karena hal ini sebagai pemicu pertumbuhan kawasan sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah Kota Ternate. Isu Strategis : 1. 2.

Terbatasnya pengembangan areal darat pelabuhan penyeberangan Bastiong. Meningkatnya permintaan angkutan penyeberangan untuk lintasan TernateSofifi.

3.

Terdukungnya pengembangan kawasan Bastiong.

2.4.5 Angkutan Laut Bab II

29


Pelabuhan merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang perdagangan antar daerah. Pelabuhan yang melayani angkutan dari dan ke Kota Ternate adalah Pelabuhan Dufa-dufa, Pelabuhan Ahmad Yani dan Pelabuhan Bastiong terutama untuk pelayaran rakyat. Selain itu, terdapat pelabuhan khusus untuk melayani angkutan Perikanan dan Pertamina. Sama halnya dengan kondisi Pelabuhan Penyeberangan Bastiong Ternate, pelabuhan lainnya juga memiliki kendala-kendala teknis yang sama. dan untuk mengatasi kendalakendala tersebut, maka perbaikan sarana dan prasarana adalah syarat mutlak untuk peningkatan pelayanan. Isu Strategis Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana angkutan laut belum mencukupi dalam mendukung pelayanan transportasi yang aman, nyaman, lancar, tertib, tepat waktu dan selamat.

2.4.6 Angkutan Udara Letak strategis Kota Ternate sebagai titik sentral transportasi/perhubungan (laut dan udara) dalam wilayah Maluku Utara, sehingga menjadikan Ternate sebagai pintu masuk dan titik temu perdagangan lokal (perdagangan), adanya sarana dan prasarana penunjang seperti Bandara Babullah serta didukung dengan ketersediaan sarana transportasi lokal lainnya yang menghubungkan Kota Ternate dengan beberapa kabupaten/kota, dan ketersediaan ruang publik pengembangan investasi melalui kebijakan pengembangan kawasan khusus sebagai pusat bisnis dan perdagangan (central bussines distric). Bandara Babullah Ternate telah melayani penerbangan domestik langsung dari dan ke beberapa kota di Indonesia. Sistem rute penerbangan jarak pendek lokal dan regional yang menghubungkan Kota Ternate dengan Kabupaten lainnya di Maluku Utara dan Kota-kota lainnya di Indonesia perlu dikembangkan. Hingga saat ini terdapat 7 perusahaan penerbangan yang beroperasi di Bandara Babullah, yaitu : Garuda Indonesia, Merpati, Lion-Wings Air, Batavia Air, Sriwijaya Air, Express Air dan Trigana Air. Isu Strategis :

30

Bab II


1.

Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana angkutan udara belum mencukupi dalam mendukung pelayanan transportasi yang aman, nyaman, lancar, tertib, tepat waktu dan selamat.

2.

Belum terwujudnya sistem pelayanan rute penerbangan lokal dan regional, baik untuk penumpang maupun untuk kargo.

2.4.7 Komunikasi dan Telekomunikasi Sejauh ini jasa layanan aplikasi telematika belum mampu meningkatkan penyelenggara jasa pelayanan teknologi informasi yang dapat berfungsi sebagai pusat penyebaran informasi potensi daerah. Demikian juga halnya dengan sarana komunikasi dan diseminasi informasi belum dalam rangka pemberdayaan kelembagaan komunikasi sosial, hubungan kelembagaan komunikasi pemerintah daerah dengan kemitraan media untuk meningkatkan diseminasi informasi dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemanfaatan postel, komunikasi dan informatika perlu disosialisaikan secara terus menerus kepada masyarakat luas guna memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam rangka keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah untuk tujuan peningkatan pemerataan pelayanan ke seluruh daerah kecamatan yang ada di Kota Ternate serta peningkatan iklim usaha dan peran serta masyarakat dan mendorong optimalisasi penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan yang tepat guna dan pembinaaan potensi pos, telekomunikasi dan informatika. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui pengembangan dan pendayagunaan aplikasi telematika, kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat berbasis informasi, peningkatan aplikasi pelayanan publik dalam rangka meningkatkan nilai tambah layanan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Demikian juga halnya dengan penyediaan dan pelaksanaan e-Government dan e-Business di Kota Ternate dalam rangka juga belum terlaksana secara maksimal. Hal ini disebabkan masih lemahnya koordinasi bersama antar Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Kota Ternate serta dunia usaha yang ada, guna kelancaran arus

Bab II

31


informasi dan kapasitas layanan informasi serta pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat berbudaya informasi. Daya jangkau infrastruktur pos, komunikasi dan informatika untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi perlu ditingkatkan. Sehingga penciptaan iklim usaha yang konstruktif dan kondusif di bidang industri komunikasi dan informatika tidak berjalan. Kerjasama dan kemitraan serta pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat serta mendorong peranan media massa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi yang beretika dan bertanggung jawab serta memberikan nilai tambah pembangunan daerah. Isu Strategis : 1.

Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pos, telekomunikasi dan teknologi informasi belum maksimal.

2.

Jaringan pelayanan pos, telekomunikasi, komunikasi dan informatika sampai ke Pulau Batang Dua, Moti dan Hiri belum maksimal.

3.

Pemanfaatan teknologi informatika sebagai media publikasi potensi daerah belum maksimal.

4.

E-Government, e-Bussiness dan e-Society belum terwujud.

2.4.8 Prasarana Dasar Permukiman Pembangunan prasarana dasar permukiman pada hakekatnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata dan menyediakan pelayanan dasar dalam menunjang program “pro-poor” sebagaimana tertuang dalam agenda pembangunan daerah Kota Ternate 2011-2015. Pembangunan prasarana dasar permukiman meliputi penyediaan prasarana air minum, sanitasi, drainase, perumahan dan permukiman, serta penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berbagai isu strategis yang dihadapi di bidang keciptakaryaan antara lain : masih rendahnya tingkat pelayanan prasarana air bersih, sebagian masyarakat tingkat

32

Bab II


kemampuannya masih ada yang relatif rendah untuk memiliki rumah layak huni serta belum mantapnya dukungan aspek pembiayaan dan sumber daya lainnya. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kota Ternate mencapai 54,98%. Berdasarkan data statisik air minum Kota Ternate 2009, pelanggan rumah tangga merupakan pengguna air PAM yang terbesar jumlahnya mencapai 89,88% dari pelanggan lainnya. Sistem penyediaan air minum terpasang di perkotaan sebesar 326 l/det yang berarti mampu melayani 107.231 jiwa, namun jumlah penduduk yang terlayani baru mencapai 99.264 jiwa. Hal ini dapat diartikan juga bahwa sistem yang tersedia mampu melayani 66,31% penduduk Kota Ternate, namun yang terpakai baru 59,39% sehingga masih terdapat sisa kemampuan pelayanan sebesar 6,92%. Untuk itu, berbagai upaya dilakukan oleh Kota Ternate dalam pemenuhan kebutuhan air bersih antara lain melaksanakan Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dengan upaya peningkatan pelayanan berupa penambahan kapasitas sumber, jaringan pipa distribusi, sambungan rumah, terminal air, hidran umum serta peralatan dan bangunan pelengkap lainnya. Untuk prasarana persampahan, tercatat volume sampah yang diproduksi tahun 2005 sebesar 136.875 m3 dan baru diolah secara memadai sebesar 78.110 m3. Secara fenomenal, Dinas Kebersihan menunjukkan kinerjanya secara maksimal sepanjang tahun 2006-2008 dengan volume sampah 139.065 m3 (tahun 2006), 144.175 m3 (tahun 2007), 155.490 m3 (tahun 2008) dan 159.870 (tahun 2009), yang rata-rata sebesar 86.943 m3 tiap tahun. Tingkat pelayanan persampahan yang dilakukan Dinas Kebersihan mencapai 78,43% (tahun 2005), 80,24% (tahun 2006), 81,77% (tahun 2007), 82,00% (tahun 2008) dan 82,02% (tahun 2009). Hal ini terkait juga dengan perkembangan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh masyarakat, perkembangan ini dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah areal lahan terbuka yang pada gilirannya akan membawa akibat pada lingkungan baik yang positif maupun yang negatif. Untuk yang berpengaruh positif tentu akan bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat, namun perlu diantisipasi pengaruh negatif yang akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan di perkotaan secara keseluruhan akibat perencanaan yang kurang baik dan adanya tingkat urbanisasi yang tinggi ataupun perkembangan alamiah.

Bab II

33


Dengan demikian, akan timbul masalah yang lebih kompleks apabila tidak diiringi pula dengan perencanaan pembangunan prasarana dan sarana dasar yang tepat dan efisien. Isu Strategis : 1.

Masih rendahnya tingkat pelayanan prasarana dasar air bersih;

2.

Masih rendahnya tingkat pelayanan persampahan dan penanganan air limbah;

3.

Masih rendahnya tingkat kepemilikan rumah dan lingkungan yang layak huni;

4.

Belum optimalnya penyediaan prasarana dasar kawasan perkotaan, kawasan tradisional dan bersejarah;

5.

Belum Optimalnya pengendalian banjir khususnya di Kota Ternate;

6.

Masih belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang.

2.4.9 Energi Listrik Ketersediaan energi listrik di Kota Ternate disalurkan melalui Jaringan Distribusi 20 KV. Hingga akhir tahun 2009, beban puncak di Kota Ternate adalah sebesar 14 MW, penjualan tenaga listrik di Kota Ternate hingga akhir 2009 adalah sebesar 82,42 GWh dengan komposisi penjualan per sektor pelanggan untuk Sosial adalah 2,49 GWh (3,02 persen), Rumah Tangga 46,39 GWh (56,28 persen), Bisnis 20,53 GWh (24,91 persen), Industri 1,55 GWh (1,88 persen), dan Publik 11,47 GWh (13,91 persen). Beberapa sektor jasa dan industri atau perusahaan memiliki pembangkit listrik untuk keperluan sendiri. Secara makro, kelistrikan di Kota Ternate masih dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) yang pemakaiannya masih didominasi oleh pelanggan rumah tangga. Sementara, rasio elektrifikasi di Kota Ternate baru mencapai 63,11 persen. Tantangan dalam lima tahun mendatang adalah memperluas jaringan layanan listrik di seluruh Kota Ternate dan meningkatkan akses masyarakat terhadap listrik terutama dalam mendorong perekonomian masyarakat dengan tumbuhnya sentra-sentra industri. Penyediaan tenaga listrik termasuk pembangunan dan pengoperasian pembangkit serta sistem transmisi, pengelolaan sistem distribusi, dan pelayanan pelanggan. Tantangan dalam lima tahun mendatang dalam rangka mengantisipasi kebutuhan energi listrik di Kota Ternate adalah percepatan terwujudnya Kota Ternate.

34

Bab II


Isu Strategis : 1.

Masih terbatasnya dukungan penyediaan energi listrik untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

2.

Belum optimalnya pembangkit dan pengembangan jaringan listrik di Kota Ternate.

3.

Masih rendahnya rasio elektrifikasi.

2.5. PERKEMBANGAN PERTANIAN 2.5.1 Ketahanan Pangan Dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan kerawanan pangan, untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan yang mempunyai nilai sangat strategis dalam pembangunan antara lain: (1) akses terhadap pangan dengan gizi yang cukup merupakan hak yang paling asasi bagi manusia, (2) kualitas pangan dan gizi yang dikonsumsi merupakan unsur penentu yang penting bagi pembentukan sumberdaya manusia yang berkualitas, (3) ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama yang menopang ketahanan ekonomi, daerah dan nasional yang berkelanjutan, maka pembangunan Ketahanan Pangan selain diarahkan pada pemenuhan kecukupan pangan bagi setiap rumah tangga juga bagaimana melakukan pengelolaan pangan yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi. Pola konsumsi pangan penduduk Kota Ternate menunjukkan konsumsi pangan nabati masih didominasi dari padi-padian dalam hal ini beras (nabati), sementara konsumsi pangan hewani dan sumber vitamin dan mineral masih rendah, menyebabkan kualitas konsumsi gizi masyarakat Kota Ternate masih rendah, belum beragam dan bergizi seimbang. Isu Strategis : 1.

Pola konsumsi belum beragam, bergizi seimbang karena masih sangat tergantung dengan beras.

2.

Kemiskinan menyebabkan rendahnya akses pangan masyarakat.

Bab II

35


2.5.2 Pertanian Tanaman Pangan Jenis komoditi tanaman bahan makanan yang banyak diusahakan petani di daerah ini adalah ubi kayu, jagung dan kacang tanah. Selama kurun waktu tahun 2009, luas panen, produksi dan produktivitas dari beberapa komoditi tersebut diatas tercatat : Jagung luas panennya 81,68 ha dengan jumlah produksi sekitar 181,09 ton dan produktivitas 7,79 ton/ha; ubi kayu luas panen 375,6 ha dengan jumlah produksi 1.512,23 ton dan produktivitas sekitar 15,28 ton/ha dan kacang tanah memiliki luas lahan dan produksi adalah 32,04 ha, 10,06 ton dengan produktivitas sebesar 2,25 ton/ha. Selain komoditi tanaman palawija, petani di Kota Ternate mengusahakan tanaman hortikultura berupa sayuran dan buah-buahan. Dalam tahun 2009, produksi tanaman sayuran tercatat antara lain ketimun 151,1 ton, terung 96,71 ton dan kangkung 35,97 ton. Sementara produksi buah-buahan dalam tahun yang sama adalah sebagai berikut, pisang sebesar 778,29 ton, nenas 28,99 ton dan alpokat 35,58 ton. Lebih jelas mengenai hal ini dapat dilihat pada Tabel II.13. Tabel II.13 Produksi dan Luas Panen Tanaman Pangan dan Holtikultura Tahun 2007-2009 NO

JENIS

SATUAN

1

2

3

TAHUN 2007

2008

2009

4

5

6

TANAMAN PANGAN 1 2

Jagung Kacang Tanah

3

Ubi Kayu

4

Ubi Jalar

36

Bab II

Luas (Ha)

67,20

112,21

81,68

Produksi (Ton)

71,97

184,60

181,09

Luas (Ha)

25,52

27,77

32,04

Produksi (Ton)

7,93

9,01

10,6

321,90

356,16

375,6

1.308,72

1.439,58

1.512,23

Luas (Ha)

22,88

25,18

27,06

Produksi (Ton)

40,85

47,83

51,71

Luas (Ha) Produksi (Ton)


NO

JENIS

1

2

SATUAN 3

TAHUN 2007

2008

2009

4

5

6

33,53

35,58

TANAMAN HOLTIKULTURA 1

Alpukat

Produksi (Ton)

32,22

2

Nanas

Produksi (Ton)

26,98

27,57

28,99

3

Pisang

Produksi (Ton)

661,45

740,14

778,29

4

Terung

Produksi (Ton)

79,94

87,91

96,71

5

Ketimun

Produksi (Ton)

124,89

137,36

151,10

6

Kangkung

Produksi (Ton)

21,21

23,98

35,97

Tantangan dalam lima tahun mendatang dalam peningkatan produksi adalah mempertahankan produktivitas lahan dan meningkatkan intensitas tanaman dalam suatu areal yang telah termanfaatkan. Isu Strategis : 1. 2.

Belum optimalnya pemanfaatan lahan pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Masih rendahnya Produktivitas Tanaman Pangan karena terbatasnya ketersediaan sarana produksi dan sarana penunjang pengairan (irigasi dan infrastruktur pengairan tingkat usaha tani).

3.

Belum berkembangnya potensi sentra-sentra produksi untuk komoditi unggulan pertanian.

4.

Masih tingginya tingkat kehilangan hasil dan rendahnya mutu produk tanaman pangan dan hortikulutura.

5.

Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan SDM petani dalam pengembangan usaha pertanian.

6.

Belum berfungsinya kelembagaan usaha tani dalam peningkatan kesejahteraan petani.

2.5.3 Perkebunan Sebagaimana daerah Maluku Utara pada umumnya, corak pertanian Kota Ternate pun didominasi oleh sub sektor tanaman perkebunan. Secara historis komoditi tanaman

Bab II

37


perkebunan terutama cengkih dan pala dari daerah ini sudah dikenal sejak zaman kolonial. Sampai saat ini kedua kondisi tersebut masih menjadi bagian dari mata pencaharian sebagian penduduk. Jenis usaha tani komoditi tanaman perkebunan banyak diusahakan oleh skala usaha rumah tangga di Kota Ternate. Produksi tanaman perkebunan tidak saja dipasarkan di Dalam Negeri tetapi juga merupakan komoditi ekspor yang mempunyai prospek ekonomi cukup potensial untuk dipasarkan ke luar negeri. Adapun jenis tanaman perkebunan yang banyak diusahakan rumahtangga pertanian di derah ini antara lain : Cengkih, Kelapa, Pala dan kayu manis sementara coklat dan lada masih belum banyak diusahakan. Luas tanaman menghasilkan, jumlah produksi dan produktivitas beberapa komoditi tanaman perkebunan di Kota Ternate pada tahun 2009 antara lain adalah : Cengkih luas tanaman menghasilkan 1.378 .378 ha, produksi 488 ton dengan produktivitas 2,82 ton/ ha ; Kelapa luas tanaman menghasilkan 1.737 .737 ha, produksi sekitar 1.210 .210 ton dengan produktivitas 1,43 ton/ha; pala luas tanaman menghasilkan 607 ha, produksinya mencapai 1.077 ton dan produktivitasnya sebesar 0,56 ton/ha. Isu strategis : 1. 2.

Belum berkembangnya usaha agribisnis dan agroindustri di Kota Ternate. Belum optimalnya pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan sehingga belum mampu meningkatkan nilai tambah.

3.

Masih rendahnya kualitas SDM dan kelembagaan petani dalam mendukung usaha perkebunan.

4.

Tingginya penyebaran hama penyakit tanaman yang merusak tanaman dan mengurangi produktivitas tanaman.

2.5.4 Perikanan dan Kelautan Kota Ternate memiliki luas wilayah perairan atau laut mencapai 903,73 km2. Kondisi wilayah seperti ini berarti potensi laut yang dikandung sangat besar pula, sehingga jika dikelola dan dikembangkan secara maksimal akan berdampak pada peningkatan

38

Bab II


taraf hidup masyarakat khususnya di daerah pesisir yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Sampai saat ini potensi laut yang dimiliki daerah ini belum dapat dikelola dan dikembangkan secara optimal disebabkan antara lain masih terbatasnya fasilitas yang ada bagi para nelayan terutama pada peralatannya. Jenis-jenis ikan yang produksinya cukup tinggi di wilayah Kota Ternate antara lain tuna/cakalang, layang/selar, tongkol serta kakap/kerapu. Produksi jenis-jenis ikan tersebut di daerah ini sepanjang tahun 2009 adalah : tuna/cakalang 447.151 ton, tongkol 116.188 ton, layang/selar 42.208 ton serta kakap/kerapu mencapai 19.474 .474 ton. Perkembangan produksi hasil perikanan, jenis motor laut yang digunakan serta jenis alat tangkap yang digunakan.. Isu Strategis : 1.

Masih rendahnya penguasaan teknologi penangkapan dan budidaya perikanan dan kelautan.

2.

Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan usaha perikanan baik tangkap maupun budidaya.

3.

Masih rendahnya teknologi penanganan paska produksi dan pemasaran ikan hasil tangkapan laut dan budidaya.

4.

Belum optimalnya pencegahan dan penanganan penyakit budidaya ikan air tawar.

2.5.5 Peternakan Kebutuhan konsumsi hasil ternak masyarakat di Kota Ternate, hingga saat ini masih didominasi suplai stok dari luar kota, hal tersebut disebabkan produksi ternak lokal masih relatif rendah sementara dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah mengakibatkan permintaan terhadap hasil ternak menjadi makin meningkat pula. Jenis ternak dan hasil ternak yang banyak didatangkan dari luar Kota Ternate seperti ayam potong, sapi dan telur. Meskipun dengan tingkat produksi yang relatif rendah dibanding tingkat kebutuhan masyarakat, namun masih cukup banyak pula petani yang mengusahakan ternak.

Bab II

39


Rumah tangga petani ternak di daerah ini lebih banyak mengusahakan jenis ternak seperti sapi dan kambing serta unggas berupa ayam buras. Hingga tahun 2009, populasi jenis ternak dan unggas di Kota Ternate tercatat : sapi 1.606 .606 ekor, kambing 13.764 .764 ekor dan unggas 156.820 .820 ekor. Isu Strategis : 1.

Belum optimalnya kapasitas produksi ternak lokal untuk mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat di Kota Ternate.

2.

Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dibidang peternakan sebagai investasi melalui kerjasama perbankan.

3.

Belum optimal pemanfaatan teknologi dibidang peternakan guna meningkatkan hasil produksi peternakan.

2.5.6 Kehutanan Luas kawasan non budidaya hutan lindung di Kota Ternate berdasarkan data Ternate dalam Angka Tahun 2009 adalah 2.221 ha. Dalam perkembangannya luas kawasan hutan tersebut saat ini telah banyak mengalami perubahan. Isu Strategis : Kondisi kawasan hutan lindung di wilayah Kota Ternate telah diokupasi dan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Kondisi ini memerlukan penanganan yang lebih intensif untuk menjadikannya sebagai peluang partisipatif masyarakat di sekitar kawasan hutan.

2.6. PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA TERNATE Dalam Revisi RTRW Kota Ternate 2011-2031 menyebutkan bahwa kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap perkembangan kawasan makro Kota Ternate baik dari segi ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Selain itu, kawasan strategis juga akan berpengaruh terhadap tata ruang di wilayah sekitarntya, kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengingat kawasan ini mempunyai pengaruh yang sangat penting maka diperlukan

40

Bab II


penetapan secara tegas dan rencana serta penanganan perkembangannya harus dilihat secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai sektor, sinergis dengan kawasan yang ada di sekitarnya, dan harmonis tetap mempertimbangkan dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan. Penetapan kawasan strategis Kota Ternate, meliputi : 1.

Kawasan Strategis Pertahanan dan Militer, merupakan kawasan yang dinilai memiliki nilai strategis dan diprioritaskan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan. Sistem kegiatan didalamnya memiliki spesifikasi dan aktivitas khusus terkait dengan sistem keamanan dan pertahanan negara. Perlunya ditetapkan deliniasi kawasan strategis ini, yang bertujuan untuk memberikan ruang bagi kepentingan sistem pertahanan dan keamanan negara, lokasi kawasan ini antara lain; di Kelurahan Tubo (Lapangan tembak AD), Kelurahan Takome (Lapangan tembak AD), Kelurahan Akehuda (AL), Kelurahan Siko (KOREM), Kelurahan Mangga Dua Utara (KODIM), Kelurahan Salahudin (Kipan/AD), Kelurahan Takoma (Kepolisian/Polres).

2.

Kawasan Strategis Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis terhadap kepentingan ekonomi Kota Ternate. Penetapan kawasan ini bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Kota Ternate, dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada, sehingga diharapkan dapat menjadi sumber-sumber pendapatan ekonomi bagi pemerintah dan masyarakat. Fungsi kawasan diarahkan untuk kegiatan budidaya, dengan mengembangkan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki : •

Potensi ekonomi cepat tumbuh.

•

Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

•

Potensi ekspor.

•

Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.

•

Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi

Kawasan

strategis

kepentingan

pertumbuhan

ekonomi,

yang

diarahkan

pengembangannya di Kota Ternate meliputi : •

Pengembangan Kawasan Kota Baru Ternate di Kecamatan Ternate Selatan dan Kecamatan Ternate Pulau.

Bab II

41


•

Pengembangan Kawasan Minapolitan Kota Ternate.

•

Kawasan Water Front City (Kawasan Reklamasi) Kota Ternate.

•

Kawasan Lokasi Industri di Tafure dan Tabam.

•

Kawasan pengembangan lahan pertanian di Kecamatan Pulau Moti dan Batang Dua.

• 3.

Kawasan Agrowisata di Foramadiahi

Kawasan Strategis Rawan Bencana ditetapkan sebagai bagian dari perlunya pertimbangan faktor kebencanaan di dalam pengembangan wilayah. Kawasan ini ditetapkan di pada Kawasan Gunung Gamalama utama, yaitu:

•

Hampir seluruh wilayah Kota Ternate untuk kawasan rawan letusan gunung; •

Kawasan sepanjang pesisir pantai untuk kawasan rawan bencana tsunami, terutama di Kecamatan Batang Dua (Pulau Mayau dan Tifure).

•

Kawasan Danau Laguna dan sekitarnya.

•

Kawasan Danau Tolire dan Sekitarnya.

•

Kawasan Mata Air Ake Gale, Santosa, Tege-Tege, Ake Rica, Ake Minta, Ake Tubo

4.

Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya, merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, seperti : •

Keraton Kesultanan Ternate di Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara.

•

Pesta Rakyat yang disebut “Legu Gam” yang sudah menjadi agenda tahunan Kota Ternate yang setiap tahun dilaksanakan di Lapangan Ngaralamo.

