WALIKOTA TERNATE KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS tJENDIDIKAN NASIONAl KOTA TERNATE WAllKOTA TERNATE Menimbang
a. bahwa daiam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2003 ten tang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate, maka perlu dilakukan penyusunan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate ; b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walil
N
Mengingat
1. Undang-Undang Daerah Tinqkat
Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya " Ternate [Lembamn. 'l"{J,gara 'Tarum 1999 'J{pmor 45, 'Tambahan.
Lemboran. 'J{fgarn 'J{ptnor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lem6aran. I).{Jgarr. Tahun 1999 'J{pttwr 60, Tambahnn. .Lem6arattl).{Jgara 'J{pmor 3838); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Daerah [Lemburan. fJ.&gara 'Iahun. 1999 'J..f9Tnor 60, 'Iambahan. Lembaran. fJ.&gara 'Jotfmwr 3838); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom {Lembnran I).{Jgara Tahun. 2000 'J{jJmrr .1)4, 'Jlw/barr,ltl L-t'mnan;n ~'gtJm ~",/O,. Jfl52; 5. Peraturan Pernerintah Nomor 08 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Peranqkat Daerah ; 6. Peraturan Daerah Kota Termite Nomor 16 Tahun 2003 Te.itanq Susunan Orqanisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate ; MEMUTUSKAN: Menetapkan
KEPUTUSAN WAll KOTA TERNATE TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEN~IDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE
222
f. BABI KETENTUAN UMUM
p
g. P h. p
Pasal1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kota Ternate ; b. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate; c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebaqai Badan Eksekutif Daerah Kota Ternate ; d. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan men gurus kepentinqan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi rnasyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; . f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate; g. Dinas adalah Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate; h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate ; i. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis dari Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate: Kelompok Jabatan Fungsional adaiah sekelompok F'e~aw()i Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu.
(1) S
a
b
d
e
f.
9 h
(2) B
L
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Kf:dudukar.
Bagia organ
Pasal2 Dinas adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipirnpin oleh seoranq Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dcerah melalui Sekretaris Oaerah. Baqian Kedua Tugas Pokok Pasal3 Dinas mernpunyai tugas melaksanakan kewenanqan Otcnonu Oaerah dalarr. r3ngk':l pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Pendidikan Nasional. Bagian Ketiqa Fungsi
Dalar
fungs a. pi b.
P
pi d. p C.
e. Pi
f. pi g. pi h.
P
Pasal4 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Diuas .mernpunyai funqs. : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan nasional ; b. pemberian perijinan dan pelayanan umurn di bidang pencJidikan ; c. pembinaan, penqendalian, pengawasan dan penqembanqan pendidikan formal, pendiC:ikanluar sekolah, pemuda dan olah raga; d. pembinaan, pengendalian, penqawasan dan penqernbanqan sarana dan prasarana pendidikan; e. pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga pcndidlkan;
223
5agia
a. S b.
S
f. g. h.
penyelenggaraan tata usaha Dinas ; pembinaan ternadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ; pelaksana tugas-tuqas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah . BAB III SUSUNAN ORGANISASI PasalS
in sebaqai
da Daerah epentnqan Clidenqan
teknis dari ipil yang am suatu dan atau
(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari: a. Kepala Dinas ; b. Bagian Tata Usaha ; G. 8idang Pendidikan Dasar dan Menengah ; d. Bidang Sarana dan Prasarana ; e. Bidang Tenaga Kependidikan; f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ; h. Kelompok Jaoatan Fungsional. (2) Bagan Sttuktur Organisasi Dinas sebaqaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. BABIV TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL Bagian Pertama . Bagian Tata Usaha Pasal6 Bagian Tata Usaha rnernpunyai tuqas melaksanakan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lil1g~un9an Dinas. Pa:;al7
nas, ydny
Daerah.
kSJIl32n
Dalam melaksanakan tug as sebagaimana dimaksud pada pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana keqiatan Bagian Tata Usaha ; b. pelaksanaan urusan urnurn dan administrasi kepegawaian Dinas ; c. pelaksanaan urusan administrasi keuangan Dinas ; d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta perlengkapan Dinas ; e. pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi Dinas; f. pelaksanakan urusan perencanaan dan program Dinas ; g. pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan Dinas ; h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal8
i fungsl :
ikanluar
6agian Tata Usaha terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; t. Sub Bagian Perencanaan dan Keuanqan.
didikan; 224
Dalam
Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
:.:arren a.
