J'ERATURAN DAERAH KOTATERNATE NOMOR 16 T AHUN 2003 TENTANG SUSl NAN ORGANISASI
DINAS-DINAS
DAERAH
KOTA TERNATE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TERNATE Menimbang : a.
bahwa dalam rangka menindak Tahun
Ianjuti Pcraturan
2003 ten tang Pedoman
dipandang
Perangkat
Daerah,
maka
perlu mernbentuk Dinas-Dinas Daerab Kota Ternate ;
b. bahwa Peraturan Pedoman
Organisasi
Perncrintah Nomor 8
Daerah Kota Ternate Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Organisasi
dan Tata Kerja Dinas-Dinas
Daerah Kota Ternate
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 07
Tahun
2003
perkernbangan
sudah
pemerintaban
tidak
sesuai
lagi
dengan
keadaan
dan
daerah :
c. bahwa untuk maksud sebagaimana
tersebut pada huruf a dan b diatas,
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Ternate.
Mengingat
1. Undang-Undang Kotamadya
Nornor
11
Tahun
1999
tcntang
Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran
Pcmbentukan
Negara Tahun 1999
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3824); 2. Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3839) ;
3.
4.
Undang-Undang Antara
Pernerintah
Nomor
72, Tambahan
Undang-Undang Undang
Nomor
dan Daerah
Lembaran
Negara
8 Tahun
1974
Tahun
1999 Nomor
Perimbangan
(Lernbaran Nomor
tentang
Keuangar
Negara
Tahun 1%
Menetapkar
3848); Ferubahan
Atas Undang·
Pokok-Pokok
169, To mbahan
Kepegawaian
Lernbaran
Negara
3890) ; Pemerintah
Pemerintah
dan
(Lembaran
25 Tahun
Nomor
Propinsi
Kewenangan
Negara
Tahun
2000 Nomor
2·lOO tentang ~ebagai
54, T. mbahan
Kewenangan
Daerah
Otonom
Lernbaran
Negara
795);
Peraturan
Pernerintah
Perangkat
Daerah
(Lernbaran
Lembaran
Negara
Nomor 42(2) ;
7. Keputusan Peraturan
Presiden
Negara
Nomor
Nornor
8 Tahun Negara
Pernerintah
dan
Organisas
2003 ten tang Pedornan Tahun
44 Tahun
Perundang-Undangan
Peraturan
8.
1999 tentang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Negara
5. Peraturan
Nomor
25 Tahun
Pusat
Nomor
(Lembaran
6.
Nomor
14, Tambahan
~003 Nomor
Tehnik
Penyusunan
dan Bentuk Undang-Undang
Rancangan
Rancangan
1999 tcntang
Keputusan
Presiden (Lembaran
Tahun 1999 Nomor 70);
Peraturan
Daerah
Pembei.tukan
Kota
Organisasi
Ternate dan
Nomor
Tata
Kerja
:30 Tahun Dinas-Dinas
2000
Tentang
Daerah
Kota
Temate. 9.
Peratur an Daerah Peraturan Pembe.
Daerah tukan
Kota Ternate Kota
Organisasi
Nomor
Ternate dan
07 Tahun 7.003 tentang
Nomor
Tata
Kerja
:iO Tahun Dinas-Dinas
Perubahan
2000
Tenrang
Daerah
Kota
Ternan
Dengan DEWAN PERWAKILAN
Persetujuan
RAKY AT DAERAH
KOTA TERNA TE
MEMUTUSKAN
....-
2
3.
Undang-Undang Antara
Nomor
Pemerintah
Pusat
Nornor 72, Tambahan 4.
Nomor
(Lernbaran
dan Daerah
Lembaran
Perimbangan
(Lernbaran
8 Tahun
Negara
Keuangan
Negara
Tahun
1999
Negara Nornor 3848);
Nornor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Undang-Undang Undang
25 TahW1 1999 tentang
1974
tentang
Tahun 1999 Nomor
Atas Undang·
Pokok-Pokok
169, Ta mbahan
Kepegawaian
Lernbaran
Negara
Nornor 3890) ; 5.
Peraturan
Pernerintah
Pernerintah
dan
(Lernbaran
Negara
Nornor
25 Tahun
Kewenangan
Propinsi
Tahun
2000 Nornor
2· 100 tentang ~'ebagai
54, Tr mbahan
Kewenangan
Daerah
Otonom
Lembaran
Negara
Nornor 795) ; 6.
Peraturan
Pernerintah
Perangkat
Daerah
LernbaranNegara
7. Keputusan Peraturan
8 Tahun
(Lernbaran
Negara
2003 ten tang Pedornan Tahun
~003 Nornor
Organisasi
14, Tarnbahan
Nornor 42(2) ;
Presiden
Nornor
44 Tahun
Perundang-Undangan
Peraturan Negara
Nomor
Pernerintah
dan
1999 tcntang
Tehnik
Penyusunan
Rancangan
dan Bentuk Undang-Undang Rancangan
Keputusan
Presiden
(Lernbaran
Tahun 1999 Nornor 70) ;
8. Peraturan
Daerah
Pembei.tukan
Kota
Organisasi
Ternate dan
Tata
Nomor Kerja
:30 Tahun Dinas-Dinas
2000
Tentang
Daerah
Kota
Ternate. 9.
Peratur an Daerah Peraturan Pernbe.
Daerah tukan
Kota Ternate Kota
Organisasi
Nornor 07 Tahun 7.003 tentang
Ternate dan
Tata
Nornor
:10 Tahun
Kerja
Dinaa-Dinas
Tematt
Dengan
Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKY AT DAERAH }COTA TERNA TE MEMUTUSKAN
~~-------_.
Perubahan
2000
Tentang
Daerah
Kota
Menetapkz
gan Keuangan ra Tahun 1999
Menetapkan
PERATURAN
DAERAH
ORGANISASI
I
KOTA
DINAS-DINAS
TERNATE
DAERAH
TE
TANG
KOTA TER
SUSUNAN
ATE.
Atas UndangBAB
Kepegawaian
I
KETENTU AN UMUll1
nbaran Negara
1
Pasal
~ Kewenangan
Dalam Peraturan
lerah Otonom
a.
Daerah
rbaran Negara
b.
Kepala Dacrah
c.
Pemerintah
Ch1
otonom
Organisasi d.
14, Tambahan
Daerah
ini, yang dimaksud
adalah Kola Ternate adalah
adalah
Ternate
Kepala
;
Daerah
yang lain sebagai Badan Eksekutif
Desentralisasi Pemerintah Republik
adalah kepada
:
;
Walikota
Daerah
dengan
penyerahan
Daerah
beserta
daerah
Daerah Kota Ternate :
wewenang
Otonom
perangkat
dalam
pemerintahan
kerangka
oleh
Negara
Kesatuan
untuk
mengatur
menurut
prakarsa
Indonesia;
'k Penyusu nan e.
Otorv mi Daerah dan
en (Lembaran
mengurus
adalah
kepentingan
sendi, i berdasarkan perundang2000 Tentang Daerah
Daerah
masyarakat
aspirasi
Otonom
setempat
masyarakat
sesuai
dengan
peraturan
undangan;
f.
Sekre: aris Daerah
g.
Dinas- Dinas Daerah
h.
Kepa.a Dinas adalah Kepala Dinas Daerah
i.
Unit
adalah Sekretaris
Daerah Kota Ternate
;
Kota
ng Perubahan 2000 Teruar g Daerah
kewenangan
Kota
Pelaksana
unsu pelaksana
J.
Eselonering
adalah Dinas-Dinas
Teknis
Dinas
operasional
adalah
yang
Daerah
Kota Ternate
selanjutnya
dari Dinas-Dinas
tingkatan
jabatan
Kota Ternare:
struktural
;
clisebut
UPTD
adalah
Daerah Kota Ternate : pada Dinas-Dinas
Daerah
Kota l'erna te ; k.
Kelompok
Jabatan. Fungsional
yang kedudukannya haknya
menunjukan
dalam suatu satuan
didasarkan
pada keahiian
adalah
sekelompok
tugas, tanggung
organisasi
Pegawai
Negeri
Sipil
jawab, wewenang
dan
yang dalam pelaksanaan
dan atau ketrampilan
tugasnya
tertentu.
2 3
BAB J[ PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Per aturan Daerah ini dibentuk Dinas-Dinas Daerah. yang terdiri dari: 1.
Dinas Pekerjaan Umurn ;
2.
Dinas Tata Kota dan Pertamanan ;
3.
Din
4.
Din. s Kesehatan;
5.
Dinas Perhubungan
6.
Dinas Kelautan
7.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
8.
Dinas Pertanian
9.
Dinas Pendidikan Nasional;
10.
