WALIKOTA TERNATE KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 15 TAHUN 2004 IAN SAHA
TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PENGELOLAAN tJASAR KOTA TERNATE
AGIAN UM N AWAIAN
WAUKOTA TERNATE
Menimbang AGIAN NGAN, NAAN DAt~ KALAN
ANG ERENCANA ANGUNAN ~JAHTERA
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Ternate Nomer 17 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Ternate, maka perlu ditindaklanjuti denqan penyusunan tugas pokok dan fungsi dari Kantor Penqelclaan Pasar Kota Ternate ; b. bahwa untuk rnaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan donqan Keputusan Walikota Ternate.
Mengingat
t.
Undang-Undang Nemer 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate [Lembnran. 'lI&gara 'Tahuti 1999 '){pmor 45, 'Tam6alian Lembaran g{s.gara 'Jo.blllor3824) j
2. Undanq-Undanq Nornor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (.umfJaran 'l{soam %(,11/1 1999 '){p/f!or 60, 'TrI1II6.1/;all Lembaran 'lI&oarn '1'/9l11or3838) i IDANG ELAYANAh' ESEHATAN DUKSI
3. Undang-Undang Nemer 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan.Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah {Lemb arati 'Jo(sgara Tahun. 1999 7{pmor 72, 'Iambahan. Lembaran. '}.{J.gara7{pmor 3848)i
J
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran 'lI&gara 'Taliun 2000 'N9mor 54, '[i;1II6afiall Lcm6amll 'l{sgam '1'/9l11or3952;
IDANG DAYMN BINAA~J AN KEL.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Poranykat Daerah ; 6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Ternate ;
IE Menetapkan
MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PENGELOLAAN PASAR KOTA TERNATE
NOlL! 120
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kota Ternate ; b. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate; c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangk3t Daerah Otonom yang lain sebaqa' Badan Eksekutif Daerah Kota Ternate ; d. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pernerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. Otonomi Daerrh adalah kewenangan Daerah Otonom unn.k menqatur dan menqurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi rnasyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kola Ternale; g. Kantor adalah Kantor Pengelolaan Pasar Kota Ternate; h. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kota Ternate ; i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang keduduksnrwa menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pad a keahlian cJan atau ketrampilan tertentu
(1) SU5l a. KI b. SI
S! d S! e. S! f. K! (2.) Baga C.
Kept
Sub BagJ satuan or
BABII KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal2 Kantor merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seoranq Kepala Kantor, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah rnelah.i Sekretaris Daerah. Pasal 3 Kantor mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalarn penyelenggaraan Pl3merintahan Daerah di bidang pengelolaan pasar.
Pasal4 Dalam menyelenggarakan a. b.
g. oelal
tugas sebaqairnana dimaksud pada Pasal 3, Kantor mempunyai fungsi
perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar ; pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan
Untuk ffiI rnernpurr a. pe:1y b. lJela~ c. pelal d. polal e. pelal f. penq
Daerah di bidanq
r.
pelal
pengelolaan
pasar: c. d. e.
f. g. h.
penyelenggaraan koordinasi dengan unit-unit terkait sesuai dengan bidang tugasnya penyelenggaraan kebersihan dan ketertiban pasar; penyelenggaraan penataan di kawasan pasar ; penyelenggaraan sewa tempat, gedung d an pertokoan dilingkungan pasar penyelenggaraan tata usaha Kantor; pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daeran.
;
Seksi Ke pasar.
Untuk
m
Ketembe
121
a.
peny
b.
petal
c.
pelal
BAS III SUSUNAN ORGANISASI Pasal5
(1) Susunan Organi~a~i Kantor, lerdiri dari:
sebaqai
entingan i dengan
a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar ; d Seksi Pengawasan dan Pengendalian ; e. Seksi Pendataan dan Penagihan ; f. Kelornpok Jabatan Fungsianal. (2) Bagan Struktur Orqanisasi Kantor sebagaimana tersebul pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan rnerupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. SASIV TUGAS POKOK DAN FUNGSI JA8ATAN STRUKTURAL
ukonl"ya rganisasi
tertentu.
Saglan Pertama Sub Baqian Tata Usaha Pasal6 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingl
laKantor,
Daerah.
n Daerah
yaifungsi
gelolaan
Untuk menyelenggarakar. tuqas sebaqaimana dimaksud pada Pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : o. penyusunan rencana kaqratan Sub Bagian Tata Usaha; b. pelaksanaan lIrUS2n umum dan kepegawaian ; c. pelaksanaar. urusan keuangan ; d. polaksanaan urusan tata usaha dan kerumah tanggaan serta perlengkapan Kantor; e. pelaksanaan urusan perencanaan dan penyusunan program Kantor; f. penqurnpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi Kantor; g. oelaksanaan anallsls dan evaluasi serta penyusunan laporan Kantor; ~. pelaksanaan tuqas-tuqas lain yang diberikan oleh atasan. Baglan Kedua Seksl Keberslhan dan Ketertlban
Pasar
Pasala gasnya ;
pasar
Seksi Kebersihan dar: Ketertiban Pasar mernpunyai tugas melakukan pembersihan dan penertiban pasar. Pasal9 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dirnaksud pada Pasal 8, Seksi Keberslhan dan K~tertibc.nPasar, mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar ; b. pelaksanaan pembersihan sampah yang terdapat di pasar ; c. pelaksanaan kordlnasi dengan unit terkait dalam rangka kebersihan dan ketertiban pasar; 122
(3) Kelomp< d.