Pasal9 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyurat, kearsipan, rumah tangga kepegawaian
mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi surat dan perlenykapan urusan umum serta urusan administrasi
SL
1
c.
Dinas.
pel
b. pel pel pe
pel
Pasal10
kUI
d. pe Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad a Pasal 9, Sub Bagian Umum dan Kcpegawaian mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; b. pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan ; c. pelaksanaan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga; d. pelaksanaan administrasi perjalanan dinas ; e. pelaksanaan urusan administrasi kepeqawaian Dinas ; f. pelaksanaan urusan'usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala bagi peqawai Dinas, UPTO dan tenaga fungsional serta tenaga administrasi sekolah ; g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan lugas ; h. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 2 Sub Baqian Peroncanaan dan Keuanqan
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi Dinas dan melakukan pengumpulan pengelolaan data den infonnasi, menyusun iencana jangka pendek, rnenenqah dan panjang serta evaluasi dan pelaporannya.
a. b. c. d. e. f.
dimaksud
pad a Pasal 11, Sub Baqian Perencanaan
dan
g.
pe pe
rar
h. pe i. pel
Seksij bimbini siswac
kalend
penyiap b.., 1..111 dan data dalam ranqka evaluasi p lcksanuan program kerja; pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
tuoas rnelaksanaxan
Dalam
Tamar
a. pe b. pe
S[
Pasal13 mernpunyai
Kanak
c. d. e. f.
Bagian Kedua Bidang Pendidikar. Dasar deanMcnengah
Dnsar dan Menenqah
pe
prograrr.
penyusunan rencana kegiatan Sub Baqian Perencanaan dan Keuangan ; pelaksanaan urusan adrninistrasi keuangan yang melipuli pembukuan, perber.daharaan dan pertanggungjawaban ; pengumpul'an dan pengolahan data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana program jangka panjang, menenyah dan pendek dilinqkunqan Dinas ; pelaksanaan kooruinasi denqan unit-unit kerjo lain (1ilingKunfJan Dinas dalam ranqka penyusunan RASK dan DASK ;
Bidang Pendidikan
f.
keuangan
Pusal 12 tugas sebagaimana fungsi :
pe pSI
Bidang 3. Se b. Se
Pasal11
Didalam melaksanakan Keuangan mempunyai
pel ~.
pernbinaan
clan birnbinqan
serta penqawasan terhadap proses penyelenqqa: "lull pcndidikan, penetapan kurikulum rnuatan IIJ~al, pemberian Iasilitas dan pengembangan pendidikan TK, SD dan SIvlP seria pendidikan menenqah umum, pendidikan menenqah kejuruan dun Pendidikan AgCirlla.
pe
pe
pc
pe g. ps h. ~f I. pe
Pasal 14
Isi surat
inistrasi
~awaian
,UPTO
Dalam melaksanakan tugas sebaqairnana dirnaksud pada Pasal 13, Bidang Pendidikan Oasar dan :.:anengah mempunyai fungsi : n. penyusunan rer.cana i<egiatan Bidang Pendldikan Dasar dan Menengah; b. pelaksanaan pernbinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pendidikan TK, SO dan SLB, pernberian fasilitas dan pengembangan pendidikan TK, SO dan SLB serta penetapan kurikulum lokal bagi TK, SO, dan SLB; c. pelal<sanaan pernbinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pendidikan SMP, pernberian fasilitas dan pengembangan pendidikan SMP, serta penetapan kurikulum muatan lokal bagi pendidikan SMP; d. pelaksanaan pernbinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pendidikan rnensnqah umurn serta penetapan Kurikulum muatan lokal ; s. pelaksanaan pemblnaan, bimbingan dan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan serta penetapan kurikulum muatan lokal ; f. pelaksanaan pembinaan birnbingan serta pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pendidikan agama serta penetapan kurikulum muatan lokal ; g. pelaksanaan pengawasan dan bimbingan terhadap proses penyelenggaraan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendicikan ; I,. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal15 Bidang Pendidikan Oasar dan Menengah terdiri dari : 3. Seksi Pendidikan Oasar dan Taman Kanak-Kanak; b. Seksi Pendidikar. Menengah.