Dinas Tenaga Kerja clan Sosial ;
11.
Dinas Koperasi, Perindustrian
12.
Dinas Lingkungan Hidup;
5
Kebersihan dan Pemadam Kebakaran :
dan Perikanan;
;
dan Perdagangan
;
BAB III DINAS PEKERJAAN UMUM Bagian Pertama K-2dudukan Pasal 3
Dinas Pekerjaan Ilmum adalah dipirnpin
oleh
bertanggungjawab
seorang
unsur pelaksana Pernarintah
Kepala
Dinas,
yang
berada
Daerah y,mg
di
bawah
dan
kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kcdua
Tugas Pokok Pasal 4
Dinas
Pekerjaan
Umum
mernpunyai
tugas
Otonorni Daerah dalam rangka pelaksanaan
melaksanakan
kewenangan
tugas desentralisasi
di bidang
pekerjaan umum. . P'E'1(5'LTll!!(Yf!J{
-
1)5'L'E'1(Jl3-[ 1(CYT5'L'JfE'1('J{5'L'JfE 'IM[V'J{2003
4
---
- - -----_._------------
-----
Bagian Ketiga Fungsi Pasal 5
ng terdiri dari: Dalam mcnyelenggarakan
tugas sebagaimana
pada Pasal 4, Dinas
dimaksud
Pekerjaan Umum meznpunyai fungsi : a.
perumusan
kebijakan teknis di bidang pekerjaan umurn ;
b.
pcrnbcrian
pcrijinan
pekerjaan c.
dan
pelaksanaan
pclayanan
umum
di
bidang
urnum ;
koordinasi,
pengendalian
dan pengnwasan
tugas di bidang pekerjaan d. penyelenggaraan e.
pembinaan
f.
pelaksanaan
scrta
evaJuasi
pelaksanaan
urnum ;
urusan tata usaha dinas;
terhadap
Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
tugas-tugas
lain yang diberikan oleh Kepala Daerah;
Bagian Keempat Struktur Organisasi Pasal 6
(1)
Struktur Organisasi
Dinas Pekerjaan Llmuin, terdiri dari :
a.
Kepala Dinas ;
h.
Bagian Tata Usaha ;
Daerah yang
1. Sub Bagian Urnum dan Keuangan;
bawah
2.
dan c.
rah.
Sub Bagian Kepegawaian Bidang Prasarana
Wilayah, membawz.hi :
1. Seksi Peningkatan 2. d.
dan Pemeliharaan
Seksi Pembangunan Bidang Perumahan
;
jalan dan Jernbatan;
Jalan dan Jembatan; dan Permukiman,
1. Seksi Perumahan
dan Penyehatan
2.
Sumber Daya Air;
mernbawahi
:
Lingkungan;
kewenangan
si di bidang
e.
Seksi Pengelolaan
Bidang Bangunan dan Jasa Konstruksi,
membawahi
:
1. Seksi Bangunan Gedung ; 4
- xot» _'!!
rE'Y.:~Tl1!.l(7t!J{1J5l'E'R.;4J(
!,llL
--
TE'R.'JI{JI'PE 'TJlJ{V1{2003
5
2. f.
Seksi [asa Konstrul.si
;
Bidang Bina Teknik, mernbawahi
:
1. Seksi Survey dan Pengendalian 2.
;
Seksi Perala tan dan Pengujian
g.
Unit Pelaksana
h.
Kelompok
(2) Dagan Struktur
;
Teknis D:nas ;
[abatan Fungsional. Organisasi
Ditias Pekerjaan
Ili.utm
pad a ayat (1) Pasal ini, tercantum
dalarn
ini, yang merupakan
yang tak terpisahkan.
satu kcsatuan
tersebut
sebagaimana
Larnpiran
I Peraturan
Dacrah
BAB IV DINASTATA
KOTA DA
PERTAMA
AN
Bagian Pertama Kedudukan Pasal
Dinus Tutu Kota dan Daerah
yang dipimpin
7
acl.rlah
Perlall/UIIUII
un. ur pclaksana
Pcmcrintah
Kepala Dinas. yang berada di bawah dan
oleh seorang
Bagian Kedua Tugas Pokok
Pasal 8 Diuus
Tala
kewenangan di bidang
K itu Otonomi
tlan
Perliununu
Dacrah
u
nwmpun '
dalarn rangka
pclal
;
mclaksanakan doscntralisasi
tata kota dan pertamanan. Bagian Ketiga Fungsi
Pasal 9
Tata Kota dan Periamanan a.
perumusan
kebijakan
mempunya.
fungsi:
teknis sesuai dcngan
lingkup
tugasnya
;
PE2(J'l
1--------- -----
,
_
b.
pemberian
perijinan
kota dan pertamanan c. pelaksanaan
e.
aturan Dacrah
pelaksanaan
evaluasi
serta indikasi program
0. pengendalian
pelayanan
umum
dan bantuan
teknik
Ji bidang
tata
;
perencanaan,
tata bangunan
imana terse bu t
dan pelaksanaan
dan pengawasan
tata ruang dan
fisik;
pola pemanfaatan
pemeliharaan
dan pengelolaan
pembangunan
dan perneliharaan
ruang ;
perala tan dan perlengkapan
taman; f.
pelaksanaan
g.
peng8 wasan dan pengendalian
h.
peng2 wasan dan pengendalian
taman;
tempat pemakarnan pemasangan
umum;
dekorasi
kota, reklame dan
lamp, hias ; i. penyelenggaraan
urusan tata usaha Dinas;
J. peml inaan terhadap unit pelaksana k.
pelaksanaan
tugas-tugas
teknis dinas ;
lain yang diberikan
a Pemcrintah
oleh Kepala Daerah;
Bagian Keempat
di bawah dan
Struktur
Organisasi
Pasal 10
(1)
Struktur
Organisasi
Vinas Tata Kota dan Pertamanan, terdiri dari :
a. Kepala Dinas ; b.
Bagian Tata Usaha, membawahi
:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
;
')
descnrralisas.
c. Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan, membawahi
:
1. Seksi Tata Ruang; 2. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan; d.
Bidang Pertamanan
dan Pemakaman,
membawahi:
1. Scksi Pcrtamai Ian; 2. asal 8, Dillns
6
e.
Seksi Pemakaman
l3idang Penerangan
; [alan dan Dekorasi Kota, membawahi
1.
Seksi Penerangan
2.
Seksi Dekorasi Kota dan Reklame ;
:
[alan dan Taman;
f.
Unit Pelaksana
Teknis Dinas;
g.
Kelompok [abatan Fungsional. 7
(2)
Bagan
Struktur
sebagaimana
Organisasi
tersebut
Vinas
pada
ayat
Tata
Kota
(1) Pt-sal
dan
Pertam«
ini, tercantum
dal
Lampiran II Peraturan Daerah ini, yang me rupakan satu kesatuan y tak terpisahkan. I3AB
V
DIN AS KEBERSIHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN Bagian Pertama Kedudukan Pasal 11 Dinas
Kebersihan
Pemerintah
dan Pemadam
Kebakaran
adalah
unsur
pelaksana
Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada
di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Daerah melalui Sekretars
Daerah. Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 12
Dinas Kel crsiltan clan Pemadam Kebakaran mernpunyai kewenangan
Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan
lugas melaksanakan
tugas desentralisas
di bidang kebersihan dan pemadam kebakaran.
Bagian Ketiga F ungsi Pasal 13 Dalam menyelenggarakan
tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal12, Villas
Kebersihan dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi: a. perumusan
kebijakan teknis di bidang kebersihan dan kebakaran ;
g. pemberian
perijinan
dan
pelaksanaan
pelayanan
umum
di bidang
kebersihan dan kebakaran; h. koordinasi,
pengendalian
clan pengawasan
serta evaluasi
tugas di bidang kebersihan dan kebakaran ;
~~~~~~~~~~~~~~_~~_~=~.
~~~
pr£'R...YLTU2(~
'IJI:H'l13I[2003
'f)YL'E'R...7lJi1(CYT.9lfJ.l£'l?J{WI'E
~. ~~
~~v~
__ ~_~~.~~~~~~_~_
pelaksanaan
Peri ar.tana 1.
penyelenggaraan
j.
pelaksanaan
kebersihan
usaha-usaha
dan pengangkutan pencegahan
alam lainnya serta operasional k.
penyelenggaraan
dan
kebakaran
dan bencana
kebakaran;
pengendalian
terhadap
peredaran
bahan yang mudah terbakar ;
AN 1.
penyelenggaraan
m. pernbinaan n. sur
bahaya
pemadaman
pengawasan
sampah ;
pelaksanaan
urusan tata usaha dinas;
terhadap
Unit Pelaksana Teknis Dinas;
tugas-tugas
lain yang diberikan
olch Kopala Daerah.
pelaksana Bagian Keempat
s, yang berada
Struktur Organisasi
alui Sekretaris
Pasal 14
(1)
Struktur
Organisasi
Dinas Kebersihan dan 'emadam Kebakaran, terdiri
dari : a.
