BERITA DAERAH KOTA CILEGON
TAHUN : 2012
NOMOR : 21
PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG GARIS SEMPADAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA CILEGON Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pengaturan dan tertib pemanfaatan ruang
di
wilayah
Kota
Cilegon
serta
dalam
rangka
mewujudkan penataan ruang Kota Cilegon yang berkualitas sehingga perlu diatur mengenai garis sempadan; b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2010-2030, maka Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut perlu dijabarkan ke dalam beberapa bentuk kebijakan teknis bangunan dan lingkungan di mana salah satunya berupa pengaturan garis sempadan; c. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan fisik, perubahan situasi dan kondisi, serta Kota Cilegon sebagai salah satu wilayah dengan karakteristik perkotaan, maka implementasi
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Serang
Nomor 17 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan yang selama ini menjadi dasar pengaturan garis sempadan di Kota Cilegon
sudah
tidak
sesuai
lagi
dengan
tuntutan
pembangunan Kota Cilegon; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota yang mengatur tentang Garis Sempadan; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013); 2. Undang ...
-2-
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua
atas
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang
Nomor
38
Tahun
2004
tentang
Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 6. Undang-Undang Perkeretaapian
Nomor
23
(Lembaran
Tahun
Negara
2007 Republik
tentang Indonesia
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan
Pemukiman
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
Bagi
Pembangunan
Untuk
Kepentingan
Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 11. Peraturan ...
-3-
11. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Nomor
Negara
143,
Republik
Tambahan
Indonesia
Lembaran
Tahun
Negara
2001
Republik
Indonesia Nomor 4156); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45,
Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4385); 13. Peraturan Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun Pelaksanaan
2005 tentang
Undang-Undang
Nomor
28
Tahun 2005 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor
176, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5085); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan
Ruang
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230); 18. Keputusan Presiden
Nomor
32
Tahun
1990
tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung; 19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Reklamasi Pantai; 20. Standar Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 04-6918-2002 tentang Ruang bebas dan jarak bebas minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); 21. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Rencana
Tata
Ruang
Wilayah
Kota
Cilegon
Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3); 22. Peraturan …
-4-
22. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5); 23. Peraturan Walikota Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 tentang
Tatacara
Peraturan
dan
Walikota
Teknik
Penyusunan
(Lembaran
Daerah
Rancangan
Kota
Cilegon
Tahun 2000 Nomor 4 Seri D; 24. Peraturan Walikota Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2003 Tentang
Kewenangan
Yang
Akan
Dilaksanakan
Oleh
Pemerintah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2003 Nomor 19 Seri D); 25. Peraturan Walikota Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Di Wilayah Kota Cilegon (Lembar Daerah Kota Cilegon Tahun 2003 Nomor 161 Seri C); 26. Peraturan Walikota Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran
Daerah
Kota
Cilegon
Tahun
2008
Nomor 8); MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG GARIS SEMPADAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Cilegon. 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cilegon. 3. Walikota adalah Walikota Cilegon. 4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 5. Ruang …
-5-
5. Ruang manfaat jalan atau disingkat RUMAJA adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh pembina jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya serta hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran, tepi jalan, trotoar, lorong, ambang pengaman, timbunan dan galian gorong-gorong perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya. 6. Ruang milik jalan atau disebut RUMIJA adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang
berlaku
dan
meliputi
ruang
manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan serta diperuntukkan bagi RUMAJA, pelebaran jalan maupun penambahan jalur lalu lintas dikemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan. 7. Ruang pengawasan jalan atau disebut RUWASJA adalah ruang sepanjang jalan di luar RUMIJA yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan diperuntukan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengaman konstruksi jalan. 8. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol. 9. Persil adalah batas hak pemilikan/penguasaan atas sebidang tanah yang dimiliki oleh individu maupun badan hukum. 10. Bangunan
gedung
adalah
wujud
fisik
hasil
pekerjaan
konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagai atau seluruhnya berada di atas dan /atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 11. Bangunan gedung umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya. 12. Bangunan …
-6-
12. Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi
khusus,
pemanfaatannya dan/atau
yang
dalam
pembangunan
membutuhkan
memiliki
kompleksitas
dan/atau
pengelolaan tertentu
khusus
yang
dapat
menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya. 13. Bangunan tahan api adalah semua jenis bangunan permanen dengan tinggi lebih dari 3 (tiga) meter yang atap dan dinding luarnya terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar. 14. Bangunan tidak tahan api adalah semua jenis bangunan dengan tinggi lebih dari 3 (tiga) meter atap atau dinding luarnya terbuat dari bahan yang mudah terbakar dan segala bangunan yang dapat menimbulkan kebakaran yang besar. 15. Sungai kecil yang seterusnya disebut Sungai adalah tempat atau jaringan pengaliran air yang merupakan bagian dari suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan debit rendah, lebar kurang dari 30 meter, dan kedalaman kurang dari 5 meter berfungsi sebagai tempat aliran sumber air baku dan sanitasi lingkungan. 16. Kali adalah tempat atau jaringan pengaliran air yang bukan merupakan bagian dari suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan debit rendah, bersifat intermitten (kering di saat musim kemarau), berlebar kurang dari 30 meter dan kedalaman kurang dari 5 meter yang berfungsi dalam sanilitasi lingkungan. 17. Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai. 18. Saluran irigasi adalah suatu saluran yang diperlukan dalam rangka
menunjang
penyediaan,
penyaluran
pengambilan,
air
irigasi
pembagian,
mulai
dari
pemberian
dan
penggunaannya. 19. Saluran pembuangan adalah suatu saluran buatan yang berfungsi untuk pengaturan sanitasi dan pembuangan limbah cair suatu daerah tertentu. 20. Waduk adalah tempat/wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk irigasi maupun keperluan lainnya. 21. Jalur …
-7-
21. Jalur jalan kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalan kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api. 22. Ruang
manfaat
jalur
kereta
api
adalah
ruang
yang
digunakan sebagai tempat bagi jalan rel dan bidang tanah di kiri dan kanan jalan rel beserta ruang di kiri, kanan, atas, dan bawah yang digunakan untuk konstruksi jalan rel dan penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya. 23. Ruang milik jalur kereta api adalah bidang tanah di kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan
konstruksi
jalan
rel
sekurang-kurangnya
6 (enam) meter ke arah kiri dan kanan jalur kereta api. 24. Ruang pengawasan jalur kereta api adalah bidang tanah atau bidang lain di kiri dan kanan ruang milik jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan dan kelancaran operasi kereta api sekurang-kurangnya 9 (sembilan) meter ke arah kiri dan kanan jalur kereta api. 25. Jalur pipa gas adalah suatu jalur di permukaan tanah yang di dalamnya dipasang/tertanam pipa gas beserta kelengkapannya. 26. Kawasan/lingkungan permukiman perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan/lingkungan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 27. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disebut SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV atau mempunyai tegangan tertinggi untuk perlengkapan di atas 245 kV. 28. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disebut
SUTET
menggunakan
adalah
kawat
saluran
telanjang
tenaga
listrik
(konduktor)
di
yang udara
bertegangan nominal di atas 230 kV atau mempunyai tegangan tertinggi untuk perlengkapan di atas 245 kV. 29. Saluran …
-8-
29. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga
listrik
yang
menggunakan
kawat
telanjang
