Walikota Cilegon KEPUTUSAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) WALIKOTA CILEGON, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan serta untuk kelancaran dan peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran perusahaan dan pemberian
informasi
daftar
perusahaan,
sesuai
dengan
kewenangan yang diberikan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu mengatur Tanda Daftar Perusahaan di Kota Cilegon ; b. bahwa sebelum pengaturan dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk menjaga agar tidak terjadi kekosongan
hukum,
dipandang
perlu
ditetapkan
dengan
Keputusan Walikota. Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3214) ; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3587) ; 4. Undang-undang Nomor 15 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ; 5. Undang …
-25. Undang-undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ; 7. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan ; 8. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2003 Nomor 180, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25). Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 323/KP/II/84 tentang Bagian-bagian Perusahaan ; 2. Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 101/KP/VI/95 tentang Pengusulan Pengangkatan Pemberhentian dan Mutasi PPNS di lingkungan Departemen Perdagangan ; 3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 327/MPP/Kep/7/1999 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 12/MPP/Kep/1/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan ; 4. Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan RI Nomor 327/MPP/Kep/7/1999 tentang Penyempurnaan Keputusan menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor: 12/MPP/Kep/1/1999 tentang Wajib Daftar Perusahaan ; 5. Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 1371/Kep.629.Org/2002 tentang Kewenangan Penandatanganan Perizinan Bidang Industri dan Perdagangan kepada Sekretaris Daerah dan Penunjukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon sebagai Pengelola Bidang Industri dan Perdagangan.
MEMUTUSKAN …
-3MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN
WALIKOTA
CILEGON
TENTANG
TANDA
DAFTAR
PERUSAHAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. “Daerah” adalah Kota Cilegon ; 2. “Pemerintah Daerah” adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah ; 3. “Walikota” adalah Walikota Cilegon ; 4. “Dinas” adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon ; 5. “Kepala
Dinas”
adalah
Kepala
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan Kota Cilegon ; 6. “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan”
adalah
Peraturan
perundang-undangan
yang
mengatur tentang kewajiban pendaftaran perusahaan untuk selanjutnya disebut UU-WDP ; 7. “Daftar Perusahaan” adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut
atau
berdasarkan
ketentuan
UU-WDP
dan/atau
peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan/atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang ; 8. “Formulir Pendaftaran Perusahaan” adalah daftar isian yang memuat data perusahaan, yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus/penanggung jawab untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan ; 9. “Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP” adalah tanda daftar yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
kepada
perusahaan
yang
telah
disahkan
pendaftarannya ; 10. “Usaha …
-410. “Usaha” adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba ; 11. “Pengusaha” adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan ; 12. “Perusahaan” adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kota Cilegon untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba ; 13. “Anak Perusahaan” adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian dan dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham atau modal yang ditempatkan dari anak perusahaan tersebut ; 14. “Cabang Perusahaan” adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya ; 15. “Agen Perusahaan” adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian ; 16. “Perwakilan Perusahaan” adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan ; 17. “Kantor
Pembantu
Perusahaan”
adalah
perusahaan
yang
menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau cabangnnya ; 18. “Perusahaan Perorangan” adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yaitu seorang manusia pribadi yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya itu termasuk didalamnya seorang yang mengurus dan mengelola atau mengawasi setiap usahanya secara langsung dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan ; 19. “Izin …
-519. “Izin” adalah izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya ; 20. “Pengawas” adalah Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon
yang
berkerja
penyelenggaraan berwenang
WDP
untuk
permohonan
pada
unit
yang
ditunjuk
melakukan
sesuai
ketentuan
teknis
yang
oleh
pengawasan
menangani
pejabat terhadap
Undang-Undang
WDP
yang setiap dan
peraturan pelaksanaannya ; 21. “Salinan Resmi Daftar Perusahaan” adalah salinan/copy seluruh data yang tersedia dari suatu perusahaan dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan ; 22. “Petikan Resmi Daftar Perusahaan” adalah sebagian data yang terdapat dalam daftar perusahaan yang telah disahkan oleh perjabat yang berwenang mengeluarkan. BAB II TUJUAN DAN SIFAT Bagian Kesatu Tujuan Pasal 2 Daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum
dalam
Daftar
Perusahaan
dalam
rangka
menjamin
kepastian berusaha.
