PERATURAN
DAERAH
NOMOR
KOTA TERNATE
1.7 T AI·rUN
2003
TENTANG SUSUNAN LEMBAGA
DENGAN
TEKNIS
ORGANISASI
DAERAH
RAHMAT
TUHAN
\VALIKOTA enimbang
a.
bahwa
dalarn rangka
2003 tentang
YANG MAHA
ESA
TERNATE
pelaksanaan
Pedoman
perlu dilakukan
KOTA TERNATE
Peraturan
Organisasi
penataan
Pemerintah
Perangkat
kembali
terhadap
Nornor 8 Tahun
)aerah,
maka
dipandang
Ler ·baga Teknis Daerah Kota
Ternate; b.
bahwa
Peraturan
Pedornar. sudah
c.
Organisasi tidak
1.
daerah;
bahwa
maksud
Kotamadya Nomor 2.
Daerah
Undang- "Jndang
Nomor
Negara
3839);
dengan
sebagaimana
11
Tingkat
Nomor Tahun
2000 lcntang
Teknis Daerah Kota Ternate
pada
clan
pcrkcrnbangan
huruf
a clan b diatas,
Daerah Kota Ternate. Tahun
II Ternate
Lembaran
:11 Tahun
kcadaan
tersebut
Peraturan
Nomor
45, Tambahan
(Lernbar.,n
Jagi
dengan
Undang-Undang
Nornor
dan Tata Kerja Lembaga
peinerintahan untuk
Kota Tcrnatc
sesuai
perlu ditetapkan 'engingat
Dacrah
Negara
22 Tahun
1999
tentang
(Lembaran Nomor
Tahun
1999
3824) ;
1999 tentang
1999 Nomor
Negara
Pembentukan
Pemerintahan
60, Tambahan
Lernbaran
Daerah Negara
3. Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Antara Pemerintah
Pusat dan Daerah (Lernbaran
Nornor 72, Tarnbahan Lembaran -1:. Undang-Undang i
Undang
Negara
Keu
Negara Tahun I
-Jornor 3848);
Nomor 43 Tahun 1999 l2nf'ang Perubahan Atas Un
Nomor
8 Tahun
1974 tentaig
Pokok-POKOk ~epega\\'
, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran N NomOI 3890) ; 5. Peraturan
Pemerintah
Pemerintah
dan
Nomor
25 Tahun
Kewenangan
Propinsi
2000 tentang Sebagai
(Lernbaran Negara Tahun 2000 Nornor ·4, Tambahan
Kewen
Daerah
Oto
Lernbaran N
Nomor 795); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 ten tang Pedoman Org Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ; Keputusan
7.
Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentar,g Tehnik Penyusu:
: Peraturan Perundang-Undangan Peraturan
Pemerintah
dan Bentuk Undang-Undang
dan Rancangan
Keputusan
Ranc
Presiden (Lern
Negara Tahun 1999 Nomor 70); 8. Peraturan
Daerah
Pcmbentukan
Kota
Organisasi
Ternate
Nomor
31 Tahun
2000 ten
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah K
Ternate.
Dengan Persetujuan DEWAJ' . PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE , MEMUTUSKAN: Menetapkan I
ERATURAN
pRGANISASI
DAERAH
KOTA TERNATE TENTANG
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA TERNATE. BAB I
I
KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: ;~
I
a. Daerah adalah Kota Ternate ; I
SU5UN~
ngan Keuang Ira Tahun 19
n Atas
b. Kepaia ! aerah adalah Walikota Ternate ; c.
Daerah
adalah
Kepala
Daerah
bcserta
pcrangkat
daerah
otonon, yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Ternate ;
Undang-
~ Kepegawaian
Pernerintah
d. Desenn alisasi
adalah
penyerahan
wewenang
pernerintahan
Pemeri itah kepada Dacrah Otonom dalam kcrangka
rnbaran Negara
oleh
Ncgara Kesatuan
Rep'..lbik Indonesia; g Kewenangan
e. Sekretr ris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate ;
aerah
f.
