BERITA DAERAH KOTA CILEGON
TAHUN : 2012
NOMOR : 42
PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG PENGGOLONGAN PELANGGAN AIR BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA CILEGON DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA CILEGON, Menimbang
: a. bahwa ketentuan penggolongan pelanggan air bersih PDAM Kota Cilegon telah diatur dalam Peraturan Walikota Cilegon Nomor 48 Tahun 2009 tentang Penggolongan Pelanggan Air
Bersih
Perusahaan
Daerah
Air
Minum
(PDAM)
Kota Cilegon; b. bahwa
dengan
adanya
perkembangan
dan
perubahan
pelanggan air di Kota Cilegon, maka Peraturan Walikota Cilegon Nomor 48 Tahun 2009 tentang Penggolongan Pelanggan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cilegon perlu disesuaikan dengan keadaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a
dan
huruf
b,
dipandang
perlu
menetapkan
Peraturan Walikota tentang Penggolongan Pelanggan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cilegon; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2378); 2. Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
1999
tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang ...
-2-
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan
Pemerintah
Nomor
38
Tahun
Pembagian
Urusan
Pemerintahan
Pemerintah
Daerah,
Pemerintah
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
Republik Indonesia
Tahun 2007
2007
Antar
Daerah
tentang
Pemerintah, Provinsi,
(Lembaran
Nomor 82,
dan
Negara
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Perusahaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Daerah Air Minum; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum; 8. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cilegon (Lembaga Daerah Kota Cilegon Tahun 2002 Nomor 98); 9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang biaya pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2003 Nomor 165); 10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Yang
Menjadi
Kewenangan
Kota
Cilegon
(Lembaran Derah Tahun 2008 Nomor 4); 11. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penetapan Biaya Pelayanan Air Bersih Pada Perusahaan Daerah Air minum ( PDAM ) Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2011 Nomor 28); 12. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 48 Tahun 2009 tentang Penggolongan Pelanggan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cilegon; MEMUTUSKAN ...
-3-
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PELANGGAN
WALIKOTA AIR
TENTANG
BERSIH
PENGGOLONGAN
PERUSAHAAN
DAERAH
AIR
MINUM (PDAM) KOTA CILEGON.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peratuan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Cilegon. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Walikota adalah Walikota Cilegon. 4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri. 5. Air Minum dalah Air Minum yang dikelola oleh PDAM. 6. Konsumen
adalah
setiap
orang
atau
badan
yang
memakai/mengunakan air minum yang dikelola PDAM. 7. Pelanggan
adalah
setiap
orang
atau
badan
yang
memakai/menggunakan air minum secara terus menerus melalui instansi PDAM. 8. Standar kebutuhan pokok air minum adalah kebutuhan air orang per hari atau sebesar satuan volume lainnya. 9. Biaya
dasar
adalah
biaya
usaha
dibagi
volume
air
terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar. 10. Tarif air minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik atau
satuan
volume
lainnya
sesuai
kebijakan
yang
ditentukan Walikota dan PDAM yang bersangkutan. 11. Tarif rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar. 12. Tarif dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar. 13. Tarif
penuh
adalah
tarif
yang
nilainya
lebih
tinggi
dibandingkan biaya dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang. BAB ...
-4-
BAB II KELOMPOK PELANGGAN Pasal 2 (1)
Pelanggan
air
bersih
PDAM
diklasifikasikan
dalam
4 (empat) kelompok, yaitu: a. Kelompok I; b. Kelompok II; c. Kelompok III; d. Kelompok Khusus. (2)
Kelompok I sebagaimana dimaksud ayat (1) Huruf a, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
(3)
Kelompok II sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
(4)
Kelompok III sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
(5)
Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.
BAB III GOLONGAN PELANGGAN Pasal 3 Pelanggan PDAM digolongkan sebagai berikut: a. Kran Umum, yaitu pelanggan yang menggunakan air bersih melalui pipa yang disuplai oleh PDAM dan ditampung ke tempat hidran air; b. Sosial A, yaitu pelanggan yang mempergunakan air bersih untuk kegiatan sosial non komersial; c. Sosial B, yaitu yaitu pelanggan yang mempergunakan air bersih untuk kegiatan sosial komersial; d. Rumah ...
