PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 04 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) DALAM DAERAH KOTA TERNATE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TERNATE Menimbang
a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor : 369/Kpts/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Dalam Daerah Kota Ternate. b. Bahwa berdasarkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi [Lembarast <J.i!-gara'Iahun. 1999 '1{gmor 54) i 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Ternate (Lem6aran <J.i!-gara'Iahu« 1999 9I{p.45, 'Iambahan. Lembaran <J.i!-gara9I{p. 3824)
i
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah [Lembarast !}.(Jgara 'Iahun. 1999 9I{pmor 60 Tambahar: Lem6aran <J.i!-gara9I{pmor 3839)
i
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lem6aran 9{!.gara 'Iahun. 1999 9{omor 7·2, 'Iambahan. Lembaran. 9{!.gara 9{omor 3848)
i
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran.<J.i!-gara'Iahun. 1999 9{omor 169) i
1
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi ; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah {Lembaran 'Jo&gara 'Iahun. 2000 <J..[orrwr202)
i
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk UndangUndang dan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Keputusan Presiden [Lembaran 'Jo&gara 'Tahun 1999 'l{snnor 70) i 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang I Jasa Instansi Pemerintah [Lembaratt 'Jo&gara 'Iahun. 2000 9\f9mor 15) i
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ; 12. Keputusan Menteri Permukiman Indonesia Nomor : 369/Kpts/M/2001 Usaha Jasa Konstruksi Nasional ;
dan Prasarana Wilayah Republik tentang Pedoman Pemberian Izin
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah ; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah ; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ; 18. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate [Lembaran 'Jo&gara Tahun. 2001 9\f9mor 33) i
19. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 01 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate (Lem6aran 'Daerah. 'l(pta 'Iernate 'Iahun. 2002 9If9mor 01)
i
2
a
tentang
a
tentang
a tentang ran :Jo.f!gara
tentang Undangputusan
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE MEMUTUSKAN
lenetapkan
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) DALAM DAERAH KOTA TERNATE. BABI KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian
tentang erintah
Pasal1 tentang
pubJik an Izin
a Cara Dalam
Tahun roduk
Tahun
ahun
DalamPeraturanDaerah ini, yang dimaksud dengan : a. Daerahadalah Kota Ternate b. PemerintahDaerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badaneksekutif daerah. c. KepalaDaerah adalah Walikota Ternate d. Pejabatadalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku. e. Dinasadalah Dinas Pekerjaan Umum dan Prasarana Pemukiman Kota Ternate f. BadanUsaha adalah perusahan yang melakukan pekerjaan konstruksi secara keseluruhan atau sebagianrangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakuppekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, electrical dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. g. Domisiliadalah tempat pendirian dan kedudukan badan usaha h. IzinUsaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Ternate yang dilaksanakan oleh unitkerja dan atau Pejabat yang ditunjuk. Lembaga adalah lembaga sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 -tentangJasa Konstruksi.
ahun
isasi
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan
2001
mate
Pasal2 (1.)Maksud Pedoman ini adalah untuk memberikan pemberian IUJK. (2.)Tujuannya adalah untuk melindungi Konstruksi.
kepentingan
acuan bagi Pemerintah masyarakat
Kota Ternate dalam
dan pembinaan
dibidang Jasa
3
(2.
BAB II WEWENANG PEMBERIAN IUJK DAN BESARNYA BIAYA PENERBITAN IZIN
(3
Pasal3 (1.) Pemberian IUJK diterbitkan tersebut berdomisili.
oleh Pemerintah
Kota Ternate dimana
tempat
(2.) Kepala Daerah dapat menunjuk unit kerja / pejabat untuk menerbitkan pelaksanaan pemberian izin usaha jasa konstruksi. (3.) Unit kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini adalah Prasarana Pemukiman Kota Ternate.
Badan Usaha
IUJK dalam rangka
Dinas Pekerjaan
Umum dan
D
kE s~
Pasal4
M
(1.) Pemberian IUJK kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi dikenakan biaya penerbitan izin. (2.) Biaya penerbitan izin sebagaimana sebagai berikut : a. Klasifikasi K sebesar b. Klasifikasi M sebesar c. Klasifikasi B sebesar
dimaksud
dalam ayat (1) pasal ini, adalah ditetapkan Rp. Rp. Rp.