Otonom
nnbaran
Nega-a
Lemba ja Teknis Daerah adalah Lei.ibaga Teknis Daerah Kota Temate;
g. Kepala Lernbaga Teknis Daerah adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah Kota Tcrnate;
iman Organisasi
h. Eselonering
165) ;
pada Lembaga Teknis
Daerah Kota Ternate ;
nik Penyusunan
1.
iang Rancangan
haknya
dalam
menunjukan
suatu satuan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan organisasi
yang
didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan
tentang
tis Daerah
Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelornpok Pegawai Negeri Sipil yc:.ngkedudukannya
iden (Lembaran
200()
adalah tingkatan jabatan struktural
pelaksanaan
tugasnya
certentu.
Kota BAB II PEMUENTUKAN
I'csal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah;
IJG SUSUNA
2. Badan Pcngawasan ;
ERNATE.
3. Badan Pemberdayaan,
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
4. Badan Kependudukan,
Catatan Sipil dan Kcluarga Bcrcncana :
Masyarakat;
5. Kantor Pengelolaan Pasar. 6. Kantor Arsip dan Perpustakaan
Daerah ;
3
-
BAHIn BADAN PERENCANAAN
PEMBA~[GUNAN
DAERAH
Bagian Pertama Kedudukan
"
Pasa13 Badan Perencanaan Pemerintah
Pembangunan
Daerah
merupakan unsur pen
Daerah yang dipimpin oleh sel)rang Kepala, yang berac
bawah dan bertanggungjawab
kepada
Kepala Daerah melalui Sekre
Daerah. Bagian Kedua Tugas Pokok
Pasal 4 Badan Perencanaan
Pembangunan Doerah mempunyai
Kepalu Daerah dalam penyelenggaraan
Pernerintahan
lugas rnembe Daerah di bid
perenLanaan. daerah. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 5 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal i, Ba Perencanaan Pembangunan
Daerah mempunyai
fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pel encanaan daerah ; b. pelayanan penunjang renyelenggaraan pemerintahan daerah ; c. penyusunan
rencana
umum
program
dan
kegiatan
di bida:
pembangunan sosial budaya, ekonomi, sumber daya alam, perrnuki dan prasarana wilayah sesuai visi dan misi Pernerintah Daerah; d. perumusan dokumen panjang;
rencana program perencanaan,
dan kebijakan prioritas dalam
baik jangka pendek,
menengah
dan jang
-'
e. evaluasi
dan
monitoring
perkembangan
pelaksanaan
program
dan
pengembangan
clan
kegiatan : f.
penyusunan
data base dalam rangka pengendalian,
kajian kelayakan setiap komponen kebijakan, program dan kegiatan; g. penyelenggaraan unsur penunjang
daerah
, yang berada
Daerah;
di
nelalui Sekretaris
dan
kegiatan
dalam rangka penyusunan
h. penyelenggaraan i.
program
pelaksanaan
dengan
Anggara
l
seluruh
Pendapatan
perangkat dan Belanja
urusan tata usaha Badan
lugas-tugas lain yang diberikan o.eh Kepala Daerah. Bagian Keempat Struktur Organisasi Pasal 6
:ugas rnernbar.nj serah di bidang
(1.)
Struktur
Organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, terdiri
dari: a. Kepala; b. Bagian Tata Us aha, membawahi
:
1. Sub Bagian Umurn dan Keuangan; 2.
Sub Bagian
Penyusunan
Program,
Pendataan,
Evaluasi
dan
Pelaporan; I Pasa!
'1, Bada.l
c.
Bidang mr
1·,
Perencanaan
Pengembangan
di
dan
PeneIitian,
mbawahi:
1.. Sub Bidang Pengembangan
ah :
Ekonomi
Ekonomi ;
2. Sub Bidang Penelitian ;
bidang
d. Bi .iang Perencanaan Pengembangan
, permukiman
1.. Sub Bidang Pendidikan,
rah;
2. Sub Bidang Pemerintahan
daIam bentuk dan jangkC1
e.
Bidang
Perencanaan
Permukiman
Sosial Budaya, mernbawahi :
Agama dan Kesejahteraan dan Kependudukan
Pengembangan
Sumber
Sos ial ;
; Daya
Alam
dan
dan Prasarana Wilayah, membaw ahi :
1. Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam; 2. Sub Bidang Perencanaan Perrnukiman dan Prasarana Wilayah ;
f. (2)
Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan Sturktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Da sebagaimana Peraturan
tersebut pada ayat (1), tercantum
Daerah
ini
dan
merupakan
satu
dalam Larnpir
yang
kesatuan
terpisahkan. BABIV
BADAN PENGAWASAN Bagian Pertarna Kcdudukan
Pasa!7 Badan Pengawasan merupakan unsur penunjang
Pemerintah
Daerah y~
kepada Kepala Daerah melaiui Sekretaris Daerah, Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 8 Badan Pengauiasan mempunyai
tugas membantu
Kepala Dacrah dala
penye enggaraan Pemerintahan Daerah di bida.ig pengawasan.
