BERITA DAERAH KOTA CILEGON
TAHUN : 2012
NOMOR : 32
PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA CILEGON, Menimbang
: a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas,
diperlukan
adanya
pengaturan
hak-hak
keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Pedoman yang dapat diimplementasikan dalam pelaksanaanya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Cilegon tentang
tentang
Petunjuk
Pelaksanaan
Kedudukan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
1999
tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 2. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang ...
-2-
3. Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Nomor
123,
Negara
Republik
Tambahan
Indonesia
Lembaran
Tahun
Negara
2009
Republik
Indonesia Nomor 5043); 5. Undang-undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
sebagaimana
telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan
Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran
Negara
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Republik
Indonesia
Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Pertaturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 10. Peraturan ...
-3-
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan
Kemampuan
Keuangan
Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pengguna Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2005 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 40) sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 46); 13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 4); 14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2005 Nomor 8); 15. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 5); 16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon Nomor 25 Tahun 2012 tentang Program Kerja Dewan Perwakilan Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2013. 17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. MEMUTUSKAN ...
-4-
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Cilegon. 2. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Cilegon. 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
yang
selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon. 6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Cilegon. 7. Alat
Kelengkapan
sebagaimana
DPRD
dimaksud
adalah dalam
alat
kelengkapan
Peraturan
Tata
Tertib DPRD. 8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Cilegon. 9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Cilegon. 10. Unsur Pendukung Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
adalah
staff
Sekretariat
DPRD
dan
instansi lain yang membantu atau diperbantukan dalam kegiatan DPRD. 11. Kunjungan Kerja adalah pelaksanaan kunjungan DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
12. Tunjangan ...
-5-
12. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan
pemeliharaan
kesehatan,
penyediaan
rumah
jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapanya, rumah dinas anggota
DPRD
dan
perlengkapanya,
kendaraan
dinas
jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat dan bantuan biaya pengurusan jenazah. 13. Pemeliharaan Kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi
peningkatan,
penyembuhan
dan
pemulihan
kesehatan. 14. Reses adalah masa kegiatan DPRD diluar kegiatan masa sidang yang pelaksanaanya diluar gedung DPRD. 15. Pengawasan
adalah
diwujudkan
dalam
fungsi
pengawasan
bentuk
DPRD
pengawasan
yang
terhadap
pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. 16. Tunjangan Komunikasi intensif selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan Anggota DPRD. 17. Belanja Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat BOP DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan representasi, pelayanan, dan kebutuhan
lain
guna
melancarkan
pelaksanaan
tugas
Pimpinan DPRD sehari-hari. 18. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut perjalanan
dinas
adalah
perjalanan
luar
dari
tempat
kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula baik perseorangan maupun secara bersama
yang
Kilometer,
jaraknya
yang
sekurang-kurangnya
dilakukan
dalam
wilayah
5
(lima)
Republik
Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah penjabat yang
berwenang,
kedudukan
termasuk
ketempat
perjalanan
meninggalkan
dari
Indonesia
tempat untuk
bertolak keluar Negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari Luar Negeri ketempat yang dituju di dalam Negeri. BAB ...
-6-
BAB II PENGHASILAN Pasal 2 (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon terdiri: a. Uang Representasi: - Ketua
: Rp.
2.100.000,-;
- Wakil Ketua (2 Orang)
: Rp. 1.680.000,-/Orang;
- Anggota (32 Orang)
: Rp.1.575.000,-/Orang.
b. Tunjangan Keluarga: - Istri Ketua
: Rp.
210.000,-;
- Istri/Suami Wakil Ketua (2 Orang) : Rp.
168.000,-/Orang;
- Istri/Suami Anggota (32 Orang)
: Rp.
157.500,-/Orang;
- Anak Ketua (2 Orang)
: Rp.
42.000,-/Orang;
- Anak Wakil Ketua (4 Orang)
: Rp.
33.600,-/Orang;
- Anak Anggota (60 Orang)
: Rp.
