PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG USAHA PERI KANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TERNATE Menimbang
a. bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nemer 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka dalam upaya meningkatkan pengelelaan sumber daya perikanan yang berkesinambungan dan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Wilayah Keta Ternate dipandang perlu menertibkan kegiatan usaha-usaha dibidang perikanan. b. bahwa untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan, maka perlu ditetapkan pedeman pengelelaan usaha perikanan agar terselenggaranya pengendalian dan pengawasan yang efektif dalam mengekspleitasi sumber daya perikanan. c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b diatas, perlu diatur usaha perikanan dalam Peraturan Daerah ini.
Mengingat
1. Undang-Undang [Lembaran.
Nemer 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana
9\&-gara '9I/jJmor 1981 9I/jJmor 76, 'Iambahan.
Lembaran
9\&-gara 9I/jJmor 3209)j
2. Undang-Undang Nemer 23 Tahun 1997 tentang Pengelelaan Lingkungan Hidup {Lem6aran 9\&-gara 'Iahun. 19971Wmor 68, 'Iambahan. Lembaran. '}.{fgara 1Wmor 3699}j 3. Undang-Undang Nemer 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Ketamadya Daerah Tingkat II Ternate {Lem6aran '}.{fgara'Ialiun 1999 9{omor 45, 'Iambahan. Lembaran. '}.{fgara 9{omor 3838}j
4. Undang-Undang Nemer 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Ne. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lem6aran '}.{fgara 'Ialiun 2004 9I/jJmor246, 'Iambahan. Lembaran. '}.{fgara 1Wmor 4048}j 5. Undang-Undang Nemer 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran. '}.{fgara 'Iahun. 2004 1Wmor 53, 'Tambahan. Lembaran. 9\&-gara9{omor 4389}jj
6. Undang-Undang Nemer 31 Tahun 2004 tentarig Perikanan {Lem6aran'J{ggara'Ialiun 2004 9I/jJmor 118, 'Iambahan. Lembaran. '}.{fgara 4433}j 7. Undang-Undang Nemer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah {Lembaran 9{egara
taliun
2004
9{omor
125,
Tamb ahan.
Lemb aran
9{egara
9{omor
4437}
8. Undang-Undang Nemer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah {Lem6aran '}.{fgara Tahun. 2004 1Wmor 126, 'Iambahan. Lembaran 9\&-gara9{omor 4438}j
110
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
-r
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis genai Darjpak Lingkungan (AMDAL); Peraturan Pemerintah Nomor66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah {Lembar> 'lI[J,gara Tabun. 2001 9{omor 149, 'Tamb ah.an. Lemb aran. 9{egara 9{omor 4129) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Kota Temate Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kota Temate; Peraturan Daerah Kota Temate Nomor 16 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate; Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengendaliar Dampak Lingkungan; Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE dan WALIKOTA TERNATE MEMUTUSKAN Menetapkan
PERATURAN PERI KANAN
DAERAH
KOTA
TERNATE
TENTANG
USAHA
BABI KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kota Ternate; b. Pemerintah Daerah adalah Walikota Temate beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Ternate; c. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate; d. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Te~nate. e. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate; f. Badan adalah Badan Pengawasan Keuangan Daerah, g. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilakukan dalam suatu sistem bisnis perikanan; h. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan. i. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. j. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan/mengumpul, mendinginkan, mengawetkan atau mengolah ikan untuk tujuan komersial; k. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang berdomosili di Wilayah Kota Ternate; III
-
I.
m.
n. o. p. q. r.
s. t. u.
v. w.
x. y. z.
a.
