WALIKOTA TERNATE F
KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 27 TAliUN 2004 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KOTA TERNATE WALIKOTA TERNATE Menimbang
3. bahwa dalarn rangka menindaklanjuti
Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor
16 Tahun 2003 Tentanq Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate, maka perlu dilakukan penyusunan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kesehatan Kota Ternate: b. bahwa untuK rnaksud tersebut di atas, -perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ternate. Mengingat
1. Undang-Unciang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate [Lembaran 'J.&gara 'TafJ.lLn 1999 'J{pmor 45, 'Tam6anan Lembaran. 'l{Jgara '1{pl:wr 3824) i 2. Undang-Undang Nornor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lem6aran '.!{sgara'Tanun 1999 'J{s;llwr 60, Tambah.an. Lembaran. 'J.&gara 'J{pmor 3838); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah {Lunbaran. 1{Jgara Tahun. 1999 'J{pmor 60, 'Iambahan. Lembaran. 9{j,gara 'J{ptTUJr3838)j 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lem6aran 9f.r,gara'Tanun 2000 9-{gmor .'i4, 'lambahar: Lembaroti ?{s.gttra'J.{gl1wr 3952; 5.. Peraturan Pemerintah Perangkat Daerah ;
Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organlsasl
G. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate ; MEMUTUSKAN:
Msnetapkan
KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KOTA TERNATE
163
BABI KETENTUAN UMUM
g.
pelak
h.
pelak
Pasal1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kota Ternate ; b. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate; c. Pemerintah Oaerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebaqal Badan Eksekutif Daerah Kota Ternate ; d. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan rnenqurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi rnasyarakat sesuai denqan peraturan perundang-undangan ; f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate; g. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Ternate: h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate ; i. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaxsana operaslonal dari Dinas Kesehatan Kota Ternate; i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah seketornpok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pad a keahllan dan atau ketrampilan tertentu.
BAB II K:DUDUKAN, TUGAS ?OKOK DAN FUNGSI
(1)
SIJ3IJr
a. 1<8 b. Ba c. Bi( d. Bi( e. Bil f. Bil q.
Ur
h. K~
(2) Bc.~a dalal
Belgian T orqsnlsa
Bagian Pertama Kedudukan Pasal2 Dinas merupakan Unsur peiaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorano KApala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pokok Pa$al3 Dinas rnernpunyai iugas melaksanakan kewenanqan Otonorni Daerah dalam ranqka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang kesehatan. Bagian Ketlya Fungsi Pa~al4 Dalam menyelenggaraKan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasats, Dinas rnernpunyal fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan ; b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan ; c. pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kesehatan ; • d. pembinaan dan pelayanan kesehatan masyarakat ; e. pelaksanaan pengawasan obat dan makanan ; f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rurnah tangga Dinas ; 164
Dalam IT funqsl: a. pen} b. peru c. peln d. pela e. pela f. pela g. pela
Raglan "I a. Sub b. Sub
Sub Sa umums
pelaksanaan pernblnaan terhadap lJPTD ; h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang oiberikan oleh Kepa/a Daerah. Q.
BABm SUSUNAN ORGANISASI Pasal5
sebagai Daerah entingan i denqan
eraslonal il yang m suatu an atau
(1)susunan Orqanisas: Dinas terdiri dari : a. I<epala Dinas ; b. 8agian lata Usaha ; c. Bidang Bina Program; d. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat ; Po. Bidang Pernberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan lingkungan ; f. Bidang Kesehatan Keluarqa ; 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Kelompok Jabatan Funqsional. (2) Baqan Susunan Orqanisasi Dinas sebaqaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. BAB IV TllGAS POKOK DAN FUNGSI JABATANSTRUKTURAL Baqian Pertama Bagian Tata Usaha Pasal 6
BClgidnTata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif kepada semua satuan orqantsasl di lingKungan Dinas. Pasal7
a Dinas, Daerah.