31.500,-/Orang.
c. Tunjangan Jabatan: - Ketua
: Rp. 3.045.000,-/Orang;
- Wakil Ketua (2 Orang)
: Rp. 2.436.000,-/Orang;
- Anggota (32 Orang)
: Rp. 2.283.750,-/Orang.
d. Tunjangan Beras: - Ketua
: Rp.
41.580,-/Orang;
- Istri
: Rp.
41.580,-/Orang;
- Anak
: Rp.
41.580,-/Orang;
- Wakil Ketua (2 Orang)
: Rp.
41.580,-/Orang;
- Istri (2 Orang)
: Rp.
41.580,-/Orang;
- Anak (4 Orang)
: Rp.
41.580,-/Orang;
- Anggota (32 Orang)
: Rp.
41.580,-/Orang;
- Istri (32 Orang)
: Rp.
41.580,-/Orang;
- Anak (64 Orang)
: Rp.
41.580,-/Orang.
- Ketua
: Rp.
210.000,-;
- Wakil Ketua (2 Orang)
: Rp.
168.000,-/Orang;
- Anggota (32 Orang)
: Rp. 157.500,-/Orang.
e. Uang Paket:
f. Tunjangan Badan Musyawarah: - Ketua
: Rp.
228.375,-;
- Wakil Ketua (2 Orang)
: Rp. 152.250,-/Orang;
- Sekretaris Bukan Anggota
: Rp.
121.800,-;
- Anggota (16 Orang)
: Rp.
91.350,-/Orang. g. Tunjangan ...
-7-
g. Tunjangan Komisi: - Ketua (3 Orang)
: Rp.
228.375,-/Orang;
- Wakil Ketua (3 Orang)
: Rp.
152.250,-/Orang;
- Sekretaris (3 Orang)
: Rp.
121.800,-/Orang;
- Anggota (32 Orang)
: Rp.
91.350,-/Orang.
- Ketua
: Rp.
228.375,-;
- Wakil Ketua (2 Orang)
: Rp.
152.250,-/Orang;
- Sekretaris Bukan Anggota
: Rp.
121.800,-;
- Anggota (16 Orang)
: Rp.
91.350,-/Orang.
- Ketua
: Rp.
228.375,-;
- Wakil Ketua
: Rp.
152.250,-;
- Sekretaris Bukan Anggota
: Rp.
121.800,-;
- Anggota (3 Orang)
: Rp.
91.350,-/Orang.
h. Tunjangan Badan Anggaran:
i. Tunjangan Badan Kehormatan:
j. Tunjangan Badan Legislasi Daerah: - Ketua
: Rp.
228.375,-;
- Wakil Ketua
: Rp.
152.250,-;
- Sekretaris Bukan Anggota
: Rp.
121.800,-;
- Anggota (9 Orang)
: Rp.
91.350,-/Orang.
k. Tunjangan
Alat
Kelengkapan
Lainnya
(Tunjangan
Pansus): - Ketua
: Rp.
228.375,-;
- Wakil Ketua
: Rp.
152.250,-;
- Sekretaris
: Rp.
121.800,-;
- Anggota
: Rp.
91.350,-/Orang.
(2) Tunjangan
alat
kelengkapan
lainnya
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf k, adalah tunjangan Panitia Khusus DPRD bersifat tidak tetap adhoc dibentuk untuk kebutuhan melaksanakan tugas tertentu sesuai fungsi DPRD, yang diberikan tunjangan setelah selesai kegiatan sebanyak 1 (satu) kali kegiatan berdasarkan keputusan DPRD. (3) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendorong kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam juta tiga ratus ribu rupiah) per orang setiap bulan. BAB ...
-8-
BAB III TUNJANGAN KESEJAHTERAAN Bagian Kesatu Tunjangan Kesehatan Pasal 3 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan
pemeliharaan
kesehatan
dalam
bentuk
pembayaran Premi Asuransi Kesehatan dalam bentuk pembayaran Premi Asuransi Kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh pengguna anggaran. (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak. (3) Premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. (4) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setiap tahun.
