BERITA DAERAH KOTA CILEGON
TAHUN : 2007
NOMOR : 7
PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN WALIKOTA CILEGON, Menimbang
:
a. bahwa pemberian perizinan bidang industri adalah merupakan Kewenangan Daerah berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan
Republik
Indonesia
Nomor
589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam
Pembinaan
Masing-Masing
Direktorat
Jenderal
dan
Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan ; b. bahwa
dalam
rangka
peningkatan
kelancaran
pemberian
pelayanan di bidang industri, perlu mengatur Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Perluasan ; c. bahwa sesuai maksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Tanda daftar Industri dan Izin Perluasan di Kota Cilegon dengan Peraturan Walikota. Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ; 3. Undang …
-23. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987 tentang
Penyederhanaan
Pemberian
Izin
Usaha
Industri
(Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 22) ; 9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4) ; 10. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 23 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon
(Lembaran
Daerah
Tahun
2003 Nomor 180
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25) ; 11. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 2).
Memperhatikan …
-3Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan JenisJenis
Industri
Dalam
Pembinaan
Masing-Masing
Direktorat
Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan
di
Lingkungan
Departemen
Perindustrian
dan
Perdagangan ; 2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri ; 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130–67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota Perbidang dari Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen ; 4. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 1 Tahun 2004 tentang Jenis dan Prosedur Tetap Perizinan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon (Berita Daerah Tahun 2004 Nomor 1). MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kota Cilegon ;
2.
Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelengara pemerintahan daerah ;
3.
Walikota adalah Walikota Cilegon ;
4.
Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;
5.
Kepala
Dinas
adalah
Kepala
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan Kota Cilegon ; 6. Industri …
-46.
Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancangan bangun dan perekayasaan industri ;
7.
Bidang
Usaha
Industri
adalah
lapangan
kegiatan
yang
bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri ; 8.
Perusahaan
Industri
kegiatan dibidang
adalah
perusahaan
yang
melakukan
usaha industri yang dapat berbentuk
perorangan, perusahaan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia ; 9.
Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi ;
10. Komoditi Industri adalah suatu proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri ; 11. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan industri untuk melaksanakan kegiatan industri dengan investasi seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; 12. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI adalah tanda pendaftaran industri yang berlaku sebagai IUI yang wajib dimiliki oleh perusahaan industri untuk melaksanakan kegiatan industri dengan investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) sampai dengan
Rp. 200.000.000,- (duaratus
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; 13. Perluasan
Perusahaan
Industri
yang
selanjutnya
disebut
Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh prosen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan. BAB II PERIZINAN INDUSTRI Pasal 2 (1) Setiap pendirian perusahaan industri wajib memperoleh IUI ; (2) Jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh IUI ; (3) Jenis …
-5(3) Jenis
industri
tertentu
dalam
kelompok
industri
kecil
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; (4) Terhadap jenis industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan TDI dan diberlakukan sebagai IUI. Pasal 3 (1) Setiap
permohonan
pemeriksaan
perizinan
lapangan
oleh
tim
industri
wajib
perizinan
dilakukan
industri
yang
dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ; (2) Tim perizinan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Walikota.
BAB III PEMBERIAN IUI, TDI DAN PERLUASAN INDUSTRI Pasal 4 (1) Jenis industri dalam kelompok industri kecil sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (3) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memperoleh TDI kecuali dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan ; (2) Jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh TDI ; (3) Jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh IUI. Pasal 5 (1) IUI dapat diperoleh melalui tahap persetujuan prinsip atau tanpa melalui tahap persetujuan prinsip ; (2) Persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan ; (3) Persetujuan …
-6(3) Persetujuan prinsip bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial ; (4) IUI yang melalui tahap persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri yang telah memenuhi ketentuan perundangundangan yang berlaku seperti antara lain Izin Lokasi, UndangUndang Gangguan, Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),
Upaya
Pengelolaan
Lingkungan
(UKL),
Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL) dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi, serta telah siap berproduksi ; (5) Bagi perusahaan industri yang telah siap beroperasi dan berada di luar kawasan industri dapat langsung diberikan izin usaha industri tanpa melalui persetujuan prinsip, setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Pasal 6 Perusahaan industri yang telah melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh prosen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai IUI yang dimiliki, wajib memperoleh Izin Perluasan. Pasal 7 IUI, TDI dan Izin Perluasan, berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan beroperasi. Pasal 8 IUI dan TDI diberikan untuk masing-masing jenis industrinya sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2000. Pasal 9 (1) Bagi perusahaan industri yang jenis industrinya tidak tercantum pada
Surat
Keputusan
Menteri
Perindustrian
Nomor
148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan atau Tidak Berlokasi di Kasawan Industri/Kawasan Berikat, untuk memperoleh IUI harus melalui tahap persetujuan prinsip ;
(2) Bagi …
-7(2) Bagi perusahaan yang : a. berlokasi di kawasan industri
yang memiliki izin, untuk
memperoleh IUI dapat langsung diberikan tanpa melalui tahap persetujuan prinsip setelah memenuhi ketentuan yang berlaku di kawasan industri dan wajib membuat surat pernyataan ; b. jenis industri tercantum pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 yang berlokasi di dalam atau di luar kawasan industri yang memiliki izin, untuk memperoleh IUI dapat langsung diberikan tanpa melalui tahap
persetujuan
prinsip,
dan
wajib
membuat
surat
pernyataan. Pasal 10 (1) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib memuat ketentuan mengenai kesediaan perusahaan industri antara lain untuk : a. tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi segala persyaratan
dari
intsansi
lain
yang
berkaitan
dengan
pembangunan pabrik dan sarana produksi maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; b. menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi paling lambat 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal IUI diterbitkan ; c. menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas surat pernyataan yang telah dibuatnya. (2) Pelaksanaan surat pernyataan bagi perusahaan industri yang berlokasi di luar kawasan industri
dipantau oleh kepala dinas
dan hasilnya dilaporkan kepada walikota ; (3) Pelaksanaan surat pernyataan bagi perusahaan industri yang berlokasi di luar kawasan industri
dipantau oleh perusahaan/
pengelola kawasan industri dan hasilnya dilaporkan melalui kepala dinas kepada walikota ; (4) Surat pernyataan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI yang akan diterbitkan.
