WAKIL WALIKOTA TERNATE

2

WAKIL WALIKOTA TERNATE KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE NOMOR : 05 TAHUN 2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) DI KELURAHAN DALAM DAERAH KOTA TERNATE WALIKOTA TERNATE Menimbang

a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun warga (RW). Maka

perlu Menyusun

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Daerah KotaTernate. b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan Mengingat

1. Undang-undang Daerah Lembaran

Tingkat

dengan keputusan ini.

R.I. Nomor 11 Tahun 1999 Tentang Pembentukan II Ternate

[Lembaran.

9{.egara

Tahun 1999 'J{pmor

Kotarnadya 45 'Tambahan.

'J{g.gara 'J{pmor 3824);

2. Undang-undang R.L Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lem6aran 'J{g.gara 'Tahun. 1999 'J{pmor 60, Tambahan. Lem6aran

'J{g.gara 'J{pmor 3839) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom [Lembaran '.J..(f.gara 'J{pmor 54 'Iahuti 2000, 'Iambahan. Lembaran. 'J{g.gara 'J{pmor 3952) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Perangkat Daerah, [Lembaratt 'J{g.gara 'J{pmor 165 'Tafz.un 2000);

Pedoman

Organisasi

5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Undang-undang Pemerintah, Rancangan Keputusan Presiden 9I9mor 70);

dan Rancangan Peraturan [Lembaran '.J..(f.gara Tahun 1999

6. Keputusan

Presiden

R.1. Nomor 49 Tahun 2001 tentang

Penataan

Lembaga

Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain. 7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam Daerah Kota Ternate. MEMUTUSKAN Menetapkan

KEPUTUSAN

WALIKOTA

TERNATE

PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA OAlAM OAERAH KOTA TERNATE. BAB

TENTANG

PETUNJUK

PELAKSANAAN

OAN RUKUN WARGA 01 KELURAHAN

1

KETENTUAN UMUM Pasal Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan

1

:

a. Daerah adalah Kota Ternate. b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Ternate. c. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate. d. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah Sebagai Perangkat Daerah Kota ternate di Bawah Kecamatan e. Lembaga

adalah

Lembaga

Rukun Tetangga

dan Rukun Warga yang berada

di Kelurahan

Dalam Daerah kota Ternate. F. Rukun

Tetangga

selanjutnya

di singkat

Lembaga

Yang di bentuk

melalui

masyarakat setempat dalam rangka Pelayanan Pemerintah dan Kemasyarakatan oleh Kelurahan. G. Rukun Warga selanjutnya

yang ditetapkan

disingkat RW adalah Lembaga yang di bentuk melalui musyawarah

pengurus RT di wilayah kerja yang ditetapkan oleh Kelurahan. H. Keputusan Kepala Kelurahan adalah semua keputusan yang merupakan

I.

musyawarah

kebijaksanaan

Kepala

kelurahan yang menyangkut Pemerintahan Kemasyarakatan dan pembangunan di kelurahan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan undang-undangan yang berlaku. Penduduk setempat adalah setiap Orang baik warga Negara R.1. maupun Orang Asing yang bertempat tinggal Tetap di wilayah Rukun Tetangga dan Rukun Warga Yang bersangkutan

.

J. Kepala Keluarga yang selanjutnya di singkat KK adalah Penanggung Jawab anggota Keluarga yang Secara Kemasyarakatan terdaftar dalam kartu keluarga. K. Lingkungan adalah Bagian Wilayah Dalam Kelurahan yang Merupakan Lingkungan Keria Pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan.

F. Swadaya Masyarakat adalah Kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu. G. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela.

BAB II Kedudukan Pasal 2 Rukun Tetangga (RT) Rukun Warga (RW) adalah Lembaga yang berkedudukan di lingkungan Kelurahan yang diakui dan di bina oleh Pemerintah Daerah Kota Ternate.

BAB '" Maksud dan Tujuan Pembentukan Pasal 3 Rukun

Tetangga

dan

Rukun

Warga

dibentuk

a. Memelihara dan Memberdayakan nilai-nilai kegotong royongan dan kekeluargaan.

dengan

kehidupan

maksud

masyarakat

dan

tujuan

yang didasari

untuk

:

dengan

b. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan. c. Memberdayakan dan menghimpun seluruh potensi dan swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan

Kesejahteraan

masyarakat.

Pasal4 1. Setiap RT terdiri dari sebanyak-banyaknya bersangkutan. 2. Setiap Rukun Warga sekurang-kurangnya

50 (lima puluh ) KK yang berada di kelurahan yang 2 sid 3 RT yang berada di Kelurahan yang bersangkutan.

3. Setiap Lingkungan dibentuk 2 sid 3 RW.

Pasal 5 1. Pembentukan RT di musyawarahkan Keluarga setempat. 2. Pembentukan

I dimufakatkan

RW di musyawarahkan/dimufakatkan

oleh Kepala Lingkungan

dengan kepala

oleh Kepala Kelurahan dengan Pengurus RT.

3. Hasil musyawarah/mufakat sebagai dimaksud pada ayat 1 dan 2, dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan. 4. Keputusan kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 baru berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Walikota Ternate.