Kepala Dinas ;
b. Bagian Tata Us aha, membawahi: 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan 2.
rnela ksana kan
desentra lisasi
c.
Sub Bagian Kepegawaian
;
Bidang Bina Teknik, rnembawahi 1. Seksi Penyuluhan
;
:
:
2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan; d.
Bidang Kebersihan
dan Pengangkutan,
1. Seksi Kebersihan ? asal12, Dinas
e.
f. di
dan Pemadarnan
Kebakaran,
membawahi:
Seksi Pemeriksaan;
'2. Seksi Operasional
aran : 1
;
Seksi Pengangkutan;
"idang Pencegahan 1.
membawahi:
Pcmadarnan
;
lsidang Sarana dan Logistik, membawahi
:
l.
Seksi Perbengkelan
;
')
Seksi Pengadaan
bidcmg dan Pemeliharaan dan Peralatan;
pelaksanaan g.
'Jnit Pelaksana
Teknis Di.ias ;
h.
Kelompok Jabatan Fungsional.
8 9
.-_--=-- .-(2)
Baga. Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pemadam Kebakar seba.aimana
tersebut
pada
ayat
(1) Pasal
ini, tercantum
dala
Lampiran III Peraturan Daerah ini, yang merupakan satukesatuan
yan
tak terpisahkan. BAB VI DINAS KESEHATAN
Bagian Pertama Kedudukan Pasal 15 Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah
Daerah yang dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tugas Pokck Pasal 16 Dinas Kesehatan
mempunyai
tugas melaksanakan
kewenangan
Otononi
Daerah dalam rangka pelaksanaan lugas desentralisasi di bidang kesehaian.
Bagian Ketiga
Fungsi Pas,\! 17 Dalarn menyelenggarakan
tugas sebagaimana dim..ksud pada Pasal16, Dinas
Kesehatan mernpunyai fungsi: a. perumusan
kebijakan teknis di bidang kesehztan ;
b. pemberian
perijinan
dan
pelaksanaan
pela -anan umum
di bidar.g
kesehatan ; c. koordinasi,
pengendalian
dan pengawasan
S 'Ita
evaluasi pelaksanaan
tugas di bidang kesehata.n ; d. pernbinaan dan pembangunan e. penyelenggaraan
kesehatan masy irakat :
pelayanan kesehatan;
11;---------------------------
----------
j
m Kebakaran ntum
f. pelaksanaan
daJarn
kesatuan yang
pengawasan
g.
pl"ny( knggaraan
h.
pemb.naan
i.
obat dan rnakanan
urusan
terhadap
;
tata u.saha dinas ;
Unit Pelaksana
pelaksanaan tugas-tugas
Tekn.is Dinas;
oleh Kepala Daerah.
lain yang diberikan
Bagian Keempat Struktur
Organ.isasi
Pasal ang dipirnpin
(1) Struktur Organisasi
nggungjawab
18
Dinas Kesehatan, terdiri dari :
a.
Kepala Dinas ;
b.
Bagian Tat.a Usaha, membawahi 1. Sub Bagian Umum
:
dan Keuangan
;
1. Sub Bagian Kepegawaian; ~
Bidang Bina Program,
membawahi:
1. Seksi Penyusunan
Program;
2. an Otonomi
d.
kesehatan.
Seksi Da ta dan Informasi
Bidang Pelayanan
Kesehatan,
membawahi
1. Seksi Bina Sarana Pelayanan 2. e.
Seksi Promosi
Bidang
sal16, Dinas f.
di bidang
.'
(2)
Kesehatan;
Penyakit
membawahi
dan Pemberantasan
2.
Lingkungan
Seksi Penyehatan
1.
Seksi Kesehatan
2.
Seksi G i z i ;
g.
Un.it Pelaksana
h.
Kelompok
Bagan Struktur
Keluarga,
dan
Penyehatan
Penyakit;
dan Pengawasan
membawahi
Air;
:
Ibu, Anak dan Manula;
Tekn.is Dinas ;
[abatan
Fungsional.
Organisasi
Dinas Kesehatan
ayat (1) Pasal ini, tercantum yang merupakan
Menular
:
1. Seksi Pencegahan
Bidang Kesehatan
:
Kesehatan;
Pemberantasan
Lingkungan,
pelaks~.naan
;
satu kesatuan
dalam
sebagairnana
tersebut
Lampi! an IV Pcraturan
Daerah
pada ini,
yang tak ter iisahkan.
10 11
BAB VII
DINAS PERffiIBUNGAN Bagian Pertama Ke d u d u x a n Pasal 19 Dinas Perhubungan dipimpin
oleh
adalah
seorang
bertanggungjawab
"
unsur
Kepala
pelaksana Dinas,
Daerah yan!
Pemerintah
yang
berada
di
bawah dan
kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tugas I'ckok
Pasal 2.0 Dinas Perhubungan mempunyai Daerah
dalam
rangka
tugas melaksan: kan kewenangan
pelaksanaan
tugas
desentralisasi
Otonomi di
bid:mg
perhubungan. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 21
Dalam menyelenggarakan
tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Dines
Perhubungan mempunyai fungsi: a. perumusan
teknis,
kebijakan
pembinaan
bimbingan di bidang perhubungan b. pemberian perhubungan c. pelaksanaan
perijinan
dan
pemberian
;
dCU1pelaksanaan
pelayar.an
umum
di bidang
: pengawasan
dan
manajei.aen bidang perhubungan d. pelaksanaan
umurn
pengendalian
pengendalian
serta
ponyelenggaraa»
darat ;
clan pengawasan
perhubi ngan laut clan perhubungan
terhadap kegiatan di bidang
udara ;
e. penyele 199araan tata usaha dinas ; f.
pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
l .• ~-----------------------------------
12
Bagian Keempat Struktur Organisas Pasal 22
(1) )aerah yang bawah
Struktur
Kepala Dinas ;
b.
Bagian Tata Usaha, membawahi
2. c.
d.
di
bid:mg
:
1. Sub Bagian Umum dan Kepagawai.in
.ah.
Otonorni
Dinar. Perhubungan, tel diri dari :
a.
dan
In
Organisasi
Sub Bagian Perencanaan
dan Keuangan
;
Bidang Perhubungan
Darat, membawahi
1.
Seksi Manajemen
Lalu Lintas dan Angkutan;
2.
Seksi Teknik Sarana dan Prasarana
Bidang Perhubungan
1. Seksi Angkutan
~JiJallg Pcrhubungan
:
;
Laut, membawahi: Laut dan Kepelabuhanan;
2. Seksi Keselamatan c.
:
Pelayaran; Udara dun Tel .komunikasi.
mcmhawahi
:
1. Seksi Kebandarudaraan; 2.
Seksi Telekomunikasi
;
f.
Unit Pelaksana
g.
Kelompok Jabatan Fungsional;
Teknis Dinas;
20, Dinas (2)
Bagan Struktur
Dinas Perhubungan
Organisasi
pa Ia ayat (1) Pasal ini, tercantum mberian
in'. yang merupakan
sebagaimana
dalam Lampiran V Peraturan
tersebut Daerah
satu kesa.uan yang tak terpisahkan.
BAB VIII
bidang
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN eeara
Pasal 23
Dinas Kelautan dan Perikanan adalah
unsur pelaksana
yar.g
Dinas,
dipimpin
bertanggungjawab
12
..-
oleh seorang
Kepala
yang
Pemerintah
berada
kepada KepaJa Daerah melalui Sekretaris
-
PE1Zlf.1.tu!R..Yl.?£ 'DJl'E2\.JIJ{ 9(OTJl TE1(7{JlTE 'TJIJ{W{2003
Daerah
di bawah
dan
Daerah.
13
Bagian Kcdua TUl',')S ?okok
Pasal
Dinas
Kelautan
l.ewenangan di bidang
dan
Otonomi
24
Perikanan
Daerah
mempuny ai
dalam rangka
tugas
pelaksanaan
melaksamkan
tugas desentralisas
kelautan dan perikanan.