Bagian Kedua Tunjangan Perumahan Pasal 4 (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Kota
Cilegon
yang
besarnya paling banyak: a. Ketua
: Rp.
11.000.000,-;
b. Wakil Ketua
: Rp.
10.500.000,-;
c. Anggota
: Rp.
10.000.000,-.
(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
biaya
pemeliharaan
rumah,
perlengkapan
rumah, biaya listrik, telephon, air dan gas dibayarkan setiap bulan. Bagian ...
-9-
Bagian Ketiga Kendaraan Dinas Pasal 5 (1) Pimpinan DPRD disediakan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Jabatan. (2) Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disertai pemberian biaya Bahan Bakar Minyak dan biaya pemeliharaan kendaraan, meliputi : a. Bahan Bakar Minyak, untuk Pimpinan DPRD masingmasing setiap bulan diberikan sebesar : - Ketua
: Rp.
2.500.000,-;
- Wakil Ketua
: Rp.
2.500.000,-.
b. Biaya Pemeliharaan : 1) Pemeliharaan Minyak Pelumas (Oli Mesin) 4 (empat) liter perkendaraan per bulan; 2) Pembelian Oli gardan dan perseneling masing-masing, sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah)/unit; 3) Penggantian Ban, 4 (empat) buah per kendaraan per tahun paling banyak sebesar Rp. 1.400.000,-
(satu
juta empat ratus ribu rupiah; 4) Penggantian Accu, 1 (satu) buah per kendaraan per tahun sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima puluh Ribu rupiah)/unit; 5) Biaya
Service
berkala
paling
banyak
sebesar
Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kendaraan per bulan. c. Biaya penggantian suku cadang disesuaikan dengan kerusakan. (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan kendaraan dinas jabatan dalam
keadaan
baik
kepada
Sekretaris
DPRD
selaku
pengguna barang paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian. Bagian ...
- 10 -
Bagian Keempat Pakaian Dinas Pasal 6 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas berupa: a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) masa jabatan; b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; c. Pakaian Sipil Harian (PSH) diberikan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun; d. Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun. (2) Standar satuan Harga Pakaian sebagimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebagai berikut : a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); c. Pakaian Sipil Harian (PSH) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); d. Pakaian Dinas Harian (PDH) sebesar Rp. 1.200.000,(satu juta dua ratus ribu rupiah); Bagian Kelima Uang Duka Wafat Pasal 7 Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan : a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi yang bersangkutan; b. Bantuan
biaya
pengurusan
dan
pemakaman
jenazah
diberikan: 1) Dalam
Kota
Cilegon
paling
banyak
sebesar
banyak
sebesar
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); 2) Luar
Kota
Cilegon
paling
Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Bagian ...
- 11 -
Bagian Keenam Jasa Pengabdian Pasal 8 (1) Pimpinan
dan
Anggota
DPRD
meninggal
dunia
atau
mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian. (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan : a. Masa bhakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi; b. Masa bhakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi; c. Masa bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi; d. Masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi; e. Masa bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi; f. Masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 6 (enam) bulan uang representasi. BAB IV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Bagian Kesatu Belanja Kegiatan Pasal 9 Rapat-rapat DPRD yang dilakukan didalam gedung dan diluar gedung DPRD disediakan biaya makan minum, jamuan ringan dan sewa gedung: a. Belanja Makan Minum dan Jamuan Ringan: 1) Jamuan Biasa: - Jamuan Ringan/Snack
: Rp.
15.000,-;
- Jamuan Makan Box
: Rp.
25.000,-/orang;
- Jamuan makan Prasmanan
: Rp.
50.000,-/orang.
- Jamuan Ringan/Snack
: Rp.
20.000,-/orang;
- Jamuan Makan Prasmanan
: Rp.
60.000,-/orang;
- Jamuan Makan Nasi Kotak
: Rp.
25.000,-/paket.
1) Aula Rapat Kecil (hotel)
: Rp.
