PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA TERNATE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TERNATE Menimbang
a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, mengingat partai adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat, maka Pemerintah Kota Ternate perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Kota Temate b. bahwa bantuan keuangan dimaksud untuk membantu kegiatan, kelancaran dan administrasi tata usaha sekretariat partai politik dan diberikan kepada partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate c. bahwa berdasarkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini.
Mengingat
1. Undang-Undang Repubiik Indonesia Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat " Ternate [Lembaran 9o{Jgara Tahun. 1999 9{sJmor 4~ 'Iambahan. Lem6aran
9o{Jgara '}./jmwr 3824}i
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik {Lem6aran 9o{Jgara 'Iahun. 2002 9{sJrtUJr 138, 'Tambahan. Lembaran. 9o{Jgara 9{sJrtUJr 4251}
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD [Lembaran. 9o{Jgara 'Iahun. 2003 9{omor 37, 'Iambahan. Lembaran. 9o{Jgara '9{OrtUJr4277}i
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lembaratt 9o{Jgara Tahun. 2003 9{OrtUJr47, 'Iambahan. Lembaran. 9o{Jgara '}./jmwr 4286}i 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lem6aran 9o{Jgara Tahun. 2004 9{omor ~ Tambahan. Lembaran 9o{Jgara 9{OrtUJr4355}i
6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran. 9{egara 'Iahun. 2004 9{sJmor 53, 'Iambahan. Lembaratt 9o{Jgara 9{sJrtUJr4389}i
134
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. [Lembaran. 'J.&gara'Ialiun2004!7{smwr 12~ 'Iambafum.Lembaran'J.&gara!7{smwr4437)i 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah {Lembaran. 'J.&gara 'I ah.un 2004 ']{g. 126, Tambahan. Lembaran. 'J.&gara']{g.4438), " P raturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan [Lembaran. 'J.&gara /Iahun. 2000 ']{g11lor202, 'Iam6afian Lem6aran 'J.&gara 'J.{pmor 4022) 10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah [Lembaran. 'J.&gara'Iahun. 2000 9£omor 202)i 11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik {Lembaran 'J.&gara'Iahun. 2005 'J.f9mor 62, 'Iambahan. Lem6aran 'J.&gara9£omor 4513)~
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; 14. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 07 tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah [Lembaran. 'iJaerafi'Iafiun 2001 9£omor 07 seri Jll.)i Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE Dan WALIKOTA TERNATE MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI 01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA TERNATE BABI KETENTUAN UMUM
Pasal1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kota Ternate ; b. Pemerintah Daerah adalah Walikota Ternate dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. c. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah e. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uanq yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat. f. Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kota Ternate
135
BAB II TUJUAN PEMBERIAN
BANTUAN
KEUANGAN
Pasal2 (1) (2)
(3)
Pemberian bantuan keuangan adalah untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada partai politik dalam daerah Kota Ternate yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kola Ternate basil Pemilihan Umum Tahun 2004. Bantuan Keuangan kepada partai potltik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada setiap tahun anggaran BAB III BANTUAN
KEUANGAN
Pasal3 (1)
(2) (3)
Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal2, diberikan secara proposional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah hasf Pemilihan Umum Tahun 2004 Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melebihi bantuan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Tingkat Propinsi. Besarnya bantuan keuangan kepada partai poiitik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. .
Pasal4
.
Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), dapat diubah setiap tahun anggaran dan perubahannya ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pasal5 Anggaran bantuan keuangan pad a partai politik dalam daerah Kota Ternate disampaikan oleh Walikota Ternate kepada DPRD Kota Ternate sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku BABIV TATA CARA PENGAJUAN
BANTUAN
Pasal6 (1) (2) (3)
Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Kota Ternate atau sebutan lainnya yang sah kepada Walikota Ternate. Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah. Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Ternate
PENYERAHAN
BABV BANTUAN
KEUANGAN
Pasal7 Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik dalam daerah Kota Ternate yang memperoleh 136
kursi di DPRD Kota Ternate, dilakukan oleh Walikota Ternate atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara serah terima. BABVI LAPORAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN
Pasal8 Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik yang berada di Kota Temate disampaikan kepada Walikota Ternate setelah diaudit berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal9 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan
Daerah ini, sepanjang mengenai teknis dan atau Peraturan Walikota Ternate.
Pasal10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kota Ternate. Ditetapkan di Ternate Pada tanggal : 28 November 2005 WALIKOTA TERNATE
ttd
Diundangkan di Ternate Pada tang gal : 28 November 2005 SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE
Drs. H. SYAMSIR ANDILI
ttd
Drs. H. FACHRY AM MARl [Lembaratt
'J)lUran1(pta
'Iernate 'Iahun. 2005 9{smwr 16 Seri 'E)
Salinan sesuai aslinya Kepal gian Hukum dan Ham S A KO A TERNATE
M. ARIF ABD. GANI, SH NIP. 630008535
137
TAMBAHANLEMBARANDAERAH KOTA TERNATE SERI E NOMOR16 TANGGAL 28 NOPEMBER 2005
TAHUN 2005
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI 01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA TERNATE I.
PENJELASANUMUM Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, mengingat pembentukan partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan partai politik merupakan asset negara, maka guna mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, pemerintah perlu memberikan -bantuan keuangan kepada partai politik. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan atau sekretariat partai politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan atau sekretariat partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat guna memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.
138
II.
PENJELASAN
PASAL OEMI PASAL :
Pasal1
'lJicantumK..an.arti tfan istifali terse6ut, tfima{sutf{an. untukmemJjeri{an. pengertian yang jelas agar titfak terjatfi safali pengertian terfuufap penafsiran istifali·istifali terse6ut tfa1am Peraturan. 'Daeraft.ini.
Pasal2
C~pjefas
Pasal 3 ayat (2)
tBesarnya bansua« titfakmek6ift{an. 6an.tuan. tingkgt propinsi tfengan.pertimDangan. 6aft.wa oolume ~9iatan secretariat parpo{ tingkat propinsi dan. ka6upaten/1\Pta titfaksama.
Pasal4
C~pjefas
fIamfJafum LemDaran. 'Daeraft.1(pta 'Iernate 'Ianun 2005?(pmor 27 Seri 1£)
139