-5-
d. Rumah Tangga A, yaitu pelanggan yang mempergunakan air bersih PDAM untuk keperluan rumah tangga dengan jumlah penilaian indikator sebesar 1 s/d 5; e. Rumah Tangga B, yaitu pelanggan yang mempergunakan air bersih PDAM untuk keperluan rumah tangga dengan jumlah penilaian indikator sebesar 6 s/d 10; f.
Rumah Tangga C, yaitu pelanggan yang mempergunakan air bersih PDAM untuk keperluan rumah tangga dengan jumlah penilaian indikator sebesar 11 s/d 15;
g. Rumah Tangga D, yaitu pelanggan yang mempergunakan air
bersih
PDAM
untuk
keperluan
Kantor/Instasi
Pemerintah, Pemerintah daerah atau rumah tangga dengan jumlah penilaian indikator sebesar 16 s/d 20; h. Rumah Tangga E, yaitu pelanggan yang mempergunakan air bersih PDAM untuk keperluan rumah tangga dengan jumlah penilaian indikator sebesar diatas 20; i.
Niaga A, yaitu pelanggan yang mempergunakan air bersih PDAM untuk keperluan niaga/usaha kecil.
j.
Niaga B, yaitu pelanggan yang mempergunakan air bersih PDAM
untuk
keperluan
niaga/usaha
Sedang
dan
Menengah. k. Niaga C, yaitu pelanggan yang mempergunakan air bersih PDAM untuk keperluan niaga/usaha Besar. l.
Industri A, yaitu pelanggan yang mempergunakan air bersih PDAM untuk keperluan Home Industri;
m. Industri B, yaitu pelanggan yang mempergunakan air bersih PDAM untuk keperluan Perusahaan Industri. Pasal 4 (1)
Golongan pelanggan yang termasuk dalam Kelompok I sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut: a. Kran Umum; b. Sosial A; c. Rumah Tangga A. (2) Golongan ...
-6-
(2)
Golongan pelanggan yang termasuk dalam kelompok II sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) adalah sebagai berikut: a. Sosial B; b. Rumah Tangga B; c. Rumah Tangga C; d. Niaga A.
(3)
Golongan pelanggan yang termasuk dalam Kelompok III sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) adalah sebagai berikut: a. Rumah Tangga D; b. Rumah Tangga E; c. Niaga B; d. Niaga C; e. Niaga D; f. Industri A; g. Industri B.
(4)
Jenis usaha yang termasuk golongan pelanggan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atas, adalah sebagai berikut: a. Niaga A: 1) Kamar mandi/MCK yang dikomersilkan; 2) Praktek Dokter, Balai pengobatan dan/atau Rumah bersalin; 3) Kantor Profesi (Notaris, PPAT-pengacara, Akuntan Publik, Psikolog, Konsultan); 4) Lembaga/Yayasan/Organisasi non sosial; 5) Rumah makan; 6) Apotik dan toko obat; 7) Toko/Usaha Dagang; 8) Salon, Rias Pengantin, Potong Rambut; 9) Studio foto; 10) Optik; 11) Katering; 12) Agen ...
-7-
12) Agen travel, Bus, Kereta Api, Pesawat terbang; 13) Bengkel kendaraan bermotor; 14) Tempat cucian sepeda motor; 15) Warnet; dan 16) Usaha-usaha lain yang sejenis. b. Niaga B: 1) Kantor instansi/badan usaha swasta (pembiayaan/ leasing, developer, pemasaran); 2) Kampus Negeri dan Swasta; 3) Rumah sakit dan/atau klinik swasta; 4) Penginapan, Hotel bintang 1 dan 2; 5) Restoran; 6) Laboratorium swasta; 7) Usaha air minum isi ulang; 8) Pedagang besar (agen dan distributor); 9) Showroom motor dan mobil; 10)
Tempat Cucian Mobil dengan peralatan modern;
11)
Tempat hiburan khusus (bioskop, karaoke dan sejenisnya);
12)
SPBU;
13)
Minimarket; dan
14)
Usaha-usaha lain yang sejenis.
c. Niaga C: 1) Lapangan Golf, Kolam Renang, Fitness Center, GOR; 2) Hotel Bintang 3 ke atas; 3) Apartemen; 4) Bandara, Pelabuhan; 5) Mall dan Supermarket; dan 6) Usaha-usaha lain yang sejenis. (5) Jenis ...
