PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 03 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DALAM DAERAH KOTA TERNATE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KOTA TERNATE Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undnag Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta Undang-IJndang Nomor 9c Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, maka dipandang perlu menetapkan pedoman pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah dalam Daerah Kota Ternate. b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan peraturan daerah kota ternate. Mengingat
1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502)
2.
Undang-undang nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995, ‘Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611).
3.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor ilTahun 1999 tentang Pembentukan Kota madya daerah Tingkat II Ternate. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
4.
Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan bentuk Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5.
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tekhnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah.
6.
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah.
7.
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
8.
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
9.
Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2001 Nomor 33);
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE TENTANG PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DALAM DAERAH KOTA TERN ATE. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : a.
Daerah adalah Kota Ternate.
b.
Kepala Daerah adalah Walikota Ternate
c.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah Kota Ternate.
d.
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e.
Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Ternate.
f.
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hash penjualan tahunan serta kepemilikan.
g.
Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi.
h.
Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. BAB II KOPERASI, USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH Bagian Pertama Koperasi Pasal 2
Koperasi terbagi atas : a. Koperasi Primer yaitu koperasi yang didirikan oleh dan berangotakan orang-seorang. b. Koperasi Sekunder yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.
Bagian Kedua Usaha Kecil Pasal 3 Usaha kecil yaitu kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuh kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagai berikut : a.
Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termásuk tanah dan bangunan tempat usaha.
b.
Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
c.
Milik Warga Negara Indonesia
d.
Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Bagian Ketiga Usaha menengah Pasal 4
Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria sebagai berikut : a.
Memiliki kekayaan bersih lebih besar dan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 ( Sepuluh milyar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
b.
Milik Warga Negara Indonesia
c.
Berdiri sendini, buka merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar. BAB III LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN Bagian Pertama Landasan dan Asas Pasal 5
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berlandaskan pancasila dan undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bagian Kedua Tujuan Pasal 6 Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
Pasal 7 Pemberdayaan usaha kecil dan menengah bertujuan : a.
Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.
b.
Meningkatkan peranan usaha kecil dan menengah dalam pembentukan produk daerah perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya menjadi tulang punggung serta memperkukuh struktur perekonomian nasional. BAB IV FUNGSI, PERAN DAN PRINSIP KOPERASI Bagian Pertama Fungsi dan Peran Pasal 8
Fungsi dan peran koperasi yaitu : a.
Membangun dan mengembangka potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonon,i dan sosialnya;
b.
Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
c.
Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
d.
Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangka perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Bagian Kedua Prinsip Koperasi Pasal 9 Koperasi melaksanakan prinsip koperasj sebaga berikut : a.
Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
b.
Pengelolaan dilakukan secara demokratis
c.
Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
d.
Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
e.
Kemandirian
BAB V PEMBENTUKAN Bagian Pertama Syarat Pembentukan Pasal 10 (1). Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang anggota (2). Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi. Pasal 11 (1). Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar koperasi. (2). Koperasi mempunyal tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal 12 Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), memuat sekurang-kurangnya : a. Daftar nama pendiri b. Nama dan tempat kedudukan c. maksud dan tujuan serta bidang usaha. d. Ketentuan mengenai keanggotaan e. Ketentuan mengenai rapat anggota f Ketentuan mengenai pengelolaan g. Ketentuan mengenai permodalan h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya i. Ketentuan mengenai pembagian sisa hash usaha. j. Ketentuan mengenai sanksi k. Ketentuan mengenai pembubaran koperasi Bagian Kedua Status badan hukum Pasal 13 (1). Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. (2). Pengesahan akta pendirian koperasi oleh Walikota Ternate melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate atas nama Menteri Koperasi dan UKM (3). Biaya pengesahan akta pendirian sebagaimana ayat 2 diatas dipungut sebesar Rp. 300.000 dan merupakan pendapatan asli daerah. Pasal 14 (1). Untuk medapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 para pendiri koperasi mengajukan permintaan tertulis disertai Akta Pendirian Koperasi dan syarat lain yang diperlukan. (2). Pengesahan akta pendirian diberikan daham jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan, jika semua persyaratan untuk pengesahan akta secara lengkap sudah terpenuhi.