ksanaan
Dalam rnelaksanakan tuqas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Bagian Tata Usaha ; b. perurnusan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan ; c. petaksanaan urusan umum dan kepegawaian ; d. pe/aksanaan urusan keuangan; e. pelaksanaan urusan Tata Usaha dan kerumah tanggaan serta perlengkapan Dinas ; f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas ; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal8
Raglan Tata Usaha terdiri dari : B. Sub Bagian Umum dan Keuangan ; b. Sub Bagian Kepegawa!an ; fungsi :
Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Keuangan
ugasdi
Pasal9
Sub Bagian Umum dan Keuangan rnernpunyal tugas melakukan urusan rumah tangga dan urusan umum serta urusan adrninistrasi keuangan Dinas. 165
Pasal10
Bidang Bil
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuanqan; b. pelaksanaan urusan administrasi surat-menyurat dan kearsipan; c. pelaksanaan urusan umum, perlengkapan dan nirnah tangga; d. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, yang meliputi pernbukuan, perbendaharaan don pertanggungjawaban; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
a. Seksi P
Paragraf 2 Sub Bagian Kepegawaian Pasal11 Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepeqawaian Oinas. Pasal 12 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Sub Bagian Kepeqawalan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian ; b. penyusunan DUKI Bezzeting pegawai serta memproses usulan kenaikan gaji berkala clan kenaikan pangkat pegawai dilingkungan Dinas; c. pelaksanaan proses permohonan cutilizin dan rnernbuat rekomendasi / keteranqan tugas oelala bagi PNS di lingkungan Dinas ; d. pelaksanaan koordinasi lintas program untuk kelancaran kegiatan Dinas ; e. pelaksanaan penetapan angka kredit bagi tenaga fungsional ; f. pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan data-data kepegawaian ; g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tuqas ; h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan ; Bagian Kedua Bldang Bina Program Pasal13 Bidang Bina Program mempunyai tugas melakukan periqumpulan dan penqolahan cJatainforrr.asi, menyusun rencana program jangka panjang , rnenenqah dan pendek.. Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal13, Bidang Bina program mempunyai fungsi: a. penyusun.m rencana kegiatan Bidang Bina Program; b. pelaksanaan koordinasi perumusan rencana kerja masing-masing program sebagai pedornan pelaksanaan kegiatan sesuai visi dan mist Dinas ; c. penyusunan petunjuk dan kebijakan teknis dalam ranqka perumusan program Dinas ; d. pengumpulan, pengolahan penyajian data dan informasi rencana program Dinas ; e. pelaksanaan koordinasi kegiatan monitorir.g, evatuasi dan pemantauan pelaksanaan program Dinas; f. penyusunan laporan pelaksanaan tugas ; g. pelaksanaan lugas-lugas lain yang di berikan oleh atasan. 166
b Seksi [J
Seksi
Pe
rer.cana ~
Dalam m mem~lInl a penyl b. peny c. pelal kebij, d. peial e. pelai f. pelal
Seksi DI informas
Dalam r mempur a. pen' b. pen c. pell d. pel~
den e. pele f.
pell
Bidang Sakit, C
Dalam
rneropi
a. pen1
Pasal15 euangan
Bidang Bina Program Terdiri dari : a. Sel\si Penyusunan Program; b Seksi Data dan lnforrnasl . Paragraf 1 Seksl Penyusunan Program
raandon
Pasal 16 Seksi Penyusunan Program mempunyai tiJgas melakukan penyimpanan bahan dan data penyusunan rer.cana program jangka pendek, menengah dan panjang. Pasal17
n Dinas.
Dalam melaksanakan tuqas sebaqalmana dimaksud pada Pasal 16, Seksi Penyusunan Program rnempunyai fungsi: a penyusunan rcncana kegiatan Seksi Penyusunan Program; b. penyiapan bahan penyusunan program jangka pendek, menengah dan jangka panjang Dinas ; c. pelaksanaan i
ala don gasoelajar
Paragraf 2 Seksi Data dan lnformasl Pasal18 Seksi Data dan lnforrnasi mempunyai tuqas mengumpul, mengolah dan menganalisa data dan inforrnasl program clibidang kesehatan. Pasal19
Iforrr.asi,
mpunyai
ecornan
Dalam melaksanakan tuqas sebagairnana dimaksud pada Pasal18, Seksi Data dan Informasi mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Data dan Informasi; b. pengumpuian, pengoiahan dan penqanallsa data dan informasi program kesehatan ; c. pelaksanaan koordlnasl IIntas program untuk efislensl dan efektlfitas data dan Informasl ; d. . pelaksanaan bimbingan dan pembinaan kepada staf dalam rangka melakukan penyiapan data den Informesi program Dinas ; e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas ; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Ketiga Bldang Pelayanan Kesehatan Pasal20 Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan Rumah Sakit, dan Puskesmas serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.
~rogram
Pasal21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan ; 167
b. c. d.
e.
f. g.
h.
pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor untuk efektifitas dan efesiensi program; pelaksanaan perijinan dan pembinaan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan dalam daerah Kota; pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit baik Ruman sa kit Pemerintah maurun Rumah sa kit swasta dan puskesmas, usaha kesehatan khusus dan pembinaan pemulihan kesehatan; pelaksanaan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan rnasyarakat ; pelaksanaan pemantauan, bimbingan dan evaluasi terhadap kegiatan pelayanan kesehatan dan promosi kesehatan ; pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas ; pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari : a. Seksi Sina Sarana Pelayanan Kesehatan ; b. Seksi Promosi Kesehatan.
g.