Bagian Ketiga Fungsi Pasal 25 Dalarn menyelenggarakan
tugas sebagaimar
Kelautan dan Perikanan mernpunyai a.
perumusan
kebijakan
b.
pemberian
peijinan
c.
pengujian
teknologi
d.
pelaksanaan
e.
pembinaan
f.
pnyelenggaraan
g.
pernbinaan
h.
pelaksanaan
terhadap
dan pclavanan
porikan.m
UI11UIl)
dan pembinaan
nelayan
t
perikanan
.knolcgi
usaha perikanan
: clan kelautan
anjuran; dan kelautar.:
;
tata usaha Dinas;
Unit Pelaksana
tugas-tugas
Linn kclautan
bidang
dalarn rangka penetapan
urusan
tcrhadap
fung i:
teknis di bidang
bimbingan
ksud pada Pasa124, Dillas
a dim
Teknis Dinas;
lain yang diberikan
oleh Kepala Daerah.
Bagian Keempat Struktur
Organisasi
Pasal
(1)
Struk..r
organisasi
26
Dinas Kelautan dan Perikanau, terdiri
a.
K pala Dinas ;
b.
Bagian Tata Usaha, membawahi
:
1. Sub Bagian Umurn dan Kepegawaian; 2. c.
Sub Bagian Perencanaan
Bidang Sumber
dan Keuangan
Daya Hayati, membawahi
; :
dari:
1. Seksi Pengembangan 2. Seksi Konservasi d.
melaksan akan
dan Pengawasan
Bidang Usaha Tani dan Nelayan, 1. Seksi Produksi
s desenh·ali.;asi e.
Bidang Prasarana, 1. Seksi Prasarana 2.
Seksi
lata
(2) tan; 1
Unit Pelaksana
8· Kelompok
tersebut Peraturan
dan kelautan
Penangkapan
dan Budidaya; Pelabuhan
Perikanan
dan
Tempat
Teknis Dinas; Fungsional.
Organisasi
pada
;
:
Operasional
Jabatan
Bagan Struktur
Usaha;
Ikan:
Pelelangan f.
;
dan Pemasaran
membawahi
kecil;
membawahi;
dan Pembinaan
2. Seksi Pengolahan
Pasal24, Dinas
Pesisir dan Pulau-Pulau
ayat
Daerah
Dinas Kelautan dan Perikanan
(1) Pasal ini,
ini,
yang
tercantum
merupakan
satu
dalam
sebagaimana
VI
Lampiran
kesatuan
yang
tak
terpisahkan. BAB IX
uran;
DINAS KEBUDAYAAN DAN PA.RIWISATA n kelautan;
Bagian Pertama Kedudukan Pasal
Dinas Kebudauaan erah.
Daerah
don Pariwisata
yang clip imp in oleh seorang
bcrtanggungjawab
kepada
27 adalah
unsur
pelaksana
Pemerintah
Kepala Dii as, yang berad.i di bawah dan
Kepala Daerah
melalui
Sekretaris
Daerah.
Bagian Kedua Tugas Pokok
ari : Pasal
Dinas
Kebudaqaan
kewenangan di bidang
Otonorni
dan
Pariwisata
Daerah
28 rnernpunyai
dalarn rangka
pelaksanaan
tugas
melaksanakan
tugas desentralisasi
kebudauaan dan pariwisata.
14 15
Bagian Ketiga Fungsi Pas::1129 Dalarn menyelenggarakan Kebudasjaan
tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, DinJll
dan Paritoisata
mempunyai fungsi
a. perumusan
kebijakan teknis di bidang kebudayaan
b.
pcrijinan
pcmberian
kepariwisataan c.
pcnyelenggaraan
dun
dan kepariwisataan;
u mu r.: dil1iddng kcl.udayaan
pclayanan
d
: clan }x'ngalLI an terhadap
invcntarisasi
obyek
wisata
dan day a tarik wisata ; d. penyelenggaraan e. pernbinaan
dan pengemc)angan kepariwisataan
dan pengembangan
tempat-tempat f.
pembangunan
penyelenggaraan
kesenian
daerah
:
serta pemeliharaan
sejarah ; tata usaha Dinas ;
g. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ; h. pel ksanaan tugas-tugas lain yang diberikan
old: Kepala Dacrah.
Bagian Keernpat Struktur Organisasi Pasal 30 (I)
Struktur
Organisasi
Dinus
ilu n Puritoisatu,
KeulIllllylll-l/l
terd iri dari :
a. Kepala Dinas ; b. Bagian Tata Usaha, membawahi : 1. Sub Bagian Urru.m dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ; c. B lang Kebudayaan, membawahi : 1. Seksi Pengembangan
Kesenian :
2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan d. Bidang Pariwisata, membawahi 1.
;
:
Seksi Obyek Wisata, Rckrcasi dan Hiburai
Umum :
2. Seksi Usaha jasa dan Usaha Sarana; e. Bidang Pemasaran, mernbawahi : 1. Seksi Promosi dan Penyuluhan
2. Seksi Pengembangan
;
Sumber Daya; IG
sal 28, Di nas
(2.)
f.
Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
g.
Kelompok [abatan Fungsional.
BC'gan Struktur sebagaimana
Dinas
Organisasi
terse but
iwisataan ;
Larnpiran
dayaan clan
y
pada
VII Peraturan
ayat
Daerah
Kebudayaan (1) Pasal
ini,
dan
Pariwisata
tercantum
ini, yang merupakan
dalam
satu kesatuan
BAB X
yek wisata
D NASPERTANIAN Bagian Pertama
ataan :
Keududukan
'meliharaan
Pasal 31
Dinas Pertanian adalah oleh seorang
unsur pelaksana
Pemerintah
Kepala Dinas, yang berada
di bawah
Daerah yang dipimpin dan bertanggungjawab
kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
h.
Bagian Kedua Tugas Pokok
Pasal 32
dari .
Dinas Perianian
mempunyai
tugas
Daerah dalam rangka pelaksanaan
rnelaksar akan
tugas desent
kewenangan
Otonomi
alisasi di bidang pertanian.
Bagian Ketiga Pungsi Pasal 33 Dalarn menyelenggarakan
Pertanian mempunyai a.
perumusan
tugas sebagaimana
b.
pemberian
c.
penyelenggaraan
pada Pasal 32, Dinas
fungsi:
kebijaksanaan
dan kehutanan
d.maksud
teknis di bidang pertanian,
ketahanan
pangan
;
perijinan dan pelayanan bimbingan
umum di bidang
dan pembinaan
terhadap
pertanian; kelornpok tani;
lG 17
d. pengendalian
dan pernberantasan
e. peningkatan
dan pengembangan
hama
Jan p.-nyakit
tanaman
:
usaha pertan.an, ketahanan pangan dan
kehutanan; f.
penyelenggaraan
g. pembinaan h.
pelaksanaan
tata usaha Dinas ;
terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ; tugas-lugas lain yang dibcrikan
t
.-h Kopala
0<1 l'1'<1 h.
Bagian Kecr pat Slru kt u r Orgilllis:ISi
("1)
Struktur Organisasi Dinas Pertanian, tr-rdi ri dilri <1.
:
Kopala Dinas :
b. Bagian Tata Usaha, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepcg. waian :
') Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan c.
Bidang Perencanaan dan Penyusunan 1. Seksi Penyusunan 2.
J.
;
Program, mcmbawahi
:
Program;
Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
B~dang Pertanian dan Hortikultura.
mcmbawahi :
1. Seksi Pertanian dan Ketahanan Pangan ; 2
Seksi Hortikultura
;
e. I: dang Peternakan, membawahi 1
Seksi Produksi dan Pemasaran ;
2. Seksi Penanggulangan f.
:
Pcnyakit Ternak :
Bidang Perkebunan dan Kehutanan, mernbawahi : 1. Seksi Perkebunan ; 2. Seksi Kehutanan :
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ; h. Kelompok [abatan Fungsional. (2)
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertauian
sebagairnana tersebut pada
ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Larnpiran Vlll Peraturan
yang merupakan
Daerah ini,
satu kesatuan yang tak terpisahkan, 18
man;
BAB XI
lpangan dan
DINAS PENDIDIKAN
NASJONAL
Bagian Pertama Ked ud u knn
Pasa135 Dinas F'mdidikan
crah.
Nasi anal adalah
unsur pelaksana Pernerintah
Daerah
yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 36 Dinas I endidikan
Nasional
mempunyai tugas melaksanakan kewenangan
Otonorr i Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pendidikan.
wahi:
Bagian Ketiga Fungsi Pasal37 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Dinas Pendidikan Nasional mempunyai fungsi : a. perumusan
kebijaksanaan teknis, pernbinaan umum
dan pernberian
bimbi.ngan di bidang penddikan ; b. p=mberian pcndidikan
perijinan
dan pelaksanan
pelayanan
umum
di bidang
;
c. pernbinaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan pendidikan formal, pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga; d. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan : e. pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kependidikan; rsebut pada
f.