(penghantar) di udara bertegangan di atas 1 KV sampai dengan 35 KV sesuai standar di bidang ketenaga listrikan. 30. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan kurang dari dan/atau sama dengan 1 KV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan. 31. Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat berisolator (pengantar) di dalam tanah bertegangan di atas 1 KV sampai dengan 35 KV sesuai setandar di bidang ketenaga listrikan. 32. Saluran Kabel Tegangan Rendah (SKTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat berisolator (penghantar) di dalam tanah bertegangan kurang dari dan/atau sama dengan 1 KV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan. 33. Ruang Bebas adalah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor SUTT atau SUTET di mana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, mahluk hidup, dan benda lainnya serta keamanan operasi SUTT dan SUTET. 34. Instansi
terkait
adalah
instansi
yang
melaksanakan
pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan objek sempadan sesuai dengan kewenangannya. 35. Garis sempadan adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan gedung terhadap batas lahan yang dikuasai, antar massa bangunan lainnya, jalan, tepi sungai, garis pantai, jalan kereta api, saluran, waduk, mata air, pipa gas, dan/atau jaringan listrik tegangan tinggi. 36. Objek sempadan adalah unsur alami atau buatan manusia yang perlu diperlakukan khusus karena memiliki fungsi ekonomi,
ekologis,
sedemikian
rupa
dan
menunjang
sehingga
perlu
kehidupan adanya
jarak
manusia antara
pembangunan dan pengembangan fisik lahan terhadapnya. 37. Ruang sempadan adalah ruang yang berada sepanjang kiri dan kanan objek sempadan yang memiliki peran penting dalam menunjang keamanan dan keselamatan bangunan dan manusianya serta untuk mempertahankan kelestarian fungsi objek sempadan. 38. Garis …
-9-
38. Garis sempadan jalan adalah garis batas luar pengamanan jalan baik pengamanan konstruksi jalan maupun pengamanan fungsi jalan. 39. Garis sempadan bangunan adalah garis batas dalam mendirikan bangunan pada suatu persil atau petak yg tidak boleh dilewatinya membatasi bidang terluar bangunan ke arah depan, belakang atau pun samping kiri dan kanannya. 40. Bidang terluar bangunan adalah dinding bangunan terluar yang bukan merupakan dinding pembatas, dengan ketinggian lebih dari 1,2 meter, dan overstek melebih 1,5 meter. 41. Garis sempadan pagar adalah garis bagian luar dari batas persil atau pagar pekarangan. 42. Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai baik pengamanan fungsi sungai maupun konstruksi sungai. 43. Garis sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. 44. Garis sempadan waduk adalah garis batas luar pengamanan fungsi dan konstruksi waduk. 45. Garis sempadan mata air adalah garis batas luar pengamanan fungsi dan pelestarian mata air. 46. Garis sempadan jalur kereta api adalah garis batas luar pengamanan jalur kereta api sebagai penunjang fungsi pengamanan dan kelancaran operasi kereta api. 47. Garis sempadan jalur jaringan listrik tegangan tinggi adalah garis batas luar pengamanan jalur jaringan listrik tegangan tinggi baik terhadap konstruksi dan fungsi jaringan juga keselamatan manusia. 48. Kawasan/lingkungan khusus adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki karakteristik tertentu. 49. Kawasan Tertentu adalah koridor Jalan Protokol, koridor Jalan Lingkar Luar Selatan, dan koridor rencana Jalan Lingkar Luar Utara. 50. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. 51. Arahan pemanfaatan ruang adalah arahan teknis yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan. BAB ...
- 10 -
BAB II GARIS SEMPADAN Pasal 2 (1)
Setiap
orang
atau
badan
yang
akan
melaksanakan
pembangunan wajib mentaati ketentuan garis sempadan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Cilegon sebagaimana dalam Peraturan Walikota ini. (2)
Penetapan
ketentuan
Garis
Sempadan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud sebagai landasan pemberian arahan pemanfaatan ruang dalam Keterangan Rencana Kota, rekomendasi teknis perijinan bangunan, dan pengkajian penataan ruang. (3)
Tujuan Penetapan ketentuan garis sempadan sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
adalah
untuk
menciptakan
keselamatan manusia, keamanan bangunan, kelestarian objek sempadan, dan keserasian lingkungan. (4)
Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Garis Sempadan Jalan dan Jalur Kereta Api; b. Garis Sempadan Bangunan dan Pagar; c. Garis Sempadan Sungai dan Saluran; d. Garis Sempadan Pantai, Waduk dan Kolam Retensi; dan e. Garis Sempadan Jaringan Listrik Tegangan Tinggi dan Pipa Gas.
