BERITA DAERAH KOTA CILEGON
TAHUN : 2012
NOMOR : 36
PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA CILEGON, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon Tahun Anggaran 2013 agar dapat berjalan dengan efisien, efektif, terbuka/transparan, adil/tidak diskriminatif, dan
akuntabel
berdasarkan
prinsip-prinsip
pengelolaan
keuangan daerah dan sesuai dengan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu adanya petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
Tahun
1999
Tentang
Kota Cilegon Tahun Anggaran 2013; Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
15
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 2. Undang ...
-2-
2. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999
Nomor
75,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
beberapa
kali
Nomor
diubah
4437),
terakhir
sebagaimana
dengan
telah
Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008
Nomor
59,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan
(Lembaran
Negara
Pemerintah Republik
Nomor
84
Indonesia
Tahun Tahun
2001 2001
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4165); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024); 9. Peraturan ...
-3-
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029); 10. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan
Presiden
Nomor
54
Tahun
2010
tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor
54
Tahun
2010
Tentang
Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan
Pemerintah
Pembagian
Urusan
Nomor
38
Tahun
Pemerintahan
2007
Antara
tentang
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737; 14. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
Kota
Cilegon
(Lembaran
Daerah
Kota
Cilegon
Tahun 2008 Nomor 5); 15. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran
Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 5); 16. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
Kota Cilegon Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2012 Nomor 17); MEMUTUSKAN ...
-4-
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN PELAKSANAAN
WALIKOTA
TENTANG
KEGIATAN
ANGGARAN
SATUAN
ANGGARAN
PENDAPATAN
PETUNJUK
DOKUMEN
KERJA
TEKNIS
PELAKSANAAN
PERANGKAT
DAERAH
BELANJA
DAERAH
DAN
KOTA CILEGON TAHUN ANGGARAN 2013.
Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Cilegon. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Walikota adalah Walikota Cilegon. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPA-SKPD
adalah
dokumen
yang
memuat
pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat
APBD
adalah
rencana
keuangan
tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 7. Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
yang
selanjutnya
disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh SKPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 8. Pengguna
Barang/Jasa
adalah
pejabat
pemegang
kewenangan penggunaan Barang/atau Jasa milik Daerah di masing-masing SKPD. 9. Lembaga ...
-5-
9. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan
barang/jasa
sebagaimana
dimaksud
dalam
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat
pemegang
kewenangan
penggunaan
anggaran
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat
yang
disamakan
pada
Institusi
Pengguna
APBN/APBD. 11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN
atau
ditetapkan
oleh
Kepala
Daerah
untuk
menggunakan APBD. 12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 13. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan
pengadaan
barang/jasa
yang
bersifat
permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. 14. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung. 15. Panitia/Pejabat
Penerima
Hasil
Pekerjaan
adalah
panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. 16. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revieu, evaluasi,
pemantauan,
dan
kegiatan
pengawasan
lain
terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. 17. Penyedia
Barang/Jasa
adalah
badan
usaha
atau
orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya. 18. Pakta ...
-6-
18. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa. 19. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. 20. Pekerjaan
Konstruksi
adalah
seluruh
pekerjaan
yang
berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. 21. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). 22. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang. 23. Industri
Kreatif
adalah
industri
yang
berasal
dari
pemanfaatan kreatifitas, gagasan orisinal, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta. 24. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang pengadaan barang/jasa. 25. Swakelola
adalah
Pengadaan
Barang/Jasa
dimana
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh SKPD sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. 26. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok
Kerja
ULP/Pejabat
Pengadaan
yang
memuat
informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa. 27. Kontrak ...
-7-
27. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana Swakelola. 28. Pelelangan
Umum
adalah
metode
pemilihan
Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan
yang
dapat
diikuti
oleh
semua
penyedia
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat. 29. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu
melaksanakan
diyakini
terbatas
dan
untuk
pekerjaan yang kompleks. 30. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 31. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 32. Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia jasa konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat. 33. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 34. Sayembara adalah metode pemilihan penyedia jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu
yang
harga/biayanya
tidak
dapat
ditetapkan
berdasarkan Harga Satuan. 35. Kontes adalah metode pemilihan penyedia barang yang memperlombakan
barang/benda
tertentu
yang
tidak
mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. 36. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa. 37. Pengadaan ...