Pasal …
-8Pasal 11 Surat pemberitahuan persetujuan didirikan
dalam
persetujuan
rangka
penanaman
bagi perusahaan industri yang
penanaman modal
modal
dari
Ketua
asing Badan
atau
surat
Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM)/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) bagi perusahaan industri dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang berlokasi di kawasan industri sebagai IUI. Pasal 12 (1) Kewenangan
pemberian
IUI,
Izin
Perluasan
dan
TDI
sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini diberikan oleh kepala dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan c Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri dalam Pembinaan Masing-Masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan. (2) Pemberian IUI dan Izin Perluasan bagi industri yang penanaman modalnya dilakukan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 ditetapkan tersendiri dengan keputusan walikota. BAB IV TATA CARA PERMINTAAN IUI MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP Pasal 13 (1) Permohonan permintaan persetujuan prinsip diajukan kepada Walikota melalui kepala dinas; (2) Terhadap permintaan persetujuan prinsip bagi jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, wajib melampirkan rekomendasi dari instansi terkait, kecuali bagi jenis industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). Pasal …
-9Pasal 14 (1) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diterbitkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima ; (2) Terhadap permintaan persetujuan prinsip yang diterima tetapi tidak lengkap atau belum benar, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan persetujuan prinsip, kepala dinas wajib menolak untuk memberikan persetujuan prinsip ; (3) Terhadap permintaan persetujuan prinsip yang ternyata jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan persetujuan prinsip, kepala dinas wajib mengeluarkan surat penolakan ; (4) Persetujuan prinsip dapat diubah sesuai dengan permintaan yang bersangkutan ; (5) Persetujuan prinsip berlaku selama jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal persetujuan prinsip diterbitkan ; (6) Dalam melaksanakan persetujuan prinsip, perusahaan industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi kepada pejabat
yang
mengeluarkan
persetujuan
prinsip
tentang
kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap
1
(satu) tahun sekali, paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya ; (7) Persetujuan prinsip batal dengan sendirinya apabila dalam jangka
waktu
paling
lambat
4
(empat)
tahun
pemohon/pemegang persetujuan prinsip tidak menyelesaikan pembangunan
pabrik
dan
sarana
produksi
serta
belum
memperoleh IUI ; (8) Bagi perusahaan industri yang persetujuan prinsipnya batal sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan prinsip yang baru paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir. Pasal 15 (1) Bagi perusahaan industri yang pembangunan pabrik dan sarana produksinya
telah
siap
berproduksi
dan
telah
memenuhi
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, wajib mengajukan permintaan IUI ; (2) Permohonan …
- 10 (2) Permohonan permintaan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh perusahaan industri kepada kepala dinas ; (3) Apabila pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3
ayat
(1)
tidak
dilaksanakan,
perusahaan
yang
bersangkutan dapat membuat surat pernyataan siap berproduksi komersial kepada kepala dinas ; (4) Terhadap industri yang pembangunan pabrik dan sarana produksinya
belum
selesai
berdasarkan
berita
acara
pemeriksaan, kepala dinas dapat menunda penerbitan IUI ; (5) Paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterima
dan
telah
memenuhi
persyaratan
berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepala dinas dapat menerbitkan IUI. BAB V TATA CARA PERMINTAAN IUI TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP Pasal 16 (1) Permohonan IUI diajukan kepada kepala dinas ; (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan perusahaan atau kuasanya. Pasal 17 (1) Permintaan
IUI
tanpa
melalui
tahap
persetujuan
prinsip
dilakukan dengan membuat surat penyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ; (2) Terhadap permohonan IUI yang lengkap dan benar, kepala dinas wajib mengeluarkan IUI paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima ; (3) Perusahaan industri wajib menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada kepala dinas ; (4) Apabila pemegang IUI dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) tahun sejak diterbitkannya IUI tidak menyelesaikan pembangunan memenuhi
pabrik
semua
dan
sarana
ketentuan
produksi
serta
perundang-undangan
belum yang
berlaku, IUI tersebut batal dengan sendirinya ; (5) Bagi …
- 11 (5) Bagi perusahaan industri yang IUI-nya batal dengan sendirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan kembali pemintaan IUI yang baru. BAB VI TATA CARA PERMINTAAN TDI Pasal 18 (1) Permohonan TDI diajukan kepada kepala dinas ; (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan perusahaan atau kuasanya ; (3) Paling lambat 5 (lima) hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterima
dan
telah
memenuhi
persyaratan
berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepala dinas dapat menerbitkan TDI ; (4) Perusahaan industri yang telah memperoleh TDI dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya TDI wajib mendaftarkan dalam daftar perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII TATA CARA PERMINTAAN IZIN PERLUASAN Pasal 19 (1) Setiap perusahaan industri yang telah memiliki IUI baik yang melalui tahap persetujuan prinsip maupun tanpa persetujuan prinsip melakukan perluasan wajib memperoleh izin perluasan ; (2) Setiap perusahaan industri yang telah memilki IUI melalui tahap persetujuan,
untuk
memperoleh
izin
perluasan
wajib