-
-----~---
-
Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan, dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuan komersial; Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuan komersial; Usaha Pengolahan Ikan adalah kegiatan mengawetkan, mengolah atau memproses ikan dengan menggunakan alat, bahan dan cara-cara tertentu untuk tujuan komersial; Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan; Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan; Pengolah ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pengolahan ikan, Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perorangan atau perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termaksud menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan, Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan; Surat Izin Penangkapan Ikan , yang selanjutnya disebut SIPI adalah surat yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah Kota Temate dan sekitarnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP; Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan; Surat Keterangan Membawa Ikan (SKMI) adalah salah satu surat keterangan yang merupakan kelengkapan dokumen bagi pengusaha/perorangan yang harus dilampirkan pada setiap pengiriman atau membawa produk perikanan ke luar daerah Ternate; Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam SIUP; Perluasan Usaha Budidaya Ikan adalah penambahan areal lahan dan atau penambahan kegiatan usaha yang belum tercantum dalam SIUP; Pelabuhan Perikanan dan/atau Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitamya dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berubah, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan; Rekomendasi adalah Surat Keterangan yang diberikan oleh Walikota terhadap usaha PeinangkapanIkan atau Usaha Budidaya Ikan pada air tawar/payau dan perairan umum yang tidak menggunakan modal dan atau tenaga asing serta berlokasi di Wilayah Kota Ternate. Bagian Kedua Azas dan Tujuan Pasal2
Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.
112
-
Pasal3 Pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan : a. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil b. Meningkatkan penerimaan devisa negara dan Pendapatan Asli Daerah c. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja d. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan e. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan f. Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing g. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan h. Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan secara optimal i. Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang. BAB II RUANG LlNGKUP Pasal4 (1) Setiap orang / warga negara Indonesia dan / atau badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Kota Ternate; (2) Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang berbobot lebih kecil atau sarna dengan 10 GT (Gross Tone) BAB III WILAYAH PENGELOLAAN
PERI KANAN
Pasal5 Kota Ternate
Wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan meliputi: a. Perairan Kota Ternate ; b. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di Wilayah Kota Ternate. BABIV PENGELOLAAN
PERI KANAN
Pasal6 (1) Pengelolaan perikanan dalam wilayah Kota Ternate dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. (2) Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat Pasal7 (1) Setiap orang dan atau badan usaha dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau banqunan yang dapat merugikan dan/atau mambahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Kota Ternate; 113
--
-
-
-----------------------------------
(2) Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkap ikan dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau mambahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Kota Ternate;
Pasal8 (1) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan, dan atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau banqunarr yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau linQkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Kota Ternate ; (2) Pemilik perusahaan pembudidaya ikan, kuasa pemilik perusahaan/pembudidaya ikan, dan/atau penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau mambahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Kota Ternate.
Pasal9 Setiap orang dan atau badan usaha yang melakukan pemasukan atau mengeluarkan ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Kota Ternate harus melengkapinya dengan surat keterangan membawa ikan (SKMI).
Pasal 10 (1) Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dilarang mendaratkan ikan tangkapan di sembarang tempat, pendaratan ikan hanya boleh dilakukan pad a tempat-tempat yang telah ditentukan; (2) Pendaratari ikan bagi kapal-kapal ikan yang berskala dibawah 10 GT atau diatas 1 GT dan atau hasil tangkapan diatas 10KG yang tujuannya untuk pemasaran lokal wajib didaratkan pad a pelabuhan perikanan yang dilengkapi fasilitas pelelangan dalarn wilayah Kota Ternate. (3) Pendaratan bagi kapal ikan yang berskala lebih besar atau sama dengan 30 GT keatas yang tujuan expor wajib didaratkan pada pelabuhan perikanan Nusantara atau sejenisnya. (4) Pasokan ikan yang dilakukan pedagang ikan dengan menggunakan kapal penumpang dengan Fasilitas Cool Box dan sejenisnya diwajibkan melapor dan atau diperiksa oleh Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate.
Pasal11 Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wiiayah pengelolaan perikanan Kota Temate.
Pasal12 Setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.
BABV USAHA PERIKANAN
Pasal13 Usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahaan dan pemasaran. 114
Pasal14 (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, p m •..ucidayaan, pengangkutan, pengelolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Kota Ternate wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). (2) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan kepada perusahaan perikanan yang menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran dibawah 10 GT dan atau diatas 1 GT, berpangkalan di daerah serta tidak menggunakan fasilitas (modal dan tenaga) asing; (3) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan skala kecil; (4) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) berlaku selama perusahaan masih melakukan usaha perikanan; (5) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) wajib didaftarkan ulang (Her Registrasi) setiap tahun.