-8-
37. Pengadaan langsung
Langsung kepada
adalah
penyedia
pengadaan
barang/jasa,
barang/jasa
tanpa
melalui
Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung. 38. Usaha
Mikro
perseorangan
adalah dan/atau
usaha
produktif
badan
usaha
milik
yang
orang
memenuhi
kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam undangundang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil dan menengah. 39. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang
mengatur
mengenai
usaha
mikro,
kecil,
dan
menengah. 40. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat
(unconditional),
yang
dikeluarkan
oleh
Bank
Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa kepada PPK/Kelompok Kerja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia barang/jasa. 41. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai
diatas
Rp100.000.000.000,00
(seratus
miliar
rupiah). 42. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah pengadaan
barang/jasa
yang
dilaksanakan
dengan
menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundangundangan. 43. Layanan ...
-9-
43. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja SKPD yang dibentuk untuk
menyelenggarakan
sistem
pelayanan
Pengadaan
barang/jasa secara elektronik. 44. E-Tendering
adalah
tata
cara
pemilihan
penyedia
barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. 45. Katalog
elektronik
atau
E-Catalogue
adalah
sistem
informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah. 46. E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik. 47. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi
elektronik
yang
terkait
dengan
informasi
pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.
Pasal 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan
Pendapatan
dan
Kerja Belanja
Perangkat Daerah
Daerah
Kota
Anggaran
Cilegon
Tahun
Anggaran 2013 merupakan acuan bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon dalam melaksanakan DPA-SKPD untuk Tahun Anggaran 2013. Pasal 3 Petunjuk
teknis
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
2,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Pasal ...
- 10 -
Pasal 4 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.
Ditetapkan di Cilegon pada tanggal 26 Desember 2012 WALIKOTA CILEGON, ttd Tb. IMAN ARIYADI Diundangkan di Cilegon pada tanggal 26 Desember 2012 SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON, ttd ABDUL HAKIM LUBIS BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2012 NOMOR 36
- 11 -
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA CILEGON TAHUN ANGGARAN 2012. Form A.1 [Kop SKPD] KEPUTUSAN ___________[Jabatan Penandatangan SK] SELAKU PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : ____________________ TENTANG PENUNJUKAN PENGENDALI KEGIATAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PELAKSANA TEKNIS DAN PELAKSANA ADMINISTRASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD) DI LINGKUNGAN ______________[nama SKPD] TAHUN ANGGARAN ___________ ______________________[Jabatan Penandatangan SK] Menimbang
Mengingat
: a. bahwa dalam melaksanakan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran ________, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengangkat Pengendali Kegiatan, PPTK, tenaga pelaksana teknis dan pelaksana administrasi ; b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Pengendali Kegiatan, PPTK, pelaksana teknis dan pelaksana administrasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) di Lingkungan __________[nama SKPD] dengan Keputusan _____________[jabatan Penandatangan SK] : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 4. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor ________ Tahun _______ tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran ____ (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun ___ Nomor___);
- 12 -
Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 4. Peraturan Walikota Cilegon Nomor ____ Tahun ____ tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran _______ . MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: : Menunjuk Pengendali Kegiatan, PPTK, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) di Lingkungan __________[nama SKPD] Tahun Anggaran____ sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : a. Tugas Pokok Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut : -
Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan kegiatan teknis baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan ;
-
Melaksanakan tugas-tugas teknis yang berkaitan dengan kegiatan sesuai dengan perintah pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau PPTK.
b. Tugas Pokok Pelaksana Administrasi adalah :
KETIGA
-
Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan kegiatan administrasi baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan ;
-
Melaksanakan tugas-tugas administrasi yang berkaitan dengan kegiatan sesuai dengan perintah pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan/atau PPTK.
