BERITA DAERAH KOTA CILEGON
TAHUN : 2013
NOMOR : 9
PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH SURAT IZIN PENYELENGGARAN ANGKUTAN UMUM KENDARAAN BERMOTOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA CILEGON, Menimbang
:
bahwa untuk tertibnya pengangkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum di Kota Cilegon, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang
Izin
Penyelenggaraan
Angkutan
Umum
1999
tentang
Kendaraan Bermotor; Mengingat
:
1. Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintah
Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 3. Undang ...
-2-
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2011
Nomor
82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan ...
-3-
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 11. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 4); 12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pembentukan
Organisasi
Dinas
Daerah
Kota
Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 7); 13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2012 Nomor 28); 14. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 35 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH SURAT
IZIN
PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN
UMUM
KENDARAAN BERMOTOR.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Cilegon. 2. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Cilegon. 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah 4. Dinas …
-4-
4. Dinas adalah dinas yang membidangi pengelolaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum Kendaraan Bermotor. 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 6. Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum Kendaraan Bermotor adalah izin penyelenggaraan yang dikeluarkan dan diberikan oleh Walikota atau pejabat yang di tunjuk olehnya setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan. 7. Kendaraan
bermotor
adalah
setiap
kendaraan
yang
digerakan oleh perelatan teknis yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang dijalan, selain dari pada kendaraan yang berjalan diatas rel. 8. Kendaraan
khusus
adalah
kendaraan
bermotor
yang
dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu. 9. Angkutan
barang
khusus
adalah
angkutan
yang
membutuhkan mobil barang yang dirancang khusus untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair dan gas, peti kemas, tumbuhan, hewan hidup dan alat berat.
BAB …
-5-
BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 2 Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi: a. Izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek; b. Izin
penyelenggaraan
angkutan
tidak
dalam
trayek;
dan/atau
Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah: a. Sebagai Penyelenggaraan fungsi Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian usaha angkutan di Daerah. b. Sebagai
pedoman
penyelenggaraan
Perijinan
Penyelenggaraan Angkutan Umum Kendaraan Bermotor di Daerah.
BAB III KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN Pasal 4 (1) Melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya dalam wakyu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin. (2) Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Dinas melaui Walikota. (3) Melaporkan
apabila
terjadi
perubahan
kepemilikan
perusahaan atau domisili kegiatan usaha. (4) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB ...
-6-
BAB IV KETENTUAN DAN SYARAT PERIZINAN Pasal 5 (1) Setiap perusahaan angkutan umum kendaraan bermotor wajib
memiliki
Izin
Penyelenggaraan
Angkutan
Umum
Kendaraan Bermotor tanpa dipungut biaya. (2) Perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berbentuk : a. Badan Usaha Milik Negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; c. Perseroan Terbatas; atau d. Koperasi. (4) Setiap permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum Kendaraan Bermotor dibuat secara tertulis dan diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas. (5) Permohonan
Izin
Penyelenggaraan
Angkutan
Umum
Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melampirkan syarat-syarat sebagai berikut : a. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan/Koperasi; b. Foto Copy NPWP; c. Foto Copy SIUP, SITU; d. Foto copy buku uji; e. Foto copy KTP; dan f. Foto copy STNK. (6) Pengelolaan
administrasi
penyelenggaraan
dan
angkutan
penandatanganan kendaraan
izin
bermotor
dilaksanakan oleh Dinas atas nama Walikota. (7) Bentuk …
-7-
(7) Bentuk
dan
isi
izin
penyelenggaraan
dan
formulir
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan walikota ini.