(3). Pengesahan akta pendirian diumumkan Dalam Berita Negera Republik Indonesia. BAB VI KEANGGOTAAN Pasal 15 (1). Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. (2). Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota dan diberikan kartu anggota. Pasal 16 (1). Yang dapat menjadi anggota koperasi ialah setiap warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar. (2). Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan hak dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam anggaran dasar. (3). Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi. (4). Keanggotaan koperasi dapat diperoleh dan diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dipenuhi. (5). Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah tangankan. (6). Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. (7). Tidak menjadi pengurus pada koperasi lain. BAB VII PERANGKAT ORGANISASI Pasal 17 (1). Perangkat organisasi koperasi terdiri atas : a. Rapat Anggota b. Pengurus c. Pengawas (2). Rapat anggotamerupakan menetapkan :
pemegang
kekuasaan
tertinggi
dalam
koperasi.
Rapat
anggota
a.
Anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar.
b.
Kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi
c.
Pemilihan, Pengangkatan, pemberhentian, pengurus dan pengawas.
d.
Pengesahan pertanggungjawaban pengurus menyangkut laporan kegiatan organisasi, usaha dan laporan keuangan.
e.
Rencana kerja, Rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pembagian sisa hasil usaha koperasi.
f.
Penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi.
(3). Rapat anggota istimewa / luar biasa menetapkan : a. Perubahan anggaran dasar. b. Pergantian pengurus dan pengawas sebelum berakhir masa jabatan. Pasal 18 (1). Rapat anggota diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. (2). Rapat anggota tahunan (RAT) dilaksanakan minimal 3 bulan dan maksimal 6 bulan setetah tutup buku tahun lampau. Pasal 19 (1). Dalam keadaan tertentu Rapat Anggota Tahunan (RAT) diadakan dan atau dilaksanakan atas permintaan Walikota melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate disebabkan : a. Koperasi tidak melaksanakan RAT selama 2 (dua) tahun tutup buku. b. Pertentangan antara pengurus dan pengawas yang sulit ditemukan jalan keluarnya. c. Permintaan 51 % anggota tetap. (2). Pembubaran koperasi dapat dilakukari berdasarkan : a.
Keputusan Rapat Anggota
b.
Keputusan Pemerintah
c.
Dalam koperasi menunjukan indikasi kinerja yang kurang sehat Kepala Daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate menempuh cara-cara sebagai berikut :
1.
Memberikan surat peringatan pada koperasi yang akan dibubarkan sebanyak 3 (tiga) kali untuk memperbaiki kinerjannya.
2.
Membentuk tim verifikasi untuk meneliti kinerja koperasi yang tidak sehat apabila tidak ada tanggapan terhadap surat peringatan. BAB VIII PEMBUBARAN KOPERASI Pasal 20
(1). Kepala daerah melalup Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate dapat membubarkan koperasi apabila : a. Kopérasi tidak memenuhi ketentuan dalam undang-unclang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan. b. Kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan. c. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan.
d. Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata dan tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal pengesahan anggaran dasar koperasi. (2). Mengenaj teknis pembubaran sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini akan diatur dengan Keputusan Walikota. Pasal 21 (1). Dalam hal pembubaran koperasi oleh Pejabat Pemerintah maka Kepala Daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate dapat mengangkat beberapa orang dalam bentuk “Tim Penyelesai” yang berwenang dan berkewajiban sebagai berikut : a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta mewakilinya didepan dan diluar pengadilan. b. Mengumpulkan segala keterangan-Iceterangan yang perlu. c. Memanggil anggota baik satu persatu atau bersama-sama. d. Menetapkan jumlah tanggungan yang harus dibayar oleh masing-masing anggota. e. Menetapkan perbandingan beban penyelesaian harus dibayar kepada setiap anggota. f. Menetapkan pembayaran biaya penyelesaianyang dilakukan dan pembayaran hutang lain nya. g. Setelah berakhir penyelesaian menurut jangka waktu yang ditetapkan oleh pejabat maka “Tim penyelesai” membuat berita acara tentang penyelesaian itu. (2). Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan pada pembayaran hutang lainnya. Pasal 22 (1). Kepala Daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate mengumumkan pembubaran koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia (2). Sejak tanggal pengumuman pembubaran sebagaimana ayat 1 pasal ini, status badan hukum koperasi dinyatakan di hapus. BAB IX PERMODALAN KOPERASI Pasal 23 (1). Modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman (2). Modal sendiri dapat berasal dari : a. Simpanan Pokok b. Simpanan Wajib c. Simpanan Sukarela d. Dana Cadangan e. Hibah
(3). Modal pmnjaman dapat berasal dari : a. Anggota b. Koperasi lainnya c. Bank dan Lenbaga Keuangan d. Penerbitan obligasi atau surat utang e. Sumber lain yang sah Pasal 24 Modal awal koperasi pada saat pendinian paling sedikit sejumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bulan pertama yang disetorkan ke Bank minimal Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah). Pasal 25 Bagi koperasi simpan pinjam dan koperasi yang memiliki unit simpan pinjam diwajibkan mempunyam modal awal sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) yang disetorkan ke Bank atas Nama Ketua dan Bendahara. BABX PEMBINAAN Pasal 26 (1). Pemerjntah Kota Ternate menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi serta pembinaan Pengusaha Kecil Menengah. (2). Pemerintah daerah memberikan bimbingan, kemudahan,dan perlindungan kepada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. (3). Pemenintah Daerah mendorong badan usaha besar / BUMN I BUMD untuk dapat melakukan kerjasama dan atau kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. (4). Pemerintah Daerah membentuk klinik konsultasi bisnis (KKB) dalam rangka pengembangan usaha Koperasi dan UKM yang beranggotakan lnstansi terkait. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27 (1). Koperasi di Kota Ternate yang membuka cabang di Daerah lain harus dengan rekomendasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate dan melaporkan perkembangannya setiap bulan. (2). Koperasi daerah lain yang akan membuka cabang dalam Wilayah Kota Ternate diwajibkan melaporkan kepada Dinas Koperasi dan UKM dan instansj terkait menyangkut pengelola dan assetnya. (3). Peraturan perundangundangan dan peraturan pemerjntah lainnnya tentang perkoperasian dan usaha kecil menengah tetap menjadi pedoman dalam pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah di Kota Ternate. Pasal 28 Dengan diberlakukannya peraturan daerah mi maka segala ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah dalam daerah Kota Ternate yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota. Pasal 30 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Ternate. Ditetapkan di : T e r n a t e Pada tanggal : 7 Januari 2003 WALIKOTA TERNA7E
DRS. H. SYAMSIR ANDILI Diundangkan di : Ternate Pada tanggal
: 7 Januari 2003
Sekretaris Daerah Kota Ternate
Drs FACHRY AMMARI ( Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2003 Nomor 03 Seri E )
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE (SERIE) NOMORO3 TanggaI 7Januari 2003 Tahun 2003 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 03 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DALAM DAERAH KOTA TERNATE. I.