Keanggotaan,

BABIV Tugas Pokok, Hak dan Kewajiban Pasal6

1. Anggota Rukun Tetangga adalah Penduduk setempat yang terdaftar pada kartu keluarga yang di wakili kepala keluarga. 2. Anggota Rw adalah RT-RT yang diwakili oleh pengurus rukun tetangga. Pasal7 Tugas Pokok RT dan RW adalah : a. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. b. Mengerakkan Gotong Royong Swadaya dan Partisipasi masyarakat. c. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam menunjang Stabilitas Nasional. d. Membantu menyebarluaskan informasi setiap program Pemerintah dalam rangka Good Govermenance e. Memfasilitasi hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat dan anggota masyarakat dengan Pemerintah. f. Membentuk penyelenggaraan tugas pelayanan masyarakat yang menjadi tugas Pemerintah (Akuntabilitas) g. Berperan aktif dalam membantu tugas pembinaan pengelolaan dalam rangka menciptakan kelestarian lingkungan hidup. Pasal8 1. Anggota Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) mempunyai hak sebagai berikut: a. Mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT dan RW. b. Memilih dan di pilih sebagai pengurus RT dan RW kecuali yang berstatus Warga Negara Asing 2. Anggota RT dan RW mempunyai kewajiban : a. Turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok lembaga/organisasi RTdan RW, b. Turut serta Proaktif melaksanakan

keputusan musyawarah RT dan RW. BABV Kepengurusan Pasal9

1. Pengurus RT Terdiri dari: a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara d. Beberapa orang pembantu sesuai kebutuhan dan bila di pandang perlu.

2. Pengurus RW terdiri dari a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara d. Seksi-seksi e. Beberapa orang pembantu, sesuai kebutuhan yang di pandang perlu

Pasal 10 1. Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf a,b dan c, dan ayat 2 huruf a, b dan c, dipilih dari dan oleh anggota dalam musyawarah anggota. 2. Pengurus RT dan RW sebagai dimaksud pasal 9 ayat 1 huruf b dan ayat 2 huruf d dan e di tunjuk oleh ketua melalui musyawarah I mufakat dengan pengurus lain. Pasal 11 Dalam hal sebagaimana dimaksud pasal 9 belum dibentuk kepala kelurahan dapat menunjuk pengurus sementara paling lama 4 bulan dan segera melaksanakan pemilihan pengurus. Pasal 12 1. Yang dapat dipilih menjadi pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pasal10 ayat (1) adalah penduduk setempat WNI yang menjadi anggota RT dan RW yang memilih syarat-syarat : a. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Setia dan Taat kepada Pancasila dan UUD 1945 c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Dasar atau yang sederajat. d. Berumur Sekurang-kurangnya 25 Tahun dan setinggi-tingginya berumur 55 Tahun e. Sehat jasmani dan Rohani. f. Berkelakuan Baik, Jujur, Adil, Cakap Berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat. g. Tidak pernah di hukum penjara karena melakukan tindak pidana. h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. i. Bertempat Tinggal Tetap di kelurahan yang bersangkutan. j. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat. k. Mempunyai kemampuan dan kemauan bekerja dan membangun masyarakatnya. I. Bersedia dicalonkan menjadi pengurus LPM di kelurahan yang bersangkutan. m. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam masyarakat. n. Yang dapat ditunjuk menjadi pengurus RT dan RW sebagaimana di maksud pasal 10 ayat 2 adalah penduduk setempat (WNI ) yang terdaftar pada kartu keluarga yang telah berusia 17 Tahun keatas atau pernah kawin serta memenuhi syarat sebagaimana di maksud pada ayat 1 huruf a sid m . Pasal 13 1. Pemilihan pengurus RT dilaksanakan oleh suatu panitia yang terdiri dari : a. Kepala Lingkungan Sebagai Ketua.

--

---

~

a. Pemuka Masyarakat sebagai Sekretaris. b. Beberapa orang anggota yang ditentukan berdasarkan musyawarah bila di pandang perlu. 2. Pemilihan pengurus RW dilaksanakan oleh suatu panitia yang terdiri dari : a. Kepala Kelurahan sebagai Ketua. b. Pemuka Masyarakat sebagai Sekretaris. c. Beberapa orang anggota yang dimusyawarahkan dengan Ketua bila di pandang perlu. 3. Hasil pemilihan pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diajukan oleh Kepala Kelurahan, Kepala Camat atas nama Walikota Ternate.

Pasal14 1. Pengurus RT dan RW bertugas dan berkawajiban untuk melaksanakan : a. Tugas pokok RT dan RW sebagaimana dimaksud pada pasal 7. b. Keputusan musyawarah anggota. c. Membina Kerukunan Hidup Warga. d. Membuat laporan tertulis kegiatan organisasi secara berkala. 2. Pengurus RT berhak a. Menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada pengurus RW mengenai hal-hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 3. Pengurus RT dan RW melaporkan segala kegiatan kepada Anggota melalui musyawarah Anggota.

Pasal 15 Masa Bhakti pengurus RT dan RW minimal 3 Tahun dan maksimal 5 Tahun terhitung tanggal pengesahan Camat atas Nama Walikota Ternate serta di pilih kembali untuk satu kali masa bhakti.