Daerah ini,
g. pembinaan. tcrhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
penyelenggaraan tata usaha Dinas ;
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah. 18
-..aI!W
__
-
-
-
19
Bagian Keempat Struktur Organisasi Pasa138 (1)
StrUY ur Organisasi Dinas Pendiriikan Nasional}erdiri
dari :
a. } epala Dinas ; b. Bagian Tata Usaha, membawahi: 1. Sub Bagian Umurn dan Kepegawaian : 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ; c.
Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah,
rnernbawahi :
1. Seksi Pendidikan Dasar dan Taman Kanak-Kanak ; 2.
Soksi Pendidikan
Monongah
;
d. Bidang Saran". dan Prasarana. membawahi I.
Scksi Ccdung
dun Pvrpustakuan
:
;
2. Seksi Alat Belajar dan Alat Peraga ; e.
Bidang Tenaga Kependidikan,
membawahi
:
1. Seksi Tenaga Teknis;
2. Seksi Tenaga Non Teknis ; f.
Bidang
Pendidikan
Luar
Sekolah,
Pemuda
dan
01ah
Raga,
membawahi: 1. Seksi Pemuda dan Olah Raga; 2. Seksi Pendidikan Luar Sekolah ; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2)
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikun tersebut
pada
Feraturan
ayat
Daerah
Nasional
(1) Pasa1 ini, tercantum ini, yang
merupakan
satu
dalam
sebagaimana Lampiran
kesatuan
yang
IX tak
terpisahkan.
20
BAB XII DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
Bagian Pertama Kedudukan Pasal 39 Dinas Tenaga Kerja dan Sosial adalah
unsur pelaksana Pemerintah
yang dipimpin
Dinas, yang berada
oleh seorang
bertanggungjawab
Kepala
Daerah
di bawah dan
kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah,
Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 40 Dinas Tenaga Kerja dart Sosial mempunyai Otonomi
tugas melaksanakan
Daerah dalam rangka pelaksanaan
kewenangan
tugas desentralisasi
di bidang
tenaga kerja dan sosial. lah Raga,
Bagian Ketiga Fungsi Pasa141 Dalarn menyelcnggarakan
tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Dinas
Tenago Kcrja dan Sosial mempunyai fungsi : a.
perumusan
kebijaksanaan
teknis dibidang
b. pernberian perijinan dan pelaksanaan
bagaimana
tenaga kerja dan sosial ;
pelayanan umum di bidang tenaga
kerja -ian sosial ;
mpiran IX
c. bimbingan,
yang tak
peningkatan d. pemb-naan
pernbinaan
dan
pengawasan
sumber day a manusia ketenagakerjaan sosial kemasyarakatan
pengvmbangan
dan kehidupan
ketenagakerjaan
dan
; sosial, partisipasi dan
institusi masyarakat Iainnya;
e. peny=Ienggaraan
tata usaha Dinas ;
i.
pernl inaan terhadap Unit Pela lcsana Teknis Dinas ;
J.
pelaksanaan
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
20 f£1(JtTU:l(Jl9{
1)Jt'E'1(J13{
-
'J(CYIJ! TE'l('1{,JtTE
21 'TJtH'lJ'1{,2003
Bagian Keempat Struktur
Organisasi
Pasa142 (1)
Struktur
Dinas Tenaga Kerja dan Sf-sial, terdiri dari :
Organisasi
a.
Kepala Dinas :
b.
Bagian Tata Usaha, mernbawahi
:
1. Sub Bagian Urnum dan Kepegawaian; 2. L.
d.
Sub Bagian '?erencanaan
Bidang Penernpatan
dan Pclatihan,
1.
Seksi Penempatan
2.
Seksi Pelatihan
Bidang
dan Keuangan
;
membawahi
dan Penyaluran
:
Tvnaga Kerja ;
dan Froduktificas
Industrial
Pancasila
dan
Pel gawasan
Tenaga
Kerja,
mcmbawahi. 1.
Seksi Ferlindungan
Tenaga Kerja :
'1
e.
f.
Bidang Kesejahteraan
dan Rehabilitasi
1.
Seksi Kescjahteraan
2.
Seksi Rehabilitasi
S .ial,
Jan Pendayaguo.an
membawahi
:
:"'el:lbaga Sosial ;
Sosial ;
Bidang Bantuan Sosial, membawa.hi
:
1. Scksi Korban Bcncana dan Bantuan S( ~i,11;
2. Seksi U saha Sosial ;
(2)
g.
Unit Felaksana
h.
Kelornpok
[abatan
Bagan Struktur tersebut Daerah
Teknis Dinas ; Fungsional.
Organisasi Dinas Tenaga Kerja dun Sosial
pada ayat (1) Pasal ini, tercantum ini, yang rnerupakan
satu kesatuan
dalarn Larnpiran
sebagaimana X Peraturan
yang tak terpisahkan.
BAB XIII DINAS KOPERA 51, PERINDU5TRIAN DAN PERDAGANCAN
PE'1(5i'LTU2(Jl!JI{. 'D5i'L'E'1(%}{ ?(OT5i'L TE:l\?£5i'LTE
-
'T%}{'U:J{2003
22
Ba~)an Pertama Kedudukan Pasal iari :
Dinas Kop erasi, Perindustrian Pernerintah di bawah
Daerah
43
dan Perdagangan
yang dipirnpin
dan bertanggungjawab
oleh seorang
adalah Kepala
pelaksana
Dinas, yang berada
Kepala Daerah
kepada
unsur
rnelalui
Sekretaris
Daerah. Bagian Ked ua Tugas Pokok PasnI 44
aga
Kerja,
;)indS
K operasi,
Pcriiulnst nun
kewenangan
melaksanakan
tugas desentralisasi
di bidang
hi:
tluu
mcmpunyai
/'CI'II/lS/lIIS"1I
Otonomi
Daerah
dalarn
koperasi,
perindustrian
rangka
lugas
pelaksanaan
dan perdagangan.
Bagian Ketiga
sial;
Fungsi Pasa145 Dalarn menyelenggarakan
Koperasi, Perindustrian a.
perumusan
agaimana Peraturan
c.
teknis
dirnaksud
rnernpunyai
dibidang
pada Pasal 44, Dinas fungsi :
perindustrian.
perdagangan
;
pembcrian
perijinan
perindustrian,
an.
dan Perdagangan
kebijaksanaan
dan koperasi b.
tugas sebagairnana
dan
perdagangan pcmbangunan
perdagangan
;
pengernbangan
e.
pembinaan,
produksi
dan
fasilitasi,
usana kecil rnenengah f.
penyelenggaraan
k.
pernbinaan
kehidupan
di
bid~lg
induslri
hasil produksi
dan
usaha
;
berl« perasi dan PIOvl ;
pernberian
pen
odalan
bagi
koperasi
dan
;
urusan
terhadap
umum
:
pcngcmbangan
dan pemasaran
pengernbangan
f. penyelenggaraan
pelayanan
dan koperasi
pclaksanaan
d.
pelaksanaan
tata usaha Dinas ;
Unit Pelaksana
Teknis Dinas 23
1.
pelaksanaan
tugas-tugas
lain yang diberikan
oleh Kopala Daerah.
Bagian Keempat Struktur
Organisasi
Pasa146 (1)
Struktur
Dinas Koperasi,
Organisasi
Perindustrian
dan Perdagallgan
terdiri dari :
a. Kepala Dinas : b.
Pagian Tata Usaha, membawahi 1. Sub Bagian Umum
:
dan Kepegawaian;
~" Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan c.
d.
l5idang Bina Program,
dan Pelaporan
Seksi Monitoring
dan Pendaftaran
Seksi Permodalan
Seksi Produksi
mernbawahi
:
dan [asa Keuangan; mernbawahi:
1. Seksi Sarana dan Usaha Industri
f.
Perusahaan:
dan Usaha Koperasi;
Bidang Perindustrian,
2.
;
dan Usaha Keeil Menengai.,
1. Seksi Lembaga
e.
:
Seksi Perencanaan
Bidang Koperasi
2.
mcmbawahi
;
;
dan Pengendalian
Bidang Perdagangan,
mernbawahi
Pencernaran
;
:
1. Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan; 2.
(2)
Seksi Penyaluran
g.
Unit Pelaksana
h.
Kelompok Bagan
dalam kesatuan
;
Teknis Dinas ;
[abatan Fungsional.
Struktur
Perdagangan
dan Promosi
Organisasi
sebagaimana
Lampiran
Dinas
tersebut
XI Peraturan
Koperasi,
Perindustrian
dall
pada ayat (1) Pasal ini, tereanturn
Daerah
ini,
yang
merupakan
saru
yang tak terpisahkan.
24
aerah.