5.000.000,/hari;
2) Aula Rapat Sedang (hotel)
: Rp. 7.500.000,-/hari;
3) Aula/Joglo Besar
: Rp. 10.000.000,-/hari.
2) Jamuan VIP:
b. Belanja Sewa Ruang/Gedung Rapat:
Bagian ...
- 12 -
Bagian Kedua Kunjungan Kerja Pasal 10 (1) Kunjungan kerja dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. (2) Kunjungan kerja untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam
pasal
10
ayat
(1)
disediakan
biaya
perjalanan dinas terkait dengan fungsi pengawasan. (3) Kunjungan kerja dapat dilaksanakan ke Luar Negeri dan dilakukan secara sangat selektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Penyusunan Raperda dan Keputusan DPRD Pasal 11 (1) Pengkajian dan penelaahan Rancangan Peraturan Daerah usul
Kepala
Daerah
dilaksanakan
oleh
dan
alat
Keputusan
kelengkapan
DPRD
yang
DPRD
dapat
menggunakan Narasumber/Tim Ahli/Pakar (2) Penyiapan,
pengkajian,
pembahasan,
perumusan
dan
sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa DPRD
dapat
menggunakan
Narasumber
atau
jasa
dimaksud
pada
konsultasi. (3) Honorarium
narasumber
sebagaimana
ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut: a. Menteri/Pejabat Negara sebesar Rp. 5.000.000,-/orang per materi per kegiatan; b. Profesor/Pakar
sebesar
Rp.
5.000.000,-
(lima
juta
rupiah)/orang per materi per kegiatan; c. Esselon I/Doktor sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)/orang per materi per kegiatan; d. Esselon
II/S2
sebesar
Rp.
3.000.000,-
(tiga
juta
rupiah)/orang per materi per kegiatan; e. Pengajar/Widyaiswara sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/orang per materi per kegiatan. (4) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan sebagai berikut: a. Biaya akomodasi, paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/orang per hari; b. Biaya
transportasi
di
dalam
wilayah
kota
sebesar
Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); c. Biaya transportasi dan diluar wilayah kota sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bagian ...
- 13 -
Bagian Keempat Peningkatan Kapasitas DPRD Pasal 12 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan biaya peningkatan kapasitas. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan sebagai berikut: a. Pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan; b. Pengiriman bimbingan teknis, workshop, seminar; c. Study banding; d. Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD (Pansus). (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) hari dengan biaya kontribusi paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/kegiatan per orang, untuk uang harian dan transportasi disesuaikan dengan wilayah kegiatan tersebut. Untuk kegiatan LEMHANAS (Lembaga Pertahanan Nasional) diberikan biaya kontribusi paling banyak sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)/orang dan uang harian serta transportasi disesuaikan dengan wilayah kegiatan. (4) Untuk kegiatan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dalam wilayah Kota Cilegon, biaya transportasi PP sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); b. Dalam wilayah Provinsi Banten (Kab/Kota Serang) diberikan: 1) Uang harian dan transportasi PP (BBM) yang dibayarkan secara lumpsum, sebesar: - Pimpinan DPRD : Rp. 500.000,-/hari; - Anggota DPRD : Rp. 400.000,-/hari. 2) Biaya penginapan yang dibayarkan secara at cost. c. Wilayah Kab/Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, Pandeglang, Lebak diberikan : 1) Uang harian dan transportasi PP (BBM) dibayarkan secara lumpsum, sebesar : - Pimpinan DPRD : Rp. 800.000,- /hari - Anggota DPRD : Rp. 700.000,- /hari 2) Biaya penginapan dibayarkan at cost. d. Dalam wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat (Bogor, Depok, Bekasi) diberikan uang harian dan biaya transport sebesar: 1) Uang harian dan transportasi (BBM) Pimpinan DPRD sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima ratus ribu rupiah) dibayarkan secara lumpsum, penginapan dibayarkan at cost, 2) Uang harian dan transportasi PP (BBM) Anggota DPRD sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dibayarkan secara lumpsum, penginapan dibayar at cost. d. Dalam ...