Bagian …
-6Bagian Kedua Sifat Pasal 3 Daftar Perusahaan berifat terbuka untuk semua pihak. Pasal 4 Setiap pihak yang berkepentingan berhak memperoleh salinan atau petikan resmi dari keterangan suatu Perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan untuk bahan pengambilan kebijaksanaan dalam menjalin hubungan bisnis (Kemitraan/Perjanjian). BAB III KEWAJIBAN DAN WAKTU PENDAFTARAN PERUSAHAAN Bagian Kesatu Kewajiban Pasal 5 (1) Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan ; (2) Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik pengurus perusahaan atau penganggung jawab atau kuasa yang sah ; (3) Setiap Perusahaan yang berkepentingan, setelah memenuhi biaya Retribusi yang ditetapkan, berhak memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam daftar perusahaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang ; (4) Besarnya biaya Retribusi Wajib Daftar Perusahaan mengacu pada Surat Keputusan Menteri
Perdagangan RI No.73/KP/II/93
Tanggal 27 Pebruari dan PP No.25/2000 Pasal 2 ayat (4) tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) ; (5) Biaya Retribusi yang diterima sesuai dengan ayat (4) Pasal ini disetorkan melalui Kas Daerah.
Pasal …
-7Pasal 6 (1) Perusahaan yang wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan adalah setiap perusahaan yang berada di wilayah Kota Cilegon termasuk didalamnya Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan serta Agen dan Perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian ; (2) Perusahaan yang dimaksud adalah yang berbentuk : a. Badan Hukum termasuk didalamnya Perseroan Terbatas dan Koperasi ; b. Persekutuan ; c. Perorangan ; d. Perusahaan lainnya. (3) Perusahaan yang mendaftarkan perusahaannya diberikan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Pasal 7 (1) Kewenangan pemberian TDP berada pada Walikota Cilegon ; (2) Walikota melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku Pengelola Tanda Daftar Perusahaan. Bagian Kedua Waktu Pendaftaran Perusahaan Pasal 8 Pendaftaran perusahaan wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah memiliki izin usaha atau yang dipersamakan dengan itu dari instansi teknis yang berwenang.
BAB …
-8BAB IV TATA CARA PERMINTAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) Pasal 9 (1) Permintaan Tanda Daftar Perusahaan dilakukan dengan cara mengisi Formulir Pendaftaran Perusahaan Model A sebagaimana dimaksud pada lampiran Keputusan ini ; (2) Penyerahan
formulir
pendaftaran
dilakukan
di
tempat
pendaftaran. Pasal 10 (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh Pemilik atau Penanggung jawab atau Kuasa yang sah dengan melampirkan dokumen sebagai berikut : a. Perseroan Terbatas (PT). 1. copy akte notaris pendirian perseroan ; 2. copy
SK.
Pengesahan
Badan
Hukum
dari
Menteri
Kehakiman atau copy Data Akte Pendirian Perseroan serta copy bukti setor BAP proses pengesahan Badan Hukum dari Dep. Kehakiman ; 3. copy akte perubahan pendirian perseroan (apabila ada) ; 4. copy KTP Direktur atau penanggung jawab dan pemegang saham ; 5. copy NPWP Perusahaan 6. copy SITU dari Pemda setempat bagi yang dipersyaratkan undang-undang Gangguan (HO) ; 7. neraca awal perusahaan. b. Koperasi.