BAB V MASA IZIN BERLAKU Pasal 6 (1) Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum Kendaraan Bermotor berlaku
selama
usaha
yang
bersangkutan
masih
menjalankan usahanya. (2) Izin akan dicabut dan tidak berlaku apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 7 (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, pemegang Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum Kendaraan Bermotor wajib melaporkan realisasi kegiatan usahanya setiap tahun kepada Walikota melalui Dinas. (2) Laporan realisasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala dinas dengan ketentuan sebagai berikut: a. Penyelenggaraan
angkutan
dalam
trayek
wajib
melampirkan: 1. Foto Copy SIPA; 2. Foto Copy buku uji; 3. Foto Copy KTP; dan 4. Foto Copy STNK 5. Foto Copy Surat Izin Trayek b. Penyelenggaraan …
-8-
b. Penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek wajib melampirkan: 1. Foto Copy SIPA; 2. Foto Copy buku uji; 3. Foto Copy KTP; dan 4. Foto Copy STNK (3) Setelah laporan diterima dan diverifikasi oleh dinas melalui seksi
angkutan
diterbitkan
Kartu
Pengawasan
Izin
Penyelenggaraan Angkutan Umum Kendaraan Bermotor yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas. (4) Kartu pengawasan diterbitkan untuk setiap kendaraan yang masih beroperasi. (5) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan walikota ini.
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8 Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, Izin Pengusahaan Angkutan Umum Kendaraan
Bermotor yang telah ada masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.
BAB …
-9-
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan
Walikota
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.
Ditetapkan di Cilegon pada tanggal 19 April 2013 WALIKOTA CILEGON, ttd Tb. IMAN ARIYADI Diundangkan di Cilegon pada tanggal 19 April 2013 SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON, ttd ABDUL HAKIM LUBIS BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2013 NOMOR 9
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH IJIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR
MEKANISME PEMBUATAN SIPA
PEMOHON - SURAT PERMOHONAN - FOTO COPY BUKU KIR (MASIH BERLAKU) - FOTO COPY STNK (MASIH BERLAKU) - FOTO COPY KTP
DINAS PERHUBUNGAN
PEMERIKSAAN BERKAS
TIDAK LENGKAP
LENGKAP
TANDA TERIMA BERKAS
PROSES
PEMARAFAN KEPALA SEKSI
PEMARAFAN KEPALA BIDANG
TANDA TANGAN KEPALA DINAS
PENYERAHAN IJIN
BENTUK …
-2-
BENTUK , WARNA, DAN UKURAN BLANKO IJIN USAHA a. BENTUK BARU KARTU IJIN USAHA ANGKUTAN Nomor: 551.21/
-SIUA/DISHUB/20…
Berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan 2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan 3. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 12 Tahun 2012 tentang tentang Retribusi izin Trayek Nama Perusahaan
:…………………….
Nama Pemilik / Penanggung Jawab :……………………. Alamat
:…………………….
NPWP
:…………………….
Kewajiban Pemegang Surat Izin Usaha Jasa Angkutan : 1. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Izin usaha jasa angkutan; 2. Melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambat dalam waktu 6 (enam bulan) sejak diterbitkan Izin usaha jasa angkutan; 3. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Pejabat Pemberi Izin Usaha Jasa Angkutan; 4. Melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan; Surat Izin Usaha Jasa Angkutan ini dapat dicabut apabila Pemegang Surat Izin Usaha Jasa Angkutan tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud. Surat Izin jasa angkutan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan di
:Cilegon
Pada tanggal
:……………20…..
An. WALIKOTA CILEGON KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON
NAMA Nip. ……………………. b. BENTUK …
-3-
b. BENTUK (HEREGISTRASI/DAFTAR ULANG) KARTU IJIN USAHA ANGKUTAN NOMOR : …………………………………….
Nama Perusahaan : Pemilik :
Alamat Perusahaan : Alamat Pemilik :
Registrasi s/d Tanggal
No.Kend/STNK
No.Uji
:
Jenis Kend
Merk
Thn Pembuatan
Alamat
Cilegon, 20……… An. Walikota Cilegon Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon
NAMA Nip. ……………………. b) UKURAN : 21 cm x 16 cm c) WARNA Terdiri dari 3 lembar dengan 3 warna berbeda, sebagai berikut: 1. lembar pertama berwarna putih, untuk pemohon 2. lembar kedua berwarna merah, untuk bendahara penerimaan 3. lembar ketiga berwarna kuning, untuk pengelola administrasi
WALIKOTA CILEGON, ttd Tb. IMAN ARIYADI
