P
TURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 06 TAHUN 2003
t. 0
HTU
TE SASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA TERNATE
DENGAN IRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ALIKOTA TERNATE a.
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 'entang Pedoman Pembentukan Perangkat Daerah serta dalam ranqka efesiensi clan efektifitas dalam pengelolaan penerimaan rnaup m pengeluaran keuangan daerah, sebagaimana isyarat Keput'.Jsan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, maka dipanclang perlu membentuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kata -ernate. b. bahw c1 untuk maksud sebagaimana tersebut pad a huruf a diatas perlu ditetapkan dengan peraturan daerah kata ternate. I.
Unda iq-Undano Republik Indonesia Nomor 11Tahun 1999 tentang Pernt entukan Kota Madya Daera.i Tingkat " Ternate (Lem6aran'l{s.gara 'Tahu : 1999 (}.(p111or45, TIIII/finfinn Lembaran. 'J..[t;gnra 'J{gl1lOr 38:!4 ) 2. Unda 19-Undang Republik Ir.donesia Namor 22 Tahun 1999 Tentang Pemuintah Daerah. {Lembaran 'l{s.gara Tahun 1999 'J{gmor 60, 'Iatubahan. Lcnthnran 'J..[r;.garn'J..{pl11or3839) 3. Ur.da.iq-undanq RI. Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daeran. (L emburan. 'l{s.gara 'Tanurl 1999 'J{gmoT 72, Tumbah an. I etnbaran: 'l{s./Jnm 'J{g11wr 3:149) i 4
'Jndang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 tentang Perubahan atas undang-undang nomar 18 tahun 1914 tentang Pokak-pokak Kepegawaian {Lemboran. 'l{s.gam Tahun 1999 'J{gmor 169, 'Tambnhan Lemhi, ra n '}.{t;'/Jnra :N.911lOrJ890)i
5. Peraturan Pernerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Perintah dan I<ewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonam (Cclllfinrt711 'l{s.gara 'Taiiun. 2000 :J{p1l1ur 54, 'Tambahan. Lembarati :Nj.gara 'J{g1/wr 3952)i
6.
Peraturan Pemerintah nomor 03 Tahun 2003 tentang organisasi Perangkat Daerah [Lemba.tui 'J.{sgara Tahun. 2003 'J{j
7.
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah t Tahun 21)01 tentang Teknis Penyus man dan Materi Muatan Produk Hukum Daerah.
8.
9.
Keputusan Menteri Dalam Neqeri dan Otonomi Daerah Tahun 2001 tentang Sentuk Produk-Produk Hukum Daerah Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah : Tahun 2001 tentang Teknis+rosecur Penyusunan Prod Hukum Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah N Tahun 2001 tentang Lembaran Dae-ah dan Serita Daerah. 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor L9 Tahun 2002 Pedoman Pengurusan, Pertanqqur.q Jawaban dan Pe Keuanqan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usahak Daerah dan Penyusunan Perhitungan Ar.qqaran Pendapa Belanja Daerah.
Dararn Perat a. b. c.
d. e.
f.
9 h. i.
Daerah Kepala Pemerin sebagai Desentr Daerah Otonomi kepentin masyara sekretar Badan Pengelo Kepala Unit Pel Teknis Kelomp wewen kegiata pemeri
12. Peraturan Daerah Kota Ternate Nornor 28 Tahun 2000 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Oae Ternate. 13. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 30 Tahun 2000 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Dae Ternate. 14. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 31 Tahun 2000 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ternate.
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE
Dengan Pen
BPKD mer Badan yang Daerah.
MEMUTUSKAN . Menetapkan
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE TENTANG PEMBEN ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUAr~GAN DAERAH TERNATE
BPKD m ke:wenangc
6.
Peraturan Pemerintah nomor 03 Tahun 2003 tentang Pe organisasi Perangkat Daerah (Le1fl6nmn'l{s.gnra Tahun. 2003 :N91IWT
7.
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 1'10 Tahun 2:)01 tentang Teknis Penyus man dan Materi Muatan Produk Hukum Daerah.
8.
9.
Keputusan Menteri Dalam Neqeri dan Otonomi Daerah No Tahun 2001 tentang Bentuk Produk- Jroduk Hukum Daerah Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah ~o Tahun 2001 tentang Teknis+rosedur Penyusunan ProdukHukum Daerah.