angan gran;
Seksi Pendidikan
Paragraf 1 Dasar dan Taman Kanak-Kanak Pasal 16
an dan
Seksi Pendidikan Dasar dan Taman Kanak-Kanak mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan ujian sekolah, penetapan kurikulum muatan lokal, pengawasan penerimaan siswa dari masyarakat rnlnorttas, terbelal
n dan Pasal17
sunan
ingcJn If)~al,
Dalam melaksanakan tugas sebaqalmana dirnaksud pada Pasal 16, Seksi Pendidikan Oasar dan Taman Kanak-Kanak mempur.yai fungsi: a. penyusunan rencana keqlatan Seksi Pendidikan Oasar dan Taman Kanak-Kanak; b. penyusunan, penetapan dan penqawasan kalender dan jumlah jam efektif bagi pendidikan TK, SD dan SMP; c. pelaksanaan penerimaan dan pemlndahan setiap tahun peserta didik TK, SO dan SMP ; d. penyusunan dan penetapan kurikulum muatan lakal TK, SD dan SMP ; e. pcnyiapan bahan pelaksanaan proqrarn keqiatan belajar mengajar ; f. pengawasan penerimaan siswa dari masyarakat yang tidak mampu ; g. pengawasan dan mengevaluasi hasil kerja TK, SO dan SMP ; h. penetapan penerima bantuan untuk siswa dan sekolah ; i. pelaksanaan lomba bagi TK, SO dan SMP ;
ngah 226
j. k. I. m. n. o.
pengawasan penyusunan, pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan
a, pe b. pc sel c. pe pel d. pel bul e. pel f. pe
dan evaluasi hasil belajar TK. SO dan SMP ; pengawasan dan pengembanyan soal ujian SD dan SIv1P ; dan pengawasan kegiatan belajar sesuai kurikulum ; kerja sama bidang pendidikan dasar ; evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 2 Seksi Pendidikan Menengah Pasal18 Seksi Pendidikan Menengah mempunyai tugas rnelaksanakan don mengawasi ujian sekolah standar mutu pendidikan, kompetensi siswa warga belajar, penerimaan siswa minoritas atau terbelakang dan atau tidak mampu, menyelenggarakan dan mengawasi kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif bagi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, menyelenqqarakan standar mutu pendidikan serta pengawasan penyebaran, perpindahan dan sertifikasi siswa dar: warga belajar.
Bidang
a. Se b. Se
Pasal 19 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada Pasal 18, Seksi Pendidikan Menengah mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan seksi pendidikan menengah; b. penyusunan. penetapan dan pengawasan kalender , pendidikan dan jumlah [am belajar Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan ; c. pelaksanaan penerimaan dan pemindahan setiap tahun peserta didik SeKolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan ;
Seksl ~ gedunj sekolal buku IE
d.
Dalam
e. f. g. h. i. j.
penyusunan dan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Menengah A~as dan Sskolaf Menengah Kejuruan ; penyiapan bahan pelaksanaan program kegiatan beiajar rnenqajar ; pelaksanaan dan pengawasan penerimaan siswa dari masyarakat ya:1Q trdek mampu ; pelaksanaan pengawasan kegiatan belajar sesuai kurikulurn; penyusunan, pengawasan dan pengembangan soal ujian Seko!ah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan ; pengawasan dan evaluasi hasil belajar Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejun.an: penetapan penerima bantuan untuk siswa dan sekolah ;
k. I.
pembinaan dan pengawasan Praktek Kerja lndustri untuk Sekolah Menenqah pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Sekolah Menengah Atss dan Sckolah Kejuruan ;'
m. n. o.
pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan
kerjasama bidang pendidikan rnenenqah ; evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikaa olch atasan.
Kejuruan : M~nenaah
mempi
a. pe b. pel rur c. pe d. pe e. pe f. pe
tugas;
3eksi I olst pe alat-at salurkt
."' :' .""""
