PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 09 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PLAT NOMOR RUMAH/BANGUNAN DALAM DAERAH KOTA TERNATE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALl KOTA TERNATE)
Menimbang
a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk seiring dengan berkembangnya jumlah rumah / bangunan di Kota Ternate, diperlukan suatu keseragaman dan pengaturan penomoran rumah / bangunan penduduk sebagai suatu perwujudan dalam mendukung upaya pemantapan manajemen pencatatan kependudukan dalam daerah Kota Ternate. b. bahwa untuk lebih tertibnya penomoran rumah / bangunan yang ada dalam daerah Kota Ternate, maka perlu diadakan pengaturan dengan diberikan pelayanan retribusi penggantian biaya cetak plat nomor rumah I bangunan dalam daerah Kota Ternate.• c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat " Ternate [Lembaran 'Jo.&gara 'Iahun. 1999 'J{smwr 4~ 'Iambahan. Lembaran 'Jo.&gara'J{smwr 3824)
j
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran. 'Jo.&gara 'Iahun. 1999 'Jo.{pmor 60, 'Tam6afian Lembaran. 'Jo.&gara'Jo.{smwr3839)
j
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah {Lembarati 'Jo.&gara'Iahun. 1999 'Jo.{pmor 72, 'Iambahan. Lem6aran
'Jo.&gara'Jo.{pmor3848)
j
•
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 09 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PLAT NOMOR RUMAH/BANGUNAN DALAM DAERAH KOTA TERNATE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALl KOTA TERNATE)
a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk seiring dengan berkembangnya jumlah rumah / bangunan di Kota Ternate, diperlukan suatu keseragaman dan pengaturan penomoran rumah / bangunan penduduk sebagai suatu perwujudan dalam mendukung upaya pemantapan manajemen pencatatan kependudukan dalam daerah Kota Ternate.
Menimbang
b. bahwa untuk lebih tertibnya penomoran rumah / bangunan yang ada dalam daerah Kota Ternate, maka perlu diadakan pengaturan dengan diberikan pelayanan retribusi penggantian biaya cetak plat nomor rumah / bangunan dalam daerah Kota Ternate.. c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat
.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate {Lembaran 'Jo!f-gara'Tafiun 1999 'J{pmor 45, 'Iambahan. Lem6aran 'Jo.[egara'J{pmor 3824)
j
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran 'Jo!f-gara'Iahun 1999 9{pmor 60, Tambahan. Lembaran 'Jo!f-gara'lI(smwr 3839)
j
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lem6aran 'Jo!f-gara'Tafiun 1999 9{pmor 72, 'Iambahan. Lem6aran 'Jo!f-gara9{pmor 3848)
j
4.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Lembarasi ~gara 'Iahun. 2000 9{pnwr 246, Tambahan. Lembaran 'J{.amor4048) j
5.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom {Lembaran.'If!gara Tahun 2000 'J..{pmor45) j
6.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah [Lembaran. ~gara 'Tahun.2000 'J..{pmor202, 'Iambahan. Lem6aran ~gara 'J.{pmar4022) j
7.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lem6aran ~gara 'Tafiun 2001 'J..{pmor119, 'Tam6alian Lem6aran ~gara 'J{.omor4139)
j
8.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan ,Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden [Lembaratt ~gara 'Iahun. 1999 9{pnwr 70)j
9.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1999 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi ; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah ; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah ; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ; 16. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate [Lembaran. Daerah. 'l(pta 'Ietnate 'Iahun. 2000 'J..{pmor22) j 17. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran. 'Daerah.'l(pta 'Iernate 'Iahun. 2000 'J..{pmor33) j
2
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE
M EMU T U S K A N~ Menetapkan
1
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE TENTANG PENGGANTIAN BIAYA CETAK PLAT NOMOR BANGUNAN DALAM DAERAH KOTA TERNATE.
