WALIKOTA TERNATE PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN (TP) DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR) KEUANGAN DAN BARANG DAERAH PEMERINTAH KOTA TERNATE WALIKOTA TERNATE Menimbang
a. bahwa untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan dan barang daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseerang yang penyelesaiannya harus dapat dipulihkan atas kerugian daerah yang telah terjadi, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Ne. 5 Tahun 1997 setiap daerah dapat membentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Keuangan dan Barang Daerah Pernerintah Kota Temate. b. bahwa mereka yang dalam jabatannya ditunjuk sebagai anggeta Majeiis Pertimbangan TP dan TGR Keuangan dan Barang Daerah telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang- undangan untuk melaksanakan tugas dimaksud. c. bahwa maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Majelis Pertimbangan TP dan TGR Keuangan dan Barang Daerah Pemerintah Keta Temate dengan Peraturan Waliketa ini.
Mengingat
1. Undang-Undang Nemer 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran. 'J&gara Tahun. 1981 9I/91TUJr76, 'Iambahan. Lembaran. 'J&gara 9I/9mor 3209} 2. Undang-Undang Nemer 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan [Lembaran. 'J&gara 'Iahun. 1985 9I/9mor 68 'Tambahan. Lembaratt 'J&gara 91/9. 3312} 3. Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran 'J&gara 'Iahun. 199791/9. 41, tam6alian Lembaran. ~gara 91/9.3685} 4. Undang-Undang Nemer 18 Tahun 1999 tentang Pembentukan Ketamadya Daerah Tingkat II Temate {Lem6aran ~gara 'Iahun. 1999 9{sJTTUJr 4~ 'Iambahan. Lembaran. ~gara 91/9.3824} 5. Undang-Undang Nemer 28, Tahun 1999 tentang penyetenggaraan Negara yang Bebas dari Kerupsi , Kelusi dan Nepetisme [Lembaran. ~gara 'Iahun. 1999 9{..0TTUJr 75, 'Ianwalian Lembarati 9{..egara3845} 6. Undang-Undang Nemer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lembaran. ~gara Tahun. 200391/9 47 'Iambahan. Lembaran. ~gara 9{sJTTUJr 4286} 7. Undang-Undang Nemer 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Lembaran. 'J&gara 'Tahun. 2004 9I/9mor 5 Tambahan. Lembaran. ~gara 9I/9mor 4355} 8. Undang-Undang Nemer 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 210
9. 10.
11. 12.
13.
14.
15. 16. 17.
18.
19.
Memperhatikan
Perundang-Undangan [Lembaran 'J..f!gara /Iahun. 2004 9{s1nwr 53, 'Iambahan. Lembaran. 'J..f!gara9{s1nwr 4389}; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah {Lembaran '1{Jgara Tahun. 2004 9{s1mor 125, 'Tambahan. Lemb aran. '1{Jgara 4337}; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah [Lembaran. 'J..f!gara Tahun. 2004 9{s1nwr 126, 'Iambahan. Lembaran. 'J..f!gara9{onwr 4338}j Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengurusan Daerah [Lembaran. 'J..f!gara 'Ialiun 1975 9{s1mor 2} Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil {Lembaran 'J..f!gara 'Iahun. 1980 9{onwr 50, 'Iambahan. Lembaran 'J..f!gara9{onwr 3890}j Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UU Hukum Acara [Lembaran 'J..f!gara Tahun. 1983 9{onwr 36, 'Iambahan. Lembaran 'J..f!gara 9{s1nwr 3256}j Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah [Lembaran.'J..f!gara'Iahun. 2000 9{onwr 202, 'Iambahan. Lembaran. 'J..f!gara9{s1nwr 4022}j Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah [Lembaran. 9{egara 'Tahutt 2001 'J{pmor 118, Tambahan. Lembaran 9{egara 9{omor 4138}; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah {Lembaran 'J..f!gara 'Iahun. 2001 9{s1nwr 119, 'Iambahan. Lembaran 'J..f!gara 9{s1nwr 4139}j Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Keuangan dan Barang Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyusunan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD; Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Barang Daerah. MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERATURAN WALIKOTA TERNATE TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN (TP) DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR) KEUANGAN DAN BARANG DAERAH PEMERINTAH KOTA TERNATE BABI KETENTUAN UMUM
Pasal1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kota Ternate b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ternate cq. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate c. Tuntutan perbendaharaan selanjutanya disingkat TP, adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharan dan kepada bendaharawa yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian 211
d.
e.
f. g.
h.
i.
Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan, dengan tuntutan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR sebagai bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan yang merugikan keuangan dan barang daerah. Kekurangan perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar Hukum atau kelalaian Bendaharawan atau Pegawai bukan Bendaharawan dan atau disebabkan sesuatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (Force Majeuer) Barang adalah sernua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. Majelis Pertimbangan TP- TGR selanjutnya disingkat Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang secara Ex-Officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam penyelesaian kerugian daerah. BAB II SUSUNAN KEANGGOTAAN
Pasal2 Susunan Keanggotaan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Daerah Kota Ternate yang secara Ex-Officio terdiri dari : 1. Sekretaris Daerah Kota Ternate, selaku Ketua merangkap Anggota 2. Kepala Badan Pengawasan Kota Ternate, selaku Wakil Ketua merangkap Anggota 3. Asisten Administrasi, selaku Wakil Ketua merangkap Anggota 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ternate, selaku Sekretaris merangkap Anggota 5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Ternate, selaku Anggota 6. Kepala Bagian Hukum & Ham Setda Kota Ternate, selaku Anggota 7. Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kota Ternate, selaku Anggota
Pasal3 Keanggotaan Majelis Pertimbangan dalam sidang.
sebagaimana dimaksud Pasal 2 diatas tidak dapat diwakilkan
BAB III TUGAS MAJELIS
Pasal4 Tugas Majelis Pertimbangan adalah memberikan Pendapat Pertimbangan pad a setiap kali ada persoalan yang menyangkut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Keuangan dan Barang Daerah
Pasal5 Dalam melakukan tugasnya, Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP- TGR) Keuangan dan Barang Daerah berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pertunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. 212
BABIV KEDUDUKAN SEKRETARIAT
Pasal6 1. 2.
3.
Kedudukan Sekretariat Majelis Pertimbangan berada pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ternate Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Temate selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota Sekretariat Majelis yang terdiri dari unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ternate dan unsur instansi I unit terkait Keanggotaan Sekretariat Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini adalah: a. Para Kepala Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ternate b. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum dan Ham Setda Kota Temate c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan pada Badan Pengawasan Kota Ternate BABV PEMBIAYAAN
Pasal7 Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas-tugas Majelis Pertimbangan dibebankan pada APBD Kota Ternate BABVI KETENTUAN PERALIHAN
Pasal8 (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka ketentuan yang mengatur tentang TP - TGR yang berlaku sebelumnya dilingkungan Pemerintah Kota Ternate dinyatakan tidak berlaku lagi (2) Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Keputusan ini aka;' diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dibidang Pengelolaan Keuangan daerah dan Barang Daerah. BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Pasal9 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.
213
Koordinasi
Ditetapkan di Ternate Pada tanggal : 10 Nopember 2005 WALIKOTATERNATE
Paraf
SeK,.aa ~sisten I 1(a. 'Bawasaa
ttd
1(a6ag.J{uK,.um &J{am
Drs. H. SYAMSIR ANDILI Diundangkan di Ternate Pada tanggal : 10 Nopember 2005 SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE
ttd
Drs. H. FACHRY AM MARl [Lembaran. Daerah. 1(pta'Ternate 'Iahun. 2005 '1{omor 1.1, 'Iambahan. Lembarast Daerah. '1{omor 2)
Salinan sesuai aslinya Kepal gian Hukum dan Ham S A KO A TERNATE
M. ARIF ABD. GANI, SH NIP. 630 008 535
214