Pasal 16 Anggota pengurus RT dan RW dapat diganti sebelum masa bhakti dalam hal : a. Meninggal dunia. b. Atas permintaan sendiri. c. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk kelurahan terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus RT dan RW. d. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan pada pasal 12. e. Pindah ternpat tinggal dari lingkungan RT atau RW yang bersangkutan f. Sebab-sebab lain yang bertentangan Peraturan Perundang-undangan dan Norma-norma kehidupan Masyarakat.

Pasal 17 1. Setiap berakhirnya masa bhakti pengurus RT atau pemberhentian pergantian sebelum habis masa bhaktinya, kepada lingkungan berkewajiban membiritahukan kepada anggota tentang pemberhentian I pergantian pengurus dan melaporkan kepada kepala kelurahan.

· 2. Setiap berakhirnya masa bhakti pengurus RW atau pemberhentian Pergantian Pengurus sebelurn habis masa bhaktinya. Kepala kelurahan berkewajiban memberitahukan kepada anggota tentang pemberhentian/penggantian pengurus dan melaporkan kepada Camat. BAB

VI

Musyawarah anggota Pasal 18 1. Musyawarah RT dan RW merupakan wadah pemusyawaratan dan pemufakatan anggota dalam lingkungan RT dan RW. 2. Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi untuk : a. Memilih pengurus b. Menentukan dan merumuskan program kerja c. Menerima dan mengesahkan pertanggung jawaban pengurus. 3. Pengurus RT dan RW untuk menentukan dan merumuskan Program diadakan sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun . 4. Musyawarah RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota. 5. Apabila tidak tercapai jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 4 selama dua kali berturutturut maka musyawarah berikutnya dianggap sah dan dapat menetapkan suatu keputusan setelah mendengar pertimbangan Camat. 6. Keputusan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat. BAB

VII

Keuangan Pasal 19 1. Keuangan Rt dan RW dapat diperoleh dari : a. Bantuan Pemerintah Kelurahan b. Bantuan Pemerintah Kecamatan. ..•. Bantuan Pemerintah Kota Ternate. d. Bantuan Pemerintah Propinsi Maluku Utara. 2. Pengelolaan Keuangan yang diperoleh dari sumber-sumber sebagaimana dimaksud pad a ayat 1 diadministrasikan secara tertib dan teratur serta membuat laporan tertulis sebagaimana dimaksud pad a pasal 14 ayat 1 huruf d. BAB VIII Kek

ayaan

Pasal 20 Kekayaan RT dan Rw diadministrasikan secara tertib dan teratur serta dilaporkan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat 1 huruf d.

secara tertulis

BAB

IX

Pembinaan Pasal21 Kepala BPM atas nama Walikota Ternate, Camat dan Kepala Kelurahan melaksanakan Pembinaan terhadap Lembaga / Organisasi RT dan RW untuk mencapai Daya Guna dan Hasil Guna yang sebesarbesarnya. BAB

X

Ketentuan Penutup Pasal 22 RT dan RW atau yang disebut dengan nama lain yang sudah ada pada saat mulai berlakunya peraturan ini, dinyatakan sebagai RT dan RW menurut Peraturan ini .

Pasal 23 1. Dengan berlakunya Keputusan Walikota ini, maka seluruh ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang RT dan RW yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. 2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan di

: Ternate

Pad a tanggal

: 14 Maret 2002

WAKIL WALIKOTA Diundangkan di : Ternate Pada tanggal SEKRETARIS

TERNATE

TTD

: 14 Maret 2002 DAERAH KOTA TERNATE TTD

DRS. FACHRY AM MARl [Lembaran. Daerah. 'l(pta 'Iernate

'Iahun. 2002 'J.{sJrrwr06)

Kepala Bagian Hukum Setda Ternate

ARIF ABD. GANI, SH PENATA NIP. 630 008 535

DRS. ISKANDAR

M. DJAE

LAMPIRAN" NOMOR TANGGAL

KEPUTUSAN WALIKOTA 05 TAHUN 2002 14 MARET 2002

TERNATE

STRUKTUR ORGANISASI RUKUN TETANGGA

KETUA RT

SEKRETARIS

BENDAHARA

WAKIL WALIKOTA

TERNATE

TTD DRS. ISKANDAR

M. DJAE

LAMPIRAN NOMOR TANGGAL

II

KEPUTUSAN WALIKOTA 05 TAHUN 2002 14 MARET 2002

TERNATE

STRUKTUR ORGANISASI RUKUN WARGA (RW)

I

KETUARW

I I

SEKRETARIS

I

I

BENDAHARA

I

I

I

I

I

SEKSI

I

I

I

I I

SEKSI

I

I

I

I

SEKSI

I

SEKSI

I

I I

SEKSI

I

I

I

SEKSI

I

SEKSI

I

I

SEKSI

SEKSI

I

I

SEKSI

I

I

I I

I

I

SEKSI

I

SEKSI

I

WAKIL WALIKOTA TERNATE TTD DRS. ISKANDAR

M. DJAE