RETRIBUSI RUMAH I
BABI KETENTUAN UMUM Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kota Ternate. b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ternate beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan eksekutif Daerah. c. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate. d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku e. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. f. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate. g. Plat nomor rumah/bangunan adalah berupa tanda yang ditulis/dicetak dalam bentuk angka dan atau huruf sebagai identitas Rumah/Bangunan. h. Retribusi penggantian biaya cetak plat nomor rumah/bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian jasa penyediaan pemasangan plat nomor rumah/bangunan. i. Retribusi jasa umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Jaerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; j. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ; k. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib Retribusi untuk memanfaatkan plat nomor rumah/bangunan. I. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
3
;I I
m. Surat Ketetapan
Retribusi
Daerah,
yang selanjutnya
dapat disinqkat
SKRD adalah surat
ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. n. Surat Ketetapan
Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya
Surat Keputusan
yang menentukan
besarnya
jumlah
retribusi
retribusi, jumlah pembayaran kekurangan pembayaran administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. o. Surat
Ketetapan
Retribusi
Daerah
Kurang
disingkat SKRDKB adalah
yang terutang, jumlah kredit
pokok
Bayar Tambahan
retribusi,
besarnya
untuk selanjutnya
sanksi
disingkat
SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan. p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. q. Surat Tagihan Retribusi
Daerah, yang selanjutnya
dapat disingkat
STRD adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi , sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. r. Surat Keputusan
Keberatan
adalah
dokumen lain yang dipersamakan s. Pemeriksaan
adalah serangkaian
dan atau keterangan
lainnya
surat keputusan
terhadap
SKRD atau
SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi, kegiatan untuk mencari, mengumpulkan
dalam rangka pengawasan
retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan t.
atas keberatan
kepatuhan
dan mengolah data
pemenuhan
kewajiban
yang berlaku.
Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik , untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi
Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya .. BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal2 Dengan nama retribusi
penggantian
biaya cetak plat nomor rumah/bangunan
dipungut retribusi
sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan dan pemasangan plat nomor rumah/bangunan.
Pasal3 Objek Retribusi adalah pelayanan Daerah Kota Ternate.
penyediaan
Pemasangan
Plat Nomor Rumah/Bangunan
Dalam
Pasal4 Subjek Retribusi
adalah orang Pribadi atau Badan yang mendapat
Pelayanan
Penyediaan dan
Pemasangan Plat Nomor Rumah / Bangunan Dalam Daerah Kota Ternate.
4
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal5 Retribusi penggantian biaya eetak plat nomor rumah I bangunan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
dalam daerah
Kota Ternate
BABIV KETENTUAN PENOMORAN RUMAH/BANGUNAN
Pasal6 (1) Setiap rumah/bangunan diwajibkan memasang/memakai oleh Pemerintah Daerah Kota Ternate. (2) Nomor
Rumah/Bangunan
dipasang
pada bagian
plat nomor rumah yang dikeluarkan
depan
ditempat
yang
mudah
dilihat
;
a. Nomor Rumah/Bangunan dibuat dari Seng Plat Almunium atau bahan lain yang tahan lama, b. Warna plat putih tulisan hitam. • (3) Bentuk plat nomor rumah/bangunan
adalah empat persegi panjang dengan besarnya ukuran
12,5 em x 25 em pada bagian kiri tertera Lambang terdapat:
Daerah Kota Ternate dan bagian kanan
a. Nomor Rumah b. Nomor RW I RT e. Nama Kelurahan d. Nama Keeamatan e. Kode Pos BABV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan menutupi biaya penyediaan aspek keadilan. (2) Biaya sebagaimana pemasangan.
jasa, dengan tetap memperhatikan
dimaksud
masyarakat
ayat (1) pasal ini, meliputi biaya eetak, transportasi
(3) Besarnya tarif retribusi penggantian rumah/bangunan
kemampuan
pad a tujuan untuk dan
dan biaya
biaya eetak plat nomor rumah I bangunan dengan klasifikasi
sebagai berikut ;
a. Klasifikasi untuk rumah tinggal, terdiri dari : Rumah sementara Rp.
7.500 ,-
Rumah semi permanent
Rp.
12.500,-
Rumah permanent ..
Rp.
17.500,-
5
b. Klasifikasi bangunan untuk Rp. 30.000,.
badan
usaha,
perkantoran
(4) Untuk penggantian plat nomor rumah / rusak / hilang dikenakan pada ayat (3) pasal ini.
dan sejenisnya,
ditetapkan
biaya sebagaimana dimaksud
BABVI WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal8 Retribusi penggantian Kota Ternate.
biaya cetak plat nomor rumah / bangunan dipungut dalam Wilayah Daerah
BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal9 Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun Pasal10 Saat Retribusi terutang adalah saat ditetapkannya
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal11 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi
dipungut
dengan
mengunakan
SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.