pelaksanaan
penertiban
terhadap
e. f.
yang berlaku ; penyusunan laporan basil pelaksanaan tugas ; pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan ;
Seksi
para penjual di casar yang melanggar
Bagian Pengawasan
serta penilaian
dan Pengendalian
fasilitas
mempunyai
oleh dan
i ketentuan
sei
bert Kelornp (4) seoranq (5) Jumlah (6) Kelompi
Ketiga dan PengendaHan
Pasal10 Seksi Pengawasan
aturan
sesuai c (7) Pembinl undal1gl
.
tugas melaksanakan penqawasan dan pemeriksaan
pasar. Pasal11
Untuk menyelenggarakan
tug as sebagaimana
dirnaksud
pada Pa~81 10, Seksi Pengawasan
can
Dalam mell Seksi wajib
Pengendalian, rnempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Penqawasan dan Pengendalian ; b. pelaksanaan penataan ruang tempat usaha dan Iasilitas pasar lainnya; c. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaar. fasilitas pasar ; d. pelaksanaan penilaian atas fasilitas pasar yang tersedia ; e. pelaksanaan pemeliharaan perawatan pasar ; f. penyusunan laporan pelaksanaan tugas ; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Seksi
sebatk-baik
Dengan tentang
Bagian Keern pat Pendataan dan Penaglhan Pasal
Seksi Pendataan dan Penagihan mempunyai menggunakan fasilitas pasar dan melakukan
be Or!
12 Keputusar rnernerinta Kota Tern,
tugas rnelaksanakan pendataan jumlah penjual yang penaginan retribusi dan taqihan lainnya di pasar . Pasal 1~
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Seksi Pandataan dan Penagihan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pendataan dan Penaqihan , b. pelaksanaan inventarisasi pengguna fasilitas pasar : c. pelaksanaan pendataan fasilitas pasar yang disewakan/kontrak ; d. pelaksanaan penagihan retribusi pasar ; e. pelaksanaan penagihan sewa ruangan/tempatltoko sesuai penetapan : f. pelaksanaan penyetoran hasil pungutar. reribusi dan pungutar. lainnya ke kas daerah g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas ; h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
KELOMPOK
BABV JABATAN
Diundang Pada tan! ;
SEKRETJ
FUNGSIONAL
Pasal 14 (1) Pada Kantor dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional ; (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan fungsi Kantor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
123
Le11t6ar~ sebagian
tugas
dan
etentuan
(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. (4) Kelompok Jabatan Funqsional dapat dibagi dalam Sub Kelompok dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. (6) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (7) Pembinaan terhadap tenaga funqsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundangunrlangan yang berlaku.
pemenksaan BABVI TATA KERJA Pasal15
asan can
Dalammelaksanakan tuqasnya Kepala Kantor Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Para Kepala Seksiwajib menerapkan prinsip koordinasi, inteqrasi, slnkronisasi dan kerja sama fungsional dengan
sebaik-baiknya. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal16 Denganberlakunya Keputusan inl, maka Keputusan Walikota Ternate sebelumnya yang mengatur tentangOrganisasi dan Tatakerja UPTD Pasar dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 17 enjualyang i pasar.
Keputusan in: rnulal berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, me:nerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KolaTernate. Ditetapkan di Ternate pad a tanggal 18 Oktober 2004
an dsn WALIKOTA TERNATE
no Dlundangkan dl
Pada tanggal
s daerah
: Ternats . : 1 Oktober 2004
a
Drs. H. SYAMSIR ANDILI
SEKRETARIS DAERAH KOlA TERNATE
no Ors. FACHRY AM MARl
Lembaran. Daetah. 'l(pta 'Iernate 'Iahun. 2004 '1..(pmoT 15Seti 1) tugas dan 124
LAMPIRAN KEPUTUSAN WAll KOTA TERNATE NOMOR 15 TAHUN 2004 TANGGAL : 24 MEI 2004 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PENGELOLAAN PASAR KOTA TERNATE
KEPALA
]
KANTOR
I
[
SUBBAGIAN TATA USAHA
L
===--=-=!J
K E LOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
S E KS I KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN PASAR
Menimban
SEKSf PENGAWASAN DAN PENGENOALIAN
l J
SEKSI PEN:JATAAN !JAN PENAGIHAN
Mengingal
WALIKOTA TERNATE TTD Drs. H. SYAMSIR ANDILI
M'lnetapk
125