(5)
Besaran ukuran garis sempadan dinyatakan dalam besaran ukuran minimal dan dapat disesuaikan dengan bentuk, intensitas, dan karakteristik pemanfaatan ruang.
BAB III KETENTUAN GARIS SEMPADAN Bagian Kesatu Garis Sempadan Jalan Pasal 3 (1) Penyelenggaraan
bangunan
gedung, bangunan gedung
umum, dan bangunan gedung tertentu di sepanjang jalan umum harus memenuhi ketentuan Garis Sempadan Jalan yang ditetapkan sebagai pengamanan konstruksi jalan, pengamanan fungsi jalan, dan pandangan bebas pengemudi. (2) Garis …
- 11 -
(2) Garis Sempadan Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berimpit dengan besaran RUWASJA disesuaikan dengan kelas dan fungsi jalan yang ditetapkan oleh instansi terkait. (3) Dalam hal RUWASJA belum ditetapkan, maka besar Garis Sempadan Jalan diukur dari badan jalan yang ditetapkan sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut: a. Jalan arteri primer 15 (lima belas) meter; b. Jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter; c. Jalan lokal primer 7 (tujuh) meter; d. Jalan lingkungan primer 5 (lima) meter; e. Jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter; f. Jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter; g. Jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter; h. Jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter. (4) Khusus garis sempadan Jalan Tol (untuk semua jenis bangunan) diukur 15 meter dari pagar jalan tol ditambah RUMIJA jalan service (jika ada). (5) Apabila
terjadi
pelebaran
jalan
yang
mengakibatkan
berkurangnya ukuran persil secara berarti, maka ketentuan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diberlakukan pengecualian dengan persetujuan Walikota. Pasal 4 (1) Garis sempadan jalan persimpangan sebidang di mana elevasi jalan dan persil sama adalah mengikuti ketentuan Garis Sempadan Jalan sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2). (2) Garis sempadan pada jalan persimpangan sebidang ditarik mengikuti garis atau bentuk jalan di hadapannya. Pasal 5 Penentuan garis sempadan jalan persimpangan tidak sebidang mengikuti aturan garis sempadan jalan persimpangan sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kemudian ditambah dengan perbedaan ketinggian antara dua permukaan jalan tersebut. Bagian ...
- 12 -
Bagian Kedua Garis Sempadan Jalur Kereta Api Pasal 6 (1) Garis sempadan jalur kereta api diukur dari Ruang Milik Jalur Kereta Api. (2) Garis sempadan jalur kereta api ditetapkan sekurangkurangnya sebagai berikut: BANGUNAN JALUR KERETA API
BANGUNAN TIDAK BERTINGKAT
BANGUNAN BERTINGKAT
3 Meter
5 Meter
- Lengkung Dalam
6 Meter
9 Meter
- Lengkung Luar
3 Meter
5 Meter
Lintasan lurus Berkelok/melengkung:
(3) Untuk jalur kereta api yang terletak pada tanah urugan atau galian, Ruang Milik Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diukur dari pangkal terluar tanah urugan atau galian pada jalur kereta api. (4) Untuk bangunan gedung tertentu yang dapat mempengaruhi fungsi dan operasional kereta api, besaran sempadan dapat disesuaikan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan. (5) Pengecualian terhadap ketentuan di atas hanya dapat dilakukan
dengan
tetap
menjamin
keselamatan
dan