-8-
(5)
Jenis usaha yang termasuk golongan pelanggan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, adalah sebagai berikut: a. Industri A: 1) Industri Rumah Tangga; 2) Usaha Konveksi; 3) Industri pertambangan skala kecil; dan 4) Usaha-usaha lain yang sejenis. b. Industri B: 1) Pabrik es; 2) Pabrik makanan; 3) Industri kimia/obat-obatan/kosmetik/plastik; 4) Pabrik mesin/elektronik/otomotif ; 5) Pengolahan logam; 6) Pabrik tekstil/garmen/kulit/sepatu; 7) Pabrik keramik/gelas dan sejenisnya; 8) Industri pengolahan kertas/pulp; 9) Agro industri; 10) Industri sedang lainnya; 11) Industri air minum dalam kemasan (AMDK); dan 12) Pabrik rokok.
BAB IV INDIKATOR PENILAIAN GOLONGAN PELANGGAN RUMAH TANGGA Pasal 5 (1)
Dalam menentukan klasifikasi pelanggan PDAM Golongan Rumah Tangga, terlebih dahulu dilakukan survey untuk menentukan jumlah penilaian indikator.
(2)
Penilaian Indikator sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Indikator ...
-9-
a. Indikator prasarana jalan, dengan ketentuan lebar jalan di muka bangunan sebagai berikut : 1) sampai dengan 2 meter ................................. nilai 1 2) antara 3 s/d 5 meter ..................................... nilai 2 3) antara 6 s/d 8 meter ..................................... nilai 3 4) antara 9 s/d 12 meter ................................... nilai 4 5) diatas 12 meter ............................................. nilai 5 b. Indikator luas tanah, dengan ketentuan sebagai berikut : 1) sampai dengan 60 M² ................................... nilai 1 2) antara 61 s/d 120 M² ................................... nilai 2 3) antara 121 s/d 200 M² ................................. nilai 3 4) antara 201 s/d 300 M² ................................. nilai 4 5) diatas 300 M² ................................................ nilai 5 c. Indikator luas bangunan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) sampai dengan 36 M² .................................... nilai 1 2) antara 37 s/d 70 M² ...................................... nilai 2 3) antara 71 s/d 120 M² .................................... nilai 3 4) antara 121 s/d 150 M² .................................. nilai 4 5) diatas 150 M² ................................................ nilai 5 d. Indikator fisik bangunan, dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Bangunan permanen sederhana : nilai 1,
dengan
spesifikasi sebagai berikut : a) Jenis lantai
: tanah, semen/floor.
b) Dinding
: batako/bata
merah
tidak
diplester. c) Plafon
: anyaman bambu, triplek.
d) Kerangka atap : bambu, kayu. e) Penutup atap : asbes gelombang, seng, genteng biasa. 2) Bangunan ...
- 10 -
2) Bangunan baik : nilai 3, dengan spesifikasi sebagai berikut : a) Jenis lantai
: tegel, keramik, traso.
b) Dinding
: batako/bata merah diplester.
c) Plafon
: eternit, asbes dan sejenisnya.
d) Kerangka atap : kayu, besi, baja ringan. e) Penutup atap : genteng biasa. 3) Bangunan rumah mewah : nilai 5, dengan spesifikasi sebagai berikut : a) Jenis lantai
: keramik, marmer, granit.
b) Dinding
: bata merah diplester atau mutu yang lebih tinggi.
c) Plafon
: eternit,gypsum.
d) Kerangka atap : kayu, baja ringan. e) Penutup atap : genteng press, beton, keramik, metal roof dan sejenisnya. e. Indikator lokasi atau wilayah, dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Pemukiman tradisional kota ......................... nilai 1 2) Komplek perumahan ..................................... nilai 3 3) Pemukiman modern kota .............................. nilai 4 4) Komplek perumahan real estate .................... nilai 5
BAB V PENUTUP Pasal 6 Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Cilegon Nomor 48 Tahun 2009 tentang penggolongan pelanggan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cilegon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal ...
- 11 -
Pasal 7 Peraturan
Walikota
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan. Agar
setiap
orang
dapat
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.
Ditetapkan di Cilegon pada tanggal 28 Desember 2012 WALIKOTA CILEGON, ttd Tb. IMAN ARIYADI Diundangkan di Cilegon pada tanggal 28 Desember 2012 SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON, ttd ABDUL HAKIM LUBIS BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2012 NOMOR 42