•

Kawasan Benteng Kota Janji di Kelurahan Fitu Kecamatan Ternate Selatan.

•

Kawasan Benteng Orange di Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah.

•

Kawasan Benteng Toloco/Holandia di Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Ternate Utara.

•

Kawasan wisata budaya di Kawasan Kelurahan Soasio seperti Upacara Adat Kolano Uci Sabea, Penobatan Kapita/Fanyura, Baramasuwen (bambu Gila), Badabus, Soya-soya, Cakalele, Lagu dan Dadansa, Tide dan Ronggeng, Gala, Upacara Adat perkawinan Malut, Lala, Dana-dana, Salajin dan Togal yang

42

Bab II


merupakan wisata budaya yang memiliki potensi sebagai atraksi budaya tradisional Ternate. Penetapan kawasan ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi pengembangan sosial budaya termasuk pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan history yang dapat menjadi ciri khas kota, serta sebagai daya tarik atraksi wisata budaya. Isu Strategis : 1.

Belum optimalnya pengembangan kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagai penggerak ekonomi Kota Ternate.

2.

Belum adanya keseimbangan, keterpaduan, keterkaitan, dan konsistensi perencanaan, penataan dan pengembangan tata ruang.

3.

Belum optimalnya langkah-langkah pengembangan klaster, dalam rangka peningkatan pertumbuhan antar kawasan strategis.

Bab II

43


BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN 3.1 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pengelolaan keuangan daerah Kota Ternate diselenggarakan sesuai dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diubah dan dilengkapi dengan ketentuan baru yang diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.1.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Ternate meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah/hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang dilakukan pada kurun waktu 20052009 diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah terutama sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk pajak daerah

Bab III

45


dan retribusi daerah, penerimaan hasil laba BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan lain-lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak. Realisasi pengelolaan pendapatan daerah selama periode 2005-2009 menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah memenuhi target yang telah ditetapkan (Tabel III.1). Pendapatan daerah terus meningkat sebesar 40,24 persen pada tahun 2006, 30,31 persen pada tahun 2007, 6,21 persen pada tahun 2008 dan tahun 2009 sebesar 14,11 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 22,72 persen per tahun. Pendapatan Asli Daerah juga terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 19,48 persen. Sementara, pertumbuhan dana perimbangan rata-rata per tahun sebesar 19,85 persen. Tabel III.1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Ternate Tahun 2005-2009 (Rp. Juta) TAHUN

2005 2006 2007 2008 2009

PAD

DANA

LAIN-LAIN

PENDAPATAN

PERIMBANGAN

PENDAPATAN

DAERAH

KONTRIBUSI PAD THD PENDAPATAN DAERAH (%)

T

11.781,000

175.968,000

9.545,820

197.294,820

R

11.910,137

184.336,254

11.365,626

207.611,018

5,97 5,73

T

14.750,500

260.401,320

3.405,000

278.556,820

5,29

R

16.765,470

270.973,303

3.404,803

291.143,577

5,76

T

18.025,000

334.620,627

5.622,000

358.267,627

5,03

R

18.640,985

342.786,067

17.974,284

379.401,337

4,91

T

23.075,000

355.847,157

34.138,914

413.061,071

5,58

R

23.081,410

343.433,456

36.451,348

402.966,215

5,72

T

26.905,000

363.203,346

73.215,063

463.323,409

5,80

R

23.571,413

363.020,229

73.241,634

459.833,277

5,12

Keterangan : T = Target R=Realisasi Sumber : Dinas PPKAD Kota Ternate Tahun 2010

Struktur pendapatan daerah Pemerintah Kota Ternate menunjukkan bahwa sumbangan PAD terhadap pendapatan daerah rata-rata sebesar 5,45 persen per tahun selama periode 2005-2009. Sementara, sumbangan dana perimbangan terhadap pendapatan daerah rata-rata sebesar 87,82 persen per tahun. Struktur pendapatan tersebut menegaskan perlunya optimalisasi PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah 46

Bab III


untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan. Dengan demikian, tantangan pengelolaan pendapatan daerah periode 2010-2015 adalah perlunya optimalisasi PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah dengan memperhatikan keberlanjutan fiskal dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate Tahun 2005-2009 mengindikasikan bahwa sumber utama PAD berasal dari pajak daerah. Berbagai langkah yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan PAD antara lain adalah peningkatan penagihan pajak, sosialiasi dan penyuluhan pajak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, intensifikasi pendataan dan penagihan pajak kendaraan bermotor dari luar daerah yang beroperasi di Kota Ternate. Langkah lain yang telah dilakukan adalah penguatan koordinasi antardinas/instansi pemungut retribusi, peningkatan penerimaan dari BUMD, peningkatan kinerja BUMD, dan peningkatan koordinasi dengan BUMN dan BUMS dalam bentuk Sumbangan Pihak Ketiga. Berbagai langkah tersebut secara bertahap telah meningkatkan PAD Kota Ternate. Perkembangan struktur PAD menunjukkan bahwa rata-rata sumbangan pajak daerah terhadap PAD adalah sebesar 34,09 persen per tahun, rata-rata sumbangan retribusi daerah terhadap PAD adalah 35,88 persen per tahun, hasil pengelolaan kekayaan daerah 0,11 persen per tahun dan lain-lain PAD yang sah 29,92 persen per tahun. Tabel III.2 Struktur Pendapatan Asli Daerah Kota Ternate Tahun 2005-2009 Kekayaan Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Tahun

Daerah yang Dipisahkan

Nilai (Rp. Juta)

(%)

Nilai (Rp. Juta)

(%)

Nilai

Lain-lain PAD

Total

yang sah Nilai

(Rp. Juta) (%) (Rp. Juta)

(%)

Nilai (Rp. Juta) (%)

2005

4.639,045

38,95

4.375,554

36,74

-

-

2.895,537

24,31 11.910,137

100

2006

5.327,093

31,77

5.361,447

31,98

-

-

6.076,928

36,25 16.765,470

100

2007

5.781,772

31,02

6.099,819

32,72

-

-

6.759,393

36,26 18.640.985

100

2008

7.876,232

34,12

8.384,763

36,33

-

-

6.820,414

29,55 23.081,410

100

2009

8.157,823

34,61

9.810,752

41,62

128,865

0,55

5.473,971

23,22 23.571,413

100

Ratarata

6.356,939

34,09

6.806,467

35,88

5.605,247

29,72 18.793,883

100

Sumber: Dinas PPKAD Kota Ternate Tahun 2010

Bab III

47


Tantangan pengelolaan PAD dalam lima tahun mendatang antara lain adalah perlunya percepatan pengembangan ekonomi daerah, pembenahan administrasi perpajakan dan perbaikan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan pajak daerah. Selain itu, tantangan yang perlu dihadapi untuk meningkatkan PAD adalah meningkatkan pelayanan publik, mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan asset daerah, dan memberikan kemudahan perijinan usaha. Tabel III.3 Realisasi Pajak Daerah Kota Ternate Tahun 2005-2009 (Rp. Juta) URAIAN 1. Pajak Hotel dan Restoran

2005

2006

2007

2008

2009

494,290

674,098

1.035,167

1.304,521

1.518,978

2. Pajak Hiburan

13,300

86,795

52,374

30,586

32,390

3. Pajak Reklame

387,000

406,021

573,130

688,032

722,775

4. Pajak Penerangan Jalan

2.319,301

2.494,122

2.705,515

3.846,901

3.657,320

5. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C

1.425,152

1.666,054

1.415,584

2.006,191

2.212,359

-

-

-

14,000

6. Pajak Usaha Rumah Kost Sumber: Dinas PPKAD Kota Ternate Tahun 2010

Sumber pendapatan daerah Kota Ternate juga berasal dari Dana Perimbangan. Dalam kurun waktu 2005-2009, Dana Perimbangan Kota Ternate rata-rata mencapai Rp. 300.909,862 juta per tahun, sedangkan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 36.256,289 juta per tahun, Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp. 8.074,250 juta per tahun, dan Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 218.430,961 juta per tahun. Dari segi pertumbuhan selama periode tersebut, penerimaan total dana perimbangan meningkat rata-rata sebesar 19,85 persen per tahun, bagi hasil pajak rata-rata sebesar 8,58 persen per tahun, bagi hasil bukan pajak rata-rata sebesar 26,14 persen dan dana alokasi umum rata-rata sebesar 18,81 persen. Struktur penerimaan dari dana perimbangan Kota Ternate menunjukkan bahwa dana alokasi umum rata-rata menyumbang sebesar 72,87 persen, bagi hasil bukan pajak rata-rata sebesar 2,65 persen dan bagi hasil pajak rata-rata sebesar 12,45 persen per tahun ( Tabel III.4) Tabel III.4 48

Bab III


Realisasi Dana Perimbangan Kota Ternate Tahun 2005-2009 (Rp. Juta) URAIAN

2005

2006

2007

2008

2009

28.332,254

38.118,201

39.233,654

34.928,621

40.668,715

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

24.624,289

33.619,696

32.854,323

27.193,879

31.766,056

2. Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

1.816,432

1.863,536

2.950,966

3.363,956

3.714,174

A. BAGI HASIL PAJAK

3. P P h Pasal 21

1.891,533

2.634,969

3.428,364

4.370,785

5.188,484

4.777,244

5.345,706

13.474,144

10.147,991

6.626,168

1. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

1.608,338

1.581,283

2.142,702

1.879,504

629,522

2. Royalty

2.850,589

3.463,543

10.967,998

8.105,273

5.856,075

318,317

300,879

363,443

163,213

140,570

B. BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM

3. Perikanan C. Dana Alokasi Umum D. Dana Alokasi Khusus Total Dana Perimbangan

137.416,895 202.669,720 244.043,000 245.930,844 262.094,346 13.809,860

24.839,675

46.035,267

52.426,000

53.631,000

184.336,254 270.973,303 342.786,067 343.433,456 363.020,229

Sumber: Dinas PPKAD Kota Ternate Tahun 2010

3.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah Pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari pelaksaaan program pembangunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Kebijakan pengelolaan belanja daerah didasarkan pada anggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Struktur belanja daerah berubah sesuai dengan perubahan peraturan perundangan yang berlaku. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, dalam APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2005 struktur belanja daerah dibedakan menjadi Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan. Belanja rutin diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan operasional pemerintahan, dan belanja pembangunan diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan.

Bab III

49


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta revisinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah dibedakan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, serta belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi, misi Pemerintah Kota Ternate dalam menuju Terwujudnya Ternate Menjadi Kota Berbudaya, Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan - Kota Ternate “BAHARI BERKESAN”. Belanja langsung diarahkan untuk mendukung 11 (sebelas) program prioritas pembangunan Kota Ternate, yaitu: 1.

Peningkatan dan Penataan Inftrastruktur Perkotaan serta Percepatan dan Pemerataan Infrastruktur pada Wilayah Kecamatan.

2.

Mewujudkan Pendidikan Murah, Terjangkau dan Berkualitas.

3.

Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas.

4.

Kebijakan Anggaran (APBD) APBD)) yang ang Proporsional dan Pro Rakyat.

5.

Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota yang Serasi Antara Kebutuhan dan Daya Dukung Lahan, antar Aspek Topografi dan Kawasan Pantai/ Pesisir Berbasis Keterpaduan dan Keserasian Lingkungan Sosial Budaya dan Ekologis.

6.

Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik,, dengan Kapasitas apasitas Sumber umber Daya Aparatur paratur yang Profesional, rofesional,, Bersih dan Berwibawa, serta Birokrasi yang Efisien, Efektif, Kreatif, Inovatif dan Responsif..

7.

Peningkatan Ekonomi Rakyat, melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja..

8.

Pelayanan Publik yang Cepat, Murah dan Mudah.

9.

Pengembangan Masyarakat Kawasan Pesisir Secara Berkelanjutan.

10. Membangun Kepedulian Sosial, Kesadaran Nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Adat Istiadat.

50

Bab III


11. Penegakan Supremasi Hukum, Hak Azasi Manusia, untuk Mendorong Partisipasi Publik yang Dinamis dan Konstruktif. Belanja daerah tahun anggaran 2007 menunjukkan bahwa belanja langsung sebesar 61,18 persen dan belanja tidak langsung sebesar 38,82 persen. Belanja tidak langsung sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai (83,19 persen). Sementara belanja langsung digunakan untuk belanja modal sebesar 62,92 persen dan belanja barang dan jasa sebesar 22,87 persen (lihat Tabel III.5). Tabel III.5 Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan 2008 (Rp. Juta) URAIAN

Tahun 2007 Rencana

Realisasi

Tahun 2008 %

Rencana

Realisasi

%

BELANJA

404.895,712 365.164,244 90,19 460.567,024 429.167,129

93,18

1. Belanja Tidak langsung

154.456,997 141.757,882 91,78 173.274,066 163.250,445

94,22

- Belanja Pegawai

129.917,997

117.928,427

90,77

162.845,566

152.897,533

- Belanja Bunga

-

-

0

-

-

0

- Belanja Subsidi

-

-

0

-

-

0

- Belanja Hibah - Belanja Bantuan Sosial

-

-

0

-

-

0

23.539,000

22.950,525

97,50

9.248,500

9,248,050

100

- Belanja Bantuan Keuangan - Belanja Tidak Terduga 2. Belanja Langsung

93,89

-

-

0

-

-

0

1.000,000

878,929

87,90

1.180,000

1.104,862

93,63

250.438,714 223.406,362 89,21 287.292,958 265.916,683

92,56

- Belanja Pegawai

32.585,160

31.743,489

97,42

42.344,115

39.827,563

94,06

- Belanja Barang dan Jasa

52.903,949

51.102,836

96,60

74.028,562

70.463,569

95,18

- Belanja Modal

164.949,604

140.560,035

85,21

170.920,280

155.625,551

91,05

II. PEMBIAYAAN

36.801,216

36.801,216

100

46.783,610

46.783,610

100

1. Penerimaan Daerah

41.301,216

41.301,216

100

50.783,610

50.783,610

100

41.301,216

41.301,216

100

50.783,610

50.783,610

100

4.500,000

4.500,000

100

4.000,000

4.000,000

100

4.500,000

4.500,000

100

4.000,000

4.000,000

100

- SILPA 2. Pengeluaran Daerah - Penyertaan Modal

Sumber : Dinas PPKAD Kota Ternate, 2010

Struktur belanja daerah tahun anggaran 2008 sedikit berbeda dengan belanja tahun anggaran 2007. Pada tahun 2008, rasio belanja langsung terhadap total belanja adalah 61,96 persen, sedangkan belanja tidak langsung sebesar 38,04 persen. Belanja tidak langsung sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai (93,66 persen). Sementara

Bab III

51


belanja langsung digunakan untuk belanja modal sebesar 58,82 persen dan belanja barang dan jasa sebesar 26,50 persen. Belanja daerah tahun anggaran 2009 menunjukkan bahwa belanja langsung sebesar 58,77 persen dan belanja tidak langsung sebesar 41,23 persen. Belanja tidak langsung sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai (93,50 persen). Sementara belanja langsung digunakan untuk belanja modal sebesar 57,66 persen dan belanja barang dan jasa sebesar 28,70 persen (lihat Tabel III.6). Tabel III.6 Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Rp. Juta) URAIAN

Tahun 2009 Rencana

Realisasi

BELANJA

502.706,110

475.234,718

94,54

1. Belanja Tidak langsung

199.395,270

195.961,187

98,28

186.481,770

183.224,075

98,25

- Belanja Bunga

-

-

-

- Belanja Subsidi

-

-

-

- Belanja Hibah

2.350,000

2.350,000

100

- Belanja Bantuan Sosial

8.313,500

8.310,977

99,97

-

-

-

2.250,000

2.076,133

92,27

- Belanja Pegawai

- Belanja Bantuan Keuangan - Belanja Tidak Terduga 2. Belanja Langsung

%

303.310,840

279.273,531

92,08

- Belanja Pegawai

41.646,533

38.087,349

91,45

- Belanja Barang dan Jasa

84.773,849

80.148,056

94,54

176.890,457

161.038,125

91,04

II. PEMBIAYAAN

- Belanja Modal

39.382,701

18.458,492

46,87

1. Penerimaan Daerah

40.582,701

19.608,492

48,32

- Sisa Lebih Perhitungan Anggarn

20.582,701

19.608,492

95,27

- Penerimaan Pinjaman Daerah

20.000,000

-

0

2. Pengeluaran Daerah

1.200,000

1.150,000

95,83

- Penyertaan Modal (Investasi)

1.200,000

1.150,000

95,83

Sumber : Dinas PPKAD Kota Ternate, 2010

52

Bab III


Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan belanja daerah antara lain adalah: (1) Belum adanya konsistensi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang struktur keuangan daerah. Selain itu, peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah terus mengalami perubahan yang menyebabkan kelambatan dalam proses penyusunan anggaran, mengganggu kelancaran dalam pelaksanaan anggaran dan menghambat kecepatan dalam pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. (2) Adanya perubahan peraturan perundangan yang sangat cepat tanpa diikuti oleh sosialisasi juga telah menyebabkan keterlambatan penyesuaian terhadap peraturan yang baru dan berdampak terhadap kurang optimalnya penyerapan belanja daerah. (3) Terbatasnya pemahaman aparatur terhadap teknis penyusunan anggaran dan pengalokasian dana terutama dalam penentuan prioritas belanja dengan mengacu pada prinsip anggaran berbasis kinerja. (4) Belum adanya standar pelayanan minimal sebagai acuan dalam mengalokasikan anggaran belanja daerah. (5) Belum adanya standar analisis belanja sebagai acuan yang digunakan untuk mengukur tingkat kewajaran belanja dan beban kerja. (6) Belum semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Dinas/Instansi menggunakan anggaran berbasis kinerja sebagai dasar penyusunan anggaran. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam menetapkan indikator kinerja program dan kegiatan setiap SKPD dan ketidaktepatan dalam mengalokasikan belanja daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.

3.2. KERANGKA PENDANAAAN Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara efisien, efektif, transparan, adil, akuntabel dan berbasis kinerja untuk mendanai berbagai program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun (2011-2015).

Bab III

53


Pendekatan berbasis kinerja berarti bahwa penetapan anggaran suatu SKPD harus disertai sasaran dan indikator kinerja (masukan, keluaran dan hasil) yang spesifik, terukur, dapat dicapai, masuk akal dan memperhatikan dimensi waktu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; serta memperhatikan kondisi keuangan daerah. Sedangkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas berarti bahwa penetapan mekanisme pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan berbasis sistem informasi yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan sehingga pengelolaan dana bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah secara berkelanjutan.

3.2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan pertimbangan perkembangan keuangan daerah, maka kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kota Ternate selama periode tahun 2010-2015 diarahkan pada hal-hal berikut. 1.

Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai langkah sebagai berikut: a.

Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;

b.

Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;

c.

Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah;

d.

Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;

e.

Melakukan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah melalui razia di lapangan secara terus-menerus dan menggali sumber pajak baru dan penagihan tunggakan dengan cara persuasif yang ditindaklanjuti dengan penagihan secara paksa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Selain itu juga diupayakan melalui peningkatan kendaraan bermotor asal luar daerah yang mutasi ke Kota Ternate.

54

Bab III


f.

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan gedung/asrama/aula yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Ternate sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan retribusi sewa dari gedung/asrama/aula tersebut;

g.

Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah termasuk meningkatkan bagian laba PD. Citra Gamalama dan PDAM;

h.

Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan berbagai pihak terkait lainnya dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pendapatan daerah.

2.

Mengupayakan peningkatan penerimaaan dari dana perimbangan terutama dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam secara lebih adil. a.

Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;

b.

Mengembangkan datadasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;

c.

Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan;

d.

Mengupayakan tersedianya Dana Alokasi Khusus sebagai kompensasi dari pengurangan Dana Alokasi Umum yang mulai tahun 2010 diperkirakan tidak tersedia lagi.

3.

Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan berbagai aset daerah;

4.

Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan yang sah.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, pendapatan daerah tahun 2010-2015 diperkirakan mengalami pertumbuhan rata–rata sekitar 5,82 persen per tahun. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan PAD yang diperkirakan rata–rata bertambah sekitar 6,24 persen per tahun (lihat Tabel III.7).

Bab III

55


Tabel III.7 Proyeksi Pendapatan Kota Ternate Tahun 2010-2015 (Rp. Miliar) Uraian Pendapatan Asli Daerah

2010

2011

2012

2013

2014

2015

26,905

28,747

29,852

33,709

34,987

36,320

1. Pajak Daerah

8,800

11,902

12,516

10,523

11,049

11,600

2. Retribusi Daerah

11,855

10,577

10,788

13,057

13,318

13,584

3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

5,950

5,950

6,247

9,828

10,320

10,836

4. Lain-lain Pendapatan yang Sah Dana Perimbangan

359,343 396,475 415,230 434,891 455,502 477,109

1. Bagi Hasil Pajak

42,028

42,028

43,288

44,587

45,925

47,302

2. Bagi Hasil SDA

11,377

11,377

11,718

12,069

12,431

12,804

3. Dana Alokasi Umum

281,284

313,570

329,248

345,710

362,996

381,146

4. Dana Alokasi Khusus

24,653

29,500

30,975

32,523

34,150

36,857

Lain-lain Penerimaan yang Sah

12,877

12,877

13,520

14,196

14,906

15,652

12,877

12,877

13,520

14,196

14,906

15,652

1. Bagi Hasil Pajak Propinsi JUMLAH PENDAPATAN

399,125 438,099 458,603 482,796 505,396 529,081

Sumber : Hasil Proyeksi Dinas PPKAD Kota Ternate, 2010

Sumbangan PAD terhadap pendapatan daerah diperkirakan mengalami pertumbuhan rata–rata sekitar 6,76 persen per tahun. Pada tahun 2010 sebesar 6,74 persen, di tahun 2012 sebesar 6,51 persen dan 6,86 persen pada tahun 2015. Sementara, sumbangan dana perimbangan terhadap pendapatan daerah diperkirakan rata–rata sekitar 90,24 persen per tahun. Pada tahun 2010 sebesar 90,03 persen, di tahun 2012 sebesar 90,54 persen dan 90,18 persen pada tahun 2015. Struktur pendapatan daerah tersebut diharapkan akan mendorong kemandirian Kota Ternate dalam pengelolaan keuangan daerah dan memperkuat kapasitas fiskal daerah.

3.2.2 Pengelolaan Belanja Daerah Pemerintah Kota Ternate akan melakukan re-definisi dan re-posisi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan berbagai langkah.

Pertama, alokasi belanja dalam dokumen anggaran setiap unit satuan kerja harus dapat menjamin keselarasan dan kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Ternate 2011-2015, sehingga setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate harus mampu menghasilkan

56

Bab III


keluaran dan dampak positif yang menjadi target daerah untuk dicapai dalam lima tahun.

Kedua, alokasi anggaran dalam dokumen anggaran setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus secara jelas menunjukkan keselarasan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi setiap unit satuan kerja dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu seperti apa yang telah diamanatkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Hal ini harus dilakukan untuk menjamin setiap alokasi dana publik untuk membiayai proses pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, dilaksanakan oleh institusi pemerintah yang berkompeten dan bertanggungjawab dalam proses pencapaiannya. Langkah ini harus dilakukan untuk mencegah inefisiensi alokasi yang disebabkan oleh proses kerja yang tumpang tindih, tidak terarah, tidak konsisten dengan perencanaan tugas pokok dan fungsi serta tidak secara substansial memberikan kontribusi kepada pencapaian sasaran kebijakan daerah.

Ketiga, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus berani untuk melakukan penilaian kembali dan penghematan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak substansif pada pencapaian keluaran dan hasil sehingga pengeluaran-pengeluaran pada pos tersebut dapat secara signifikan dihemat. Sebaliknya, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat mengidentifikasikan keluaran atau hasil yang sangat krusial untuk mencapai sasaran kebijakan daerah yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga alokasi anggaran menghasilkan secara nyata peningkatan kesejahteraan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Kebijakan pengelolaan belanja daerah Pemerintah Kota Ternate selama tahun 20112015 mengutamakan pada pencapaian hasil program dan kegiatan melalui belanja langsung dengan arah sebagai berikut: 1.

Peningkatan dan Penataan Infrastruktur Perkotaan serta Percepatan dan Pemerataan Infrastruktur pada Wilayah Kecamatan.

2.


3.


4.


Bab III

57


5.

Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota yang Serasi antara Kebutuhan dan Daya Dukung Lahan, antar Aspek Topografi dan Kawasan Pantai/ Pesisir Berbasis Keterpaduan dan Keserasian Lingkungan Sosial Budaya dan Ekologis.

6.


7.

Peningkatan Ekonomi Rakyat, melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja..

8.


9.