menyampaikan rencana perluasan industri dan memenuhi persyaratan lingkungan hidup ; (3) Setiap perusahaan industri yang telah memiliki IUI tanpa melalui tahap persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dalam melakukan perluasan wajib menyampaikan rencana perluasan industri ; (4) Permohonan izin perluasan diajukan kepada kepala dinas ; (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh pimpinan perusahaan atau kuasanya. Pasal …
- 12 Pasal 20 Paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterima dan telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepala dinas dapat menerbitkan izin perluasan. BAB VIII PENOLAKAN DAN PENUNDAAN TERHADAP PERMINTAAN IUI MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP Pasal 21 (1) Terhadap permintaan IUI yang diterima dan ternyata tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut : a. Lokasi pabrik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan prinsip ; b. Jenis industri tidak sesuai dengan persetujuan prinsip ; c. Tidak menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) tiga kali berturut-turut ; d. Tidak
memenuhi
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku. (2) Kepala dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya BAP wajib memberikan surat penolakan IUI disertai alasan–alasan. Pasal 22 (1) Terhadap permintaan IUI yang diterima dan ternyata belum memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut : a. Belum lengkapnya isian yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) ; b. Belum memenuhi persyaratan lingkungan hidup berupa penyusunan upaya pengendalian dampak / pencemaran sebagai akibat kegiatan usaha industri terhadap lingkungan hidup dengan kawajiban memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL) ; c. Belum …
- 13 c. Belum memenuhi kewajiban melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. (2) Kepala Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya BAP, wajib memberikan surat penundaan IUI disertai alasan–alasan ; (3) Terhadap surat penundaan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),
perusahaan
industri
yang
bersangkutan
diberi
kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat penundaan IUI ; (4) Terhadap perusahaan industri yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), kepala dinas wajib memberikan surat penolakan permintaan IUI. BAB IX PENOLAKAN DAN PENUNDAAN TERHADAP PERMINTAAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) TANPA MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP Pasal 23 Kepala Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja, wajib memberikan surat penolakan terhadap permintaan IUI yang jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal. Pasal 24 (1) Kepala Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja, wajib memberikan surat penundaan IUI yang belum melengkapi isian dan persyaratan ; (2) Surat penundaan perusahaan
sebagaimana dimaksud pada
industri
diberi
kesempatan
untuk
ayat (1), melengkapi
persyaratan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat penundaan.
Pasal …
- 14 Pasal 25 (1) Terhadap surat penolakan IUI baik yang melalui persetujuan prinsip
maupun
yang
tanpa
melalui
persetujuan
prinsip,
perusahaan industri dapat mengajukan banding secara tertulis kepada Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat penolakan izin. (2) Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan banding, wajib menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 26 Bagi perusahaan industri yang ditolak pemintaan IUI-nya pada tingkat banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dapat mengajukan kembali permintaan IUI baru. BAB X PENOLAKAN DAN PENUNDAAN PERMINTAAN TDI Pasal 27 Terhadap
permintaan
TDI
yang
diterima
dan
ternyata
jenis
industrinya berbeda dengan jenis industri dalam formulir isian yang diajukan, kepala dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya perbedaan jenis industri tersebut, wajib memberikan surat penolakan TDI disertai alasan-alasan. Pasal 28 (1) Terhadap permintaan TDI yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan, kepala dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan TDI, wajib mengeluarkan surat penundaan disertai alasan–alasan ; (2) Terhadap surat penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi isian dan persyaratan yang diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat penundaan ; (3) Terhadap perusahaan industri yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala dinas wajib mengeluarkan surat penolakan permintaan TDI. Pasal …
- 15 Pasal 29 (1) Terhadap surat penolakan permintaan TDI yang dikeluarkan oleh kepala dinas, perusahaan industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding kepada walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima surat penolakan permintaan TDI ; (2) Walikota wajib menerima atau menolak permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima surat penolakan permintaan TDI. BAB XI INFORMASI INDUSTRI Pasal 30 (1) Perusahaan
industri
yang
telah
memperoleh
IUI
wajib
menyampaikan informasi industri secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada kepala dinas mengenai kegiatan usahanya ; (2) Perusahaan
industri
yang
telah
memperoleh
TDI
wajib
menyampaikan informasi industri kepada kepala dinas setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya; (3) Semua jenis industri dalam kelompok industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan dari kewajiban menyampaikan informasi industri. BAB XII PERINGATAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN Pasal 31 (1) Perusahaan industri diberikan peringatan secara tertulis apabila: a.
Melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan ;
b.
Tidak
menyampaikan
dimaksud
dalam
informasi
Pasal
30
industri atau
sebagaimana
dengan
sengaja
menyampaikan informasi yang tidak benar ; c.
Melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ; d. Menimbulkan …
- 16 d.
Menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran akibat kegiatan usaha industrinya terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai
dengan
peraturan
perundang–undangan
yang
berlaku atau tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 40 ; e.
Melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI atau TDI yang telah diperolehnya ;
f.
Adanya
laporan
atau
pengaduan
dari
pejabat
yang
berwewenang ataupun pemegang hak atas kekuatan intelektual bahwa perusahan industri tersebut melakukan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual seperti antara lain hak cipta, paten dan merek. (2) Peringatan
tertulis
diberikan
kepada
perusahaan
industri
sebanyak 3 (tiga) kali berturut–turut dengan tenggang waktu masing–masing 1 (satu) bulan. Pasal 32 (1) IUI atau TDI perusahaan industri dibekukan apabila : a.
Tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2);
b.
Melakukan perluasan yang hasil produksinya untuk tujuan ekspor tetapi di pasarkan di dalam negeri ;
c.
Sedang
dalam
pemeriksaan
didakwa
melakukan
badan
pelanggaran
peradilan
Hak
Atas
karena
Kekayaan
Intelektual antara lain Hak Cipta, Paten, dan Merek. (2) Pembekuan IUI atau TDI bagi perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan
terhitung
sejak
tanggal
dikeluarkannya
Penetapan
Pembekuan Kegiatan Usaha Industri ; (3) Pembekuan IUI dan TDI bagi perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan ada Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap ; (4) Apabila dalam masa pembekuan izin perusahaan industri yang bersangkutan dengan
telah
ketentuan
melakukan dalam
perbaikan–perbaikan
Peraturan
ini,
izinnya
sesuai dapat
diberlakukan kembali. Pasal …
- 17 Pasal 33 (1) IUI atau TDI perusahaan industri dapat dicabut apabila: a.
IUI atau TDI dikeluarkan berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan ;
b.
Perusahaan industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) ;
c.
Perusahaan industri yang bersangkutan memproduksi jenis industri tidak sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) ;
d.
Perusahaan industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh badan peradilan yang berkekuatan tetap ;
e.
Perusahaan
yang
bersangkutan
melanggar
peraturan perundang–undangan yang
ketentuan
memuat sanksi
pencabutan IUI atau TDI. (2) Pencabutan IUI atau TDI dilakukan secara langsung tanpa diperlukan adanya peringatan tertulis ; (3) Pejabat yang berwenang untuk mencabut IUI atau TDI adalah pejabat yang diberi wewenang oleh menteri untuk menerbitkan IUI atau TDI ; (4) Pencabutan IUI atau TDI dilakukan dengan menggunakan. BAB XIII KETENTUAN LAIN Pasal 34 (1) Apabila IUI atau TDI yang dimiliki oleh perusahaan industri hilang atau rusak tidak terbaca, perusahaan industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pengganti IUI atau TDI ; (2) Setiap permohonan penggantian IUI atau TDI yang rusak harus disertai IUI atau TDI yang asli ; (3) Setiap …
- 18 (3) Setiap permohonan penggantian IUI atau TDI yang hilang harus disertai
surat
keterangan
dari
kepolisian
setempat
yang
menerangkan hilangnya surat IUI atau TDI tersebut ; (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan penggantian IUI atau TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala dinas mengeluarkan IUI atau TDI sebagai pengganti IUI atau TDI yang hilang atau rusak. Pasal 35 IUI, TDI dan Izin Perluasan yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Walikota ini, juga berlaku bagi tempat yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut. Pasal 36 (1) Bagi
perusahaan
pemindahan
lokasi
industri
dapat
industri,
mengajukan
kepada
Kepala
permohonan Dinas
untuk
mendapatkan persetujuan ; (2) Kepala Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengeluarkan persetujuan tertulis. (3) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sebagai persetujuan prinsip ditempat yang baru. Pasal 37 (1) Perusahaan industri yang telah mendapatkan IUI, izin Perluasan atau TDI yang melakukan perubahan nama, alamat dan/atau penanggung jawab perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya penetapan perubahan dari Menteri Kehakiman ; (2) Kepala dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan perubahan dari perusahaan industri sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
mengeluarkan
persetujuan atas permintaan perubahan ;
(3) Persetujuan …
- 19 (3) Persetujuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI, izin Perluasan atau TDI. Pasal 38 Sesuai dengan IUI atau TDI yang diperolehnya perusahaan industri wajib : a.
Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam,
pencegahan
timbulnya
terhadap lingkungan
kerusakan
dan
pencemaran
hidup akibat kegiatan industri yang
dilakukannya dengan melaksanakan AMDAL atau UKL dan UPL atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang telah ditetapkan ; b.
Melaksanakan
upaya
yang
menyangkut
keamanan
dan
keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses serta hasil produksi termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja. BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 39 (1) Persetujuan prinsip yang telah diperoleh perusahaan industri sebelum ditetapkannya Peraturan ini, dinyatakan tetap belaku sebagai salah satu tahap untuk memperoleh IUI berdasarkan Peraturan ini ; (2) IUI, TDI dan Izin Perluasan yang telah diperoleh perusahaan industri sebelum ditetapkannya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku ; (3) Perusahaan industri yang telah memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil/TDI sebelum ditetapkan Peraturan ini apabila melakukan perluasan dengan nilai investasi diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUI.
BAB …
- 20 BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 40 Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.