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan bila diperlukan.
Ditetapkan di ______________ pada tanggal ______________ _________ [jabatan Penandatangan SK]
______________[nama] NIP. Tembusan : 1. Yth. _______________ ; 2. Yth. _______________;
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PER PROGRAM TRIWULAN ____1) TAHUN _____2) SKPD Fungsi Sub Fungsi Urusan Program
: : : : :
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ RENCANA KERJA TARGET KINERJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN LALU
INDIKATOR KERJA
TOLOK UKUR KINERJA
01
02
03
VOLUME 04
SATUAN 05
VOLUME 06
% 07
VOLUME 08
% 09
VOLUME 10
% 11
1. ……………………
………………
………………
………………
……
………………
……
………………
……
…………………… Masukan
…..3)
…..3)
……
1. Anggaran
………………
………………
………………
……
………………
……
………………
……
2. Pelaksana
………………
………………
………………
……
………………
……
………………
……
3. Waktu
………………
………………
………………
……
………………
……
………………
……
Keluaran
…..4)
…..4)
……
1. …………………
………………
………………
………………
……
………………
……
………………
……
2. …………………
………………
………………
………………
……
………………
……
………………
……
... …………………
………………
………………
………………
……
………………
……
………………
……
Hasil
2.
TRIWULAN INI
SAMPAI DENGAN TRIWULAN INI
KEGIATAN
Capaian Program 1.
REALISASI
…..5)
…..5)
……
1. …………………
………………
………………
………………
……
………………
……
………………
……
2. …………………
………………
………………
………………
……
………………
……
………………
……
... …………………
………………
………………
………………
……
………………
……
………………
……
1. Anggaran 2. Pelaksana 3. Waktu
……………… ……………… ………………
……………… ……………… ………………
……………… ……………… ………………
1. ………………… 2. ………………… ... …………………
……………… ……………… ………………
……………… ……………… ………………
……………… ……………… ………………
1. …………………
………………
………………
………………
…..3) …… …… …… …..4) …… …… …… …..5) ……
2. ………………… ... …………………
……………… ………………
……………… ………………
……………… ………………
…… ……
…………………… Masukan
Keluaran
Hasil
………………
…..3) …… …… …… …..4) …… …… …… …..5) ……
……………… ………………
…… ……
……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ………………
………………
…… …… …… …… …… …… …… …… …… ……
……………… ………………
…… ……
……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ………………
KETERANGAN
12
-201 3.
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
1. Anggaran 2. Pelaksana 3. Waktu
……………… ……………… ………………
……………… ……………… ………………
……………… ……………… ………………
…..3) …… …… …… …..4)
………… ………… …………
…..3) …… …… …… …..4)
……………… ……………… ………………
…… …… …… …… ……
1. …………………… 2. ……………………
……………… ………………
……………… ………………
……………… ………………
…… ……
………… …………
…… ……
……………… ………………
…… ……
... …………………
………………
………………
………………
……
…………
……
………………
……
12
…………………… Masukan
Keluaran
…..5)
Hasil
…..5)
……
1. …………………
………………
………………
………………
……
…………
……
………………
……
2. …………………
………………
………………
………………
……
………
……
………………
……
... …………………
………………
………………
………………
……
………
……
………………
……
REALISASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PROGRAM (%) INDIKATOR MASUKAN (%) 7) INDIKATOR RATA-RATA REALISASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN KELUARAN (%) 8) INDIKATOR HASIL (%) 9) 6)
…….
…….
…….