10. Membangun Kepedulian Sosial, Kesadaran Nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Adat Istiadat. 11. Penegakan Supremasi Hukum, Hak Azasi Manusia, untuk Mendorong Partisipasi Publik yang Dinamis dan Konstruktif. Dengan kebijakan belanja daerah tersebut, komposisi belanja daerah diperkirakan akan didominasi oleh belanja langsung dengan rasio terhadap belanja total adalah rata-rata sebesar 42,82 persen, sedangkan belanja tidak langsung diperkirakan sekitar 58,66 persen. Perkiraan belanja daerah Kota Ternate hingga tahun 2015 adalah sebagai berikut (lihat Tabel III.8). Tabel III.8 Perkiraan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun 2010-2015 (Rp. Miliar) Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

2015

BELANJA DAERAH

448,170

494,490

506,852

519,532

597,452

657,197

I. Belanja Tidak Langsung

265,111

267,104

289,855

334,753

358,104

376,275

1. Belanja Pegawai

244,837

257,351

283,086

325,549

348,338

365,755

2. Belanja Bunga

0,300

-

-

-

-

-

3. Belanja Subsidi

-

-

-

-

-

-

4. Belanja Hibah

12,775

2,144

2,409

3,125

3,188

3,520

5. Belanja Bantuan Sosial

6,198

6,108

4,360

4,578

4,578

5,000

58

Bab III


2010

2011

2012

2013

2014

2015

6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Uraian

-

-

-

-

-

-

7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa

-

-

-

-

-

-

8. Belanja Tidak Terduga

1,000

1,500

1,250

1,500

2,000

2,000

II. Belanja Langsung

223,058

227,385

216,996

184,770

239,347

280,922

38,459

45,090

37,601

29,987

66,564

68,367

2. Belanja Barang dan Jasa

82,742

91,942

80,148

74,167

70,167

78,167

3. Belanja Modal

101,856

90,353

98,103

80,615

102,615

134,387

(1,142)

-

-

-

1. Belanja Pegawai

III. Surplus/Defisit (22,668) (21,284) Sumber: Hasil Analisis 2010

3.3.3 Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh jumlah belanja daerah lebih besar dibanding pendapatan daerah yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. (1) Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan Kota Ternate tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut: a.

Mencegah terjadinya Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dengan menerapkan perencanaan dan penganggaran secara terpadu dan konsisten, serta prinsip perencanaan dan anggaran berbasis kinerja.

Bab III

59


b.

Mengembangkan skema pengelolaan pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program dan kegiatan strategis lainnya.

(2) Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, yang mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan Kota Ternate tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut: a.

Mendorong percepatan pengembangan ekonomi daerah melalui pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal BUMD. Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

b.

Menjamin kesinambungan penyelennggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan pinjaman daerah pada saat terjadi defisit anggaran.

c.

Mendukung penyertaan modal dan pemberian pinjaman pada saat terjadi surplus anggaran dengan tetap mempertimbangkan kesinambungan fiskal daerah dan ketentuang peraturan perundangan yang berlaku.

(3) Pengelolaan Dana Masyarakat dan Mitra Pihak Ketiga Pemerintah Kota Ternate akan terus mengoptimalkan pengelolaan dana masyarakat dan mitra pihak ketiga untuk mendukung proses pembangunan Kota Ternate. Kebijakan pengelolaan dana masyarakat dan mitra pihak ketiga Kota Ternate Tahun 2011-2015 diarahkan untuk membangun kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta/masyarakat dalam pembangunan Ternate. Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah:

60

Bab III


a.

Mengembangkan pelayanan satu titik untuk menyederhanakan proses perijinan.

b.

Melakukan harmonisasi peraturan daerah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di Kota Ternate;

c.

Mengelola kerjasama antara Pemerintah Kota Ternate dengan pihak swasta atau dengan pihak pemerintah lain dengan perjanjian yang disepakati;

d. e.

Meningkatkan kerjasama antara BUMD dan pihak swasta; Mendorong kerjasama investasi regional, nasional dan internasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama kegiatan yang melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian dan kelautan, dan industri pengolahan;

f.

Meningkatkan keamanan dan ketertiban, meniadakan tumpang tindih pemungutan, dan meningkatkan infrastruktur yang mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat;

g.

Mengembangkan promosi secara aktif melalui penguatan jaringan kerjasama regional, nasional dan internasional dan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi.

Bab III

61


BAB IV

ANALISA ISU STRATEGIS DAERAH 4.1 ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL Analisa lingkungan eksternal Kota Ternate dilakukan untuk mengidentifikasi peluang yang tersedia dan ancaman yang mungkin muncul dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Ternate dalam lima tahun mendatang (2011-2015). Analisa lingkungan eksternal berkaitan dengan tiga arus perubahan yang terjadi, yaitu globalisasi, demokratisasi dan desentralisasi.

4.1.1 Analisa Peluang Daerah (1) Globalisasi yang ditandai oleh perpindahan barang dan jasa, modal, dan informasi lintas daerah dan lintas negara secara bebas, serta interaksi pasar lokal, pasar daerah, pasar Dalam Negeri dan pasar internasional secara lebih terbuka memberi peluang bagi masa depan Kota Ternate, yaitu: a.

Posisi strategis Kota Ternate akan menjadi pusat pertumbuhan (aglomerasi) Maluku Utara, mata rantai perekonomian yang menghubungkan wilayah Maluku Utara dengan Wilayah Tengah dan Wilayah Timur Indonesia.

b.

Posisi Kota Ternate sebagai pusat perdagangan menjadikan daerah yang diperhatikan dan dianggap penting secara regional dan nasional.

c.

Pengembangan kerjasama antarkawasan secara lebih luas dan nyata diharapkan nantinya akan member nilai tambah investasi, produksi, kesempatan kerja dan pendapatan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kota Ternate.

d.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan menciptakan berbagai kemudahan dan fasilitas dalam penyebaran informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mendorong perbaikan manajemen pembangunan daerah Kota Ternate. Bab IV

63


e.

Perluasan jaringan dan kerjasama pariwisata lokal dan internasional berbasis teknologi informasi akan dapat menciptakan peluang bagi perluasan lapangan kerja, pengembangan parwisata baik wisata alam, wisata sejarah, wisata kuliner maupun wisata budaya Kota Ternate.

(2) Demokratisasi yang ditandai oleh perubahan tatanan kehidupan sosial, ekonomi dan politik dengan mengutamakan aspirasi dan partisipasi rakyat telah memberikan peluang bagi Kota Ternate untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan, yaitu: a.

Proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan masyarakat akan

selalu

dilakukan

mempertimbangkan

secara

pentingnya

transparan,

partisipatif,

penghormatan,

adil

dengan

perlindungan

dan

pemenuhan hak dasar rakyat terutama hak sipil dan politik, dan hak sosial, ekonomi dan budaya rakyat. b.

Proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanan dari berbagai kebijakan dan program pembangunan akan mengutamakan partispasi masyarakat sehingga mendorong pengembangan potensi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan terciptanya suatu lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati kehidupan yang jauh lebih baik, bermutu dan bermartabat.

(3) Desentralisasi dan otonomi daerah memberikan kewenangan dan sumber daya bagi pemerintah daerah yang lebih besar untuk menyelenggarakan pemerintahan, dan memberi ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. a.

dengan kewenangan otonomi daerah dan ketersediaan sumber saya alam yang tersedia, Pemerintah Kota Ternate akan mempunyai kesempatan yang lebih luas dan terbuka untuk mengelola sumber daya secara lebih efisien, produktif dan efektif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah.

b.

Pemerintah Kota Ternate akan dapat menjalankan fungsi secara optimal dan motivasi yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, mudah, murah dan bermutu.

64

Bab IV


c.

Perumusan

dan

pelaksanaan

kebijakan

akan

memperhitungkan

penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya daerah, kearifan lokal, keragaman, kekhususan dan keragaman masyarakat.

4.1.2 Analisa Ancaman Daerah (1) Globalisasi membawa dampak yang dapat menjadi ancaman bagi Kota Ternate, yaitu: a.

Peningkatan investasi dan percepatan pembangunan akan mendorong eksploitasi sumber daya alam termasuk hutan dan laut secara berlebihan yang berdampak negatif bagi kesinambungan pembangunan.

b.

Arus masuk barang dari pasar daerah wilayah Barat, wilayah Tengah dan sebagian wilayah Timur akan mendominasi pasar lokal yang berdampak bagi menurunnya produksi dan pendapatan para pelaku usaha di Kota Ternate.

c.

Krisis ekonomi dan krisis energi yang berasal dari gejolak pasar internasional dan nasional akan membawa dampak bagi menurunnya investasi, melemahnya kegiatan produksi, meningkatnya angka pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, dan menurunnya pendapatan daerah.

(2) Demokratisasi terkadang membawa perubahan yang tidak diharapkan bagi keberlanjutan pembangunan Kota Ternate, yaitu: a.

Proses konsultasi antara Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat sipil seringkali memerlukan waktu yang panjang, bertahap dan tidak pasti sehingga berdampak pada lambatnya pengambilan keputusan.

b.

Pelaksanaan

demokrasi

seringkali

dipahami

secara

sempit

sebagai

kebebasan dalam bentuk berbagai unjuk rasa yang tidak teratur sehingga akan mengganggu ketertiban dan kehidupan masyarakat. c.

Peran Partai politik yang cenderung dominan berdampak pada melemahnya tingkat partisipasi masyarakat dan mengaburkan aspirasi masyarakat.

(3) Desentralisasi dan otonomi daerah membawa dampak yang dapat mengganggu kelancaran pembangunan Kota Ternate, yaitu:

Bab IV

65


a.

Berbagai peraturan perundang-undangan seringkali tidak konsisten dan kurang sosialisasi sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan di daerah.

b.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi seringkali menumbuhkan persaingan antardaerah yang cenderung mengabaikan kepentingan yang lebih luas dan jangka panjang.

c.

Lemahnya koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan sumber daya dan lingkungan, serta lambatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di daerah.

d.

Meningkatnya kesenjangan antar kota-kota di Indonesia sebagai akibat perbedaan kapasitas, sumber daya dan prasarana di daerah.

4.2.. ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL Analisa lingkungan internal Kota Ternate dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti posisi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Ternate dalam lima tahun mendatang (2011-2015).

4.2.1 Analisa Kekuatan Daerah a.

Kota Ternate merupakan daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam, khususnya sumberdaya perikanan dan pertanian, serta memiliki akses yang baik pada pasar potensial, yakni Pulau Jawa dan beberapa daerah pada wilayah timur Indonesia.

b.

Kota Ternate memiliki potensi perikanan dan pertanian yang cukup bagi pemenuhan kebutuhan maupun ekspor, dengan berbagai jenis ikan tangkap serta komoditi pala dan cengkih yang mempunyai posisi tawar yang kuat di pasar.

c.

Sumberdaya manusia yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang cukup, terutama di bidang perikanan dan pertanian.

d.

Ketersediaan lembaga pendidikan dan penelitian yang bermutu dan berskala nasional.

66

Bab IV


e.

Kota Ternate memiliki kawasan pesisir yang menyimpan potensi bagi pengembangan ekonomi wilayah.

f.

Kota Ternate sejak lama terkenal sebagai sentra perdagangan komoditas unggulan seperti pala dan cengkih, yang memiliki jejaring pemasaran domestik dan ekspor yang sangat baik.

g.

Kota Ternate memiliki potensi wisata yang cukup kaya dan beragam, yaitu wisata alam seperti Pantai Sulamadaha, Batu Angus, Danau Tolire dan lainnya, serta wisata budaya seperti Keraton Kesultanan Ternate dan beberapa Benteng kejayaan peninggalan Belanda dan Portugis.

h.

Kota Ternate memiliki lapangan terbang yang selaian melayani penerbangan nasional juga melayani rute penerbangan lokal, yang keberadaannya dapat dimanfaatkan sebagai alternatif angkutan antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara.

4.2.2 Analisa Kelemahan Daerah a.

Belum optimalnya pengembangan mutu sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh relatif rendahnya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM), tingginya angka kemiskinan, banyaknya angka pengangguran, dan terbatasnya pasokan air bersih dan listrik.

b.

Terbatasnya infrastruktur perekonomian khusunya jalan, listrik, telekomunikasi terutama pada Kecamatan Hiri, Moti dan Batang Dua yang menghambat pengembangan usaha dan pelayanan publik.

c. d.

Belum optimalnya kinerja aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan publik. Belum tuntasnya penanganan kasus korupsi, serta berbagai perkara pidana dan perdata.

e.

Peraturan perundangan di daerah belum kondusif bagi pengembangan usaha yang berdampak pada belum optimalnya investasi swasta.

f.

Belum optimalnya pelayanan pendidikan sebagai akibat terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, belum maksimalnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan, masih rendahnya kualitas dan kesejahteraan guru, serta masih terbatasnya mutu pendidikan.

Bab IV

67


g.

Belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat sebagai akibat terbatasnya fasilitas dan tenaga kesehatan terutama di Kecamatan diluar Pulau Ternate.

h.

Kota Ternate memiliki permasalahan sosial yang cukup beragam, di antaranya, korban penyalahgunaan narkoba, wanita rawan sosial ekonomi (PSK), dan penderita HIV/AIDS.

4.3. ISU STRATEGIS DAERAH Dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal dan internal, isu strategis daerah Kota Ternate dalam lima tahun (2011-2015) mendatang adalah sebagai berikut: 1.

Masalah Sumber Daya Pemerintahaan dan pelayanan publik. •

Profesionalitas serta kompetensi aparatur birokrasi, relatif belum memadai sehingga belum mampu secara merata dan adil mendorong program dan kebijakan bagi kemandirian daerah, menjamin kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih, dan utilitas lainnya.

•

Mentalitas aparatur cenderung berorientasi proyek (project oriented) ketimbang

berorientasi

program.

Kelemahan

ini

berimplikasi

pada

perencanaan program pembangunan antar wilayah dan antar sektor relatif belum integratif dan sinergi, selanjutnya berimplikasi pada belum terpenuhinya azas efisiensi, efektifitas, dan ekonomis dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran secara patut, dan memberikan kemanfaatan yang luas serta berkeadilan kepada masyarakat. •

Belum efektifnya akses partisipasi publik yang berkualitas dalam perencanaan, pelaksanaan

dan

pengawasan

dalam

menjamin

akuntabilitas

serta

transparansi kebijakan anggaran (clean governance) sebagai implementasi prinsip-prinsip good governance. •

Belum otimalnya kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih dan utilitas lainya. Keluhan utamanya berkaitan dengan kepastian waktu, biaya dan tempat.

•

Belum terintegrasinya sistem pelayanan publik sehingga menimbulkan biaya tinggi akibat faktor ketidakpastian pelayanan.

68

Bab IV


•

Rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas serta kurangnya akses publik dalam perumusan kebijakan pembangunan kota.

•

Pergeseran paradigma pemerintah bukan lagi sebagai penguasa tetapi sebagai pelayan rakyat. Karena itu tugas camat/lurah mengikuti tugas walikota sebagai pelayan rakyat. Berdaya tidaknya kecamatan/kelurahan sangat tergantung pada pelimpahan wewenang oleh walikota. Besaran kewenangan kecamatan sangat ditentukan oleh urusan yang dilimpahkan oleh walikota.

2.

Masalah Pemerataan pembangunan, Akses Perekonomian dan Kesejahteraan. •

Tidak seimbangnya pertumbuhan antar wilayah, terutama wilayah Utara dan Selatan Ternate, termasuk wilayah Kecamatan di luar pulau Ternate, seperti Moti, Hiri dan Batang Dua. Kesenjangan pembangunan antar wilayah ini berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi masyarakatnya.

•

Belum sinerginya kegiatan ekonomi perkotaan dengan kegiatan ekonomi pedesaan, sehingga wilayah luar cenderung mengalami dampak penurunan pertumbuhan (backwash effects).

•

Kurangnya akses masyarakat, terutama pelaku usaha jasa konstruksi terhadap proyek pemerintah akibat terjadinya praktek mafia ekonomi dan monopoli kepada beberapa pengusaha. Sulitnya pengusaha kecil, petani, nelayan dan koperasi mendapat sumber permodalan dan pendampingan manajemen pengembangan usaha.

•

Informasi potensi dan peluang Usaha belum optimal di promosikan, padahal Kota Ternate sebagai kota perdagangan dan jasa utama di Maluku Utara memeliki peluang Investasi yang cukup tinggi.

•

Akses usaha yang belum merata, dan rendahnya produktifitas ketenagakerjaan. Ketergantungan terhadap pasokan bahan kebutuhan pokok dari luar adalah situasi rentan terhadap kemandirian ekonomi rakyat.

3.

Masalah Penataan Kawasan Perkotaan. •

Tidak terkendalinya pertumbuhan penduduk baik akibat pertambahan penduduk alamiah maupun akibat urbanisasi sehingga melahirkan kawasan pemukiman kumuh dan kemiskinan kota.

Bab IV

69


•

Karena keterbatasan lahan kota dan inkonsistensi kebijakan penataan ruang membuat terjadi alih fungsi lahan secara besar-besar baik di wilayah pesisir pantai maupun kawasan hutan lindung.

•

Belum terintegrasinya keruangan (spatial integration) secara seimbang pada setiap simpul strategis wilayah perkotan.

•

Belum tersedianya ruang terbuka hijau (RTH) bagi warga kota akibat kebijakan komersialisasi kawasan perkotaan serta desain tata ruang yang belum memihak kebutuhan publik.

•

Kurangnya ruang untuk mewadahi kegiatan PKL yang menimbulkan marginalisasi sector informal dari sistem ekonomi perkotaan secara integrative.

•

Terabaikannya potensi kawasan pesisir pantai dengan tidak tersedianya prasarana dan sarana kelautan yang berakibat pada menurunnya aktivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir pantai.

•

Belum mandiri dan terarahnya pembangunan Kota Baru sehingga mengakibatkan,

masyarakat

pada

kawasan

sekitar

membangun

pemukimannya tanpa memperhatikan penataan wilayah dan kawasan yang sesuai dengan konsep penataan ruang. •

Kesemerawutan kota, akibat pertumbuhan kendaraan bermotor tanpa diimbangi oleh ketersedian infrastruktur jalan dan regulasi yang sering tidak konsisten. Minimnya lahan parkiran menjadi penyebab utama kemacetan dibeberapa pusat perdagangan. Ruang publik bagi pejalan kaki tidak lagi berfungsi karena difungsikan bagi PKL.

4.

Masalah Banjir, Sampah dan pengelolaan Lingkungan Hidup. •

Menurunnya kualitas fisik lingkungan perkotaan, sebagai implikasi dari eksploitasi pembangunan, serta pengelolaan kawasan yang tidak diikuti dengan penataan ruang yang baik dan konsisten.

•

Penataan drainase dan pengelolaan persampahan yang belum memadai.

•

dan Minimnya Kesadaran warga terhadap lingkungan hidup yang baik menimbulkan masalah banjir, sanitasi yang buruk dan terjadinya abrasi pada wilayah pantai.

70

Bab IV


•

Kebijakan pemerintah kota yang belum memperhatian daya dukung lingkungan dalam pembangunan perkotaan.

5.

Masalah Pendidikan, Kesehatan.

•

Kualitas output pendidikan yang masih rendah sehingga belum mampu menjawab kesempatan kerja yang tersedia. •

Rendahnya kualitas moral anak didik yang tercermin dalam prilaku bermasyarakat.

•

Belum meratanya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan yang mudah, murah, berkualitas dan merata, terutama masyarakat yang berada di Kecamatan Moti, Pulau Hiri dan Pulau Batang Dua.

•

Komersialisasi Kesehatan Ini ditandai dengan Mahalnya Biaya Kesehatan Akibat Pelayanan Rumah Sakit yang belum profesional akibat Praktek Dokter Ahli lebih memilihi berpraktek di Rumah sakit swasta atau klinik ketimbang melayani pasien di RSU.

•

Manajemen Pelayanan Rumah Sakit yang Belum Mengakomodasi Masyarakat Miskin (Jamkesda) dan Pemegang Askes.

•

Masih rendahnya proporsi anggaran kesehatan dalam APBD.

•

Kematian Ibu dan bayi, yang masih cukup tinggi adalah akibat dari buruknya akses pelayanan kesehatan yang tersedia.

6.

Masalah Sosial Budaya dan Keagamaan. •

Masih rendahnya kesadaran budaya hidup toleran masyarakat terutama dalam hal penutupan jalan untuk acara-acara tertentu.

•

Rendahnya kualitas moral anak didik yang tercermin dalam prilaku bermasyarakat.

•

Fenomena meningkatnya kekerasan terhadap perempuan baik dalam rumah tangga (KDRT), maraknya kasus perkosaan dan meningkatnya angka perceraian di Kota Ternate adalah fenomena yang harus menjadi perhatian kita semua. Fenomena PSK di Kota Ternate adalah penyakit sosial yang berhubungan erat dengan kehidupan ekonomi dan isu moralitas. Tingkat Bab IV

71


pendidikan yang ditempuh oleh kaum wanita dan terpinggirkan peran wanita dalam pembangunan seperti, masih bias gender dalam penerimaan pegawai, promosi jabatan dan diskriminasi dalam dunia kerja. Fenomena ini tidak lagi menjadi isu domistik perempuan tetapi isu mendasar pembangunan Kota Ternate kedepan. •

Belum sinerginya integrasi sosial masyarakat dalam upaya peningkatan partisipasi yang lebih luas dan efektif dalam membuat kebijakan publik yang menyangkut masyarakat.

•

Penanganan masalah sosial budaya yang terkait dengan masalah kemiskinan perkotaan, gesekan kepentingan antar masyarakat dan antar kampung.

•

Makin menjauhnya sebagian besar masyarakat dari nilai adat budaya lokal, termasuk pemaknaan atas adat se atoran sebagai sumber nilai dan etos sosial, yang terbukti ampuh menjadi nilai identitas masyarakat Ternate pada masa kejayaannya.

•

Berkurangnya perhatian dan kesadaran pemerintah daerah, dan stakeholder di daerah, untuk melakukan rekonstruksi nilai budaya dan kearifan lokal.

•

Belum maksimalnya peran lembaga keagamaan serta perhatian yang hanya fokus pada sarana prasarana tanpa penguatan basis nilai relegiusitas semakin menjauhkan warga dari nilai-nilai agama.

• 7.

Masih tingginya angka buta baca Al-Quran di Kota Ternate.

Masalah Keuangan dan Kemandirian Fiskal. •

Kurangnya kemandirian fiskal Kota Ternate tergambar dari rendahnya konstribusi Pendapatan Asli daerah (PAD) dalam pembiayaan APBD. Ketimpangan fiskal yang tinggi menunjukan belum optimalnya kinerja sector ekonomi sehingga kontribusi pendapatan pajak dan retribusi belum signifikan dalam Pendapatan Daerah Kota Ternate.

•

APBD dibuat seringkali lebih berpihak kepada penentu kebijakan daripada kepentingan rakyat. Kurangnya alokasi anggaran untuk belanja Modal (investasi) padahal belanja modal ini penting bagi stimulus ekonomi kota di masa yang akan datang, terutama infrastruktur seperti pembangkit tenaga listrik,air minum dan transportasi.

72

Bab IV


8.

Masalah Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di level makro ternyata tidak diikuti pada ekonomi riil dilevel mikro. Fenomena kemiskinan dan pengangguran adalah gambaran tidak terkoneksinya gambaran makro ekonomi dan kehidupan ekonomi masyarakat secara umum. Inflasi yang masih cukup tinggi telah menurunkan pendapatan riil warga dan pada akhirnya menurunkan daya beli. Kurangnya akses sumberdaya ekonomi dan belum meratanya pembangunan semakin memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat secara umum.

Bab IV

73


BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.1. VISI DAN MISI 5.1.1 Visi Dengan mempertimbangkan keinginan luhur dari para pendiri bangsa dan cerminan hati sanubari rakyat Kota Ternate untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, memperhatikan isu strategis dalam lima tahun mendatang serta memperhatikan amanat konstitusional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka Visi Pembangunan Kota Ternate Tahun 2011-2015 adalah: Terwujudnya Ternate menjadi Kota “Berbudaya, Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan” ____ KOTA TERNATE “BAHARI BERKESAN” ___ 1.

Ternate Berbudaya, bahwa kebijakan pemerintahan maupun perilaku masyarakat haruslah mencerminkan nilai-nilai budaya dan adat se atoran sebagai sumber nilai yang terbukti ampuh menjadi spririt sosial dan spirit moral Moloku Kie

Raha pada masa kejayaannya. Hal ini diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan terhadap nilai budaya dan adat se atoran dengan mengupayakan pelestariannya, sekaligus menjadikannya sistem nilai yang membentuk kesadaran sosial yang diharapkan terefleksi dalam perilaku sosial masyarakat. 2.

Ternate Agamais, adalah upaya menciptakan serta menumbuhkan kesadaran keberagamaan dan spiritualitas di dalam masyarakat yang dimulai sejak masa kanak-kanak dan usia remaja, yang diarahkan untuk menangkal berbagai dampak buruk modernitas upaya mewujudkan masyarakat bermartabat, berakhlaq, berbudi

Bab V

75


pekerti luhur, toleran, penuh belas kasih, yang menempatkan nilai keberagamaan sebagai basis moral yang membentuk kesadaran sosial dan tercermin dalam kehidupan sosial yang santun, religius,, aman dan tentram. 3.