kelancaran perjalanan Kereta Api dan lalu lintas jalan sesuai dengan rekomendasi Instansi Pengelola Kereta Api. Bagian Ketiga Garis Sempadan Bangunan Pasal 7 (1) Garis Sempadan Bangunan ditetapkan untuk ruang bebas bangunan terhadap batas persilnya mencakup sempadan muka, samping kanan, samping kiri, dan belakang bangunan. (2) Garis sempadan muka bangunan ditentukan berdasarkan lebar Ruang Milik Jalan dan peruntukan lokasi. (3) Dalam hal bagian muka bangunan tidak menghadap jalan, maka garis sempadan diukur dari batas lahan. (4) Garis …
- 13 -
(4) Garis sempadan belakang bangunan
sebagaimana pada
ayat (1) pada pasal ini ditetapkan ½ (setengah) dari besarnya garis sempadan muka bangunan. (5) Garis
sempadan
samping
kiri
dan
samping
kanan
sebagaimana pada ayat (1) diukur dari batas lahan sebesar ½ (setengah) dari garis sempadan belakang dan ditetapkan sebagai aturan anjuran. (6) Pada kondisi di mana sempadan belakang tidak dapat dipenuhi, maka dapat diterapkan sempadan samping dengan besar ukuran dan sifat yang sama. (7) Dalam hal bangunan berbatasan dengan objek sempadan lainnya,
maka
ukuran
mempertimbangkan
garis
ukuran
sempadan
sempadan
bangunan
objek
tersebut
dengan mengacu pada jarak teraman. (8) Ruang sempadan belakang bangunan dapat dimanfaatkan untuk pendirian bangunan dengan ketentuan tidak melebihi ¼ (seperempat) dari lebar persil bagian belakang dan tidak melebihi batas Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang ditetapkan. (9) Pada kondisi lebar muka persil tanah lebih dari 3 (tiga) kali panjang tanahnya, maka ketentuan sempadan belakang dapat dialihkan ke bagian kiri atau kanan bangunan dengan besaran dan sifat yang sama. (10) Untuk
bangunan
penyimpanan
yang
digunakan
bahan/benda
yang
sebagai
tempat
berbahaya/mudah
terbakar dan atau bangunan tertentu yang berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan sekitar, maka perlu penetapan besaran khusus untuk sempadan samping kiri, kanan, dan belakang disesuaikan dengan bahan
dasar
konstruksi
bangunan
dan
aktivitas
di
sekelilingnya dan atau pertimbangan pendapat ahli. (11) Garis sempadan muka bangunan dihitung dari batas Ruang Milik Jalan (RUMIJA) atau batas persil tanah ditambah koefisien
jarak
minimal
sesuai
dengan
peruntukkan
lokasinya ke arah bidang terluar bangunan. Pasal ...
- 14 -
Pasal 8 (1) Untuk
Bangunan
Gedung,
besaran
koefisien
jarak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (11) adalah sebagai berikut: NO 1.
2.
3.
4.
PERUNTUKKAN LOKASI
JARAK MINIMAL (M)
Komersial a. Kecil (toko, ruko tunggal) b. Menengah (komplek ruko, pertokoan, hotel, dll) c. Besar (mall, supermarket , dll)
10
Hunian a. Rumah Tinggal luas kavling 1) < 150 m² 2) 150 m² – 500 m² 3) > 500 m² b. Rusun/Apartemen
3 5 8 10
Perkantoran dengan luas kavling a. < 1.000 m² b. 1.000 m² – 2.500 m² c. > 2.500 m² Industri/Bangunan penunjang industri a. Industri Kecil b. Industri Menengah c. Industri Besar dengan luas kavling kurang dari 20.000 m² d. Industri Besar dengan luas kavling 20.000 m² atau lebih
5 8
5 8 10
5 8 10 15
(2) Untuk Bangunan Gedung Umum, koefisien jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (11) adalah sebagai berikut: NO
PERUNTUKKAN LOKASI
1.
Pendidikan dengan luas kavling: 1) < 1.000 m² 2) 1000 m² – 6.000m² 3) > 6.000 m² Peribadatan dengan luas kavling: 1) < 1000 m² 2) ≥ 1000 m² Kesehatan dengan luas kavling: 1) < 500 m² 2) 500 m² – 3000 m² 3) > 3000 m² Perkantoran pemerintahan dengan luas kavling: a. < 1.000 m² b. 1.000 m² – 5.000 m² c. > 5.000 m²
2.
3.
4.
