beban kerja ; rwenangsesuai n perundang
-
WALIKOTA TERNATE = Kepala bidang,
KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE
si,sinkronisasi
NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TATA KOTA DAN PERTAMANAN KOTA TERNATE WAllKOTA
r tentang tugas
TERNATE
n tidak berlaku Menimbang
engetahuinya, baran Daerah
a. bahwa dalarn rangka menindak lanjuti peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate, maka perlu dilakukan penyusunan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate; b. bahwa untuk rnaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Walikota Ternate.
Mengingat
e ober 2004
E
dengan Keputusan
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tinqkat II 'fernate [Lembaran 'J.&gara 'Iahun. 1999 g..{pmor 45, 'fam6alian Lembaran r;.&gam tJ..f.9mor3824),; 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran. 'J..&gara Tahun. 1999 9{9111or60, %m{jafuzn Lembaran. 'J..&gara IJ{pmor 3838)j 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah {Lembaran. 'JfJ-gara 'faliun 1999 9{pmor 60, Tambahan. Lembaran. IJ.&gara 'J{glllor 3838) j
Dill
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah clan Kewenanqan Propinsi sebagai Daerah Otonom [Letnharan. '}.{Jgara Taliun 2000 '1{gmor 54, 'Iatnbahan. Lembaran. 'J.&gara IJ{pmor 3952)j 5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; 6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi Oinas-Dinas Daerah Kota Ternate.
Menetapkan
MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI D!NAS TATA KOTA DAN PERTAMANAN KOTA TERNATE.
142
BABI KETENTUAN UMUM Pasal1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: a. Daerah adalah Kota Ternate; b. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate: c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Ternate ; d. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahar. oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus keper.tingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate; g. Dinas adalah Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate: h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate; i. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur petaksana operaslonal dari Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate ; j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipi! yang kedudukanrnya menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalarn SUCltUsatuan orqanlsasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu.
h. i. j. k.
penqa pelaks: pembir pelaks
(1) Susuns
a. Ker
b. 9a~ c. Bid d. Bid e. Sid
f. Uni g. Kel
(2) Bagan
Lampi
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Kedudukan Pasal2
Bagian T8
organisas
Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tuqas Pokok
Dalam tnl fungsl: a. peny
Pasal3
b.
pela~
Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonorni Oaerah dalam ~angka pelaksasnaan tugas desentralisasi di bidang tata kota dan pertarnanan.
c.
pelaf
d. pelaf A.
Baqian Ketiqa Fungsi Pasal4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dir.as .nernpunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang tata kota ; b. pemberian perijinan dan pelayanan urnurn bidang tata kota; c. koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaiuas! pelaksanaan tU~J3Srii bidang tata kota; d. penetapan, penyelenggaraan dan pengawasan rencana tata ruang ; e. pemberian ijin pemanfaatan ruang ; f. penyelenggaraan promosi tata ruang; g. penyelenggaraan penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasarrlahan dalem rangka penyusunan tata ruang; 143
r
g.
pang pelal pelal IIngk
h. pela i. pen) j. pcla
Bagian' a. Sub b. Sub
h. j.
k.
penqawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan pelaksanaan urusan tata usaha dan rurnah tangga Dinas; pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ; pelaksanaan tuqas-tuqas Izin yang diberikan oleh Kepala Daerah.
perundang-undangan.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI ainsebagai
Pasal5
daDaerah
(1)Susunan Organisasi Dinas terdiri dari: a. Kenala Dinas ; b. 9agian Tata Usaha ; c. Bidang Tata Ruanq dan Tata Bangunan ; d. Bidang Pertarnanan dan Pemakaman ; e. Bidang Penerangan Jalan dan Dekorasi Kola; f. Unit Felaksana Teknis Dinas ; g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dlnas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
eper.tingan uaidengan
operasional dukannnya nsas: yang tu.
BABIV TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL Bagian Pertama Bagian Tata Usaha Pasal6 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas.
inas,yang s Daerah.
aksaanaan
Pasal7 Dalam melaksanakan tuqas sebaqalrnana dimaksud pada Pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. penyusunari rencana dan kegiatan Bagian Tata Usaha ; b. peraksanaasn urusan umum rumah tangga dan perlengkapan Dinas ; c. oetaksanaan adrninlstrasl keuangan Dinas ; d.. pelaksanaan adminlstrasl kepegawaian Dinas ; e. pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi Dinas ; peiaksanaan urusan perencanaan dan penyusunan program Dinas ; g. peiaksanaan koordinasi perencanaan dan kegiatan dengan bidang-bidang lain yang terkait dalam IIngkungan dinas ; h. pelaksanaan pernantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas; I. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
r.