Pasal15 (1) Kapal Perikanan yang bertonase dibawah 10 GT dan atau diatas 1 GT yang melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah perairan Kota Ternate wajib diiengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang diberikan oleh Walikota. (2) Surat Izin Penangkapan ikan (SIPI) berlaku selama 2 (dua), tahun dan dapat diperpanjang setiap kalinya selama 2 (dua) tahun, selama kapal tersebut masih dipergunakan oleh perusahaan perikanan yang bersangkutan; (3) Kapal Perikanan yang bertonase dibawah 10 GT dan atau diatas 1 GT yang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, dan pengangkutan ikan wajib dilengkapi dengan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) yang diberikan oleh Walikota. (4) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang setiap kalinya selama 2 (dua) tahun, selama kapal tersebut masih dipergunakan oleh perusahaan perikanan yang bersangkutan.
Pasal16 Untuk menunjang kelancaran pemberian SIUP, SIPI,SIKPI dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) dan pasal 13 ayat (1) dan (3) Peraturan daerah ini, Walikota dapat menyerahkan wewenang pemberian SIUP, SIPI dan Rekomendasi kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atau Pejabat yang ditunjuk yang akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Walikota Ternate.
Pasal17 Tata cara pemberian Peraturan Daerah
SIUP, SIPI,SIKPI ini ditetapkan
dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pasal 16 lebih lanjut dengan keputusan Walikota.
Pasal18 Pemegang SIUP berkewajiban : a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan SIPI; b. Memohon persetujuan Walikota apabila memindahtangankan SIUPnya; c. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 3 (tiga) bulan sekali termasuk data produksi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan.
Pasal19 (1) Perusahaan Perikanan yang telah memiliki SIUP dapat melakukan perluasan usaha Penangkapan Ikan setelah memperoleh persetujuan dan Walikota. (2) Perusahaan yang telah memiliki SIUP dapat melakukan perluasaan usaha Pembudidayaan Ikan setelah memperoleh persetujuan dan Walikota Ternate. 115
-
-
-- ---
-
-
--
-
~
-
--
BABVI MASA BERAKHIR
SIUP, SIPI DAN SIKPI
Pasal20 (1) SIUP dapat berakhir yang disebabkan oleh salah satu hal sebagai berikut: a. Jangka waktu berlaku sudah habis b. Diserahkan kembali kepada pemberi izin; c. Perusahaan Perikanan jatuh pailit; d. Perusahaan Perikanan menghentikan usahanya; e. Dicabut oleh pemberi izin. (2) SIUP dapat dicabut oleh Kepala Daerah dalam hal Perusahaan Perikanan dan atau perorangan melalaikan salah satu hal dimaksud dibawah ini; a. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin; b. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar; c. Tidak melaksanakan ketentuan yang ada dalam SIUP; d. Memindahtangankan SIUP-nya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari walikota. e. Setelah 1 (satu) tahun sesudah SIUP diberikan tidak melaksanakan kegiatannya. (3) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan kelestarian sumberdaya hayati perikanan dan ekosistemnya, Walikota Ternate atau Pejabat yang ditunjuk setiap tahun sekali meninjau ketetapan mengenai daerah penangkapan ikan dan/atau jenis alat penangkapan ikan sebagaimana tercantum dalam SIUP dan SIPI.
Pasal21 (1) SIPI berakhir disebabkan oleh salah satu keadaan sebagai berikut : a. Jangka waktu berlaku sudah habis; b. Diserahkan kembali kepada pemberi izin sebelum Jangka waktunya berakhir, c. Dicabut oleh pemberi izin; d. Perusahaan perikanan jatuh pailit (2) SIPI dapat dicabut oleh Walikota karena salah satu keadaan sebagai berikut: a. Perusahaan Perikanan tidak melakukan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan/atau SIPI; b. Perusahaan Perikanan menggunakan Kapal Perikanan diluar kegiatan penangkapan ikan; c. Perusahaan Perikanan tidak lagi menggunakan kapal perikanan yang dilengkapi dengan SIPI tersebut; d. SIPI yang dimiliki oleh perusahaan perikanan dicabut oleh pemberi izin. e. SIUP yang dimiliki perikanan dan atau perorangan tidak berlaku iagi.