Dalam n ~er.L'la( a. pen lin~ b. pen
Paragraf 1 Seksi Bina Sarana Pelayanan I<esehatan Pasal23 mempunyai
d. e. f.
petak: keseh pelak! pelakl pelak pelak
8idang P pencega
Par.a122
Seksi Bina Sarana Pelayanan Kesehatan pembinaan terhadap sarana kesehatan.
c.
tugas rnelaksanakan
pengawasan dan
Pasal24 Dalam melaksanakan tuqas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Seksi Bina Sarana Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan ; b. pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor guna meningkatkan keberhasilan program; c. pelaksanaan perijinan, pengawasan dan pembinaan terhadap sarana pelayanan kesel1atan yang meliputi puskesmas perawatan, puskesmas rawat [alan. puskesrnas pembantu, rumah sakit apotik dan toko obat serta tenaga kesehatan ; d. pengumpulan dan pengolahan data sarana pelayanan kesehatan ; e. penyusunan rencana pengadaan kebutuhan obat-obatan dan alat penunjang pelayanan kesehatan; f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tuoas ; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
mei
pell ling pel
c. d.
pro e.
ail" pc ya
pe pe g. P€
f.
aidan
1. Sel
.; Se
Paragraf 2 Seksi Promosi Kesehatan Pasal25 Seksi Promosi kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kornunlkasi. mforrnasi dan edukasi kepada masyarakat demi terwujudnya perilaku hicup bersih sehat (PHBS), qerakar. senat dan dukungan kebijakan kesehatan.
Sek~ data epid
Pa5C:l126 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal25, Seks: Promosi K8Seha~(3n mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Promosi Kesehatan ; b. pelaksanaan pembinaan dan pelatihan terhadap tenaga peryuluh kesehatan ; 168
Oal Per
a.
rogram;
c.
1 dserah
d.
e. f. g. alan dan
pelaksanaan kesehatan; pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan
koordinasi
dalam usaha meninckatkan
fasilitas
kesehatan
,institusi dan usaha
penyuluhan kepada rnasyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat ; pernantauan dan pengawasan kegiatan promosi kesehatan ; evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas : tuqas-tuqas lain yanq diberikan oleh atasan. Baqian Keempat Bidang Pemberantasan Penyakit Menular dan ?enyehatan Lingkungan Pasal27
8idang Pemoer2ntasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan cian pernberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan dan pengawasan air bersih. Pasal28
san dan
elayanan
program; sehatan lah sa kit
Dalam rnelaksanakan tugas sebaqairnana dirnaksud pada Pasal27, Bidang Pemberantasan Penyakit ~er,L'la( dan Penyehatan Lingkungan, mempunyai fungsi : a. penyusunan rancana kegiatan Bidang Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan ; b. penyusunan petuniuk teknis dan kebijakan dalam rangka pencegahan, pemberantasan penyakit menular dan penyehatan iingkungan serta penqawasan air; c. pelaksanaan usaha-usaha pencegahan, pemberantasan penyakit menular dan penyehatan ling:
sehatan;
Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular terdiri dari : 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ; :':.-Seksl Psnyehatan lingkungan dan Pengawasan air.
Seks! Pencegahan
Paragraf 1 dan Pemberantasan
Penyaklt
Pasal30 dan ar,senat ,aSI
Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyaklt mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka monitoring pelaksanaan, penceqahan dan pemberantasan penyakit, penelitian epidemologi serta penanggulangannya. Pasal31
sehatan Oalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, Seksi Pencegahan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ; 169
dan
b. c. d. e. f. g. h.
pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaaan penyusunan pelaksanaan penyusunan pelaksanaan
koordinasi lintas program guna efektifltas dan eflsiensi kegiatan dan hasil kegiat~n; pengumpulan dan pengolahan data, penceqahan dan pernberaritasan penyakit ; penelitian epidemologi dan penanggulangannya ; rencana pengadaan kebutuhan vaksin imunisasi untuk sarana pelayanan kesehatan evaluasi program pencegahan dan pembarantasan penyakit di Puskesmas ; laporan pelaksanaan tugas ; tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bidang K'
1.