Ternate

Harmonis,

artinya

mengupayakan

terwujudnya

keserasian,

keselarasan dan keseimbangan lingkungan sosial dan lingkungan fisik perkotaan, melalui tata ruang perkotaan terpadu, serasi, nyaman dan sehat, yang mampu mengakomodasi dinamika ekonomi, sosial budaya, dan politik secara seimbang melalui ketersediaan ruang publik yang representatif bagi seluruh masyarakat tanpa kesan pengabaian dan diskriminasi, sehingga menumbuhkan rasa memiliki terhadap Kota Ternate, terpeliharanya persatuan dan kesatuan, meningkatkan wawasan kebangsaan, kerukunan dalam pembauran, semangat persaudaraan, sikap toleran baik antar umat beragama,, antar etnik, maupun antar kelompok. 4.

Ternate Mandiri, artinya menjadikan enjadikan Ternate Kota Jasa dan Perdagangan sebagai pusat perekonomian Maluku Utara, melalui penataan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien,, ekonomis, kompetitif,, dukungan infrastruktur ekonomi yang memadai, kepastian hukum, kemudahan investasi. Sekaligus mendorong kreatifitas dan produktifitas melalui pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah agar lebih produktif dan berdaya saing, yang diarahkan pada kemandirian ekonomi masyarakat.

5.

Ternate Berkeadilan, artinya mewujudkan prinsip persamaan hak warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan yang diarahkan pada penegakan supermasi hukum, perlindungan HAM, keterbukaan akses dan kesempatan yang merata dalam pelayanan publik disemua bidang yang diarahkan secara sungguh-sungguh pada upaya menjamin kesejahteraan rakyat melalui kebijakan APBD yang memihak rakyat, serta kualitas pelayanan publik, pemerataan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, teratasinya masalah perkotaan seperti kemiskinan, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan sektoral, serta pemberdayaan masyarakat hingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs).

6.

Ternate

Berwawasan

Lingkungan,,

artinya

mengupayakan

penataan

pembangunan perkotaan kotaan an yang seluruh arah perkembangannya didasarkan pada keasrian dan keaslian potensi lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya,, dengan memperhatikan keseimbangan ekologis.. Hal ini diarahkan pada upaya revitalisasi lingkungan fisik perkotaan dan lingkungan hidup yang hijau, asri, 76

Bab V


nyaman, dan sehat melalui penataan yang padu dan serasi antara lingkungan hidup dan lingkungan sosial, yang diharapkan memberi ketenangan, kenyamanan dan kedamaian kepada warga masyarakat, sekaligus mengupayakan pelestarian ekologi pantai, dan menghindari kecenderungan eksploitasi lingkungan fisik dan ekologi pantai sebagai dampak pengembangan water front city, dan perilaku masyarakat yang relatif belum ramah lingkungan.

5.1.2 Misi Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Ternate Tahun 2011-2015 tersebut, misi pembangunan Kota Ternate adalah sebagai berikut: 1.

Mewujudkan Ternate yang agamis.

2.

Mewujudkan pemerataan Sarana dan Prasarana perekonomian yang lebih representatif.

3.

Membangun Ternate sebagai kota pesisir berbasis lingkungan.

4.

Membangun Ternate sebagai kota pariwisata berciri budaya dan bahari.

5.

Membangun Ternate sebagai kota terbuka, demokratis dan adil.

6.

Membangun Ternate yang sehat dan sejahtera. Gambar V.1 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah

Bab V

77


Gambar V.2 Keterhubungan Visi - Misi dalam RPJM

Permasalahan dan Isu-isu Pembangunan 1.

Masalah Sumber Daya Pemerintahan dan Pelayanan Publik. •

Profesionalitas serta kompetensi aparatur birokrasi, relatif belum memadai sehingga belum mampu secara merata dan adil mendorong program dan kebijakan bagi kemandirian daerah, menjamin kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih, dan utilitas lainnya.

•

Mentalitas aparatur cenderung berorientasi proyek (project oriented) ketimbang

berorientasi

program.

Kelemahan

ini

berimplikasi

pada

perencanaan program pembangunan antar wilayah dan antar sektor relatif belum integratif dan sinergi, selanjutnya berimplikasi pada belum terpenuhinya azas efisiensi, efektifitas, dan ekonomis dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran secara patut, dan memberikan kemanfaatan yang luas serta berkeadilan kepada masyarakat. •

Belum efektifnya akses partisipasi publik yang berkualitas dalam perencanaan, pelaksanaan

78

Bab V

dan

pengawasan

dalam

menjamin

akuntabilitas

serta


transparansi kebijakan anggaran (clean governance) sebagai implementasi prinsip-prinsip good governance. •

Belum optimalnya kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih dan utilitas lainnya. Keluhan utamanya berkaitan dengan kepastian waktu, biaya dan tempat.

•

Belum terintegrasinya sistem pelayanan publik sehingga menimbulkan biaya tinggi akibat faktor ketidakpastian pelayanan.

•

Rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas serta kurangnya akses publik dalam perumusan kebijakan pembangunan kota.

•

Pergeseran paradigma pemerintah bukan lagi sebagai penguasa tetapi sebagai pelayan rakyat. Karena itu tugas camat/lurah mengikuti tugas walikota sebagai pelayan rakyat. Berdaya tidaknya kecamatan/kelurahan sangat tergantung pada pelimpahan wewenang oleh walikota. Besaran kewenangan kecamatan sangat ditentukan oleh urusan yang dilimpahkan oleh walikota.

2..

Masalah Pemerataan Pembangunan, Akses Perekonomian dan Kesejahteraan.. •

Tidak seimbangnya pertumbuhan antar wilayah, terutama wilayah Utara dan Selatan Ternate, termasuk wilayah Kecamatan di luar Pulau Ternate,, seperti Moti, Hiri dan Batang Dua. Kesenjangan pembangunan antar wilayah ini berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi masyarakatnya.

•

Belum sinerginya kegiatan ekonomi perkotaan dengan kegiatan ekonomi pedesaan, sehingga wilayah luar cenderung mengalami dampak penurunan pertumbuhan (backwash effects).

•

Kurangnya akses masyarakat, terutama pelaku usaha jasa konstruksi terhadap proyek pemerintah akibat terjadinya praktek mafia ekonomi dan monopoli kepada beberapa pengusaha. Sulitnya pengusaha kecil, petani, nelayan dan koperasi mendapat sumber permodalan dan pendampingan manajemen pengembangan usaha.

•

Informasi potensi dan peluang Usaha belum optimal dipromosikan, padahal Kota Ternate sebagai kota perdagangan dan jasa utama di Maluku Utara memeliki peluang Investasi yang cukup tinggi.

Bab V

79


•

Akses usaha yang belum merata, dan rendahnya produktifitas ketenagakerjaan. Ketergantungan terhadap pasokan bahan kebutuhan pokok dari luar adalah situasi rentan terhadap kemandirian ekonomi rakyat.

3.

Masalah Penataan Kawasan Perkotaan. •

Tidak terkendalinya pertumbuhan penduduk baik akibat pertambahan penduduk alamiah maupun akibat urbanisasi sehingga melahirkan kawasan pemukiman kumuh dan kemiskinan kota.

•

Karena keterbatasan lahan kota dan inkonsistensi kebijakan penataan ruang membuat terjadi alih fungsi lahan secara besar-besar baik di wilayah pesisir pantai maupun kawasan hutan lindung.

•

Belum terintegrasinya keruangan (spatial integration) secara seimbang pada setiap simpul strategis wilayah perkotaan.

•

Belum tersedianya ruang terbuka hijau (RTH) bagi warga kota akibat kebijakan komersialisasi kawasan perkotaan serta disain tata ruang yang belum memihak kebutuhan publik.

•

Kurangnya ruang untuk mewadahi kegiatan PKL yang menimbulkan marginalisasi sektor informal dari sistem ekonomi perkotaan secara

integrative. •

Terabaikannya potensi kawasan pesisir pantai dengan tidak tersedianya prasarana dan sarana kelautan yang berakibat pada menurunnya aktivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir pantai.

•

Belum mandiri dan terarahnya pembangunan Kota Baru sehingga mengakibatkan masyarakat pada kawasan sekitar membangun pemukimannya tanpa memperhatikan penataan wilayah dan kawasan yang sesuai dengan konsep penataan ruang.

•

Kesemerawutan kota, akibat pertumbuhan kendaraan bermotor tanpa diimbangi oleh ketersediaan infrastruktur jalan dan regulasi yang sering tidak konsisten. Minimnya lahan parkiran menjadi penyebab utama kemacetan di beberapa pusat perdagangan. Ruang publik bagi pejalan kaki tidak lagi berfungsi karena difungsikan bagi PKL.

80

Bab V


4..

Masalah Banjir, Sampah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.. •

Menurunnya kualitas fisik lingkungan perkotaan, sebagai implikasi dari eksploitasi pembangunan, serta pengelolaan kawasan yang tidak diikuti dengan penataan ruang yang baik dan konsisten.

•

Penataan drainase dan pengelolaan persampahan yang belum memadai.

•

dan minimnya kesadaran warga terhadap lingkungan hidup yang baik menimbulkan masalah banjir, sanitasi yang buruk dan terjadinya abrasi pada wilayah pantai.

•

Kebijakan pemerintah kota yang belum memperhatian daya dukung lingkungan dalam pembangunan perkotaan.

5.

Masalah Pendidikan, Kesehatan.

•

Kualitas output pendidikan yang masih rendah sehingga belum

mampu menjawab kesempatan kerja yang tersedia. •

Rendahnya kualitas moral anak didik yang tercermin dalam perilaku bermasyarakat.

•

Belum meratanya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan yang mudah, murah, berkualitas dan merata, terutama masyarakat yang berada di Kecamatan Moti, Pulau Hiri dan Pulau Batang Dua.

•

Komersialisasi kesehatan ini ditandai dengan Mahalnya Biaya Kesehatan akibat pelayanan Rumah Sakit yang belum profesional akibat praktek dokter ahli lebih memilihi berpraktek di Rumah Sakit swasta atau klinik ketimbang melayani pasien di RSU.

•

Manajemen pelayanan Rumah Sakit yang belum mengakomodasi masyarakat miskin (Jamkesda) dan pemegang askes.

•

Masih rendahnya proporsi anggaran kesehatan dalam APBD.

•

Kematian Ibu dan bayi, yang masih cukup tinggi adalah akibat dari buruknya akses pelayanan kesehatan yang tersedia.

Bab V

81


6.

Masalah Sosial Budaya dan Keagamaan. •

Masih rendahnya kesadaran budaya hidup toleran masyarakat terutama dalam hal penutupan jalan untuk acara-acara tertentu.

•

Rendahnya kualitas moral anak didik yang tercermin dalam perilaku bermasyarakat.

•

Fenomena meningkatnya kekerasan terhadap perempuan baik dalam rumah tangga (KDRT), maraknya kasus perkosaan dan meningkatnya angka perceraian di Kota Ternate adalah fenomena yang harus menjadi perhatian kita semua. Fenomena PSK di Kota Ternate adalah penyakit sosial yang berhubungan erat dengan kehidupan ekonomi dan isu moralitas. Tingkat pendidikan yang ditempuh oleh kaum wanita dan terpinggirkan peran wanita dalam pembangunan seperti, masih bias gender dalam penerimaan pegawai, promosi jabatan dan diskriminasi dalam dunia kerja. Fenomena ini tidak lagi menjadi isu domestik perempuan tetapi isu mendasar pembangunan Kota Ternate ke depan.

•

Belum sinerginya integrasi sosial masyarakat dalam upaya peningkatan partisipasi yang lebih luas dan efektif dalam membuat kebijakan publik yang menyangkut masyarakat.

•

Penanganan masalah sosial budaya yang terkait dengan masalah kemiskinan perkotaan, gesekan kepentingan antar masyarakat dan antar kampung.

•

Makin menjauhnya sebagian besar masyarakat dari nilai adat budaya lokal, termasuk pemaknaan atas adat se atoran sebagai sumber nilai dan etos sosial, yang terbukti ampuh menjadi nilai identitas masyarakat Ternate pada masa kejayaannya.

•

Berkurangnya perhatian dan kesadaran pemerintah daerah, dan stakeholder di daerah, untuk melakukan rekonstruksi nilai budaya dan kearifan lokal.

•

Belum maksimalnya peran lembaga keagamaan serta perhatian yang hanya fokus pada sarana prasarana tanpa penguatan basis nilai relegiusitas semakin menjauhkan warga dari nilai-nilai agama.

•

82

Masih tingginya angka buta baca Al-Quran di Kota Ternate.

Bab V


7.

Masalah Keuangan dan Kemandirian Fiskal. •

Kurangnya kemandirian fiskal Kota Ternate tergambar dari rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembiayaan APBD. Ketimpangan fiskal yang tinggi menunjukan belum optimalnya kinerja sektor ekonomi sehingga kontribusi pendapatan pajak dan retribusi belum signifikan dalam Pendapatan Daerah Kota Ternate.

•

APBD dibuat seringkali lebih berpihak kepada penentu kebijakan daripada kepentingan rakyat. Kurangnya alokasi anggaran untuk belanja Modal (investasi) padahal belanja modal ini penting bagi stimulus ekonomi kota di masa yang akan datang, terutama infrastruktur seperti pembangkit tenaga listrik, air minum dan transportasi.

8.

Masalah Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas. •

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di level makro ternyata tidak diikuti pada ekonomi riil dilevel mikro. Fenomena kemiskinan dan pengangguran adalah gambaran tidak terkoneksinya gambaran makro ekonomi dan kehidupan ekonomi masyarakat secara umum. Inflasi yang masih cukup tinggi telah menurunkan pendapatan riil warga dan pada akhirnya menurunkan daya beli. Kurangnya akses sumberdaya ekonomi dan belum meratanya pembangunan semakin memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat secara umum.

5.2. TUJUAN DAN SASARAN 5.2.1 Tujuan Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2011-2015 berdasarkan 11 (sebelas) Program Prioritas adalah sebagai berikut: 1.

Peningkatan dan Penataan Infrastruktur Perkotaan serta Percepatan dan Pemerataan Infrastruktur pada Wilayah Kecamatan.

2.


3.


4.


Bab V

83


5.

Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota yang Serasi Antara Kebutuhan dan Daya Dukung Lahan, antar Aspek Topografi dan Kawasan Pantai/ Pesisir Berbasis Keterpaduan dan Keserasian Lingkungan Sosial Budaya dan Ekologis.

6.


7.

Peningkatan Ekonomi Rakyat melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja..

8.


9.


10. Membangun Kepedulian Sosial, Kesadaran Nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Adat Istiadat. 11. Penegakan Supremasi Hukum, Hak Azasi Manusia, untuk Mendorong Partisipasi Publik yang Dinamis dan Konstruktif.

5.2.2 Sasaran 1.

Tujuan 1 : Peningkatan dan Penataan Infrastruktur Perkotaan serta Percepatan dan Pemerataan Infrastruktur pada Wilayah Kecamatan; Yang diarahkan pada percepatan pengembangan infrastruktur secara merata dan berkeadilan, terutama pada kecamatan-kecamatan di luar kawasan perkotaan untuk membuka keterisolasian, serta memungkinkan terjadinya mobilitas arus barang dan manusia yang mempercepat perkembangan secara merata pada semua wilayah kecamatan.

2.

Tujuan 2 : Mewujudkan Pendidikan Murah, Terjangkau dan Berkualitas; Yang diarahkan pada upaya peningkatan Sumber Daya Manusia, khususnya peningkatan derajat Pendidikan melalui perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau, sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup, dan mutu yang terus membaik.

84

Bab V


3.

Tujuan 3 : Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas; Yang diarahkan pada upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia, melalui peningkatan derajat Kesehatan dengan perluasan akses yang mudah, murah, terjangkau, dukungan sarana dan fasilitas memadai, ketersediaan dokter, tenaga kesehatan dan keperawatan yang cukup, dan mutu pelayanan yang terus membaik.

4.

Tujuan 4 : Mewujudkan Anggaran (APBD) yang Proporsional dan Pro Rakyat; Yang diarahkan pada kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat, yang diprioritaskan pada upaya pemenuhan kebutuhan rakyat serta membiayai program pembangunan yang strategis, juga program populis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, melalui desain program berbasis keswadayaan dan berciri budaya.

5.

Tujuan 5 : Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota yang Serasi Antara Kebutuhan dan Daya Dukung Lahan, antar Aspek Topografi dan Kawasan Pantai/Pesisir Berbasis Keterpaduan dan Keserasian Lingkungan Sosial Budaya dan Ekologis; yang diarahkan pada penataan infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu untuk mendukung interaksi spasial, mobilitas dan aktivitas perkotaan yang tertib menuju terwujudnya Kota Ternate yang harmoni, sehat, aman dan nyaman dan berciri budaya serta berwawasan lingkungan.

6.

Tujuan 6 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, dengan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang Profesional, Bersih dan Berwibawa, serta Birokrasi yang Efisien, Efektif, Kreatif, Inovatif dan Responsif; Yang diarahkan pada terwujudnya good government, dengan sumberdaya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat.

7.

Tujuan 7 : Peningkatan Ekonomi Rakyat melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja; Yang diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Petani, Nelayan, Pekebun, Peternak, Buruh dan Pekerja, Koperasi, Usaha Mikro Kecil

Bab V

85


Menengah (UMKM), Pedagang Kaki Lima, dan Pedagang Tradisional, menuju pada kemandirian dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic need). 8.

Tujuan 8 : Pelayanan Publik yang Cepat, Murah dan Mudah; Yang diarahkan pada terwujudnya pelayanan publik oleh aparatur yang profesional, dengan pelayanan yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas.

9.

Tujuan 9 : Pengembangan Masyarakat Kawasan Pesisir Secara Berkelanjutan; Yang diarahkan pada peningkatan kemandirian masyarakat, melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi pesisir, melalui pengembangan usaha mikro kecil, menengah, koperasi yang mengarah pada produktifitas, dan kemampuan daya saing.

10. Tujuan 10 : Membangun Kepedulian Sosial, Kesadaran Nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Adat Istiadat; Yang diarahkan untuk menjawab permasalahan perkotaan seperti menurunnya kesadaran spiritualitas keberagamaan, solidaritas sosial dan kesadaran kebudayaan sebagai identitas daerah dan jati diri masyarakat, meningkatkan etos sosial, dan optimalisasi penanggulangan masalah-masalah sosial seperti minuman keras, PSK, narkoba serta permasalahan sosial lainnya. 11. Tujuan 11 : Penegakan Supremasi Hukum, Hak Azasi Manusia, untuk Mendorong Partisipasi Publik yang Dinamis dan Konstruktif; yang diarahkan untuk menjawab masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah, termasuk upaya mengadakan regulasi daerah yang mampu mendorong partisipasi publik yang dinamis dan konstruktif, serta regulasi untuk menjamin kualitas pelayanan publik.

86

Bab V


BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan menuju Kota Ternate sejahtera dan terdepan bersama masyarakat cerdas yang berbudaya, perlu perubahan secara mendasar, terencana dan terukur. Strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kota Ternate Tahun 2011-2015 mengacu pada tiga arus utama perubahan, yaitu Reorientasi, Reposisi dan Revitalisasi (3R-Change). Pemaknaan lebih lanjut dari perubahan tersebut adalah pembangunan secara Cerdas yang dilaksanakan dengan Handal oleh orang yang Amanah dan memegang Norma yang berlaku melalui Gerakan bersama menuju Ekonomi maju yang dicapai dengan mengubah haluan (Reorientasi), penempatan diri yang proporsional (Reposisi) dan bersandar pada kekuatan rencana yang baik (Revitalisasi).

6.1 REORIENTASI, REPOSISI DAN REVITALISASI 6.1.1 Reorientasi Reorientasi dimaksudkan untuk mengubah haluan pelayanan publik Pemerintah Kota Ternate menjadi lebih cepat, mudah, bermutu dan adil. Reorientasi juga menyangkut perubahan cara pandang, cara mengelola sumberdaya dan cara bertindak aparat Pemerintah Kota Ternate yang lebih efisien dan efektif dengan tetap mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat. Reorientasi dilakukan melalui berbagai upaya pengembangan sumberdaya manusia aparat pemerintah yang profesional, bersih, berwibawa, tunduk pada hukum, serta taat pada norma umum yang berlaku. Reorientasi juga menyangkut pemanfaatan hasil-hasil pembangunan yang harus dirasakan adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kota Ternate. Pembangunan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan, tetapi juga

Bab VI

87


meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan ke seluruh kecamatan. Pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai adalah pertumbuhan yang lebih berkualitas yang disertai dengan pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Oleh sebab itu, manajemen pembangunan harus diarahkan untuk memacu pemerataan melalui pertumbuhan. Reorientasi dilakukan pula dengan mengutamakan pembangunan kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, strategi, kebijakan dan program pembangunan Kota Ternate diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat secara penuh dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan.

6.1.2 Reposisi Reposisi dimaksudkan untuk menegaskan dan menguatkan peran Pemerintah Kota Ternate dalam melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Kota Ternate yang sejahtera dan terdepan. Reposisi berarti juga pelaksanaan peran dan fungsi Pemerintah Pusat di daerah secara bijak dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pelaksanaan otonomi daerah akan mendorong kemandirian daerah dengan pengelolaan pembangunan yang lebih efektif, efisien dan produktif. Reposisi juga berkaitan dengan perubahan paradigma dari penerima yang pasif menjadi penyumbang yang aktif pada pencapaian tujuan pembangunan, dan perubahan paradigma dari mengatur ke dalam (inward looking) menjadi mencari ke luar (outward

looking). Reposisi ini berarti kemajuan hanya dapat dicapai melalui upaya sinergis yang memadukan semua unsur kekuatan dan berbasis pada kemampuan daerah. Oleh karena itu, kerjasama antar daerah yang saling menguntungkan harus dibangun secara intensif sebagai sarana percepatan pembangunan. Reposisi tersebut mengharuskan perbedaan pola kerja dari para pimpinan di lingkungan Pemerintah Kota Ternate agar tidak sepenuhnya menggantungkan pada kekuatan sumbedaya alam, manusia, dan buatan yang tersedia, tetapi harus mampu membangun jejaring yang luas dalam pembiayaan, pengembangan pasar, dan investasi.

88

Bab VI


Konsekuensi dari paradigma baru tersebut adalah perbaikan pelayanan ke dalam dan kemudahan akses dan kepercayaan yang tinggi dari luar. Pimpinan daerah harus mampu menjadi pembangun birokrasi yang bersih dengan pelayanan efektif dan efisien. Pemikiran ini juga sejalan dengan arah baru pembangunan daerah yang menuju kemandirian ekonomi yang berarti menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri.

6.1.3 Revitalisasi Bertolak dari pemikiran Reorientasi dan Reposisi, Pemerintah Kota Ternate sebagai perencana, pelaksana, dan penyediaan dana pembangunan harus melakukan revitalisasi dalam merumuskan satu acuan pembangunan sebagai peta jalan (road

map) menuju kesejahteraan. Perencanaan merupakan kewajiban pimpinan tertinggi di daerah yang didelegasikan kepada SKPD terkait. Kelemahan di masa lalu adalah perencanaan pembangunan dilakukan secara parsial menurut masing-masing sektor. Dengan demikian, rencana pembangunan merupakan mosaik yang terlepas satu dengan lainnya. Revitalisasi dimaksudkan untuk menguatkan kembali (revitalisasi) perencanaan pembangunan dan lembaga perencana. Dalam satu daerah hanya ada satu rencana pembangunan induk yang menjadi acuan semua pihak terkait dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pembiayaan. Hal ini memungkinkan terjadinya keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga lebih efektif, efisien dan profesional. Selain itu, revitalisasi dimaksudkan untuk mengangkat nilai budaya dalam menyusun perencanaan pembangunan sehingga ciri khas daerah menjadi yang utama dan nyata. Kedudukan pimpinan atau perencana tradisional perlu dilibatkan untuk mewarnai pembangunan dengan potensi dan kearifan lokal. Dalam perspektif ini, peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi sesuai dengan nilai-nilai budaya, norma, dan kearifan daerah serta adat se atoran.