I tata kota;
myusunan
Pasal8 Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 144
a. Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal9 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelclaan administr~s~ sura~ menyurat, kearsipar., rumah tangga dan periengkapan, urusan umum serta urusan adrnlnistras kepegawaian. Pasal10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal9, Sub Bagian Umnm dan Kepegawalan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; b. pelaksanaan urusan administrasi surat rnenyurat dan kearsipan ; c. pelaksanaan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga; d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian ; e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tuqas ; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
penyust penyusi c. pelaksa d. pelaksa kelat.:ka e. penyusi pelakss f. perkota g. pelaksa serta pE h. pelaksa b.
Bidang
a. b.
Tats
Seksi 1 Seksi 1
Paragraf 2 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Pasal11 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas rnelakukan pengumpulan, pongolahan data dan informasi, menyusun rencana program jangka panjang, menengah dan pendek serta melakukan urusan administrasi keuangan Dinas. Pasal12 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Sub 8agian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ; b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi dalam ranqka penyusunan rencana can program Dinas; c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program jangka panjang, rnenengah dan pendek Dinas; d. pelaksanaan urusan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, peroendaharaan can pertan~gun~awaban; e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pe!aksanaar. tugas ; f. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Kedua Bidang Tata Ruang dan Tata Banqunan
Seksi TataI tata ruang ruang.
Dalam mel
fungsi: a. panyw b. pelaks
c. d.
pelaks pelaks
e.
penyu
f.
pelaks
Seksi Tata
persyaiall sesual rer
Pasal13 Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penataan dan pen~endCllian tata ruang serta pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan tata ruano dan tata banqunan Pasal14 Dalam melaksanakan tugas sebaqairnana dimaksud pad a Pasal 13, Bidang Tata Ruang dan Tala Bangunan mempunyai fungsi : 145
[)a!am ml
Lingkllngc a. penyl b. penyE
a.
b. c. d. istrasisurat dministrasi
e. f. g.
epegawalan
h.
penyusunar. penyusunan
rencana kegiatan Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan ; bahan perumusan dan kebiiakan teknis bidang tata ruang dan tata bang un an ; pelaksanaan pengaturan persyaratar. teknis tata bangunan dan perijinan ; pelaksanaan pembinaan, pengawasan, bantuan dan bimbingan teknis pengawasan, pengujian ketaukan bangunan; penyusunan bahan petunjuk teknis perencanaan tata ruang ; pelaksanaan oerencanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penataan prasarana dasar perkotaan : pelaksanaan pernantauan dan evaluasi pelaksanaan kegia tan tata ruang dan tata bangunan serta pelaporannya ; pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal15
Bidang Tata Ruang dan Tata Banqunan, terdiri darl.' a. Seksl Tata Ruang ; b. Seksi Tata Bangunan dan Llnqkunqan. Paragraf 1 Seksi Tata Ruang Pasal16
, pongolahan endek serta
Seksi Tata Ruang mempunyai tugas rnelaksanakan survey dan penataan ruang, menyusun rencana tata ruang serta pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan peruntukan ruang. Pasal17
ncanaan dan
can program dan pendek
aharaan can
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Seksi Tata Ruang mempunyai fungsi: a. panyusunan rencana kegiatan Seksi Tata Ruang ; b. pelaksanaan perencanaan tata ruang ; c. pelaksanaan survey dan penataan tala ruang ; d. pelaksanaan pemantauan dan evaluas: pemanfaatan dan peruntukan ruang ; e. penyusunan laporan pelaksanaan tugas ; f. peiaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. i
Paragraf 2 Seksl Tata Bangunan dan Lingkungan Pasal18
Seksi Tata Bangunan dan Lingkur.gan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi perijinan, persyaratan teknls banqunan gedung, melaksanakan pemantauan dan evaluasi bangunan gedung sesuai rencana tata bangunan dan lingkungar.. penjendalian ta bangunan.
ang dan Tata
Pasal19 Da!am melaksanakan tugas sebaqairnana dimaksud pad a Pasal 18, Seksi Tata Bangunan tinqkunqan rnernpunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan ; b. penyelenggaraan administrasi periiinan bangunan ; 146
dan
c.
d. e. f. g.
penyusunan pelaksanaan pelaksanaan penyusunan pelaksanaan
persyaratan teknis bangunan gedung; perencanaan teknis tata bangunan dan iingkungcm; pemantauan dan evaluasi banqunan gedung dan lingkungan ; laporan pelaksanaan tugas ; tugas-tugas lain yang diberikan cleh atasan.