1. copy
akte
notaris
pendirian
koperasi
yang
telah
mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang ; 2. copy KTP pengurus/Penanggung jawab Koperasi ; 3. copy NPWP Perusahaan ; 4. copy SITU dari Pemda setempat bagi yang dipersyaratkan undang-undang Gangguan (HO) ; 5. neraca awal perusahaan. c. Frirma …
-9c. CV dan Firma. 1. copy akte notaris pendirian yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ; 2. copy KTP penanggung jawab atau pengurus ; 3. copy NPWP Perusahaan ; 4. copy SITU dari Pemda setempat bagi yang dipersyaratkan undang-undang Gangguan (HO) ; 5. neraca awal perusahaan. d. Perorangan. 1. copy akte notaris pendirian (kalau ada) ; 2. copy KTP penanggung jawab atau pemilik ; 3. copy NPWP Perusahaan ; 4. copy SITU dari Pemda setempat bagi yang dipersyaratkan undang-undang Gangguan (HO) ; 5. neraca awal perusahaan. e. Bentuk Perusahaan lainnya. 1. copy akte notaris pendirian yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ; 2. copy KTP penanggung jawab atau pengurus ; 3. copy NPWP Perusahaan ; 4. copy SITU dari Pemda setempat bagi yang dipersyaratkan undang-undang Gangguan (HO) ; 5. neraca awal perusahaan. f. Kantor Cabang, Pembantu, Agen dan Perwakilan. 1. copy akte pendirian sebagai kantor cabang, kantor pembantu, agen dan perwakilan ; 2. copy KTP penanggung jawab yang ditunjuk oleh pusat ; 3. copy SITU dari Pemda setempat bagi yang dipersyaratkan undang-undang Gangguan (HO). (2) Pembaharuan dilakukan oleh pemilik atau penanggung jawab atau kuasa yang sah dengan melampirkan : a. Surat Permohonan; b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) asli; c. Foto copy KTP; d. Foto copy Izin Teknis. (3) Dalam …
- 10 (3) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung
sejak
diterimanya
permintaan
pendaftaran
dan
kelengkapan dokumen, pejabat yang berwenang menetapkan pengesahan atau penolakan. Pasal 11 (1) PT yang benar-benar sedang dalam proses pengesahan Badan Hukum di Departemen Kehakiman, dapat diberikan TDP-PT belum Berbadan Hukum ; (2) Pendaftaran Perusahaan bagi PT yang telah berbadan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, apabila belum menyesuaikan dengan Undang-Undang PT tidak dapat melakukan pendaftaran ; (3) Bagi PT yang telah berbadan hukum berdasarkan Kitab UndangUndang Hukum Dagang yang telah memiliki TDP dan habis masa berlakunya, apabila belum menyesuaikan dengan UndangUndang PT tidak dapat melakukan pembaharuan TDP-nya. Pasal 12 (1) Apabila pejabat yang berwenang mengetahui bahwa pendaftaran oleh pengusaha yang bersangkutan telah dilakukan secara tidak sah atau secara tidak lengkap atau secara tidak benar atau bertentangan dengan ketertiban umum atau dengan kesusilaan, pejabat
tersebut
dapat
menolak
pendaftaran
dengan
menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada pengusaha yang bersangkutan untuk mengadakan pembetulan atau pendaftaran ulang. (2) Pihak
yang
ditolak
pendaftarannya
dapat
mengajukan
keberatannya kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat.
Pasal …
- 11 Pasal 13 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan dengan menggunakan Formulir Model
B
sebagaimana
terlampir
pada
Keputusan
ini
dengan
ketentuan : a. TDP untuk PT menggunakan Formulir Model B1 berwarna merah muda ; b. TDP untuk Koperasi menggunakan Formulir Model B2 berwarna krem ; c. TDP untuk CV menggunakan Formulir Model B3 berwarna biru muda ; d. TDP untuk Fa menggunakan Formulir Model B4 berwarna hijau muda ; e. TDP untuk Perorangan menggunakan Formulir Model B5 berwarna putih ; f. TDP untuk Perusahaan lain menggunakan Formulir Model B6 berwarna ungu muda. BAB V MASA BERLAKU Pasal 14 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperbaharui sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir. BAB VI PERUSAHAAN YANG DIBEBASKAN DARI KEWAJIBAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Pasal 15 Dikecualikan dari Daftar Perusahaan adalah : a. Setiap Perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) ; b. Setiap …
- 12 b. Setiap Perusahaan Kecil Perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusaha
sendiri
atau
hanya
mempekerjakan
anggota
keluarganya sendiri serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau persekutuan ; c. Pendidikan
formal
dalam
segala
jenis
dan
jenjang
yang
diselenggarakn oleh siapapun ; d. Pendidikan
non
formal
yang
dibina
oleh
pemerintah
dan
diselenggarakan oleh masyarakat dan tidak dalam bentuk badan usaha ; e. Notaris ; f. Penasehat hukum ; g. Praktek perorangan dokter dan praktek berkelompok dokter ; h. Klinik pengobatan. BAB VII PERUBAHAN, PEMBAHARUAN, PEMBATALAN DAN PENGHAPUSAN Pasal 16 (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap hal-hal yang didaftarkan wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Perindustrian
dan
Perdagangan
selambat-lambatnya
90
(sembilan puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan ; (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi Formulir Perubahan Model C sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, yang diperoleh secara cuma-cuma dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut : a. Perseroan Terbatas (PT) 1. perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan departemen kehakiman : a. asli dan copy akte perubahan anggaran dasar dan data akte perubahan anggaran dasar yang telah diketahui oleh Departemen Kehakiman ; b. asli …