Bab VI

89


6.2. STRATEGI INTI Strategi inti merupakan manajemen Pemerintah Kota Ternate untuk mempercepat masa transisi, menata diri, dan mendorong perubahan mendasar dalam manajemen Pemerintah Kota Ternate yang lebih transparan, fleksibel, partisipatif, akuntabel dan kerjasama organisasi yang saling melengkapi. Manajemen pemerintahan Kota Ternate bertumpu pada pimpinan yang berkualitas dan berpengalaman dengan ciri mempunyai karakter, kompetensi pribadi, kompetensi kelompok, fokus kepada hasil dan memimpin perubahan organisasi. Pemimpin yang berkualitas dihasilkan dari proses pembelajaran, pengembangan diri, dan peningkatan kompetensi. Dalam menghadapi permasalahan dan tantangan Kota Ternate yang semakin kompleks dan dinamis, Pemerintah Kota Ternate dituntut untuk bekerja lebih profesional dalam meningkatkan mutu, efisiensi dan efektivitas pembangunan, dengan memperhatikan kaidah pembangunan berkelanjutan serta menjaga keserasian, keseimbangan dan keselarasan aspek ekonomi, sosial dan ekologi. Dalam upaya menjamin terlaksananya tiga arus utama perubahan, strategi yang diperlukan meliputi: (1) pemimpin berkualitas dan berpengalaman, (2) azas organisasi, (3) budaya organisasi, (4) sentralisasi perencanaan dan desentralisasi pelaksanaan pembangunan dan (5) pengembangan SDM.

6.2.1 Pemimpin Berkualitas dan Berpengalaman Pimpinan di lingkungan Pemerintahan Kota Ternate dituntut mempunyai kemampuan manajerial yang berkualitas dan berpengalaman. Di satu sisi, dia harus mampu dan kompeten dalam manajemen pembangunan seperti administrasi keuangan, akuntansi, optimasi sumberdaya, dan metode perencanaan berjaringan. Di sisi lain, dia dituntut untuk mampu dan kompeten dalam kepemimpinan termasuk komunikasi, negosiasi, pencapaian konsensus, musyawarah sampai sosialisasi program. Selain itu, pimpinan harus memiliki kompetensi dalam perencanaan, pencarian alternatif sumber pembiayaan dan pelaksana pembangunan.

90

Bab VI


6.2.2 Azas Organisasi Penyelenggaraan pemerintahan Kota Ternate harus dikelola dengan mengikuti azas organisasi sesuai prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan perlu didukung oleh interaksi semua tingkatan dan elemen organisasi secara terbuka, aktif berkontribusi dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan secara kolektif. Prinsip transparansi adalah upaya menciptakan kepercayaan timbal balik antara pimpinan, anggota dan pemangku kepentingan melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Prinsip partisipasi adalah upaya mendorong setiap pemangku kepentingan untuk menggunakan hak menyampaikan pendapat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik. Prinsip akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban bagi seluruh aparat Pemerintah Kota Ternate untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan perwujudan misi organisasi dan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

6.2.3 Budaya Organisasi Budaya organisasi merupakan suatu tatanan yang telah tertanam pada tiap individu dalam organisasi kemudian mengakar dan tumbuh dalam bentuk perilaku dan sikap keseharian. Perubahan dalam tubuh Pemerintah Kota Ternate secara otomatis harus diikuti oleh pergeseran budaya organisasi dan peningkatan kinerja organisasi. Pergeseran budaya organisasi yang terjadi harus berpegang teguh pada semua fungsi Pemerintah Kota Ternate mulai dari perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan dengan ciri-ciri sebagai berikut: (1) integritas dengan menjunjung nilai-nilai moral, jujur, transparan, serta taat terhadap peraturan yang ada; (2) profesionalisme dengan berusaha meningkatkan kinerja lebih bermutu, efisien, dan bertanggungjawab, serta dengan kekuatan dan peluang yang ada, mampu menghadapi tantangan dan memperbaiki kelemahan; (3) berpihak kepada petani dan nelayan serta masyarakat ekonomi lemah dalam semua kebijakan dan tindakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat; (4) pencapaian tujuan

Bab VI

91


pembangunan, yaitu seluruh aparat di lingkungan Pemerintah Kota Ternate secara terus menerus meningkatkan kinerja; dan (5) sumberdaya manusia yang kompeten, kapabel dan bertanggungjawab sebagai tiang utama pemerintahan yang tangguh dan handal yang dikembangkan melalui perekrutan, pembinaan, pendidikan, dan pelatihan yang berkualitas dan berkelanjutan.

6.2.4 Sentralisasi Perencanaan dan Desentralisasi Pelaksanaan Pembangunan Keterpaduan pembangunan adalah kunci pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan sentralisasi perencanaan di bawah koordinasi Bappeda. Sentralisasi perencanaan dimaksudkan untuk mendorong koordinasi, sinkronisasi dan sinergi berbagai kebijakan, program dan kegiatan dari seluruh SKPD dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang termuat dalam 11 (sebelas) program prioritas pembangunan Kota Ternate dalam periode 2011-2015. Dengan melaksanakan rencana yang dibuat dan disepakati bersama, setiap SKPD dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan capaian sesuai rencana. Selain itu, sentralisasi perencanaan juga mencegah tumpang tindih dan duplikasi, yang menyebabkan pengurasan dan pemborosan sumberdaya pembangunan.

6.2.5 Pengembangan SDM Pengembangan SDM diarahkan pada penataan dan perubahan mendasar dalam tatakelola pemerintahan yang menyangkut penyiapan standar baku pelaksanaan (SOP-Standard Operating Procedure), data dasar pegawai, kebijakan kepegawaian dan penyiapan kemampuan SDM sesuai dengan kompetensi bidang tugas. Pengembangan SDM akan ditempuh melalui: (1) pengembangan kompetensi sumberdaya manusia dengan pendidikan dan pelatihan; (2) penuntasan perubahan budaya dari pemanfaatan anggaran ke budaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan masyarakat dan administrasi pemerintahan; (3) rotasi penugasan dan pelatihan sebagai sarana peningkatan mutu SDM, dan (4) rekruitmen tenaga secara profesional sesuai kebutuhan.

92

Bab VI


6.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi pembangunan Kota Ternate Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :

6.3.1 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas 1 Dalam upaya mewujudkan Program Prioritas 1 : Peningkatan dan Penataan Infrastruktur Perkotaan serta Percepatan dan Pemerataan Infrastruktur pada Wilayah Kecamatan, strategi pembangunan yang ditempuh adalah: Mempercepat pembangunan sarana infrastruktur wilayah di luar kawasan perkotaan berupa pemerataan pelayanan Air Bersih dan pelayanan Listrik pada Kecamatan Hiri, Moti dan Batang Dua. Tabel VI.1 Program Prioritas Pertama : Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015 ISU STRATEGIS • Masalah Pemerataan Pembangunan, Akses Perekonomian dan Kesejahteraan. • Masalah Penataan Kawasan Perkotaan

TUJUAN

SASARAN

Peningkatan dan Penataan Perkotaan serta Percepatan dan Pemerataan Infrastruktur pada Wilayah Kecamatan

Percepatan pengembangan infrastruktur secara merata dan berkeadilan, terutama pada kecamatankecamatan di luar kawasan perkotaan untuk membuka keterisolasian, serta memungkinkan terjadinya mobilitas arus barang dan manusia yang mempercepat perkembangan secara merata pada semua wilayah kecamatan

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Mempercepat • Mempercepat pembangunan pembangunan sarana sarana infrastruktur wilayah infrastruktur pada kecamatanwilayah di kecamatan di luar luar kawasan kawasan perkotaan. perkotaan berupa • Pemerataan pelayanan pemerataan Air Bersih pada pelayanan Air kawasan dataran tinggi Bersih dan di pulau Ternate dan pelayanan Listrik pada kecamatan di pada kecamatan luar Ternate (Hiri, Moti Hiri, Moti dan dan Batang Dua). Batang Dua. • Pemerataan pelayanan Listrik pada Kelurahan yang tidak terjangkau layanan PLN, melalui sumber energi alternatif lainnya

Sumber: Analisis 2010

Bab VI

93


6.3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas 2 Dalam upaya mewujudkan Program Prioritas 2 : Mewujudkan Pendidikan Murah, Terjangkau dan Berkualitas, strategi pembangunan yang ditempuh adalah: Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, pemerataan tenaga pengajar dan peningkatan mutu pendidikan pada semua tingkatan dengan alokasi dana penunjang melalui APBD, serta pemberian beasiswa dan insentif. Tabel VI.2. Program Prioritas Kedua : Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015 ISU STRATEGIS • Masalah Pemerataan Pembangunan, Akses Perekonomian dan Kesejahteraan. • Masalah Pendidikan, Kesehatan


94

Bab VI

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Mewujudkan Pendidikan Murah, Terjangkau dan Berkualitas

Peningkatan Sumber Daya Manusia, khususnya peningkatan derajat Pendidikan melalui perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau, sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup, dan mutu yang terus membaik

Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, pemerataan tenaga pengajar dan peningkatan mutu pendidikan pada semua tingkatan dengan alokasi dana penunjang melalui APBD, serta pemberian beasiswa dan insentif.

• Memperbaiki sarana pendidikan, pemerataan tenaga pengajar dan peningkatan mutu pendidikan pada semua tingkatan. • Mewujudkan Pendidikan Dasar yang berkualitas dengan mengalokasi dana penunjang kegiatan sekolah melalui APBD untuk menutupi kekurangan Dana Bantuan Operasional sekolah. • Menyediakan buku pelajaran di Perpustakaan Sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi beban Orang Tua Siswa. • Memfasilitasi dan Membantu Guru untuk Mendapatkan Gelar S1. • Memberikan Beasiswa kepada Pelajar Berprestasi mulai SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi dan Pasca Sarjana, yang diprioritaskan pada siswa dari Warga Kurang Mampu dengan indikator penilaian yang terukur dan konsisten. • Memberikan beasiswa kepada guru berprestasi untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan mutu pendidikan di daerah. • Memberikan insentif kepada guru yang bertugas di daerah terpencil, atau daerah dengan jarak jangakauan dan tingkat kesulitan transportasi


6.3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas 3 Dalam upaya mewujudkan Program Prioritas 3 : Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas, strategi pembangunan yang ditempuh adalah: Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan masyarakat secara efektif dan tepat sasaran, yang menjangkau seluruh masyarakat miskin. Tabel VI.3 Program Prioritas Ketiga : Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015 ISU STRATEGIS • Masalah Pemerataan Pembangunan, Akses Perekonomian dan Kesejahteraan. • Masalah Pendidikan, Kesehatan

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas

Meningkatkan Sumber Daya Manusia, melalui peningkatan derajat kesehatan dengan perluasan akses yang mudah, murah, terjangkau, dukungan sarana dan fasilitas memadai, ketersediaan dokter, tenaga kesehatan dan keperawatan yang cukup, dan mutu pelayanan yang terus membaik.

Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan masyarakat secara efektif dan tepat sasaran, yang menjangkau seluruh masyarakat miskin.

• Perbaikan sarana prasarana Pelayanan Kesehatan, Ketersediaan Dokter dan Tenaga Keperawatan, serta obatobatan pada setiap Puskesmas/Pustu/ Polindes, untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. • Memberikan insentif kepada bidan desa atau tenaga kesehatan di daerah terpencil, atau daerah dengan jangkauan dan tingkat kesulitan transportasi. • Memberikan beasiswa kepada dokter, tenaga medis putera/puteri daerah berprestasi terutama dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan ke jenjang spesialis atau ke jenjang pendidikan lebih tinggi. • Pelayanan Jamkesda, secara efektif, tepat sasaran, pelayanan yang menjangkau seluruh masyarakat miskin, dengan pengawasan dan evaluasi berkala agar penyelenggarannya terus diperbaiki. • Menetapkan kebijakan subsidi silang; setiap pasien rawat inap pengguna fasilitas VIP, Kelas I, dan Kelas II, mensubsidi pasien kurang mampu yang menggunakan fasilitas rawat inap kelas III. • Memberikan layanan Ambulance dan Mobil Jenazah Gratis serta menggratiskan Layanan Bersalin untuk Warga Kurang Mampu


Bab VI

95


6.3.4 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas 4 Dalam upaya mewujudkan Program Prioritas 4 : Kebijakan Anggaran (APBD) yang Proporsional dan Pro Rakyat, strategi pembangunan yang ditempuh adalah: Menetapkan One Village One Program dengan penguatan pada kapasitas aparatur, serta membangun rumah Layak Huni Keluarga Kurang Mampu dengan dana stimulus Pemerintah Daerah yang melibatkan keswadayaan masyarakat melalui budaya Gotong Royong atau Bari. Tabel VI.4 Program Prioritas Keempat : Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015 ISU STRATEGIS

TUJUAN

SASARAN

• Masalah Pemerataan Pembangunan, Akses Perekonomian dan Kesejahteraan. • Masalah Sosial Budaya dan Keagamaan. • Masalah Keuangan dan Kemandirian Fiskal

Kebijakan Anggaran (APBD) yang Proporsional dan Pro Rakyat

Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat, yang diprioritaskan pada upaya pemenuhan kebutuhan rakyat serta membiayai program pembangunan yang strategis, juga program populis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, melalui desain program berbasis keswadayaan dan berciri budaya

96

Bab VI

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

• Menetapkan One Menetapkan One Village One Village One Program Program dengan (satu Kelurahan, satu penguatan Program Unggulan), pada kapasitas yang didahului dengan aparatur, serta penguatan kapasitas membangun Aparatur, pemantapan rumah Layak Huni Visi Misi Kelurahan Keluarga Kurang dan identifikasi potensi Mampu dengan unggulan setiap dana stimulus Kelurahan. Pemerintah • Membangun rumah Daerah yang Layak Huni Keluarga melibatkan Kurang Mampu melalui keswadayaan dana stimulus Pemerinmasyarakat tah Daerah dengan cara melalui budaya menggalang keswadayaGotong Royong an masyarakat (Gotong atau Bari. Royong/Bari). • Membangun infrastruktur lingkungan melalui dana stimulus Pemerintah Daerah dengan cara menggalang keswadayaan masyarakat (Gotong Royong/Bari)


ISU STRATEGIS

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN • Santunan Kematian Warga Kurang Mampu. • Bantuan Dana Rutin untuk Masjid/Gereja dan tempat ibadah lainnya. • Dana Pembinaan Generasi Muda untuk kegiatan usaha produktif dan atau pengembangan prestasi, minat dan bakat. • Menggalang kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan pendampingan terhadap One Village One Program


6.3.5 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas 5 Dalam upaya mewujudkan Program Prioritas 5 : Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota yang Serasi Antara Kebutuhan dan Daya Dukung Lahan, antar Aspek Topografi dan Kawasan Pantai/Pesisir Berbasis Keterpaduan dan Keserasian Lingkungan Sosial Budaya dan Ekologis, strategi pembangunan yang ditempuh adalah: Penataan kawasan tapak I plus, tapak II dan penataan taman kota serta ruang terbuka hijau perkotaan sebagai area publik yang asri, nyaman dan tertib dan mendorong partisipatif untuk mewujudkan Ternate sebagai Kota Pantai yang Hijau, Asri, Bersih, Nyaman, dan Ramah Lingkungan.

Bab VI

97


Tabel VI.5 Program Prioritas Kelima : Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015 ISU STRATEGIS • Masalah Penataan Kawasan Perkotaan. • Masalah Banjir, Sampah dan pengelolaan Lingkungan Hidup

98

Bab VI

TUJUAN

SASARAN

Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota yang Serasi Antara Kebutuhan dan Daya Dukung Lahan, antar Aspek Topografi dan Kawasan Pantai/Pesisir Berbasis Keterpaduan dan Keserasian Lingkungan Sosial Budaya dan Ekologis

Penataan infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu untuk mendukung interaksi spasial, mobilitas dan aktivitas perkotaan yang tertib menuju terwujudnya Kota Ternate yang harmoni, sehat, aman dan nyaman dan berciri budaya serta berwawasan lingkungan

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Penataan • Penataan kawasan kawasan tapak Pasar Gamalama, I plus, tapak II tapak I plus dan tapak dan penataan II, sebagai sentra taman kota serta perekonomian modern ruang terbuka dengan aksentuasi hijau perkotaan ornamen kebudayaan sebagai area lokal. publik yang • Mengoptimalkan asri, nyaman Pasar Bastiong, Pasar dan tertib dan Dufa-dufa, Pasar mendorong Kotabaru dan Pasar partisipatif untuk Sasa sebagai pasar mewujudkan tradisional dengan Ternate sebagai dukungan regulasi Kota Pantai pemerintah. yang Hijau, Asri, • Penataan taman kota Bersih, Nyaman, dan ruang terbuka dan Ramah hijau kawasan Lingkungan. perkotaan sebagai area publik yang asri, nyaman dan tertib. • Pemantapan Visi dan penataan kawasan Kota Baru berbasis pendidikan dan berciri lokal secara terpadu dan akomodatif terhadap masyarakat setempat. • Penataan area depan kedaton kesultanan, lapangan Ngara Lamo, Dodoku Ali sebagai ruang terbuka hijau berciri budaya, yang dijadikan alun-alun kota dan taman ekspresi seni budaya


ISU STRATEGIS

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN • Mendorong program partisipatif untuk mewujudkan Ternate sebagai Kota Pesisir yang Hijau, Asri, Bersih, Nyaman, dan Ramah Lingkungan. • Mewujudkan Ternate Bebas Sampah dan Bebas Banjir, yang diutamakan pada kawasan perkotaan dan kawasan lainnya yang menimbulkan kesan kumuh


6.3.6 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas 6 Dalam upaya mewujudkan Program Prioritas 6 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, dengan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang Profesional, Bersih dan Berwibawa, serta Birokrasi yang Efisien, Efektif, Kreatif, Inovatif dan Responsif, strategi pembangunan yang ditempuh adalah: Melakukan penataan organisasi perangkat daerah guna mewujudkan aparatur pemerintahan yang profesional, bersih (bebas KKN), kreatif, inovatif dan responsif dalam optimalisasi kinerja fungsi dan tugasnya.

Bab VI

99


Tabel VI.6 Program Prioritas Keenam : Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015 ISU

TUJUAN

SASARAN

Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, dengan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang Profesional, Bersih dan Berwibawa, serta Birokrasi yang Efisien, Efektif, Kreatif, Inovatif dan Responsif;

Terwujudnya good government, dengan sumberdaya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat

STRATEGIS Masalah Sumber Daya Pemerintahan dan Pelayanan Publik

STRATEGI Melakukan penataan organisasi perangkat daerah guna mewujudkan aparatur pemerintahan yang profesional, bersih (bebas KKN), kreatif, inovatif dan responsif dalam optimalisasi kinerja fungsi dan tugasnya.

ARAH KEBIJAKAN • Melakukan penataan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien. • Mewujudkan aparatur pemerintahan yang profesional, bersih (bebas KKN), kreatif, inovatif dan responsif dalam optimalisasi kinerja fungsi dan tugasnya. • Mengubah mainset aparatur yang berorientasi program dengan target serta manfaat terukur, aparatur yang berkarakter demokratis dan terbuka dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. • Menyelenggarakan prinsip reward and punishman untuk menilai kinerja dan prestasi aparatur dalam rotasi maupun promosi jabatan. • Mengembangkan kompetensi sumber daya aparatur yang diorientasikan pada peningkatan skill dan ketrampilan yang benarbenar dibutuhkan. • Penyerahan urusan (kewenangan) dari Pemerintah Kota kepada Kecamatan dan Kelurahan di bidang pelayanan umum


6.3.7 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas 7 Dalam upaya mewujudkan Program Prioritas 7 : Peningkatan Ekonomi Rakyat, melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja, strategi pembangunan yang ditempuh adalah:

100

Bab VI


Meningkatkan pengembangan Koperasi dan UMKM serta Pedagang Tradisional dan PKL dengan memberikan kemudahan izin usaha pada masyarakat kurang mampu serta memberikan kepastian hukum dan kemudahan izin usaha bagi Investor. Tabel VI.7 Program Prioritas Ketujuh : Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015 ISU STRATEGIS • Masalah Pemerataan Pembangunan, Akses Perekonomian dan Kesejahteraan. • Masalah Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Peningkatan Ekonomi Rakyat, melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Petani, Nelayan, Pekebun, Peternak, Buruh dan Pekerja, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Pedagang Kaki Lima, dan Pedagang Tradisional, menuju pada kemandirian dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic need).

Meningkatkan pengembangan Koperasi dan UMKM serta Pedagang Tradisional dan PKL dengan memberikan kemudahan izin usaha pada masyarakat kurang mampu serta memberikan kepastian hukum dan kemudahan izin usaha bagi Investor.

• Memberikan kemudahan izin usaha pada masyarakat kurang mampu. • Memberikan kepastian hukum dan kemudahan izin usaha bagi Investor. • Pengembangan Koperasi, UMKM, Pedagang Tradisional dan PKL melalui fasilitas bantuan modal usaha, berupa dana bergulir atau pinjaman lunak, dengan pendampingan manajemen, penyediaan sarana produksi dan akses pasar. • Meningkatkan Kesejahteran Buruh dan Pekerja pada sektor swasta melalui peningkatan Upah Minimum Kota. • Memberikan bantuan modal usaha kepada Kelompok Perempuan, dan Kelompok Pemuda. • Menggalakkan kursus dan pelatihan kepada pengangguran terbuka unskill, untuk diarahkan pada usaha kecil menengah yang didukung penyertaan modal dan pendampingan manajemen


Bab VI

101


6.3.8 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas 8 Dalam upaya mewujudkan Program Prioritas 8 : Pelayanan Publik yang Cepat, Murah dan Mudah, strategi pembangunan yang ditempuh adalah: Membangun pelayanan satu titik (one stop services), untuk pelayanan publik, sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien. Tabel VI.8 Program Prioritas Kedelapan: Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015 ISU STRATEGIS • Masalah Sumber Daya Pemerintahaan dan Pelayanan Publik

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Pelayanan Publik yang Cepat, Murah dan Mudah

Terwujudnya pelayanan publik oleh aparatur yang profesional, dengan pelayanan yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas

Membangun pelayanan satu titik (one stop services), untuk pelayanan publik, sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien.

• Membentuk Lembaga Perijinan dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. • Menghilangkan segala bentuk Pungutan Liar yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan merusak citra pelayanan publik. • Menyediakan Database Kependudukan Online. • Pelayanan Pembuatan KTP, KK dan Akta Kelahiran Gratis dan dilimpahkan ke Kelurahan agar lebih mudah dijangkau masyarakat


6.3.9. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas 9 Dalam upaya mewujudkan Program Prioritas 9 : Pengembangan Masyarakat Kawasan Pesisir Secara Berkelanjutan, strategi pembangunan yang ditempuh adalah: Pemetaan potensi masyarakat pesisir, penyediaan sarana prasarana nelayan serta memberikan bantuan modal usaha dan pendampingan, serta kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan pedampingan pemberdayaan.

102

Bab VI


Tabel VI.9. Program Prioritas Kesembilan : Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015 ISU STRATEGIS • Masalah Pemerataan Pembangunan, Akses Perekonomian dan Kesejahteraan. • Masalah Penataan Kawasan Perkotaan. • Masalah Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

TUJUAN Pengembangan Masyarakat Kawasan Pesisir Secara Berkelanjutan

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Peningkatan kemandirian masyarakat, melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi pesisir, melalui pengembangan usaha mikro kecil, menengah, koperasi yang mengarah pada produktifitas, dan kemampuan daya saing.

Pemetaan potensi masyarakat pesisir, penyediaan sarana prasarana nelayan serta memberikan bantuan modal usaha dan pendampingan, serta kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan pedampingan pemberdayaan.

• Melakukan pemetaan potensi masyarakat pesisir untuk merumuskan program pengembangan yang tepat. • Bantuan fasilitas sarana dan peralatan kepada Petani dan Nelayan untuk meningkatkan produktifitasnya. • Memberikan bantuan modal usaha dan pendampingan kepada kegiatan pengolahan hasil produksi pertanian dan perikanan. • Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan pedampingan pemberdayaan


6.3.10 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas 10 Dalam upaya mewujudkan Program Prioritas 10 : Membangun Kepedulian Sosial, Kesadaran Nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Adat Istiadat, strategi pembangunan yang ditempuh adalah: Meningkatkan pembinaan kerukunan antar Umat Beragama, antar Suku, Etnis dan Subetnis, melalui penguatan Kurikulum Pendidikan Agama dan kurikulum Muatan Lokal tentang Budaya dan Adat Istiadat Ternate.

Bab VI

103


Tabel VI.10 Program Prioritas Kesepuluh : Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015 ISU STRATEGIS • Masalah Sosial Budaya dan Keagamaan


104

Bab VI

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Membangun Kepedulian Sosial, Kesadaran Nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Adat Istiadat

Menjawab permasalahan perkotaan seperti menurunnya kesadaran spiritualitas keberagamaan, solidaritas sosial dan kesadaran kebudayaan sebagai identitas daerah dan jati diri masyarakat, meningkatkan etos sosial, dan optimalisasi penanggulangan masalahmasalah sosial seperti minuman keras, PSK, narkoba serta permasalahan sosial lainnya.

Meningkatkan pembinaan kerukunan antar Umat Beragama, antar Suku, Etnis dan Subetnis, melalui penguatan Kurikulum Pendidikan Agama dan Kurikulum Muatan Lokal tentang Budaya dan Adat Istiadat Ternate.

