BERITA DAERAH KOTA CILEGON
TAHUN : 2013
NOMOR : 23
PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA CILEGON, Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (7), Pasal 15 ayat (4), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (7), Pasal 23 ayat (3), Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Cilegon tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Menimbang :
Mengingat :
1.
2.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang …
2 3.
Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4.
Undang-Undang Pemerintahan
Nomor Daerah
32
Tahun
(Lembaran
2004
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Pemerintahan
Nomor Daerah
32
Tahun
(Lembaran
2004
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.
Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 4);
7.
Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pembentukan
Organisasi
Dinas
Daerah
Kota
Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 7); 8.
Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Pajak
Bumi
Dan
Bangunan
Perdesaan
dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2013 Nomor 4); 9.
Peraturan Walikota Cilegon Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pajak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon; MEMUTUSKAN…
3 MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN
WALIKOTA
PELAKSANAAN
PERATURAN
TENTANG DAERAH
PETUNJUK
KOTA
CILEGON
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1.
Kota adalah Kota Cilegon.
2.
Pemerintah Kota adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.
Walikota adalah Walikota Cilegon.
4.
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
5.
Dinas adalah Dinas yang membidangi pendapatan daerah.
6.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi pendapatan daerah.
7.
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8.
Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan,
mempertanggungjawabkan
menyetorkan, uang
pendapatan
menatausahakan, daerah
dalam
dan rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD 9.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha
yang
meliputi
perseroan
terbatas,
persetroan
komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD PD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon. 11 . Kas…
4 11. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cilegon pada Bank Jabar Banten Cabang Cilegon. 12. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi
dan/atau
bangunan
yang
dimiliki,
dikuasai,
dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan
untuk
kegiatan
usaha
perkebunan,
perhutanan
dan
pertambangan. 14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota. 15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pendalaman dan/atau laut. 16. Objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 17. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. 18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan dan dikenakan kewajiban membayar Pajak. 19. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Lampiran…
5 20. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP. 21. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti. 22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib
Pajak. 23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 24. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah suatu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keterangan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 27. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 28. Surat …
6 28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ke 3 (tiga) yang diajukan oleh Wajib Pajak. 29. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPMKPD, adalah surat perintah yang diterbitkan sebagai dasar kompensasi Utang Pajak dan/atau dasar pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak. 30. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan perundangundangan perpajakan daerah. 32. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan
yang
dilakukan
oleh
penyidik
untuk
mencari
serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 (1)
Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota meliputi : a. tata cara pendaftaran objek pajak baru; b. tata cara pendataan dan penilaian objek pajak; c. tata cara penerbitan SPPT dan SKPD; d. tata cara pembayaran; e. tata cara mutasi sebagian objek dan subjek pajak ; f.
tata cara…
7 f.
tata cara penerbitan salinan SPPT, SSPD, dan SKPD;
g. tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pembetulan atau pembatalan SPPT, SKPD, dan STPD; h. tata cara pengembalian kelebihan pajak; i.
tata cara penentuan kembali tanggal jatuh tempo;
j.
tata cara penagihan;
k. tata cara pengajuan keberatan; l.
tatacara penghapusan piutang; dan
m. tata cara pemberian informasi. (2)
Pendaftaran objek pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pendaftaran objek pajak yang belum terdaftar pada administrasi Pemerintah Kota.
(3)
Pendataan dan penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelaksanaan pembentukan basis data pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota.
(4)
Penerbitan SPPT dan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah proses penerbitan berdasarkan cetak masal atau berdasarkan pendaftaran langsung Wajib Pajak.
(5)
Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah proses pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bendahara Penerimaan, Bank atau tempat lain yang ditunjuk.
(6)
Mutasi objek atau subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah perubahan atas data objek atau subjek pajak yang diakibatkan oleh jual beli, waris, hibah, dan lain-lain.
(7)
Penerbitan salinan SPPT, SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah proses penerbitan SPPT, SKPD sebagai pengganti SPPT, SKPD yang hilang atau belum diterima Wajib Pajak.
(8) Pembatalan …
8 (8)
Pembatalan dan/atau pembetulan SPPT, SKPD, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah proses penerbitan keputusan pembatalan dan/atau pembetulan SPPT, SKPD, dan STPD sebagai akibat penerbitan SPPT, SKPD, dan STPD yang tidak benar sebagai akibat kesalahan
tulis,
dan/atau
kesalahan
hitung,
dan/atau
kekeliruan
penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan perundang-undangan perpajakan. (9)
Pengembalian kelebihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah proses penyelesaian atas kelebihan pembayaran kepada Wajib Pajak.
(10) Penentuan kembali tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf
i
pembayaran
adalah atas
penentuan
permohonan
kembali Wajib
tanggal/saat
Pajak
karena
jatuh
tempo
keterlambatan
diterimanya SPPT atau terlambat pengembalian SPOP atas permohonan Wajib Pajak karena sebab-sebab tertentu. (11) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah tata cara penagihan Wajib Pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran. (12) Pengajuan keberatan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah pengajuan keberatan atas permohonan Wajib Pajak atau kuasanya terkait dengan ketidaksesuaian isi SPPT/SKPD/STPD dengan keadaan objek pajak yang sebenarnya. (13) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l adalah penghapusan piutang yang tidak
bisa tertagih dan/
atau sudah
kedaluwarsa. (14) Pemberian informasi pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m adalah pemberian informasi pajak atas permohonan Wajib Pajak.
BAB …
9 BAB III TATA CARA PENDAFTARAN Pasal 3 (1) Pendaftaran objek pajak baru, dilakukan oleh subjek pajak atau Wajib Pajak dengan persyaratan sebagai berikut : a.
mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa indonesia yang ditujukan kepada Walikota melalui Dinas dengan mengisi SPOP dan LSPOP dengan jelas, benar dan lengkap;
b.
formulir SPOP dan LSPOP disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma pada Dinas;
c.
Wajib Pajak yang memiliki NPWPD mencantumkan NPWPD dalam kolom yang tersedia dalam SPOP;
d.
surat
permohonan
dan
SPOP
termasuk
LSPOP
sebagaimana
dimaksud pada huruf b, diisi dengan jelas, benar dan lengkap dan ditandatangani oleh subjek pajak atau Wajib Pajak dan dalam hal ditandatangani oleh bukan subjek pajak atau Wajib Pajak, harus dilampiri dengan surat kuasa; e.
surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP disampaikan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau Wajib Pajak atau kuasanya; dan
f.
melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut : 1. fotokopi KTP atau identitas diri lainnya; 2. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB /Girik/dokumen lain yang sejenis); 3. fotokopi izin mendirikan bangunan (IMB) bagi yang memiliki bangunan; 4. fotokopi NPWPD (bagi yang memiliki NPWPD); 5. fotokopi SSB/SSPD BPHTB; dan 6. surat keterangan tanah dari lurah yang diketahui oleh camat setempat untuk tanah yang belum bersertifikat.
(2) Bentuk Surat Pemberitahuan Objek Pajak tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. (3) Tata cara …
10 (3) Tata cara dan bagan alur pendaftaran objek pajak baru tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini. BAB IV TATA CARA PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK PAJAK Pasal 4 (1)
Pendataan objek dan subjek pajak dilakukan oleh Dinas dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP dan LSPOP.
(2)
Pendataan objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara : a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP dan LSPOP; b. identifikasi objek pajak; c. verifikasi data objek pajak; atau d. pengukuran bidang objek pajak.
(4)
Tata cara dan bagan alur pendataan objek pajak dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Pasal 5
(1)
Penilaian objek pajak dilakukan oleh Dinas baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
(2)
Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkam dengan Keputusan Kepala Dinas dan digunakan sebagai dasar penentuan NJOP.
(3)
Tata cara dan bagan alur penilaian objek pajak tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Pasal 6
Penilaian secara massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat menggunakan pendekatan berupa : a.
penilaian massal bumi;
b.
penilaian massal bangunan dengan menyusun Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) objek pajak standar; atau
c.
penilaian massal bangunan dengan menyusun Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) objek pajak non standar. Pasal …
11 Pasal 7 Penilaian secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat menggunakan pendekatan Perbandingan Data Pasar atau Pendekatan Biaya atau Pendekatan Pendapatan/Kapitalisasi. BAB V TATA CARA PENERBITAN SPPT DAN SKPD Pasal 8 (1) (2) (3)
(4) (5) (6)
(7)
Kepala Dinas berwenang untuk menerbitkan SPPT dan SKPD. SPPT diterbitkan berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data dan/atau berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak. SKPD diterbitkan dalam hal-hal sebagai berikut : a. apabila SPOP tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan setelah ditegur secara tertulis oleh Walikota sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Sebelum ditandatangani, SPPT diparaf terlebih dahulu oleh Pejabat yang ditunjuk. Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya yang terkait dengan penandatanganan SPPT, maka penandatanganan SPPT dapat dilakukan dengan : a. cap dan tanda tangan basah, untuk ketetapan pajak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke atas; dan b. cap dan cetakan tanda tangan, untuk ketetapan pajak di bawah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). SPPT dapat diterbitkan melalui : a. pencetakan massal; b. pencetakan dalam rangka : 1. pembuatan salinan SPPT; 2. penerbitan SPPT sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan; 3. tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru; dan 4. mutasi objek dan/atau subjek pajak.
(8) Bentuk …
12 (8)
Bentuk, warna dan ukuran SPPT dan SKPD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
(9)
Bentuk Surat Permohonan Penerbitan SPPT sebagimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
(10) Tata cara dan bagan alur penerbitan SKPD/SPPT tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 9 (1)
Pajak
yang
terutang
berdasarkan
SPPT
harus
dilunasi
selambat-
lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. (2)
Pajak yang terutang berdasarkan SKPD harus dilunasi selambatlambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKPD.
(3)
Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Pasal 10
Pajak yang terutang dapat dibayar melalui Bendahara Penerimaan, Bank atau tempat lain yang ditunjuk. Pasal 11 (1)
Pembayaran pajak terutang melalui bank yang ditunjuk oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan secara langsung ke tempat pembayaran yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD.
(2)
Pembayaran dengan cek bank/giro bilyet bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring.
(3)
Bagi …
13 (3)
Bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pada Bank/TPE/tempat lain
yang
ditunjuk
menerima
bukti
pembayaran
berupa
struk/kwitansi/sejenisnya sebagai bukti pembayaran yang sah. (4)
Bagi
Wajib
Pajak
kepentingannya
yang
memerlukan
dapat
Daerah/Dinas/tempat
mengambil
lain
yang
bukti
berupa
pada
ditunjuk
SSPD
guna
UPTD
dengan
Pajak
melampirkan
sebagaimana pada Pasal 11 ayat 3 (tiga). (5)
Tata cara dan bagan alur pembayaran pajak terutang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB VII TATA CARA MUTASI SEBAGIAN/SELURUHNYA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK Pasal 12
(1)
Atas dasar pengalihan objek pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mutasi sebagian atau seluruhnya objek dan subjek pajak.
(2)
Kelengkapan permohonan mutasi objek dan subjek pajak, meliputi : a. surat permohonan mutasi; b. fotokopi KTP dengan memperlihatkan aslinya; c. SSPD atau bukti pembayaran tahun sebelumnya; d. mengisi SPOP dan LSPOP; e. fotokopi SSB/SSPD BPHTB yang telah divalidasi; f.
fotokopi
bukti
ke
pemilikan/penguasaan/
pemanfaatan
tanah
(sertifikat/AJB/girik/dokumen lain yang sejenis); dan g. surat kuasa (apabila dikuasakan). (3)
Penyelesaian mutasi sebagian atau seluruh objek dan subjek pajak melalui penelitian administrasi atau lapangan dan dituangkan dalam berita acara melalui proses pemutakhiran data geografis atau bidang.
(4)
Bentuk surat permohonan mutasi sebagian atau seluruhnya objek dan subjek pajak tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
(5)
Tata cara dan bagan alur mutasi objek pajak administrasi atau kantor dan lapangan tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB …
14 BAB VIII TATA CARA PENERBITAN SALINAN SPPT, SSPD, DAN SKPD Pasal 13 (1)
Atas dasar belum diterimanya SPPT atau sebab lain, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penerbitan salinan SPPT, SSPD dan SKPD secara perorangan ataupun secara kolektif ke Dinas.
(2)
Kelengkapan persyaratan pengajuan penerbitan salinan SPPT, SSPD dan SKPD antara lain : a. surat permohonan penerbitan salinan; b. surat pengantar dari kelurahan; c. SSPD lunas PBB tahun sebelumnya atau tahun berjalan; d. kartu tanda identitas pemohon yang masih berlaku (KTP/Paspor/KITAS); e. surat kuasa (apabila dikuasakan). Bentuk surat permohonan penerbitan salinan SPPT/SSPD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Bentuk, warna dan ukuran SSPD dan SSPD yang dipersamakan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Tata cara dan bagan alur penerbitan salinan SPPT, SSPD dan SKPD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
(3)
(4)
(5)
BAB IX TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN SPPT, SKPD, STPD DAN SKPDLB
(1)
(2) (3)
Pasal 14 Walikota/Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak dapat : a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak; b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, STPD dan SKPDLB yang tidak benar. Walikota/Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak yang disebabkan kondisi tertentu dapat memberikan pengurangan SPPT/SKPD/STPD. Tata cara dan bagan alur pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif dan pembetulan atau pembatalan SPPT, SKPD, STPD dan SKPDLB yang tidak benar tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Pasal …
15 Pasal 15 (1)
Pengurangan
atau
penghapusan
sanksi
administratif
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam : a. STPD; b. SKPD; (2)
Pengurangan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat dilakukan dalam hal : a. terdapat ketidakbenaran atas : 1. luas objek pajak; 2. NJOP; 3. penafsiran peraturan perundang-undangan pada SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB. b. terdapat ketidakbenaran atas : 1. nilai perolehan objek pajak; 2. penafsiran peraturan perundang-undangan, pada SKPDLB atau STPD.
(3)
Pembatalan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat dilakukan apabila SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB tersebut seharusnya tidak diterbitkan. Pasal 16
(1)
Permohonan
pengurangan
atau
penghapusan
sanksi
administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan b harus memenuhi persyaratan : a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD, STPD atau SPPT; b. diajukan
secara
tertulis
dalam
Bahasa
Indonesia
dengan
mencantumkan besarnya sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya kepada Kepala Dinas; c. melampirkan fotokopi SKPD, STPD atau SPPT , yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif; d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SKPD dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD; e. Wajib …
16 e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT atau SKPD yang terkait dengan STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam STPD; f.
Wajib Pajak telah melunasi pajak kurang bayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD, STPD; dan
g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut : a. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk : i.
Wajib Pajak badan; atau
ii.
Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi lebih banyak dari Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
b. harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi
paling banyak Rp. 2.000.000 (dua
juta rupiah). (2)
Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap
bukan
sebagai
permohonan
sehingga
tidak
dapat
dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima. Pasal 17 (1)
Permohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 harus memenuhi persyaratan : a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB;
b. diajukan …
17 b. diajukan
secara
tertulis
dalam
Bahasa
Indonesia
dengan
mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya; c. dilampiri asli SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang dimohonkan pengurangan; d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT, SKPD, STPD, atau SKPDLB dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB; e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT atau SKPD yang terkait
dengan
STPD,
dalam
hal
yang
diajukan
permohonan
pengurangan adalah STPD; dan f.
surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut : 1. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk : a) Wajib Pajak badan; atau b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar lebih banyak dari Rp2.000.000 (dua juta rupiah). 2. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar paling banyak Rp2.000.000 (dua juta rupiah).
(2)
Wajib
Pajak
yang
mengajukan
keberatan
kemudian
mencabut
keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f. (3)
Permohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada
Wajib Pajak atau kuasanya
diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima. Pasal …
18 Pasal 18 Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat diberikan kepada Wajib Pajak didasarkan pada pertimbangan: a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya : 1. Wajib Pajak pribadi, meliputi : a) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terutang; b) objek
pajak
berupa
lahan
pertanian/perkebunan/perikanan/
peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); c) objek
pajak
yang
Wajib
Pajaknya
orang
pribadi
yang
penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban membayar pajak sulit dipenuhi diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen); d) objek
pajak
yang
Wajib
Pajaknya
orang
pribadi
yang
berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar pajak sulit dipenuhi diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); e) objek
pajak
yang
Wajib
Pajaknya
orang
pribadi
yang
berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan paling tinggi
sebesar 50%
(lima puluh
persen); f)
objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya
yang
telah
ditetapkan
sebagai
bangunan
dan/atau
lingkungan cagar budaya diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen). 2. objek pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun pajak sebelumnya sehingga
tidak
dapat
memenuhi
kewajiban
rutin
diberikan
pengurangan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). b. karena
19 b.
karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesar 100% (seratus persen), meliputi : 1. dalam hal objek pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya; 2. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan wabah hama tanaman. Pasal 19
(1)
Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan kepada Wajib Pajak atas pajak yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD.
(2)
Pajak terutang yang tercantum dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan sanksi administratif. Pasal 20
(1)
Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
(2)
Permohonan pengurangan pajak terutang Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara : a. perseorangan, untuk pajak yang terutang yang tercantum dalam SKPD; dan b. perseorangan atau kolektif untuk pajak yang tercantum dalam SPPT. Pasal 21
Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17. Pasal 22 (1)
Pengurangan atau penghapusan harus diajukan dalam jangka waktu : a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT; b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD; c. 1 (satu) …
20 c. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat keputusan keberatan; d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya bencana alam; e. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu
tersebut
tidak
dapat
dipenuhi
karena
keadaan
diluar
kekuasaannya. (2)
Tidak memiliki tunggakan pajak tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
(3)
Tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding. Pasal 23
(1)
Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
(2)
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat keputusan atas permohonan yang pertama.
(3)
Permohonan
kedua
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
harus
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1). (4)
Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima. Pasal …
21 Pasal 24 Dokumen pendukung yang digunakan untuk mengajukan permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, meliputi : a. Wajib Pajak pribadi, meliputi : 1. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya berupa : a) fotokopi kartu tanda anggota veteran, atau fotokopi surat keputusan tentang
pengakuan,
pengesahan
dan
penganugerahan
gelar
kehormatan dari pejabat yang berwenang; b) fotokopi bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya. 2. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan sehingga kewajiban membayar pajak sulit dipenuhi berupa : a) fotokopi surat keputusan pensiun; b) fotokopi slip gaji pensiun atau dokumen sejenis lainnya; c) fotokopi kartu keluarga; d) fotokopi rekening listrik, air, dan/telepon; e) fotokopi bukti pelunasan pajak tahun pajak sebelumnya. 3. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar pajak sulit dipenuhi berupa : a) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah; b) fotokopi kartu keluarga c) fotokopi rekening tagihan listrik, air/tagihan telepon; d) fotokopi bukti pelunasan pajak tahun pajak sebelumnya. 4. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan berupa : a) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah; b) fotokopi SPPT sebelumnya; c) fotokopi Kartu Keluarga; d) fotokopi rekening Tagihan Listrik, air/telepon;
e) fotokopi …
22 e) fotokopi bukti pelunasan Pajak tahun Pajak sebelumnya. 5. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya berupa surat ketetapan sebagai cagar budaya. b. Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a poin 2, yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, berupa : 1. Fotokopi laporan keuangan tahun sebelumnya; 2. Fotokopi SPT tahunan PPh tahun sebelumnya; 3. Fotokopi bukti pelunasan pajak tahun sebelumnya. Pasal 25 Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa berupa : a. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; b. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari lurah setempat atau instansi terkait. Pasal 26 Permohonan
pengurangan
yang
diajukan
secara
kolektif
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan dan data pendukung. Pasal 27 Permohonan pengurangan secara kolektif dapat diajukan : a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu yaitu objek yang
Wajib
Pajaknya
orang
pajak
pribadi veteran pejuang kemerdekaan,
veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan pajak yang terutang paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); b. setelah …
23 b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal : 1. dalam hal kondisi tertentu yaitu objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan pajak yang terutang paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); 2. dengan pajak yang terutang paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yaitu : a) objek
pajak
berupa
lahan
pertanian/perkebunan/perikanan/
peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah; b) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan; c) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar pajak sulit dipenuhi; d) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah
yang
NJOP
per
meter
perseginya
meningkat
akibat
perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan. 3. dengan pajak yang terutang paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yaitu : a) dalam hal objek pajak terkena bencana alam yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara
lain
gempa
bumi,
tsunami,
gunung
meletus,
banjir,
kekeringan, angin topan, dan tanah longsor; b) dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit dan/atau wabah hama tanaman. Pasal 28 Persyaratan permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif yaitu : a. permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a berupa : 1. satu permohonan untuk beberapa objek pajak dengan tahun yang sama; 2. diajukan
secara
tertulis
dalam
Bahasa
Indonesia
dengan
mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
3. diajukan …
24 3. diajukan kepada Walikota melalui Dinas oleh Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi lainnya untuk pengajuan permohonan; 4. diajukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun pajak yang bersangkutan; dan 5. tidak memiliki tunggakan pajak tahun sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan. b. permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, berupa : 1. satu permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama; 2. diajukan
secara
tertulis
dalam
Bahasa
Indonesia
dengan
mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas; 3. diajukan kepada Walikota melalui : a) pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b angka 1; b) Lurah
setempat,
untuk
pengajuan
permohonan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 huruf b angka 2 dan 3. 4. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan pengurangan; 5. diajukan dalam jangka waktu : a) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT; b) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; c) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dipenuhi karena keadaan yang diluar kekuasaannya. 6. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan. Pasal 29 (1)
Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang telah diajukan secara kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b angka 3 huruf a), berupa : a. Fotokopi kartu anggota veteran tiap-tiap Wajib Pajak; b. Fotokopi bukti pelunasan pajak tiap-tiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya. (2) Dokumen …
25 (3)
Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b angka 3 huruf b) berupa : a. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari lurah setempat atau instansi terkait; b. fotokopi bukti pelunasan pajak tiap-tiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya.
(3)
Bentuk daftar permohonan pengurangan pajak secara kolektif tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Pasal 30
(1)
Permohonan pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
(2)
Permohonan pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi : a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a; b. ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
(3)
Dalam hal permohonan pengurangan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan yang mendasari kepada : a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan diajukan secara perseorangan; b. pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
(4)
Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat
mengajukan
permohonan
pengurangan
kembali
sepanjang
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 24. (5)
Bentuk…
26 (5)
Bentuk Surat Permohonan Pengurangan Pajak secara kolektif tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Pasal 31
(1)
Keputusan
permohonan
pengurangan
dapat
berupa
mengabulkan
seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak. (2)
Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kantor dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian lapangan.
(3)
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan pajak.
(4)
Dalam hal dilakukan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinas harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada : a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam permohonan diajukan secara perseorangan; b. pengurus LVRI atau organisasi terkait lainnya atau lurah dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
(5)
Wajib
Pajak
yang
telah
diberikan
suatu
keputusan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT atau SKPD yang sama. Pasal 32 (1)
Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan
harus
memberikan
keputusan
atas
permohonan
pengurangan. (2)
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap
dikabulkan
dan
diterbitkan
keputusan
sesuai
dengan
permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir. Pasal …
27 Pasal 33 Tanggal diterimanya permohonan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah : a.
tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat;
b.
tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal diajukan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Walikota. Pasal 34
(1)
Bentuk
Keputusan
Walikota
tentang
pengurangan
pajak
secara
perorangan dan Keputusan Walikota tentang pengurangan pajak secara kolektif tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. (2)
Bentuk surat pemberitahuan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Pasal 35
(1)
Walikota
atau
Kepala
Dinas
atas
permintaan
Wajib
Pajak
dapat
mengurangkan sanksi administratif karena hal-hal tertentu. (2)
Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak badan yang mengalami kesulitan likuiditas. Pasal 36
(1)
Permintaan pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif.
(2)
Permintaan pengurangan sanksi administratif secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Wajib Pajak pribadi dengan pokok pajak paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
(3)
Permintaan pengurangan sanksi administratif secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota atau Kepala Dinas. Pasal …
28 Pasal 37 (1)
Permintaan pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. satu permintaan diajukan untuk SPPT, SKPD, atau STPD, kecuali yang diajukan secara kolektif; b. diajukan kepada Walikota atau Kepala Dinas; c. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia; d. mencantumkan
besarnya
persentase
pengurangan
sanksi
administratif yang diminta disertai alasan yang jelas; e. melampirkan surat kuasa khusus dalam hal surat permintaan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak kecuali permintaan yang diajukan secara kolektif; f.
melunasi
pokok
pajak
yang
dimintakan
pengurangan
sanksi
administratif; g. tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum kedaluwarsa menurut ketentuan pajak yang berlaku; h. permintaan pengurangan secara kolektif hanya untuk SPPT dan/atau SKPD, atau STPD tahun pajak yang sama; i.
diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimintakan pengurangan sanksi administratif.
(2)
Dalam hal Wajib Pajak diberikan pengurangan pajak yang terutang, maka pokok pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pokok pajak setelah pengurangan.
(3)
Permintaan pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti pendukung. Pasal 38
(1)
Dalam hal pengajuan permintaan pengurangan sanksi administratif tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Walikota atau Kepala Dinas dapat meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud.
(2)
Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun atas kesadaran
sendiri,
Wajib
Pajak
harus
melengkapi
kekurangan
persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pengajuan permintaan pengurangan sanksi administratif oleh Walikota atau Kepala Dinas.
(3)
Permintaan …
29 (3)
Permintaan pengurangan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan telah melampaui waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak
dianggap
sebagai
surat
permintaan
pengurangan
sanksi
administratif sehingga tidak dapat dipertimbangkan. Pasal 39 SPPT, SKPD atau STPD yang telah diajukan permintaan pengurangan sanksi administratif tidak dapat lagi diajukan permintaan pengurangan untuk kedua kali. Pasal 40 Bukti pendukung permintaan pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) untuk : a.
Wajib Pajak orang pribadi : 1. Fotokopi SPPT/SKPD/STPD yang dimintakan pengurangan sanksi administratif; 2. Fotokopi bukti pelunasan pajak 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun; 3. Fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan sanksi administratif; 4. Fotokopi slip gaji atau dokumen lain yang menyatakan besarnya penghasilannya dan/atau surat keterangan kesulitan keuangan dari lurah.
b.
Wajib Pajak orang pribadi secara kolektif : 1. Fotokopi SPPT/SKPD/STPD yang dimintakan pengurangan sanksi administratif; 2. Fotokopi bukti pelunasan pajak 5 (lima) tahun sebelumnya atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun; 3. Fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan sanksi administratif; 4. surat keterangan kesulitan keuangan dari lurah. c. Wajib …
30 c.
Wajib Pajak badan : 1. Fotokopi SPPT/SKPD/STPD yang dimintakan pengurangan sanksi administratif; 2. Fotokopi bukti pelunasan pajak 5 (lima) tahun sebelumnya atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun; 3. Fotokopi
bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan
pengurangan sanksi administratif; 4. Fotokopi laporan keuangan. Pasal 41 Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e, berlaku untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak paling sedikit Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Wajib Pajak badan. Pasal 42 (1)
Walikota atau Kepala Dinas memberikan keputusan pengurangan sanksi administratif dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan pengurangan sanksi
administatif yang telah
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1). (2)
Keputusan
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat
(1)
dapat
berupa
mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permintaan. (3)
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Walikota atau Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan maka permintaan dianggap dikabulkan dengan menerbitkan suatu keputusan sesuai dengan permintaan Wajib Pajak.
(4)
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian. Pasal 43
Bentuk Keputusan Walikota atau Kepala Dinas tentang pengurangan sanksi administratif pajak secara perorangan dan Keputusan Walikota atau Kepala Dinas
tentang
pengurangan
sanksi
administratif
pajak
secara
kolektif
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Pasal ...
31 Pasal 44 Pengurangan
ketetapan
dan
penghapusan
atau
pengurangan
sanksi
administratif dilakukan oleh Walikota atau Kepala Dinas dengan ketentuan sebagai berikut: a. Nilai keputusan hingga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) diputuskan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota; b. Nilai keputusan di atas Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) diputuskan oleh Walikota; c. Nilai
keputusan
di
atas
Rp.5.000.000.000,00
(lima
milyar
rupiah)
diputuskan oleh Walikota dengan persetujuan DPRD. BAB X TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 45 (1)
Kelebihan Pembayaran Pajak yang sudah disetor dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak melalui restitusi dengan cara : a.
Wajib Pajak mengajukan permohonan bermaterai kepada Pejabat dengan melampirkan tanda bukti pembayaran asli rangkap 4 (empat).
b. Setelah diperhitungkan dengan hutang pajak, ternyata kelebihan pembayaran pajak, kurang atau sama dengan hutang pajak, dapat dikompensasi dengan pajak terhutang dimaksud. c.
Apabila tidak bisa dikompensasikan, maka Wajib Pajak akan menerima SKPDLB.
d. Setelah Wajib Pajak menerima SKPDLB, Kepala Dinas memproses penerbitan SPMKPD yang ditandatangani oleh Walikota. e.
Kas Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sesuai SPMKPD.
(2)
Pengajuan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran disertai
dengan alasan yang jelas dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut : a. SSPD asli dan SSPD fotokopi; b. bukti lunas pajak tahun sebelumnya; c. surat kuasa (apabila dikuasakan); d. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; e. nomor rekening atas nama Wajib Pajak. (3)
Pemberian kompensasi pajak diberikan berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak untuk
pajak terutang dan pajak tahun berjalan
dengan
dilengkapi : a. SSPD …
32 a. SSPD asli dan SSPD fotokopi; b. surat kuasa (apabila dikuasakan); c. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; d. surat permohonan kompensasi. (3)
Bentuk Surat permohonan restitusi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
(4)
Tata cara dan bagan alur pengembalian kelebihan pembayaran pajak tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB XI TATA CARA PENENTUAN KEMBALI TANGGAL JATUH TEMPO Pasal 46
(1)
Atas dasar keterlambatan diterimanya SPPT tahun berjalan Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo.