- 13 b. asli dan copy persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan. 2. Perubahan Anggaran Dasar yang merupakan laporan pada Departemen Kehakiman : a. asli dan copy akte perubahan anggaran dasar ; b. asli dan copy laporan data akte perubahan anggaran dasar perseroan yang telah diketahui dan diterima oleh Departemen Kehakiman. 3. Perubahan
Pengurus
Perusahaan
yang
harus
diberitahukan kepada Departemen Kehakiman : a. asli dan copy risalah/berita acara RUPS tentang Perubahan
Pengurus
atau
Akte
bermaterai
Risalah/Berita RUPS yang dibuat Notaris ; b. asli dan copy TDP ; c. copy bukti Penerimaan
Pemberitahuan
terjadinya
perubahan dari Departemen Kehakiman atau copy bukti/resi pengiriman pos. b. Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan Perusahaan lain : 1. asli dan copy Risalah/Berita Acara/Keterangan sejenis tentang perubahan terhadap hal-hal yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan; 2. asli dan copy TDP. (3) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP antara lain : a. pengalihan kepemilikan/kepengurusan perusahaan ; b. perubahan nama perusahaan ; c. perubahan status perusahaan ; d. perubahan alamat perusahaan ; e. perubahan kegiatan usaha pokok ; f. perubahan akte pendirian/anggaran dasar khusus untuk PT.
(4) Daftar …
- 14 (4) Daftar perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan dinyatakan batal
apabila
perusahaan
yang
bersangkutan
terbukti
mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan, sesuai Lampiran Formulir Model D Keputusan ini ; (5) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai Pasal 9 dan 10 Keputusan ini, dengan menyertakan TDP asli yang telah dibatalkan ; (6) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat mengajukan keberatan disertai alasan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya Surat Keputusan Pembatalan ; (7) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
selambat-
lambatnya 5 (lima) hari kerja wajib menerbitkan Surat Keputusan menolak atau menerima keberatan, sesuai Lampiran Formulir Model E dan F. Pasal 17 (1) Daftar Perusahaan hapus apabila : a. terjadi perubahan bentuk perusahaan ; b. terjadi pembubaran perusahaan ; c. menghentikan segala kegiatan usahanya ; d. berhenti akibat akte pendirian berakhir ; e. perusahaan bubar berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (2) Selambat-lambatnya
5
(lima)
hari
kerja
terhitung
sejak
diterimanya surat permintaan penghapusan atau berakhirnya peringatan ketiga, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan penghapusan perusahaan dimaksud dari Daftar Perusahaan dengan mencatat pada Buku Induk Perusahaan dan menyatakan dalam Surat Keputusan Penghapusan sebagaimana Lampiran Formulir Model G Keputusan ini.
Pasal …
- 15 Pasal 18 (1) Pembaharuan TDP wajib dilakukan apabila masa berlaku TDP telah habis ; (2) Penggantian TDP wajib dilakukan apabila TDP hilang atau rusak. Pasal 19 (1) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan menurut ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Keputusan ini, tanpa melampirkan persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran sebelumnya ; (2) Pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlakunya habis dengan menyertakan TDP asli yang habis masa berlakunya ; (3) Selambat-lambatnya
5
(lima)
hari
kerja
terhitung
sejak
diterimanya permohonan pembaharuan secara lengkap dan benar, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus menerbitkan TDP menurut ketentuan dalam Pasal 13 Keputusan ini. Pasal 20 (1) Penggantian TDP yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung
mulai
tanggal
kehilangan,
permohonan
yang
bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
dengan
melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian ; (2) Penggantian TDP asli yang rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan melampirkan TDP asli yang rusak ; (3) Masa laku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti atau duplikat sampai dengan berakhirnya masa laku TDP yang hilang atau rusak ;
(4) Selambat …
- 16 (4) Selambat-lambatnya
5
(lima)
hari
kerja
terhitung
sejak
permohonan penggantian TDP yang hilang atau rusak diterima secara lengkap dan benar, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus menerbitkan TDP pengganti atau duplikat menurut ketentuan Pasal 13 Keputusan ini. BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 21 Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini, dapat dikenakan sangsi administrasi berupa : a. Teguran tertulis ; b. Pencabutan izin. BAB IX PENGAWASAN DAN PEMBINAAN Pasal 22 (1) Pengawasan perusahaan dilakukan oleh pegawai pada unit yang menangani pendaftaran perusahaan yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang ; (2) Kepada Pegawai Pemerintah yang ditugasi untuk melakukan pengawasan dan pembinaan atas Wajib Daftar Perusahaan (WDP) diberi wewenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya kepada Pegawai Pemerintah yang ditugasi untuk melakukan pengawasan atas Wajib Daftar Perusahaan (WDP) ; BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Dengan berlakunya keputusan ini maka peraturan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal …
- 17 Pasal 24 Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
pengundangan
orang
dapat
Keputusan
ini
mengetahuinya, dengan
memerintahkan
penempatannya
Lembaran Daerah Kota Cilegon.