BAB XN DINAS LINGKUNGAN
I1lDUP
Bagian Pertama Kedudukan Perdaga1tgan,
Pasal 47
Dinas Lingkungan Hidup adalah dipimpin
oleh
seorang
unsur pelaksana
Kepala
Dinas,
yang
Pernerintah
Daerah yang
berada
bawah
di
dan
Bagian Kedua Tugas Pokok
Pasa l 48 Dinas
ahi :
Ltngkungan
Otonorni
Daerah
Hidup
mempunyai
tugas
dalam rangka pelaksanaan
melaksanakan
kewenangan
tugas desentralisasi
di bidang
lingkungan hidup.
Bagian Ketiga Fungsi Pasa149 Dalam r ienyelenggarakan
tugas sebagaimana
Lingkungan Hidup mempunyai ::1.
pcrurnusan
kebijaksanaan
b.
pemberian
perijinan
lingkungan
hidup;
c.
strian
dan
., tercariturn
pengendalian penanggulangan
d.
pengawasan kerusakan
pakan saru
pelaksanaan
lingkungan
E'.
pelaksanaan
pelestarian
f.
penerapan
dan
lingkungan
hidup ;
pelayanan
umum
dalam
dan kerusakan
terhadapsumber
pengendalian 24
teknis dibidang
pencemaran
lingkungan
pada Pasal 48, Dinas
fungsi:
dan
dampak
dimaksud
arti
serta pengawasan
pencegahan
lingkungan
dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
teknis pelaksanaan
pelaksanaan
RKL
dan
; pencemaran
dan
AMDAL;
dan pemUW1aI1kualitas lingkungan
pengawasan
di bidang
dan
; RPL
serta
AMDAL; 25
g.
penerclpan
dan pengembangan
h.
penyuluhan
dan peningkatan
i.
penyelenggaraan
J.
pembinaan
k.
pelaksanaan
Iungsi inforrnasi
lingkungan
;
peran serta masyarakat;
tata usaha Dinas ;
terhadap
Unit Pelaksana
tugas-tugas
Teknis Dinas:
lain yang diberikan
oleh Kepala Daerah.
nagian Keempat Stru ktur Organisasi Pasal
(1)
Struktur
Organisasi
Dinas Lingkungan
a.
Kepala Dinas ;
b.
Bagian Tata Us aha, membawahi 1. Sub Belgian Umum 2.
c.
Hidup, terdiri
membawahi:
1. Seksi Perencanaan
;
Pencegahan
dun Pelaporan
Darnpak
;
;
Bidang Bina Program,
Seksi Evaluasi
dari.
:
dan Kepcgawaian
Sub Bagian Keuangan
2. d.
50
;
Lingkungan,
rnembawahi
:
1. Seksi Kajian Teknis Amdal; 2. e.
Seksi Pengembangan
Bidang Pengawasan
dan Pengendalian,
1. Seksi Pengawasan 2.
(2)
Kelembagaan
d3J1 Perijinan
Seksi Pengendalian
f.
Unit Pelaksana
g.
Kelompok
Struktur
tersebut
pada
Peraturan
:
;
dan Pernulihan
Kualitas
Lingkungan;
Fungsional.
Organisasi ayat
Daerah
membawahi
;
feknis Dinas ;
[abatan
Bagan
d rn Kapasitas
Dinas
(1) Pasal ini,
yang
ini,
Lingki. rzgan Hidup tercantum
merupakan
satu
dalarn
sebagaimana Lampiran
kesatuan
yang
XII tak
terpisahkan.
~6 PE1{,Jl.TU!J
BAB
xv
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 51 (1)
rah.
Pada
Setiap
Dinas
berdasarkan
kebutuhan
Keputusan (2)
dibentuk
dan
beban
Unit kerja
Pelaksana yang
Teknis
ditetapkan
Dinas dengan
Kepala Daerah.
Unit Pelaksana
Teknis Dinas berfungsi
dinas yang mempunyai
(3)
dapat
wilayah kerja satu atau beberapa
Tjnit Pelaksana
Teknis Dinas dipimpin
dibawah
bcrt<1I1ggung jawab
dan
operasional
rnclaksanakan
dikoordinasikan
sebagian
tugas
Kecarnatan,
oleh seorang Kepala yang berada kcpada
Kopala
Dinas dan
sccara
oleh Camat.
BAB XVI KELOMPOKJABATAN
FU GSIO
AL
Pasal 52
(1)
Kelompok sebagian
Jabatan tugas
mempunyai
Fungsional
dan
fungsi
Dinas
sesuai
tugas dengan
melaksanakan keahlian
dan
kebutuhan.
Pasal ini dipimpin
oleh seorang tenaga fungsional
senior selaku ketua
gan; kelompok.
yang
berada
dibawah
dan
bertanggung
jawab
kepada
Kepala Dinas.
sbagaimana rpiran
XII
yang
tak
(3)
Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin
(4)
[urnlah
dapat dibagi dalam Sub Kelompok dan
oleh seorang tenaga fungsional
tenaga
fungsional
ditentukan
senior.
berdasarkan
sifat, jenis dan
beban kerja.
27
(5)
Kelornpok
jabatan
yang berwenang
fungsionai
diangkat
sesuai dengan
da: l diberhentikan
peraturan
oleh Pejabs
pcrundang-undangan
yan!
berlaku.
(6)
terhadap
Pernbinaan peraturan
fungsional
tenaga
pernndang-unclangan
dilakukan
sesuai
dengan
[abatan
Eselon
yang berl do'.
BAB XVII KEP ANGKA.T AN, PENGAN
";KA T AN
DAN PEMl:3ERHENTJ '\N Bagian Pertarna Eselonering Pasa153 (1)
Kepala Dinas adalah [abatan
(2)
Kepala
Eselon ILb
Bagian Tata Us aha dan Kepala
Bidang
adalah
IILa
(3)
Kepala Sub Bagian, Eselon
Kepala Seksi, dan Kepala UPTD adalah [abatan
rv., Bagian Kedua Pengangkatan
dan Pemberhentian Pasal 54
(1)
Keoala
Dinas,
diberhentikan
(2)
Kepala
dan
Kepala
Bidang
diangkat
dan
oleh Kepala Daerah.
Ke .ala Sub Bagian, dil erhentikan
Bagian
Kepala
Pada
Seksi can
oleh Sekretaris
Kepala
Daerah
UPTD
atas pelimpahan
diangkat
dan
Lem6aranl
LAIN-LAIN
Pasal 55 tugas
pokok
Daerah akan ditetapkan
dan
dengan
fungsi
dari
Keputusan
SEKRETA
= --Drs. FAG
BAB XVIII
Penjabaran
tangl
kewenangan
oleh Kepala Daerah.
KETENTUAN
Diundangl
masing-rnasing
Dinas-Dinas
Kepala Daerah. 28
ikan oleh Pejabat BAB XIX
-undangan yang
KETENTU A N PENUTUP Pasal
o 'ngzlll
sesuai dengan
bcrl •.kunya
Tcrnats
Pcraturan
Noma!" 7 Tahun
Daerah
~ota
Organis..si
Ternate
Dacrah
2003 tentang Nomor
30
56 ini,
maka
Pcraturan
Perubahan Tahun
dan Tata Kerja Dinas-Dinas
Pertama
2000
Daerah
tentang
Daerah
Kota
Atas Peraturan Pembentukan
Kota Ternate
dinyatakan
tidak be: laku lagi . Pasal Peratura-i
Daerah ini rnulai berlaku
setiap
Agar
orang
sejak tanggal
mengetahuinya,
D erah ini dengan
Peraturan
57 ditetapkan.
memerintahkan
penempatannya
dalam
pengundangan Lernbaran
Daerah
Kota Ter late.
abatan Eselon
dalah [abatan
iangkat dan
Diundangkan di Ternate Padatanggal
iangkat dan
10 Desember
2003
,.\:.','>~\A
SEKRETARIS DAERAfl'KOT
":"
TERN ATE
\"
~.
kewenangan
~J,\\ ~.' If''
\\
s== ,'.,.",
\ \
---:-'4\' t i
Drs.FAC~Y~¥MAl\I.,~ ~.,
,~,.'
~. ~ U l-~, ,II.
', ).,.,. •
L
1.1
'..
t..,
...
'\
//
/y
"I'
ianbaran. '1Jaerak'Xit.4.:~'&:tir:tite, 'Iahun. 2003 'JIbm.or 16, Seri 'D
28
- .-..
fE'Rj1.Tl..l!J(5't:J{'lJJt'£'1(;).J{
----
?(ChJt TE'1('J{JtPE 'T!4J{IT/{!2003
29
PFJ JELASAN
ATAS I ERA T RAN DAERAH KO NOMOR
16 TAHU
TE
S 'SUNAN ORGA IANAS-DINAS
1.