Bagian Ketiga Bidang Sarana dan Prasarana Pac;a120 Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai sarana dan prasarana pendidikan.
tugas rnelakukan perencanaan
pengadaan dan perneiharoan Dalam
Pasal21 Dalam melaksanakan mempunyai fungsi :
tugas sebagaimana
dirnaksud
227
pada Pasal 20, Bidapg SaranCl
can
Prasarana
Perag; d. pe
a. b. c. d. e. f.
penyusunan rencana keqiatan 8idang Sarana dan Prasarana; pelaksanaan penyusunan rencana, pengadaan dan pemeliharaan gedung dan bangunan baik sekolah rnaupun rumah dinas ; pelaksanaan perencanaan, penqadaan dan pendistribusian alat-alat pelajaran dan alat-alat peraqa pendidikan : pelaksanaan perencanaan dan menentukan skala prioritas kebutuhan dalam pengadaan bukubuku pelajaran pokok dan buku lalnnya. serta buku perpustakaan yang diperlukan oleh sekolah; pelaksanaan evaluasi dan penyusurian iaporan pelaksanaan tugas; pelaksanaan tuqas-tuqas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal22
ancJar kang hjam
rakan
a
Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dad: a. Seksi Gedung dan Perpustakaan; b. Seksl Alat Belajar dan Alat Peraqa.
dar.
Paragraf 1 Seksl Gedung dan Perpustakaan Pasal23
ngah
kolal:
Seksi Gedung dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan dan pengembangan aedung sekolah, serta rumah dinas, rnelakukan pengadaan, penyaluran buku-buku perpustakaan sekolah yang diperiukan oleh sekolah serta rnemberikan petunjuk dan pembinaan pengelolaan bukubuku tersebut.
Atas
Pasal24
kolah
Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Seksi Gedung dan Perpustakaan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Gedung dan Perpustakaan ; b. penyusunan rencana pengadaan dan pemeliharaan gedung dan bangunan baik sekolah maupun rumah dinas ; c. penyusunan rencana, pengadaan dan pemeliharaan perpustakaan sekolah ; d. pelaksanaan penqadaan buku-buku perpustakaan sekolah ; e. pemberian petunjuk dalam penqqunaan buku perpustakaan sekolah ; f. pelaksanaan tug as- tugas tarn yang diberikan oleh atasan.
kulc::h
m.an; uan ; 'nOClh
Paragraf 2 Seksl Alat Belajar dan Alat Peraga Pasal25 3eksi Alat Belajar dClI1Alat Peraqa mempunyai tugas melakukan pengadaan dan penyaluran alatalst pelajaran dan alat peraqa pendidlkan sekolah, mernberikan petunjuk dan pernbi.iaan pengelolaan alat-alat pelajaran dan alat-alat peraqa pendidikan serta menginventarisir alat-alat yang telah di saiurkan. Pasal26
araan
arena
Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Seksi Alat Belajar dan Alat Peraga rnerr.punyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan kerja Seksi Alat Belajar dan Alat Peraga ;
228
-_..
~-~.
-...
b. c. d. e.
f.
penyusunan rencana dalam pengadaan dan penyaluran alat-alat belajar dan peraga pendicikan sekolah; pemberian petunjuk dan pembinaan dalam penggunaan alat-alat belajar dan peraga ; pelaksanaan inventarisir alat-alat peraga yang telah disalurkan ; pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; pelaksanaan tugas -tugas lain yang diberikan oleh atasan,
Bagian Keempat Bidang Tenaga Kependidikan Pasal27 Bidang Tenaga Kependidikan mempunyai tugas mclakukan pengolahan, analisa, kebutuhan dan penempatan serta pembinaan terhadap tenaga pendidikan.
perencanaan
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 27, Bidang Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Tenaga Kependidikan: b. pengumpulan dan pengolahan data perencanaar. kebutuhan, pengadaan dan penernpatan tenaga pendidikan ; pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan
pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap tenaga pendidikan ; pengangkatan dan penempatan tenaga pendidikan ; pemberian pengembangan karier dan kemampuan profesional ; pemberian penghargaan, kesejahteraan dan perlinclungan tenaga pendiciikan; evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal29
pelal
d.
pelak lenal pelal pelal
e. f.