Bagian Ketiga Fungsi Pasal 9 Dalam menyelenggarakan tugas scbaga.mana ('imaksud pada Pasal 8, Bada! Pengawasan mempunyai a.
fungsi:
perumusan kehijakan teknis di bidang pen, ;awasan ;
b. pelavanan penunjang per.yelenggaraan p\ rncrintahan
d.icrah di bidan!
pengawasan; c. pembinaan,
pengawasclJ1
dan
peme-iksaan
penyelenggaraan pemerintahan di bidang .iparatur ;
terhadap
tuhadar
d. perobinaan,
penye1enggaraan
angunan Daerah lam Lampiran atuan
yang
pengawasan
dan
pemerintahan
perneriksaan
terhadap
di bidang ekonorrr
terhadap
dan kesejahteraan
sos a1; i
e.
tak f.
pembinaan,
pengawasan
dan
pemeriksaan
terhadap
penvelenggaraan
pemerintahan
di bidang pendapatan
per.yelenggaraan
pengujian serta penilaian atas hasillaporan
terhadap
dan kekayaan : dari setiap
perangkat daerah; g. pengusutan
terhadap
penyimpangan pemerintahan
kebenaran
laporan
atau
pcnyalahgunaan
urusan
tata usaha Badan;
atau
dalarn
pengaduan,
penyelenggaraan
;
h.
penyelenggaraan
I.
pelaksanaan
lain yang diberikan oleh Kepala Dacrah.
tugas-tugas
h Daerah yang Bagian Keernpat Struktur Organisasi Pasal
10
(1) Struktur Organisasi Badan Pengatoasan, terdiri dari : a. Daerah dalam
Kepala :
b. Bagian Tata Usaha, mernbawahi : 1. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian
:
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan ; c.
Bidang Pemerintahan
dan Aparatur, membawahi
1. Sub Bidang Pemerintahan
:
;
2. Sub Bidang Aparatur; d. Bidang Perekonomian asal 8, Badan
dan Kesejahtera -n Sosial, mernbawahi
1. Sub Bidang Perekonomian
:
;
2. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial ; ah di bidang
e. Bidang Pendapatan
dan Kekayaan Dacrah, membawahi:
1. Sub Bidang Pendapatan
;
2. Sub Bidang Kekayaan Daerah ;
tcrhadap
f. (j
Kelornpok Iabatan Fungsional. 7
(2)
Bagan Sturktur Organisasi Badan Pengawasan
sebagaimana
terseb
pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dar merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. ('
BAB V
BADAN PEMBERDAYAAN, KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Bagian Pertama Kedudukan Pasalll Badan
Pemberdayaan,
merupakan
unsur
Kesatuan
penunjang
Bangsa
de.n Perlindunganlvlasuarake
Pemerintah
I aerah yang dipimpin olehl
seorang Kepala, yang berada di bawah dan bcrbnggungjawab
kepada Kepah
Daerah melalui Sekretaris Daerah.
TIaJ;ian Ke dua
Tugas Pokok
Pasal 12
Badan Pemberdayaan, mempunyai Pemerintahan
tugas
Kesatuan
membantu
Daerah
Bangsa Kepala
di bidang
dart Perlindungan Daerah
dalam
pemberdayaan,
Masyarakat
penyelenggnraan
kesatuan
bangsa dan
perlindungan masyarakat.