- 14 -
e. Wilayah Jawa Barat (Bandung, Tasikmalaya, dll) uang harian dan transportasi PP (BBM) dibayarkan secara lumpsum sebesar : 1) Pimpinan DPRD sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) 2) Anggota DPRD sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) 3) Biaya penginapan dibayarkan at cost f. Dalam wilayah di luar Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan biaya uang harian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 1) Uang makan : Rp. 300.000,2) Uang transportasi lokal : Rp. 200.000,3) Uang saku lokal : Rp. 900.000,4) Biaya penginapan dan transportasi dibayarkan secara at cost dibuktikan dengan invoice hotel, baik udara maupun laut. g. Luar Negeri diberikan uang harian dan BBM PP Bandara dibayarkan secara lumpsum untuk pimpinan dan anggota sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan biaya penginapan dan transportasi udara dibayarkan at cost. h. Ketentuan Perjalanan Dinas : 1) Biaya-biaya tersebut dibayarkan secara lumpsum; 2) Biaya penginapan dan transportasi dibayarkan secara at cost sesuai invoice hotel dan invoice tiket; 3) Kriteria biaya penginapan dan transportasi adalah : a. Minimal hotel bintang empat; b. Transportasi dibuktikan dengan tiket dan / atau boarding pass, dibagi atas : - Pesawat terbang kelas ekonomi; - Kereta api dan bus diberikan tiket kelas eksekutif; - Kapal laut kelas I B. 4) Biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah Provinsi Banten dalam pulau jawa dalam perhitungan jarak tempuh yang menggunakan kendaraan roda empat di berikan biaya bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax dalam bentuk uang dengan ketentuan sebagai berikut : a. Semarang dengan jarak tempuh 1.250 Km dari Kota Cilegon diberikan 125 Liter. b. Yogyakarta dengan jarak tempuh 1.300 Km dari Kota Cilegon diberikan 130 Liter. c. Surabaya dengan jarak tempuh 1.600 Km dari Kota Cilegon diberikan 160 Liter. d. Asumsi 1 Liter/10 Km, biaya bahan bakar minyak (BBM) sudah termasuk biaya tol dan parkir. Bagian ...
- 15 -
Bagian Kelima Kegiatan Diklat Mandiri Pasal 13 (1) Untuk meningkatkan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD dapat dapat dilakukan kegiatan diklat mandiri/workshop paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan biaya kegiatan paling banyak Rp. 211.700.000,- (dua ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) per kegiatan,
untuk
uang harian serta transportasi disesuaikan dengan wilayah kegiatan tersebut dan dapat dilakukan di luar Kota Cilegon.
Bagian Keenam Konsultasi dan Koordinasi Pasal 14 Konsultasi
dan
koordinasi
kepemerintahan
Pimpinan
dan
Anggota DPRD disediakan biaya perjalanan dinas.
Bagian Ketujuh Pengawasan Pasal 15 Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Walikota, kebijakan yang telah ditetapkan oleh Walikota, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut penyampaian aspirasi masyarakat, disediakan biaya perjalanan dinas.
Bagian Kedelapan Reses Pasal 16 Kegiatan Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali Reses, yang diberikan biaya sebagai berikut: a. Untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),
disediakan
biaya
paling
banyak
sebesar
Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per anggota yang sudah termasuk sewa tempat/tenda dan biaya makan minum dan jamuan ringan; b. Kegiatan ...
- 16 -
b. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Kota Cilegon. c. Kegiatan Reses dapat dilakukan dengan tekhnis pelaksanaan Reses berdasarkan kelompok daerah pemilihan atau individu secara mandiri/perseorangan, yang dibayarkan secara Ganti Uang (GU)/Tambahan Uang Persediaan (TUP)/Langsung (LS) dengan bentuk pertanggungjawaban Reses sebagai berikut:
NO JENIS PENGELUARAN 1.