Ditetapkan di Cilegon pada tanggal 6 Mei 2004 WALIKOTA CILEGON,
H. Tb. AAT SYAFA’AT Diundangkan di Cilegon pada tanggal 6 Mei 2004 SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,
H. RUSLI RIDWAN LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2004 NOMOR 15 SERI C
dalam
LAMPIRAN
:
KEPUTUSAN WALIKOTA CILEGON Nomor : 9 Tahun 2004 Tanggal : 6 Mei 2004 Tentang : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) SERI NO.
PEMERINTAH KOTA CILEGON DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA CILEGON FORMULIR PENDAFTARAN PERUSAHAAN Badan Hukum/ Badan Usaha
3)
Kepada Yth : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon di CILEGON Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. a. Pendaftaran : 1) Baru 2) Ulang b. Perubahan ke
: BLOK I : PENGENALAN TEMPAT
1. Propinsi 2. Kabupaten/Kota
2)
5. Nama Perusahaan/Koperasi
2)
6. Alamat Perusahaan/Koperasi Alamat Lengkap
2)
:
3)
3. Kecamatan
:
3)
:
3)
4. Kelurahan/Desa
:
3)
: ………………………………………………………………
Kode Pos
:
: ………………………………………………………………
Nomor Telp./Fax/Telex
: ………………/………………..….../…………………..
:
1) Lingkari kode dan pindahkan kode tersebut ke kotak yang tersedia 2) Coret yang tidak sesuai 3) Diisi oleh KPP
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA
:
CILEGON
PROPINSI
:
BANTEN
DIISI OLEH ……………………… Bentuk Perusahaan
:
Seri No. : ……………………
LEMBAR PENGESAHAN / PENOLAKAN DAFTAR PERUSAHAAN Nama Perusahaan : ……………………………….…………………………………………………………… .
NOMOR TANDA DAFTAR PERUSAHAAN :
BERLAKU S/D TANGGAL :
I. KETERANGAN PENDAFTARAN a. Penyerahan Pertama/Ulangan Nomor Agenda Tanggal Paraf Petugas b. Pengawasan / Penelitian Formulir Tanggal Nama Paraf Petugas c. Pengesahan / Penolakan Tanggal
II. PENGENALAN TEMPAT
d. Dicatat dalam Buku Induk Perusahaan Nomor Tanggal Nama Pencatat Paraf Petugas
1. Propinsi
:
2. Kabupaten/Kota
:
3. Kecamatan
:
e. Biaya Administrasi WDP Nomor Resi Biaya Administrasi Paraf Petugas
4. Bentuk Perusahaan
:
5. Golongan Pokok
:
6. Nomor Urut Daftar Perusahaan
:
III. CATATAN 1. Alasan Penolakan 2. Lain-lain
: : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon, _________________________ NIP.
BLOK II : DATA UMUM PERUSAHAAN 1. Bentuk Badan Hukum/Badan Usaha PERSEROAN TERBATAS (PT) KOPERASI PERSEKUTUAN KOMANDITER
1. 2. 3.
PERSEKUTUAN FIRMA (FA) PERUSAHAAN PERORANGAN (PO) BENTUK PERUSAHAAN LAIN (BPL)
4. 5. 6. 3)
2. Nama Kelompok Perusahaan / Group (apabila ada) : 3. a. Status Perusahaan Kantor Tunggal Kantor Pusat
1)
1. 2.
Kantor Cabang 3. --------- langsung ke bagian 3 c Kantor Pembantu 4. --------- langsung ke bagian 3 c Perwakilan 3. --------- langsung ke bagian 3 c b. Jika rincian 3.a berkode 1 atau 2 (kantor tunggal atau kantor pusat), apakah merupakan anak perusahaan ? 1) Ya 1 Tidak 2 c. Jika rincian 3.a bukan kantor tunggal atau kantor pusat, tuliskan nama dan alamat perusahaan yang langsung membawahi perusahaan ini : 1. Nama Perusahaan : ………………………………………………………………………………………………........ 2. Alamat Perusahaan Nomor Telp./Fax/Telex : ………………………………………………………………………………………………........ 2) 3) Kabupaten / Kota : ……………………………………………………………………………………… 3) Propinsi : ……………………………………………………………………………………… 4. Lokasi Unit Produksi (apabila ada) : ……………………………………………………………………………………................