……
……
……
……
……
……
……
……
……
KENDALA YANG DIHADAPI : 1. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. _____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________ … _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN : 1. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________
…
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Cilegon, ………… KEPALA UNIT KERJA
( ………………….. )
-3Petunjuk Pengisian :
SKPD Fungsi
: : : :
Sub Fungsi Urusan Program
: : :
Kolom 01
:
Kolom 02
:
Kolom 03
:
1) 2)
Kolom 04
:
Kolom 05
:
Kolom 06
:
Kolom 07
:
Tulis periode triwulan pelaksanaan program yang dilaporkan. Tulis tahun pelaksanaan program. Tulis nama SKPD bersangkutan. Tulis nama fungsi yang menjadi naungan program. Tulis nama sub fungsi sesuai dengan fungsi. Tulis nama urusan pemerintahan daerah yang menjadi naungan program. Tulis nama program sesuai dengan Renja-SKPD dan/atau DPA/DIPA. Tulis nama kegiatan pada program bersangkutan sesuai dengan yang tercantum dalam Renja-SKPD dan/atau DPA/DIPA. Merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur realisasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan, terdiri dari capaian program (indikator kinerja program), masukan, keluaran dan hasil (indikator kinerja kegiatan). Tulis uraian tolok ukur kinerja capaian program bersangkutan sesuai dengan yang tercantum dalam Renja-SKPD dan/atau DPA/DIPA. Sertakan informasi volume capaian program pada tahun sebelumnya (Tx1). Tulis volume (kuantitas) yang menjadi target pada tolok ukur kinerja capaian program sesuai dengan yang tercantum dalam Renja-SKPD dan/atau DPA/DIPA. Tulis satuan atas volume target kinerja capaian program sesuai dengan yang tercantum dalam Renja-SKPD dan/atau DPA/DIPA. Apabila tolok ukur dan target kinerja indikator capaian program termasuk dalam tipe pertama, maka lihat terlebih dahulu seluruh indikator hasil kegiatan apakah sudah dapat diukur sepenuhnya? (1) bila belum maka tidak perlu diisi; dan (2) bila sudah maka tulis volume (kuantitas) yang dihasilkan dari pelaksanaan program. Apabila tolok ukur dan target kinerja indikator capaian program termasuk dalam tipe kedua, maka tulis volume tolok ukur kinerja indikator capaian program yang telah dihasilkan pada triwulan sebelumnya. Sedangkan volume yang telah dihasilkan pada masing-masing tolok ukur kinerja kegiatan pada triwulan sebelumnya mengadopsi dari hasil isian Formulir A.1.1 yang disusun PPTK. Apabila tolok ukur dan target kinerja indikator capaian program termasuk dalam tipe pertama, maka lihat terlebih dahulu seluruh indikator hasil kegiatan pada program bersangkutan apakah sudah dapat diukur sepenuhnya? (1) bila belum maka tidak perlu diisi; dan (2) bila sudah maka hitung dan tulis sesuai Rumus A.1.2.1. Apabila tolok ukur dan target kinerja indikator capaian program termasuk dalam tipe kedua, maka tulis realisasi (%) target tolok ukur indikator capaian program berdasarkan volume yang telah dihasilkan pada triwulan sebelumnya (Kolom 06) terhadap volume yang ditargetkan pada tahun berjalan (Kolom 04) sesuai rumus A.1.2.1.
Sedangkan realisasi (%) target tolok ukur kinerja/indikator kegiatan pada triwulan sebelumnya mengadopsi dari hasil isian Formulir A.1.1 yang disusun PPTK. 3)
Realisasi indikator kinerja masukan (%) merupakan rata-rata realisasi (%) terget tolok ukur kinerja indikator masukan, sesuai Rumus A.1.1.3.
Realisasi indikator kinerja keluaran (%) merupakan rata-rata realisasi (%) terget tolok ukur kinerja indikator keluaran sesuai Rumus A.1.1.3. Realisasi indikator kinerja hasil (%) merupakan rata-rata realisasi (%) terget tolok 5) ukur kinerja indikator hasil sesuai Rumus A.1.1.3. Apabila tolok ukur dan target kinerja indikator capaian program termasuk dalam tipe pertama, maka lihat terlebih dahulu apakah volume tolok ukur kinerja pada triwulan sebelumnya sudah dapat diidentifikasi? (1) bila belum maka tulis volume tolok ukur kinerja yang dihasilkan hingga triwulan yang dilaporkan apabila seluruh indikator kinerja hasil kegiatan pada program sudah dapat diukur sepenuhnya; dan (2) bila sudah maka tidak perlu diisi. 4)
Kolom 08
:
Apabila tolok ukur dan target kinerja indikator capaian program termasuk dalam tipe kedua, maka tulis volume tolok ukur kinerja indikator capaian program yang telah dihasilkan pada triwulan yang dilaporkan.
