PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 24 TAHUN 2003 T NTA G RETRIBUSI ~ENGUKURAN KAPAL (SERTIFIKASI) DAN PENERBITAN SURAT TANIDA KEBANGSAAN KAPAL (PAS KECIL) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA T RNATE Menimbang
Mengingat
a.
bahwa untuk rneningkatkan pelayanan dan kelancaran kegiatan pelayanan dalam wilayah kota ternate, maka dipandang perlu diatur pemberian Sertifikat can Pas Kecil untul pengusaha Angkutan Laut.
b.
bahwa dengan telah diberlakukannya P, raturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun £.003 tentang Susuna I Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate, Jan Surat Euaran Menteri Perhubungan Pos dan Telekomunikasi Nornor SE 7/2000 dan Sural Edaran Nomor 23 Tahun 2001 masinq-rnasinq ten tang rincian kewenangan dibidang perhubungan.
c.
bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas maka dipandang perlu untuk ditetapkannya Peraturan Daerah Kota ternate tenlang Retribusi Pengukuran Kapal (sertifikat) dan Penerbitan Surat Tanda Kebanqsaan f
1. Ordonansi Kapal-Kapal 1935 STBL 1935 No 492 dan No 564 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1999, tentang Pembentukan Madya Daerah Tingkat II Ternate [Lembaran. <J..&gara 'Tahun. 1999 'J{sJJlwr 45 Tambahan 3824)
4.
Lembaran. <J..&gara 'J{sJl/[or
j
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah [Lcinbaran 'l{s.gnm 'Talutn. 1999 'J{C;1I1vr (,0, r£1l1l1(in(,1l1l Lcmharan ') ;qara 'J{9111or3839)
5.
j
Undang-undang Nornor 25 I<"!uangan Antara Pemerintah
Tahun 1999 tentang Perimbagan Pusat dan Daerah {Leinbaran 'J{~gara
'Iohun. 1999 'J{sJllwr 72, Tambaiuui Letnbaran. 'l{s.gnra 'J{sJmor 3848)
_w=
Kota
---
j
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas undnag-undang R.I Nomor 18 Tahun 19~)T tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah [Lembarati '1{s,gara Tahun. 2000 '1{{1uwr 246, 'Tam6aftan Lembaran. '1{s,gara '-"f91tWT 4048)i 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tar In 1999 ten tang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undar.gan dan Bentuk RancClngan Undang-undang, Rancangan Peraturan Periierintah dan Rancangan Keputusan Presiden {Lembaran. '1{s,gara 'Iahun. 1999 '1{{1mor 70)i 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah , 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang bentuk Produk-produk Hukum Daerah ; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 24 Tahun 2001 tentang Le.nbaran Daerah dan Berita Daerah ; 12. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kota Ternate
6.
j.
Serlifi dibaw k. Pas ~ kotor I. Retrit Kecil kapa m. Kas 1
1). Objl kap 2). sue
mal
DENGAN PERSETUJUAN DEWAN P. 'RWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE MEMUTUSKAN Menetapkan
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE TENTANG RETRIBUSI PENGUKURAN KAPAL (SERTIFIKAT) DAN PEMBERIAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL (PAS KECIL)
1). Se
Me
ml
2). SE
Lc BABI KETENTUAN
PI PI
3). 11 1,
UMUM
Pasal t
4). 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud : a. Daerah adalah Kota Ternate b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Temate. c. Walikota adalah Walikota Ternate. d. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Ternate. e. Kapal adalah setiap alat apung dengan bentuk dan jenis apapun. f. Kapal Laut adalah kapal yang memenuhi persyaratan berlayar dilaut untuk keperluan angkutan laut atau yang diperuntukkan untuk itu. g. Angkutan Laut adalah setiap kegiatan pelayaran dengan menggunakan Kapal LAut untuk mengangkut, barang dan atau hewan untuk satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain atau antara beberapa pelabuhan. h. Perusahan Pelayanan adalah Badan Hukum atau Badan Usaha yang menggunakan Jasa Angkutan Laut dengan menggunakan kapal. i. Badan Hukum adalah suatu bentuk Badan Usaha yang rneliputi Baden Usaha Milik NegaraI rnilik Daerah, perseroan terbatas, perseroan, Komanditer, Perseroan lainnya, Persekutuan, Firma, Kongsi, Kcperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun Bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. 2
Unti Keb Cine
Unt set 1.