Propinsi
Kota 3)
3) : 1. …………………………………………………………... 3) : 2. …………………………………………………………… b. Jumlah Bank dimana perusahaan ini menjadi nasabah 6. NPWP 7. Bentuk Penanaman Modal : PMA 1 PMDN 2 Non Fasilitas
5. a. Nasabah Utama Bank
3. ……………………………………………………………….. 4. ………………………………………………………………..
3
3) 3) 3)
BLOK II : DATA UMUM PERUSAHAAN (LANJUTAN) Tanggal
Bulan
Tahun
10. a. Merk Dagang (apabila ada) : ………………………………………
8. a. Tanggal Pendirian
Nomor : ……………………………………………………………………
b. Tanggal mulai kegiatan
b. Pemegang Hak Paten (apabila ada) : ………………………….. Nomor : ……………………………………………………………………
c. Jangka waktu berdirinya perusahaan : ………………………………….. Tahun c. Pemegang Hak Cipta (apabila ada) : …..……………………….. 9. Bentuk kerjasama dengan orang ketiga (apabila ada)
1)
Nomor : ……………………………………………………………………
1
4
2
5
3
6 BLOK III : LEGALITAS PERUSAHAAN
A. AKTE PENDIRIAN DAN PENGESAHAN 1. Akte Pendirian Nomor Tanggal
: ………………………………………………………………………………………………… Bulan
Tahun
2. Pengesahan Menteri Kehakiman/Menteri Koperasi Pejabat berwenang Nomor Tanggal
: …………………………………………………………………… Bulan
Tahun
3. Persetujuan Menteri Kehakiman Atas Akte Nama Notaris
: ………………………………………………………………………………………………..
Perubahan Anggaran Dasar Nomor
Alamat
: ………………………………………………………………………………………………..
Tanggal
: …………………………………………………………………… Bulan
Tahun
……………………………………………………………………………………………….. 4. Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar Telepon
: ( ……… ) …………………………………………………………………………………..
Nomor Tanggal
: …………………………………………………………………… Bulan
Tahun
BLOK III : LEGALITAS PERUSAHAAN (LANJUTAN) B. IZIN –IZIN YANG DIMILIKI
4)
Jenis Izin (1)
Nomor (2)
Dikeluarkan Oleh (3)
1. ………………………………
3)
…………………………………………
…..……………………………..
3)
2. ………………………………
3)
…………………………………………
………………………………….
3)
B. LEGALITAS LAINNYA
Tanggal Dikeluarkan (4) Tanggal Bulan Tahun
Tanggal
Bulan
Tahun
Masa Laku (5) Tahun
Tahun
4)
Jenis Legalitas (1)
Nomor (2)
Dikeluarkan Oleh (3)
1. ………………………………
3)
…………………………………………
…..……………………………..
3)
2. ………………………………
3)
…………………………………………
………………………………….
