WALIKOTA TERNATE PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 05 TAHUN 2005 TENTANG IZIN PENGOPERASIAN KENDARAAN TAXI DALAM WILAYAH KOTA TERNATE
WALIKOTA TERNATE Menimbang
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang transportasi khususnya dibidang angkutan darat agar berdaya guna dan berhasil guna yang diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduandan kesadaranhukum, maka dipandangperJumenetapkan izin pengoperasian kendaraan taxi dalam wilayah Kota Ternate. b. bahwa pengoperasian kendaraan taxi sebagai salah satu modal transportasi harus ditata dalam sistem tranportasi di daerah yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalulintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan modal transportasi lainnya dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota ini.
Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 9{egara 'Taliun 19929{omor 49, 'Tambahan Lembaran. 9{egara 9{omor 3480)i
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat " Temate (Lembaran 9{egara 'Taliun 1999 9{omor 4~ 'Tambahan. Lem6aran 9{egara 9{omor 3824)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lem6aran 9{egara 'Taliun 2003 9{omor 47, 'Tam6alian Lembaran 9{egara 9{omor 4286)i
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran 9{egara 'Taliun 2004 9{omor 53, 'Tam6alian Lembaran 9{egara 9{omor 4389)i
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. [Lembaran. 9{egara 'Tahun. 2004 9{omor 125, 'Tambahan. Lem6aran 9{egara 9{omor 4437)i
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan. antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lem6aran 9{egara 'Tahun 2004 9{omor 126, 'Tam6alian Lembaran 9{egara 9{omor 4438) 172
--
--
-
---
~----
-
--
8.
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Sidang Lalulintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II {Lembaran. 9{.egara T ahun. 19909{.omor 26, Tambahan. Lembaran 9{.egara 9{.omor 3410) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan {Lembaran 9{.egara
Tafiun
1993 9{.omor 59, Tam6afian
Lembar an. 9{.egara
9{.omor 3527)
10. Peraturan Pemerintah Nomor43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran. 9{.egara 'Tahun. 19939{.omor 63, 'Tambaha« Lembaran 9{.egara 9{.omor 3529) :
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi {Lembaran. 9{.egara Tahu« 19939{.omor 64, 'Tambahan. Lembaran 9{.egara 9{.omor 3530)j
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum; 13. Peraturan Daerah Kota Ternate Nornor 16 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate {Lembaran Daerah. 1(ota 'Ternate T afiun 2004 9{.omor 16Sed 'iJ)j
Memperhatikan
1.
2. 3.
Surat Permohonan Direktur PT DEFESNA UTAMA Nomor : 0721PIP1XI04 tanggal20 Oktober 2004 perihal Permohonan Izin Prinsip Taxi Argo yang beroperasi dalam wilayah Kota Ternate Surat Permohonan CV NUSA SAKTI KENCANA Nomor: 001/DIV/01/2005 tanggal 18 Januari 2005 perihal Permohonan Izin Operasional. Hasil Rapat Pembahasan Pengoperasian Taxi Argo antara Pemerintah Kota Temate (Dishub), Polresta Temate, ORGANDA, ISSAP dan PT BELLA serta CV NUSA SAKTI KENCANA pada tanggal 15 Juni 2005.
MEMUTUSKAN Menetapkan
PERATURAN WALIKOTA TERNATE TENTANG IZIN PENGOPERASIAN KENDARAAN TAXI DALAM WILAYAH KOTA TERNATE. BABI KETENTUAN UMUM
Pasal1 Dalam Keputusan ini yang dimaksudkan dengan : a. Daerah adalah Daerah Kota Ternate b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Sadan Eksekutif Daerah c. Kepala Daerah adalah Walikota Temate d. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Ternate e. Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan f. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak dijalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor g. Angkutan tidak dalam trayek adalah pelayanan angkutan orang menggunakan kendaraan umum yang dilaksanakan dalam wilayah operasi tertentu baik secara terbatas maupun tidak dibatasi oleh Wilayah Administrasi Daerah yang sesuai dengan peruntuknanya dan dengan fasilitas pelayanan khusus yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pelayanan angkutan h. Angkutan Taxi atau Taxi adalah angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi bertanda khusus dan dilengkapi dengan Argometer. i. Pool adalah sarana yang berfungsi sebagai tempat istirahat kendaraan sekaligus penyimpanan kendaraan. 173