150.000,00,350.000,00,500.000,00,-
c p
BAB III SYARAT -SYARAT PEMBERIAN IUJK
Pasal5 (1.) Badan usaha yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan Daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
permohonan
(
(2.) Setiap badan usaha yang mengajukan permohonan harus melengkapi lampiran dokumen sebagai berikut : a. Surat Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) b. Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) c. Rekaman Tanda Bukti Pembayaran Penerbitan Izin. (3.) Persyaratan administrasi Kepala Daerah.
lainnya akan diatur dan ditetapkan
(4.) Setiap IUJK yang dikeluarkan pemberian nomor IUJK.
akan diberikan
kepada Kepala
kemudian
permohonan
dengan
dengan Keputusan
Nomor Kode Izin sesuai dengan
pedoman
BABIV JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASIIZIN
Pasal6 (1.)
Masa berlaku IUJK yang diberikan pada Badan Usaha berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang lagi, setelah masa berlakunya berakhir.
4
(2.) Guna pengawasan dan tertib administrasi, maka setiap Badan Usaha Jasa Konstruksi setiap tahun diwajibkan melakukan registrasi IUJK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Prasarana Pemukiman Kota Ternate.
(3.) Wilayah operasi IUJK yang diterbitkan
oleh Pemerintah Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kota Ternate berlaku untuk seluruh
ha
ka
BABV TANGGUNG JAWAB
Pasal7 :in
DinasPekerjaan Umum dan Prasarana Pemukiman yang berwenang melaksanakan pemberian IUJK kepada Badan Usaha diwajibkan melaporkan seluruh hasil kegiatan sebagai pertanggung jawaban setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Gubernur Propinsi MalukuUtara dan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah. BABVI PENGAWASAN
Pasal8 DinasPekerjaan Umum dan Prasarana Pemukiman Kota Ternate melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUJK kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi dalam Daerah Kota Ternate. BAB VII KETENTUAN SANKSI la
Pasal9 (1.) Setiap Badan Usaha Jasa Konstruksi yang telah mempunyai Pemerintah Kota Ternate, harus mentaati seluruh Peraturan berlaku.
IUJK yang diterbitkan oleh Perundang-undangan yang
(2.) Bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dengan sengaja maupun tidak sengaja melanggar ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku akan dikenakan sanksi. n
n
(3.) Sanksi sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) pasal ini, adalah sebagai berikut : a.-Peringatan tertulis b. Pembekuan izin usaha, dan atau c. Pencabutan izin usaha. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal10 t
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka ditetapkan berlakusebelumnya selama 1 (satu) tahun.
masa peralihan bagi SIUJK yang
5
Pasal11 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. BABIX KETENTUANPENUTUP
Pasal12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.
Peraturan
Daerah ini
Ta ~
Ditetapkan di
: Ternate
Padatanggal
:27Mei2002
WALIKOTA
TERNATE
TTD DRS. H. SYAMSIR ANDILI Diundangkan di : Ternate Pad a tanggal
: 27 Mei 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE
I.
TTD DRS. FACHRY AM MARl
(Lem6artm 'iJaeraii 'l(pta 'Iernate 'Taliun 2002 9{smwr 04 Seri 'E)
Kepala Bagian Hukum Setda Ternate
M. ARIF ABD. GANI, SH PENATA NIP. 630 008 535
II.
annya
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE SERlE
ah ini
Tanggal27 Mei 2002
Tahun 2002
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 04 TAHUN 2002 TENT
AN G
PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) DALAM DAERAH KOTA TERNATE
J. PENJELASAN UMUM Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang PemerintahanDaerah dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata, luas danbertanggung jawab, maka ditetapkan Peraturan Daerah untuk lebih memberikan kepastian hukumdan keadilan yang mengatur tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam kegiatan penyediaan jasa konstruksi oleh Pemerintah Daerah Kota Ternateuntuk tujuan dan pemanfaatan umum lebih diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknyadapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. PeraturanDaerah Kota Ternate ini ditetapkan untuk lebih meningkatkan Pengaturan (Iegislasi) danPengawasan dalam penyelenggaraan bidang Jasa Konstruksi Dalam Daerah Kota Ternate. II. PENJELASAN PASAL OEMI PASAL Pasal1 sampai dengan 3
6
'l'am6a/ian.LemDaTan
'f)(Uran1(pta
Ternate
'Iahun. 2002
Cukup Jelas
Pasal'4 ayat (2)
Klasifikasi K adalah KeciJ, Klasifikasi M adalah Menengah dan Klasifikasi B adalah Besar.
Pasal 5 ayat (3)
Persyaratan
administrasi
/ainnya
akan
diatur
dan
ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah, dimaksudkan agar Peraturan Daerah ini lebih f1eksibel dan dapat mengikuti perkembangan kedepan. Pasal 6 sampai dengan 12
Cukup Jelas
'Iambahan. Lembaran Daerah. 1(pta 'Iernate 'Iahun. 20021{pmor 04
'Tam6a1ian Lembaran. 'Daerali 'l(pta'Ternate 'Taliun 2002
bidang Jasa Konstruksi