Bagian Ketiga Fungsi Pasa! 13 Dalam inenyelenggarakan Badan Pemberdayaan, mempunyai
tugas sebagaimana Kesatuan
Bangsa
dimaksud
pada Pasal 12,
dan Perlindungan
Masyarukat
fungsi: ..1
a.
irnana tersebut
perumusan
kebijakan
clan perlindungan
Daerah ini dan
LINDUNGAN
b
pelayanan
c.
penyelenggaraan
peuyelenggaraan peningkatan
d.
penyelenggaraan.
clan pengawasan
e.
penyelenggaraan
p..nyusunan
program
m.zsyarnkat
dan pcmbinaan
pcnyusunan
program
d+n sumber
anMasyarakat
daerah ;
bangsa
perlindungan dan
pemberdayaan keluarga
bangsa
. d.in
penyelesaian
kemasyarakatan;
pengawasan
Lesejahreraan
kesatuan
pemerintahan
kesatuan
kehidupan
g.
pemberdayaan,
;
masalah-masalah
f.
oleh
masyarakat
penunjang
masyarakat,
ipirnpin
teknis dibidang
masyaraka
pengembangan
perempuan
t;
usaha
dan
ekonomi
pemberdayaan
; clan
kcgiatan
pernberdayaan
sosial budaya
dan kegiatan
rnasyarakat
peman£aatan
kelembagaan
:
teknologi
tepat guna
daya alam :
h.
ponyelenggaraan
i.
pr laksanaan
urusan tata usaha Badan;
tugas-tugas
lain yang diberikan
oleh Kepala Daerah.
epada Kepala Bagian Keempat Strnktur
Organisasi
Pasal
(1)
Jb'uktur
Perlindungan Masyarakat yelenggaraan
Badan
Organisasi
Masuarakat,
14
Pemberdauaau,
Kepala :
b.
Kepala Bagian Tata Us aha, membawahi 1. Sub Bagian Umum
Bidang Pemberdayaan 1. Sub Bidang
:
dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan c.
Bangsa dan
terdiri clari :
a
bangs a dan
Kesatuan
dan Keuangan
Masyarakat,
Usaha
Ekonorni
;
mernbawahi
:
clan Pcrnanfnatan
Tcknologi
Tcpat
Guna; 2. Sub Bidang Sosial Budaya (1.
Bidr ng
Kesatuan
Bangsa
dan Kclcrnbagaan dan
Masyarakat
Hubungan
Antar
: Lcmbaga.
membawahi: 1. Sub Bidang Ketahanan a PasaJ 12,
2. Sub Bidang Pernbauran
asyarilkat 8
Nasional
e. P'E'l(.5'LTl.J!J(~
tJ).5'L'E'l(M£
Bida.ig Perlinc1ungan .
-
dan Wawasan
Masyarakat,
1(0I.5'L TE:JI.J{.5'L'J!E'T.:JIJ[rl12{2003
dan Hubungan
Antar Lembaga ;
Kebangsaan;
mcmbawahi
: 9
1. Sub Bidang Peningkatan
Sumber Daya Manusia Perlindunge
Masyarakat dan Kesiagaan; 2. Sub Bidang Penyelamatan
dan Penanggulangan
Bencana ;
g. Kelompok [abatan Fungsional. (2)
Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan, Perlindungan
Kesatuan Bangsa da:
Masyarakat sebagaimana tersebut pacta ayat (1), tercante
dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini dan merupakan
satu kesatua:
yan~ tak terpisahkan. BABVI
BADAN KEPENDUDUKAN,
CAT AT AN SIPlt DAN KELUARGA
BERENCANA Bagian Pertama Kedudukan Pasal15 Badan Kependudukan, unsur penunjang
Catatan Sipil dan Keluarga Berencana merupakan
Pemerintah
Daerah yang dipimpin
yang berada di bawah dan bertanggungjawab
oleh seorang Kepala,
kepada Kepala Daerah melah
Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 16 Badan Kependudukan, tugas
membantu
Catatan Sipil dan Keluarga Berencana mernpunyaJ
Kepala
Daerah
Daerah di bidang kependudukan,
dalam
penyelenggaraan
Pemerintahar
catatan sipil dan keluarga berencana. Bagian Ketiga Fungsi Pasa! 17
Dalam
menyelenggarakan
Badan Kependudukan, fungsi:
tugas sebagaimana
dimaksud
pada
Catatan Sipil dan Keluarga Berencana
-
Pasal 10,
mempunja
••II
•
""-..-
•••• ~ ••~•••••,.._.
