WALIKOTA.,TERNATE KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 26 TAHUN 2004 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEBERSIHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA TERNATE WALIKOTA TERNATE Menimbang
a. bahwa calam menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate, maka perlu dilakukar. penyusunan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kebersihan dan Pemadam kebakaran Kota Ternate; b. bahwa untuk maksud tersebut di alas, perlu ditetapkan Walikota Ternate.
Mengingat
KOTA
dengan Keputusan
1. Undang-Undang Nornor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate [Lembaran 9fs-gara 'Iahun. 1999 'J.f9rnor 45, 'Iambahan. Lembarati 9{Jgnra 9{~J1/wr3824) i 2. Undang-Undang Nornor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LemEaran ~gara 'Iahun. 19991{pmor 60, Tambahan. Lembaran. ~gara 'N9l1UJr3838)i
I
3. Undanq-Undanq Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran. ~gara 'J.f9mor 3848) i
GAN AN N
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom {Lembaran ')./jgara 'Taliun 2000 9{pmor .'54, 'Iambahan. Lembaran. ')./jgara 'J.f91nor3952)i
I
5. Peraturan Pemerintah Nornor 08 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
IKCTA L4.ME
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2003 ;er.tang Organisasi Dinas-Dlnas Daerah Kota Ternate.
Menetapkan
Susunan
MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEBERSIHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA TERNATE
152
pen
f.
terb
BABI KETENTUAN UMUM
g.
pen'
h.
perl
Pasal1
i.
pel2
Dalam Keputusan ini yang dirnaksud dengan: a. Daerah adalah Kota Ternate; b. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate; , c. Pernermtal: Daerah adalah Kepala Daerah beserta Peranglcat Oaerah Otoncrn yang lain sebagal Badan Eksekutif Daerah Kota Ternate ; d. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pernerintahan oleh Pernerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republil< Indonesia; e. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan menqurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi rnasyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate; g. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Kota Ternate: h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Kota Ternate: i. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya d!sebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dan Dinas Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Kota Ternate ; j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelornpok Pegawai Negeri Sipil yang keoudukannnya menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu.
KEDUDUKAN,
(1)
SUSI
a. ~
b. E c. E
d. E
e. E
f. E g. l n. t
(2) Bag
La:1
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI Baglan Pertama Kedudukan Pasal2
Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dlnas, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah rr.elalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua, Tugas Pokok Pasal3 Dinas rnempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam ranqka pelaksaanaan tugas desentralisasi di bidang Kebersihan dan Pemadam Kebakaran. Bagian Ketiga Fungsi
Bagian
o.qanls
Dalam fungsi:
a. per b. c. d.
pel pal pel
e. pel f.
pel
PasaJ4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana oirnaksud pada Pasal 3, Dinas Kebersihan dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pernadarn kebakaran ; b. pemberian perijinan dan pelayanan urnurn dibidang kebersihan dan pemadam kebakarar.; c. pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kebersihan dan pemadam kebakaran; d. penyelenggaraan kebersihan dan pengangkutan sampah ; e. pelaksanaan usaha-usaha pencegahan bahaya kebakaran dan bencana alam lainnya seru, operasional pemadam kebakaran 153
f?agian a. Su
b.
Su
penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran bahan yang mudah terbakar; g. penyelenggaraan tat.a usaha Oinas; h. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ; I. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
f.
BAB !II SUSUNAN ORGANISASI
sebagai Daerah ntingan dengan
~rasional annnya asiyang
Pasal5
(1) Susunan Orqanisasi Oinas terdiri dari: Cl. Kepala Dinas ; b. Bagian Tata Usaha ; c. Bidang Bina Teknik; d. Bidang Kebersihan dan Pengangkutan; e. Bidang Penceyahan dan Pemadaman Kebakaran; f. Bidang Sarana dan Logistik; g. Unit Pelaksc.:na Teknis Oinas ; h. Kelompok Jabatan F~mgsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebaqaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. BABIV TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL Baglan Pertama
Baglan Tata Usaha Pasal6
as,yang Daerah.