• Penguatan Kurikulum Pendidikan Agama dan Kurikulum Muatan Lokal tentang Budaya dan Adat Istiadat Ternate pada semua tingkatan Sekolah sejak Pendidikan Usia Dini hingga Perguruan Tinggi. • Mengoptimalkan fungsi Taman Pengajian Al-Qur’an sebagai tempat pendidikan baca tulis AlQur’an, sekaligus memberikan pemahaman tentang syariah, Akhlaq, Budi Pekerti sejak Usia Dini dan Sekolah Dasar. • Mengoptimalkan pembinaan Jemaat dan pembinaan Umat Agama non Muslim sesuai dengan syariat agamanya. • Membina Kerukunan antar Umat Beragama, antar Suku, Etnis dan Subetnis, melalui kegiatan Sosial Keagamaan dan Kebudayaan. Memanfaatkan momentum Hari-hari Besar Nasional, Hari-hari Besar Keagamaan dan Hari-hari Besar Daerah dengan kegiatan bernuansa Keagamaan dan Kebudayaan. Melestarikan Situs, Artifak, dokumen sejarah dan Aset Seni Budaya Kota Ternate. • Menjamin Kesejahteraan Imam Mesjid, Pendeta, Guru Mengaji, Guru TPA dan Pembimbing Jemaat. • Menjamin pelestarian adat dan budaya Ternate


6.3.11 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas 11 Dalam upaya mewujudkan Program Prioritas 11 : Penegakan Supremasi Hukum, Hak Azasi Manusia, untuk Mendorong Partisipasi Publik yang Dinamis dan Konstruktif, strategi pembangunan yang ditempuh adalah: Memperkuat regulasi terhadap partisipasi publik yang dinamis, efektif dan bertanggungjawab dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dengan mengutamakan Standar Pelayanan Minimal pada bidang pelayanan dasar untuk publik. Tabel VI.11 Program Prioritas Kesebelas : Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015 ISU STRATEGIS • Masalah Sumber Daya Pemerintahaan dan Pelayanan Publik. • Masalah Keuangan dan Kemandirian Fiskal

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Penegakan Supremasi Hukum, Hak Azasi Manusia, untuk Mendorong Partisipasi Publik yang Dinamis dan Konstruktif

Menjawab masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah, termasuk upaya mengadakan regulasi daerah yang mampu mendorong partisipasi publik yang dinamis dan konstruktif, serta regulasi untuk menjamin kualitas pelayanan publik.

Memperkuat regulasi terhadap partisipasi publik yang dinamis, efektif dan bertanggungjawab dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dengan mengutamakan Standar Pelayanan Minimal pada bidang pelayanan dasar untuk publik.

• Mendorong regulasi daerah yang menjamin kepastian hukum dan kemudahan investasi. • Memperkuat regulasi terhadap partisipasi publik yang dinamis, efektif dan bertanggungjawab dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. • Memperkuat regulasi yang menjamin Standar Pelayanan Minimal pada bidang pelayanan dasar untuk publik. • Meninjau kembali Peraturan Daerah yang berdampak pada tidak kondusifnya keuangan daerah, terjadinya ekonomi biaya tinggi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi rakyat.

Bab VI

105


ISU STRATEGIS

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN • Memberikan layanan bantuan hukum secara gratis kepada warga kurang mampu yang membutuhkannya. • Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Ormas dan OKP dalam melakukan kampanye dan advokasi hak-hak hukum kepada masyarakat


106

Bab VI


BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1 PROGRAM PRIORITAS Dengan memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Ternate, program prioritas pembangunan Kota Ternate Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut: 1.

Peningkatan dan Penataan Infrastruktur Perkotaan serta Percepatan dan Pemerataan Infrastruktur pada Wilayah Kecamatan, dengan kegiatan pokok sebagai berikut: a.

Mempercepat pembangunan sarana infrastruktur wilayah pada kecamatankecamatan di luar kawasan perkotaan.

b.

Pemerataan pelayanan air bersih pada kawasan dataran tinggi di Pulau Ternate dan pada kecamatan di luar Ternate (Hiri, Moti dan Batang Dua)

c.

Pemerataan pelayanan listrik pada Kelurahan yang tidak terjangkau layanan PLN, melalui sumber energi alternatif lainnya.

2.

Mewujudkan Pendidikan Murah, Terjangkau dan Berkualitas, dengan kegiatan pokok sebagai berikut: a.

Memperbaiki sarana pendidikan, pemerataan tenaga pengajar dan peningkatan mutu pendidikan pada semua tingkatan.

b.

Mewujudkan Pendidikan Dasar yang berkualitas dengan mengalokasi dana penunjang kegiatan sekolah melalui APBD untuk menutupi kekurangan Dana Bantuan Operasional sekolah.

c.

Menyediakan Buku Pelajaran di Perpustakaan Sekolah untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Mengurangi Beban Orang Tua Siswa.

Bab VII

107


d.

Memfasilitasi dan Membantu Guru untuk Mendapatkan Gelar S1.

e.

Memberikan Beasiswa kepada Pelajar Berprestasi mulai SD, SMP, SMA, yang diprioritaskan pada siswa dari Warga Kurang Mampu dengan indikator penilaian yang terukur dan konsisten.

f.

Memberikan beasiswa kepada guru berprestasi untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan mutu pendidikan di daerah.

g.

Memberikan insentif kepada guru yang bertugas di daerah terpencil, atau daerah dengan jarak jangkauan dan tingkat kesulitan transportasi.

3.

Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas, dengan kegiatan pokok sebagai berikut: a.

Perbaikan sarana prasarana Pelayanan Kesehatan, Ketersediaan Dokter dan Tenaga Keperawatan, serta obat-obatan pada setiap Puskesmas/Pustu/ Polindes, untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

b.

Memberikan insentif kepada bidan desa atau tenaga kesehatan di daerah terpencil, atau daerah dengan jangkauan dan tingkat kesulitan transportasi.

c.

Memberikan beasiswa kepada dokter, tenaga medis putera/puteri daerah berprestasi terutama dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan ke jenjang spesialis atau ke jenjang pendidikan lebih tinggi.

d.

Pelayanan Jamkesda, secara efektif, tepat sasaran, pelayanan yang menjangkau seluruh masyarakat miskin, dengan pengawasan dan evaluasi berkala agar penyelenggaraannya terus diperbaiki.

e.

Menetapkan kebijakan subsidi silang; setiap pasien rawat inap pengguna fasilitas VIP, Kelas I, dan Kelas II, mensubsidi pasien kurang mampu yang menggunakan fasilitas rawat inap kelas III.

f.

Memberikan layanan Ambulance dan Mobil Jenazah Gratis serta menggratiskan Layanan Bersalin untuk Warga Kurang Mampu.

4.

Kebijakan Anggaran (APBD) APBD)) yang proporsional dan Pro Rakyat Rakyat, dengan kegiatan pokok sebagai berikut:

108

Bab VII


a.

Menetapkan One Village One Program (satu Kelurahan, satu Program Unggulan),

yang

didahului

dengan

penguatan

kapasitas

Aparatur,

pemantapan Visi Misi Kelurahan dan identifikasi potensi unggulan setiap Kelurahan. b.

Membangun rumah Layak Huni Keluarga Kurang Mampu melalui dana stimulus Pemerintah Daerah dengan cara menggalang keswadayaan masyarakat (Gotong Royong/Bari).

c.

Membangun infrastruktur lingkungan melalui dana stimulus Pemerintah Daerah dengan cara menggalang keswadayaan masyarakat (Gotong Royong/ Bari).

d.

Santunan Kematian Warga Kurang Mampu..

e.

Bantuan Dana Rutin untuk Masjid/Gereja dan tempat ibadah lainnya

f.

Dana Pembinaan Generasi Muda untuk kegiatan usaha produktif dan atau pengembangan prestasi, minat dan bakat.

g.

Menggalang kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan pendampingan terhadap One Village One

Program. 5.

Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota yang Serasi Antara Kebutuhan dan Daya Dukung Lahan, antar Aspek Topografi dan Kawasan Pantai/Pesisir Berbasis Keterpaduan dan Keserasian Lingkungan Sosial Budaya dan Ekologis, dengan kegiatan pokok sebagai berikut: a.

Penataan kawasan Pasar Gamalama, tapak I plus dan tapak II, sebagai sentra perekonomian modern dengan aksentuasi ornamen kebudayaan lokal.

b.

Mengoptimalkan Pasar Bastiong, Pasar Dufa-dufa, Pasar Kotabaru dan Pasar Sasa sebagai pasar tradisional dengan dukungan regulasi pemerintah.

c.

Penataan taman kota dan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagai area publik yang asri, nyaman dan tertib.

d.

Pemantapan Visi dan penataan kawasan Kota Baru berbasis pendidikan dan berciri lokal secara terpadu dan akomodatif terhadap masyarakat setempat.

Bab VII

109


e.

Penataan area depan kedaton kesultanan, lapangan Ngara Lamo, Dodoku Ali sebagai ruang terbuka hijau berciri budaya, yang dijadikan alun-alun kota dan taman ekspresi seni budaya.

f.

Mendorong program partisipatif untuk mewujudkan Ternate sebagai Kota Pesisir yang Hijau, Asri, Bersih, Nyaman, dan Ramah Lingkungan.

g.

Mewujudkan Ternate Bebas Sampah dan Bebas Banjir, yang diutamakan pada kawasan perkotaan dan kawasan lainnya yang menimbulkan kesan kumuh.

6.

Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik,, dengan Kapasitas apasitas Sumber umber Daya Aparatur paratur yang Profesional, rofesional,, Bersih dan Berwibawa, serta Birokrasi yang Efisien, Efektif, Kreatif, Inovatif dan Responsif, dengan kegiatan pokok sebagai berikut: a. b.

Melakukan penataan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien. Mewujudkan aparatur pemerintahan yang profesional, bersih (bebas KKN), kreatif, inovatif dan responsif dalam optimalisasi kinerja fungsi dan tugasnya.

c.

Mengubah mainset aparatur yang berorientasi program dengan target serta manfaat terukur, aparatur yang berkarakter demokratis dan terbuka dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

d.

Menyelenggarakan prinsip reward and punishman untuk menilai kinerja dan prestasi aparatur dalam rotasi maupun promosi jabatan.

e.

Mengembangkan kompetensi sumber daya aparatur yang diorientasikan pada peningkatan skill dan ketrampilan yang benar-benar dibutuhkan.

f.

Penyerahan urusan (kewenangan) dari Pemerintah Kota kepada Kecamatan dan Kelurahan di bidang pelayanan umum.

7.

Peningkatan Ekonomi Rakyat, melalui pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja, Kerja dengan kegiatan pokok sebagai berikut:

110

a.

Memberikan kemudahan izin usaha pada masyarakat kurang mampu.

b.

Memberikan kepastian hukum dan kemudahan izin usaha bagi Investor. Bab VII


c.

Pengembangan Koperasi, UMKM, Pedagang Tradisional dan PKL melalui fasilitas bantuan modal usaha, berupa dana bergulir atau pinjaman lunak, dengan pendampingan manajemen, penyediaan sarana produksi dan akses pasar.

d.

Meningkatkan Kesejahteran Buruh dan Pekerja pada sektor swasta melalui peningkatan Upah Minimum Kota.

e.

Memberikan bantuan modal usaha kepada Kelompok Perempuan, dan Kelompok Pemuda.

f.

Menggalakkan kursus dan pelatihan kepada pengangguran terbuka unskill, untuk diarahkan pada usaha kecil menengah yang didukung penyertaan modal dan pendampingan manajemen.

8.

Pelayanan Publik yang Cepat, Murah dan Mudah, dengan kegiatan pokok sebagai berikut: a.

Membentuk Lembaga Perijinan dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

b.

Menghilangkan segala bentuk Pungutan Liar yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan merusak citra pelayanan publik.

c.

Menyediakan Database Kependudukan Online.

d.

Pelayanan Pembuatan KTP, KK dan Akta Kelahiran Gratis dan dilimpahkan ke Kelurahan agar lebih mudah dijangkau masyarakat.

9.

Pengembangan Masyarakat Kawasan Pesisir Secara Berkelanjutan, dengan kegiatan pokok sebagai berikut: a.

Melakukan pemetaan potensi masyarakat pesisir untuk merumuskan program pengembangan yang tepat.

b.

Bantuan fasilitas sarana dan peralatan kepada Petani dan Nelayan untuk meningkatkan produktifitasnya.

c.

Memberikan bantuan modal usaha dan pendampingan kepada kegiatan pengolahan hasil produksi pertanian dan perikanan.

d.

Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan pedampingan pemberdayaan. Bab VII

111


10. Membangun

Kepedulian

Sosial,

Kesadaran

Nilai

Keagamaan,

Kebudayaaan dan Adat Istiadat, dengan kegiatan pokok sebagai berikut: a.

Penguatan Kurikulum Pendidikan Agama dan Kurikulum Muatan Lokal tentang Budaya dan Adat Istiadat Ternate pada semua tingkatan Sekolah sejak Pendidikan Usia Dini hingga Perguruan Tinggi.

b.

Mengoptimalkan fungsi Taman Pengajian Al-Qur’an sebagai tempat pendidikan baca tulis Al-Qur’an, sekaligus memberikan pemahaman tentang syariah, Akhlaq, Budi Pekerti sejak Usia Dini dan Sekolah Dasar.

c.

Mengoptimalkan pembinaan Jemaat dan pembinaan Umat Agama non Muslim sesuai dengan syariat agamanya.

d.

Membina Kerukunan antar Umat Beragama, antar Suku, Etnis dan Subetnis, melalui kegiatan Sosial Keagamaan dan Kebudayaan. Memanfaatkan momentum Hari-hari Besar Nasional, Hari-hari Besar Keagamaan dan Harihari Besar Daerah dengan kegiatan bernuansa Keagamaan dan Kebudayaan. Melestarikan Situs, Artifak, dokumen sejarah dan Aset Seni Budaya Kota Ternate.

e.

Menjamin Kesejahteraan Imam Mesjid, Pendeta, Guru Mengaji, Guru TPA dan Pembimbing Jemaat.

f.

Menjamin pelestarian adat dan budaya Ternate.

11. Penegakan Supremasi Hukum, Hak Azasi Manusia, untuk mendorong Partisipasi Publik yang Dinamis dan Konstruktif, dengan kegiatan pokok sebagai berikut: a.

Mendorong regulasi daerah yang menjamin kepastian hukum dan kemudahan investasi.

b.

Memperkuat regulasi terhadap partisipasi publik yang dinamis, efektif dan bertanggungjawab dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

c.

Memperkuat regulasi yang menjamin Standar Pelayanan Minimal pada bidang pelayanan dasar untuk publik.

d.

Meninjau kembali Peraturan Daerah yang berdampak pada tidak kondusifnya keuangan daerah, terjadinya ekonomi biaya tinggi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi rakyat.

112

Bab VII


e.

Memberikan layanan bantuan hukum secara gratis kepada warga kurang mampu yang membutuhkannya.

f.

Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Ormas dan OKP dalam melakukan kampanye dan advokasi hakhak hukum kepada masyarakat.

Berbagai program prioritas di atas akan didukung oleh rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.

7.2 PROGRAM PEMBANGUNAN UNTUK MEWUJUDKAN PRIORITAS PERTAMA Dalam upaya mewujudkan Prioritas Pertama: Peningkatan dan Penataan Infrastruktur Perkotaan serta Percepatan dan Pemerataan Infrastruktur pada Wilayah Kecamatan, program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: a.

Urusan Wajib Pekerjaan Umum, dengan program sebagai berikut: (1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan. (2) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong. (3) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong. (4) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. (5) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong. (6) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan. (7) Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan. (8) Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan. (9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan. (10) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya. (11) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku. (12) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.

Bab VII

113


(13) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. (14) Program Pengendalian Banjir. (15) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. b.

Urusan Wajib Perumahan, dengan program sebagai berikut: (1) Program Pengembangan Perumahan. (2) Program Lingkungan Sehat Perumahan. (3) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan. (4) Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial. (5) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran. Tabel VII.1 Prioritas Pertama: Arah Kebijakan, Kebijakan Umum, Urusan, Program dan SKPD Pelaksana RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015 Arah

Kebijakan

Kebijakan

Umum

• Mempercepat • Peningkatan pembangunan dan Penataan sarana Infrastruktur infrastruktur Perkotaan wilayah pada serta kecamatanPercepatan kecamatan di dan luar kawasan Pemerataan perkotaan. Infrastruktur • Pemerataan pada Wilayah pelayanan Air Kecamatan Bersih pada kawasan dataran tinggi di pulau Ternate dan pada kecamatan di luar Ternate (Hiri, Moti dan Batang Dua)

114

Bab VII

Urusan • Pekerjaan Umum

Program • Program Pembangunan Jalan dan Jembatan. • Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong. • Program Pembangunan Turap/ Talud/Bronjong. • Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. • Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/Bronjong. • Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan. • Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan. • Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan. • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

SKPD Pelaksana • Dinas Pekerjaan Umum. • Kantor Pemadam Kebakaran. • Badan Penanggulangan Bencana Daerah. • SKPD Lainnya Sesuai TUPOKSI


Arah

Kebijakan

Kebijakan

Umum

Urusan

• Pemerataan pelayanan Listrik pada Kelurahan yang tidak terjangkau layanan PLN, melalui sumber energi alternatif lainnya

Program

SKPD Pelaksana

• Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya. • Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku. • Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya. • Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. • Program Pengendalian Banjir. • Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. • Perumahan • Program Pengembangan Perumahan. • Program Lingkungan Sehat Perumahan. • Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan. • Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial. • Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

Sumber : Analisis 2010

7.3 PROGRAM PEMBANGUNAN UNTUK MEWUJUDKAN PRIORITAS KEDUA Dalam upaya mewujudkan Prioritas Kedua: Mewujudkan Pendidikan Murah, Terjangkau dan Berkualitas, maka program pembangunan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a.

Urusan Wajib Pendidikan, dengan program sebagai berikut: (1) Program Pendidikan Anak Usia Dini. (2) Program Wajib Belajar 12 tahun. (3) Program Pendidikan Menengah.

Bab VII

115


(4) Program Pendidikan Non-Formal. (5) Program Pendidikan Luar Biasa. (6) Program Pendidikan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan. (7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. (8) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. (9) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Tabel VII.2 Prioritas Kedua: Arah Kebijakan, Kebijakan Umum, Urusan, Program dan SKPD Pelaksana RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015 Arah Kebijakan

Kebijakan Umum

• Memperbaiki sarana pendidikan, • Mewujudkan pemerataan tenaga pengajar dan Pendidikan peningkatan mutu pendidikan Murah, pada semua tingkatan. Terjangkau • Mewujudkan Pendidikan Dasar dan yang berkualitas dengan mengaBerkualitas lokasi dana penunjang kegiatan sekolah melalui APBD untuk menutupi kekurangan Dana Bantuan Operasional sekolah. • Menyediakan Buku Pelajaran di Perpustakaan Sekolah untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Mengurangi Beban Orang Tua Siswa. • Memfasilitasi dan Membantu Guru untuk Mendapatkan Gelar S1. • Memberikan Beasiswa kepada Pelajar Berprestasi mulai SD, SMP, SMA, yang diprioritaskan pada siswa dari Warga Kurang Mampu dengan indikator penilaian yang terukur dan konsisten

116

Bab VII

Urusan

Program

• Pendidikan

• Program Pendidikan Anak Usia Dini. • Program Wajib Belajar 12 tahun. • Program Pendidikan Menengah. • Program Pendidikan Non-Formal. • Program Pendidikan Luar Biasa. • Program Pendidikan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan. • Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

SKPD Pelaksana • Dinas Pendidikan Nasional. • Sanggar Kegiatan Belajar. • Balai Bahasa Daerah. • SKPD Lainnya Sesuai TUPOKSI


Arah Kebijakan

Kebijakan Umum

Urusan

• Memberikan beasiswa kepada guru berprestasi untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan mutu pendidikan di daerah. • Memberikan insentif kepada guru yang bertugas di daerah terpencil, atau daerah dengan jarak jangkauan dan tingkat kesulitan transportasi

Program

SKPD Pelaksana

• Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. • Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.


7.4 PROGRAM PEMBANGUNAN UNTUK MEWUJUDKAN PRIORITAS KETIGA Dalam upaya mewujudkan Prioritas Ketiga: Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: Urusan Wajib Kesehatan dengan program sebagai berikut: (1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan. (2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat. (3) Program Pengawasan Obat dan Makanan. (4) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia. (5) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan. (6) Program Perbaikan Gizi Masyarakat. (7) Program Pengembangan Lingkungan Sehat. (8) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. (9) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan. (10) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin. (11) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya. (12) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru/ RS Mata. Bab VII

117


(13) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata. (14) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan. (15) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita. (16) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia. (17) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan. (18) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak. (19) Program Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. (20) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan. (21) Program Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan. (22) Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. Tabel VII.3 Prioritas Ketiga: Arah Kebijakan, Kebijakan Umum, Urusan, Program dan SKPD Pelaksana RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015 Arah Kebijakan

Kebijakan Umum

• Perbaikan sarana • Mewujudkan prasarana Pelayanan Kesehatan Kesehatan, KeterseMurah, Terdiaan Dokter dan jangkau dan Tenaga Keperawatan, Berkualitas serta obat-obatan pada setiap Puskesmas/Pustu/Polindes, untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. • Memberikan insentif kepada bidan desa atau tenaga kesehatan di daerah terpencil, atau daerah dengan jangkauan dan tingkat kesulitan transportasi

118

Bab VII

Urusan

Program

SKPD Pelaksana

• Kesehatan • Program Obat dan Perbeka- • Dinas lan Kesehatan. Kesehatan. • Program Upaya Kesehatan • SKPD LainMasyarakat. nya Sesuai • Program Pengawasan Obat TUPOKSI dan Makanan. • Program Pengembangan Obat Asli Indonesia. • Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan. • Program Perbaikan Gizi Masyarakat. • Program Pengembangan Lingkungan Sehat. • Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. • Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.


Arah Kebijakan • Memberikan beasiswa kepada dokter, tenaga medis putera/puteri daerah berprestasi terutama dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan ke jenjang spesialis atau ke jenjang pendidikan lebih tinggi. • Pelayanan Jamkesda, secara efektif, tepat sasaran, pelayanan yang menjangkau seluruh masyarakat miskin, dengan pengawasan dan evaluasi berkala agar penyelenggaraannya terus diperbaiki. • Menetapkan kebijakan subsidi silang; setiap pasien rawat inap pengguna fasilitas VIP, Kelas I, dan Kelas II, mensubsidi pasien kurang mampu yang menggunakan fasilitas rawat inap kelas III. • Memberikan layanan Ambulance dan Mobil Jenazah Gratis serta menggratiskan Layanan Bersalin untuk Warga Kurang Mampu

Kebijakan Umum

Urusan

SKPD

Program

Pelaksana

• Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin. • Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya. • Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paruparu/RS Mata. • Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata. • Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan. • Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita. • Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia. • Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan. • Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak. • Program Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. • Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan. • Program Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan. • Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan.


Bab VII

119


7.5 PROGRAM PEMBANGUNAN UNTUK MEWUJUDKAN PRIORITAS KEEMPAT Dalam upaya mewujudkan Prioritas Keempat: Kebijakan Anggaran (APBD) APBD)) yang ang Proporsional dan Pro Rakyat, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: a.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan program sebagai berikut: (1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan. (2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. (3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. (4) Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

b.

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat, dengan program sebagai berikut: (1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat. (2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat. (3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat. (4) Pelayanan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah. (5) Program Peningkatan Peran Perempuan. Tabel VII.4 Prioritas Keempat: Arah Kebijakan, Kebijakan Umum, Urusan, Program dan SKPD Pelaksana RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015 Arah Kebijakan

Kebijakan Umum

• Menetapkan One Village • Kebijakan One Program (satu Anggaran Kelurahan, satu Program (APBD) yang Unggulan), yang didaProposional hului dengan penguatan dan Pro kapasitas Aparatur, Rakyat pemantapan Visi Misi Kelurahan dan identifikasi potensi unggulan setiap Kelurahan

120

Bab VII

Urusan

Program

SKPD Pelaksana

• Pemberdayaan • Program Kesera- • Badan PemPerempuan sian Kebijakan berdayaan dan PerlinduPeningkatan Masyarakat. ngan Anak Kualitas Anak dan • Kantor PemPerempuan. berdayaan • Program PenguaPerempuan. tan Kelembagaan • SKPD LainPengarusutamanya Sesuai an Gender dan TUPOKSI Anak.


Arah Kebijakan • Membangun rumah Layak Huni Keluarga Kurang Mampu melalui dana stimulus Pemerintah Daerah dengan cara menggalang keswadayaan masyarakat (Gotong Royong/Bari). • Membangun infrastruktur lingkungan melalui dana stimulus Pemerintah Daerah dengan cara menggalang keswadayaan masyarakat (Gotong Royong/Bari). • Santunan Kematian Warga Kurang Mampu. • Bantuan Dana Rutin untuk Masjid/Gereja dan tempat ibadah lainnya. • Dana Pembinaan Generasi Muda untuk kegiatan usaha produktif dan atau pengembangan prestasi, minat dan bakat. • Menggalang kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan pendampingan terhadap One Village One Program

Kebijakan Umum

Urusan

Program

SKPD Pelaksana

• Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. • Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan. • Pemberdayaan • Program PeningMasyarakat katan Keberdayadan Desa an Masyarakat. • Program Pengembangan Lembaga Ekonomi. • Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat. • Pelayanan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah. • Program Peningkatan Peran Perempuan.