erubahan atas jak Daerah dan r 246, 'Tam6ahan ntang T eknik tuk Ranccmgan an Rancangan 70)i 2001 tentang Hukum Daerah
j. . Sertifikat adalah kese: nournaan penqukuran bagi kapal berukuran Tonase kotor kapal (GT) dibawah 7 ; k. Pas kecil adalah Surr't Izin Penerbitan Tanda Kebangsaan Kapal yang berukuran Tonase kotor kapal (GT) dibawah 7; I. Retribusi pengukuran kapal (Sertifikat) dan Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) ; yang selanjutr ya disebut Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada setiap kapal motor yang berlryar dilaut dengan ukuran Tonase kotor kapal (GT) dibawah 7 ; m. Kas Oaerah adalab U. >T Kas Daerah pada Pemeriontah Kota Ternate ;
B A B II OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
2001 tentang 2001 tentang 2001 tentang 2003
tentang
Pasal2 1). Objek Retribusi adalah setiap kapal motor yang berlayar diatas laut yang bertonase kotor kapal (GT) dibawah 7 yang terdaftar di Daerah Kota Ternate 2). Subjek Retribusi adalah setiap Pemilik / Pemegang Kapal bermotor baik perorangan maupun Badan Hukum Dalam Oaerah Kota Ternate
B A Bill KETENTUAN PENGUKURAN DAN PEROLEHAN TANDA KEBANGSAAN KAPAL.
RETRIBUSI IAN SURAT
keperluan Aut untuk pelabuhan kan Jasa Negara / sekutuan, Pensiun 2
Pasal 3 1). Setiap orang atau badan hukum yang menyediakan Pelayanan Angkutan Laut (Perahu Motor / Speed BOUt dibawah 7 (GT) pada suatu atau beberapa trayek lertentu harus mendaftarkan diri sehagai anggota Perusahan Pelayanan. 2). Setiap orang atau badan hukum yang akan menyediakan Pelayanan Pelayanan Angkutan Laut / Kapal pada sesuatu atau beberapa trayek tertentu harus mendapat Surat Tanda Pengukuran Kapal (sertifikai) dan Surat Tanda Kebagsaan Kapal (Pas Kecil dari Dinas Perhubungan Kota Ternate. 3). Tempat Pemberian SuratTanda Kebanqsaan Kapal dikantor Dinas Perhubungan Kota Ternate. 4). Tempat Penqukuran Kapal dilakukan di Wilayah Kota Ternate.
Pasal 4 Untuk mernperoleh/rnendapatkan Surat Pengukuran Kapal (Sertifikat) dan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Cinas Perhubungar. Kota Ternate.
Pasal 5 Untuk mengoperasikan Perahu Motor / Speed Bout pemohon wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Persyaratan Adrnin'trast Memiliki Surat izin Usaha Pelayanan. bukti-bukti kepernu'kan / rnerniliki dan atau menguasai sekurang-kurangnya sebuah kapal yang laik L
-
I
__
~~~~~~~~~~~~~~~~~
~,!""C_
2.
Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Data ukuran kapal yang dibuktikan dengan surat pengukuran kapal. Persyaratan Kelengkapan Teknis. Nahkoda Berizasah SKK 60 Mil Mempunyai AKTA Izin Berlayar (SIB) yang dikeluarkan oleh DISHUB - KT (dari 1 GT· 7 GT) . Baju Renang sebanyak jumlah pelayar (Penumpang yang diijinkan + ABK). Pelampung Penolong 2 (Dua) Buah. Jangkar Tanbah Tali Panjang 50 Meter. Oayung Minimal 2 (Oua) Buah Senter (Water Pump). Pemadam Kebakaran 2 (dua) buah a 5 Litter + Karung Goni basah secukupnya. Bendera KetJangsaan. Dapra 4 (empat) buah sisi kiri kanan
1~. Mas~ (2) ( pera Perl' lamt suat 2). Mas pas: pen untl
1). Su
bel BAB IV PElAYANANPENGUKURAN,PENETAPAN TONASE KAPAl DAN lAIK LAUT.
Pasal 6 Oalam rangka meningkatkan ketertiban, Kelancaran, Keamanan dan keselamatan kapal, maka Dinas Perhubungan Kota Ternate akan melakukan pelayanan perneriksaan dan penqukuran terhadap persyaratan teknis dan adrninitrasi untuk menetapkan laik laut kapal sesuai dengan keten uan yang berlaku.