Bagian Tata Usaha merr.punyai tugas melaksanakan pelayanan administratif kepada seluruh satuan orqanlsasi di lingkur,gan Dinas. Pasal,7
saanaan
Dalam rnelaksanakan tugas sebaqalmana dimaksud pada Pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a.' penyusunan rencana kegiatan Bagian Tata Usaha ; b. pelaksanaaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan dan perlengkapan Dinas : c. pe'aksanaan urusan umum dan keuanqan ; d. pelaksanaan urusan kepegawaian ; e. pelaksanaan evaluasi dan oenyusunan laporan peiaksanaan tugas; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal8
smadarn ~agian Tata Usaha te~diri dari :
a. Sub 8agian Umum dan Keuangan; ikaran; tugas di
b.
Sub Bagian .Kepegawaian.
fa ser«, 154
Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kuangan PCisal9 Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penqeloiaan adrninistrasi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlenqkapan, urusan umum serta urusan adrninistrasi keuangan.
f Pasal10
~
t Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sub Bagian Urnum dan keuanqan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; b. pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat dan koarsipan ; c. pelaksanaan urusan umum, perlengkapan dan rurnah tangga Dinas; d. pelaksanaan urusan administrasi keuangan Dinas yang meliputi pernbukuan, perbendaharaan dan pertanggungjawaban; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
E a b
Paragraf 2 Sub Bagian Kepegawaian
Cl
'"
p
Pasal t'l Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas rnelakukan urusan adrninistrasi kepegawaian Dinas.
C fl a
Pasa! 12 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Sub Bagian kepegawaian mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian kepegawaian:; b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian Dinas c. penyiapan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan usu: kenaikan pang kat dan kenaikan berkala pegawai Dinas d. penyusunan daftar bezeting dan daftar urut kepangkatan pegawai dilingkungan Dinas: e. penyiapan bahan dan data dalam rangka pernbinaan pegawai dilingkungan Dines; f. pelaksanaan pemantauan dan penqawasan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas; g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; h. pelaksanaan tugas -tugas lain yang diberikan oleh atasan.
b
c d
e f. 9
p
Bagian Kedua Bidang Bina Teknik Pa5al13 Bidang Bina Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan kepada rnasyarakat mengenai bahaya kebakaran dan pentingnya kebersihan, menyusun program kerja, rnelakukan evaluasi dan penyusunan laporan Dinas. Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, 8idang Bina ieknik rnernpunyai fungsi: 155
I
d e
asi surar
inistr'-:lsi
a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Sina Teknik; b. penyusunan petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dibidang kebersihan dan pemadam kebakaran; c. pelaksanaan koordinasi dengan semua unit organisasi dilingkungan Dinas dalam rangka penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas; d. penyusunar. bahan evaluasl dan pelaporan Dinas; e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga operasional kebersihan dan pemadam kebakaran: . f. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dibidang kebersihan dan pemadam kebakaran; g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; h. pelaksanaan tuqas-tuqas lain yang diberikan oleh atasan.
euanqan Pasal15
daharaan
Bidang Blna Teknis terdiri dari: a. Seksi Penyuluhan : b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Paragraf 1 Seksl Pllnyuluhan
Pa5al16 Seksl penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk teknis pembinaan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan kepada rnasyarakat dibidang kebersihan dan pemadam kebakaran. anDinas.
egawaian
kcnaikan n Dinas;
n Dinas: egawaian
Pasal 17
Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad a pasal 16. seksi penyuluhan mempunyai fL:ngsi : a. penyusunan rer.cana kegiatan seksi penyu!uhan ; b. penyiapan bahan dan data calarn ranqka pelaksaan penyuluhan; c. pslaksanaan koordinasi dengan plhak terkait dalam rangka pelaksanaan penyuluhan; d. penylapan bahan dan data da!am ranqka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga operasional dibidang keberslhan dan kebakaran; e. pelaksanaan penqawasan dan pengendalian kegiatan penyuluhan; f. petaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; g. pelaksanaan tugas-lugas lain yar.g diberikan oleh atasan. Paragraf 2 Seksl Evaluasl dan Pelaporan Pasal18
Seksi Evaluasl dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, evaiuasi dan pelaporan Dinas. Pasal19
mengenai aluasidan
ernpunva:
Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18. Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana keqiatan Seksi Evaluasl dan Pelaporan b. penyiapan bahan dan data penyusunan rencana dan program kerja Dinas; c. pelaksanaan pengumpulan data rencana program darl masing-masing unit organlsasl sebagal bahan untuk menyusun program kerja Dinas; d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan Dinas; e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas; 156
a. f. g.
pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Ketiga Bidang Kebersihan dan Pengangkutan Pasal20
,
Bidang Kebersihan dan Pengangkutan mempunyai tugas melaksanakan pernbinaan dan bimbingan teknis terhadap kegiatan bidang kebersihan dan pengangkutan. Pasal21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada Pasal 20, Bidang Kebers!han dan Pengangkutan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Kebersihan dan Pongangkutan ; b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis dihidang kebersihan can pengangkutan; c. penyusunan petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan kebersihan; d. penyusunan petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan penqanqkutan sampan: e. pelaksanaan pemantauan terhadap perkernbangan pelaksarraan keberslhan: f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan pernbersihan dan psnqanqkutan sarnpah; g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dlberikan oleh atasan. Pasal22 Bidang Kebersihan dan Pengangkutan a. Seksi Kebersihan ; b. Seksi Pengangkutan.
terdiri dari :
Paragraf 1 Seksi Keberslhan Pasal23 Seksi Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan pembersihan sampan diialan, selokan dan saluran.
penyu
b. penyia
kegiat;
c. pelaks d. pelaks tempa
e.
pelaks
f.
pelaks sarnp:
g.
pelak!
h.
pelakt
Bidang P pernadarr
Dalam m
Pemada a. penY b. oerur c. penY
d.
pelas
e. f.
pela~
g. h.
pelal keba petal petal
Pasal24 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada Pasal 23, Seksi Kebersihan mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Kebersihan ; b. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan dan petunjuk teknis di bidang Kebersihan ; c. pelaksanaan pembersihan sampah di jalan umum. kompleks pasar dan pertokoan serta kompleks perkantoran; d. pelaksanaan pembersihan sampah di saluran dan selokan: e. pelaksanaar. pengawasan dan pengendalian kegiatan kebersihan: f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Paragraf:l . Seksi Pengangkutan Pasal25 Seksi Pengangkutan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sampah dan tinja. Pasal26 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Seksi Pengangkutan mempunyai fungsi: 157
Bidanq F a.
b.
Sek! Sek!
Seksi P pemorlk pada ba
naiarm fungsi:
a. per b.
per
c. pel,
imbingan
a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengangkutan ; b. penyiapan bahan perurnusan kebijaksanaan dan petunjuk teknis da/am rangka pelaksanaan kegiatan pengangkutan sarnpah dan tinja; c. pelaksanaan pedataan tempat pernbuanqan samp,ah sementara (TPS); d. pe/aksanaan Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara (TPS) ke tempat pembuangan Akhir (lPA); e. pe/aksanaan penyedotan, pengangkutan dan pembuangan tinja ke tempat yang telah ditentukan; f. pelaksanaan pemantauan, oenqeridallan dan pengawasan terhadap kegiatan pengangkutan sampah dan tinja; g. pe/aksanaan evaruasi dan penyusunan /aporan pelaksanaan tugas; h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
!han dan Bagian Keempat Bidang Penceqahan dan Pemadam Kebakaran
n;
Pasal27
Bidang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran mernpunyai tugas melakukan pencegahan dan pernadarn-kebakara!1. Pasal28
. sampan,
, s<:lIuran.