__
•
•
_
sia Perlindungan a.
perumusan
kebijakan teknis di bidang kependudukan,
catatan sipil dan
Jreluarga berencana:
Bencana i
b. pelayanan penunjang penyelenggaraan
pemerintahan
tuan Bangsa dan
c. pelaksanaan administrasi kependudukan
yat (I), tercantum
d. penyelenggaraan
an satu kesatuan
swasta,
koordinasi
lembaga
penanganan
keluarga
e. penyelenggaraan
dan catatan sipil;
dan kerjasama
swadaya
dengan
rnasyarakat
dan
dan
kegiatan
instansi
terkait,
masyarakat
berencana dart pembangunan
program
daerah;
dalam
keluarga sejahtera ;
pemberdayaan
keluarga,
penguatan kelembagaan dan jaringan keluarga berencana ; f.
ELUARGA
penydenggaraan
program
keluarga
berencana,
kesehatan
reproduksi
dan reproduksi remaja ; g. penyelenggaraan h. pelaksanaan
urusan tata us aha badan;
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah. Bagian Keempat Struktur Organisasi
cana merupakan
Pasal18
seorang Kepala, a Daerah melalui
(1)
Struktur Organisasi Badan Kependuduka-i,
Caiatan Sipit dan Keluarga
Berencana, terdiri d ari : a.
Kepala;
b. Kepala Bagian Tata Us aha, membawahi
c.
na mempunyai
1.
Sub Bagian Urnurn clan Kcpcgaw .iian ;
2.
S'l!)
Bidang
Bagian Keuangan,
rnemtawahi
1. Sub Bidang AUnUlU.,
erencana.
Perencanaan
2. Sub
Bidang
dan Perbek-ilan
dan Penguutan
Kcpcndudukan
Berencana,
Pemerintahan
:
Kclcmbagaan
: Keluarge
: I
Advokasi,
Kcpcndudukun
Kornunikasi
:
Informasi,
Edukasi,
Kemitraan dan Institusi Masyarakat ; d
Bidang Catatan Sipil, membawahi 1.
:
Sub Bidang Kelahiran, Kcmatian,
Pcngakuan Jan Pcngcsahan
Anak; pada Pasal
16,
a mempunyai
2. Sub Bidang Perkawinan dan Perceraian ; e
Bidang Keluarga Berencana dan pembangunan
Keluarga Sejahtera,
membawahi: 10 11
1. Sub Bidang
Jaminan
Pelayanan
Keluarga
Berencana d
Kesehatan Reproduksi ; 2. Sub
Bidang
Pemberdayaan
dan
Keluarga ; f.
Pembinaan
Ketaru
r:
Unit Pelaksana Teknis ;
g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2)
Bagan Sturktur Organisasi
Badan Kependudukan,
Keluarga Berencana sebagaimana dalam
Lampiran
IV Peraturan
Catatan Sipil dar
tersebut pada ayat (1), tercannn Daerah
ini dan
merupakan
sat
kesatuan yang tak terpisahkan.
BAB VII KANTOR PENGELOLAAN PASAR
»:
Bagian Pertama Kedudukan Pc.sal19 Kantor Pengelolaan Pasar yang
dipirnpin
bertanggungjawab
oleh
rnerupakan unsur penunjang Pemerintah Daenl
seorang
Kepala,
yang
berada
di
bawah dar
kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 20
Kantor
Pengelolaan
dalam penyelenggaraan
Pasar mempunyai Pemerintahan
tugar membantu
Kepala Daerah
Daerah ( li bidang pengelolaan pasar,
Bagian Ketiga Fungsi Pasal 21 Dalam
menyelenggarakan
Kantor Pengelolaan Pasar
tugas sebagaimana mempunyai
fungsi:
dimaksud
pada Pasal ,
encana
clan
a.
U. pen '/elenggaraan
Ketananan
ill
Sipil
koordinasi ;
c.
per yelenggaraan
kebersihan
d.
per yelenggaraan
penataan
e.
pel yelenggaraan
sewa
dilingkungan
satu
teknis di bidang pengelolaan
bid; ng tugasnya
clan
), tercantum
ipakan
pel ·tffiusan kebijakan
dengan
instansi
dan ketertiban di kawasan terr.oat
pasar ; terkait
sesuai
dengan
pasar ;
pasar ; usaha,
gedung
dan
pertokoan
pasar ;
f.
per yelcnggaraan
g.
Pelaksanaan
tata usaha kantor ;
tugas-tugas
lain yang dberikan
oleh Kepala Daerah.