(4)
Permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo diajukan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut : a. SPPT yang sudah diterima yang dilengkapi dengan tanggal bukti penerimaan; b. surat kuasa (apabila dikuasakan); c. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.
(5)
Tata cara penentuan kembali tanggal jatuh tempo tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB XII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 47
(1)
STPD, SKPD sebagai dasar penagihan pajak.
(2)
Dinas berwenang menerbitkan dokumen berupa : a. surat teguran; b. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus; c. surat …
33 c. surat paksa d. surat perintah melaksanakan penyitaan; e. surat perintah penyanderaan; f. surat pencabutan sita; g. pengumuman lelang; h. surat penentuan harga limit; i. pembatalan lelang; dan j. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak. (3)
Surat teguran diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.
(4)
Bentuk surat teguran, Surat pemberitahuan akan melaksanakan surat paksa, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa dan laporan surat paksa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
(5)
Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa.
(6)
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Dinas.
(7)
Tata cara dan bagan alur penagihan pajak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Pasal 48
(1)
Surat
paksa
mencantumkan
frasa
"Demi
Keadilan
Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (2)
Surat paksa diterbitkan apabila : a. penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis; b. terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. BAB …
34 BAB XIII TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN Pasal 49 (1)
Keberatan dapat diajukan atas : a. SPPT; b. SKPD.
(2)
Keberatan dapat diajukan dalam hal : a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak atau NJOP tidak sebagaimana mestinya; b. terdapat
perbedaan
penafsiran
terhadap
ketentuan
peraturan
perpajakan. (3)
Tata cara dan bagan alur pengajuan keberatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Pasal 50
(1)
Keberatan diajukan secara tertulis kepada Walikota atau Kepala Dinas.
(2)
Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam kurun waktu : a. tiga bulan sejak diterimanya SPPT tahun berjalan; b. satu bulan sejak diterimanya SKPD.
(3)
Tanggal penerimaan
surat
keberatan yang dijadikan dasar untuk
memproses surat keberatan adalah : (1)
tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara
langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas pelayanan pajak; (2)
tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan
melalui kantor pos dengan bukti pengiriman surat. (8)
Bentuk Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Pasal …
35 Pasal 51 (1)
Penelitian
persyaratan
terhadap
pengajuan
keberatan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50, dilaksanakan oleh Dinas dengan menggunakan lembar penelitian persyaratan pengajuan keberatan. (2)
Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan, dianggap bukan sebagai keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
(3)
Dalam hal keberatan diajukan secara kolektif dan terdapat sebagaian pengajuan keberatan tidak memenuhi persyaratan, maka atas sebagian pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud tidak dapat dipertimbangkan.
(4)
Dalam
hal
pengajuan
keberatan
tidak
dapat
dipertimbangkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota atau Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari, kepada : a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan secara perseorangan; b. Lurah setempat dalam hal pengajuan keberatan secara kolektif. Pasal 52 Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka
Kepala
pemeriksaan
Dinas lapangan
memerintahkan dan
kepada
hasilnya
petugas
dituangkan
untuk
dalam
dilakukan
laporan
hasil
pemeriksaan. Pasal 53 (1)
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, dibuat telaahan staf oleh pejabat terkait yang berisikan uraian pertimbangan dan penilaian terhadap keberatan Wajib Pajak.
(2)
Berdasarkan telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya, sebagian permohonan keberatan Wajib Pajak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.
Pasal …
36 Pasal 54 (1)
(2)
Walikota atau Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat keputusan keberatan pajak yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan perundang-undangan tentang pajak. Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota atau Kepala Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat keputusan keberatan dengan mencantumkan alasan yang jelas. Pasal 55
(1)
(2)
(3)
Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Walikota atau Kepala Dinas harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak yang dituangkan dalam surat keputusan keberatan. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Walikota atau Kepala Dinas tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan. Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran. BAB XIV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG Pasal 56
(1) (2)
(3)
(4)
Walikota dapat menghapuskan piutang pajak dikarenakan tidak bisa tertagih atau sudah kedaluwarsa setelah melalui upaya penagihan. Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak oleh Kepala Dinas. Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat : a. nama dan alamat Wajib Pajak; b. jumlah piutang pajak; c. tahun pajak; d. alasan penghapusan piutang pajak. Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap ketetapan yang tercantum pada:
a. SPPT …
37 a. SPPT; b. SKPD; c. STPD; d. surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; atau e. objek pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk kriteria pajak. (5)
Piutang pajak Wajib Pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih sebagaimana ayat (1) disebabkan karena : a. Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan; b. Wajib Pajak dan/atau penanggung jawab tidak mempunyai harta kekayaan lagi; c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena objek pajak sudah tutup dan alih manajemen; d. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa ; e. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan lain sebagainya; atau f.
(6)
sebab lain sesuai hasil penelitian.
Piutang pajak Wajib Pajak badan yang menurut data tunggakan pajak bumi dan bangunan yang tidak bisa atau tidak mungkin ditagih sebagaimana ayat (1) disebabkan karena : a. Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau korator tidak dapat ditemukan; b. Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi; c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri,
pengadilan
niaga,
baik
secara langsung
maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa; d. hak …
38 d. hak untuk melakukan penagih pajak sudah kedaluwarsa ; atau e. sebab lain sesuai hasil penelitian. (7)
Tata cara dan bagan alur permohonan penghapusan piutang pajak tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Pasal 57
(1)
Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dilakukan penelitian setempat atau penelitian administratif oleh Dinas yang hasilnya dilaporkan dalam laporan hasil penelitian.
(2)
Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan
keadaan
Wajib
Pajak
atau
piutang
pajak
yang
bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.
Pasal 58
Piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56. Pasal 59
(1)
Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap awal tahun berikutnya disampaikan kepada Kepala Dinas.
(2)
Kepala Dinas menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah diteliti kepada Walikota.
Pasal …
39 Pasal 60 (1)
Formulir yang dipergunakan untuk penjelasan usul penghapusan piutang pajak adalah daftar piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau mungkin lagi untuk dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi tentang kedaluwarsa penagihan pajak.
(2)
Buku yang dipergunakan untuk pelaksaan usul penghapusan piutang pajak adalah buku register usulan penghapusan piutang pajak.
(3)
Bentuk formulir dan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas. BAB XV SENGKETA Pasal 61
Hal-hal yang timbul atas permasalahan/sengketa pajak yang memerlukan penyelesaian di pengadilan pajak diatur sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. BAB XVI TATA CARA PEMBERIAN INFORMASI Pasal 62 (1)
Atas dasar kebutuhan informasi Wajib Pajak melalui fungsi pelayanan dapat meminta informasi kewajiban perpajakannya.
(2)
Kewajiban perpajakannya meliputi print out pembayaran pajak dan surat keterangan atas NJOP.
(3)
Tata cara pemberian informasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 63
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh keputusan Kepala Dinas.
BAB …
40 BAB XVIII PENUTUP Pasal 64 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
dapat
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.
Ditetapkan di Cilegon pada tanggal 12 Agustus 2013 WALIKOTA CILEGON, ttd Tb. IMAN ARIYADI
Diundangkan di Cilegon pada tanggal 12 Agustus 2013
2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON, ttd ABDUL HAKIM LUBIS BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2013 NOMOR 23
41 LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 1. SPOP PBB
42
43
44
45 2.
SPPT PBB
2. Background bertuliskan Pajak Bumi dan Bangunan dan bergaris bergelombang 1. Buat Vector yang berisikan tulisan
3. Teks transparan bertuliskan DPPKD
5. Logo Pemerintah Kota Cilegon
4. MicroText bersambung bertuliskan DPPKD Kota Cilegon DPPKDKOTACILEGONDPPKDKOTACILEGONDPPKDKOTACILEG
46 3.
SSPD PBB Buat Vector yang berisikan tulisan
47 4.
SSPD PBB YANG DIPERSAMAKAN
48 5.
SKPD PBB PEMERINTAH KOTA CILEGON DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOMPLEK SUKMAJAYA MANDIRI KAVLING 7, Jl. AHMAD YANI Tlp. (0254) 392967 Fax (0254) 377594 SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) Nomor : Tahun Pajak : Tanggal : Akun : Penerbitan Letak Objek Pajak Nama dan alamat Wajib Pajak Alamat : Alamat : Kelurah : Kelurah : an : an : Kecamat : Cilegon Kecamat : an : an : Kota Kota Kode Kode Pos Pos NOP : NPWPD : Data Objek Pajak OBJEK PAJAK LUAS (M2) KELAS NJOP PER M2 (Rp) NJOP (Rp) Bumi Bangunan Bumi Bersama Bangunan Bersama Total NJOP Rp. Perhitungan Pajak yang terutang 1 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (Total NJOP) 2 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 3 NJOP untuk perhitungan PBB (angka 1 - angka 2) 4 Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 5 NJKP (angka 3 x angka 4) 6 6.a. PBB yang terutang 6.b. Pengenaan khusus RS Swasta/PTS/Investasi willayah tertentu 7 PBB yang harus dibayar (angka 6.a atau angka 6.b) 8 Pokok/Jumlah PBB yang masih harus dibayar 9 Jumlah yang masih harus dibayar (angka 8 + angka 9)
Rp. Rp. Rp. % Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Terbilang : ………………………………………………………………………………………………….
Tanggal Jatuh Tempo :
a.n. Walikota Cilegon Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tempat Pembayaran :
NIP.
49
Lampiran : SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) Nomor : Tahun Pajak : Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo : Nama Wajib Pajak NPWP NOP Perhitungan Pajak yang terutang
: : :
No.
Uraian
(1)
(2)
Jumlah Rupiah Menurut Wajib Fiskus/Keputusa Pajak/Ketetapan n (3) (4)
1
Luas Bumi
m2
m2
2
Luas Bangunan
m2
m2
3
Luas Bumi Bersama
m2
m2
4
Luas Bangunan Bersama
m2
m2
5
NJOP Bumi per m2 (Kelas ….. / Kelas …..)
Rp.
Rp.
6
NJOP Bangunan per m2 (Kelas ….. / Kelas …..)
Rp.
Rp.
2
7
NJOP Bumi Bersama per m (Kelas . / Kelas …..)
Rp.
Rp.
8 9 10 11 12
NJOP Bangunan Bersama per m2 (Kelas . / Kelas .) NJOP Bumi (angka 1 x angka 5) NJOP Bangunan (angka 2 x angka 6) NJOP Bumi Bersama (angka 3 x angka 7) NJOP Bangunan Bersama (angka 4 x angka 8) NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (angka 9 + 10 + 11 + 12) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) NJOP untuk penghitungan PBB (angka 13 - angka 14) Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) NJKP (angka 15 x angka 16) 18.a PBB yang terutang (Tarif …. % x angka 17) 18.b Pengenaan khusus RS Swasta/PTS/Investasi willayah tertentu ( …. % x angka 18.a) PBB yang harus dibayar (angka 18.a atau angka 18.b) Jumlah pokok PBB yang masih harus dibayar (angka 19 kolom (4) - angka 19 kolom (3))
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
13 14 15 16 17 18
19 20
%
%
Rp. Rp.
Rp. Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp. Rp.
Terbilang : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1) 2)
Diisi dengan Kelas NJOP/m2 sesuai kolom (3) / Kelas NJOP/m2 sesuai kolom (4) Coret yang tidak perlu
WALIKOTA CILEGON
TTD
50 6.
FORMULIR MUTASI SEBAGIAN/SELURUHNYA OBJEK DAN SUBJEK PBB
Perihal : Mutasi ………………………………………..
Cilegon, Kepada: Yth. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon Di CILEGON
Dengan Hormat, Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : ……………………………………………………………… Alamat : ……………………………………………………………… Dengan ini mengajukan permohonan Mutasi SPPT PBB untuk tahun …… Dari : ……………………………………………………………… Nama : ……………………………………………………………… Alamat : ……………………………………………………………… NOP : ……………………………………………………………… Luas Tanah : ……………………………………………………………… Luas Bangunan: ……………………………………………………………… Dimutasikan atas nama : 1. ………………………………… Luas Tanah …………………………………M2. Bangunan ………………………………M2 2. ………………………………… Luas Tanah …………………………………M2. Bangunan ………………………………M2 3. ………………………………… Luas Tanah …………………………………M2. Bangunan ………………………………M2 Adapun sisanya ……………………………………………………………… Sebagai bahan pertimabangan, berikut dilampirkan : 1. Foto Copy KTP 2. Foto Copy SPPT dan SSPD tahun ……… 3. Foto Copy Sertifikat 4. Foto Copy SSB/SSPD BPHTB 5. foto copy bukti ke pemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/girik/dokumen lain yang sejenis) demikian saya sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. PEMOHON ………………………….. Cilegon, ...................................
51 Nomor : Lampiran : Perihal : Mutasi Objek/Subjek PBB Tahun .......... Kepada : Yth. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA CILEGON DI CILEGON Diberitahukan dengan hormat, bahwa SPPT PBB Tahun .................................. Atas Nama : .................................................................................................... NOP/No.SPPT : .................................................................................................... Alamat Wajib Pajak : .................................................................................................... Jumlah Pajak Terhutang : .............................................................................................. Telah Kami Terima Tanggal : ....................................................................................................
Rp.
Namun Berhubungan Pada Tanggal .........................................................Objek Pajak tersebut telah dijual/sewakan/kontrakan kepada : Nama : .................................................................................................... Alamat : .................................................................................................... Luas Tanah/Bumi : ................................................................................................m² Luas Bangunan : ................................................................................................m² Dimohon mulai tahun pajak : .................................................................................................... 1. SPPT PBB diatasnamakan pembeli/penyewa/pengontrak tersebut di atas; atau 2. SPPT PBB sebagian diatasnamakan pembeli/penyewa/pengontrak tersebut diatas dan sisanya tetap atas nama Wajib pajak lama. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini terlampir dokumen antara lain : a. Asli/Foto copy *) SPPT PBB Tahun ...................................................... b. Fotocopy KTP Wajib Pajak c. Fotocopy Tanda Bukti Peralihan Atas Tanah dan/atau Bangunan Akta Jual Beli/Akta Hibah/Surat Perjanjian Sewa-menyewa *) d. Fotocopy KTP Pembeli/Penyewa/Pengontrak e. SPOP f. Surat Kuasa (Apabila Dikuasakan) Demikian dan Terima Kasih. Wajib Pajak/Kuasanya *)
.............................................. Keterangan : *) Coret yang tidak perlu
52 7.
PERMOHONAN SALINAN SPPT PBB
Nomor Lampiran Hal
: : : Permohonan Salinan SPPT/SSPD Pajak Bumi dan Bangunan Tahun ...............