Dalam me/aksanakar tugas sebagaimana dimaksud pad a Pasal 27, Bidang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana keqiatan Bidang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran ; b. oerurnusan kebijakan dan petunjuk teknis daiam ranqka pencegahan dan pemadaman kebakaran c. penyusunan po/a operasionat pencegahan dan pemadaman kebakaran; d. pelaksanaan perneriksaan alat pernadarn kebakaran dan perijinannya; e. pelaksanaan hubungan informasi dan komunikasi kejadian kebakaran; f. pelaksanaar. penqawasan can pengendalian peiaksanaan pencegahan dan pemadaman kebakaran; g. pe/aksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas h. pelaksanaan tuqas-tuqas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal29
mpunYai
B:dang Pencegahan dan Pernadarn Kebakaran, terdiri dari:
a. Seksi Pernertksaan: b. omp/eks
Seksi Operasional Pemadaman. Paragraf 1 . Seksi Pemeriksaan Pasal30
Seksi Pemeriksaan mempunyai tuqas melaksanaan pendataan daerah rawan kebakaran dan pemoriksaan terhadap alat pemadam kebakaran dan pemeriksaan terhadap alat pemadam kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan. Pasal31
)unya;
Dalarn rnelaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 30, Seksi Pemeriksaan mempunyai fungsi: a. penyusunan rcncana kegiatan Seksi Pemeriksaan ; b. penyiapan bahan perumusan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan alat pemadam kebakaran; c. pelaksanaan pendataan gedung-gedung dan daerah rawan kebakaran
158
peralatan, d.
e. f. g. h.
pelaksanaan penyidikan sebab-sebab terjadinya kebakaran; . penyiapan bahan dan data dalm rangka proses peninjauan alat pemadarn kebakarcn; pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pernakaian alat pernadarn ket.akaran; pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas ; pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Paragraf 2 Seksi Operasional Pemadaman Pasal32
Seksi Operasional Pemadaman mempunyai tugas melak~anakan operasional pemacarnan hubunqan informasi dan komunikasi kejadian kebakaran. Pasal33 Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada Pasal 32, Seksi Operasionat PefTladamdn mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan seksi Operasional Pemadarnan ; b. pelaksanaan Operasional Pemadaman kebakaran: c. pelaksanaan hubungan informasi dan komunikasi kejadlan kebakaran: d. pelaksanaan bantuan teknis dalam upaya pengamanan penanqqulanqan dan pernadarnan kebakaran: e. pelaksanaan pemantauan dan penqawasan ierhadap kegiatan pemadaman kebakai em: f pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Kelima Bidang Sarana dan Logistik
S
nalam mel: Pemelihara; a. penyusi b. penyla:
peralau
c.
pelaksa kebaka
d. pelaksa e. pelaksa pelakse pelakss
f.
g.
Seksi Per.! penqelolaa
Dalarn rne' mempunyc a. pe:"\yu b. renyia
Pasal34
c.
pe'aks
Bidang Sarana dan Logistik mempunyai tugas rnelaksanakan perencanaan, penqelolaan, penqadaan dan perawatan/perneliharaan sarana dan prasarana serta penqelolaan perbengkclan.
d.
pelak!
e.
Pasal35
pE>\a prasa
f.
pelak
g.
pelak
Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada Pasal 34, Bidnng Sarana dan Logistik mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Sarana Loqistik ; b. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pcngelolaan sarana dan logi5tik; c. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, pengadaan dan perawatan/pernellharaan sarana; d. pelaksanaan pengelolaan tempat pernbuanqan akhir; e. pelaksanaan pemantauan dan penqawasan terhadap keqiatan pengelolaan sarana dan 'ogi~tik kebersihan dan pemadam kebakaran; . f pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal36
(1) Pada karja (2) Unit wHay (3) Unitl jawa
Bidang Sarana dan Logistik terdiri dari: a. Seksi Perbengkelan dan Pemeliharaan; b. Seksi Pengadaan dan Peralatan. Paragraf 1 Seksi Perbengkelan dan Perneliharaan Pasal37 Seksi Perbengkelan dan Pemeliharaan mempunyai tugas rnelaksanakan perawatanipemeliharaan 159
(1) Pad (2) Kelc
sest
peralatan,sarana dan prasarana serta pengelolaan perbengkelan. akaran: bakaran;
ubunqan
Pasal38
Dal&mrnelaksanakan tugas sebaqalmana dimaksud pada Pasal 37, Seksi Perbengkelan dan Pemeliharaanmempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Perbengkelan dan Pemeliharaan ; b. penylapan bahan perencanaan penqelolaan perbengkelan dan pelaksanaan pemeliharaan peralatan; c. pelaksanaan perawatan/perneliharaan peralatan, sarana dan prasarana kebersihan dan pernaoarn kebakaran; d. pelaksanaan pengelolaan per benqkelan: e. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan perbengkelan dan peralatan; I. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas ; g. pelaksanaan tuqas-tupas lain yang dlberikan oleh atasan. Paraqraf 2 Seksi Pengadaan dan Peralatan Pasal39
adarnan
SeksiPer.gadaan dan Peralatan mernpunyai tugas melaksanaan perencanaan pengadaan dan penge!olaanperalatan kebersihan dar. pernadam kebakaran.