Ditetapkan di Cilegon pada tanggal 27 Maret 2007 WALIKOTA CILEGON, ttd H. Tb. AAT SYAFA’AT Diundangkan di Cilegon pada tanggal 27 Maret 2007 SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,
H. EDI ARIADI BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2007 NOMOR 7
BERITA DAERAH KOTA CILEGON
TAHUN : 2007
NOMOR : 7
PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN WALIKOTA CILEGON, Menimbang
:
a. bahwa pemberian perizinan bidang industri adalah merupakan Kewenangan Daerah berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan
Republik
Indonesia
Nomor
589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam
Pembinaan
Masing-Masing
Direktorat
Jenderal
dan
Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan ; b. bahwa
dalam
rangka
peningkatan
kelancaran
pemberian
pelayanan di bidang industri, perlu mengatur Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Perluasan ; c. bahwa sesuai maksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Tanda daftar Industri dan Izin Perluasan di Kota Cilegon dengan Peraturan Walikota. Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ; 3. Undang …
-23. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987 tentang
Penyederhanaan
Pemberian
Izin
Usaha
Industri
(Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 22) ; 9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4) ; 10. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 23 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon
(Lembaran
Daerah
Tahun
2003 Nomor 180
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25) ; 11. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 2).
Memperhatikan …
-3Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan JenisJenis
Industri
Dalam
Pembinaan
Masing-Masing
Direktorat
Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan
di
Lingkungan
Departemen
Perindustrian
dan
Perdagangan ; 2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri ; 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130–67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota Perbidang dari Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen ; 4. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 1 Tahun 2004 tentang Jenis dan Prosedur Tetap Perizinan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon (Berita Daerah Tahun 2004 Nomor 1). MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kota Cilegon ;
2.
Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelengara pemerintahan daerah ;
3.
Walikota adalah Walikota Cilegon ;
4.
Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;
5.
Kepala
Dinas
adalah
Kepala
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan Kota Cilegon ; 6. Industri …
-46.
Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancangan bangun dan perekayasaan industri ;
7.
Bidang
Usaha
Industri
adalah
lapangan
kegiatan
yang
bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri ; 8.
Perusahaan
Industri
kegiatan dibidang
adalah
perusahaan
yang
melakukan
usaha industri yang dapat berbentuk
perorangan, perusahaan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia ; 9.
Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi ;
10. Komoditi Industri adalah suatu proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri ; 11. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan industri untuk melaksanakan kegiatan industri dengan investasi seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; 12. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI adalah tanda pendaftaran industri yang berlaku sebagai IUI yang wajib dimiliki oleh perusahaan industri untuk melaksanakan kegiatan industri dengan investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) sampai dengan
Rp. 200.000.000,- (duaratus
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; 13. Perluasan
Perusahaan
Industri
yang
selanjutnya
disebut
Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh prosen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan. BAB II PERIZINAN INDUSTRI Pasal 2 (1) Setiap pendirian perusahaan industri wajib memperoleh IUI ; (2) Jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh IUI ; (3) Jenis …
-5(3) Jenis
industri
tertentu
dalam
kelompok
industri
kecil
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; (4) Terhadap jenis industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan TDI dan diberlakukan sebagai IUI. Pasal 3 (1) Setiap
permohonan
pemeriksaan
perizinan
lapangan
oleh
tim
industri
wajib
perizinan
dilakukan
industri
yang
dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ; (2) Tim perizinan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Walikota.
BAB III PEMBERIAN IUI, TDI DAN PERLUASAN INDUSTRI Pasal 4 (1) Jenis industri dalam kelompok industri kecil sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (3) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memperoleh TDI kecuali dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan ; (2) Jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh TDI ; (3) Jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh IUI. Pasal 5 (1) IUI dapat diperoleh melalui tahap persetujuan prinsip atau tanpa melalui tahap persetujuan prinsip ; (2) Persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan ; (3) Persetujuan …
-6(3) Persetujuan prinsip bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial ; (4) IUI yang melalui tahap persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri yang telah memenuhi ketentuan perundangundangan yang berlaku seperti antara lain Izin Lokasi, UndangUndang Gangguan, Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),
Upaya
Pengelolaan
Lingkungan
(UKL),
Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL) dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi, serta telah siap berproduksi ; (5) Bagi perusahaan industri yang telah siap beroperasi dan berada di luar kawasan industri dapat langsung diberikan izin usaha industri tanpa melalui persetujuan prinsip, setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Pasal 6 Perusahaan industri yang telah melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh prosen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai IUI yang dimiliki, wajib memperoleh Izin Perluasan. Pasal 7 IUI, TDI dan Izin Perluasan, berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan beroperasi. Pasal 8 IUI dan TDI diberikan untuk masing-masing jenis industrinya sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2000. Pasal 9 (1) Bagi perusahaan industri yang jenis industrinya tidak tercantum pada
Surat
Keputusan
Menteri
Perindustrian
Nomor
148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan atau Tidak Berlokasi di Kasawan Industri/Kawasan Berikat, untuk memperoleh IUI harus melalui tahap persetujuan prinsip ;
(2) Bagi …
-7(2) Bagi perusahaan yang : a. berlokasi di kawasan industri
yang memiliki izin, untuk
memperoleh IUI dapat langsung diberikan tanpa melalui tahap persetujuan prinsip setelah memenuhi ketentuan yang berlaku di kawasan industri dan wajib membuat surat pernyataan ; b. jenis industri tercantum pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 yang berlokasi di dalam atau di luar kawasan industri yang memiliki izin, untuk memperoleh IUI dapat langsung diberikan tanpa melalui tahap
persetujuan
prinsip,
dan
wajib
membuat
surat
pernyataan. Pasal 10 (1) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib memuat ketentuan mengenai kesediaan perusahaan industri antara lain untuk : a. tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi segala persyaratan
dari
intsansi
lain
yang
berkaitan
dengan
pembangunan pabrik dan sarana produksi maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; b. menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi paling lambat 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal IUI diterbitkan ; c. menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas surat pernyataan yang telah dibuatnya. (2) Pelaksanaan surat pernyataan bagi perusahaan industri yang berlokasi di luar kawasan industri
dipantau oleh kepala dinas
dan hasilnya dilaporkan kepada walikota ; (3) Pelaksanaan surat pernyataan bagi perusahaan industri yang berlokasi di luar kawasan industri
dipantau oleh perusahaan/
pengelola kawasan industri dan hasilnya dilaporkan melalui kepala dinas kepada walikota ; (4) Surat pernyataan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI yang akan diterbitkan.