Seksi Pema serta penyii
Bagian Ketiga Bidang Pertamanan dan Pemakamam
,
Pasal20 Bidang Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas rnelaksanakan pernbinaan, bimbingan teknis dan pengawasan pertamanan dan pemakaman.
Pasal21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad a Pasal 20, Bidanq Pertamanan dan Pemakaman mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pertarnanan dan Pemakaman ; b. penyusunan bahan perumusan dan petunjuk teknis di bidanq pertamanan dan pemakaman; c. pelaksanaan pembibitan, pembangunan dan perneliharaan taman dan tanarnan ; d. penyelanggaraan kegiatan regristrasi dan penertiban tempat pemakaman ; e. pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan di bidang pertamanan dan pemakaman ; f. penyusunan laporan pelaksanaan tuqas: g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bidang Pel penerangc
Pasal22 Bidang Pertamanan dan Pemakaman, terdiri dari : a. Seksi Pertamanan ; b. Seksi Pemakaman.
Paragraf1 SeksiPertamanan Pasal23 Seksi Pertamanan mempunyai tugas metaksanakan pembibitan tanarnan, pembangunan pemeliharaan serta mengelola perlengkapan dan peralatan pertamanan
Dalam meI; fungsi. a. penyus b. penyiai c. pelakst tempa! d. pelaks' e. pelaks perlen! pelaks f. g. pelak.s
dan
Dalam me Dekorasi I a. penyi b. penyL Kola i c. pelakl d. pelak e. oelak
Pasal24
f.
pelak dan d
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2~~,Seksi Pertamanan rnernpuoys fungsi :
g. h.
pellYI pelak
a. b. c. d. e.
f. g.
penyusunan rencana kegiatan Seksi Pertamanan ; penyiapan bahan perencanaan pelaksanaan kegiatan di bidang pertarnar.an ; pelaksanaan pembibitan, pembangunan dan pemeliharaan taman dun tanaman ; pelaksanaan pengelolaan peralatan dan perlengkapan taman; pelaksanaan evaluasi kegiatan bidang per tamanan ; penyusunan laporan pelaksanaan tugas ; pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
147
Bida\1g P a. Seks b. Seks
Paragraf 2 Seksi Pemakaman Pasal25
SeksiPemakaman mernpunyai tugas melakukan registrasi, pemeliharaan dan penertiban pemakaman sertapenyiapan lahan dan perlengkapan. Pasal26
inganteknis
manan dan
emakaman;
pertamanan
Dalamrnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Seksi Pemakaman mempunyai lungsi. a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemakaman ; b. penyiapan bahan perencanaan pelaksanaan kegiatan pemakaman; c. pelaksanaan keqiatan pendaftaran, pencatatan berkala, pembuatan pedoman serta pemanfaatan tempat pemakaman ; d. pelaksanaan pernellharaan dan penertiban ternpat pemakaman ; e. pelaksanaan penyiapan lahan, penataan pernakarnan dan pengadaan serta pengelolaan perlengkapan dan peralatan pemakaman ; f. pclaksanaan evaluasi di bidanq pemakaman serta pelaporannya ; g. pelaksanaan tucas-tuqas lain yanq diberikan oleh atasan. Bagian Keempat Bidang Penerangan Jalan dan Dekorasi Kota Pasal27
BidangPenerangan Jalan dan Dekorasi Kota mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan penerangan jalan can taman serta dekorasl kota dan reklame. Pasal28
19unandan
mernpunyal
Dalam melaksanakan tugas sebaqairnana dimaksud pada Pasal 27, Bidang Penerangan Jalan dan Dekorasi Kota mernpunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Bldang Penerangan Jalan dan Dekorasi Kota ; b. psnyusunan bahan perurnusan dan kebijakan teknis Bidang Penerangan Jalan dan Dekorasi Kota; c. pelaksanaan perencanaan penerangan jalan dan dekorasi kota ; d. pelaksanaan pernbangunan pemasanqan penerangan jalan dan taman; e.. oelaksanaan pemasangan dekorasi kota, reklame dan lampu hias; f. pelaksanaan pengawasan dan pengencJalian serta evaluasi kegiatan bidang penerangan jalan dan dekorasi kota ; g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas ; h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang cJiberikan oleh atasan. Pasal29
Bidal1g Peneranqan Jalan dar. Dekorasi Keta, terdiri dari: a. Seksi Penerangan Jalan cian Taman; b. Seksi Oekorasi Kota dan Reklarne.