7.6 PROGRAM PEMBANGUNAN UNTUK MEWUJUDKAN PRIORITAS KELIMA Dalam upaya mewujudkan Prioritas Kelima: Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota yang Serasi Antara Kebutuhan dan Daya Dukung Lahan, antar Aspek Topografi dan Kawasan Pantai/Pesisir Berbasis Keterpaduan dan Keserasian Lingkungan Sosial Budaya dan Ekologis, program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

Bab VII

121


a.

Urusan Wajib Penataan Ruang, dengan program sebagai berikut: (1) Program Perencanaan Tata Ruang. (2) Program Pemanfaatan Ruang. (3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

b.

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, dengan program sebagai berikut: (1) Program Pengembangan Data/Informasi. (2) Program Kerjasama Pembangunan. (3) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. (4) Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar. (5) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah. (6) Program Perencanaan Pembangunan Daerah. (7) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. (8) Program Perencanaan Sosial dan Budaya. (9) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam. (10) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana.

c.

Urusan Wajib Perhubungan, dengan program sebagai berikut: (1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. (2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ. (3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. (4) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan. (5) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas. (6) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

d.

Urusan Wajib Lingkungan Hidup, dengan program sebagai berikut: (1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. (2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. (3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. (4) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam.

122

Bab VII


(5) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. (6) Program Pengendalian Kebakaran Hutan. (7) Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan laut. (8) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Tabel VII.5 Prioritas Kelima: Arah Kebijakan, Kebijakan Umum, Urusan, Program dan SKPD Pelaksana RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015 Arah Kebijakan

Kebijakan Umum

Urusan

• Penataan kawasan • Penataan, • Penataan Pasar Gamalama, PengenRuang tapak I plus dan tapak dalian dan II, sebagai sentra Pemanperekonomian modern faatan dengan aksentuasi Ruang • Perencanaan ornamen kebudayaan Kota yang Pembangulokal. Serasi nan • Mengoptimalkan Pasar antara KeBastiong, Pasar Dufabutuhan dufa, Pasar Kotabaru dan Daya dan Pasar Sasa sebaDukung gai pasar tradisional Lahan, andengan dukungan tar Aspek regulasi pemerintah. Topografi • Penataan taman kota dan dan ruang terbuka hiKawasan jau kawasan perkotaan Pantai/ sebagai area publik Pesisir yang asri, nyaman dan Berbasis tertib. Keterpa• Pemantapan Visi dan duan dan penataan kawasan Keserasian Kota Baru berbasis Lingkungpendidikan dan berciri an Sosial lokal secara terpadu Budaya dan akomodatif terdan Ekolohadap masyarakat gis. setempat

SKPD

Program

Pelaksana

• Program Perencanaan Tata Ruang. • Program Pemanfaatan Ruang. • Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. • Program Pengembangan Data/ Informasi. • Program Kerjasama Pembangunan. • Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. • Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar. • Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah. • Program Perencanaan Pembangunan Daerah. • Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. • Program Perencanaan Sosial dan Budaya. • Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam. • Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana.

• Dinas Tata Kota dan Pertamanan. • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. • Dinas Perhubungan. • Badan Lingkungan Hidup. • Dinas Kebersihan. • SKPD Lainnya Sesuai TUPOKSI

Bab VII

123


Arah Kebijakan • Penataan area depan kedaton kesultanan, lapangan Ngara Lamo, Dodoku Ali sebagai ruang terbuka hijau berciri budaya, yang dijadikan alun-alun kota dan taman ekspresi seni budaya. • Mendorong program partisipatif untuk mewujudkan Ternate sebagai Kota Pesisir yang Hijau, Asri, Bersih, Nyaman, dan Ramah Lingkungan. • Mewujudkan Ternate Bebas Sampah dan Bebas Banjir, yang diutamakan pada kawasan perkotaan dan kawasan lainnya yang menimbulkan kesan kumuh


124

Bab VII

Kebijakan Umum

Urusan

Program

• Perhubungan • Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. • Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ. • Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. • Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan. • Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas. • Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor. • Lingkungan Hidup

• Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. • Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. • Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. • Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam. • Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. • Program Pengendalian Kebakaran Hutan. • Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut. • Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

SKPD Pelaksana


7.7 PROGRAM PEMBANGUNAN UNTUK MEWUJUDKAN PRIORITAS KEENAM Dalam upaya mewujudkan Prioritas Keenam : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik,, dengan Kapasitas apasitas Sumber umber Daya Aparatur paratur yang Profesional, rofesional,, Bersih dan Berwibawa, serta Birokrasi yang Efisien, Efektif, Kreatif, Inovatif dan Responsif, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Kepegawaian, dengan program sebagai berikut: (1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. (2) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. (3) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. (4) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah. (5) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. (6) Progam Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. (7) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. (8) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. (9) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat. (10) Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah. (11) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan. (12) Program Penataan Daerah Otonomi Baru. (13) Program Pendidikan Kedinasan. (14) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. (15) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

Bab VII

125


Tabel VII.6 Prioritas Keenam: Arah Kebijakan, Kebijakan Umum, Urusan, Program dan SKPD Pelaksana RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015 Arah Kebijakan

Kebijakan Umum

Urusan

• Melakukan penataan • Mewujudkan • Urusan Waorganisasi perangkat Tata Pemerinjib Otonomi daerah yang efektif tahan yang Baik, Daerah, dan efisien. dengan KapaPemerintah• Mewujudkan aparasitas Sumber an Umum, tur pemerintahan Daya Aparatur Administrasi yang profesional, yang ProfeKeuangan bersih (bebas KKN), sional, Bersih Daerah, kreatif, inovatif dan dan Berwibawa, Perangkat responsif dalam serta Birokrasi Daerah dan optimalisasi kinerja yang Efisien, Kepegafungsi dan tugasnya. Efektif, Kreatif, waian • Mengubah mainset Inovatif dan aparatur yang Responsif. berorientasi program dengan target serta manfaat terukur, aparatur yang berkarakter demokratis dan terbuka dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. • Menyelenggarakan prinsip reward and punishman untuk menilai kinerja dan prestasi aparatur dalam rotasi maupun promosi jabatan. • Mengembangkan kompetensi sumber daya aparatur yang diorientasikan pada peningkatan skill dan ketrampilan yang benar-benar dibutuhkan

126

Bab VII

Program • Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. • Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. • Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. • Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah. • Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. • Progam Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. • Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. • Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. • Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat. • Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah. • Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan. • Program Penataan Daerah Otonomi Baru.

SKPD Pelaksana • Sekretariat Daerah. • Sekretariat DPRD. • Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. • Inspektorat. • Badan Kepegawaian Daerah. • Kantor Kecamatan. • SKPD Lainnya Sesuai TUPOKSI


Arah Kebijakan

Kebijakan Umum

Urusan

• Penyerahan urusan (kewenangan) dari Pemerintah Kota kepada Kecamatan dan Kelurahan di bidang pelayanan umum

Program

SKPD Pelaksana

• Program Pendidikan Kedinasan. • Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. • Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

Sumber : Analisa 2010

7.8 PROGRAM PEMBANGUNAN UNTUK MEWUJUDKAN PRIORITAS KETUJUH Dalam upaya mewujudkan Prioritas Ketujuh: Peningkatan Ekonomi Rakyat, melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: a.

Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan program sebagai berikut: (1) Program Keluarga Berencana. (2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja. (3) Program Pelayanan Kontrasepsi. (4) Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri. (5) Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat. (6) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR. (7) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS. (8) Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak. (9) Program Pengembangan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga. (10) Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU.

Bab VII

127


b.

Urusan Wajib Ketenagakerjaan, dengan program sebagai berikut: (1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. (2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja. (3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

c.

Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dengan program sebagai berikut: (1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif. (2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. (3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. (4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

d.

Urusan Pilihan Pertanian, dengan program sebagai berikut: (1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. (2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan). (3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan. (4) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan. (5) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. (6) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan. (7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak. (8) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. (9) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan. (10) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.

e.

Urusan Pilihan Kehutanan, dengan program sebagai berikut: (1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan. (2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. (3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan. (4) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan.

128

Bab VII


Tabel VII.7 Prioritas Ketujuh: Arah Kebijakan, Kebijakan Umum, Urusan, Program dan SKPD Pelaksana RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015 Arah Kebijakan

Kebijakan Umum

Urusan

• Memberikan kemuda- • Peningkatan • Keluarga han izin usaha pada Ekonomi Berenmasyarakat kurang Rakyat, cana dan mampu. melalui Keluarga • Memberikan kepasPengembanSejahtera tian hukum dan kegan Koperasi, mudahan izin usaha Usaha Mikro bagi Investor. Kecil Menen• Pengembangan gah dan Koperasi, UMKM, Perluasan Pedagang Tradisional Lapangan dan PKL melalui fasiKerja litas bantuan modal usaha, berupa dana bergulir atau pinjaman lunak, dengan pendampingan manajemen, penyediaan sarana produksi dan akses pasar. • Meningkatkan Kesejahteran Buruh dan Pekerja pada sektor swasta melalui peningkatan Upah Minimum Kota. • Memberikan bantuan modal usaha kepada Kelompok Perempuan, dan Kelompok Pemuda. • Ketenaga• Menggalakkan kursus kerjaan dan pelatihan kepada pengangguran terbuka unskill, untuk diarahkan pada usaha kecil menengah yang didukung penyertaan modal & pendampingan manajemen

SKPD

Program

Pelaksana

• Program Keluarga Berencana. • Program Kesehatan Reproduksi Remaja. • Program Pelayanan Kontrasepsi. • Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri. • Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat. • Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR. • Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS. • Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak. • Program Pengembangan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga. • Program Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu-PADU.

• Dinas Tenaga Kerja dan Sosial. • Dinas Koperasi dan UKM. • Dinas Pertanian dan Kehutanan. • Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K). • Kantor Keluarga Berencana. • SKPD Lainnya Sesuai TUPOKSI

• Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. • Program Peningkatan Kesempatan Kerja. • Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Bab VII

129


Arah Kebijakan

130

Bab VII

Kebijakan Umum

Urusan

Program

• Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

• Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif. • Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. • Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. • Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

• Pertanian

• Program Peningkatan Kesejahteraan petani. • Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan). • Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan. • Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan. • Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. • Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan. • Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak. • Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. • Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan. • Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.

SKPD Pelaksana


Arah Kebijakan

Kebijakan Umum

Urusan • Kehutanan

SKPD

Program

Pelaksana

• Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan. • Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. • Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan. • Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan.


7.9 PROGRAM PEMBANGUNAN UNTUK MEWUJUDKAN PRIORITAS KEDELAPAN Dalam upaya mewujudkan Prioritas Kedelapan: Pelayanan Publik yang Cepat, Murah dan Mudah, program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: a.

Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan program Program Penataan Administrasi Kependudukan.

b.

Urusan Wajib Kearsipan, dengan program sebagai berikut: (1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan. (2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah. (3) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan. (4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.

c.

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika, dengan program sebagai berikut: (1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. (2) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi. (3) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi. (4) Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media.

Bab VII

131


Tabel VII.8 Prioritas Kedelapan: Arah Kebijakan, Kebijakan Umum, Urusan, Program dan SKPD Pelaksana RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015 Arah Kebijakan

Kebijakan Umum

• Membentuk • Pelayanan Lembaga Publik yang Perijinan dalam Cepat, Murah mengoptimalkan dan Mudah pelayanan kepada masyarakat. • Menghilangkan segala bentuk Pungutan Liar yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan merusak citra pelayanan publik. • Menyediakan Database Kependudukan Online. • Pelayanan Pembuatan KTP, KK dan Akta Kelahiran Gratis dan dilimpahkan ke Kelurahan agar lebih mudah dijangkau masyarakat. • Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah. • Kantor Komunikasi dan Informatika. • SKPD Lainnya Sesuai TUPOKSI Sumber : Analisis 2010

132

Bab VII

Urusan

Program

• Kependudukan • Program Penataan dan Catatan Administrasi Sipil Kependudukan. • Kearsipan

• Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan. • Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah. • Prog. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan. • Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.

• Komunikasi dan Informatika

• Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. • Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi. • Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi. • Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media.

SKPD Pelaksana • Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil


7.10 PROGRAM PEMBANGUNAN UNTUK MEWUJUDKAN PRIORITAS KESEMBILAN Dalam upaya mewujudkan Prioritas Kesembilan: Pengembangan Masyarakat Kawasan Pesisir Secara Berkelanjutan, program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: a.

Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan, dengan program sebagai berikut: (1) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. (2) Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan. (3) Program

Peningkatan

Kesadaran

dan

Penengakan

Hukum

dalam

Penyalahgunaan Sumberdaya Laut. (4) Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut. (5) Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat. (6) Program Pengembangan Budidaya Perikanan. (7) Program Pengembangan Perikanan Tangkap. (8) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan. (9) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. (10) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar. b.

Urusan Pilihan Perdagangan, dengan program sebagai berikut: (1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. (2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. (3) Program Pembinaan Pedagang.

c.

Urusan Pilihan Perindustrian, dengan program sebagai berikut: (1) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi. (2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. (3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. (4) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial.

Bab VII

133


Tabel VII.9 Prioritas Kesembilan: Arah Kebijakan, Kebijakan Umum, Urusan, Program dan SKPD Pelaksana RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015 Arah Kebijakan

Kebijakan Umum

• Melakukan • Pengembangan pemetaan potensi Masyarakat masyarakat Kawasan pesisir untuk Pesisir Secara merumuskan Berkelanjutan program pengembangan yang tepat. • Bantuan fasilitas sarana dan peralatan kepada Petani dan Nelayan untuk meningkatkan produktifitasnya. • Memberikan bantuan modal usaha dan pendampingan kepada kegiatan pengolahan hasil produksi pertanian dan perikanan. • Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan pedampingan pemberdayaan

134

Bab VII

Urusan

Program

• Kelautan • Program Pemberdayaan dan Ekonomi Masyarakat Perikanan Pesisir. • Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan. • Program Peningkatan Kesadaran dan Penengakan Hukum dalam Penyalahgunaan Sumberdaya Laut. • Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut. • Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat. • Program Pengembangan Budidaya Perikanan. • Program Pengembangan Perikanan Tangkap. • Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan. • Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. • Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar.

SKPD Pelaksana • Dinas Perikanan dan Kelautan. • Dinas Perindustrian dan Perdagangan. • Dinas Pasar. • SKPD Lainnya Sesuai TUPOKSI


Arah Kebijakan

Kebijakan Umum

Urusan

Program

• Perdagangan

• Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. • Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. • Program Pembinaan Pedagang.

• Perindustrian

• Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi. • Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. • Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. • Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial.

SKPD Pelaksana


7.11 PROGRAM PEMBANGUNAN UNTUK MEWUJUDKAN PRIORITAS KESEPULUH Dalam upaya mewujudkan Prioritas Kesepuluh: Membangun Kepedulian Sosial, Kesadaran Nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Adat Istiadat, program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: a.

Urusan Wajib Sosial, dengan program sebagai berikut: (1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. (2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. (3) Program Pembinaan Anak Terlantar. (4) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma. (5) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo. (6) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya).

Bab VII

135


(7) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. b.

Urusan Wajib Kebudayaan, dengan program sebagai berikut: (1) Program Pengembangan Nilai Budaya. (2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. (3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya. (4) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.

c.

Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga, dengan program sebagai berikut: (1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda. (2) Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan. (3) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda. (4) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. (5) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga. (6) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga. (7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.

d.

Urusan Pilihan Pariwisata, dengan program sebagai berikut: (1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. (2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. (3) Program Pengembangan Kemitraan. Tabel VII.10

Prioritas Kesepuluh: Arah Kebijakan, Kebijakan Umum, Urusan, Program dan SKPD Pelaksana RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015 Arah Kebijakan • Penguatan Kurikulum Pendidikan Agama dan Kurikulum Muatan Lokal tentang Budaya dan Adat Istiadat Ternate pada semua tingkatan Sekolah sejak Pendidikan Usia Dini hingga Perguruan Tinggi

136

Bab VII

Kebijakan Umum • Membangun Kepedulian Sosial, Kesadaran Nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Adat Istiadat

Urusan • Sosial

Program • Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.

SKPD Pelaksana • Dinas Tenaga Kerja dan Sosial. • Dinas Pemuda dan Olah Raga. • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


Arah Kebijakan • Mengoptimalkan fungsi Taman Pengajian AlQur’an sebagai tempat pendidikan baca tulis Al-Qur’an, sekaligus memberikan pemahaman tentang syariah, Akhlaq, Budi Pekerti sejak Usia Dini dan Sekolah Dasar. • Mengoptimalkan pembinaan Jemaat dan pembinaan Umat Agama non Muslim sesuai dengan syariat agamanya. • Membina Kerukunan antar Umat Beragama, antar Suku, Etnis dan Subetnis, melalui kegiatan Sosial Keagamaan dan Kebudayaan. Memanfaatkan momentum Hari-hari Besar Nasional, Harihari Besar Keagamaan dan Hari-hari Besar Daerah dengan kegiatan bernuansa Keagamaan dan Kebudayaan. Melestarikan Situs, Artifak, dokumen sejarah dan Aset Seni Budaya Kota Ternate. • Menjamin Kesejahteraan Imam Mesjid, Pendeta, Guru Mengaji, Guru TPA dan Pembimbing Jemaat. • Menjamin pelestarian adat dan budaya Ternate

Kebijakan Umum

Urusan

Program

SKPD Pelaksana

• Program Pelayanan • SKPD Lainnya dan Rehabilitasi Sesuai Kesejahteraan Sosial. TUPOKSI • Program Pembinaan Anak Terlantar. • Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma. • Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo. • Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya). • Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. • Kebuda- • Program Pengemyaan bangan Nilai Budaya. • Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. • Program Pengelolaan Keragaman Budaya. • Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.

• Pemuda • Program dan Pengembangan dan Olah Keserasian Kebijakan Raga Pemuda. • Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan.

Bab VII

137


Arah Kebijakan

Kebijakan Umum

Urusan

Program

SKPD Pelaksana

• Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda. • Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. • Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga. • Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga. • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga. • Pariwisata

• Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. • Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. • Program Pengembangan Kemitraan.


7.12 PROGRAM PEMBANGUNAN UNTUK MEWUJUDKAN PRIORITAS KESEBELAS Dalam upaya mewujudkan Prioritas Kesebelas: Penegakan Supremasi Hukum, Hak Azasi Manusia, untuk Mendorong Partisipasi Publik yang Dinamis dan Konstruktif, program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan program sebagai berikut:

138

Bab VII


(1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. (2) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. (3) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. (4) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. (5) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. (6) Program Pendidikan Politik Masyarakat. (7) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. Tabel VII.11 Prioritas Kesebelas: Arah Kebijakan, Kebijakan Umum, Urusan, Program dan SKPD Pelaksana RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015 Arah Kebijakan

Kebijakan Umum

Urusan

• Mendorong regulasi • Penegakan • Kesatuan daerah yang menjamin Supremasi Bangsa kepastian hukum dan Hukum, dan Politik kemudahan investasi. Hak Azasi Dalam • Memperkuat regulasi Manusia, untuk Negeri terhadap partisipasi Mendorong publik yang dinamis, Partisipasi efektif dan bertangPublik yang gungjawab dalam Dinamis dan mewujudkan transparKonstruktif ansi dan akuntabilitas. • Memperkuat regulasi yang menjamin Standar Pelayanan Minimal pada bidang pelayanan dasar untuk publik. • Meninjau kembali Peraturan Daerah yang berdampak pada tidak kondusifnya keuangan daerah, terjadinya ekonomi biaya tinggi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi rakyat

Program

SKPD Pelaksana

• Program Pening• Badan Kesatuan katan Keamanan Bangsa, dan Kenyamanan Politik dan Lingkungan. Perlindungan • Program PemeliharaMasyarakat. an Kantrantibmas • Kantor Satuan dan Pencegahan Polisi Pamong Tindak Kriminal. Praja. • Program Pengem• SKPD Lainnya bangan Wawasan Sesuai TUPOKSI Kebangsaan. • Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. • Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. • Program Pendidikan Politik Masyarakat. • Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

Bab VII

139


Arah Kebijakan

Kebijakan Umum

Urusan

Program

SKPD Pelaksana

• Memberikan layanan bantuan hukum secara gratis kepada warga kurang mampu yang membutuhkannya. • Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Ormas dan OKP dalam melakukan kampanye dan advokasi hakhak hukum kepada masyarakat Sumber : Analisis 2010

7.13 INDIKASI RENCANA PROGRAM, KEBUTUHAN PENDANAAN DAN CAPAIAN KINERJA Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan Kota Ternate Tahun 2011-2015, dibutuhkan kebijakan pendanaan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk melaksanakan 11 program prioritas. Disamping itu indikator kinerja dan capaian kinerja merupakan tolok ukur menilai kemajuan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Perkiraan kebutuhan pendanaan dan capaian kinerja secara terperinci dan sistematis telah dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (RENSTRA), sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

7.14 PROGRAM LINTAS BIDANG DAN LINTAS SKPD Dalam upaya mewujudkan visi, misi, 11 program prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Ternate Tahun 2011-2015, program dan kegiatan dari SKPD terkait diarahkan juga untuk mendukung: (1) Pengembangan Kawasan Kota Baru (2) Pengembangan Kawasan Minapolitan (3) Pengembangan Kawasan Potensial

140

Bab VII


7.15 PEMBANGUNAN WILAYAH Dalam penentuan Bagian Wilayah Kota (BWK) telah dilakukan analisis dimana terdapat 7 BWK, yang kesemuanya memiliki peran dan fungsi secara proporsional terhadap wilayah dalam masing-masing BWK. (1) BWK – 1 dilengkapi dengan 1 Pusat Lingkungan, yaitu di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara yang meliputi Kelurahan Tarau, Sango, Tabam, Tafure, Akehuda, Tubo, Dufa – Dufa, Sangadji Utara, Sangadji, Toboleu, Kasturian, Salero, Soa-Sio, dan Soa. Dengan pusat BWK - 1 terletak di Kelurahan Dufa-Dufa. Adapun arah pengembangan di BWK – I adalah sebagai : •

Pemukiman, •

Bandara,

•

Pelabuhan,

•

Pariwisata,

•

Militer,

•

Jasa,

•

Perdagangan,

•

Perikanan,

•

Pendidikan,

•

Olah Raga.

(2) BWK – II dilengkapi dengan 1 Pusat Lingkungan; yaitu di Kelurahan Salahuddin Kecamatan Ternate Tengah yang meliputi Kelurahan Makassar Timur, Makassar Barat, Salahuddin, Kalumpang, Santiong, Gamalama, Moya, Kampung Pisang, Marikurubu, Muhajirin, Tanah raja, Maliaro, Stadion, Takoma, dan Kota Baru. Pusat BWK – II di Kelurahan Salahuddin. Adapun arah pengembangan di BWK - II diarahkan sebagai : •

Jasa,

•

Perdagangan,

•

Pariwisata,

•

Pelabuhan, Bab VII

141


•

Pemukiman,

•

Pendidikan,

•

Pemerintahan,

•

Militer,

•

Olah Raga.

(3) BWK – III dilengkapi dengan 1 Pusat Lingkungan; yaitu di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan yang meliputi : Kelurahan Sasa, Gambesi, Ngade, Fitu, Kalumata, Kayu Merah, Tabona, Ubo-Ubo, Bastiong Karance, Bastiong Talangame, Mangga Dua Utara, Mangga Dua, Jati Perumnas, Jati, Tanah Tinggi Barat, Tanah Tinggi, dan Toboko. Pusat BWK – III di Kelurahan Kalumata. Adapun arah pengembangan BWK – III sebagai: •

Jasa,

•

Perdagangan,

•

Pariwisata,

•

Pelabuhan,

•

Perikanan,

•

Militer,

•

Olah Raga,

•

Pendidikan.

(4) BWK – IV dilengkapi dengan 1 Pusat Lingkungan; yaitu di Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate yang meliputi : Kelurahan Jambula, Kastela, Foramadiahi, Rua, Afe Taduma, Dorpedu, Togafo, Loto, Takome, Sulamadaha, Tobololo, Bula dan Kulaba. Pusat BWK – IV di Kelurahan Jambula. Adapun arah pengembangan BWK – IV sebagai: •

Pemukiman,

•

Pariwisata,

•

Pertanian.

(5) BWK – V dilengkapi dengan 1 Pusat Lingkungan; yaitu di Kelurahan Togolobe Kecamatan Pulau Hiri yang meliputi : Kelurahan Faudu, Tomajiko, Dorari Isa,

142

Bab VII


Togolobe, Tafraka, dan Mado. Pusat BWK – V di Kelurahan Togolobe. Adapun arah pengembangan BWK – V sebagai: •

Perikanan,

•

Pertanian,

•

Permukiman.