JARAK MINIMAL (M) 5 8 10 5 8 5 8 10
5 8 10 (3) Untuk …
- 15 -
(3) Untuk Bangunan Gedung Tertentu dan Bangunan Gedung Umum
lainnya,
koefisien
jarak
ditentukan
dengan
mempertimbangkan penilaian ahli dan atau instansi terkait. (4) Pengaturan
Garis
Sempadan
Bangunan
pada
Kawasan
Tertentu diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota.
Bagian Keempat Garis Sempadan Pagar Pasal 9 (1)
Garis Sempadan pagar berlaku pada lahan-lahan yang memiliki perbedaan ketinggian antara permukaan jalan dan persil tidak sebidang minimal sebesar 1,5 meter.
(2)
Garis sempadan pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut: a. Apabila permukaan persil lebih tinggi dari permukaan jalan, maka garis sempadan pagar berada pada permukaan bidang miring sebesar 0,5 meter yang ditarik dari batas RUMIJA dengan persil; dan/atau b. Apabila permukaan persil lebih rendah dari permukaan jalan, maka garis sempadan pagar berada pada batas RUMIJA dengan persil.
Bagian Kelima Garis Sempadan Sungai Pasal 10 (1)
Sungai sebagaimana dimaksud pada pasal ini memperhatikan karakteristik sungai di Kota Cilegon dengan lebar kurang dari 10 meter dan sifatnya yang intermitten (kering di saat kemarau).
(2)
Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi
sungai
dari
kegiatan
manusia
yang
dapat
mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. (3)
Dengan
mempertimbangkan
peningkatan
fungsi
dan
kelestarian lingkungan, sungai dapat diperkuat, diperlebar, ditinggikan, dan atau diperdalam dengan membangun tanggul. Pasal ...
- 16 -
Pasal 11 (1)
Garis sempadan sungai bertanggul ditetapkan sebagai berikut: a. Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan/ lingkungan permukiman ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul; dan b. Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan/ lingkungan permukiman ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
(2)
Garis sempadan sungai tidak bertanggul ditetapkan sebagai berikut: a. Garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan/ lingkungan permukiman ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (tiga) meter di bagian tepi sungai; dan b. Garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan/ lingkungan permukiman ditetapkan sekurang-kurangnya 7 (lima) meter di bagian tepi sungai.
Bagian Keenam Garis Sempadan Saluran Pasal 12 (1)
Garis sempadan saluran sebagaimana dimaksud pada Bagian
Kedua
Bab
ini
adalah
mencakup
saluran
pembuangan dan saluran irigasi. (2)
Garis sempadan saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diukur dari bagian luar kaki tanggul untuk saluran bertanggul
dan dari bagian
tepi saluran untuk
saluran tidak bertanggul. (3)
Garis sempadan saluran bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan sebagai berikut: a. Satu meter untuk saluran pembuangan dan irigasi dengan lebar saluran lebih kecil dari 3 meter; b. Tiga meter untuk saluran pembuangan dan irigasi dengan lebar saluran lebih dari 3 meter. (4) Garis ...
- 17 -
(4)
Garis sempadan saluran tidak bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan sebagai berikut: a. Dua kali kedalaman saluran ditambah 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan lebar saluran kurang dari 3 meter; b. Dua kali kedalaman saluran ditambah 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan lebar saluran 3 – 5 meter; dan c. Dua kali kedalaman saluran ditambah 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan lebar saluran lebih dari 5 meter. Bagian Ketujuh Garis Sempadan Pantai Pasal 13
(1)
Garis Sempadan Pantai diukur dari pasang tertinggi ke arah daratan mengikuti morfologi garis pantai dan atau disesuaikan dengan topografi setempat.