Bidang P fasilitas
Pernuca a.
pero
b. pela c. pels d.
Paragraf 1 Seksi Tenaga Teknis
f.
Seksi Tenaga Teknis mempunyai tugas melakukan perencanaan penempatan serla melakukan pembinaan terhadap tenaqa teknis.
kebutuhar.,
penqadaa.i
can
Pasal~1 dimaksud
a. b. c.
penyusunan penyusunan pelaksanaan
d.
pelaksanaan bimbingan tenaga teknis ;
e.
pelaksanaan
oroses penetapan
f. g.
pelaksanaan pelaksanaan
pengawasan dan evaluasi tugas-tugas lain yang diberikan
pem
e. pela
Pasal30
tugas sebagaimana
c.
Dalamm
Bidang Tenaga Kependidikan terdiri dari : a. Seksi Tenaqa Tcknis; b. Seksi Tenaga Non Teknis.
Dalam melaksanakan fungsi :
penempa
Dalam m rnernpurr a. peny b. peny
Pasal28
c. d. e. f. g. h.
Seksi Ter
pad a Pasal 30, Seksi Tenaqa Teknis mernpunyai
g.
bela pela pela
Bidang I a. Sek b. Sek
rencana kegiatan Seksi Tenaga Teknis: rencana kebutuhan pengadaan (enaga teknis ; pengangkatan dan penempatan (enaga teknis ; dan pembinaan
--
serta penqernoanqat
I
karier dan kornarnpuan
professiona:
Seksi P kegiata~
angka kredit bagi ter.aqa Iunqsional:
-
serta penyusunan 01(11 atasa.i.
-----_.
laporan
pelaksanaan
IUQ8s
raga;
Paragraf 2 Seksi Tenaga Non Teknis Pasal32 Seksi Tenaga Non leknis mernpunyai tugas melakukan perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penernpatan serta rnelakukan pembinaan terhadap tenaga non teknis. Pasal33
n
idikan
patar,
Dalam rnelaksanakan tugas sebaqairnana dirnaksud pad a Pasal 32, Seksi Tenaga Non Teknis mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatar. Seksi Tenaga Non Teknis ; b. penyusunan rencana kebutuhan pengadaan tenaga non teknis ; c. pelaksanaan pengangi
dan
Dalam melaksanakan tuqas sebaqamana dimaksud pada Pasal 34, Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raqa mempunyai funqsi : a. penyusunan rencana keqialan Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah raga; b. pelaksanaaan pembertan fasilitas dan pengembangan pendidikan luar sekolah ; c. pelaksanaan pernberian perijinan dibidang pendidikan luar sekolah ; d. pemberian bimbingan pernbinaan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga; e. pelaksanaan perencanaan, pengadc:an dan mengelola serta pemeliharaan sarana dan prasarana belajar; f. oelaksanaan evaluasi dan penyusonan laporan pelaksanaan tugas; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal36
nyai
Bidang Pendidikan LU(3(Sekolah, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari : a. Seksi Pernuda dan Olah Raga; b. Seksi Pendidikan Luar Sekolah Paragraf 1 Seksi Pemuda dan Olah Raga
ana:
Pasal37 Seksi Pernuda dan Oiah Raga mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan organisasl dan keqiatan kepemudaan, melaksanakan pembinaan Paskibraka, seleksi pertukaran pemuda, penetapan
FlS ;
230
petunjuk pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan olahraqaan, memfasilitasi dan mengembangkan kegiatan olah raga disekolah dan diluar sekolah, rnasyarakat tradisional serta pernbinaan prestas: olah raga.