Yth. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA CILEGON di CILEGON Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : .............................................................................................................. Pekerjaan : ............................................................................................................... Alamat : ............................................................................................................... Mengajukan permohonan penerbitan salinan SPPT/SSPD Alasan permohonan penerbitan SPPT/SSPD : 1. ...................................................................................................................... ..........; 2. ...................................................................................................................... ..........; 3. ...................................................................................................................... ..........; Demikian permohonan ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Hormat kami,
........................................
53
8.
PERMOHONAN PENERBITAN SPPT PBB
Nomor Lampiran Hal
: : : Permohonan Penerbitan SPPT PBB
Yth. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA CILEGON di CILEGON Dengan ini kami mengajukan permohonan penerbitan SPPT PBB Tahun ............. Atas Tanah dan Bangunan yang kami kuasai sebagai berikut : Nama Wajib Pajak : ....................................................................................................... Alamat Wajib Pajak : .................................................................................................... Letak Objek Pajak : ....................................................................................................... Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan data sebagai berikut : - Foto copy Sertifikat; - Foto copy Akta Jual Beli/Akta Notaris/Akta Hibah/Surat Perjanjian Sewamenyewa; - Foto copy KTP; - Surat Keterangan Lurah/Camat; - SPOP; - ...................................................... Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.
Pemohon,
(.................................) Nama Jelas
54 9.
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PBB DAN PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN SPPT, SKPD PBB DAN STPD PBB YANG TIDAK BENAR
Lampiran Perihal
: ………………………............ : Permohonan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi/Pembetulan/ Pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB *) Tahun Pajak ................. Kepada : Yth. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA CILEGON DI CILEGON
Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Alamat
: ................................... : ...................................
Sebagai wajib pajak PBB atas obyek yang terletak di : Jalan ………………………………………… RT …….…. /RW …..……..... Kelurahan ……………….....…… Kecamatan …....…………................. Kota ………………………………………................................................ Nomor Induk : ................................................................................ Nomor Seri :…………………………………………………..…………....... PBB terhutang untuk tahun ……................... sebesar Rp. ……………............................ ( …………………………………………............................................................................... ) Tanggal diterima SPPT : …………………………................................. Dengan ini mohon Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi/Pembetulan/Pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB terhutang tersebut di atas sebesar.……..... % ( .……......……… Persen) Alasan untuk mengajukan permohonan ini adalah : 1. …………………………………………............................................................................... 2. …………………………………………............................................................................... 3. …………………………………………............................................................................... Bersama ini dilampirkan pula : 1. Daftar Penghasilan/SK Pensiun/Surat Pernyataan mengenai Penghasilan/SPPT Pph *) 2. ……………………………………………………................................................................... 3. …………………………………........................................................................................ Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Cilegon ,………..............................… Pemohon, ( ................................. ) *) Coret yang tidak perlu
55 10. PERMOHONAN PENGURANGAN PBB SECARA KOLEKTIF Lampiran Perihal
: 1 (satu) set : Permohonan Pengurangan PBB Secara kolektif
Yth. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA CILEGON DI CILEGON Yang bertanda tangan di bawah ini : Pengurus LVRI/Lurah *) : .......................................................................................... Kecamatan : .......................................................................................... Kota : .......................................................................................... Nomor Telepon : .......................................................................................... Mengajukan permohonan pengurangan PBB yang terutang, atas sejumlah ................. SPPT dengan rincian sebagaimana terdaftar permohonan pengurangan PBB secara kolektif terlampir. Bersama ini dilampirkan : -
Foto copy SPPT Tahun Pajak ................................... Sejumlah ............................; Dokumen Pendukung : a. b. c. d. e.
................................................. ................................................. ................................................. ................................................. .................................................
Sejumlah Sejumlah Sejumlah Sejumlah Sejumlah
...............................; ...............................; ...............................; ...............................; ...............................;
Demikian disampaikan untuk dipertimbangkan. Cilegon, ..................... 20....... Pengurus LVRI/Kepala Kelurahan *) ........................................
(...............................................)
56
11. DAFTAR PERMOHONAN PENGURANGAN PBB SECARA KOLEKTIF
Surat Permohonan Pengurangan Secara Kolektif Nomor : .............................................. DAFTAR PERMOHONAN PENGURANGAN PBB SECARA KOLEKTIF Kelurahan : ........................................................ Kecamatan : ........................................................ Kota : ........................................................ Nomor Telepon : ........................................................
Wajib Pajak
No 1
Objek Pajak
Nama
Alamat
NPWP
NOP
Alamat
2
3
4
5
6
PBB Terhutang (Rp)
Besarnya Permohonan Pengurangan (%)
7
8
Pengurus LVRI/Lurah
(..............................)
57
12. PEMBERITAHUAN AKAN MELAKSANAKAN PENELITIAN PEMERINTAH KOTA CILEGON DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Cert. No. FS 581617 KOMPLEK SUKMAJAYA MANDIRI KAVLING 7, Jl. AHMAD YANI Tlp. (0254) ISO 9001 : 2008 392967 Fax (0254) 377 594 CILEGON Cilegon, ............................... Nomor Sifat Hal
: : : Pemberitahuan akan Melaksanakan Penelitian Lapangan
Yth. Wajib Pajak DI Tempat Dengan ini kami beritahukan bahwa kami akan melaksanakan Penelitian Lapangan terhadap : Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak
: ....................................................
NPWP
: ....................................................
NOP
: ....................................................
Alamat/Tempat Tinggal
: ....................................................
Oleh karena yang bersangkutan untuk menyiapkan dokumen yang dibutuhkan oleh petugas. Demikian disampaikan untuk dimaklumi.
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA CILEGON,
................................................ NIP.
58
13. SURAT TEGURAN PEMERINTAH KOTA CILEGON DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOMPLEK SUKMAJAYA MANDIRI KAVLING 7, JL. AHMAD YANI Tlp. (0254) 392 967 Fax. (0254) 377 594 NPWPD/NPWRD *)
:
Kepada Yth. ………………………………… ………………………………… Di ………………
SURAT TEGURAN Nomor : ……………………………………….. Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak sebagai berikut:
Dengan huruf : (…………………………………………………………………….) Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran ini. Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada kami (Seksi Penagihan). ……………, ……………Tahun………. KEPALA SEKSI PENAGIHAN / KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH (………………………..) *) Coret yang tidak perlu
NIP. …………………..
59 14. PEMBERITAHUAN AKAN MELAKSANAKAN SURAT PAKSA PEMERINTAH KOTA CILEGON DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH No. FS 581617 KOMPLEK SUKMAJAYA MANDIRI KAVLING 7, Jl. AHMAD YANI Tlp. (0254)Cert. 392967 ISO 9001 : 2008 Fax (0254) 377 594 CILEGON Cilegon, ............................... Nomor Sifat Hal
: : : Pemberitahuan akan Melaksanakan Surat Paksa
Yth. BAPAK WALIKOTA CILEGON DI CILEGON Dengan ini kami beritahukan bahwa kami akan melakukan tindakan penagihan berupa pelaksanaan Surat Paksa terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak (WP/PP) : Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak
: ....................................................
NPWP
: ....................................................
Alamat/Tempat Tinggal
: ....................................................
Oleh karena yang bersangkutan sampai saat ini belum melunasi hutang pajaknya. Demikian disampaikan untuk dimaklumi.
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA CILEGON,
................................................ NIP.
60 15. SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS
PEMERINTAH KOTA CILEGON DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH No. FS 581617 KOMPLEK SUKMAJAYA MANDIRI KAVLING 7, Jl. AHMAD YANI Tlp. (0254) Cert. 392967 ISO 9001 : 2008 Fax (0254) 377 594 CILEGON SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS Nomor : ...... /WPJ/KP ............ /20 ..... Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, dengan ini diperintahkan kepada : Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak : .................................................... NPWP : .................................................... Alamat : .................................................... Untuk melunasi sekaligus utang pajak sejumlah Rp. ....................................... Menurut perincian sebagai berikut :
Jenis Pajak
Tahun Pajak
Nomor & Tanggal STPD/SKPKB/SKPKBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding *)
Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran
Jumlah Tunggakan Pajak
Jumlah (........................................................................................................................) Pada hari .............................. Tanggal ............ Bulan .................................... Tahun ........... Cilegon, ............................................ KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA CILEGON, .................................................... NIP.
61 16. S U R A T
PAKSA
PEMERINTAH KOTA CILEGON DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH No. FS 581617 KOMPLEK SUKMAJAYA MANDIRI KAVLING 7, Jl. AHMAD YANI Tlp. (0254) Cert. 392967 ISO 9001 : 2008 Fax (0254) 377 594 CILEGON SURAT PAKSA Nomor : ...... /WPJ/KP ......... /20 ..... DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Menimbang bahwa Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak NPWP Alamat
: : : :
...................................................... ...................................................... ...................................................... ......................................................
Menunggak pajak sebagaimana tercantum di bawah ini :
Jenis Pajak
Tahun Pajak
Nomor & Tanggal STPD/SKPKB/SKPKBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding *)
Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran
Jumlah Tunggakan Pajak
Jumlah
(........................................................................................................................) Dengan ini : 1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Bank Tempat Pembayaran. Ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 x 24 Jam sesudah diberitahukan Surat Paksa ini. 2. Memerintahkan kepada Juru Sita pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Juru Sita Pajak lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan Penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam waktu 2 x 24 Jam Surat Paksa ini dipenuhi. Ditetapkan di Cilegon pada tanggal …................................. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA CILEGON, ................................................... NIP.
62 17. LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA
PEMERINTAH KOTA CILEGON DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH No. FS 581617 KOMPLEK SUKMAJAYA MANDIRI KAVLING 7, Jl. AHMAD YANI Tlp. (0254) Cert. 392967 ISO 9001 : 2008 Fax (0254) 377 594 CILEGON LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA Nomor : ...... /WPJ/KP ............ /20 ..... I. Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak: ......................................................... NPWP : ......................................................... Alamat : ......................................................... II. Pelaksanaan
:
1. Penyerahan Salinan Surat Paksa dilaksanakan pada tanggal ........................................... 2. Berita Acara pelaksanaan Surat Paksa 3. Utang Pajak sebagaimana berikut :
Jenis Pajak
Tahun Pajak
III.
Nomor & Tanggal STPD/SKPKB/SKPKBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding *)
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar
Menurut Surat Paksa
Menurut Tahun Pajak
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar
Menurut Surat Paksa
Menurut Wajib Pajak
Data mengenai tunggakan pajak dan objek pajak sita wajib pajak/penanggung pajak :
A. Pengajuan/Penyelesaian Surat Keberatan
Jenis Pajak
Tahun Pajak
Nomor & Tanggal STPD/SKPKB/SKPKBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding *)
Tanggal Surat Keberatan
Penyelesaian Surat Keberatan
Tanggal
Diterima/ Tunggakan Pajak Ditolak
63 B. Objek Sita 1.
2.
Jenis Barang Bergerak
Terletak di
Taksiran Harga :
………………..........……..
………………..........……..
Rp. ………..........……..
………………..........……..
………………..........……..
Rp. ………..........……..
………………..........……..
………………..........……..
Rp. ………..........……..
Jenis Barang Tidak Bergerak
Terletak di
Taksiran Harga :
………………..........……..
………………..........……..
Rp. ………..........……..
………………..........……..
………………..........……..
Rp. ………..........……..
………………..........……..
………………..........……..
Rp. ………..........……..
IV. Kesan dan Usul Juru Sita Pajak : .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... ..........................................................................................................................
Mengetahui , KEPALA SEKSI PENAGIHAN,
........................................................... NIP. .............................................
Cilegon, ............................................. JURU SITA,
............................................................ NIP. ............................................
64 18. KEBERATAN PBB Lampiran : Hal : Keberatan Atas SPPT/SKPD PBB *) Yang Diajukan Secara Perseorangan Tahun Pajak .................. Yth. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA CILEGON DI CILEGON Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Alamat Kelurahan Kota Nomor Telepon
: : : : :
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *), atas Objek Pajak : NOP : Alamat : Kelurahan : Kecamatan : Kota : PBB Yang Terhutang : Rp. ( Tanggal SPPT/SKP PBB diterima :
)
Dengan ini mengajukan keberatan atas SPPT/SKP PBB Tahun Pajak ................. dengan alasan : 1. ..................................................................................................................... 2. ..................................................................................................................... 3. ..................................................................................................................... Menurut perhitungan kami ketetapan PBB yang seharusnya adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.
Bumi : .........................m2 x Rp. .................m2 Bangunan : .........................m2 x Rp. .................m2 NJOP : (1 + 2) NJOPTKP : NJOP Untuk Penghitungan PBB (3-4)
= = = = =
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
............................ ........................... + ............................. .......................... .............................
Bersama ini dilampirkan : 1. 2. 3. 4.
SPPT Asli/SKP PBB yang diajukan keberatan Foto copy identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan Bukti pendukung berupa Foto copy : a. Sertifikat, Akte Jual Beli, Akte Hibah b. Lunas c. Dst ....
Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan. Cilegon, ............................................... WAJIB PAJAK/KUASA PAJAK, .............................................................. Keterangan : *) Coret yang tidak perlu
65 19. SURAT KEBERATAN ATAS SPPT KOLEKTIF
KOP SURAT KELURAHAN Nomor : Lampiran : Hal : Keberatan Atas SPPT Yang Diajukan Secara Kolektif Tahun Pajak ............... Yth.
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA CILEGON DI CILEGON
Yang bertanda tangan di bawah ini : Kepala Lurah Kecamatan Kota Nomor Telepon
: : : :
Bertindak untuk dan atas nama Wajib Pajak mengajukan Keberatan PBB yang terutang Tahun Pajak ............... Sejumlah ..............................SPPT yang terletak di Kelurahan................................................ Dengan alasan keberatan dan perhitungan PBB yang terutang menurut Wajib Pajak sebagaimana daftar terlampir. Bersama ini dilampirkan : 1. SPPT Asli Tahun Pajak ............... Sejumlah ............. Lembar 2. Lampiran Daftar Keberatan PBB yang diajukan secara kolektif dan /atau 3. Bukti Pendukung Berupa Foto copy : a. b. c. d.
............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... Dst ...
Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan. Cilegon, ................................ LURAH
............................................
66
WALIKOTA CILEGON, ttd, SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,
67 20. SURAT PERMOHONAN RESTITUSI Perihal
: Restitusi
Kepada: Yth. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon Di CILEGON
Dengan Hormat, Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : ……………………………………………………………… Alamat : ……………………………………………………………… NPWP : ……………………………………………………………… Sebagai Wajib Pajak Bumi dan Bangunan atas Objek : Nomor Objek Pajak : ……………………………………………………………… Alamat Objek Pajak : ……………………………………………………………… Tanggal Bayar : ……………………………………………………………… Tempat Pembayaran : ……………………………………………………………… Dengan alasan : …………………………………………………………………………………………………… ……… Bentuk pengembalian yang kami mohon adalah : ( ) Dibayar tunai ( ) Dipindahbukukan pada Rekening Nomor : …………………………………………. Bank ………………………………… ( ) Disumbangkan kepada Negara ( ) Kompensasi dengan PBB Tahun yang akan datang Bersama ini kami lampirkan : Sebagai bahan pertimabangan, berikut dilampirkan : ( ) Asli dan Fotokopi SSPD PBB ( ) Fotokopi Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Surat Keputusan Pengurangan ( ) Fotokopi KTP/SIM/Paspor Cilegon, ………………………….. PEMOHON
…………………………..