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal2 Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah : a. Untuk mengatur dan mengendalikan pelayanan angkutan penumpang dengan kendaraanTaxi yang beroperasi didalam wilayah Kota Ternate agar dapat mencapai keseimbangan antara kebutuhan jasa angkutan dengan penyedia angkutan antara kapasitas jaringan transportasi jalan dengan kendaraan umum yang beroperasi serta untuk menjamin kualitas pelayanan angkutan penumpang umum b. Membantu masyarakat dalam mewujudkan tersedianya jasa angkutan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien, sehingga mampu memadukan modal transportasi lainnya guna menjangkau seluruh pelosok wilayah serta menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong penggerak pembangunan daerah dengan biaya terjangkau daya beli masyarakat. BAB III PENGUSAHA ANGKUTAN
Pasal3 (1) Jenis usaha angkutan adalah kendaraan taxi (2) Pengusaha angkutan dengan kendaraan Taxi dapat dilakukan oleh: a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) b. Badan Usaha Milik Oaerah (BUMO) c. Badan Usaha Milik Swasta Nasional d. Koperasi e. Perorangan Warga Negara Republik Indonesia (WNI) BABIV JUMLAH KENDARAAN
PasaL 4 (1) Jumlah kendaraan taxi yang akan dioperasikan dalam Wilayah Kota Ternate untuk sementara dibatasi sebanyak 30 unit taxi. (2) Jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas, sewaktu-waktu akan disesuaikan sesuai kebutuhan BABV WILAYAH OPERASI DAN CIRI-CIRI PELAYANAN
Pasal5 (1) Jenis pelayanan angkutan umum dengan jalur wilayah operasi yang terbatas, wilayah administratif adalah angkutan taxi (2) Wilayah jalur operasi taxi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, pada Peraturan Walikota ini meliputi wilayah Kota Ternate pada ruas-ruas jalan sebagaimana rincian dibawah ini: • Berangkat Jalur Utara ke Selatan JI. Mononutu - JI. Hasan Esa - JI. Bastiong JI. Laguna • Kembali JI. Kalamata - JI. Tugu Maku Gawene - JI. Jati JI. Tanah Tinggi - JI. Yos Sudarso - JI. Kapitan PaUimura - JI. Merdeka 174
•
Berangkat Jalur Selatan ke Utara
•
Kembali
JI. Merdeka - JI. Sultan Khairun - JI. Pemuda - JI. Batu Angus - Bandara Babullah/Dufa-Dufa Tafure - Tarau. JI. Batu Angus - JI. A.M. Kamaruddin - JI. Babullah JI. Pahlawan Revolusi
(Setia p k..enaaraan 'I ax]. yang ak..an k..em6aCia apat mei etaati ja{ an- ja{ an ai ternati
f
terd.ek..at).
(3) Jalur wilayah operasi taxi sebagaimana maksud pada ayat (2), dalam pengembangannya dapat melampaui jalur wilayah dan atau sewaktu-waktu dapat berubah yang akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota, jika dalam hal: a. Kebutuhan Jasa Angkutan Taxi makin meningkat b. Tersedianya prasarana jalan yang memadai
Pasal6 Penyelenggaraan Angkutan Taxi dilaksanakan dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut: a. Tidak berjadwal b. Dilayani dengan mobil penumpang umum berbentuk sedan dengan dilengkapi argometer dan pendingin udara (AC) c. Pelayanan dari pintu ke pintu d. l1dak masuk terminal bus BABVI PERSYARATAN PENGOPERASIAN ANGKUTAN
Pasal7 (1) Mobil penumpang umum yang dioperasikan untuk angkutan taxi wajib memenuhi persyaratan : a. Menggunakan mobil penumpang berbentuk sedan yang dilengkapi dengan argometer dan alat pendingin udara (AC) b. Memiliki rekomendasi lebih dahulu dari Dinas Perhubungan Kota Temate sebelum dikeluarkannya Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor c. Memiliki Izin Usaha angkutan d. Memasang tanda taxi yang ditempatkan diatas atap luar bagian kendaraan dan harus menyala dengan warna putih atau kuning apabila dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan yang berarti ada penumpang e. Memasang tulisan AC pada kaca depan sebelah kiri atas, belakang disebelah kiri atas f. Memasang logo dan nama perusahaan pad a pintu depan bagian tengah dengan susunan sebelah atas logo perusahaan dan sebelah bawah nama perusahaan g. Memasang lampu tanda bahaya berwarna kuning disamping kanan "Taxi" dan dapat difungsikan bila dalam keadaan darurat. h. Menetapkan jati diri penumpang pad a dashboard yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan taxi. i. Memakai seragam dan membawa perlengkapan kendaraan lainnya j. Menggunakan radio komunikasi dan berfungsi sebagai alat komunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan sebaliknya dapat berfungsi dengan baik k. Melengketkan keterangan tentang biaya awal (Flag Fall) kilometer selanjutnya waktu biaya penggunaan taxi melalui pemanggilan telepon dan biaya pembatalan dan biaya tambahan ditempelkan pad a sisi bagian belakang I. Memasang nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan pad a kaca depan bagian kanan dan belakang serta dashboard m. Membawa daftar tarif apabila terjadi perubahan tarif dan argometer belum disesuaikan. (2) Tanda taxi tulisan AC, nomor urut kendaraan, logo, nama perusahaan, lampu tanda bahaya diatur dalam contoh yang akan ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Temate. 175
~
I I\
1
i
I
.