Bagian Keernpat Struktur
Organisasi
Pasal
(1)
Struktur
Kantor Pengelolaan Pasar, terdiri
Organisasi
a.
Kepala Kantor;
b.
Sub Bagian Tata Usaha :
ntah Daerah
c.
Seksi Kebersihan
bawah
d.
Seksi Pengawasan
e.
Seksi Pendataan
f
Kclompok
clan
rah.
(2)
Bagan tersebut
clan Ketertiban
;
dan Penagihan Fungsional.
Organisasi
Kantor
pada ayat (I), tercantum
ini dan merupakan
dari:
PaS3r ;
dan Pengendalian
[abatan
Sturktur
22
satu kesaluan
Pcngclolaan
dalam
Pasar
Larnpiran
scbagaimana
V Peraturan
Daerah
yang tak terpisahkan.
pala Daerah BAB VIII
,laan pasar. KANTOR
ARSIP DAN PERPUST AKAAN
DAERAH
lJagian Pcrtama Kedudukan
Pasa123
~a Pasal 20,
Kantor ~~-!!!!
12
Arsip
Pernerintah
dan Perpustakaan Daerah
yang
dipimpin
..
Pf/Yj4.TU!l\.JiV.[1JJ1.'E'1(Mi 1COT5t.TE'RJ{J1.TE rr'.'Ui'lJ3{2003
Daerab
rnerupakan
oleh seorang
Kepala,
unsur yang
penunjang berada
di 13
oawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Daerah melalui Sekreta
Daerah. Bagian Kedua Tugas Pokok
'"
Pasal 24 Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
dalam
Daerah mempunyai tugas membantu Kepala
penyelenggaraan
Pemerint .han
Daerah
di
bidaJ16
perpustakaan dan kearsipan.
Bagian Ketiga Fungsi
Pasal 25
Dalam menyelenggarakan
tugas sebagaimana
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Daerah
dimaksud
mempunyai
pada Pasal2
fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang arsip dan perpustakaan: b. pengumpulan dan pengelolaan arsip in aktif ; c. pelaksanaan bimbingan kearsipan terhadap unit-unit kerja di jajaran Pem erintah Daerah ; d. pelaksanaan penilaian dan penyerahan arsip statis kepada arsip nasiona! sesuai dengan peraturan perundang-undangan
;
e. pell' binaan teknis operasional dan fungsional di bidang perpustakaan; f.
perr oerian pelayanan dan penyediaan referensi di perpustakaan ;
g. penyelenggaraan urusan tata us aha Kantor; h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah. Bagian Keempat Struktur Organisasi
(1)
Pasal 26 5truktur Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan
Daerah, terdiri
dari : 14
a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c.
Seksi Akuisi dan Pengolahan;
d. Pelayanan dan Referensi; e. Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipar, : . f.
bantu Kepala di
(2)
bidang
Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan
Sturktur
Organisasi
sebagaimana tersebut pada Peraturan
Daerah
Kantor
arsip
dan
ayat (1), terrantum
ini dan
rnerupakan
perpustakaan
dalarn Lampiran VI
satu
kesatuan
yang tak
terpisahkan. BAB IX KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
Pasal 27 (1) da Pasal 24,
Kelompok
Jabatan
Fungsional
mempunyai
tugas
melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan h ahlian dan kebu tuhan. Krlompok
[abatan
Fungsional
scbagaimana
dirnaksud
pada ayat (1)
Pvsal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kclompok, yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada
K -pala Lembaga Teknis Daerah. 1
J" imlah tenaga fungsiona
1
ditentukan
berdasarkan
sifat, jenis dan
beban kerja. r.elompok pejabat
Jabatan
Fungsional
yang berwenang
diangkat
dan diberl.entikan
sesuai dengan
peraturan
oleh
perundang-
undangan yang berlaku, Pembinaan
terhadap
tenaga fungsional
}-eraturan perundang-undangan
dilakukan
sesuai dengan
yang berlaku.
uh, terdiri
14
15
BAB X KEP ANGKAT AN, PENGANGKAT AN DAN PEMBERHENTIAN Bagian Pertama Eselonering Pasal 28 (1)
Kepala
Lembaga
Teknis Daerah
yang berbentuk
Badan
yang berbentuk
Kantor, Kep
Jabatan Eselon Il.b ; (2)
Kepala Lembaga
Teknis
Daerah
Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon IILa; (3)
Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi 'lda~ [abatan Eselon IV.a. Bagian Kcdua Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal 29
(1)
Kepala Lernbaga Teknis Daerah baik yang berbentuk Badan maupun Kantor, Kepala Bagian Tata Us aha dan Kepala Bidang diangkat danl diberhentikan
(2)
Diun(
oleh Kepala Daerah.