Kolom 09
:
Sedangkan volume (kuantitas) yang dihasilkan atas tolok ukur kinerja kegiatan pada triwulan yang dilaporkan mengadopsi dari hasil isian Formulir A.1.1 yang disusun oleh PPTK. Apabila tolok ukur dan target kinerja indikator capaian program termasuk dalam tipe pertama, maka lihat terlebih dahulu apakah realisasi (%) target tolok ukur kinerja capaian program pada triwulan sebelumnya sudah dapat diukur? (1) bila belum maka hitung dan tulis sesuai Rumus A.1.2.1 apabila seluruh indikator kinerja hasil kegiatan pada program sudah dapat diukur sepenuhnya; dan (2) bila sudah maka tidak perlu diisi. Apabila tolok ukur dan target kinerja indikator capaian program termasuk dalam tipe kedua, maka hitung dan tulis realisasi (%) target tolok ukur indikator capaian program berdasarkan volume yang telah dihasilkan pada triwulan yang dilaporkan (kolom 08) terhadap volume yang ditargetkan pada tahun berjalan (kolom 04) sesuai rumus A.1.2.1.
Sedangkan realisasi (dalam %) tolok ukur kinerja/indikator kinerja kegiatan pada triwulan yang dilaporkan mengadopsi hasil isian Formulir A.1.1 yang disusun oleh PPTK.
3)
4)
5)
Realisasi indikator kinerja masukan (%) merupakan rata-rata realisasi (%) terget tolok ukur kinerja indikator masukan, sesuai Rumus A.1.1.3. Realisasi indikator kinerja keluaran (%) merupakan rata-rata realisasi (%) terget tolok ukur kinerja indikator keluaran sesuai Rumus A.1.1.3. Realisasi indikator kinerja hasil (%) merupakan rata-rata realisasi (%) terget tolok ukur kinerja indikator hasil sesuai Rumus A.1.1.3.
-4Kolom 10
:
Jumlahkan antara volume realisasi kinerja Kolom 06 dengan Kolom 08.
Kolom 11 Kolom 12
: :
Jumlahkan antara realisasi (%) Kolom 07 dengan Kolom 09. Tulis berbagai informasi yang perlu disampaikan atas capaian pelaksanaan program/kegiatan hingga triwulan yang dilaporkan.
6)
:
7)
:
Jumlah realisasi (%) target tolok ukur indikator capaian program dibagi jumlah tolok ukur kinerja indikator capaian program, sesuai Rumus A.1.2.2. Jumlah realisasi (%) indikator kinerja masukan seluruh kegiatan dibagi jumlah kegiatan pada program, sesuai Rumus A.1.2.3.
8)
:
Jumlah realisasi (%) indikator kinerja keluaran seluruh kegiatan dibagi jumlah kegiatan pada program, sesuai Rumus A.1.2.3.
9)
:
Jumlah realisasi (%) indikator kinerja hasil seluruh kegiatan dibagi jumlah kegiatan pada program, sesuai Rumus A.1.2.3.
Kendala yang dihadapi Tindak Lanjut Diperlukan
: yang
:
Rangkum dan tulis kendala/ permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan pada program bersangkutan hingga triwulan yang dilaporkan. Tulis upaya tindak lanjut yang diperlukan pada triwulan berikutnya terkait dengan kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program hingga triwulan yang dilaporkan.
WALIKOTA CILEGON, ttd Tb. IMAN ARIYADI