68 21. SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENGURANGAN KEPUTUSAN WALIKOTA CILEGON NOMOR TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA CILEGON, Menimbang
: a.bahwa
sehubungan
dengan
surat
permohonan
pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara kolektif
nomor
……….
Tanggal
……….
Kelurahan
…………………….. yang diterima Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon berdasarkan tanda terima nomor …....... tanggal ……… atas SPPT Tahun Pajak …………. Dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB Nomor LAP-……… tanggal ………. Perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan PBB dimaksud; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Cilegon tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Secara Kolektif. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 2. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Pajak
Bumi
dan
Bangunan
Perdesaan
dan
Perkotaan Kota Cilegon. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN
WALIKOTA
CILEGON
TENTANG
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF.
69 PERTAMA
: Memberikan keputusan atas permohonan pengurangan PBB secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
KEDUA
: Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan
dalam
keputusan
walikota
ini,
kekeliruan
tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku. KETIGA
: Keputusan Walikota Cilegon ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Walikota Cilegon ini disampaikan kepada : 1. Walikota Cilegon; 2. Kepala Kanwil DJP; 3. Wajib Pajak. Ditetapkan di Cilegon Pada tanggal ………………………… Walikota Cilegon …………………………..
70 KEPUTUSAN WALIKOTA CILEGON NOMOR TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA CILEGON, Menimbang
Mengingat
: a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Wajib Pajak ………………. nomor ………. tanggal ………. Kelurahan …………………….. yang diterima Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon berdasarkan tanda terima nomor …....... tanggal ……… atas SPPT/SKPD PBB nomor …………. Tahun Pajak ………….. dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB Nomor LAP-……… tanggal ………. Perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan PBB dimaksud; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Cilegon tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 2. Peraturan Walikota Cilegon Nomor ………….. tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA CILEGON TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya /Mengabulkan sebagian/ Menolak permohonan pengurangan PBB terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD PBB nomor ………… Tahun Pajak …………..: a. WajibPajak nama : ……………………………….. NPWP : ……………………………….. Alamat : ……………………………….. b. ObjekPajak NOP : ……………………………….. PBB yang terutang : ……………………………….. Alamat : ……………………………….. Kelurahan : ……………………………….. Kecamatan : ……………………………….. Kota : ……………………………….. sebesar …….% (……………. Persen) dari PBB yang terutang
71 KEDUA
KETIGA KEEMPAT
: Besarnya PBB yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut : a. PBB yang terutang menurut SPPT/SKP PBB Rp. …… Rp. …. b. Besarnya Pengurangan _________ (….% x Rp. ………..) Rp.……. c. Jumlah PBB yang terutang setelah pengurangan (a-b) : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam keputusan walikota ini, kekeliruan tersebutakan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku. : Keputusan Walikota Cilegon ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Walikota Cilegon ini disampaikan kepada: 1. Walikota Cilegon; 2. Kepala Kanwil DJP ; 3. Wajib Pajak. Ditetapkan di Cilegon Pada tanggal Walikota Cilegon
WALIKOTA CILEGON, ttd Tb. IMAN ARIYADI
72 LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TATA CARA PENDAFTARAN OBJEK PAJAK A. GAMBARAN UMUM Dalam tata cara pendaftaran objek pajak ini, wajib pajak merupakan pihak yang secara aktif meregistrasikan objek pajaknya sendiri. Proses pendaftaran dilakukan melalui fungsi pelayanan di Dinas yang kemudian data dari wajib pajak akan diteruskan ke fungsi pendataan. B. PIHAK TERKAIT 1. Wajib Pajak Merupakan pihak yang memiliki objek pajak berupa tanah dan/ atau bangunan. 2.
Fungsi pelayanan Merupakan pihak yang menyiapkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sebagai media wajib pajak mendaftarkan objek pajak mereka. Fungsi pelayanan akan memproses registrasi objek pajak yang dilakukan wajib pajak hingga meneruskan data tersebut ke fungsi pendataan.
3.
Fungsi pendataan Merupakan pihak yang menerima data mengenai objek pajak yang didaftarkan wajib pajak melalui fungsi pelayanan.Fungsi pendataan juga akan melakukan tindak lanjut jika SPOP bermasalah. Kemudian, data yang telah diperiksa akan disimpan baik dalam arsip maupun basis data.
C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS Langkah l Fungsi pelayanan mempersiapkan SPOP, tanda terima penyampaian SPOP (dua lembar) serta tanda terima pengembalian SPOP (dua lembar). Kemudian, fungsi pelayanan akan menyediakan dokumen-dokumen tersebut di tempat pengambilan yang telah ditentukan; fungsi pelayanan sendiri dan/ atau bank/ kantor pos yang ditunjuk. Langkah 2 Wajib pajak mendatangi salah satu tempat pengambilan yang telah ditentukan untuk mengambil SPOP.Ketika mengambil SPOP, wajib pajak harus menandatangani kedua lembar tanda terima penyampaian SPOP.Lembar pertama dokumen ini akan disimpan oleh wajib pajak sementara lembar keduanya disimpan dalam arsip fungsi pelayanan.
73 Langkah 3 Wajib pajak mengisi dan mengembalikan SPOP.Fungsi pelayanan memberikan tanda terima pengembalian SPOP untuk ditandatangani wajib pajak. Lembar pertama akan diberikan kepada wajib pajak sedangkan yang kedua disimpan dalam arsip fungsi pelayanan. Langkah 4 Fungsi pelayanan menyiapkan daftar penyampaian dan pengembalian SPOP untuk mengontrol diterimanya SPOP oleh wajib pajak yang ingin mendaftarkan objek pajaknya.Selain itu, pengembalian SPOP yang telah diisi oleh wajib pajak juga terpantau dengan adanya daftar ini. Langkah 5 Fungsi pelayanan menyerahkan SPOP yang telah diisi ke fungsi pedataan untuk diteliti. Jika SPOP bermasalah, fungsi pendataan akan melakukan penelitian lapangan dan merevisi SPOP tersebut tetapi jika tidak, SPOP dapat langsung disimpan ke dalam arsip serta basis data SPOP. Yang bermasalah juga akan disimpan ke dalam arsip dan basis data SPOP setelah revisinya selesai. BAGAN ALUR
74
75 TATA CARA PENDATAAN OBJEK PAJAK A. GAMBARAN UMUM Dalam tata cara pendataan objek pajak ini, fungsi pendataan dinas mengumpulkan data objek pajak secara langsung ke lapangan. Fungsi pendataan secara aktif melakukan berbagai hal seperti persiapan, pekerjaan lapangan, hingga mendokumentasikan data-data tersebut bersama fungsi pengolahan data. B. PIHAK TERKAIT 1. Wajib Pajak Merupakan pihak yang memiliki objek pajak berupa tanah dan/ atau bangunan. 2. Fungsi Pendataan Merupakan bagian dari organ Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengumpulkan data objek pajak langsung ke lapangan.Tahapan yang dilakukan mulai dari persiapan pengambilan data ke lapangan hingga penyimpanan data–data yang berhasil diperoleh ke dalam arsip. 3. Aparat Kelurahan Aparat Kelurahan membantu fungsi pendataan untuk memberikan stiker nomor objek pajak (NOP) dan SPOP kepada wajib pajak serta mengembalikan SPOP yang telah diisi wajib pajak kepeda fungsi pendataan. 4. Fungsi Pengolahan Data Salah satu fungsi dalam Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah ini akan merekam data-data objek pajak dari fungsi pendataan ke dalam basis data mereka. C. LANGKAH–LANGKAH TEKNIS Langkah 1 Fungsi pendataan melekukan penelitian pendahuluan sebelum turun ke lapangan dan mengumpulkan data mengenai objek pajak secara langsung. Data dan informasi yang diperoleh dari penelitian pendahuluan terdiri dari luas wilayah, perkiraan luas tanah yang dapat dikenakan PBB, luas tanah dan bangunan yang sudah dikenakan PBB, jumlah penduduk, serta jumlah wajib pajak yang sudah terdaftar. Langkah 2 Fungsi pendataan menyusun rencana kerja berdasarkan data dan informasi tersebut. Rencana kerja ini digunakan untuk menyusun organisasi pelaksana pengumpulan data objek pajak dilapangan. Setelah itu, fungsi pendataan akan menyediakan sket, peta kelurahan dan sarana pendukung. Langkah 3 Langkah ini merupakan pekerjaan lapangan untuk memperoleh data objek pajak.Bersamaan dengan langkah ini, fungsi penilaian melakukan pekerjaanya (dijelaskan dibagian penilaian). Terdapat 4 alternatif untuk memperoleh data wajib pajak, yaitu :
76 3.1.Menyampaikan dan Memantau Pengembalian SPOP -
-
Fungsi pendataan membuat sket/ peta blok berdasarkan sket, peta kelurahan. Sket/peta blok ini kemudian akan digunakan untuk membuat sket letak relatif bidang objek pajak dan kelengkapan administrasi, fungsi pendataan akan memiliki daftar sementara daftar objek dan subjek pajak serta sket letak relatif bidang. Daftar sementara data objek dan subjek pajak ini akan disimpan didalam arsip. Fungsi pendataan akan memberi nomor objek pajak (NOP) terhadap objek pajak yang didata dan juga mengedintifikasi kumpulan objek pajak tersebut berdasarkan batas rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).
3.2.Mengukur Bidang Objek Pajak -
Berdasarkan sket, peta kelurahan serta sket relatif bidang, fungsi pendataan mengukur batas-batas objek pajak dan menempelkan stiker NOP di bangunan yang sudah diukur. Fungsi pendataan akan mengisi SPOP berdasarkan data objek pajak yang telah diukur lalu menyerahkan SPOP tersebut kepada wajib pajak. wajib pajak mengecek data yang diisikan pada SPOP mereka kemudian menandatangani SPOP tersebut. Setelah itu, wajib pajak akan mengembalikan SPOP ke fungsi pendataan.
3.3. Mengidentifikasi Objek Pajak -
Berdasarkan sket, peta kelurahan serta sket relatif bidang, fungsi pendataan mengidentifikasi data objek pajak dan memberi NOP berdasarkan data tersebut. Fungsi pendataan mengisi data objek pajak dan wajib pajak pada SPOP kemudian memberikan SPOP yang telah diisi tersebut kepada wajib pajak untuk dikonfirmasi. Wajib pajak mengecek data yang telah diisikan pada SPOP mereka kemudian menandatangani SPOP tersebut. Setelah itu, wajib pajak akan mengembalikan SPOP ke fungsi pendataan.
3.4.Memverifikasi Data Objek Pajak -
-
Berdasarkan sket, peta kelurahan serta relatif bidang, fungsi pendataan meneliti dan atau tidaknya perubahan data mengenai objek pajak terkait. Jika tidak ada, fungsi pendataan akan menyalin data yang tersedia ke SPOP. Jika ada perubahan, maka fungsi pendataan akan melakukan revisi terlebih dahulu. Setelah itu, SPOP yang telah diisi, baik dengan data lama yang tidak berubah maupun data baru hasl revisi, akan diserahkan ke wajib pajak. Wajib pajak mengecek data yang diisikan pada SOP mereka kemudian menandatangani SPOP tersebut. Setelah itu, wajib pajak akan mengembalikan SPOP ke fungsi pendataan.
Langkah 4 Fungsi pendataan memberi kode ZNT berdasarkan SPOP yang telah diisi. Kemudian, SPOP yang telah memiliki kode ZNT ini akan diteliti dan diarsipkan. Kegiatan meneliti SPOP sendiri terdiri dari melengkapi SPOP yang belum lengkap lalu mencocokan SPOP yang sudah lengkap dengan sket/ peta blok/ ZNT.
77 Langkah 5 Berdasarkan data pasar, daftar biaya komponen bangunan (DBKB), peta blok, SPOP, serta net konsep sket/peta ZNT, fungsi pendataan akan meneliti data-data masukan ini kemudian menyerahkanya ke fungsi pengolahan data. Langkah 6 Fungsi pengolahan data menyimpan data-data ini ke dalam basis data mereka lalu mengembalikan dokumen-dokumen aslinya ke fungsi pendataan.Fungsi pendataan kemudian akan menyimpan dokumendokumen ini kedalam arsip yang sesuai. BAGAN ALUR
78
79
80
81
82
83
84 TATA CARA PENILAIAN OBJEK PAJAK A. GAMBARAN UMUM Dalam tata cara penilaian objek pajak ini, fungsi penilaian Dinas akan menilai objek pajak, baik yang didaftarkan oleh wajib pajak sendiri maupun yang didata oleh fungsi pendataan. Untuk menilai objek pajak berupa tanah maupun bangunan ini, fungsi penilaian dapat menilai secara massal maupun individual. B. PIHAK TERKAIT 1. Fungsi Penilaian Merupakan bagian dari dinas yang mengumpulkan data objek pajak langsung kelapangan.Tahapan yang dilakukan mulai dari persiapan pengambilan data kelapangan hingga penyimpanan data-data yang berhasil diperoleh ke dalam arsip. 2. Fungsi Pendataan Fungsi pendataan adalah pihak yang menyerahkan SPOP ke fungsi penilaian agar objek – objek pajak yang terdata dapat dinilai. C. LANGKAH – LANGKAH TEKNIS Penilaian Objek Pajak terdiri dari dua macam, yaitu penilaian secara massal dan penilaian secara individual. Dalam penilaian massal, ada tiga macam penilailan yang dapat dilakukan, yaitu penilaian massal tanah, penilaian massal bangunan dengan daftar biaya komponen bangunan (DBKB) objek pajak standar dan juga daftar biaya komponen bangunan (DBKB) objek pajak non standar. Sementara itu, untuk penilaian individual ada tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan data pasar (untuk pasar), pendekatan biaya (untuk tanah dan bangunan) dan juga pendekatan kapitalisasi pendapatan. Berikut penjelasan dalam tata cara penilaian : C.1. Penilaian Secara Massal C.1.1. Penilaian Massal Bumi Langkah 1 Fungsi penilaian mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menilai tanah secara massal. Dokumen-dokumen ini terdiri dari peta wilayah, peta kelurahan. Peta blok, peta ZNT, ZNT lama, data nilai indikasi rata-rata (NIR), data dari laporan notaris/PPAT, data potensi pengembangan wilayah serta data jenis pembangunan tanah. Langkah 2 Fungsi penilaian mengumpulkan data harga jual tanah untuk menentukan nilai pasar wajar. Nilai pasar wajar ini akan digunakan fungsi penilaian untuk menentukan nilai pasar tanah permeter persegi. Langkah 3 Fungsi penilaian membuat batas imanijer zona nilai tanah (ZNT untuk membuat batas imajiner zona nilai tanah (ZNT) untuk membuat konsep peta ZNT dengan batas imanijer. Konsep peta ini akan digunakan untuk menganalisis data penentuan NIR.