Pasal …
-8Pasal 11 Surat pemberitahuan persetujuan didirikan
dalam
persetujuan
rangka
penanaman
bagi perusahaan industri yang
penanaman modal
modal
dari
Ketua
asing Badan
atau
surat
Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM)/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) bagi perusahaan industri dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang berlokasi di kawasan industri sebagai IUI. Pasal 12 (1) Kewenangan
pemberian
IUI,
Izin
Perluasan
dan
TDI
sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini diberikan oleh kepala dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan c Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri dalam Pembinaan Masing-Masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan. (2) Pemberian IUI dan Izin Perluasan bagi industri yang penanaman modalnya dilakukan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 ditetapkan tersendiri dengan keputusan walikota. BAB IV TATA CARA PERMINTAAN IUI MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP Pasal 13 (1) Permohonan permintaan persetujuan prinsip diajukan kepada Walikota melalui kepala dinas; (2) Terhadap permintaan persetujuan prinsip bagi jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, wajib melampirkan rekomendasi dari instansi terkait, kecuali bagi jenis industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). Pasal …
-9Pasal 14 (1) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diterbitkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima ; (2) Terhadap permintaan persetujuan prinsip yang diterima tetapi tidak lengkap atau belum benar, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan persetujuan prinsip, kepala dinas wajib menolak untuk memberikan persetujuan prinsip ; (3) Terhadap permintaan persetujuan prinsip yang ternyata jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan persetujuan prinsip, kepala dinas wajib mengeluarkan surat penolakan ; (4) Persetujuan prinsip dapat diubah sesuai dengan permintaan yang bersangkutan ; (5) Persetujuan prinsip berlaku selama jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal persetujuan prinsip diterbitkan ; (6) Dalam melaksanakan persetujuan prinsip, perusahaan industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi kepada pejabat
yang
mengeluarkan
persetujuan
prinsip
tentang
kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap
1
(satu) tahun sekali, paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya ; (7) Persetujuan prinsip batal dengan sendirinya apabila dalam jangka
waktu
paling
lambat
4
(empat)
tahun
pemohon/pemegang persetujuan prinsip tidak menyelesaikan pembangunan
pabrik
dan
sarana
produksi
serta
belum
memperoleh IUI ; (8) Bagi perusahaan industri yang persetujuan prinsipnya batal sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan prinsip yang baru paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir. Pasal 15 (1) Bagi perusahaan industri yang pembangunan pabrik dan sarana produksinya
telah
siap
berproduksi
dan
telah
memenuhi
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, wajib mengajukan permintaan IUI ; (2) Permohonan …
- 10 (2) Permohonan permintaan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh perusahaan industri kepada kepala dinas ; (3) Apabila pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3
ayat
(1)
tidak
dilaksanakan,
perusahaan
yang
bersangkutan dapat membuat surat pernyataan siap berproduksi komersial kepada kepala dinas ; (4) Terhadap industri yang pembangunan pabrik dan sarana produksinya
belum
selesai
berdasarkan
berita
acara
pemeriksaan, kepala dinas dapat menunda penerbitan IUI ; (5) Paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterima
dan
telah
memenuhi
persyaratan
berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepala dinas dapat menerbitkan IUI. BAB V TATA CARA PERMINTAAN IUI TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP Pasal 16 (1) Permohonan IUI diajukan kepada kepala dinas ; (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan perusahaan atau kuasanya. Pasal 17 (1) Permintaan
IUI
tanpa
melalui
tahap
persetujuan
prinsip
dilakukan dengan membuat surat penyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ; (2) Terhadap permohonan IUI yang lengkap dan benar, kepala dinas wajib mengeluarkan IUI paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima ; (3) Perusahaan industri wajib menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada kepala dinas ; (4) Apabila pemegang IUI dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) tahun sejak diterbitkannya IUI tidak menyelesaikan pembangunan memenuhi
pabrik
semua
dan
sarana
ketentuan
produksi
serta
perundang-undangan
belum yang
berlaku, IUI tersebut batal dengan sendirinya ; (5) Bagi …
- 11 (5) Bagi perusahaan industri yang IUI-nya batal dengan sendirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan kembali pemintaan IUI yang baru. BAB VI TATA CARA PERMINTAAN TDI Pasal 18 (1) Permohonan TDI diajukan kepada kepala dinas ; (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan perusahaan atau kuasanya ; (3) Paling lambat 5 (lima) hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterima
dan
telah
memenuhi
persyaratan
berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepala dinas dapat menerbitkan TDI ; (4) Perusahaan industri yang telah memperoleh TDI dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya TDI wajib mendaftarkan dalam daftar perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII TATA CARA PERMINTAAN IZIN PERLUASAN Pasal 19 (1) Setiap perusahaan industri yang telah memiliki IUI baik yang melalui tahap persetujuan prinsip maupun tanpa persetujuan prinsip melakukan perluasan wajib memperoleh izin perluasan ; (2) Setiap perusahaan industri yang telah memilki IUI melalui tahap persetujuan,
untuk
memperoleh
izin
perluasan
wajib