(2)
Garis Sempadan Pantai sebagaimana ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: JENIS PENGGUNAAN Industri
dimaksud
pada
JARAK SEMPADAN MINIMAL (METER) 20
Perumahan
100
Perdagangan dan Jasa
30
Perkantoran Pemerintahan
50
Fasilitas Pendidikan
100
Fasilitas Kesehatan
100
Gudang
30
Bangunan penunjang industri
30
Bangunan Penunjang Kepelabuhanan
20
(3)
Untuk bangunan yang masuk dalam kategori bangunan gedung tertentu, besaran sempadan dapat disesuaikan mengacu pada kajian dan penilaian pakar/ahli terkait dan atau penanganan rekayasa teknis dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan.
(4)
Pengecualian terhadap ketentuan tersebut di atas hanya dapat dilakukan mengacu pada rekomendasi instansi terkait dengan tetap menjamin aspek keselamatan, keamanan, dan keandalan bangunan dan lingkungan. Bagian …
- 18 -
Bagian Kedelapan Garis Sempadan Waduk dan Kolam Retensi Pasal 14 (1)
Garis Sempadan waduk adalah 50 (lima puluh) meter dari titik permukaan air tertinggi ke arah darat.
(2)
Garis Sempadan kolam retensi adalah 15 (lima belas) meter dari titik permukaan air tertinggi ke arah darat.
(3)
Sempadan
untuk
bangunan
gedung
tertentu
yang
menunjang fungsi dan pengelolaan waduk dan kolam retensi dapat disesuaikan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan. Bagian Kesembilan Garis Sempadan Jaringan Listrik Tegangan Tinggi Pasal 15 (1)
Garis sempadan jaringan listrik tegangan tinggi mengacu pada Ruang Bebas.
(2)
Jarak bebas minimum vertikal dari konduktor (C) ditetapkan sebagai berikut: LOKASI
SUTT 66 KV
150 KV
SUTET 275 KV
500 KV
Jarak bebas minimum vertikal (dalam meter) dihitung dari permukaan bumi atau permukaan jalan/rel Lapangan terbuka atau daerah terbuka
7,5
8,5
10,5
12,5
Jalan/jalan raya, rel kereta api
12,5
13,5
15,0
18,0
Lapangan umum, SUTT lain, SUTR, SUTM, saluran udara
3,0
4,0
5,0
8,5
Jarak bebas minimum vertikal (dalam meter) dihitung sampai titik tertinggi/terdekatnya Daerah dengan keadaan tertentu
4,5
5,0
7,0
9,0
Bangunan, jembatan, tanaman/ tumbuhan, hutan.
4,5
5,0
7,0
9,0
Perkebunan
8,0
9,0
11,0
15,0
Komunikasi, antena, dan kereta gantung
3,0
4,0
6,0
8,5 (3) Jarak ...
- 19 -
(3)
Jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang ditetapkan sebagai berikut: SALURAN
JARAK
JARAK
JARAK
TOTAL
PEMBU-
UDARA
DARI
HORIZONTAL
BEBAS
(L+H+I)
LATAN (M)
SUMBU
AKIBAT
IMPULS
VERTIKAL
AYUNAN
PETIR
MENARA/ KONDUKTOR TIANG
(H)
(UNTUK SUTT) ATAU
KONDUK-
JARAK
TOR (L)
BEBAS IMPULS SWITSING (UNTUK SUTET) (I)
SUTT 66 kV tiang baja
1,8
1,37
0,63
3,80
4,00
SUTT 66 kV tiang beton
1,8
0,68
0,63
3,11
4,00
SUTT 66 kV menara
3,00
2,74
0,63
6,37
7,00
SUTT 150 kV tiang baja
2,25
2,05
1,50
5,80
6,00
SUTT 150 kV tiang beton
2,25
0,86
1,50
4,61
5,00
SUTT 150 kV menara
4,2
3,76
1,50
9,46
10,00
SUTET 275 kV sirkit ganda
5,8
5,13
1,80
12,73
13,00
SUTET 500 kV sirkit tunggal
12,00
6,16
3,10
21,26
22,0
SUTET 500 kV sirkit ganda
7,3
6,16
3,10
16,56
17,0
Bagian …
- 20 -
Bagian Kesepuluh Garis Sempadan Pipa Gas Pasal 16 (1)
Garis Sempadan Pipa Gas ditetapkan dari dinding luar pipa yang terdekat dengan dinding luar bangunan ke arah kiri dan kanan.
