..
WALIKOTA TERNATE KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEM8ERDAYAAN, KESATUAN BANGSA DAN P'ERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA TERNATE WALIKOTA TERNATE
Menimbang
a. bahwa dengan ditetapl
Mengingat
dengan Keputusan
1. Undanq-Undanq Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Oaerah Tingkat I! Ternate [Lembarati 'J..fJgara 'Iahun. 1999 'l{JJmor 45, Tambahnn. Lembaran 'J..fJgara;J\(s;mor3824); 2. Undang-Undang Nornor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lwwaran N!-gara 'Iahun. 1999 N9mor 60, Tambahan. Lem6aran ~gara 'l{JJmor3838); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah [Lembaran 'J..fJgara Tahun 1999 'l{JJmor 72, Tambahan. Lembaran 'J..fJlfara'J.(gtnor3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom [Lembaran. 'J..fJgara'Iahun. 20qO 'l{JJmor 54, 'Iambahat» Lembaran. 'J..fJgara'l{JJmor3952; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 Tentang Pedoman Orqanisasl Perangkat Daerah ; 6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Ternate ; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN, KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA TERNATE. 100
BABI KETENTUAN
UMUM
Pasal1 (1) Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kota Ternate ; b. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate; c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebaga Badan Eksekutif Daerah Kota Ternate; \ d. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daera Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan rnenqurus kepent, ;'n masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate; g. Badan adalah Badan Pemberdayaan, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kola Ternate; h. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan, Kesatuan Bangsa dan PerlindL;ngan Masyarakat Kota Ternate ; i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negen Sipil yanq kedudukannya menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan orqanisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pad a keahlian dan atau ketrarnpilan tertentu.
SlI:;
a. Ke
b. Be
c. Bil d. e. f.
s: Bil
KE
(2) Bi:lqa
Kepi
i
Bagian
crqanisa
BAB II KEDUDUKAN,
TUGAS
DAN FUNGSI
Pasal2 untuk Badan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dlpimpin oleh seoranq Kepala Bacan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah,
Pasal3 Badan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenqqaraan di bidang pemberdayaan, kesatuan bangsa dan per!indungan rnasyarakat.
Pernerintahan
Daerah
ml
fungsi: pen) pela c. pela d. pela
a. b.
e.
pen;
f. pela g. pela
Pasal4
h.
pela
Dalam menyelenggarakan' tugas sebagaimana dirnaksud pad a Pasa: 3, BacJan mernpunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembercayaan rnasyarakat, kesatuan banqsa dan perlindungan masyarakat ; b.
pelayanan
c.
penyelenggaraan kemasyarakatan
penunjang
penyelenggaraan
peningkatan
kesatuan
pemerintahan
daerah ;
banqsa dart penyelesaian
Bagian' masalab-rnasalah
kehidupan
;
a.
b.
d.
penyelenggaraan
dan pengawasan
perlindun.jan
e.
penyelenggaraan pengawasan perempuan dan pemberdayaan
f.
penyusunan program dan kegiatan sosial budaya rnasyarakat ;
rnasvarakat;
g. h. i.
penyusunan program dan kegiatan pemanfaalan teknologi tepat gUlla dan sumber penyelenggaraan urusan tata usaha badan ; pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
dan penqernbanqan usaha ekonorni rnasyarakat, kesejahteraan keluarga, pernberdayaan
101
Sub Sub
kelernbaoaan
rnasyarakat
pernoerdavaan dan pembinaan
daya alarn;
Sub Sa! menyur
kepega
BAB III SUSLiNAN ORGANISASI
Pasal5
9 lain sebagai pactaDaerah 5 kepent.
;"n
esuai dengan
(1) susunan Organisasi Sadan, terdiri dari : a. Kepala Badan ; b. Baqian Tata Usaha ; c. Eidar.g Pernberdayaan Masyarakat ; d. Bidang Kesatuan Bangsa dan Hubungan Antar Lembaga; e. Btoanq.Pertindunqan Masyarakat ; f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Baqan Struktur Organisasi Badan sebaqairnana tersebut pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan rnerupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. BABIV TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL
syarakat Kota
Bagian Pertama Bagian Tata Usaha Pasal6
Perlindungan edudukannya rqaoisasi yang ilan tertentu.