Pasal22 (1) SIKPI berakhir disebabkan oleh salah satu keadaan sebagai berikut: a. Jangka waktu berlaku sudah habis; b. Diserahkan kembali kepada pemberi izin sebelum jangka waktunya berakhir; c. Dicabut oleh pemberi izin; d. Perusahaan perikanan jatuh pailit (2). SIKPI dapat dicabut oleh Walikota karena salah satu keadaan sebagai berikut: a. Perusahaan perikanan tidak melakukan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan/atau SIKPI;. b. Perusahaan perikanan menggunakan Kapal Perikanan diluar kegiatan pengangkutan ikan; c. Perusahaan Perikanan tidak lagi menggunakan kapal perikanan yang dilengkapi dengan SIKPI tersebut; d. SIKPI yang dimiliki oleh perusahaan perikanan dicabut oleh pemberi izin. e. SIUP yang dimiliki perusahaan perikanan dan atau perorangan tidak berlaku lag 116
BAB VII USAHA PERI KANAN YANG TIDAK MEMERLUKAN
IUP DAN REKOMENDASI
Pasal23 (1)
(2)
(3)
Usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan sebuah kapal tidak bermotor atau bermotor luar atau motor dalam berukuran yang tidak lebih dari 1 (satu) GT (Gross Ton) dan/atau mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 5 (lima) OK (Oaya Kuda), tidak diwajibkan memiliki SIUP. Usaha Pembudidayaan Ikan yang tidak diwajibkan memiliki SIUP yaitu: a. Kegiatan pembudidayaan ikan di air payau yang dilakukan oleh petani ikan dengan lahan tidak lebih dari 1 (satu) area dan dengan padat penyebaran tidak lebih dari 5.000,ekor/are; b. Kegiatan Pembudidayaan ikan di air tawar yang dilakukan oleh petani ikan di kolam air tenang dengan areal lahan tidak lebih dari 100 M2 . c. Kegiatan Pembudidayaan ikan di air laut yang dilakukan oleh petani ikan dengan areal lahan tidak tebih dari 200M2. Ketentuan ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal14 ayat (1) peraturan daerah ini.
Pasal24 Penggunaan alat bantu penangkapan ikan berupa rumpon yang ukurannya tidak lebih dari 5M2 dan tidak berada dalam lalulintas perairan laut padat tidak wajib mendapatkan izin.
Pasal25 (1) (2)
Nelayan dan Pembudidayaan ikan yang tidak diwajibkan memiliki SIUP, setiap tahun wajib mencatatkan kegiatannya kepada Oinas Kelautan dan Perikanan Kota Temate Tanda pencatatan kegiatan perikanan berkedudukan sederajat dengan SIUP.
Pasal26 Untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Pendaftaran ulang (Her Registrasi) dikenakan Retribusi dan leges dan mendapatkan Surat Rekomendasi serta tanda pencatatan kegiatan perikanan hanya dikenakan leges sesuai Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku. BAB VIII PUNGUTAN PERI KANAN
Pasal27 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Setlap orang yang memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah Pengelolaan Perikanan Kota Ternate dikenakan Pungutan Hasil Perikanan; Pungutan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan bagi nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil; Pungutan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya adalah 2,5 (dua koma lima) persen dari total produk dikalikan dengan harga saat itu; Terhadap produk hasil perikanan yang pemasarannya melalui pelelangan tidak dikenakan pungutan hasil perikanan ; Pungutan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pembangunan perikanan serta kegiatan pelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya; Perusahaan perikanan dan/atau usaha perorangan yang melakukan usaha perikanan dikenakan pungutan Perizinan sesuai Izin Usaha Perikanan. 117
(7) .Retribusi atas Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatas dikenakan kepada perusahaan perikanan menurut jenis usaha dan peralatan yang digunakan. (8) Retribusi atas Izin Usaha Perikanan sebagaimana tersebut dalam ayat (6), ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Walikota.