----
BAB VII IZIN OPERASI
Pasal8 (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan dengan kendaraan umum tidak dalam trayek (taxi) wajib memiliki izin operasi. (2) Izin operasi sebagaimana tersebut pad a ayat (1) diatas, diberikan oleh Walikota Ternate dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Ternate (3) Jenis Permohonan izin operasi untuk angkutan terdiri dari : a. Permohonan izin operasi baru b. Permohonan perubahan atau perpanjangan masa berlaku izin operasi c. Permohonan perubahan izin operasi
Pasal9 (1) Izin a. b. c. d. e.
operasi sebagaimana tersebut pada pasal 8 diatas memuat: Nomor surat keputusan Nama pimpinan perusahaan, nama dan alamat serta Masa berlaku izin operasi Jenis pelayanan Jumlah armada yang dioperasikan
nomor
induk
perusahaan
(2) Perubahan izin operasi dilakukan dalam hal: a. Perubahan dan perpanjangan masa berlaku izin operasi b. Perubahan/pengalihan kepemilikan perusahaan c. Penambahan jumlah kendaraan
Pasal10 Untuk memperoleh izin operasi wajib memenuhi persyaratan : 1. Memiliki izin usaha angkutan 2. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan 3. Memiliki dan menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor (Pool) 4. Memiliki dan menguasai fasilitas perawatan kendaraan bermotor
Pasal11 Izin operasi angkutan taxi mas a berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung saat tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang kembali 1 bulan sebelum berakhir masa berlaku.
Pasal12 Pengusaha angkutan wajib: 1. Memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam izin operasi 2. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dilaik jalan 3. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili maupun penanggung jawab perusahaan 4. Melaporkan setiap bulan kegiatan usaha operasional angkutan ke Dinas Perhubungan Kota Ternate 5. Memiliki bukti lunas parkir tahunan 6. Membawa kartu pengawasan dalam operasinya
Pasal13 Izin 1. 2. 3. 4.
operasi dicabut apabila: Perusahaan angkutan melanggar ketentuan dalam pasal 12 Kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan Melakukan pengangkutan melebihi daya angkut Memperkerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 176
Pasal14 (1) Perusahaan yang telah memperoleh izin operasi diberikan kartu pengawasan untuk setiap kendaraan yang dioperasikan (2) Kartu pengawasan sebagaimana disebut pad a ayat (1) pasal ini, merupakan turunan dari izin operasi dan berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan wajib diperbaharui BAB VIII TARIF ANGKUTAN TAXI
Pasal15 (1) Tarif angkutan taxi terdiri dari tarif awal, tarif dasar, jarak dan waktu yang ditentukan oleh argometer (2) Apabila tarif belum mencapai 1 Km tetap dihitung 1 Km sampai tujuan (3) Tarif sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini, adalah sebagai berikut: a. Tarif buka pintu (Flag Fall) Rp. 4000,- untuk kendaraan tertentu (lama) taxi Maluku Utara Rp. 4500,- untuk kendaraan baru (Bella Taxi) b. Tarif Argo Per Km Rp. 2500,- untuk kendaraan tertentu (lama) taxi Maluku Utara Rp. 2500,- untuk kendaraan baru (Bella Taxi) (4) Tarif sebagai tersebut ayat (3) diatas, dalam perkembangannya sewaktu-waktu dapat berubah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan kesepakatan penyedia jasa angkutan BABIX KETENTUAN PENUTUP
Pasal16 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate
Pasal18 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Ternate.
I l
177
Ditetapkan di Ternate Padatanggal:30Juni2005 WALIKOTA TERNATE
ttd
Diundangkan di Ternate Pada tanggal : 30 Juni 2005 SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE
Drs. H. SYAMSIR ANDILI ttd
Drs. H. FACHRY AMMARI [Lembaran. Daerah. 9(pta 'Iernate
'Iahun. 2004 9X.,omor 5, 'Iambahan. Lembaran. Daerah. 9X.,omor 12)
Salinan sesuai aslinya Kepal gian Hukum dan Ham S A 0 A TERNATE
M. ARIF ABD. GANI, SH NIP. 630 008 535
j
178