3)
Tanggal Dikeluarkan (4) Tanggal Bulan Tahun
Tanggal
Bulan
Tahun
Masa Laku (5) Tahun
Tahun
3) Diisi oleh KPP 4) Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama / Penanggung jawab dan stempel perusahaan
BLOK IV.A : DATA PIMPINAN PERUSAHAAN = JUMLAH PIMPINAN PERUSAHAAN (PADA KOLOM 2) Tempat/Tanggal Lahir Kedudukan dalam No. Nama Lengkap perusahaan Kab/Kota Tanggal (1) (2) (3) (4) (5)
= Alamat Tetap (6)
= Kode Pos (7)
=
=
Nomor Telepon Area Telepon (8) (9)
=
=
Kode Tanggal mulai Kewarganegaraan menduduki jabatan (10) (11)
Pimpinan Perusahaan lainnya yang datanya belum tertulis pada blok ini agar pada lampiran tersendiri ditandatangani Direktur Utama/Penanggung Jawab dan stempel Perusahaan Keterangan Kolom 2
Keterangan Kolom (10)
1. Perseroan Terbatas (PT)
3. Persekutuan Komanditer (CV)
5. Perusahaan Perorangan (PO)
- Dirut/Dir. Cabang/P. Jawab 11
- Penanggung Jawab
31
- Direktur
12
- Sekutu Aktif
32
- Komisaris
13
- Sekutu Pasif
33
6. Bentuk Perusahaan Lain (BPL)
- Sekutu Aktif Baru
34
- Dirut/Dir.Cabang/P. Jawab
- Sekutu Pasif Baru
35
2. Koperasi (Kop) - Pengurus/P. Jawab - Pengawas
21 22
4. Persekutuan Firma (Fa) - Dirut/P. Jawab
41
- Sekutu
42
- Pemilik/P. Jawab
51
Indonesia
01
India
09
Perancis
17
Malaysia
02
Arab Saudi
10
Italia
18
Singapura
03
Amerika Serikat 11
Belgia
19
61
Thailand
04
Kanada
12
Australia
20
- Direktur
62
China
05
Rusia
13
Selandia Baru 21
- Komisaris
63
Taiwan
06
Inggris
14
Lainnya
Korea Selatan 07
Belanda
15
Jepang
Jerman
16
08
22
BLOK IV.A : DATA PIMPINAN PERUSAHAAN (LANJUTAN) Bila sebagai Pemegang Saham (khusus Komisaris/Direktur) Jumlah saham Jumlah Modal yang dimiliki yang disetor (lembar) (dalam rupiah) (12) (13)
Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan
Kode Pos
(14)
(15)
(16)
(17)
Keterangan Kolom (14) Komisaris
1
Direktur
2
Pemilik Lainnya Tidak mempunyai kedudukan
3 4 5 - langsung ke Blok IV.B
*) Lampirkan Dokumen
Nomor Telepon
Kedudukan dalam perusahaan lain
Area
Telepon
(18)
(19)
DIISI HANYA UNTUK DIREKTUR UTAMA/PENANGGUNG JAWAB/PENGURUS KOPEASI/PEMILIK JENIS BUKTI DIRI *)
NOMOR
KTP
1
Paspor
2
……………………………………………………
TANGGAL
TANDA TANGAN
BLOK IV.B : DATA PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN (KHUSUS PT / CV)
5)
JUMLAH PEMEGANG SAHAM (Selain yang menjabat sebagai Komisaris dan Direktur / Sekutu Aktif dan Sekutu Pasif) : No.
Nama Lengkap
Alamat Lengkap
Kode Pos
Nomor Telepon Area
Telepon
Kode Kewarga negaraan
Jumlah saham yang dimiliki
Jumlah Modal yang disetor (dalam rupiah)
5) Pemegang saham lain yang datanya belum tertulis pada Blok ini, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditantangani Direktur Utama/Penanggung Jawab dan S tempel Perusahaan Keterangan Kolom (7) Indonesia
01
Korea Selatan
07
Rusia
13
Belgia
19
Malaysia
02
Jepang
08
Inggris
14
Australia
20
Singapura
03
India
09
Belanda
15
Selandia Baru
21
Tahiland
04
Arab saudi
10
Jerman
16
Lainnya
90
China
05
Amerika Serikat
11
Perancis
17
Taiwan
06
Kanada
12
Italia
18
Khusus untuk petugas Komputer
Kode Pemegang saham __ 01
BLOK V : DATA KEGIATAN PERUSAHAAN
A. Jenis Kegiatan Usaha
KLUI
3)
1. Kegiatan Usaha Pokok 2. Kegiatan Usaha Lain a. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. b. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. c. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. d. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. e. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Kode Komoditi
3)
3. Kegiatan Usaha Pokok 4. Kegiatan Usaha Lain a. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. b. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. c. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. d. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. e. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. B. Omset penjualan perusahaan ini per tahun (data dalam rupiah)
: Rp. ……………………………………………………………
(apabila sudah berkegiatan) ( Terbilang : ……………………………………………………………………………………………………………….)
3) Diisi oleh KPP 4) Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama / Penanggung jawab dan stempel perusahaan
BLOK V : DATA KEGIATAN PERUSAHAAN (LANJUTAN) Modal dan saham (dalam rupiah) KHUSUS PT/CV/FA/PO/BPL Perseroan Terbatas (PT)
Persekutuan Komanditer (CV)
1. Modal Dasar
………………………………….
………………………………….
2. Modal Ditempakan
………………………………….
………………………………….
………………………………….
3. Modal Disetor
………………………………….
………………………………….
………………………………….
4. Banyaknya Saham (lembar)
………………………………….