PENJELASAN UMUM Pengembangan Koperasi dan UKM perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional, pengembangannya diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkar, prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonom. Dengan demikian koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demogratis, otonomi, partisipatif dan berwatak sosial, pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksud untuk mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Pemerintah baik dipusat maupun didaerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan permasyarakatan koperasi. Demikian juga pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi, selanjutnya pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh koperasi untuk diusahakan oleh badan usaha lainnnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha. Berdasarkan hal tersebut diatas, peraturan daerah ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajeman, keusahaan, dan permodalan koperasi serta pembinaan koperasi, sehinggga dapat Iebih menjamin terwujudnya kehidupan berkoperasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 Undang-undang 1945.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1
:
Cu1cupjetas
Huruf a sampai dengan huruf g Huruf h
:
Yang dimaksud dengan kehidupan koperasi adalah aspek yang erat berkaitan dengan pembangunan koperasi seperti misalnya filsafat, idiologi, organisasi manajemen, usaha, pendidikan, pembinaan dan sebagainya
Pasal 2
:
Cukup jelas
Pasal 3 huruf d
:
Yang dimaksud usaha kecil yang dimiliki atau dikuasai oleh usaha menengah atau usaha besar adalah usaha kecil yang merupakan anak perusahaan yang sepenuhnya atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh usaha menengah atau usaha besar.
Yang dimaksud dengan usaha kecil yang berafiliasi dengan usaha menengah atau usaha besar adalah usaha kecil yang dikendalikan secara langsung oleh usaha menengah atau usaha besar Yang dimaksud dengan berafiliasi langsung adalah jika anggota dewan komisaris, direksi atau manager, usaha menengah atau usaha besar merupakan pemilik atau pengelola usaha kecil. Yang dimaksud dengan berafiliasi secara tidak langsung adalah jika : 1 usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar dimiliki atau dikuasai oleh orang atau pihak yang sama 2 Pemilk atau pengelola usaha kecil memiliki hubungan keluarga secara horizontal atau vertikal karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua dengan salah seorang anggota dewan komisaris direksi atau atau yang mengendalikan usaha menengah atau usaha besar, jika terdapat keterkaitan usaha baik horizontal maupun vertikal antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang bersangkutan. Pasal 4 s/d 8
:
Cukup jelas
Pasal 9
:
Prinsip koperasi merupakan kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut koperasi mewuudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial
Pasal 9 huruf a
:
Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan mengandung makna menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun, sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun
Pasal 9 huruf b
:
Prinsip demograsi menunjukan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota, para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi
Pasal 9 huruf c
:
Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan
Pasal 9 huruf d
:
Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk memanfaatkan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata besarnya modal yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga berlaku dipasar
Pasal 9 huruf e
:
Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa tergabung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggung jawabkan perbuatan sendiri dan kehendak dan atau mengelola diri sendiri.
Pasal 10 sampal dengan pasal 12 : Cukup jelas Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (2) : Cukup jelas Pasal 13 ayat (3)
: Dalam rangka ikut membangun daerah maka koperasi sebagai badan usaha diminta, diharapkan partisipasinya untuk ikut memberikan pemasukan bagi kas daerah
Pasal 14 ayat (1)
: yang dimaksud dengan syarat lain yaitu : - Berita acara rapat pembentukan koperasi. - Rencana awal kegiatan - Neraca awal - Daftar simpanan pokok dan wajib - Rekomendasi lurah - Rekomendasi camat bukti setoran modal awal ke bank - KPT pengurus atau bukti identitas lain
Pasal 15 sampai dengan pasal 23
: cukup jelas
Pasal 24
: Bagi masyarakat yang mendirikan koperasi pada daerahdaerah tertentu seperti pulau hiri, moti dan batang dua yang memiliki potensi sumber daya alam untuk dieksploitasi maka modal awal ditetapkan paling kurang Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) sedangkan pada daerah-daerah kota ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
Pasal 25
: Cukup jelas
Pasal 26 ayat (1)
: Penumbuhan, pengembangan dan pemasyarakatan koperasi merupakan upaya yang dilakukan pemerintah agar masyarakat luas memahami dan dengan penuh kesadaran mendirikan dan memanfaatkan koperasi guna memenuhi kepentingan ekonomi mereka
Pasal 26 ayat (4).
: dalam rangka mengembangkan usaha koperasi maka pemerintah daerah akan membentuk satu lembaga untuk memfasiliasi koperasi dan UKM guna menggerakkan kegiatan usahaan
Pasal 27 sampai dengan pasal 30
: Cukup jelas
(Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 03 ‘Tahun 2003)