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan crganisasi di lingkungan Badan.
pelayanan
administratif
kepada seluruh satuan
Pasal7
epala Badan, taris Daerah.
ltahan Daerah
Ulltuk menyelenqqarakan tugas sebagaimana dirnaksud pad a Pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai lungsi: a, penyusunan rencana kegiatan Bagian lata Usaha ; b. pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian ; c. pelaksanaan urusan keuangan ; d. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumah tanggaan serta perlengkapan Badan ; e. pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi Badan ; I. pelaksanaan urusan perencenaan dan penyusunan program Badan ; g. pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan Badan ; h, pelaksanaan tuqas-tuqas lain yang diberikan oleh atasan.
punyai fungsi: banqsa dan
Pasal8 Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umuni dan Kepegawaian ; b, Sub Bagian Pcrencanaan dan Keuangan. emoerdavaan
n pernbinaan er daya alarn;
Paragraf 1 Sub Baglan Umum dan Kepegawaian Pasal9
Sub Bagian Umum dan Kepeqawalan mempunyai tugas rnelakukan pengelolaan administrasi suratmenyurat, kearsipan, rumah .tangga dan perlengkapan, urusan umum serta urusan administrasi kepegawaian.
102
Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sub Bagian Umum da~ Kepegawaian mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian ; b. pelaksanaan urusan administrasi surat-menyurat dan kearsipan ; c. pelaksanaan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga ; d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian Badan; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Paragraf 2 Sub Baglan Perencanaan dan Keuangan Pasal11 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan infcrmasi, menyusun rencana dan proaram kerja, melakukan urusan administrasi keuangan serta penyusunan laporan E3adan. Pasal 12 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ; b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan yang meliputi pernbukuan, perbendaharaan dan pertanggun~awaban; c. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana dan program; d. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program jangka pendek, menengah dan panjang Badan; e. penyiapan bahan dan data dalam rangka evaluasi pelaksanaan program kerja ; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bidang P
a. Subl b.
Sub I
SuI:: Bida penyusur tepat gun
Untuk me .dan Perr a peny guna b. penyl c. peilyi kelua d. pelak
mau; e.
f.
g.
tepat peny serta
pela]
daya pelak
Bagian Kedua Bldang Pemberdayaan Masyarakat Pasal13 Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tuqas rnelakukan pernbinaan usaha ekonomi pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan sarana dan prasarana, per.qembanqan inslitusi dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 14 Untuk menyelenggarakan tugas sebc:gaimana dirnaksud pada Pasal 13, Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pernberoayaan Masyarakat; b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pernbinaan usaha ekonomi rnasyarakat dan pernanfaatan teknologi tepat guna ; c. penyusunan bahan untuk memberikan bimbingan dan motifasi dalarn penpernbanqan swadaya masyarakat, peningkatan kesejahteraan keluarqa, peninqkatan pengembangan tradisi dan oudaya yang ada di masyarakat ; d. penyusunan bahan petunjuk teknis pengembangan sarana dan prasarana serta pengembangan institusi masyarakat ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan: 103
Sub Bida petunjuk masyaral
Dalamm dan Kale a. pen~ b. pela\
royoi
Pasal15 ianUmum dan
BidangPemberdayaan Masyarakat terdiri dari : a. Sub Bidang Usaha Ekonoml dan Pernanfaatan Teknologi Tepat Guna ; D. Sub Bidang S'.)~ial Budaya dan Kelembagaan Masyarakat. Paragraf 1 Sub Bidang Usaha Ekonomi dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Pasal16 Sub Bidang Usaha Ekonomi dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melakukan penyusunanbahan petuniuk teknis pelaksanan pembinaan usaha ekonomi dan pemanfaatan teknologi tepatguna.
adanproaram oran E3adan.
Perencanaan
aharaan dan rencana dan dan panjang
ram kerja
ha ekonomi, gem institusi
;
Pasali7 Untukmenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal16, Sub Bidang Usaha Ekonomi .dan Pemanfaatar. Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi : a penyusunan rencana keqiatan Sub bidang usaha ekonomi dan pemanfaatan teknologi tepat guna; b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan pembangunan ; c. penyiapan bahan dan data dalam rangka pemberian bimbingan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga; d. pelaksanaan pembinaan dan kerjasama dengan sektor terkait, baik dengan swasta, pemerintah rnaupun lembaga swadaya masyarakat dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat gur.a ; e. penyusunan petunjuk teknis dan pemberian bimbingan pemasyarakatan teknologi tepat guna serta memberikan bantuan teknologi tepat guna kepada masyarakat ; f. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dalam rangka pemanfaatan dan kelestarian sumber daya alam; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Paragraf 2 Sub Bldang Sosial Budaya dan Kelembagaan Masyarakat Pasal18 Sub Bidang Sosial Budaya dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan petunjuk teknis pembinaan sosial budaya masyarakat dan peningkatan peranan kelembagaan masyarakat.
berdayaan Pasal19
eman'aatan on swadaya danbudaya
Dalam menyelenqqarakan tuqas sebagaimana dlrnaksud pada Pasal 18, Sub Bidang Sosial Budaya dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Sosial Budaya dan Kelembagaan Masyarakat ; b. pelaksanaan pembinaan dan birnbingan dalam rangka memberikan motifasi dan swadaya gotong royong kepada masyarakat ;
embangan
104
c. d. e. f. g.
pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan
peningkatan pembinaan pembinaan pembinaan tugas-tugas
kesejahteraan keluarga yang rnelipuf peningkatan gizi anak dan remaja dan pengembangan tradisi dan budaya masyarakat ; dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat. dan pengembangan sumber daya masyarakat ; lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Ketiga Bidang Kesatuan Bangsa dan Hubungan Antar Lembaga Pasal20
Bidang Kesatuan Bangsa dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas rnelakukan penyusunan petunjuk teknis dan perumusan kebijakan dibidang kesatuan bangsa can hubungan antar lernbaqa Pasal21 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pad a Pasai 20, Bidang Kesatuan Bangsa dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan hubungan antar lembaga ; b. penyusunan petunjuk teknis dan rumusan kebijakan ketahanan nasional ; c. penyelenggaraan hubungan kerja sama, komunikasi konsultasi dengan lembaga le9islatif, organisasi kemasyarakatan, profesi, dan lembaga swadya masyarakat ; d. penyelenggaraan peningkatan dan penyelesaian rnasalah-rnasalah kehidupan berrnasyarakat dan penyelesaian perselisihan antar kelompok masyarakat ; e. perumusan kebijakan pelaksanaan pembauran dan wawasan kebangsaan ; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal22 Bidang Kesatuan Bangsa dan Hubungan Antar Lembaga terdiri dari : a. Sub Bidang Ketahanan Nasional dan Hubunqan Antal' l.ernbaqa ; b. Sub Bidang Pembauran dan Wawasan Kebanqsaan. Paragraf 1 Sub Bidang Ketahanan Nasional dan Hubungan Antar Lembaga Pasal23 Sub Bidang 'Ketahanan Nasional dan Hubunqan Antar Lembaga rnernpunyai tuqas melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional dan rnelaksanakan hubunqan kerja sama dengan lembaga-Iembaga pcmerintah dan non pernerintah.
f.
pelaksar
g.
dan Isml pe'aksar
Sub Bidang teknis pemb
Dalam menl dan Wawasi a. penyusi b. penvlap c. pelaksa kebangs d. pelaksa e. pelaksai
Bidang Perii perlindungar
Untuk men) Masyarakat a. penyusi b. pelaksa
manusn
c. d. e.
f.
pelaksal satuan I pelaksa
pelaksa pelaksa
Pasal24 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Sub 8idang Ketahanan Nasional dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Ketahane)ll Nasional dan Hubunqan Antar Lembaga b. pelaksanaan pembinaan terhadap masyarakat dalam upaya peningkatan ketahanan nasiona'; c. pelaksanaan penyelesaian masalah-masalah kehidupan oermasyarakat ; d. pelaksanaan penyelesaian perselisihan antar kelompck rnasyarakat ; e. pelaksanaan hubungan kerjasama, komunikasi clan konsultasi dengan lernbaqa pernenntah dan lembaga legislatif daerah ; 105
Bidang Perl a. Sub aic b. Sub Bid
f. kdanremaja
pelaksanaan kerjasama, komunikasi dan konsultasi dengan organisasi kemasyarakatan, protest dan lernbaqa swadaya rnasyarakat di daerah ; g. pelaksanaan tuqas-tuqas lain yang diberikan oleh atasan Paraqraf 2 Sub Bidang Pembauran dan Wawasan Kebangsaan Pasal25 SubBidang Pembauran dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas penyiapan bahan petunjuk telmispembinaan dalam rangka pembauran dan wawasaan kebangsaan.
penyusunan ntarlembaga.
tuanBangsa
bag a ; ga le9islatif,
rmasyarakat
Pasal26 Dalamrnenyelenqqarakan tuqas sebagaimana dirnaksud pada Pasal 25, Sub Biaang Pembauran danWawasan kebangsaan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pembauran dan Wawasan Kebangsaan ; b. penyiapan bahan n...musan kebijakan pembauran dan wawasan kebangsaan ; c. pelaksanaan pembinaan dalarn rangka peningkatan pemahaman pembauran dan wawasan kebangsaan ; d. pelaksanaan pernbinaan dalam rangka pengamalan dan pemahaman demokratisasi ; e. pe!aksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan ; Bagian Keempat Bldang Pcrlindungan Masyarakat Pasal27 ; Bidang Perlindungan Masyarakat mernpunyai tugas melakukan peningkatan sumber daya manusia, perlindungan masyarakat dan melakukan kesiagaan, penyelamatan dan penanggulangan bencana. Pasal28
melakukan
elaksanakan
untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, Bidang Perlindungan Masyarakat mempur.yai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat ; b. pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pelatihan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat ; c. pelaksanaan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas satuan pcrlindungan rnasyarakat ; d. pelaksanaan keslapan terhadap ancaman bencana ; e. pslaksanaan penyelamatan dan penanggulangan bencana ; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal29
Ketahanan tar tembaqa annasiona';
Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari : a. Sub 8idang Peningkatan Sumber Daya Manusia Perlindungan b. Sub Bidang Penyelamatan don Penanggulangan Bencana.