………………………………….
………………………………….
5. Nilai Nominal per saham
………………………………….
………………………………….
Jenis Modal dan Saham
6. Modal Disetor Sekutu Aktif
………………………………….
7. Modal Disetor Sekutu Pasif
………………………………….
8. Modal Persekutuan
Persekutuan Firma (FA)
Perusahaan Perorangan (PO)
Bentuk Perusahaan Lain (BPL)
………………………………….
9. Modal Perusahaan
………………………………….
KHUSUS KOPERASI Jenis Modal 1 1. Modal Sendiri a. Simpanan Pokok b. Simpanan Wajib c. Dana Cadangan d. Hibah
Nilai 2 ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………
Jenis Modal 1 2. Modal Pinjaman a. Anggota b. Koperasi Lain c. Bank e. Lainnya
Nilai 2 ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………
BLOK V : DATA KEGIATAN PERUSAHAAN (LANJUTAN) D. Total Aset (dalam rupiah) : Rp. ………………………………… (perusahaan baru / koperasi baru tidak wajib mengisi) E. Jumlah Karyawan pada Perusahaan ini 1. WNI ………………………………………. orang 2. WNA
BLOK VI : DATA KHUSUS PERUSAHAAN KHUSUS PT 4. Jenis Perusahaan 1) : Swasta Swasta Terbuka / Go Publik Persero
1 2 - isi lembar khusus PT Terbuka 3
………………………………………. orang
Persero Terbuka / Go Publik
4 - isi lembar khusus PT Terbuka
Jumlah …………………………. orang
Perusda
5
Perusda Terbuka / Go Publik
6 - isi lembar khusus PT Terbuka
F. Kedudukan dalam mata rantai kegiatan usaha 6) (hanya diisi untuk sektor pertanian, pertambangan dan penggalian Industri p……………. dan perdagangan) Produsen Sub distributor Eksportir
Agen
Importir
Pengecer
Distributor/wholesaler/grosir
1. Kategori Koperasi KUD 2. Bentuk Koperasi Primer
1. Jika rincian F adalah Produsen, untuk perusahaan yang Menggunakan mesin mengisi : a. Kapasitas terpasang : …………………… satuan ………………. b. Kapasitas Produksi : …………………… satuan ………………. c. Kandungan komponen produk : Lokal : …………………..…%
KHUSUS KOPERASI 1)
1
Non KUD
2
1
Sekunder
2
1)
3. Jenis Koperasi 1) Kredit 1 Serba usaha 4 Konsumsi 2 Lainnya 5 Produksi 3 4. Jumlah Anggota : ……………… orang/koperasi
Impor : ….………………… %
2. Jika rincian F adalah Pengecer, sebutkan jenis usaha 1) : Swalayan / Supermarket 1 Toko / Kios 3 Toserba / Departemen Store 2 Lainnya 4 ( ……………………………….)
1) lingkari kode-kode yang sesuai dan pindahkan kode tersebut ke kotak yang tersedia
KHUSUS BENTUK PERUSAHAAN LAIN 5. Jenis Perusahaan 1) Perum Perusahaan Daerah Lainnya
3) Diisi oleh KPP
1 2 3
6) Beri tanda silang (X)
BLOK VII : KATAGORI PERUSAHAAN (Kantor tunggal tidak perlu mengisi) Apabila pengisian formulir pendaftaran ini dilakukan oleh Kantor Pusat / Induk, agar disebutkan setiap Kantor Cabang / Kantor Pembantu / Perwakilan No.
Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan
1
2
3
Kab / Kota Kode 4 5
Propinsi Kode 6 7
Kode Pos 8
Nomor Telepon Area Telepon 9 10
Kode Status Perusahaan 11
4)
Jenis Kegiatan Usaha 12
KLUI 13
3) Diisi oleh KPP Keterangan Kolom (11) Kantor Cabang
01
Perwakilan
03
Kantor Pembantu
02
Anak Perusahaan
04
4) Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama / Penanggung Jawab dan Stempel Perusahaan BLOK VIII : PENGESAHAN Demikian formulit Pendaftaran Perusahaan ini diisi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari keterangan tersebut ternyata tidak benar, maka Kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku. ………………………… , ………………………………………………………………………………… Tanda tangan Direktur / Penanggung Jawab 2) Cap / Stempel Perusahaan Materai Rp. 6.000,Tembusan :
Nama Jabatan
: :
……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….
WALIKOTA CILEGON,
H. Tb. AAT SYAFA’AT