SGks
2.
seks
Seksi Ke Seksi Penyehatan
Paragraf 2 Lingkungan dan Pengawasan Air
kesehata
Pasal32 Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pengawasan Air mempunyai tug as mengumpulkan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan dart pengawasan air. Pasal33 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pengawasan Air mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pengawasan Air; b. pelaksanaan pendataan dan pemantauan serta pemeriksaan Sanitasi Ternpat- Tempat Umum (SITU) yang meliputi : tempat rekreasi, tempat ibadah, pusat perdagangan. sarana hiburan serta pemukiman penduduk; c. pelaksanaan pendataan, pembinaan, pemeriksaan dan penqawasaan terhadap tempat pengolal1an dan minuman termasuk pemeriksaan kesehatan tenaga kerja; d. pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan rnelalui pelatinan-pelatihan bagi tenaga sanitarian; e. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan penyehatan IIngkungan dan pencemaran air; f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas ; g. pelaksanaan tuqas-tuqas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Kelima Bidang Kesehatan Keluarga
pembinaan
kesehatan
Ibu, Anak
Pasal35 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, B:dang Kesehatan Keluarqa mempunyai fungsi : . a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Kesehatan Keluarga ; b. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pernbinaan ke sehatan keluarga ; c. pelaksanaan koordinasi lintas program dan llntas sek.tor untuk efislensi dan efektifltas keqiatan; d. penyelenggaraan pembinaan teknis program kesehatan ibu, anak dan rnanula ; e. penyelenggaraan pembinaan program gizi masyarakat; f. penyelenggaraan penyuluhan kesehatan kepada rnasyarakat; g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas ; h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
170
g. h.
pelak pelak
Seksi Giz status giz
!:':Jlam n a. penyl
Pasal34 Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai tugas menyelenggurakan dan lanjut Usia serta penyuluhan Kesehatan kepada rnasyarakat.
Dalarn rn Mal1ula n a. penyl b. PC'1gl c. pelak d. pelak &. pela~ f. pelak dan n
b. c. d.
pelak
peng palal
e. pelak f.
pelak
g. pelal h.
pelal
i.
pela~
(1) Pad~
kerja
Pasal36 kegiatan; penyakit; esehatan kesmas ;
8idang Kesehatan Keluarga terdiri dart 1. SGksi Kesehatan ibu, Anak dan Manula; 2. Seksi Gizi.
Paragraf 1 Seksl Kesehatan Ibu, Anak dan Manula Pasal37 Seksi Kesehatan lbu, Anak dan Manula mempunyai tugas mengumpulkan kesehatan ibu, anak dan manula.
dan mengolah data
Pasal38 ahan dan
san air.
gkungan
at Umum
ranserta ngolahan gi tenaqa
gan dan
Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Manula mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana keqiatan Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Manula ; b. pc,.,gumpulan dan menqanallsa data tentang kesehatan ibu, anak dan manula ; c. pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor untuk efisiensi dan efektifitas kegiatan d. pelaksanaan bimbingan teknis kepada puskesmas dan bidan desa ; c. pelaksanaan penyulunan kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan keluarga ; f. pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap program kesehatan ibu, anak dan manula di puskesrnas: g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas ; h. pelaksanaan tuqas-tuqas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 2 Seksl G I z I Pasal39
seks: Gizi mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan gizi dan memonitor status gizi masyarakat. Pasal40
bu, Anak
eluarqa
!:1:31ammelaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud pad a Pasal 39, Seksl Gizi mempunyal fungsl; a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Gizi ; b. pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor untuk efisiensi dan efektifitas kegiatan; c. pengumpulan dan penganalisaan data tentang gizi masyarakat ; d. pelaksanaan upaya penanggulangan gizl masyarakat dan peningkatan glzl keluarga ; e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat tentang gizi keluarga ; f. pelaksanaan bimbingan teknis kepada petugas gizi di puskesmas; g. pelaksanaan pernantauan, pengawasan dan evaluasi kegiatan gizi di puskesmas h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas ; i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
BABV UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS
Pasal41 (1) Pada Dlnas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknls Dinas berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
171
(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas berfungsi melaksanakan sebaqian tug as Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecarnatan, (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dlkordinasikan denqan Camat. BAS VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal42 (1) Pada Dinas dapat dibentuk kelompok [abatan fungsional.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebaqian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasai ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelornpok, yang berada di bawah dan bertangglJrlg jawab kepada Kepala Dinas. (4) Kelompok Jabatan Fungsional dapat di bagi dalam sub kelornpok dan dipirnpin oleh seorang tenaga fungsional senior. (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja. (6) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku. (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menrrba
.
BAB VII TATA KERJA
Pasal43 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Baqlan Tata Usaha, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasl. integrasi, sinkronisasi dan kerja sama fungsional dengan sebaik-baiknya.
Mengiragi
BAS V III KETENTUAN PENUTUP
Pasal44 Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan sebelumnya yang rnenqatur tentang tuga<; pokok dan fungsi dari Dinas Kesehatan Kota Ternate dinyatakan tidak berlaku lagi.
Menetal
172