Pasal 7 Tanda bukti perneriksaan dan pengukuran akan diberikan sertifikat untuk dapat diberikannya Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil).
1). I
2). BAB V MASA BERlAKU RETRIBUSI SERTIFIKAl DAN (r>AS KECIL) Pasal 8 1). Masa berlaku retribusi digolongkan dalam :. a. Masa Berlaku Surat Pengukuran Kapal (Sertifixat). b. Masa Berlaku Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil). 2). Masa Berlaku Surat Pengukuran Kapal (Sertfikat) sebagaimana dima'csud pada ayat (1) huruf (a) adalah 3 (tiga) bulan. 3). Masa berlaku Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) sebaqairnana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) adalah 1 (satu) tahun.
1).
2) 3j
4
Pasal 9
lari 1 GT - 7
ya.
1;. Masa berlaku surat pengukuran kapal (sertifkat) sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) dalam rarogka pengendalian dan pengawasan terhadap setiap pemegang / pemilik perahu motor / speed bout dibawah 7 GT diharuskan melaporkan kepada Dinas Perhubungan Kota Ternate untuk dilakukan pengukuran ulang kapal (Sertifikat) selambatlambatanya 7 hari sebelum berakhirnya masa berlaku guna mengetahui laik laut tidaknya suatu kapal motor atau speed bout sekaligus membayar retribusi setiap 3 (tiga) bulan sekali. 2). Masa berlaku Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3), dalarn rangka penqsndalian dan penqawasr '1 terhadap setiap pemegang / pemilik maka wajib retribusi diharuskan melapor kepada Dir ~s Perhubungan Kota Ternate untuk memperpanjang rnasa berlaku pad a tahun berikutnya dengan rnernbayar retribusi.
Pasal 10
pal, maka /ngukllran ~i dengan
nnya
1). Surat Pengukuran Kapal (Sertifikat) dan Surat Tanda Kebargsaan Kapal (Pas Kecil) tidak berlaku lagi atau dicabut karena : Jangka waktunya telah habis. Tidak rnenjala.ikan usaha yang nyata dalam jangka waktu 12 bulan secara berturut-turut. Surat Pengukuran Kapat (sertifikat) dan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) diperoleh secara tidak syah. Menjalankan usaha tidak sesuai dengan usaha yang bersangkutan atau kegiatan yang melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2~. Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf d sebelum dilakukan pencabutan surat pengukuran kapal dan surat tanda kebangsaan kapal (pas kecil) kepada pemegang/pemilik yanq bersangkutan akan diberikan peringatan terlebih dahulu kemudian diikuti dengan pernbekuan dalam waktu tertentu. BABVI PRIN5,P DAN SASARAN PENGGUNAAN JASA DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESAR TARIF
Pasal11 1). Prinsip dan sasaran ponetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutuoi sebagian at; u sarna dengan biaya penyelenggaraan surat-surat tersebut. 2). Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya pemeriksaan, pengukuran survei lapanqan don t.ansportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
BAB VII STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF
Pasal 12
a
1). Struktur tarif diqolonqkan dalam pemberian surat pengukuran kapal (sertrtikat) dan surat tanda kebangsaan (pas kecil) 2). Struktur tarif sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) digolongkan berdasarkan pada jenis dan daya angkut (seit) dalam GT. 3). Struktur tarif sebagainana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
5
BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 13 1). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan 2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainyanq
1). Pej
dipersamakan
khl
dal 2). WE
Pasal 14 1). Pembayaran Retribusi terhutang dapat dilunasi secara tunai di Kantor Dinas Perhubungan Kota Ternate dan disetor ke Kas Daerah 2). Retribusi terhutang selambat-Iambatnya : 7 (tujuh) hari untuk surat pengukuran kapal (sertifikat) sebelum tanggal jatuh tempo masa berlaku 15 (lima belas) hari untuk surat tanda kebangsaan kapal (pas kecil) sebelum tanggal jatuh tempo masa berlaku.
a. b.
c. BAS J)( SANKSI ADMINISTRASI
d.
Pasal 15 1). Dalam hal pembayaran retribusi tidak tepat waktunya akan diberikan surat peneguran. 2). Surat Peneguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bila ticak cJiindahkan maka akan diadakan pembayaran biaya administrasi berupa bunga sebesar 5 % (lima persen) c1ari retribusi terhutang dan ditagih dengan menggunakan SKRD.
f.