148
Paraqrat t Seksi Penerangan Jalan dan Taman Pasal30 Seksi Peneranqan Jalan dan Taman mempunyai tuqas rnelaksanakan perencanaan, pengawasan, pengendalian pembangunan pemasangan dan pemeliharaan peneranqan jalan dan taman Pasal31 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, Seksi Penerangan Jalan dan Taman mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Peneranqan Jalan clan Taman; b. penyiapan bahan perencanaan peneranqan ialan dan taman; c. pelaksanaan pemasangan penerangan jalan dan taman; d. penyiapan bahan dan data dalam rangka penqawasan, pengadaan dan oernasanqan penerangan jalan dan taman; e. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan penerangan jalan dan taman; f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan peiaksanaan tugas ; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Paragraf 2 Seksi Dekorasi Kota dan Reklame Pasal32
(1) Kelomp
sesual
I
(2) Kelom~ searan! [awab ~ (3) Keloml
tenaga (4) Jumlah (5) Kelom~
dengar (6) Pembir yang b
Dalammel Bagian da kerjasama
Seksi Dekorasi Kota dan Reklame mempunyai tugas rnelaksanakan perencanaan, pengawasan, pengendalian, pemasangan dekorasi kota, reklame dan lampu hias. Pasal33 Dalam melaksanakan tugasnya sebagimana dirnaksud pad a Pasal 32, Seks! Dekorasi Kota dan Reklame mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Dekorasi Kota dan Reklame ; b. penyiapan bahan perencanaan dekorasi kota dan reklame ; c. pelaksanaan pembangunan/ pemasangan serta pemeliharaan dekorasi kota yang rnellputi tugu, kolam kota, plaza, lapangan, lampu hias dan lain-lain; d. pelaksanaan pengawasan pernasanqan reklame ; e. pelaksanaan pengaturan pemasangan dekorasi kota dan reklarne ; f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kegiatan bidanq dekorasi kota dan reklame ; g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas ; h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Dengan bt Pokok dar
Kep:.Jtusa
memerint:
Kota tem
BABV UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS
Pasal34 (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksaan Teknis Dinas berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas berfungsi melaksanakan sebagian tuqas Dinas yang mernpunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh secrang Kepala yang berada dibawah clan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan denqan Carnal.
Diundan! Pada tan! SEKRETJ
LemEarn 149
BABVI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal35
engawasan, dan taman.
nJalan dan
penerangan
(1) Kelompok Jabatan Fungsional rr.empunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian can kebutuhan. (2) Kelompok Jabatan Fungsior.al sebaqlmanadimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seoranq tenaqa fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Kelompok Jabatan fungsionai dapat dibagi dalam sub kelornpok dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. (5) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII TATAKERJA Pasal3G
Dalam rnelaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama fungsional dengan sebaik-baiknya . •ngawasan,
BAB V III . KETENTUAN PENUTUP Pasal37
si Kota dan
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Temate yang mengatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dlnas Tata Kota Temate dlnyatakan tidak berlaku lagi. Pasal38
ellputitugu,
Keputusan ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tamate. Dltetapkan dl Ternate pada tanggal 18 Oktober 2004 WALIKOTA TERNATE TTD Drs. H. SYAMSIR ANDILI
Dlundangkan di Tcrnate Pada tan~gal 18 O!
dan beban
SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE
ernpunyai
TTD
rtanggung
Drs. FACHRY AM MARl Lembaran Vaeran 'J(pta 'Iernate 'Iahun. 2004 ;J{gI:tOr25 Seri 1) 150
LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE NOMOR : 25 TAHUN 2004 TANGGAL : 18 Oktober 2004 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TATA KOTA DAN PERTAMANAN KOTA TERNATE
DIN AS
KEPALA
II
II
L
'.
BAGIAN TATA USAHA
I
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
~
Menim
I
SUBBAGIAN PERENCANAAN D.AN I':EUANGAN
K E LOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN
BIDANG PERTAMANAN DAN PEMAKAMAI'J I
r--'-SEKSI TATA RUANG
I
SEKSI PERTAMANAN
r-
,----'--:l
I SEKSI TATA BANGUNAN DAN LlNGKUNGAN
'-
I
SEKSI Pt:NERANGAN JALAN DAN TAMAN
!
SEKSI DEKORASI KCTA DAN REKLc..ME
i-
Mengi
I
I
I
SEKSI PEMAKAMAI-J
BIDANG P!::NERANGANJALAN DAN Dt:KORASI KOTA
I II
UPTD
II WALIKOTA TERNATE TTD Drs. H. SYAMSIR ANDILI
151
MellE