85 Langkah 4 Fungsi penilaian membuat peta ZNT akhir yang akan digunakan untuk menyiapkan nilai jual objek pajak (NJOP) bumi. Daftar NJOP bumi merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung PBB terhutang. C.1.2. Penilaian Massal Bangunan Dengan DBKB Objek Pajak Standar Langkah 1 Fungsi penilaian membuat volume jenis pekerjaan serta data harga satuan pekerjaan dalam rangka menyusun rencana anggaran biaya bangunan. Langkah 2 Setelah memiliki biaya dasar total bangunan, fungsi penilaian menghitung biaya dasar keseluruhan bangunan untuk mendapatkan DBKB objek pajak standar. Langkah3 Fungsi penilaian menentukan NJOP bangunan standar. NJOP bangunan standar merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung PBB terhutang. C.1.3. Penilaian Massal Bangunan Dengan DBKB Objek Pajak Non Standar Langkah1 Fungsi penilaian menyusun daftar komponen bangunan untuk menentukan nilai komponen utama bangunan, nilai komponen material bangunan, serta nilai komponen fasilitas bangunan. Langkah 2 Berdasarkan daftar nilai komponen utama bangunan, daftar nilai komponen material bangunan, serta daftar nilai komponen fasilitas bangunan tersebut, fungsi penilaian membuat DBKB objek pajak non standar. Langkah 3 Fungsi penilaian menentukan NJOP bangunan non standar. NJOP bangunan non standar merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung PBB terhutang.
86 C.2.
Penilaian Secara Individual C.2.1. Penilaian Dengan Pendekatan Perbandingan Data Pasar Langkah 1 Fungsi penilaian melakukan persiapan kegiatan menilai objek pajak; membuat rencana kerja serta menyiapkan dokumen–dokumen pendukung seperti SPOP dan Lembar Kerja Objek Khusus (LKOK). Langkah 2 Fungsi penilaian mengumpulkan data pasar tanah dan membandingkannya dengan objek pajak terkait. Jika selisihnya kurang dari 10% terhadap NIR, fungsi penilaian akan menggunakan NIR sebagai dasar penetapan PBB. Namun, jika selisihnya lebih dari 10%, fungsi penilaian akan membuat rekomendasi NIR untuk penilaian periode berikutnya. Langkah3 Fungsi penilaian menentukan NJOP bumi. NJOP bumi merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung PBB terhutang. C.2.2. Penilaian Dengan Pendekatan Biaya Langkah 1 Fungsi penilaian melakukan penilaian berdasarkan SPOP dan LKOK objek pajak terkait. Untuk tanah, penilaian yang dilakukan sama dengan pada tahap penilaian dengan pendekatan data pasar. Sementara itu, untuk bangunan, fungsi penilaian perlu menghitung nilai perolehan baru bangunan terkait lalu dikurangi nilai penyusutan. Perkiraan biaya dilakukan dengan cara menghitung biaya setiap komponen utama bangunan, material dan fasilitas lainnya. Langkah 2 Fungsi penilaian menentukan NJOP, baik untuk bumi dan bangunan. NJOP bumi dan NJOP bangunan merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitug PBB terhutang.
C.2.3. Penilaian Dengan Pendekatan Kapitalisasi Pendapatan Langkah 1 Fungsi penilaian melakukan penilaian berdasarkan SPOP dan LKOK objek pajak terkait. Untuk tanah, penilaian yang dilakukan sama dengan pada tahap penilaian dengan pendekatan data pasar. Sementara itu, untuk bangunan, fungsi penilaian perlu menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan sewa/penjualan dalam satu tahun dari objek pajak yang dinilai dikurangi dengan kekosongan, biaya operasi dan/atau hak pengusaha. nilai perolehan baru bangunan terkait lalu dikurangi nilai penyusutan. Selanjutnya dikapitalisasikan dengan tingkat kapitalisasi tertentu.
87
Langkah 2 Fungsi penilaian menentukan NJOP, baik untuk bumi dan bangunan. NJOP bumi dan NJOP bangunan merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitug PBB terhutang. BAGAN ALUR
Penilaian Massal Bumi
88
89
90 Penilaian Individual dengan Pendekatan Perbandingan Data Pasar
91 Penilaian Individual dengan Pendekatan Biaya
92
Penilaian Individual dengan Pendekatan Pendapatan/Kapitalisasi
93 TATA CARA PENERBITAN SPPT/SKPD A. GAMBARAN UMUM Tata cara penerbitan ini menjabarkan tentang tatacara penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). B. PIHAK TERKAIT 1. Kepala Dinas 2. Kepala Bidang Pajak Daerah 3. Kepala Seksi Penetapan 4. Wajib Pajak C. LANGKAH – LANGKAH TEKNIS C.1. Penerbitan SPPT Langkah 1 Kepala Dinas menugaskan Kepala Bidang Pajak untuk pencetakan massal SPPT PBB, untuk kemudian diteruskan kepada Kepala Seksi Penetapan dan pelaksana pada Seksi penetapan. Langkah 2 Pelaksana pada Seksi penetapan melakukan update terkait pencetakan massal SPPT terhadap data berikut: - Tabel wilayah - Tabel tempat pembayaran - Tabel ZNT (Zona Nilai Tanah) - Tabel harga DBKB - Nilai OPTKP yang berlaku - Nilai ketetapan minimal yang berlaku (SK. Walikota) - Tanggal jatuh tempo pembayaran Langkah 3 Pelaksana Seksi penetapan melakukan kalibrasi data, melakukan simulasi pencetakan, spooling data dan melaksanakan pencetakan SPPT missal dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP). Langkah 4 Fungsi penetapan melakukan penelitian SPPT hasil pencetakan massal maupun klasifikasi ketetapan tertentu untuk selanjutnya diteruskan kepada kepala Bidang Pajak Daerah dan Kepala Dinas. Langkah 5 Kepala Dinas menandatangani SPPT dan DHKP. SPPT dan DHKP yang sudah ditandatangani kemudian didistribusikan kepada Wajib Pajak.
94 C.2. Penerbitan SKPD Langkah 1 Kepala Seksi Pendataan dan Dokumentasi menyampaikan usulan Daftar Nominatif penerbitan SKPD kepada Kepala Bidang Pajak Daerah. Langkah 2 Kepala Bidang Pajak Daerah menugaskan Kepala Seksi Penetapan untuk menerbitkan SKPD sesuai daftar Nominatif, meneruskan kepada pelaksana untuk merekam daftar nominatif kedalam sistem untuk kemudian mencetak SKPD dan meneruskan kepada Kepala Seksi Penetapan. Langkah 3 Kepala Seksi Penetapan meneliti SKPD untuk diteruskan kepada Kepala Bidang Pajak Daerah dan Kepala Dinas. Langkah 4 Kepala Dinas meneliti dan menandatangani SKPD
95 BAGAN ALUR PENERBITAN SPPT Pelaksana Fungsi Penetapan
Kepala Seksi Penetapan
Kepala Bidang Pajak Daerah
Kepala Dinas
96
BAGAN ALUR PENERBITAN SKPD
Kepala Seksi Pendataan dan Dokumentasi
Kepala Seksi Penetapan
Pelaksana
Kepala Bidang Pajak Daerah
Kepala Dinas
97
TATA CARA PEMBAYARAN PBB A. GAMBARAN UMUM Tata cara pembayaran ini menjabarkan alternatif cara pembayaran PBB yang dapat dipilih oleh wajib pajak, yaitu melalui Bendahara Penerimaan, tempat pembayaran yang ditunjuk seperti bank dan/ atau kantor pos atau melalui Tempat Pembayaran Elektronik (TPE). B. PIHAK TERKAIT 1. Wajib Pajak Wajib pajak merupakan pihak yang menyerahkan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT), baik melalui Petugas Pemungut, tempat pembayaran yang ditunjuk, ataupun tempat pembayaran elektronik. 5. Bendahara Penerimaan Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan PBB dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 6. Tempat Pembayaran PBB Tempat pembayaran PBB merupakan pihak yang melakukan pemungutan dan penerimaan akan memverifikasi dan menandatangani SSPD, menyiapkan daftar realisasi peneriman harian, menyetor PBB ke kas daerah dan membuat buku penerimaan dan penyetoran. 7. Tempat Pembayaran Elektronik (TPE) Tempat Pembayaran (TP) Elektronik merupakan pihak yang melayani transaksi pembayaran PBB melalui fasilitas pembayaran elektronik, baik melalui fasilitas ATM, Phone Banking, Internet Banking, maupun Teller bank. C. LANGKAH – LANGKAH TEKNIS Terdapat beberapa cara pembayaran PBB yang dapat dipilih oleh wajib pajak, yaitu melalui Bendahara Penerimaan, tempat pembayaran yang ditunjuk atau melalui tempat pembayaran elektronik (TPE). Berikut adalah penjelasan teknis mengenai ketiganya. C.1. Pembayaran PBB ke tempat yang telah ditunjuk Langkah 1 Tempat pembayaran yang ditunjuk melakukan verifikasi atas SPPT yang diserahkan oleh wajib pajak, mencocokkan data wajib pajak, kemudian menandatangani SSPD 3 (tiga lembar). Lembar pertama SSPD diserahkan kepada wajib pajak sebagai bukti pembayaran PBB. Langkah 2 Tempat pembayaran PBB melakukan pencatatan PBB yang telah diterima baik didaftar realisasi serta buku penerimaan dan penyetoran PBB.
98 Langkah 3 Tempat penyetoran PBB menyetorkan PBB yang telah dibayarkan ke kas bank. SSPD lembar kedua akan diserahkan kepada Dinas dan yang ketiga akan disimpan ke dalam arsip SSPD di tempat pembayaran PBB. Setelah menyetorkan PBB ke bank, tempat pembayaran PBB akan menerima surat tanda setoran (STS) sebanyak dua lembar. Langkah 4 Tempat pembayaran PBB akan mencatat penyetoran pada buku penerimaan dan penyetoran kemudian menyerahkan lembar pertama STS kepada Dinas dan menyimpan lembar keduanya di dalam arsip. C.2. Pembayaran PBB Ke Tempat Pembayaran Elektronik Langkah 1 Wajib pajak mengisi data SPPT di TPE lalu menyerahkan bukti atas pembayaran yang telah dilakukannya baik melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), telepon seluler dan/atau internet, kepada TPE.*Bukti pembayaran berupa struk/kwitansi/sejenisnya sebagai bukti pembayaran yang sah, apabila Wajib pajak memerlukan bukti berupa SSPD dapat mencetak pada UPTD Pajak Daerah atau Dinas. Langkah 2 TPE membuat daftar pembayaran PBB berdasarkan bukti bayar kemudian mengembalikan bukti bayar tersebut ke wajib pajak, selanjutnya wajib pajak memberikan bukti bayar ke tempat pembayaran PBB untuk memperoleh SSPD. Langkah 3 Tempat pembayaran yang ditunjuk melakukan verifikasi atas SPPT yang diserahkan oleh wajib pajak dan kemudian menandatangani SSPD (tiga lembar).Lembar pertama SSPD diserahkan kepada wajib pajak sebagai bukti pembayaran PBB. Langkah 4 Tempat pembayaran PBB melakukan pencatatan PBB yang telah diterima baik didaftar realisasi maupun di buku penerimaan dan penyetoran PBB. Langkah 5 Tempat penyetoran PBB menyetorkan PBB yang telah dibayarkan ke kas bank. SSPD kedua akan diserahkan kepada Dinas dan yang ke tiga akan disimpan ke dalam arsip SSPD di tempat pembayaran PBB. Setelah menyetorkan PBB ke bank, tempat pembayaran PBB akan menerima surat setoran pajak daerah (SSPD) sebanyak dua lembar. Langkah 6 Tempat pembayaran PBB akan mencatat penyetoran pada buku penerimaan dan penyetoran kemudian menyerahkan lembar pertama SSPD kepada Dinas dan menyimpan lembar keduanya didalam arsip.
99 BAGAN ALUR PEMBAYARAN MELALUI BENDAHARA PENERIMAAN Wajib Pajak
Bendahara Penerimaan
100 BAGAN ALUR PEMBAYARAN MELALUI BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU Wajib Pajak
Bendahara Penerimaan Pembantu
101 BAGAN ALUR PEMBAYARAN MELALUI BANK BJB SELAKU KAS DAERAH
Wajib Pajak
Bank
Bendahara Penerimaan
102 BAGAN ALUR PEMBAYARAN MELALUI BANK LAIN YANG DITUNJUK Wajib Pajak
Bank Lain
Bendahara Penerimaan
Bank Kasda
103 BAGAN ALUR PEMBAYARAN MELALUI TEMPAT PEMBAYARAN ELEKTRONIK
Wajib Pajak
Tempat Pembayaran Elektronik
Bendahara Penerimaan
Bank Kasda
104 TATA CARA MUTASI/PEMECAHAN/PENGGABUNGAN OBJEK PAJAK DENGAN PENELITIAN KANTOR A. GAMBARAN UMUM Tata cara ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan mutasi/pemecahan/ penggabungan objek pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan penelitian kantor. B. PIHAK TERKAIT 1. Kepala DPPKD 2. Kepala Bidang Pajak Daerah 3. Kepala Seksi Pendataan dan Dokumentasi 4. Kepala Seksi Penetapan 5. Kepala UPTD Pajak Daerah 6. Pelaksana 7. Wajib Pajak C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 1. Wajib Pajak mengajukan permohonan mutasi/pemecahan/penggabungan ke Dinas melalui UPTD Pajak Daerah 2. Fungsi Pelayanan menerima permohonan mutasi/pemecahan/ penggabungan kemudian meneliti kelengkapan persyaratan. Dalam hal berkas permohonan mutasi/pemecahan/ penggabungan belum lengkap, berkas permohonan mutasi/pemecahan/ penggabungan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal berkas permohonan mutasi/pemecahan/ penggabungan sudah lengkap, Fungsi Pelayanan akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas permohonan mutasi/pemecahan/ penggabungan. 3. Fungsi Pelayanan meneruskan berkas permohonan untuk dilakukan penelitian terhadap berkas SPOP oleh petugas pendata dan membuat uraian penelitian untuk kemudian disampaikan kepada Kepala Bidang Pajak Daerah 4. Kepala Seksi Pendataan dan Dokumentasi meneliti dan menandatangani berkas SPOP dan uraian penelitian. 5. Kepala Bidang Pajak Daerah menyetujui dan menandatangani uraian penelitian, kemudian mengembalikan kepada Kepala Seksi Pendataan dan Dokumentasi untuk diproses lebih lanjut. 6. Pelaksana melakukan pemutakhiran data grafis, perekaman SPOP dan pencetakan SPPT dan diserahkan kepada Kepala Seksi Penetapan 7. Kepala Seksi Penetapan meneliti dan memaraf SPPT, selanjutnya meneruskan kepada Kepala Bidang Pajak Daerah. 8. Kepala Bidang Pajak Daerah meneliti dan memaraf SPPT, selanjutnya meneruskan kepada Kepala DPPKD untuk menandatangani. 9. SPPT Disampaikan kepada Wajib Pajak.