SPPD/Perjalanan Dinas
BUKTI PENGELUARAN - Tanda tangan Kwitansi SPPD; - Tanda tangan Blanko SPPD oleh Pejabat yang menerima di tempat tujuan; - Laporan pelaksanaan tugas.
2.
Konsumsi/MakanMinum
- Kwitansi pengadaan pelaksanaan konsumsi; - Daftar hadir peserta Reses yang ditanda tangani Camat/ Lurah.
3.
Sewa Tenda/Sewa Tempat, Kursi dan Sound System
- Kwitansi yang ditanda tangani pihak ketiga/pelaksana.
4.
Honorarium/Insentif
- Kwitansi yang ditanda tangani oleh penerima/pembayar; - Daftar tanda terima oleh yang menerima dan yang membayarkan.
Bagian Kesembilan Biaya Perjalanan Dinas Pasal 17 (1) Biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri dari: a. Biaya transport; b. Uang Harian termasuk biaya makan, biaya angkutan setempat dan uang saku. (2) Biaya ...
- 17 -
(2) Biaya
Perjalanan
Dinas
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (1) di atas, dengan rincian sebagai berikut: a. b.
TUJUAN Wilayah Kota Cilegon Dalam Wilayah Provinsi Banten (Kab/Kota Serang)
c.
Kab/Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Pandeglang, Lebak
d.
DKI Jakarta dan Jawa Barat (Bekasi, Bogor, Depok)
e.
Wilayah Jawa Barat (Bandung, Tasikmalaya dan lain – lain)
f.
Diluar Wilayah Provinsi Banten
g.
Luar Negeri
URAIAN TARIF Transportasi PP Anggota : Rp. 100.000,-/hari - Uang Harian dan Pimpinan : Rp. 500.000,-/hari Transportasi PP (BBM) Anggota : Rp. 400.000,-/hari dibayarkan lumpsum - penginapan at cost - Uang Harian dan Pimpinan : Rp. 800.000,-/hari Transportasi PP (BBM) Anggota : Rp. 700.000,-/hari dibayarkan lumpsum - penginapan at cost - Uang Harian dan Pimpinan : Rp. 1.500.000,-/hari Transportasi PP (BBM) Anggota : Rp. 1.400.000,-/hari dibayarkan lumpsum - penginapan at cost - Uang Harian dan Pimpinan : Rp. 1.800.000,-/hari Transportasi PP (BBM) Anggota : Rp. 1.700.000,-/hari dibayarkan lumpsum - penginapan at cost Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang harian sebesar Rp. 1.400.000,-/hari yang diberikan untuk : Ketentuan Perjalanan Dinas : 1. Uang harian diberikan secara lumpsum. 2. Biaya Penginapan dan Transportasi dibayarkan secara at cost sesuai invoce hotel dan invoice tiket. 3. Kriteria biaya dibuktikan dengan tiket dan boarding pass, dibagi atas : - Pesawat Terbang kelas ekonomi. - Kereta Api dan Bus diberikan tiket kelas eksekutif. - Kapal Laut Kelas I B. - Uang Harian dan BBM Pimpinan : Rp. 3.000.000,PP Bandara Anggota /hari dibayarkan secara : Rp. 3.000.000,lumpsum, /hari - Penginapan dan Transportasi udara dibayarkan at cost.
(3) Biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah Provinsi Banten dalam pulau jawa dengan perhitungan jarak tempuh yang menggunakan kendaraan roda empat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax dalam bentuk uang dengan ketentuan sebagai berikut : Kota Tujuan Semarang Yogyakarta Surabaya
Dari Kota Cilegon Jarak (Km) 1.250 1.300 1.600
Liter 125 130 160 (4) Biaya ...
- 18 -
(4) Biaya Penginapan dibayarkan secara Riil (Real Cost), dengan rincian setinggi-tingginya sebagai berikut : BIAYA PENGINAPAN / HOTEL
PROVINSI
TARIF HOTEL KELAS SUITE (Rp.)