bakaran: Pasal40
ngCldaan
Logistil<
Dalarnmeiaksanakan tugas sebaqairnana dirnaksud pada Pasal 3~, Seksi Pengadaan dan Peralatan mempunyaifungsi : a. penyusunan rencana keqiatan Seksi Pengadaan dan Peralatan ; b. renyiapan bahan perencanaan Penqacaan dan Peralatan kebersihan dan pernad.rrn xebakaran: c. pe'aksanaan penqadaan sarana dan prasarana kebersinan dan pemadamkebakaran; d. pelaksanaa« ~en';lel 'Iaan oeratatan i<et,p ~ihan da pemadam kebakara : e. peta'csanaan oe.nantauan dan pengawasan kegiatan Pengadaan serta pengelolaan sarana dan prasarana kebersihan dan pemadam kebakaran; f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laparan pelaksanaan tugas ; g. pelaksanaan tugas-tugas !ain yang diberikan oleh atasan. BABV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
sarana; an 'ogi~tik
Pasal41 (1) Pada Dinas dapat dibentuk. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas berdasarkan kebutuhan dan beban keqa y::mg ditetaokan dengan Keputusan Kepala Daerah. (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas berfunqsi melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wllayah kerja satu atau beberapa kecamatan. (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung [awab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat. BABVI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal42 (1) Pada Dinas dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional; (2) Kelornpok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesual denqan keahiian dan kebutuhan. liharaan
160
(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dlplmpln oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (4) Kelompk Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub Ke!ompok dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior; (5) Jumlah tenaga fungsioanal ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. (6) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku. (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan perturan perunclang-undangan yang berlaku.
LAMP NOMC TANGI SAGA DINA~
BAB VII TATA KERJA Pasal43 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Baqian Tata Usaha, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkroriscsi dan kerjasama fungsional deA€J6ftsebaik-baiknya.
K E J~ FUN
BAB VIII KETENTUANPENUTUP Pasal44 Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan sebelurnnya yang rnengatur tentanc Pokok dan Ft..:n~sidari Dinas Pendidikan Nasional dianggap tidak berlaku lagi.
TugDS
Pasal45 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangKan. Agar setiap orar.g mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kota Temate.
[ p
Oitetapkan di Ternate pada tanggal 1 S Oktober 201)4 WALIKOTA TERNATE TTD
Oiundangkan Pada tanggal
di
Ors. H. SYA~JlSIR ANOILI
: Ternate : 18 Oktober 2004
SEKRETARIS OAERAH KOTA TERNATE
TTO Ors. FACHRY AMMARI Lembatan. 'Daerah. 'l(pta 'Iernate 'Tafiun 2004 :A.f9/ILor 26 Seti V 161
in oleh rtanggung h seorang
LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 26 TAHUN 2004 TANGGAL : 18 Oktober 2004 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBERSIHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA TERNATE
angsesuai
If
-undangan
KEPAlA
II
DINAS
BAG IAN TATA USAHA
idang,para inkr()r.isc:si
SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
K E LOMPO~ JABATAN FUNGSIONAL
r
SUB BAGIAN KEPFGAWAIAN
BIDANG BINA TEKNIK
etahuinya, an Daerah
I I
er 201)4
r
EIOANG KEBERSIHAN ;)AN PENGANGKUTAN
I
-
SEKSI PI:NYULUHAN
SEKSI KEBERSIHAN
SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN
SEKSI PENGANGKUTAN
J .-
BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMADAMAN KEBAKARAN
SEKSI PEMERIKSMN
SEKSI PERBENGKELAN DAN PEMELIHARAAN
SEKSI OPERASIONAL PEMADAMAN
SEKSI PENGADMN DAN PERALATAN
.LI
UPTD
162
BIDANG SARANA DAN LOGISTIK
I