Pad(\
Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Eidang dan Kepala Seksi, diangkat dan
diberhentikan
kewenangan
oleh
Sekretaris
Daerah
atas
pelimpahan
SEKF
oleh Kepala Daerah.
BAB XI
DIa.
KETENTUAN LAIN-LA~N
Lemb
Pasal 30
Penjabaran
tugas pokok dan fungsi dari rnasing-rnasing
Lernbaga Teknis
Daerah akan ditetapkan dengan Keputusan KE.pala Daerah,
¥E/J
.",,..-"'--_._._-._-------
•..
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Ternate dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 32
adalah
Peraruran Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, Agar
antor, Kopala
setiap
orang
mcngetahuinya,
memerintahkan
eraturan Daerah ini dengan penempatannya
selonUl.a ;
pengundangan
dalam Lembaran Daerah
Kota Ternate.
Seksi adalah
Ditetapkan di Ternate
Badanmaupun diangkat dan
ksi, diangkat
TERNATE
s pelimpahan
Drs.FACHR Le.:n!;aranDturak
??nio~mt;~
mbaga Teknis
16
~~~~~~-!~~~~.
.-~~~~~~~~~~~~~~~~~
fE'1(5f.Tl12i.Jl9-£ '1).5t'E1(,'{J{ ?CCYlY! TE'f?2{JtTE
'T5tJ{1..1'Ji200 3
17
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 17 TAHUN 2000
LAMP N O~
TANd
c:
TENTANG
BAG BAD
SUSUNAN ORGANISASI nAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA TERNATE
I.
PENJELASAN UMUM
Otonomi
Daerah
yang
luas,
nyata
dan
bertanggungjawab
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tabun 1~
sebagairilana
tentang Pemerintahan
Daerab, merupakan suatu konsekwensi logis dari penyerahan urusan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah guna memberdayakan potensi dan kemampuan daerah otonom dalam merencanakan dan melaksanakan tugas pemerhtahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuaa Republik Indonesia. Sesuai Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 19)9 mengisyaratkan bahwa Susunan Organisasi Perangkat Oaerah ditetapkan dengan Peraturan Daerab sesuai I
dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.
Oleh karena itu dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang r-ierupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000,maka dilakukan pmataan kembali terhadap Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Temate.
II. PENJELASANPASAL OEM! PASAL. Pasal 1
sl d
Pasal 32
Cuipp JeW
18
---. ....••••... -_.".,-_.""'.,-..:="._----------------------_._-
_.----------------
--
LAMPI RAN I PEKATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOM 0 R 17 TAHUN 2003 TANGGAL : 10DESE_M_B~E~R~2~OO~3~ _
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA TERN ATE
c..
-
KEPALA
II
-
HAGIAN TATA USAHA -~
f------.