105 TATA CARA MUTASI/PEMECAHAN/PENGGABUNGAN OBJEK PAJAK DENGAN PENELITIAN LAPANGAN B. GAMBARAN UMUM Tata cara ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan mutasi/pemecahan/ penggabungan objek pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan penelitian kantor. B. PIHAK TERKAIT 1. Kepala DPPKD 2. Kepala Bidang Pajak Daerah 3. Kepala Seksi Pendataan dan Dokumentasi 4. Kepala Seksi Penetapan 5. Petugas Peneliti 6. Wajib Pajak C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 1. Wajib Pakal mengajukan permohonan mutasi/pemecahan/penggabungan ke DPPKD melalui pos pelayanan PBB wilayah setempat 2. Fungsi Pelayanan menerima permohonan mutasi/pemecahan/ penggabungan kemudian meneliti kelengkapan persyaratan. Dalam hal berkas permohonan mutasi/pemecahan/ penggabungan belum lengkap, berkas permohonan mutasi/pemecahan/ penggabungan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal berkas permohonan mutasi/pemecahan/ penggabungan sudah lengkap, Fungsi Pelayanan akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas permohonan mutasi/pemecahan/ penggabungan. 3. Fungsi Pelayanan meneruskan berkas permohonan kepada Petugas Penilaian untuk melakukan penelitian lapangan, membuat Berita Acara Penelitian Lapangan, menandatangani berkas SPOP di bagian petugas pendata dan membuat uraian penelitian. 4. Petugas Peneliti menyampaikan berkas permohonan beserta uraian penelitian kepada Kepala Dinas cq. Kepala Bidang Pajak Daerah 5. Kepala Bidang Pajak Daerah mendisposisikan kepada Kepala Seksi Pendataan dan Dokumentasi untuk meneliti dan menandatangani uraian penelitian dan SPOP/LSPOP. 6. Kepala Seksi Pendataan dan Dokumentasi meneliti dan menandatangani berkas SPOP dan uraian penelitian. 7. Kepala Bidang Pajak Daerah menyetujui dan menandatangani uraian penelitian, kemudian mengembalikan kepada Kepala Seksi Pendataan dan Dokumentasi untuk diproses lebih lanjut. 8. Pelaksana melakukan pemutakhiran data grafis, perekaman SPOP dan pencetakan SPPT dan diserahkan kepada Kepala Seksi Penetapan 9. Kepala Seksi Penetapan meneliti dan memaraf SPPT, selanjutnya meneruskan kepada Kepala Bidang Pajak Daerah. 10. Kepala Bidang Pajak Daerah meneliti dan memaraf SPPT, selanjutnya meneruskan kepada Kepala DPPKD untuk menandatangani. 11. SPPT Disampaikan kepada Wajib Pajak.
BAGAN ALUR MUTASI/PEMECAHAN/PENGGABUNGAN OBJEK PAJAK DENGAN PENELITIAN KANTOR Wajib Pajak
Petugas UPTD Pajak Daerah
Kepala UPTD Pajak Daerah
Kepala Bidang Pajak Daerah
Kepala Seksi Pendataan & Dokumentasi
OC/ODE
Penelitian SPOP
Pencetakan SPPT
Kepala Dinas
Mulai Dokumen SPOP
BPS
SPPT diterima oleh WP
Menerima, meneliti kelengkapan
Penelitian dan membuat uraian penelitian di kantor
Disposisi ke Kasi. Pendataan & Dokumentasi
BPS
Menyetujui dan menandatangani
dilanjutkan
LPAD
Memaraf SPPT
Meneliti SPPT
Penyampaian SPPT
Penatausahaan SPPT
Menandatangani SPPT
BAGAN ALUR MUTASI/PEMECAHAN/PENGGABUNGAN OBJEK PAJAK DENGAN PENELITIAN LAPANGAN Kepala Seksi Petugas UPTD Kepala UPTD Kepala Bidang Wajib Pajak Pendataan & OC/ODE Kepala Dinas Pajak Daerah Pajak Daerah Pajak Daerah Dokumentasi
Mulai Dokumen SPOP
BPS
SPPT diterima oleh WP
Menerima, meneliti kelengkapan
Penelitian dan membuat uraian penelitian di lapangan
Disposisi ke Kasi. Pendataan & Dokumentasi
Penelitian SPOP
BPS
Menyetujui dan menandatangani
dilanjutkan
LPAD
Memaraf SPPT
Meneliti SPPT
Penyampaian SPPT
Penatausahaan SPPT
Pencetakan SPPT
Menandatangani SPPT
TATA CARA PENERBITAN SALINAN SPPT/SSPD/SKPD
C. GAMBARAN UMUM Penerbitan salinan SPPT/SSPD/SKPD ini dilaksanakan ketika ada pengajuan permohonan penerbitan yang dikarenakan belum diterimanya dokumen oleh wajib pajak setelah cetak massal dilaksanakan dan didistribusikan kepada, ataupun dikarenakan sesuatu dan lain hal. D. PIHAK TERKAIT Fungsi Pelayanan adalah unit yang menerbitkan salinan SPPT/SSPD/SKPD, setelah ada pengajuan penerbitan salinan tahun yang sudah dan sedang berjalan dengan melampirkan SSPD pelunasan pajak tahun sebelumnya dan fotokopi KTP pemohon atau kuasa dari pemohonnya. Wajib pajak akan menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB yang berfungsi sama dengan SPPT asli sebagai media pembayaran kewajiban PBB nya. E. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 1. Wajib pajak mendatangi fungsi pelayanan PBB dengan membawa dan mengisi kelengkapan permohonan Penerbitan salinan SPPT/SSPD/SKPD. 2. Petugas pelayanan PBB menerima berkas pengajuan dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan. 3. Mencetak salinan SPPT/SSPD/SKPD kepada Wajib Pajak dan menyerahkan tanda terima berkas yang berisikan tanggal penyelesaian kepada wajib pajak.
BAGAN ALUR PENERBITAN SALINAN SPPT/SSPD/SKPD Wajib Pajak
Pelaksana Fungsi Pelayanan
109 TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PBB DAN PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN SPPT, SKPD PBB DAN STPD PBB YANG TIDAK BENAR A. GAMBARAN UMUM Tata cara proses operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB dan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD PBB dan STPD PBB yang tidak benar yang diajukan oleh wajib pajak, proses ini dimulai dari penerimaan berkas permohonan penelitian persyaratan, permohonan sampai pengiriman berkas yang memenuhi syarat. B. PIHAK TERKAIT 1) 2) 3) 4)
Seksi Pendataan dan Dokumentasi; Seksi Penetapan; Petugas Pelayanan PBB; Wajib Pajak/Lurah.
C. WAJIB PAJAK Atas SPPT PBB yang tidak benar, wajib pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan sanksi Administrasi, dan pengurangan dan/atau pembatalan SPPT, SKPD PBB dan STPD PBB. F. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 1) Wajib pajak mengajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas melalui petugas pelayanan PBB dan diterbitkan Bukti Penerimaan berkas permohonan. 2) Kepala Seksi Pendataan dan Dokumentasi menerima berkas permohonan untuk diteliti dan diteruskan kepada Seksi Penetapan untuk penyelesaian. 3) Pengurangan/penghapusannnsanksinadministrasi/pembetulan/pemba talan SPPT PBB dan SKPD PBB,Kepala Seksi Penetapan membuat surat pemberitahuan tidak dapat dipertimbangkan terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan. 4) Terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan, kepala Seksi Penetapan dapat mempertimbangkan dan meneliti apakahnpermohonannPengurangan/penghapusannsanksinadministrasi /pembetulan/pembatalanSPPT tersebut kolektif atau perseorangan. Apabila bersifat kolektif, selanjutnya diteruskan kepada Kepala Dinas untuk dibuat disposisiproses pembatalan secara kolektif. 5) Untuk penyelesaian pembatalan SPPT PBB, SKPD PBB dan STPD PBB yang tidak benar dapat diselesaikan dalam batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk proses permohonan pengurangan, atau pembatalan SPPT, SKPD PBB dan STPD PBB yang tidak benar baik permohonan perorangan ataupun kolektif.
110 BAGAN ALUR PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PBB DAN PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN SPPT, SKPD PBB DAN STPD PBB YANG TIDAK BENAR
111 TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK A. GAMBARAN UMUM Tata cara ini menguraikan tata cara Penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan Pembayaran PBB atau pemberian kompensasi kepada wajib pajak. B. PIHAK TERKAIT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Wajib Pajak; Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah; Seksi Pendataan dan Dokumentasi; Petugas Pelayanan; Operator Console; Seksi Penagihan; Bidang Pembiayaan; dan
C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 1. Wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB atau pemberian Kompensasi ke Dinas melalui loket pelayanan. 2. Petugas loket pelayanan menerima permohonan atas pengembalian kelebihan pembayaran PBB atau pemberian kompensasi, kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas belum lengkap diminta kepada pemohon untuk melengkapinya. Apabila berkas sudah lengkap, petugas pelayanan mencetak BPS dan LPAD, BPS diserahkan kepada wajib pajak, sedangkan LPAD digabungkan dengan berkas pemohon dan diteruskan ke Seksi Pendataan dan Dokumentasi. 3. Kepala Seksi Pendataan dan Dokumentasi menerima berkas permohonan dan menugaskan pada petugas peneliti verifikasi untuk meneliti berkas permohonan. 4. Petugas Peneliti menerima dan meneliti berkas permohonan. 5. Dalam hal ditemukan kelebihan pembayaran, petugas peneliti meminta informasi utang ke Seksi Penagihan, dalam hal ditemukan kelebihan pembayaran pada BPHTB maka dapat diberikan dan dialihkan pemberian kompensasi terhadap tunggakan PBB nya. Dalam hal tidak ditemukan kelebihan pembayaran, maka proses dilanjutkan ke angka 9 (sembilan). 6. Penyelesaian surat konfirmasi utang pajak di Seksi Penagihan dan Seksi Pendataan dan Dokumentasi terkait diproses sesuai tata cara menjawab konfirmasi tunggakan. 7. Seksi Penagihan meneruskan jawaban konfirmasi utang pajak ke Seksi Pendataan dan Dokumentasi. 8. Surat jawaban didisposisikan kepetugas peneliti Pendataan. 9. Petugas peneliti membuat laporan hasil penelitian dan nota penghitungan PBB dan meneruskan ke Kepala Seksi Pendataan dan Dokumentasi. 10. Kepala Seksi Pendataan dan Dokumentasi meneliti dan memparaf laporan hasil penelitian dan nota penghitungan PBB yang telah dikerjakan oleh petugas peneliti dan menyerahkan kepada Kepala Bidang. 11. Kepala Bidang menyetujui dan menandatangani laporan hasil penelitian dan nota hitung PBB dan menyerahkan kembali ke Seksi Pendataan dan Dokumentasi untuk dilakukan perekaman data. 12. Kepala Seksi Pendataan dan Dokumentasi memerintahkan perekaman nota hitung PBB kepada Operator Console.
112 13. Operator Console melakukan perekaman nota hitung PBB dan mengkopi sebagian arsip, jika diperlukan kemudian mengembalikan nota hitung kepada petugas pelayanan/Seksi Pendataan dan Dokumentasi untuk disatukan pada bendel Laporan Hasil Penelitian. 14. Kepala Seksi Pendataan dan Dokumentasi menerima dan mempelajari Laporan Hasil Penelitian dan nota penghitungan PBB dan melakukan pencetakan Produk Hukum : a. Dalam hal lebih bayar dan ada utang pajak, kepala Seksi Pendataan dan Dokumentasi menugaskan pelaksana untuk mencetak SKKP PBB, lanjut ke angka 13 (tiga belas). b. Dalam hal lebih bayar dan tidak ada utang pajak, kepala Seksi Pendataan dan Dokumentasi menugaskan pelaksana untuk mencetak SKKP PBB dan SPMKP PBB, proses dilanjutkan ke angka 19 (Sembilan belas). c. Dalam hal tidak terjadi lebih bayar, Kepala Seksi Pendataan dan Dokumentasi menugaskan pelaksana untuk mencetak (SPb) dalam hal nihil, atau Surat Ketetapan (SKP) dalam hal kurang bayar pelaksana mencetak SPb/SKPD dan menyerahkan ke Kepala Seksi Pendataan dan Dokumentasi. 15. Kepala Seksi Pendataan dan Dokumentasi meneliti dan memparaf SKKP PBB dan menyampaikan kepada Kepala Bidang untuk Paraf mengetahui dan meneruskan ke Kepala Dinas. 16. Kepala Dinas meneliti dan menandatangani SKKP PBB kemudian dokumen ditatausahakan ke Seksi Pemerimaan Bidang Pembiayaan. 17. Kepala Bidang Pembiayaan memerintahkan seksi BUD untuk melakukan perubahan. 18. Kepala Bidang Pembiayaan memerintahkan seksi BUD untuk melakukan pemindahbukuan. 19. Kepala Seksi BUD Bidang Pembiayaan melakukan pemindahbukuan kemudian melaporkan kepada Kepala Seksi Pendataan dan Dokumentasi. 20. Kepala Seksi BUD menyampaikan SKKP PBB kepada Kepala Seksi Pendataan dan Dokumentasi. 21. Kepala Seksi Pendataan dan Dokumentasi mempelajari SKKP PBB : a. Dalam hal terdapat sisa kelebihan pembayaran PBB yang hatus dikembalikan kepada wajib pajak, Kepala Seksi Pendataan dan Dokumentasi memerintahkan pelaksana mencetak SPMKP PBB dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pendataan dan Dokumentasi, Proses lanjut ke angka 19 (Sembilan belas). b. Dalam hal terdapat sisa kelebihan pembayaran PBB yang hatus dikembalikan kepada wajib pajak, tidak perlu diterbitkan SPMKP, SKKP ditatausahakan di Bidang Pembiayaan. 22. Kepala Dinas menyetujui dan menandatangani Produk Hukum. 23. Proses Selesai. 24. Penerbitan SKKP PBB/SPb paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak secara lengkap. 25. Penerbitan SPMKP PBB paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKKP PBB.