PENJELASAN
2003 LA PIRAI NOMOf TANGGAI
TANG
lSASI UA
DAERAII
GAN DINAS
TATA KERJA
I~OTA TERNATE
UMUM.
Otonomi
Daerah
Undang-Undang konsekwensi
A TERNA TE
Nomor logis
memberdayakan
yang luas, nyata dan bcrtanggungjawab 22
Tahun
dari penyerahan
potensi
1999 urusan
dan kemampuan
tcntang
otonom
diamanatkan
I)acrah,
Pcmcrintuhan
Pemerintah
daerah
sebaga.rnana
Pusat
kepada
dalarn
rnercncanakan
rncrupakan
Pernerintah
rlal
KELOI FI
u.
Daerah
dan melaksans L
tugas
pemerintahan,
Kesatuan
Republik Sesuai
pembangunan
Pasal
68 Undang-Undang
Perangkat
ditetapkan
Pemerintah.
tentang
karena
Pedoman
pelayanan
masyarakat
kepada
dalam
kerangka
ega;
Indonesia.
Organisasi
Oleh
dan
Daerah
ditetapkan
itu dengan Organisasi
om or 22 Tahun dengan
berpedoman Perangkat
Peraturar.
pada Daerah
Daerah
Pcraturan yang
scsuai
Pcmcrintah
merupakar;
C
bahwa Susun'
1999 mengisyaratkan dengan
pedoman yar,
Nornor
8 Tahun 200J
pengganti
dari
Peraturan
[J I
PE~
pi
JALA
Pernerintah Dinas-Dinas
II.
Nomor
84 Tahun
2000, maka dilakukan
penataan
kembali
terhadap
susunan
organias
Daerah Kota Ternate.
PE JELASAN PASAL DEMI PASAL.
Pasal I sid Pasal 57
CIIKJlp jeias.
Jij
t
LAMPIRAN I PEHATURAN DAERAH KOlA TERNATE NOM 0 R 16 TAHUN 2003 TANGGAL : 10 DESEMBER 2003
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJ.A.AN t.J"MU!I KOTA TERNATE
~P.hLA
DINAS
I BAG IAN TATA USAHA
I
iamanatkan
dalam
mcrupakan
suatu
tah Daerah
guna
-
KELOMPO )J( JABATAN FUNG ;SIONAL
I I I I
an melaksaru.kan L
kerangka
Negara I
IDA
bahwa Susunan n pedoman
yang
[
NG PRASA tANA WILA 'AH
r
r
8 Tahun
2003
dari Peraturan
SUB BAGIAN
--
I--
-t--
-,C ~
]
.-=
[!: I~··
----
BIOANG PERU MAHAN
[
DA N PERMUKIMAN
_____ ---..l
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
I
h
l '-
BIDANG B I NA TEKNIK
BIDANG BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI
I
.-l
SEKSI PERUMAHAN DAN PENYEHATAN LlNGKUNGAN
S EK S I PENGELOLAAN SliMBER DAYA AIR
I
30
'--
=
I 1
S E :SI PENINGKA rAN DAN PEMEL: ARAAN JALAN DAN JEMBATAN
< S I PEMBII ~GU~AN JAl1\ ~ DAN JEMB AT/,N
UMUM DAN KEUANGAN
-
----
I
sunan organisasi
I
r-----.J
~
l
e-
S E K S I SURVEY DAN PENGENDALIAN
S E K S I BANGUNAN GEDUNG
.J
'-
U P TO
S EK S I PERALATAN DAN PENGUJIAN
S EK S I JASA KONSTRUKSI
I
~
~~
--
LAMPIRAN NOMOk TANGGAL
II PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE 16TAHUN2003 10 DES EMBER 2003 LAMPIRI
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TATA KOTA DAN PERTAMANAN KOTA TERNATE
N OMO
TANGG!
~AG.u n AS
If
KEPALA .~IN~8
]
{" ---------
,....-_.
BAGIAN TATA UBAHA
1
~.t~J~A~: KEPEGAWAIAN
KELO F
l[:
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANOAN
-
KELOHPOK ,J
--
.~~
BID A if 3 TATA RUANO DAN TATA BANGUNAN
BA.TA.N
_F_~If G_ S I 0 ~ ~ ~
~
-
I
B!DANG
PERTAMANAN DAN PEMAKAMA,,{ ,
--
-
=][-BIIJANG
--------
--
S EK S I TATA RUANG
---
f.- f--
-
PENERANOAN ,JALAN DAN DEKOHASI KOTA
~.
-::::J--
.------------,
S EK S I PERTAMAN\N
E---
S E K S I PENERANGAN JALAN DAN TAMAN
-
S EK S I TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
S EK S I
".
PEM~'A
MAN
DEKORASI S EK§JI KOTA DAN REKLAME
'--
-
------------
_._--------------_._-----
PI
--_ ... - ---------------------1
LAMPIRAN III PERATURAI\l DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 16TAHUNL003 TANGGAL : 10 DESEMBER 2003
RAGAN STRUKTUR
ORGANlSASI
DINAS KEBERBIH.AR DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA TERNATE
~'~DINA~ BAGlhN TAT A USAHA
I
I
---, KELOMPOK JABATA FUNGSIONAL UB BAGJAN NCANAAN DAN ';UANGAN
II
suo
OACIAO UMUM DAN KEUANGAN
f-
I
SUB 8AGIAN KEPEGAWAIAN
'-I
BIDANG B I NA TEKNIK I
J
SEKSI PENYIJLUHAN
KOTA EK§JI REKLAME RASI
JC
BIDANG KEBERSIHAN DAN PENGANGKUTAN
S EK S I EVALUASI DAN PELAPORAN
BIDANG SARANA DAN LOGISTIK
BIDANG PENCE GAHAN DAN PEMADAMAN KEBAKARAN
-S E K S I PEMERIKSAAN
[SEKSI KEBERSIHAN
c
EKSI PENGANGKUTAN
I
S EKS I OPERASIONAL PEMADAMAN
U P TO
I
f-
J
'-
\- \
~
S E K S I PERBENGKELAN DAN PEMELIHARAAN
S EK S I PENGADAAN DAN PERALATAN
I{
" 0
)..
LAMPIRAN LAMPIRA NOM
OR
TANGGAL
IV PERATURAN
DAERAH
KOTA TER
NOMOR
ATE
16TAHUN2003
TANGGAL ---
10 DESEMBER 2003
BAGAN DINASP
STRUKTUR OROANlSABI DIN S KESEHAT KOTATERN TE
B Q
~PALA
DINA~ -
J
--
--
C
BAGIAN rATA USAHA
___
::::1
~-;UB--BA-G-I-A-N----~
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
---j
UtvlUM DAN KEUAf\IGAN
I
~UB
BAGIAN
L~PEGAW:\IAN
BIOANG B I NA PROGRAM
SEKS~ PENYUSUNAN PROGRAM
S EK S I D A T A DAN .INFORMASI
I
IL l-
I-
'-
[ .,"JN~:s~J
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
PEMB PENYAK IT MENULAR & PENYE HATAN L1NGK,
S E K S I BINA SARANA PELAYANAN KESEHATAN
J
--
S PENC E~A~'I:NIDANJ PEM BERANTASAN PEf\:YAKIT
-
--
1--
_____
S PE-N~E~;;T~NJ LING KUNGAN DA'J PEN GAWASANAIR
U P TO
BIOANG KESEHATAN KELUARGA
F'U) G
lk-=====-=::::::J=r=== S E K S I KESEHATAN IBU, ANAK DAN MANULA
L---:====_======~
L- ___ .
S EK S I PROMOSI KESEHATAN
I
I
-
1
ELI J AI
S EK S I G I Z I
I-
'L-
_
LAMPIRAN
V PERATURAN
DAERAH
KOTA TERNATE
NOMOR
16TAHUN2G03
TANGGAL
10 DESEM:.:..=B:.:::E::..:Rc..::2c:::.OO~~3~
_
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA TERNATE
1[=
KEPALA
J
DINAS
=
BAGIAN TATA USAHA ____
-------
----]
------.J
~--.-
SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAW AIAN
SUB BAGlAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN L--_
[
KELOMPOK
BIDANG
JABA1'AN FUNGBIONAL
BIDANG
PERHUBUNGAN DARAT
f--
il
I-~~
S E K S I LALU LlNTAS
-------]
DAN ANGKUTAN
=-
E
ILl
BIDANG
PERHUBUNG~N_ UDARADAN TELEKOMUNlKASI
S E K S I ANGKUTAN LAUT
MANAJEMEN
_______ E K S 1__ -]
~
PERHUBUNGAN LAUT
--
DAN KEPELABUHANAN L-.