(6) BWK – VI dilengkapi dengan 1 Pusat Lingkungan; yaitu di Kelurahan Moti Kota Kecamatan Moti yang meliputi Kelurahan Moti Kota, Takofi, Tadenas, Figur, Tafamutu, dan Tafaga. Pusat pemerintahan BWK – VI di Kelurahan Moti Kota. Adapun arah pengambangan BWK – VI sebagai: •

Permukiman,

•

Pertanian,

•

Perikanan.

(7) BWK – VII dilengkapi dengan 1 Pusat Lingkungan, yaitu di Kelurahan Mayau Kecamatan Batang Dua yang meliputi Kelurahan Mayau, Tifure, Bido, Lelewi, Perum Bersatu dan Pante Sagu. Pusat pemerintahan BWK – VII di Kelurahan Mayau. Adapun arah pengembangan BWK – VII sebagai : •

Permukiman,

•

Pertanian,

•

Perikanan.

Bab VII

143


BAB VIII

PENTAHAPAN PEMBANGUNAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Dengan memperhatikan uraian mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai selama periode 2010-2015, pentahapan pembangunan dan penetapan indikator kinerja daerah dengan uraian sebagai berikut :

8.1 PENTAHAPAN PEMBANGUNAN Dalam upaya mewujudkan Ternate menjadi Kota “Berbudaya, Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan” atau Bahari Berkesan sebagai tujuan akhir, maka perlu disusun suatu pentahapan pembangunan Kota Ternate 2011-2015, yang telah ditetapkan dalam 5 tahapan pembangunan dengan penguatan pada 11 Program Prioritas disetiap tahapannya antara lain :

8.1.1 Tahap I Tahun 2011 : Infrastruktur Perkotaan, Pendidikan dan Kesehatan Tahap pembangunan 2011 merupakan tahapan untuk menyambung, melanjutkan dan menajamkan capaian RPJMD Kota Ternate 2005-2010, sebagai tahapan dasar pembangunan lima tahun ke depan (2011-2015). Tahap pembangunan 2011 juga merupakan tahap untuk menjaga, meneruskan dan melanjutkan pembangunan yang sudah dicapai dan dilaksanakan 5 tahun sebelumnya dengan mengutamakan peningkatan dan penataan infrastruktur perkotaan, pendidikan dan kesehatan. Pembangunan di tahun 2011 lebih menegaskan komitmen untuk penguatan pada 3 (tiga) program sebagai fokus utama pembangunan di Tahap I, antara lain :

Bab VIII

145


1.

Peningkatan dan Penataan Infrastruktur Perkotaan serta Percepatan dan Pemerataan Infrastruktur pada Wilayah Kecamatan; yang diarahkan pada peningkatan dan penataan infrastruktur perkotaan serta percepatan dan pemerataan infrastruktur secara merata dan berkeadilan di tiap kecamatan, terutama pada kecamatan-kecamatan di luar kawasan perkotaan untuk membuka keterisolasian, serta memungkinkan terjadinya mobilitas arus barang dan manusia yang mempercepat perkembangan secara merata pada semua wilayah kecamatan.

2.

Pendidikan Murah, Terjangkau dan Berkualitas; yang diarahkan pada upaya peningkatan Sumber Daya Manusia, khusunya peningkatan derajat Pendidikan melalui perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau, sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup, dan mutu yang terus membaik.

3.

Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas; yang diarahkan pada upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia, melalui peningkatan derajat Kesehatan dengan perluasan akses yang mudah, murah, terjangkau, dukungan sarana dan fasilitas memadai, ketersediaan dokter, tenaga kesehatan dan keperawatan yang cukup, dan mutu pelayanan yang terus membaik.

8.1.2 Tahap II Tahun 2012 : APBD Pro Rakyat, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota Tahap pembangunan 2012 merupakan tahapan untuk memperkuat landasan pembangunan menuju Kota Ternate Bahari Berkesan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan rakyat serta membiayai program pembangunan yang strategis, juga program populis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Disamping itu juga dilakukan penataan infrastruktur perkotaan sebagai Kota Jasa dan Perdagangan dengan pemanfaatan Ruang Kota secara terpadu untuk mendukung interaksi spasial, mobilitas dan aktifitas perkotaan yang tertib. Pembangunan di tahun 2012 lebih menegaskan komitmen untuk penguatan pada 2 (dua) program sebagai fokus utama pembangunan di Tahap II, antara lain : 1.

Mewujudkan Anggaran (APBD) yang proporsional dan pro Rakyat; yang diarahkan pada kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat,

146

Bab VIII


yang diprioritaskan pada upaya pemenuhan kebutuhan rakyat serta membiayai program pembangunan yang strategis, juga program populis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, melalui desain program berbasis keswadayaan dan berciri budaya. 2.

Penataan, pengendalian dan pemanfaatan ruang kota yang serasi antara kebutuhan dan daya dukung lahan, antar aspek topografi dan kawasan pantai/pesisir berbasis keterpaduan dan keserasian lingkungan sosial budaya dan ekologis; yang diarahkan pada penataan infrastruktur perkotaan sebagai Kota Jasa dan Perdagangan dengan pemanfaatan Ruang Kota secara terpadu untuk mendukung interaksi spasial, mobilitas dan aktifitas perkotaan yang tertib menuju terwujudnya Kota Ternate yang harmoni, sehat, aman dan nyaman dan berciri budaya serta berwasasan lingkungan.

8.1.3 Tahap III Tahun 2013 : Tata Pemerintahan dan Peningkatan Ekonomi Rakyat Tahap pembangunan 2013 merupakan tahapan untuk mempercepat pembangunan Kota Ternate, terutama pada Tata Pemerintahan dan Peningkatan Ekonomi Rakyat. Tahap pembangunan 2013 mengutamakan penataan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien guna mewujudkan aparatur pemerintahan yang profesional, bersih (bebas KKN), kreatif, inovatif dan responsif dalam optimalisasi kinerja fungsi dan tugasnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Disamping itu juga untuk peningkatan ekonomi rakyat dilakukan pengembangan Koperasi, UMKM, Pedagang Tradisional dan PKL melalui fasilitas bantuan modal usaha, berupa dana bergulir atau pinjaman lunak, dengan pendampingan manajemen, penyediaan sarana produksi dan akses pasar serta menggalakkan kursus dan pelatihan kepada pengangguran terbuka unskill, untuk diarahkan pada usaha kecil menengah yang didukung penyertaan modal dan pendampingan manajemen. Pembangunan di tahun 2013 lebih menegaskan komitmen untuk penguatan pada 2 (dua) program sebagai fokus utama pembangunan di Tahap III, antara lain : 1.

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dengan kapasitas sumber daya aparatur yang profesional, bersih dan berwibawa, serta birokrasi

Bab VIII

147


yang efisien, efektif, kreatif, inovatif dan responsif; yang diarahkan peningkatan pada terwujudnya good government, dengan sumberdaya aparatur yang profesional, kreatif, inofatif, yang mampu menjamin kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat. 2.

Peningkatan Ekonomi Rakyat, melalui pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja;; yang diarahkan pada upaya meningkatakan kesejahteraan masyarakat Petani, Nelayan, Pekebun, Peternak, Buruh dan Pekerja, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Pedagang Kaki Lima, dan Pedagang Tradisional, menuju pada kemandirian dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic need).

8.1.4 Tahap IV Tahun 2014 : Pelayanan Publik dan Pengembangan Kawasan Pesisir Tahap pembangunan 2014 merupakan tahapan untuk memantapkan pembangunan menuju Kota Ternate Bahari Berkesan. Tahap pembangunan ini mengutamakan membentuk Lembaga Perijinan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta menghilangkan segala bentuk Pungutan Liar yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan merusak citra pelayanan publik. Disamping itu juga dilakukan pemetaan potensi masyarakat pesisir untuk merumuskan program pengembangan yang tepat dan memberikan bantuan fasilitas sarana dan peralatan kepada Nelayan untuk meningkatkan produktifitasnya Pembangunan di tahun 2014 lebih menegaskan komitmen untuk penguatan pada 2 (dua) program sebagai fokus utama pembangunan di Tahap IV, antara lain : 1.

Pelayanan Publik yang Cepat, Murah dan Mudah; yang diarahkan pada terwujudnya pelayanan publik oleh aparatur yang profesional, dengan pelayanan yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas.

2.

Pengembangan Masyarakat Kawasan Pesisir secara berkelanjutan; yang diarahkan pada peningkatan kemandirian masyarakat, melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi pesisir, melalui pengembangan usaha mikro kecil, menengah, koperasi yang mengarah pada produktifitas, dan kemampuan daya saing.

148

Bab VIII


8.1.5 Tahap V Tahun 2015 : Sosial Kebudayaan dan Penegakan Supremasi Hukum Tahap pembangunan 2015 merupakan tahapan untuk perwujudan Ternate menjadi Kota “Berbudaya, Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan”, atau BAHARI BERKESAN. Tahap pembangunan ini mengutamakan penguatan pada Kurikulum Pendidikan Agama dan Kurikulum Muatan Lokal tentang Budaya dan Adat Istiadat Ternate pada semua tingkatan Sekolah sejak Pendidikan Usia Dini hingga Perguruan Tinggi dan mengoptimalkan fungsi Taman Pengajian Al-Qur’an sebagai tempat pendidikan baca tulis Al-Qur’an, sekaligus memberikan pemahaman tentang syariah, Akhlaq, Budi Pekerti sejak Usia Dini dan Sekolah Dasar. Disamping itu juga mempertegas regulasi daerah guna menjamin kepastian hukum dan kemudahan investasi, memperkuat regulasi terhadap partisipasi publik yang dinamis, efektif dan bertanggungjawab dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas serta memperkuat regulasi yang menjamin Standar Pelayanan Minimal pada bidang pelayanan dasar untuk publik. Pembangunan di tahun 2015 lebih menegaskan komitmen untuk penguatan pada 2 (dua) program sebagai fokus utama pembangunan di Tahap V, antara lain : 1.

Membangun

Kepedulian

Sosial,

Kesadaran

Nilai

Keagamaan,

Kebudayaaan dan Adat Istiadat dan; yang diarahkan untuk menjawab permasalahan

perkotaan

seperti

menurunnya

kesadaran

spiritualitas

keberagamaan, solidaritas sosial dan kesadaran kebudayaan sebagai identitas daerah dan jati diri masayarakat, meningkatkan etos sosial, dan optimalisasi penanggulangan masalah-masalah sosial seperti minuman keras, PSK, narkoba serta permasalahan sosial lainnya. 2.

Penegakan Supremasi Hukum, Hak Azasi Manusia untuk mendorong Partisipasi Publik yang Dinamis dan Konstruktif; yang diarahkan untuk menjawab masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah, termasuk upaya mengadakan regulasi daerah yang mampu mendorong partisipasi publik yang dinamis dan konstruktif, serta regulasi untuk menjamin kualitas pelayanan publik.

Bab VIII

149


8.2. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Indikator kinerja pembangunan merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan seluruh SKPD Kota Ternate. Penetapan indikator kinerja dan capaian sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional dan memperhitungkan waktu pencapaian. Tabel VIII.1. Indikator Kinerja Pembangunan Menurut Sasaran Strategis Sasaran 1. Percepatan pengembangan infrastruktur secara merata dan berkeadilan, terutama pada kecamatan-kecamatan di luar kawasan perkotaan untuk membuka keterisolasian, serta memungkinkan terjadinya mobilitas arus barang dan manusia yang mempercepat perkembangan secara merata pada semua wilayah kecamatan 2. Peningkatan Sumber Daya Manusia, khususnya peningkatan derajat Pendidikan melalui perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau, sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup, dan mutu yang terus membaik

150

Bab VIII

Indikator Kinerja 1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (Pembangunan infrastruktur wilayah di Kecamatan) 2. Cakupan pemerataan pelayanan air bersih kawasan dataran tinggi 3. Cakupan pemerataan pelayanan listrik yang tidak terjangkau layanan PLN 1. Persentase sarana pendidikan, pemerataan tenaga pengajar dan peningkatan mutu pendidikan 2. Dana bantuan penunjang kegiatan sekolah (penunjang BOS) untuk mewujudkan pendidikan dasar yang berkualitas 3. Penyediaan buku pelajaran di perpustakaan sekolah 4. Jumlah guru yang difasilitasi untuk melanjutkan studi S-1 5. Pemberian beasiswa kepada siswa/mahasiswa berprestasi dan kurang mampu 6. Pemberian beasiswa kepada guru berprestasi untuk melanjutkan studi 7. Pemberian insentif kepada guru di daerah terpencil 8. Angka Melek Huruf 9. Angka Rata-rata Lama Sekolah 10. Angka Partisipasi Murni 11. Angka Partisipasi Kasar 12. Angka Partisipasi Sekolah 13. Rasio Guru/murid (SD)


Sasaran

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, melalui peningkatan derajat Kesehatan dengan perluasan akses yang mudah, murah, terjangkau, dukungan sarana dan fasilitas memadai, ketersediaan dokter, tenaga kesehatan dan keperawatan yang cukup, dan mutu pelayanan yang terus membaik

4. Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat, yang diprioritaskan pada upaya pemenuhan kebutuhan rakyat serta membiayai program pembangunan yang strategis, juga program populis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, melalui desain program berbasis keswadayaan dan berciri budaya

Indikator Kinerja 14. Rasio Guru/murid (SLTP) 15. Rasio Guru/murid (SLTA) 1. Persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan, dokter dan perawat serta obat-obatan di Puskesmas/Pustu/ Poskeskel 2. Pemberian insentif kepada bidan atau tenaga kesehatan di daerah terpencil 3. Pemberian beasiswa kepada dokter, tenaga medis putera/puteri daerah berprestasi 4. Jumlah masyarakat miskin yang mendapat pelayanan Jamkesda 5. Persentase pelaksanaan kebijakan subsidi silang bagi pasien rawat inap 6. Persentase pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah gratis bagi warga kurang mampu 7. Angka Harapan Hidup 8. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 9. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup 10. Persentase gizi buruk pada balita 11. Persentase Kecamatan bebas Rawan Gizi 12. Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri 13. Persentase Penduduk yang memanfaatkan Puskesmas 14. Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan 15. Rasio Puskesmas terhadap Jumlah penduduk 16. Penderita Malaria 1. Penetapan One Village One Program (satu Kelurahan, satu program unggulan) 2. Pembangunan rumah layak huni bagi keluarga kurang mampu 3. Pembangunan Infrastruktur lingkungan 4. Persentase pemberian santunan kematian bagi warga kurang mampu 5. Jumlah bantuan dana rutin bagi tempat ibadah

Bab VIII

151


Sasaran

Indikator Kinerja 6. Bantuan pembinaan bagi generasi muda 7. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan LSM 5. Penataan infrastruktur perkotaan sebagai 1. Persentase penataan kawasan pasar Gamalama, Tapak I Plus dan Tapak II kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu dengan aksentuasi ornament kebudayaan untuk mendukung interaksi spasial, lokal mobilitas dan aktivitas perkotaan yang 2. Pengoptimalan pasar Bastiong, pasar tertib menuju terwujudnya Kota Ternate Dufa-dufa, pasar Kotabaru dan pasar Sasa yang harmoni, sehat, aman dan nyaman sebagai pasar tradisional dan berciri budaya serta berwawasan 3. Rasio taman kota dan ruang terbuka hijau lingkungan kawasan perkotaan 4. Persentase pemantapan visi dan penataan kota baru berbasis pendidikan dan berciri lokal 5. Persentase penataan area depan kedaton kesultanan, lapangan Ngara Lamo, Dodoku Ali sebagai RTH berciri budaya 6. Peningkatan program partisipatif untuk mewujudkan Ternate sebagai Kota Ternate yang hijau, asri, bersih, nyaman dan ramah lingkungan 7. Perwujudan Ternate bebas sampah dan bebas banjir 6. Terwujudnya good government, dengan 1. Jumlah organisasi perangkat daerah yang sumberdaya aparatur yang profesional, efektif dan efisien kreatif, inovatif, yang mampu menjamin 2. Optimalisasi kapasitas dan kapabilitas peningkatan kualitas pelayanan, aparatur pemerintah akuntabilitas dan kemandirian masyarakat 3. Peningkatan mainset aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas 4. Peningkatan kinerja dan prestasi aparatur 5. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur 6. Peningkatan pelayanan umum di Kecamatan dan Kelurahan 1. Persentase pelayanan kemudahan izin 7. Peningkatan kesejahteraan masyarakat usaha bagi masyarakat kurang mampu Petani, Nelayan, Pekebun, Peternak, Buruh dan Pekerja, Koperasi, Usaha Mikro 2. Persentase pemberian kepastian hukum Kecil Menengah (UMKM), Pedagang Kaki dan kemudahan izin bagi investor Lima, dan Pedagang Tradisional, menuju 3. Jumlah koperasi, UMKM, pedagang pada kemandirian dan kemampuan tradisional dan PKL yang diberikan memenuhi kebutuhan dasar (basic need) bantuan modal usaha

152

Bab VIII


Sasaran

Indikator Kinerja 4. Peningkatan kesejahteraan melalui Upah Minimum Kota 5. Jumlah kelompok perempuan dan pemuda yang diberikan modal usaha 6. Jumlah kursus dan pelatihan bagi pengangguran terbuka unskill 7. Jumlah koperasi aktif 8. Jumlah UKM 9. Nilai modal kerja dan investasi UKM 10. Nilai omzet UKM 11. Penyerapan tenaga kerja 12. Tingkat pengangguran terbuka 8. Terwujudnya pelayanan publik oleh apara- 1. Jumlah lembaga perijinan tur yang profesional, dengan pelayanan 2. Persentase penurunan pungutan liar yang cepat, mudah, murah, nyaman dan 3. Penyediaan database kependudukan online berkualitas 4. Persentase pelayanan kelurahan terhadap pembuatan KTP, KK dan Akta Kelahiran gratis 5. Jumlah penduduk 6. Laju Pertumbuhan Penduduk 7. Rasio penduduk ber-KTP 8. Rasio keluarga ber-KK 9. Rasio bayi berakte kelahiran 10. Rasio pasangan berakte nikah 11. Jumlah penduduk miskin 12. Jumlah surat kabar nasional/lokal 13. Jumlah penyiaran radio/tv lokal 14. Rasio wartel/warnet terhadap penduduk 9. Peningkatan kemandirian masyarakat, me- 1. Pemetaan potensi masyarakat pesisir lalui pengembangan ekonomi kerakyatan 2. Jumlah kelompok yang diberikan bantuan berbasis potensi pesisir, melalui pengemfasilitas bantuan dan peralatan bangan usaha mikro kecil, menengah, 3. Jumlah kelompok pengolahan hasil koperasi yang mengarah pada produktifiproduksi perikanan diberikan bantuan tas, dan kemampuan daya saing modal usaha dan pendampingan 4. Pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi dan LSM dalam pendampingan pemberdayaan

Bab VIII

153


Sasaran 10. Menjawab permasalahan perkotaan seperti menurunnya kesadaran spiritualitas keberagamaan, solidaritas sosial dan kesadaran kebudayaan sebagai identitas daerah dan jati diri masyarakat, meningkatkan etos sosial, dan optimalisasi penanggulangan masalah-masalah sosial seperti minuman keras, PSK, narkoba serta permasalahan sosial lainnya

Indikator Kinerja 1. Penguatan kurikulum pendidikan agama dan kurikulim muatan lokal tentang budaya dan adat istiadat Ternate 2. Jumlah Taman Pengajian Al-Quran 3. Optimalisasi pembinaan jemaat dan umat agama non-muslim 4. Upaya pembinaan kerukunan antar umat beragama, antar suku, etnis dan subetnis serta pelestarian situs, artifak dan dokumen sejarah dan aset seni budaya Kota Ternate 5. Jaminan kesejahteraan Imam Masjid, Pendeta, Guru Mengaji, Guru TPA dan Pembimbing Jemaat. 6. Jaminan pelestarian adat dan budaya Ternate 11. Menjawab masalah penegakan dan 1. Peningkatan regulasi daerah tentang jaminan kepastian hukum dan kemudahan kepastian hukum di daerah, termasuk investasi upaya mengadakan regulasi daerah yang mampu mendorong partisipasi publik yang 2. Penguatan regulasi terhadap partisipatif dinamis dan konstruktif, serta regulasi publik untuk menjamin kualitas pelayanan publik 3. Penguatan regulasi tentang jaminan Standar Pelayanan Minimal 4. Peninjauan kembali Peraturan Daerah 5. Pemberian layanan bantuan hukum secara gratis terhadap warga kurang mampu

154

Bab VIII


BAB IX

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TRANSISI 9.1 KAIDAH PELAKSANAAN RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015 menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kota Ternate, dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ternate setiap tahunnya. Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan 11 Program Prioritas dan kegiatan yang tercantum dalam RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015, kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut: (1) Pelaksanaan RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Walikota dan Wakil Walikota Ternate dengan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kota Ternate; (2) dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Walikota Kota Ternate dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kepala Bappeda) Kota Ternate; (3) Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Ternate agar melaksanakan program-program dalam RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015 dengan sebaik-baiknya; (4) Setiap SKPD, baik yang berbentuk Badan, Dinas, Kantor dan Bagian, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015; (5) Setiap Pemerintah Kecamatan agar mengacu pada RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015 sebagai dasar penyusunan dokumen rencana, dan melaksanakan program dalam RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015 dengan sebaik-baiknya.

Bab IX

155


(6) Penjabaran lebih lanjut RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ternate; (7) Penyusunan RKPD Kota Ternate harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kota; (8) RKPD Kota Ternate harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja; (9) dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kota Ternate merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara; (10) Renja-SKPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD); (11) dalam pelaksanaan RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015, setiap SKPD perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015 ini, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kota Ternate, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil; (12) dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015 sebagai berikut: a.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masingmasing Pimpinan SKPD;

b.

Kepala Bappeda Kota Ternate menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;

c.

Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya;

156

Bab IX


d.

Kepala Bappeda Kota Ternate menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c);

e.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

(13) dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kota Ternate dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJM Kota Ternate, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kota Ternate untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

9.2 PEDOMAN TRANSISI Dalam upaya mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Walikota dan Wakil Walikota Ternate untuk masa bakti 2011-2015, maka dapat disusun rancangan program indikatif satu tahun ke depan bila diperlukan. Berikut adalah rancangan program transisi untuk Tahun 2016. Tabel IX.1. Program Utama Transisi No 1

Program Utama Program Pengembangan Pendidikan

Sasaran 1.

2.

2

Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1. 2.

Indikator

Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan menengah dan tinggi Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar, menengah dan tinggi sesuai dengan standar nasional dan internasional

1. 2. 3.

Angka partisipasi sekolah Angka kelulusan Angka melek huruf

Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan Meningkatnya mutu layanan kesehatan

1. 2. 3. 4. 5.

Angka kematian bayi Angka kematian ibu Angka harapan hidup Angka kecukupan Persentase balita bergixi buruk

Bab IX

157


No 3

Program Utama Program Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan

Sasaran 1. 2.

4

Program Kerjasama Ekonomi, 1. dan Kelembagaan 2. 3.

4. 5

Program Pembangunan Pemerintahan

1.

2. 3.


158

Bab IX

Indikator

Berkurangnya angka kemiskinan Berkurangnya angka pengangguran

1.

Meningkatkan daya saing daerah Meningkatnya daya tarik daerah Meningkatkan Investasi domestik (PMDN) dan investasi asing (PMA) Meningkatnya kesempatan kerja

1. 2. 3.

Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia aparatur Meningkatnya mutu layanan publik Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan

1.

2.

4.

2. 3.

Jumlah dan persentase penduduk miskin Jumlah dan persentase angka pengangguran Nilai investasi PMDN Nilai Investasi PMA Jumlah tenaga kerja dari investasi PMDN Jumlah tenaga kerja dari investasi PMA

Tingkat kecepatan layanan Tingkat ketepatan layanan Tingkat kepuasan


BAB X PENUTUP

Penyusunan RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015 ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Ternate, serta terpadu dan searah dengan pembangunan nasional selama lima tahun mendatang. RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015 menjadi pendorong membangun gerakan bersama menuju Terwujudnya Ternate Menjadi Kota Berbudaya, Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan Kota Ternate “BAHARI BERKESAN”. Dalam kaitan itu perlu adanya kesungguhan dan komitmen yang kuat, agar pada gilirannya mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kota Ternate. Keberhasilan pelaksanaan RPJM Kota Ternate ini, tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin para penyelenggara pemerintahan, khususnya kepada seluruh Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) meliputi Sekretaris Daerah, Asisten Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Camat dan Lurah, serta jajaran perangkat daerah lainnya, untuk bersama mewujudkan Bahari Berkesan serta Ternate kearah yang Insya Allah Lebih Baik.

WALIKOTA TERNATE,

H. BURHAN ABDURAHMAN

Bab X

159

WALIKOTA TERNATE PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA TERNATE TAHUN

Recommend Documents