9
BABX KETENTUAN PIDANA
Pasal 16 1). Pejabat atau pegawai yang tidak melaksanakan tugas dengan baik sehingga rneruqikan keuangan daerah atau lalai diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 2). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehinqqa meruqikan keuangan daerah dapat diancam dengan pidana kurungan 6 (enarn) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000 000 (lima juta rupiah) 3). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanuqaran
2).
Pasal 17 1). Wajib retribus: yang tidak mengindahkan
surat penegurar. sebajairnana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) dan melakukan pelanggaran sebagaimana dalai i pasal 16 maka pejabat pemberi surat-surat akan memberikan peringatan tertulis. . 2). Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d m pasal 10 ayat (2) dan masih juga melakukan pelanggaran maka pejabat pemberi surat surat akan rnernbekukan surat-surat yang bersangkutan selama 1 (satu) bulan 3). Dalam hal terjadi pembekukan surat-surat pengukuran kapal dan surat tanda kebanqsaan kapal, maka pemegang/pemilik yang bersangkutan tidak dapat mengoperasikan kapalnya sampai pembekukan surat-suratnya dicairkan.
SE ka be
K
Pi
(i
!
BABXI PENYIDIKAN
Pasal 18
I<:an
ubungan
tempo tanggal
I.
ta
akan
m) dari
'ugikan daerah ak Rp.
1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyldik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi c1aerah sebagaimana dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku. 2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah : Cl. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneiiti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah. c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daeeah e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pad a saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf c h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi j. Menghentikan penyidikan k. Melakukan tindakan lain yang perlu unutuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. 2). Penyidikan sebaqaimana dirnaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya penuntut umum, melalui penyidik, pejabat, polisi neqara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum acara Pidana yang berlaku.
p
eiabat
BAB XII KETENTUAN PENUTUP
..
~)dan
Pasal 19
~saan alnya
Semua surat-surat yang berkenaan dengan pengukuran kapal at..u surat tanda kebangsaan kapal sebelum keputusan ini ditetapkan dapat terus melakukan keqiatan operasi sampai akhir berlaku surat-surat tersebut ..
Pasal20 Ketentuan-ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah tni sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota .
..
G
.
"
. 7
Pasal21 Perauran Daerah ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan agar setiap orang dap mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyc dalam Lembaran Daerah Kota Ternate. __ ~~I~pl
v
di Temate 10 Dcsember 2003
I.
I/~
PEl
rs. H. SYAMSIR ANDILI Dal Per keVl pen prin yan xe'll asa jaw:
Diundangkan di Temate Pada Tanggal10 Desember 2003
Dali Kap pen mer Pen dilal
sati Keb mer Tral
I. PB Pas
8
-
orang dapat 1empatannya
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 24
2003
TENTANG RETRIBUSI PENGUKURAN KAPAL (SERTIFIKASI) DAN PENERBITAN SURAf TANDA KEBANGSAAN KAPAL (PAS KECIL) I.
PENJELASAN
UMl:M
III Dalam rangka petaksanaan undanq-undanq Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daer.ih dan Peraturan Pemerintah Nomr 25 Tahun 2000 tentang kewenagan Propirrsi sebagai Daerah Otomeom. Dengan memperhatikan pengalaman penyelenggaraan Otonom Daerah pada masa lampau yang menganut prinsip ekonorni yan~ nyata dan bertnggung jawab dengan pnekanan pad a otonomi yang lebih rnerupakr n kewajiban dari pada hak maka dalam peraturan ini pemberian xewenaqan otonomi kepacla Daerah Kabupaten dao Daerah Kota didasarkan kepad asas Desentralisasi saja dalam wujud ekonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. . .. Dalam rangka meningkatkan Ketertiban, Kelancaran, Keamanan dan Keselamatan Kapal maka perne.intah dalarn hal ini Kotaa Ternate melakukan pelayanan pemeriksaan dan pengukuran teerhadap persyaratana teknis dan Administrasi untuk menetapkan Lik Laut kapal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dan pembangunan nasional rlilaksanakan melalui Otonomi Daerah dan pengaturan sumbeer daya nasional salah satunya adalah adanya Pengukuran Kapal dan Peenerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang ikut mernbantu pembangunan di daerah dengan menciptakan sistern pembiayaan daerah yang Adil, Proporsional, Rasional, Transparan, Partisipctif, bertanggung jawab (Akuntabel) dan pasti. I.
PENJELASAN
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Sarnpai Dengan 21
CU/QLP felas
9