BAGAN ALUR CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Wajib Pajak
Fungsi Pelayanan
Kepala Seksi Penagihan
Pelaksana
Kepala Bidang Pajak Daerah
Kepala Dinas
114 TATA CARA PENENTUAN KEMBALI TANGGAL JATUH TEMPO A. GAMBARAN UMUM Penentuan kembali tanggal jatuh tempo, dilaksanakan setelah ada permohonan dari wajib pajak yang dikarenakan SPPT PBB tahun berjalan belum diterima wajib pajak setelah tanggal jatuh tempo berjalan sehingga wajib pajak terkena sanksi administrasi atau sebagai akibat dari proses Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ataupun Surat Teguran Pajak Daerah (STPD). B. PIHAK TERKAIT 1. Unit Seksi Pendataan dan Dokumentasi adalah unit yang menerbitkan SPPT setelah tanggal jatuh tempo dan menentukan kembali tanggal jatuh tempo dua bulan setelah SPPT tersebut diterbitkan dan ditandatangani serta mengkoordinasikan penagihannya kepada seksi penagihan PBB dan BPHTB. 2. Atas diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) oleh Seksi Penetapan. seksi penagihan PBB dan BPHTB mengkoordinasikan batas jatuh tempo pembayaran 3. dan setelah batas jatuh tempo menindaklanjuti dengan Surat Teguran Pajak Daerah (STPD). C. WAJIB PAJAK Wajib pajak atas permohonan dan pengajuannya akan menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB dengan batas jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan. D. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 1. Wajib pajak mendatangi petugas pelayanan PBB dengan membawa dan mengisi kelengkapan permohonan penerbitan salinan SPPT, Lunas bayar tahun sebelumnya. 2. Petugas pelayanan PBB menerima berkas pengajuan dan menyerahkan tanda terima berkas yang berisikan tanggal penyelesaian kepada wajib pajak pemohon.
115 TATA CARA PENAGIHAN PBB A. GAMBARAN UMUM Tata cara penagihan PBB ini dijalankan ketika wajib pajak terlambat membayar PBB dan/atau membayar dengan jumlah yang kurang. Fungsi penagihan dapat memproses hal ini dengan menggunakan dokumen– dokumen berupa surat tagihan pajak daerah daerah (STPD), surat teguran, dan/ atau surat paksa. B. PIHAK TERKAIT 1. Fungsi Penagihan Fungsi penagihan adalah pihak yang menerbitkan dan mengirim surat tagihan pajak daerah ke wajib pajak serta menerbitkan surat teguran hingga surat paksa jika wajib pajak tidak melunasi PBB–nya. 2. Wajib Pajak Wajib pajak akan menerima surat tagihan pajak daerah terhutangnya dan menindaklanjuti surat tersebut, baik membayar PBB-nya maupun tidak. 3. Fungsi Pengolahan Data Fungsi pengolahan data adalah pihak yang menyediakan daftar tungakan PBB ke fungsi penagihan sebagai dasar penerbitan surat tagihan pajak daerah. C. LANGKAH–LANGKAH TEKNIS 1. Fungsi Pendataan menyiapkan data negatif list yang bersumber dari data pembayaran/tunggakan baik dari basis data ataupun data manual kepada Kepala Dinas, sekaligus menyiapkan Nota dinas pengantar kepada Fungsi Penagihan. 2. Pelaksana pada Seksi Pendataan dan Dokumentasi menyiapkan negatif list dan konsep Nota dinas kepada Kepala Seksi Pendataan dan Dokumentasi. 3. Kepala Seksi Pendataan dan Dokumentasi meneliti, menandatangani dan meneruskan kepada Kepala Seksi Penagihan. 4. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan menandatangani objek pajak yang akan diterbitkan, STPD beserta negatif list. 5. Kepala Seksi Pendataan dan Dokumentasi menyerahkan Nota Dinas untuk masing-masing objek PBB yang dipilih. 6. Seksi Pendataan dan Dokumentasi, menyiapkan daftar penjagaan Penerbitan STPD PBB. 7. Kepala Seksi Pendataan dan Dokumentasi menyerahkan Nota Dinas dan daftar penjagaan STPD kepada Kepala Seksi Penagihan. 8. Kepala Seksi Penagihan memparaf Nota Dinas dan konsep daftar penjagaan dan meneruskan kepada Kepala Bidang. 9. Kepala Bidang meneliti dan menyetujui dengan membutuhkan Nota Dinas dan konsep penjagaan STPD PBB. Dalam hal daftar tagihan sudah terekam ke dalam sistem dan perekaman SSPD, Nota Dinas dan daftar penjagaan diteruskan kepada Kepala Seksi Pendataan dan Dokumentasi. 10. Dalam hal data tagihan belum terekam ke dalam sistem, masih dicatat secara manual diteruskan kepada petugas pelayanan.
116 11. Kepala Seksi Penetapan mencetak konsep STPD PBB dalam rangkap 4 (empat) dan menyerahkan kepada petugas pelayanan. 12. Kepala Seksi Penetapan memparaf dan meneruskan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. 13. Kepala Dinas menandatangani STPD dan mengembalikan lembar 1 (satu) dan lembar 3 (tiga) kepada Kepala Seksi Penetapan, lembar ke 2 (dua) diteruskan kepada Kepala Seksi Penagihan dan lembar 4 (empat) diberikan kepada petugas pelayanan. 14. Kepala Seksi Penagihan menyampaikan STPD PBB lembar 1 (satu) kepada wajib pajak dan menata usahakan lembar STPD ke 2 (dua) 15. Kepala UPTD meneruskan STPD PBB kepada wajib pajak. 16. Untuk proses penyelesaian memakan waktu 15 (lima belas) hari Kerja.
117
118 TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN A. GAMBARAN UMUM Tata cara keberatan atas ketetapan PBB ini dijalankan ketika wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak bumi dan bangunan akibat kesalahan atas luasan bumi ataupun bangunan ataupun kesalahan dalam penempatan Zona Nilai Tanah (ZNT) yang berpengaruh terhadap Nilai Jual Objek Pajak serta Ketetapan Pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. B. PIHAK TERKAIT 1. Fungsi Pendataan dan Dokumentasi Fungsi Pendataan dan Dokumentasi adalah pihak yang menerima berkas permohonan keberatan baik pengajuan disampaikan secara langsung oleh wajib pajak untuk selanjutnya dilakukan penelitian atas jenis keberatan yang dimaksud. 1. Fungsi Penetapan Fungsi penetapan merupakan pihak yang mencetak SPPT, SSPD serta daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) berdasarkan berbagai basis data yang disediakan serta menyampaikannya ke tempat pembayaran PBB. 3. Wajib Pajak Wajib pajak adalah pihak yang berkewajiban membayar PBB sekaligus memiliki hak untuk mengajukan keberatan jika merasa ada ketidaksesuaian, misalnya tentang jumlah pajak terhutang yang harus dibayar. 5. Kepala Dinas Kepala Dinas merupakan pihak yang membuat surat keputusan mengenai keberatan yang diproses berdasarkan berita acara pemeriksaan. C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS Langkah 1 Fungsi pengolahan data dan informasi melalui petugas pelayanan menerima surat pengajuan keberatan oleh wajib pajak lalu membuat agenda penerimaan dan membuat tanda terima berkas lalu menyerahkan kepada wajib pajak. Langkah 2 Dari berkas pengajuan tersebut diteruskan kepada Seksi Pendataan dan Dokumentasi dan Dokumentasi untuk melakukan penelitian baik penelitian sederhana ataupun penelitian lapangan dan menuangkan dalam lembar berita acara hasil penelitian lapangan dan membuat kesimpulan hasil yang dituangkan dalam uraian penelitian.
119 Langkah 3 Fungsi pengelolaan data dan informasi memperbaiki hasil ketetapan dari uraian penelitian dan menuangkan dalam surat keputusan dan mengupdate data hasil keputusan keberatan. Langkah 4 Fungsi pengelolaan data dan informasi melalui petugas pelayanan menyampaikan surat keputusan keberatan kepada Wajib Pajak, atau mengirimkan melalui jasa pos. Langkah 5 Wajib Pajak menerima surat keputusan dan mempunyai kewajiban dan mentaati surat keputusan untuk melakukan pembayaran.
120 TATA CARA PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG A. GAMBARAN UMUM Tata cara ini menguraikan tata cara permohonan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan atas tunggakan yang sudah kedaluwarsa dan atau oleh sebab lain. B. PIHAK TERKAIT 1. 2. 3. 4. 5.
Walikota Kepala Dinas Kepala Bidang Pajak Daerah Kepala Seksi Penagihan Wajib Pajak
C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 1. Kepala Dinas menugaskan Kepala Bidang Pajak Daerah untuk membuat usulan penghapusan piutang yang sudah kadaluwarsa. 2. Kepala Bidang Pajak Daerah menugaskan Kepala Seksi Penagihan untuk menyiapkan konsep Keputusan daftar usulan piutang yang sudah kadaluwarsa. 3. Kepala Seksi Penagihan menyiapkan usulan konsep keputusan usulan piutang yang sudah kadaluwarsa dan tidak dapat tertagih 4. Kepala Bidang Pajak Daerah meneliti daftar usulan penghapusan piutang dan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang serta mengajukan kepada kepala Dinas. 5. Kepala DPPKD meneliti daftar usulan penghapusan piutang dan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang serta meneruskan ke Walikota. 6. Walikota menyetujui dan menandatangani daftar penghapusan piutang dan surat Keputusan Penghapusan Piutang dan mengembalikan ke Dinas. 7. Pelaksana menatausahakan daftar penghapusan piutang dan Surat Keputusan Penghapusan Piutang serta melakukan pemutakhiran data 8. Proses selesai
121 BAGAN ALUR PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG
Walikota
Kepala Dinas
Kepala Bidang Pajak Daerah
Kasi. Penagihan
Pelaksana
Mulai
Menyetujui & menandatangani daftar penghapusan piutang
SK Penghapusan Piutang
Perintah membuat usulan penghapusan piutang kadaluarsa
Perintah daftarusulan piutang yang kadaluarsa
Diteliti dan diusulkan
Diteliti kembali
Menyiapkan & membuat konsep SK daftar usulan piutang yang kadaluarsa
Dilakukan penatausahaa n dan pemutakhiran ata
122 TATA CARA PEMBERIAN INFORMASI C. GAMBARAN UMUM Penyajian Informasi PBB ini dijalankan ketika Wajib Pajak memerlukan Informasi Pajak berupa besaran Ketetapan Pajaknya. Fungsi Pelayanan dapat memproses permohonan dengan menggunakan dokumen-dokumen Surat Keterangan Lunas Bayar atau jumlah tunggakan pajak terhutang, Surat keterangan NJOP Bumi dan Bangunan. B. PIHAK TERKAIT 1. Fungsi Pelayanan 2. Wajib Pajak. Wajib Pajak sebagai pemohon akan menerima Surat Keterangan Lunas Pembayaran, Surat Keterangan Tunggakan Pajak Terhutang dan/atau Surat Keterangan NJOP Bumi dan Bangunan. 3. Fungsi Pendataan dan Dokumentasi C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 1. Wajib Pajak mendatangi petugas pelayanan untuk mengajukan informasi dengan membawa data berupa fotokopi SPPT PBB dan pengajuan permohonan dari wajib pajak/kuasanya. 2. Petugas pelayanan PBB menerima berkas pengajuan, kemudian melakukan penelitian kelengkapan persyaratannya dan meneruskan kepada petugas OC/ODE. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, berkas dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi dan dalam hal berkas sudah lengkap, petugas pelayanan akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) akan digabungkan dengan berkas permohonan dan dilanjutkan kepada Kepala Seksi Pendataan dan Dokumentasi dan Dokumentasi. 3. Kepala Seksi Pendataan dan Dokumentasi dan Dokumentasi meneliti apakah objek sudah terdaftar pada basis data, dan apabila belum terdaftar pada basis data, maka proses dilanjutkan pada tata cara Pendaftaran Objek PBB dan dilanjutkan kepada tata cara kerja Nomor 11 (sebelas). Sedangkan untuk Objek yang telah terdaftar maka proses dilanjutkan ke tata cara nomor 4 (empat). 4. Kepala Seksi Pendataan dan Dokumentasi dan Dokumentasi meneliti dan menetapkan apakah memerlukan penelitian atau tidak. Apabila perlu penelitian lapangan maka mengikuti tata cara kerja nomor 5 (lima) dan bila tidak perlu kelapangan maka mengikuti tata cara kerja nomor 11 (sebelas). 5. Kepala Seksi menugaskan kepada pelaksana untuk menyiapkan surat tugas penelitian ke lapangan. 6. Pelaksana Seksi Pendataan dan Dokumentasi menyusun konsep surat tagihan penelitian lapangan dan menyerahkan konsep kepada kepala Seksi Pendataan dan Dokumentasi, dan menyerahkannya kepada Kepala Seksinya dan selanjutnya konsep tersebut diserahkan kepada Kepala Dinas. 7. Pejabat Fungsional penilai, melakukan penelitian lapangan berdasarkan surat tugas penelitian kelapangan untuk penyelesaian. 8. Pejabat fungsional melakukan penelitian berdasarkan atas data-data pada basis data, dalam hal pejabat fungsional menemukan perbedaan data antara basis data dengan SISMIOP dengan keterangan wajib pajak, maka kembali ke tata cara nomor 5 (lima).
123 9. Pejabat fungsional membuat uraian penelitian pembuatan keterangan NJOP, SPOP dan LSPOP untuk objek PBB yang belum terdaftar dan menyerahkan kepada Kepala Seksi Pendataan dan Dokumentasi dan Dokumentasi. 10. Kepala Seksi Pendataan dan Dokumentasi meneliti, menyetujui dan menandatangani uraian penelitian pembuatan keterangan NJOP, SPOP dan LSPOP untuk objek PBB belum terdaftar, dalam hal Kepala Seksi Pendataan dan Dokumentasi dan Dokumentasi tidak menyetujui konsep, dalam hal Kepala Seksi menolak hasil penelitian maka Pejabat Fungsional penilai harus memperbaiki uraian penelitiannya. 11. Untuk Objek PBB yang ada perubahan data mengikuti tata cara kerja nomor 14 (empat belas) dan untuk objek yang tidak ada perubahan data mengikuti pada tata cara kerja nomor 14 (empat belas). 12. Kepala Seksi Pendataan dan Dokumentasi menugaskan untuk perekaman data atas Objek Pajak yang belum terdaftar. 13. Pelaksana Seksi Pendataan dan Dokumentasi melakukan perekaman data dan meneruskan berkas permohonan kepada petugas pelayanan. 14. Petugas pelayanan menerima berkas permohonan dan menugaskan kepada pelaksana untuk mencetak Konsep Keterangan NJOP dan menyerahkan hasilnya kepada Kepala Seksi Pendataan dan Dokumentasi, menyetujui atau tidak menyetujui. Apabila tidak disetujui, konsep tersebut harus diperbaiki. Dan apabila disetujui, konsep tersebut diteruskan kepada Kepala Dinas untuk menetapkan dan menandatangani. 15. Untuk penyelesaian, untuk objek PBB yang telah tedaftar baik fasilitasi umum ataupun bukan adalah 1 (satu) hari kerja. 16. Untuk Objek yang belum terdaftar : a) 3 (tiga) hari kerja dalam hal tidak diperlukan penelitian lapangan;dan b) 8 (delapan) hari kerja dalam hal diperlukan penelitian lapangan.
WALIKOTA CILEGON, ttd Tb. IMAN ARIYADI