Pasal38 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Seksi Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemuda dan Olah raga; b. pelaksanaan penilaian hasil belajar kegiatan kepemudaan dun otah raga; c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi program kerja kepemudaan dan keolahragaan ; d. pelaksanaan dan mengembangkan olah raga rnasyarakat tradisional ; e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(1) Pal
(2) Kel
ses (3) Kel
se: j::l'vl
(4) Kel ten
(5) Jur (6) Ke d&1
Paragraf 2 Seksi Pendidikan Luar Sekolah
(7) Pel yar
Pasai39 Seksi Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas melakukan penet.apan kurikulum muatan lokal, melaksanakan dan mengawasi serta mengendalikan kurikulum nasionat dan muatan lokal, rnenetapkan Juklak penilaian hasil belajar, Juklak penyelesaian program pendidikan luar sekolah, pemberian ijin kursus dan penetapan juklak penyelenggraan kursus, meneliti dan pengembar.gan kursus serta pengembangan soal ujian dan penilaian hasil belajar.
Dalam Sub 13, samaf
Pasal40 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 39, Seksi Pendtdikan Luar Sekolah mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pendidikan l.uar Sekolah ; b. penyusunan dan menetapkan program kegiatan belajar dan kurikulum rnuatan lokal pendldikan luar sekolah ; c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap I
:>~.
Pasal41 (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan kebutuhan dan bet-an kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Oaerah. (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas berfungsi rnelaksanakan sabagian tugas Cinas yang mernpunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecarnatan. (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oieh seorang Kepala yang berada dibawan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikcrdinasikan dengan Carnat.
Denqa Tugas
Keprn mOM91
Kota T
Olund Pad a SEKR
!.emJ 231
_.
ngkan restasi
BABVI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal42
Raga
gaan ;
(1) Pada Dinas dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional. (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaqa funqsional senior selaku ketua kelompok, yang berada di bawah dan bertanggung [awab kepada Kepala Dinas. (4) Kelompok Jabatan Fungsional dapat di bagi dalam sub kelompok dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior; (G) Jumlah tenaqa funqsionat ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja. (6) Kelompok Jabatan Funqslonal diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai denqan peraturan yang berlaku. (7) Pernblnaan terhadap tenaga funqsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang herlaku. BAB VII TATA KERJA
lokal, tapkan ian ijin . serta
Pasal43 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub £3agiandan Kepara Seksi wajib rnenerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerja sama fungsional sebaik-baiknya. BAB V III KETENTUANPENUTUP
kolah
idikan
Pasal44 Der.qan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Temate sebelumnya yang mengatur Tugas Pokok dan FL!ngsi dari Dlnas Pendidikan Nasional dianggap tidak berlaku lagi.
Pasal45 idikar:
hasil
Kepvtusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, rnornerlntahkan pengundangon Keputusan ini dengan penempatannya dalam l ~~~aran Daerah Kota Temate.
Ditetapkan di Ternate pada tanggal 18 Oktober 2004
rsus : WALIKOTA TERNATE
TTD D!undangkan dl Pada tanggal eban
SEKRETARIS
Drs. H. SYAMSIR ANDILI
: Ternate : 18 Oktober 2004
DAERAH KOTA TERNATE TTO
gung
Drs. FACHRY AMMARI
Lembaran. t])aeraft xptn 'Iettuue Tahun. 2004 0.l.9mor 32 Seri 'D 232
LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 32 TAHUN 2004 TANGGAL : 18 OKTOBER 2004 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE
II
K E PAL
A 0 IN
--
;'S'"'"]
[
f---.
K E LOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
_.
[
BIDANG SARANA DAN PRASARANA
BJDANG TC:NAGA KEPENDID,KAN
j
SFI<SI PENDIDlf
I
PENOIOIKAN LUAR SEKO~AH PE~:U~A OM' OLAH~(,A .
'-rr----=-:I
,
I
SEKSI TENAGA NON TEKN'S
SEKSI PF.~DIDIKAI'I LUAR SFI
-
UPTD
--JI
SEKSI PEMUDA [,A~ OLAH RAGA
SEKSI TENAGA TEKr~IS
SEf<SI ALAT BELAJAR DAN ALAT PERAGA
Menimba
Mellgingl
BIDANG
SEKSI GEDUNG DAN PERPUSTAKAAN
!
L...
I SEKSI PENDIDIKAN DASAR DAN TAMAN KANAK-KANAK
SUB I3AGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAt-.; PERENCANAAN OAN KEUANGAN
'-
BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BAGIAN TATA USAHA
.
]
WALIKOTA TERNATE
Menetal TTD 0:-5. H. SYAM51R ANDILI
233