--
--
SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
sun BAGIAN PENYUSUNAN PROG. EVALUASIDAN PELAPORAN ELO OK JABA'l'A FUKG8IOltAL
BIDAlfG
I
't.erhadap
H
[
SUB BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI
J
--- J --.------SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENDATAAN
'----
18
PERENCANAAN PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA
PERENCANAAN P~NGEMBANGAN SDA DAN KIMPRASWIL
==y==:=
I
r8 Tahun
BIDAl'fG
BIDAl'fG
PERENCANAAN PENGEMB. EKONOMI DAN PENELITIAN
§
SUB BIDANG PENDIDIKAN, AGAMA DAN KESEJAHTERAAN SO SIAL -.---
SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN
~.-
SUB BIDANG PERENCANAAN SUMBERDAYA ALAM
J
SUB BIDANG PERENCANAAN PERMUKlMAN DAN PRASARANA WlLAYAH
LAMPI RAN II PERATURAN DAERAH KOT A TERNATE
U
NOM
NI
0R
T ANGGAL
17TAHUN
2003
Ti
: 10 DESEMBER 2003
"
J
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGAWASAN KOTA TERNATE
BJ K
KEPALA BAGIAN TATA
USAliA
SUB BAGlAN UMUM DAN KEUANGAN SUB BAGlAN PERENCANAAN& PELAPORAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
:SIDANG lEMERINTAHAN DAN APARATUR
'---'-SUBBI~~ PEMERI=-.J
BIDANG PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN SO SIAL
BIDANG PENDAPATAN
DAN KEKAYAAN
-]
SUB BlDANG PEREKONOMlAN
DAERAH
SUB BIDANG PENDAPATAN
-------JI
SUB BIDANG APARATUR
SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SO SIAL
SUB BIDANG K E KA Y A/.N DAERAH ~
---~-----
LAMPIRAN NOMOR TANGGAL
III PERATUr{AN DAERAH 17TAEuN2003 10 DESEMf.ER 2003
AGAN HAnAN PE KOTATE
KOTA TEl
IRGMflSASI , KESA1'UAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN
C
MASYARAKAT
KEPAL~
BAGIAN TA USAllA
----------------.------
UB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
DAGIAN
TATA USAHA
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAlAN
-_. l _._------'
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
I DAN
POKJ
G
r== - -
BIDANG PEMBERDAY AAN MASYARAKAT
KELO JABATAN FUNGI5IONAL
DAPATAN DAN YMNDAERAH
B BIDANG DA P A.T A
BIDANG PERLINDUNGAN Ml'.SYARAKAT
_--.-.J
1 N1
SUB BIDANG PENINGKATAN SDM LINMAS DAN KESIAGAAN
II
~BBIDAN-~~ US~ EKONOMI DAN ~
BBIDANGl KA Y A/~ N AERAH---1
BIDANG KESATUAN BA:..WSA DAN HUBUNGAN ANI'AR LEMBAGA
I
PEMANF AA T
",:,.:ro
~
----~ SUB BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KELEMBAOAAN MASYARAKAT
'-----SUB BIDANO PEMBAURAN DAN WAWASAN KEBANGSAAN
~
SUB BIDANG PENYELAMATAN DAN PENANOGULANOAN BENCANA
LAMPIRANIVPERATURAN DAERAHKOTATERNATE NOMOR 17 TAHUN 2003 TANGGAL : 10 DESEMBER 2003 LAMPlRANVr NOMOR TANGGAL :
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPENDUDUKAN, CAT AT AN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA KOT A TERN ATE
KEPALA
II
BAGAN 8TE KAlllf1'OR PE
II :dAGIAN
--
ATA USAHA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
...-' SUB BAGIAN KEUANGAN. PERENCANAAN DAN PERBEKALAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN KB
C=\N:] CATATAN SI~L
zr+r:
SUBBIDANG I KELAHlRAN, KEMATI-
SUB BIDANG JAM INAN PELAYANAN KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI
_I
I I
I
AN, PENGAKVAN DAN PENGESAHAN ANA.!(
SUBBIDANG ADVOKASI, KIE. KEMITRAAN DAN INSTITUSI MASY.
II
BIDANG
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGVNAN KELVARGA SEJAHTERI\
----'
--
SUBBIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
_
~
SUB BIDANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
U P T
II
L OM] ."1ABAT FUNG8Id K
----,L
1 I
SUB BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KETAHANAN KEL.
BEK KEBERSI DA J(b.'TERTIBA
LAMPIRA V PCRATURAN DAE" L\H KOTA TERNATE NOMOR 17TAHUN2003 fA GGAL : 10 DESEMBER 2003
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KAl'frORPENGELOLAAN PASAR KOTA TER"ATE
BAGIAN ]
MUM
DAN GAWAIAN f-
I
BAGIAN ANGAN, NCANAAN ,RBEKALAN
SUB DAGIAN TATA USAHA
LaMPO JABATAli
K
rUNG8I01ilAL
i
T
,-
DANG AYAAN BINAAN ANKEL.
HEKSI KI<:BERSIHAN DAN IiliiERTIBAN PASAR
[
BEKBI PENGAWAS DAN PENGENDAL
-----
::J BEltSI PENDATAAN DAN P~GIHAN
C
WALIKOTA TERNATE .-:/i
.':"/~;.';"'"
~(
,.f.
"
Drs,
.. ".
H.' SYAMSIR
\ 1.lj .. I
I
P
AJDILI