BINTANG LIMA (Rp.)
PEJABAT ESSELON ESSELON NEGARA DI III/GOL. IV IV/GOL. III DAERAH, (BINTANG (BINTANG DPRD DAN TIGA) DUA) ESSELON II (Rp.) (Rp.) (BINTANG EMPAT) (Rp.)
PEGAWAI GOL. II, I DAN PTT (BINTANG SATU) (Rp.)
NANGGROE ACEH DARUSALAM
1.300.000
726.000
641.300
500.000
363.000
220.000
SUMATRA UTARA
4.400.000
1.100.000
762.300
540.000
300.000
240.000
RIAU
3.085.000
950.000
858.000
585.000
330.000
220.000
KEPULAUAN RIAU
3.410.000
770.000
550.000
438.000
246.000
185.000
JAMBI
1.100.000
660.000
615.000
540.000
220.000
165.000
SUMATRA BARAT
2.937.000
935.000
787.000
410.000
330.000
275.000
SUMATRA SELATAN
1.584.000
825.000
567.000
385.000
275.000
220.000
LAMPUNG
2.422.000
605.000
440.000
360.000
330.000
215.000
715.000
660.000
440.000
385.000
330.000
220.000
BANGKA BELITUNG
1.072.000
605.000
440.000
385.000
275.000
165.000
JAWA TENGAH
3.555.200
1.000.000
750.000
495.000
385.000
275.000
D.I YOGYAKARTA
4.094.200
825.000
620.000
459.000
330.000
225.000
JAWA TIMUR
5.247.000
880.000
660.000
495.000
385.000
275.000
BALI
7.956.300
1.650.000
1.210.000
935.000
770.000
495.000
NUSA TENGGARA BARAT
5.115.000
825.000
660.000
495.000
350.000
215.000
NUSA TENGGARA TIMUR
1.787.500
660.000
550.000
385.000
275.000
220.000
KALIMANTAN BARAT
1.100.000
770.000
550.000
500.000
275.000
220.000
KALIMANTAN TENGAH
750.000
650.000
550.000
385.000
288.000
225.000
KALIMANTAN SELATAN
2.180.000
715.000
650.000
450.000
275.000
165.000
KALIMANTAN TIMUR
5.775.000
880.000
715.000
550.000
385.000
220.000
SULAWESI UTARA
2.700.000
900.000
650.000
575.000
385.000
220.000
GORONTALO
875.600
715.000
550.000
495.000
330.000
165.000
SULAWESI BARAT
796 .000
660.000
550.000
440.000
330.000
165.000
2.750.000
1.000.000
715.000
550.000
385.000
220.000
SULAWESI TENGAH
990.000
770.000
550.000
440.000
330.000
165.000
SULAWESI TENGGARA
951.000
770.000
550.000
440.000
330.000
220.000
MALUKU
800.000
660.000
495.000
420.000
220.000
165.000
MALUKU UTARA
715.000
600.000
495.000
330.000
220.000
165.000
PAPUA
1.550.000
970.000
660.000
475.000
375.000
275.000
IRIAN JAYA BARAT
1.056.000
715.000
550.000
440.000
330.000
290.000
BENGKULU
SULAWESI SELATAN
(5) Di ...
- 19 -
(5) Di daerah yang tidak ada hotelnya dan hanya tersedia tempat
menginap
yang
tidak
dapat
mengeluarkan
kwitansi dibayarkan secara lumpsum/hari sesuai tabel pada tabel ayat (3). (6) Pembayaran
biaya
perjalanan
dinas
dilakukan
secara
Anggota
DPRD
Kota
Cilegon
pendidikan
dan
lumpsum. (7) Pimpinan yang
dan
mengikuti
dan/atau
sejenisnya
dan
sebagainya)
lain
biaya
kontribusi
penyelenggara
pelatihan
(Radiogram, yang
dari
dan
di
Surat
Undangan,
dalamnya
terdapat
kepada
panitia
peserta
kegiatan
(diklat)
study
banding
yang
menggunakan jasa pihak ketiga atau bimbingan teknis, hari
pertama
transportasi
diberikan
lainnya,
uang
untuk
harian
hari
dan
biaya
berikutnya
hanya
diberikan uang saku sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
Bagian Kesepuluh Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Pasal 18 (1) Untuk menunjang kegiatan Pimpinan DPRD yang berkaitan dengan representatif, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan
tugas
sehari-hari
disediakan
Belanja
Penunjang Operasional. (2) Belanja DPRD
Penunjang sebagaimana
Operasional
dimaksud
pada
Pimpinan
ayat
(1)
adalah
sebesar Rp. 26.040.000,- (dua puluh enam juta empat puluh
ribu
rupiah)
yang
diberikan
secara
kolektif
setiap bulan.