erintahdan 106
Masyarakat dan Kesiagaan ;
Paragraf 1 Sub Bldang Penlngkatan Sumber Daya Manusla Perlindungan Masyarakat dan Kesiagaan Pasal30 Sub Bidang Peningkatan Sumber Oaya Manusia Perlindungan Masyarakat dan Kesiagaan m9mpunyai tugas melakukan bimbingan dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat serta persiapan terhadap ancaman bencana. Pasal31 Oalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, Sub Bidang Peningkatan Sumber Oaya Manusia Perlindungan Masyarakat dan Kesiagaan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia Perlindungan Masyarakat dan Kesiagaan ; b. pelaksanaan pengkajian dan penelitian dalam rangka peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat ; c. pelaksanaan pelatihan bagi satuan perlindungan masyarakat ; d. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan satuan perlindunqan masyarakat dalarn rangka antisipasi bencana alam ; e. pelaksanaan kesiagaan ancaman bencana ; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Paragraf 2 Sub Bldang Penyclamatan dan Penanggulangan Bencana Pasal32 Sub Bidang Penyelamatan dan Penanggulangan Benr.:ana mempunyai tugas melakukan tindakall penyelamatan terhadap korban bencana dan upaya penanggulangonnya.
(4) Ke'orru tl3naga (5) Jurnlal (€) Keloml ciengar (7) Pembil yang b
Dalam mil Kepala Su dan kerja
Dengan t tentang 1 dan Perlil
Keputus memerin l
Pasal·33 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Sub Birlang Penyelamatan dan Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Penyelamatan dan Penanqqulanqan Bencana ; b. pelaksanaan kegiatan penyelamatan terhadap rnasyarakat korban bencana ; c. pemberian bantuan bagi korban bencana ; d. pelaksanaan rehabilitasi dan relokasi korban bencana ke daerah oman; e. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada korban bencana ; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Dlunda Pada tc SEKRE
BABV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal34 (1) Pada Badan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional ; (2) Kelompok Jabatan Fungsional rnempunyai tuqas melaksanaxan sebaqian tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasa: ini dipimpin olen seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelornpok, yan~ berada dibawah don bertangg'.Jng jawab kepada Kepala Badan. 107
Lemt
(4) Keto-npok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalarn Sub Kelompok dan dipimpin oleh seorang tenaqa fungsional senior. (5) Jurnlah tenaqa Iunqsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. (e) Kelompok Jabatan Funqsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ciengan peraturan perundanq-undanqan yang berlaku. (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
nrnernpunyal a persiapan
BABVI TATA KERJ~ Pasal35 Peningkatan
yal fungsi erlindungan
:
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerja sama fungsional dengan sebaik-baiknya. '
nusiasatuan BAB VII
KETENTUAN PENUTUP Pasal36
kaantisipasi
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Ternate sebelumnya yang mengatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pernberdayaan Masyarakat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dinyatakantidak berlaku lagi. Pasal37
an nndakan
Keputusan ini mula! berlaku pad a tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah I
WALIKOTA TERNATE
nyelamatan
no
Bencana ; Dlundangkan dl Pad a tanggal
Ors. H. SYAMSIR ANOILI
: Ternate : 18 Oktober 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE
no Ors. FACHRY AM MARl an fungsi
Lembaran daerah. '1(pta.Tetnate 'Tahun 2004 9{gmor 13Seri '1J
mpin oleh rtangglJng 108
LAMPIRAN KEPUTUSAN WAll KOTA TERNATE NOMOR 13 TAHUN 2004 TANGGAL : 24 MEI 2004
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN, KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTATERNATE
I
KEPALA'
I BAG IAN TATA USAHA
I '-" SUB BAG!AN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Menimbang
,....:.-.
'-
K E LOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
i-
SUB BIDANG USAHA EKONOMI DAN PEMANFAATAN
rrc
SUB BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT
SGA BAG IAN PERENCANAAN OAN KEUANGAN
rr=-_--I i
d
SUB BIDANG KETAHANAN r- NASIONAL DAN HUB. ANTAR LI::MBAGA
~
SUB 81DANG PEMBAURAN DAN WAWASAN KEBANGASAAN
I
L
SUB BIDAr~G L-
II
--
SUB BIDANG PENINGKATAN S~M LlNMAS DAN KESIAGAAN
I
PENYELAMATAN DAN PENANGGULANGAN AENCANA
WALIKOTA TERNATE
TTO Ors. H. SYAMSIR ANDILI
109
Mengingat
BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BIDANG KESATUAN BANGSA DAN HU8UNGAN ANTAR LEMBAGA
I
Menetapk;