menyampaikan rencana perluasan industri dan memenuhi persyaratan lingkungan hidup ; (3) Setiap perusahaan industri yang telah memiliki IUI tanpa melalui tahap persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dalam melakukan perluasan wajib menyampaikan rencana perluasan industri ; (4) Permohonan izin perluasan diajukan kepada kepala dinas ; (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh pimpinan perusahaan atau kuasanya. Pasal …
- 12 Pasal 20 Paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterima dan telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepala dinas dapat menerbitkan izin perluasan. BAB VIII PENOLAKAN DAN PENUNDAAN TERHADAP PERMINTAAN IUI MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP Pasal 21 (1) Terhadap permintaan IUI yang diterima dan ternyata tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut : a. Lokasi pabrik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan prinsip ; b. Jenis industri tidak sesuai dengan persetujuan prinsip ; c. Tidak menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) tiga kali berturut-turut ; d. Tidak
memenuhi
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku. (2) Kepala dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya BAP wajib memberikan surat penolakan IUI disertai alasan–alasan. Pasal 22 (1) Terhadap permintaan IUI yang diterima dan ternyata belum memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut : a. Belum lengkapnya isian yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) ; b. Belum memenuhi persyaratan lingkungan hidup berupa penyusunan upaya pengendalian dampak / pencemaran sebagai akibat kegiatan usaha industri terhadap lingkungan hidup dengan kawajiban memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL) ; c. Belum …
- 13 c. Belum memenuhi kewajiban melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. (2) Kepala Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya BAP, wajib memberikan surat penundaan IUI disertai alasan–alasan ; (3) Terhadap surat penundaan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),
perusahaan
industri
yang
bersangkutan
diberi
kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat penundaan IUI ; (4) Terhadap perusahaan industri yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), kepala dinas wajib memberikan surat penolakan permintaan IUI. BAB IX PENOLAKAN DAN PENUNDAAN TERHADAP PERMINTAAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) TANPA MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP Pasal 23 Kepala Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja, wajib memberikan surat penolakan terhadap permintaan IUI yang jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal. Pasal 24 (1) Kepala Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja, wajib memberikan surat penundaan IUI yang belum melengkapi isian dan persyaratan ; (2) Surat
penundaan
perusahaan
sebagaimana dimaksud pada
industri
diberi
kesempatan
untuk
ayat (1), melengkapi
persyaratan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat penundaan.
Pasal …
- 14 Pasal 25 (1) Terhadap surat penolakan IUI baik yang melalui persetujuan prinsip
maupun
yang
tanpa
melalui
persetujuan
prinsip,
perusahaan industri dapat mengajukan banding secara tertulis kepada Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat penolakan izin. (2) Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan banding, wajib menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 26 Bagi perusahaan industri yang ditolak pemintaan IUI-nya pada tingkat banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dapat mengajukan kembali permintaan IUI baru. BAB X PENOLAKAN DAN PENUNDAAN PERMINTAAN TDI Pasal 27 Terhadap
permintaan
TDI
yang
diterima
dan
ternyata
jenis
industrinya berbeda dengan jenis industri dalam formulir isian yang diajukan, kepala dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya perbedaan jenis industri tersebut, wajib memberikan surat penolakan TDI disertai alasan-alasan. Pasal 28 (1) Terhadap permintaan TDI yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan, kepala dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan TDI, wajib mengeluarkan surat penundaan disertai alasan–alasan ; (2) Terhadap surat penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi isian dan persyaratan yang diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat penundaan ; (3) Terhadap perusahaan industri yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala dinas wajib mengeluarkan surat penolakan permintaan TDI. Pasal …
- 15 Pasal 29 (1) Terhadap surat penolakan permintaan TDI yang dikeluarkan oleh kepala dinas, perusahaan industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding kepada walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima surat penolakan permintaan TDI ; (2) Walikota wajib menerima atau menolak permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima surat penolakan permintaan TDI. BAB XI INFORMASI INDUSTRI Pasal 30 (1) Perusahaan
industri
yang
telah
memperoleh
IUI
wajib
menyampaikan informasi industri secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada kepala dinas mengenai kegiatan usahanya ; (2) Perusahaan
industri
yang
telah
memperoleh
TDI
wajib
menyampaikan informasi industri kepada kepala dinas setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya; (3) Semua jenis industri dalam kelompok industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan dari kewajiban menyampaikan informasi industri. BAB XII PERINGATAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN Pasal 31 (1) Perusahaan industri diberikan peringatan secara tertulis apabila: a.
Melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan ;
b.
Tidak
menyampaikan
dimaksud
dalam
informasi
Pasal
30
industri atau
sebagaimana
dengan
sengaja
menyampaikan informasi yang tidak benar ; c.
Melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ; d. Menimbulkan …
- 16 d.
Menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran akibat kegiatan usaha industrinya terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai
dengan
peraturan
perundang–undangan
yang
berlaku atau tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 40 ; e.
Melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI atau TDI yang telah diperolehnya ;
f.
Adanya
laporan
atau
pengaduan
dari
pejabat
yang
berwewenang ataupun pemegang hak atas kekuatan intelektual bahwa perusahan industri tersebut melakukan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual seperti antara lain hak cipta, paten dan merek. (2) Peringatan
tertulis
diberikan
kepada
perusahaan
industri
sebanyak 3 (tiga) kali berturut–turut dengan tenggang waktu masing–masing 1 (satu) bulan. Pasal 32 (1) IUI atau TDI perusahaan industri dibekukan apabila : a.
Tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2);
b.
Melakukan perluasan yang hasil produksinya untuk tujuan ekspor tetapi di pasarkan di dalam negeri ;
c.
Sedang
dalam
pemeriksaan
didakwa
melakukan
badan
pelanggaran
peradilan
Hak
Atas
karena
Kekayaan
Intelektual antara lain Hak Cipta, Paten, dan Merek. (2) Pembekuan IUI atau TDI bagi perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan
terhitung
sejak
tanggal
dikeluarkannya
Penetapan
Pembekuan Kegiatan Usaha Industri ; (3) Pembekuan IUI dan TDI bagi perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan ada Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap ; (4) Apabila dalam masa pembekuan izin perusahaan industri yang bersangkutan dengan
telah
ketentuan
melakukan dalam
perbaikan–perbaikan
Peraturan
ini,
izinnya
sesuai dapat
diberlakukan kembali. Pasal …
- 17 Pasal 33 (1) IUI atau TDI perusahaan industri dapat dicabut apabila: a.
IUI atau TDI dikeluarkan berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan ;
b.
Perusahaan industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) ;
c.
Perusahaan industri yang bersangkutan memproduksi jenis industri tidak sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) ;
d.
Perusahaan industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh badan peradilan yang berkekuatan tetap ;
e.
Perusahaan
yang
bersangkutan
melanggar
peraturan perundang–undangan yang
ketentuan
memuat sanksi
pencabutan IUI atau TDI. (2) Pencabutan IUI atau TDI dilakukan secara langsung tanpa diperlukan adanya peringatan tertulis ; (3) Pejabat yang berwenang untuk mencabut IUI atau TDI adalah pejabat yang diberi wewenang oleh menteri untuk menerbitkan IUI atau TDI ; (4) Pencabutan IUI atau TDI dilakukan dengan menggunakan. BAB XIII KETENTUAN LAIN Pasal 34 (1) Apabila IUI atau TDI yang dimiliki oleh perusahaan industri hilang atau rusak tidak terbaca, perusahaan industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pengganti IUI atau TDI ; (2) Setiap permohonan penggantian IUI atau TDI yang rusak harus disertai IUI atau TDI yang asli ; (3) Setiap …
- 18 (3) Setiap permohonan penggantian IUI atau TDI yang hilang harus disertai
surat
keterangan
dari
kepolisian
setempat
yang
menerangkan hilangnya surat IUI atau TDI tersebut ; (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan penggantian IUI atau TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala dinas mengeluarkan IUI atau TDI sebagai pengganti IUI atau TDI yang hilang atau rusak. Pasal 35 IUI, TDI dan Izin Perluasan yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Walikota ini, juga berlaku bagi tempat yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut. Pasal 36 (1) Bagi
perusahaan
pemindahan
lokasi
industri
dapat
industri,
mengajukan
kepada
Kepala
permohonan Dinas
untuk
mendapatkan persetujuan ; (2) Kepala Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengeluarkan persetujuan tertulis. (3) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sebagai persetujuan prinsip ditempat yang baru. Pasal 37 (1) Perusahaan industri yang telah mendapatkan IUI, izin Perluasan atau TDI yang melakukan perubahan nama, alamat dan/atau penanggung jawab perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya penetapan perubahan dari Menteri Kehakiman ; (2) Kepala dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan perubahan dari perusahaan industri sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
mengeluarkan
persetujuan atas permintaan perubahan ;
(3) Persetujuan …
- 19 (3) Persetujuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI, izin Perluasan atau TDI. Pasal 38 Sesuai dengan IUI atau TDI yang diperolehnya perusahaan industri wajib : a.
Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam,
pencegahan
timbulnya
terhadap lingkungan
kerusakan
dan
pencemaran
hidup akibat kegiatan industri yang
dilakukannya dengan melaksanakan AMDAL atau UKL dan UPL atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang telah ditetapkan ; b.
Melaksanakan
upaya
yang
menyangkut
keamanan
dan
keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses serta hasil produksi termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja. BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 39 (1) Persetujuan prinsip yang telah diperoleh perusahaan industri sebelum ditetapkannya Peraturan ini, dinyatakan tetap belaku sebagai salah satu tahap untuk memperoleh IUI berdasarkan Peraturan ini ; (2) IUI, TDI dan Izin Perluasan yang telah diperoleh perusahaan industri sebelum ditetapkannya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku ; (3) Perusahaan industri yang telah memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil/TDI sebelum ditetapkan Peraturan ini apabila melakukan perluasan dengan nilai investasi diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUI.
BAB …
- 20 BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 40 Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.
Ditetapkan di Cilegon pada tanggal 27 Maret 2007 WALIKOTA CILEGON, ttd H. Tb. AAT SYAFA’AT Diundangkan di Cilegon pada tanggal 27 Maret 2007 SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,
H. EDI ARIADI BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2007 NOMOR 7