S EK S I TEKNIK SARANA
S EK S I KESELAMATAN
DAN
PELAYARAN
S E K S I KEBANDARUDARAAN
I S E K S I TELEKOMUNlKASI
PRASARANA
II
U P
-
~J
T ~_ ••
_.- ..
LAMPIRAN NOMOR TANGGAL
LAMPlRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA TERN ATE NOMOR 16TAHUN2003 TANGGAL 10 DESEMBER 2003
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIN AS KELAUTAN DAN PERIKANAN
BAGAN 51 DINAS KEB
KOTA TERNATE
KEPALA DINAS .-
----__.~~II
f-.---
~~ SUB DAGIAN UMUM DAN KEPEGAW AlAN
r: JI B1D~~l SUB HAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
-
KELO
=
POK
JABATAN FUNGBIONAL
B I DAN SUMBER DAYA HAYATI _____
G
[-:~~-~l-=~~ {-:~D --Jrr ~ _.
J=_=,;.--==----I __=_l
B I
US
DANG
~--
_~=.~~~1
-l
It.ELOl JABA FUNG8
r-----
r----~ S E K S I PENGEMBANGAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
E K S I UKSI DAN PEM BIN A A ~ U SA H A
S E!( S I P R A S I\. RAN A PENANGKAPAN & Bum DAYA
---S E K S I KONSERVASI DAN PENGAWASAN
II
--
~
U P T D
,:--------------------.-----
EK S I ] GOLAHAN DAN PEM ASARAN
----
l
S EK S I TATA OPERASIONAL PELABUHAN PERIMNAN DANTPI
-
LAMPIRAN NOM 0 R TANGGAL
Vll PE!
KOTA TERN ATE
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
[
KOTA TERN ATE
--.!-~~=~ KEPALA
AN BAllA
DINAS
]
-'
--
BAGIAN TATA USAHA
GIAN DAN WAIAN
SUB BAGIAN UMUM
DAN
KEPEGAW AlAN GrAN ANDAN GAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
NG ANA
'---.
~---C: It.ELOMPOK JABATAN FUNG8IONAL
BID A N
BIDANG KEBUDAYAAN
PARlWISATA
--
I IONAL
PERlTPI
--- -
f-
BIDANG PEMASARAN
.S E K S I PENGEMBANGAN
S E K S I ORYEK WISATA.,
S E K S I PROMOSI
KESENIAN
REKREASIDAN HlBURAN UMlTM
DAN PENYULUHAN
'--.
I
S E K S I SFJARAH DAN
DAN USAHA SARANA
r
7rTD
S E K S I
S E K S X USAHAJASA
LKEPURBAKALAAN
ILl
~= ' '.
II
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA
.~-.-::---:---:.:
...
LAMPIRA
LAMPIRAN ]\JOMOR TANGGAL
VIII PERATURAN DAERAH KOTATERNATE 16TAHUN2003 10 DESEMBER 2003
NOMOf TANCCA!
:BAGAN DINAS)
AGAN 8 RUKTUR 0 G 18 81 DINAS PF.;RTANIANKOTA TERNATE
lJI
BAGll\N --:ATA USAHA
~
=-~-==;==
-
=,
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIANJ UM'-IM DAN f(cPEGAWAIAN ---------
"-
SUB
--- I-- --- ---
[
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
J
]P~~J 'lh=[
----~
PENYUSUNAN
PRODUKSI SEKSI
PROGRAM
S E K S I PERKEBUNI'.N
---------J ~L.:UTANAN PEMDA~:RA_N __. __
-]
SEKSI
S E I( S I
EVALUASI -
J'-
PENANGC
DAN
ULANGAN
PENYAKIT
PELAPORAN
TERNAK
------
U P TO
BI PEN DID DANN
PK:!=p====llfl:::
r-.~====~ _
S E K S I
KELOMi FUI
-========~ r SEKSI
r--s
n
PENDIDIK TAMAN
S
PE ME
LAMPIRA
I
IX PERI\TUP1\
DAERI\H KOTATERNAn:
NOM 0 R
16 TAHUN:\)03
TI\NCCI\I,
10 DESI'MLER 2003
---------
BAGAN STRUKTUR OJ tOANISASI DINAS PJtNDIDIKAlII ~ SIONAl. KOTA TERNATE
r
L
KEPALA
II
DI~AS
[
SUB
ij
,---SUB BAG IAN
'--
I
BIDANG;][
BIDANG SARANA DAN PF/PSARANA
UTANAN
__ -__ -
] [ BIDANGJ G
r
[SEKSI
SEKSI PENDIDIKAr-.; DASAR DAN TAMAN KANAK-KANAK
H
S EK S I PENDIDIKA"J MENE'NGAH
L.....
PERENCANAAN KEUANGAN
I,
I
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
==.r-=--'
BAG IAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
-
I
I
~
USAHA
=
I
r--
TATA
J
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
AN
BAGIU
[
-
GEDUNG DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
~!
BIDANG
PENDIDIKANLUARSEKOLAH, PEMUDA DAN OLAH RAGA
r-r-
S E K S I TENAGA TEKNIS
S E K S I PEh'UDA DAN OLAH RAGA
S EK S I TENAGA NON TEKNIS
S EK S I PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
PERPUSTAKAAN ~ S to K S I I>.LA T BELAJAR DAN ALAT PERAGA
I
DAN
U P TO
I
'-
.#--_._--=:. ....
LAMPIRAN X NOMOR
LAMPLRAN X PERATURAN DAERAH KOTA TEI~NATE NOM 0 R 16 TAH UN 2003 TANGGAL 10 DESEMBER 2003
TANGGAL
BAGAN 81 DINAS KO
BAG STRUKTUR ORGANISASI DIN S TENAGA KlLRJA DAN SOSlAL KOTA TERNATE
[
1
"EPAU~~ ~
r===='
[--
J
BAG __
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
-1
IAN
~ATA USAHA ~
SUB BAGIAN]' UlvlUM DAN KEPEGAWAIAN
=
--J [ BIDANG PENEMPATAN DAN PELATIHAN
--
BIDANG
-]
BID A N--;;--
[DUSTRIAL PANCASI"] DAN PENGAWASAN TENAGA KERJA
::r-'---
S E K S I PENEMPATAN DAN PENYALURAN TENAGA KERJA
;:~~JEAHH:8~~~1 ~
__
==:::r' S E K S I PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
f-
J[
::r
KESEJAHTERAAN DAN PENDAYAGUNAAN LEMBAGA SOSIAL
'-
S EK S I PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
{
o
-
UP~~
1:11 DA BIN PROGI
--=----,-S E KG I KORBAN BENCANA DAN BANTUAN SOSIAL
S EK S I USAHA SOSIAL
'--._------
------------
c
REHSA~~L~';ASIJ SOSIAL
i-
-
BANTUAN SGSIAL
--s~~a SOSlkL
.
i-
I BID AN G
...---S EK S I PELATlhAN DAN PRODUKTIVIT AS
KELOMPol FUfiQ~ I
"""- -
f--
-
:
--
S E I
PERENC
DJ PELAP
~---
S EI t-.IONIT DAN PEN[ PERUS
_._--------------------------------,
PIRAN XI PERATURAN
DAERAH
.MOR
16 TAHUN 2003
"JGAL :
10 DESEMBER
KOTA TERNATE
2003
AN STRUKTUR DRGANlSASI AS KOPERASI, PERlNDUSTRIAN
AN SAHA
L
J
AGIAN DAN WAIAN
DAN PERDAGANGAN KOTA TERNATE
--~AGIAN~
------~ ~·--------II
~ KElOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
-SUB -[
TAT A USAH~~I
:::r
= BAG IAN -]
UMUM ___
SUB
DAN
~_EGAWAIAN
BAG IAN KEUANGAN
~ -:J r=:-::::::LJ H~~~~-G-J [I;P~~:AN c: [ER:::J [~DAGA=-J [
BIDANG BANTUAN SGSIA.L
PROGRAM
~~ S E K '"' I KORBAN BENCANA DAN BANTUAN SOSIAL
S EK S I USAHA SOSIAL
BIDANG
_]1
SEKSI PERENCANMN DAN PELAPORAN
~1~N~T~;,~r,tJ DAN PENDAFT ARAN
PERUSAHAAN
61DANG
UKM
J
---=~
J
8'-EI<81 LEMB!'tGA
~-
._-
DAN U~AHA KOPERA81
SEKSll PEHMODALAN
--
DAN JASA KELIANGAN
I
INDUSTRI
8 E K 8 1 SARANA DAN U8AHA PERDAGANGAN
S EK 8 I PRODUKSIDAN
8 EK S 1 PENYALURAN
S E K S I SARANA DAN U8AHA
PENGENDALIAN
DAN
PENCE MARAN
PROM081
[G-~'T~D~ ___ -:==-_-==J