BAB ...
- 20 -
BAB V TENAGA AHLI FRAKSI Pasal 19 (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi disediakan Tenaga Ahli; (2) Tenaga Ahli sebagaimana pada ayat (1) yang berkaitan dengan
keahlian
dibidang
perancangan
Peraturan
Perundang-undangan, analisis anggaran dan pengawasan; (3) Tenaga Ahli sebagaimana pada ayat (2) paling banyak 9 (Sembilan) orang diangkat oleh Sekretaris DPRD setelah dikonsultasikan kepada Pimpinan DPRD; (4) Tenaga
Ahli
sebagaimana
pada
ayat
(3)
diberikan
honorarium setiap kegiatan sebagaimana tabel berikut : a. Tenaga Ahli Berpendidikan S1 KELOMPOK AHLI
TAHUN PENGALAMAN
NILAI RUPIAH/ BULAN
Ahli Muda
1–4
4.200.000 s/d 5.250.000
Ahli
5–8
5.550.000 s/d 7.200.000
Ahli Utama
9 – 12
7.600.000 s/d 9.100.000
Ahli Kepala
13 – 16
9.600.000 s/d 11.200.000
Ahli Kepala
17 – 20
11.800.000 s/d 13.000.000
b. Tenaga Ahli Berpendidikan S2 dan S3 KELOMPOK AHLI
TAHUN PENGALAMAN
NILAI RUPIAH/BULAN
Ahli Muda
1–4
4.500.000 s/d 6.100.000
Ahli
5–8
6.500.000 s/d 7.900.000
Ahli Utama
9 – 12
8.200.000 s/d 9.900.000
Ahli Kepala
13 – 16
10.400.000 s/d 13.200.000
Ahli Kepala
17 – 20
14.300.000 s/d 18.000.000
BAB ...
- 21 -
BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 20 (1) Untuk setiap biaya yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menyampaikan laporan kegiatan atau hasil kerja secara keseluruhan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Sekretaris DPRD melalui Pimpinan DPRD. (2) Laporan
pertanggungjawaban
kegiatan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari
pertanggungjawaban
keuangan
pada
Sekretariat DPRD. (3) Laporan
sebagaimana
tidak
atau
belum
oleh
yang
bersangkutan,
persetujuan atau yang
tidak
dimaksud
dapat
Pimpinan
menjadi
hak
dipenuhi
dapat
pembayaran Pimpinan
dan
ayat
atau
Sekretaris
DPRD
melakukan
pada
(1)
yang
diselesaikan
DPRD
dengan
menangguhkan
atas
hal
Anggota
tertentu DPRD
yang bersangkutan untuk kegiatan berikutnya. Pasal 21 Semua pengeluaran daerah yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD selain penghasilan tetap dan perjalanan dinas dipungut pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII PENUTUP Pasal 22 Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Cilegon Nomor 43 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal ...
- 22 -
Pasal 23 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.
Ditetapkan di Cilegon pada tanggal 26 Nopember 2012 WALIKOTA CILEGON, ttd Tb. IMAN ARIYADI Diundangkan di Cilegon pada tanggal 26 Nopember 2012 SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON, ttd ABDUL HAKIM LUBIS BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2012 NOMOR 32