Pasal28 (1) Retribusi / Pungutan Perikanan tidak dikenakan bagi para nelayan dan/atau petani ikan yang hasil usahanya hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. (2) Ketentuan ayat (1) pasal ini merupakan pengecualian dari ketentuan pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
Pasal29 (1) Pelaksana Pungutan Perikanan dan Retribusi Perizinan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dan ayat (7) Peraturan Daerah ini ditunjuk oleh Walikota. (2) Tata cara penarikan Pungutan Perikanan dan Retribusi Perizinan Perikanan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. BABIX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal30 (1) Pembinaan terhadap kegiatan usaha perikanan dan nelayan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate. (2) Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan (3) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. (4) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan dan Non Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. (5) Masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan. BABX KETENTUAN
PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal31 (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 dan 16 datam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
Pasal32 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) ini, adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah. 118
c.
meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah. d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ; e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan ; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BABXI KETENTUAN PERAlIHAN
Pasal33 Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang usahanya masih berjalan dan wajib di daftar ulang setiap tahun.
Pasal34 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah sepanjang menyangkut Peraturan pelaksanaannya.
BAB XII PENUTUP
Pasal35 Peraturan Daerah ini bertaku pad a tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.
119
7
Ditetapkan di Ternate Pada tanggal : 28 November 2005 WALIKOTA TERNATE
ttd
Diundangkan di Ternate Pada tanggal : 28 November 2005 SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE
Drs. H. SYAMSIR ANDILI
ttd
Drs. H. FACHRY AM MARl [Lemharan. Daerah. !l(pta 'Iernate 'Iahun. 2005 'J{pmor 14 Seri 'E)
M. ARIF ABD. GANI, SH NIP. 630 008 535
120
TAMBAHANLEMBARANDAERAH KOTA TERNATE SERlE NOMOR14 TANGGAL 28 NOPEMBER 2005
TAHUN 2005
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG USAHA PERI KANAN I.
PENJELASAN
UMUM
Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional dan lokal, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup bangsa pad a umumnya dan daerah pada khususnya, nelayan keeil, pembudidayaan ikan keeil dan pihakpihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumber daya ikan. Dalam mengantisipasi perkembangan pembangunan perikanan saat ini dan masa yang akan datang, karena di bidang perikanan telah terjadi perubahan yang sangat besar, baik . yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien dan modern. Sehingga pengelolaan perikanan perlu dilakukan seeara berhati-hati dengan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan. Guna menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan perlu ditingkatkan peranan pengawas perikanan dan peran serta masyarakat dalam upaya pengawasan di bidang perikanan secara berdaya guna dan berhasil guna.
121
II.
PENJELASAN
Pasal 1
PASAL OEMI PASAL : 'DicantutnK.!m am Ian isti1afr.terse6ut, tfinraK§tufK,.anunfUtmemlieritan yangjefas agar tUfatterjtufisalaft.
pengertian
pt1l9ertian
terliatfap penafsiran istilan.-istilah
terse6ut tfafmn Peraturan 'lJaeran ini.
Pasal2 sId 5
CuK,.upjefas
Pasal6
ayat (2) 1iuK,.urnatfat lam atau ~fan pengefofaan pe~nan
Pasal7
focal yang tfijtuf~n
pertimba1l9an tfafmn
atlafan yang titfaK,.6ertenta1l9an tfengan liuK,.urnnasionai.
J2Lyat(1) i pe1l£JUnaan6afr.anK,.imia,6a1ian 6wfogis, 6afr.anpefetfa(, alat Ian atau cara Ian atau 6angunan yang lapat tnenJfJitan Ian atau mem1ialiayatan ~tarian tfaya iK,.anIan fi1l£JK,.u1l9annya titfaK,.saja mematiK,.an ~n
sum6er
secara fangsu1l9' tetapi
lapat pula memlialiayatan K,.eseliatanmanusia Ian merug~n
nefayan serta pern-
6tufitfayaan iK,.an.J2Lpa6ila terjtufi ~rusatan se6agai atwat penggunaan 6afr.anIan alat tiitnaK.§utf,pe1l9emDangan ~ dalam ~
semula atan memliutu/itan wa{tu
lama, 6a/itan mu1l9K,.inme1l9atwatK,.an ~punalian.
Pasal 8 sId 35
CuK,.upjefas
(I'am6afr.an Lembaran. 'lJaeran 1\pta 'Iernate tTaliun 20059{smwr 25Seri 'E)
122