Dale a.
b. c. d.
e. f.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonorni Daerah Nom Tahun 2001 tentang Lernbaran Dae- ah dan Berita Daerah. 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor L9 Tahun 2002 t Pedoman Pengurusan. Pertanqqur.q Jawaban dan Penga Keuangan Daerah serla Tata Cara Penyusunan An Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha ke Daerah dan Penyusunan Perhitunqan Ar.ggaran Pendapata Belanja Daerah.
g. h. i.
12. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 28 Tahun 2000 te Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daersl Ternate. 13. Peraturan Daerah Kola Ternate Nomor 30 Tahun 2000 t Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daera Ternate. 14. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 31 Tahun 2000 Ie Pembenlukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ternate.
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN
Deng;
BPK[ Bada
RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE
Daer:
MEMUTUSKAN
.J
Menetapkan
PERATURAN ORGANISASI TERNATE
DAERAH KOTA TERNATE TENTANG BADAN PENGELOLAAN KEUAr~GAN
PEMBENT DAERAH
BPK[ kewe
BAB I KETENTUAN UMUM
2003 tentang P ra 'Iahun. 2003 'l{g
Pasal 1 DalamPeraturanDaerah ini, yang dirnaksud dengan :
morni Daerah No fukum Daerah Inomi Daerah ~o iyusunan Prod uk-
nomi Daerah erita Daerah.
~9 Tahun 2002 t sban dan Peng Penyusunan A ,n Tata Usaha ke garan Pendapata
a. Daerahadalah Kota Ternate. b. KepalaDaerah adalah WalikotCl 1ernate c. PemerintahDaerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagaibadan eksekutif Daerah Kota Ternate. d. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada DaerahOtonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. e. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat rnenurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatsesuai dengan peraturan perundang-undangan. f. SekretarisOaerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate. 9 BadanPengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan PengelolaanKeuanqan Daerah Kota Ternate. h. KepalaBadan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ternate i. UnitPelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana TeknisOperasional dilapanqan, KelompokJabatan fungsional adalah Kelornpo Pegawai negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yar.g sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.
~ Tahun 2000 t 1ekretariat Daerah PEM8ENTUKAN,
r
Tahun 2000 t raS-Dinas Daerah
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Pembentukan
Pasal2 Del1gan Peraturan ini dibentuk Badan Penqelolaan Keuangan Daei ih Kota Ternate. 8ayian Kedua Kedudukan
RNATE
Pasal3 BPr
NG PEMBENT
AN DAERAH
Pasal4 BPKD rnernpunya: tugas pokok membantu Kepala ewenangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.
,---
Daerah
dalam
menyetenqqarakan
:
3
Bagian Keempat Fungsi
2. f. Kell ~2). 3agan larnpira
Pasal5 Dalam melaksanakan tuqas pokok sebaqairnanz dimaksud dalam pasal 4, BPKD mem fungsi : , a. Peny.apan peraturan perundang-undangan dibidang penqelolaan keuangandan penda sesuai dengan norm .1, standard an prosedur yang ditetapkan pemerintah. b. Perumusan kebijak~ anaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis di pendapatan dan keu mgan daerah. (1 ). c. Pelaksanaan pelayanan umum dibidang pendapatan. d. Perumusan dan penyiapan kebutuhan pelaksanaan pencataan serta pemungutan (2). daerah. e. Pelaksanaan penagihan pajak bumi dan pembangunan dana perimbangan lainnya. f. Perencanaan, pelaksanaan, pengajian, paengawasan dan pengendalian evaluas pengembangan pendapatan daerah. (3). g. Penyusunan dan perumusan anggaran pengevaluasian dan pelaporan. h. Pelaksanaan pembukuan secara sistematis serta pelaksanaan adminitrasi pemb (4). anggaran pendapatan dan belanja daerah. (5). i. Pelaksanaan penelitian, pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahar. pertanggung jawaban atau tanda bukti pengeluaran uang. (6). j. Pengawasan kebijakan teknis dibidang adrnlnitrasi keuanqan dan pendapatan, Pernbs dan kekayaan daerah. k. Pengendalian dan pernantauan dalam bidang keuangan dan pendapatan daerah. I. Ponyusunan bahan anggaran dalam rangka pembuatan Ang9aran Pendapatan danSe caerah. m. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan badan.