BABIX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 12 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari retribusi terutang. BABX TATA CARA PEMBAYARAN Pasal13 (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka (2) Tata cara pembayaran, Kepala Daerah.
penyetoran
dan tempat pembayaran
retribusi diatur dengan Keputusan
6
a
BABXI TATA CARA PENAGIHAN
Pasal14 (1) Pengeluaran surat tagihan / peringatan dan yang sejenisnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran / Peringatan I surat lain yang sejenisnya ditetapkan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang. (3) Surat teguran sebagaimana yang ditunjuk.
yang dimaksud
pada ayat (1) pasal ini, dikeluarkan
oleh Pejabat
BAB XII PENGURANGAN,
KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI
Pasal 15 (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. (3) Tata cara pengurangan,
dimaksud pada
keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB XIII KETENTUAN PIDANA
Pasal 16 (1) Pejabat atau pegawai yang tidak melaksanakan tugas dengan baik sehingga merugikan keuangan daerah diberi sanksi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang. (3) Tindak pidana sebagaimana
dimaksud pad a ayat (2) pasal ini, adalah pelanggaran. BABXIV PENYIDIKAN
Pasal 17 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 32098)
s
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau Laporan berkenaan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau Laporan terse but menjadi lengkap dan jelas. kan nya bat
b. Meneliti,
mencari
dan mengumpulkan
Keterangan
mengenai
orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi. c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan
dan dokumen-dokumen
lain yang berkenaan dengan
tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah. e. Melakukan
penggeledahan
dokumen-dokumen
untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan dibidang Retribusi Daerah. g. Menyuruh
da
berhenti,
pencatatan dan
lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
melarang
seseorang
tugas penyidikan
meninggalkan
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
ruangan
atau tempat pad a saat
Identitas Orang dan atau Dokumen yang
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi. i. Memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi. j. Menghentikan k. Melakukan
tindak Pidana
tersangka atau
penyidikan.
tindakan
lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan
retribusi menurut hukum dan peraturan perundang-undangan (3) Penyidik sebagaimana
dimaksud
tindak pidana bidang
yang berlaku.
pada ayat (1) pasal ini, menyampaikan
hasil penyidikannya
kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
n
Tahun
1981 tentang
Hukum
Acara
Pidana
(Lembaran
Negara
Tahun
Nomor 8
1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
h Ii
BABXV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18 (1) Dengan ber/akunya Peraturan dinyatakan tidak ber/aku /agi. (2) Hal-hal
yang
pelaksanaannya
7
be/um
diatur
Daerah ini, maka Peraturan
da/am
Peraturan
Daerah
Daerah yang ber/aku sebe/umnya
ini sepanjang
mengenai
tekhnis
akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepa/a Daerah.
8
BABXVI KETENTUAN
PENUTUP
Pasal 19
D
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.
peraturan daerah ini dengan
Ditetapkan di
: Ternate
Pada tanggal
: 27 Mei 2002
WALIKOTA
TERNATE
J
TTD DRS. H. SYAMSIR ANDILI Diundangkan di : Ternate Pada tanggal SEKRETARIS
: 27 Mei 2002 DAERAH KOTA TERNATE) TTD
DRS. FACHRY AM MARl
(Lembaran Daerah. 'l(pta 'Iernate 'Iahun 2002 'J{pnwr 09 Seri C)
Kepala Bagian Hukum Setda
Te rn ate
ARIF ABD. GANI, SH PENATA NIP. 630 008 535
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE SERle Tanggal 27 Mei 2002
Tahun 2002
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOM OR 09 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PLAT NOMOR RUMAH/BANGUNAN DALAM DAERAH KOTA TERNATE
I. PENJELASAN
UMUM
['alam rangka memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, dalam hal pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang berasal dari Retribusi Penggantian Biaya Cetak Plat Nomor Rumah/Bangunan Dalam Daerah Kota Ternate dipungut dan dikelola secara lebih bertanggungjawab. Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah Kota Ternate untuk tujuan dan pemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Plat Nomor Rumah/Bangunan Dalam Daerah Kota Ternate ini ditetapkan untuk mengatur pelayanan masyarakat serta pemungutan terhadap retribusi tersebut.
'Tam6a1ian Lem6aran Daerah. 1(pta 'Iemate
'Iahun. 2002
II. PENJELASAN PASAL OEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan 6
Cukup Jelas
Pasal 7 Ayat (3)
Besarnya tarif retribusi sebagaimana yang telah ditetapkan sesuai klasifikasi adalah berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Pasal8sampaidengan19
Cukup Jelas
'Iambahan Lembaran. 'Daerah 1(sJta 'Iernate 'Iahun. 2002 9{pmor 09
'Tam6afum Lembaran. 'lJaerafr.'l(pta 'Iernate 'Iahun. 2002