(2)
Garis Sempadan seperti yang dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk instalasi jalur pipa gas dengan ketentuan sebagai berikut: JARAK MINIMUM (METER) JENIS PIPA GAS
DIAMETER TEKANAN PIPA (INCH) 4 S/D 16 BAR
TEKANAN >16 S/D 50 BAR
TEKANAN >50 S/D 100 BAR
Pipa Transmisi
-
2
9
15
Pipa Induk
-
2
9
15
Peralatan pendukung pipa transmisi gas
-
-
20
20
2-6
2
-
-
8
2
3
3
10
2
3
3,5
12
-
3,5
4
14 – 16
-
4
4,5
18 – 24
-
4,5
5
28 - 30
-
5
6
36
-
6
7
42-48
-
7
7,5
Pipa penyalur
BAB …
- 21 -
BAB IV PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN RUANG SEMPADAN Pasal 17 (1)
Pengaturan khusus
garis
akan
sempadan mengacu
pada pada
kawasan/lingkungan peraturan
internal
kawasan/lingkungan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan. (2)
Dalam hal belum adanya pengaturan garis sempadan di dalam kawasan/lingkungan khusus, akan mengacu pada ketentuan sebagaimana termaktub peraturan walikota ini. Pasal 18
(1)
Pemanfaatan
garis
sempadan
dan
pengendalian
ruang
sempadan diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan, penertiban serta mekanisme perijinan. (2)
Ruang sempadan sebagaimana dimaksud dalam peraturan walikota ini dapat dimanfaatkan sebagai berikut: a. Bangunan penunjang; b. Papan peringatan, rambu, dan papan reklame (dengan tetap memperhatikan rekomendasi teknis dari instansi terkait); c. Parkir; d. Jalur hijau dan taman; dan e. Kegiatan yang bersifat insidentil (sementara).
(3)
Pemanfaatan ruang sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus berdasarkan pada rekomendasi instansi terkait dengan tetap memperhatikan keselamatan, keamanan, dan kelestarian.
(4)
aspek
Dalam hal penguasaan lahan, tanah-tanah yang sudah dalam penguasaan apabila akan dijadikan ruang sempadan, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
(5)
Pada batas garis sempadan yang telah ditetapkan, tidak diperbolehkan: a. Mendirikan bangunan non-permanen; b. Melakukan
kegiatan
baik
permanen
penggalian,
maupun
penimbunan
barang/sampah/bahan mudah terbakar, menimbulkan api/pembakaran, mengadakan kegiatan keramaian, kegiatan yg dapat menimbulkan kerusakan struktur tanah; c. Merusak fasilitas penunjang ruang sempadan. BAB …
- 22 -
BAB V SANKSI Pasal 19 Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, maka akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini: a. Pemberian arahan pemanfaatan ruang yang mengatur tentang garis sempadan baik untuk bangunan yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini maupun yang akan didirikan agar menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini; b. Untuk bangunan yang telah ada dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan
(IMB),
ketentuan
garis
sempadannya
masih
tetap berlaku dan apabila akan mengajukan Izin baru maka
harus
disesuaikan
dengan
ketentuan
Peraturan
Walikota ini; c. Untuk
bangunan
yang
belum
memiliki
Izin
Mendirikan
Bangunan (IMB) harus menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Hal-hal
yang
belum
diatur
dalam Peraturan
Walikota
ini
sepanjang mengenai teknis dan pelaksanaan di lapangan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota. Pasal ...
- 23 -
Pasal 22 Peraturan Walikota Cilegon ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Cilegon ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.
Ditetapkan di Cilegon pada tanggal 1 Oktober 2012 WALIKOTA CILEGON, ttd Tb. IMAN ARIYADI Diundangkan di Cilegon pada tanggal 1 Oktober 2012 SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON, ttd ABDUL HAKIM LUBIS BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2012 NOMOR 21