Keloml badan Kelornl tenaga jawab Keloml seora Jumlal Kelorn denga Pembi undan
BAS III SUSUNAN ORGANISASI Pasal6 (1).
oJ
Susunan Organisasi Badan terdiri dari : .a. Kepala Badan b. Bagian Tata Usaha membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan c. Bidang Pendapatan, membawahi : 1. Sub Bidang pengelolaan PAD 2. Sub Bidang pengelolaan sumber lain-lain. d. Bidang adminitrasi keuangan membawahi : 1. Sub Bidnag Anggaran 2. Sub Bidang Perbendaharaan e. Bidanq Pembukuan dan Verifikasi, membawahi : 1. Sub Bioang Pernbukuan dan Kekayaan Daerah]
(1). (2). (3).
(1). (2).
Kepal Kepal Kepal
Kepa Daerl Kepa Daer
Penjabara Kepula Da
2. Sub Bidang Verifikasi
r. KelompokJabatan Fungsional 3aganSirukiur Organisasi BPKD sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercanlum dalam lampiranPeraluran Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang lak terpisahkan. keuangandan penda rintah. ,mbinaan teknis di
serta pemungutan tangan lainnya. gendalian evaluasi ran. adminitrasi
pemb
dan keabsahar. endapatan, Perno.
Kt:LOMPOK
BABIV JABATAN
FUNGSIONAL
Pasal7 Kelompokjabalan funq- ional mempunyai tugas melaksanakansebagian tugas dan fungsi badansesuai dengan ke ahlian dan kebutuhan. i<elompok jabatan fungsional sebagaimana dimasukd pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenagafungsional senic selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jC1Nab kepada Kepala Padan. Kelompokjabalan funqsional dapat dibagi dalam sub kelompok dan dipimpin aoleh seorangtenaga funqsional senior. Jumlahlenaga funqsioral ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. Kelompokabatan fJn~.sional diangkal dan diber.ientikan oleh Kepala Daerah sesuai denganPeraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pembinaanterhadap t-maqa fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku.
alan daerah. Pendapatan danBe KAEPANGKATAN,
BABV PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Pertama Eselonering Pasal 8 KepalaBadan adalah jabatan Eselon lI.b KepalaBagian dan Kepala Bidang adalah .Jabatan Eselon IIl.a KepalaSub Bagian dan Kepala Sub Bidang dan Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon IV.a
Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal 9 (1). Kepala8adan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah. (2). KepalaSub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerahalas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah.
BABVI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal10 Penjabaran tugas pokok dan fungsi jabatan Struktur BPKD akan ditetapkan dengan Keputsuan KeplaDaerah. 5
BAB VII PENUTLIP
LAMPI RAN
OW.OR
a
Pasal11 AGAN SUSUN ADAN PEN GEL
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan penqur.danqan dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Ternate.
Peraturan 0-
Ternate 31 Maret 2003
KELO F
Ternate 31 Maret 2003
i1t'~~~n~~H
KOTA TERNATE
F'Al:MI~AMMARI {Lembaran. 'Daerah. :J(pta 'Ietnate 'Tafiun 2003 'JI&mor 06 Seti 'D}
.J
: PERATURAN DAEHAH KOTA TERNATE : 06 TAHUN 2003
BP.GAN SUSUNANORGANISASI BADAN PENGEL.OLAANKEUANGAN DAERAH KOTA TERNA TE
[L
KEPALA
I
,-----G ---;]
I
l\GIAN TATA USAHA
ernate 1 Maret 2003 NATE
-~ -----------1 --KELOMPOK JA8AT AN FUNGSIONAL
ANDlli
SUBAG::J
UMUM DAN KEUAr--ICAN
SUBAG PERENCANMN DAN PELAPORAN
--BI;-A~~
I
---:'-D-AN-G-]
PENDAPATAN
ADMINISTRASI KEUANGAN
--j--
-~I----
SUB B-ID-A-N-G--]
SUBBIDAN~
PENGELOLAAN PAD
ANGGARA~_J
--.-----J i-··-----·------g--
-----
_
SUB BIDI\NG PENGELO'_AAN SUMBE'R I.AIN-LAIN
SUB BIDANG PERBENDAHARMN
-------
[--
UPTD~
BIDANG PEMBUKUAN DAN VERIFIKASI
SUB BIDANG PEMBUKUAN DAN KEKAY.t.AN
SUB BIDANG VERIFIKASI
