PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE N MOR 11 TAHUN 2003 TENTANG ZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DENGA
HMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TERNATE /--
Menimbang
/'
a.
b.
Mengingat
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Ternate nomor 06 tahun 2000 tentang pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C. yang merupaka: I pedoman untuk izin usaha pertambangan bahan galian golongan C. bahwa untuk maksud tersebut pad a huruf I diatas perlu diatur dengan peraturan daerah kota ternate.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 11Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan [Lembaran. 'N!-gara Tahun 1967 'J{pnwr 68, 'Tambahan. Lembaran. 'N!-gara :J{pnwr }'831)j 2.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 te-itanq Hukum Acara Pidana (Lemharan. 'J{jgara rrafiun 1981 :J{pmor 76, Tamsahan Lembaran 'J{jgara :J{pnwr 3209)i
3.
Undang-undang nomor 23 Tahun ·1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup {Lembarati 'J{jgara 'Iahun 1997 :J{pmor 68, 'Iambahan. Lembaran 'J{jgara :J{pnwr 3699) i
4.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat " Ternate i Lemiiartut 'J{jgara rrafiun 1999 'J\[rmor 45, 'Iambahan. Lembarati 'J{jgara :J{pnwr 3824) i
5. Un':lang - Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah { Lembaran. 'J{jgara Tahun. 1999 :J{pmor '60, Tambahan. Lembaran 1{eJura 'J{onwr 3839 )i
6. Undang ..Undang Nomor 25 Tahun 1995 tentanq Perimba Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah [Lembatax Tahun. 1999 'J{sJmor 72, Tambahan. Lembaran 9I(g.gara 'J{sJmor 3848 Ji 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi 0 [Lembartui 'J{ggam Tahun 1;197 'J{pmor 55, 'Tambtih.in Lsmbatnn 'J{ggam ~01TWr 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahur. 1999 tentang An Mengenai Dampak lingkungan Hidup. 9.
Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 30 Tahun 2000 te Pembentukan dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lem6arall. Tahun 2000 'J{gmor 30)
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN
RAi
secara gl penghidu k. Eksplora~ teliti/seks \. Eksploita galian de m. Pengolal nilai tam unsur ya n. Reklam~ pemanfl pertamt o. Wilaya~ layak di p. Wilayat pertaml
MEMUTUSKAN Menetapkan
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATI:: TENTANG PERTAMBANGAN BAHAN GAL/AN GOlO .. GAN C
IZIN
US
Jenis bahal galian golor a. Abses b. Batu TL Pas&1 1 c. batu se Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : d. Batu k, a. Daerah adalah Daerah Kota Ternate. e. Batu AI b. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate f. Batu pi c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta peraru.kat daerah otonom yang I g. 8e'ltor sebagai badan eksekutif daerah kota ternate. h. Dolom d. Kantor lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup KJta Termite. i. Felds~ e. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang rnerupakan kesatuan baik yar j. Garan melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbat k. Grafit I. Grani1 perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah denga nama c:ialam bentuk apapun firrna, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasa m. G'ps organisasi rnassa, organisasi sosial pilitik, atau organisasi yang sejenis lembaga bent n. ka sit usaha tetap dan bentuk usaha lainnya. o. Kaolu f. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan galian golongan yang hukan strategis ya p. Leus' q. Makr bukan vital atau bahan galian C sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf r. Mika undanq-undanq nomor 11 tahun 1967 junto peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1980. g. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah seqala kegiatan usa s. Marr t. Nitre pertambangan qolorijan C yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, penqolahan/pemurna pengangkutan dan penjualan u. Ops h. Izin pertambangan daerah adalah izin atau kuasa pertambanqan untuk melakukan S8muc v. Oke atau sebagian tahap usaha pertambanqan bahan galian golongan c. w. Pas i. Surat Izin pertarnbar.qan daerah selanjutnya disebut SIPD adalah kuasa pertambangar y. Per yang berisikan wewenano serta hak dan kewajiban untuk rnelakukan kegiatan semi,a ata z. Phe sebapian atau semua tahap usaha pertambangan bahan galian golongan c. aa. Tal j. Pertarubanqan rakya adalah suatu usaha dibidang pertarnbanqan bahan galian golonga, ab. Tal ac. Ta c yang dilakukan ole: rakyat (sekelornpok rnasyarakat) seternpat secara kecil-kecilan atau ad.Ta BAS I KETENTUAN UMUM
ntang Perimbangan ah tLembaran 'J'-..&gaTG moT 3848)i ng Retribusi Daerah nil. 'J.&gara CJX9l1wr 3692)i
9 tentang
k. I.
Analisis
m. ahun 2000 tentang rah [Lembaran. 'lJaeraA
n.
o. p.
NATE
NG
IZIN
secara gotong royong dengan mengunakan alat sederhana yang semata-mata untuk penghidupan sehari-hari. Eksplorasi adalah useha penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya «an bersifat menetapkan bahan galian. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan qalian dan memar.faatkannya. Pengolahan bahan da.i atau pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu dan nilai tambahan bahan ]alian golongan c dengan memanfaatkari dan memperoleh unsurunsur yang terdapat pada qalian itu. Heklamasi adalah s. .tiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan pemanfaatan atau I'eningkatan daya guna lahan yang diakibatkan oleh unsure pertambangan. Wilayah pertarnbanqa.ia adalah wilayah yang ditetapkan pemerintah sebagai wilayah yang layak dan produktif unuk ditambang. Wilayah usaha tarnbs ng adalah wilayah tarnbang yang telah ditetapkan dalam surat izin pertambangan daerah.
BAB II JENIS BAHAN GAll AN GOLONGAN
USAHA
C
Pasal2
h otonom yang
Jenis bahan galian yang diatur izin pertambangan adalah bahan galiangolongan c sebaqaimana dimaksud pad a ayat 2 meliputi : a. Abses b, Batu Tulis c batu setengah pennata d. Batu kapur e. Batu Apung !. Batu permata lain
galian
qolonqan
c , bahan
g. Bentonit h. Dolomit Feldspar
kesatuan bark yang perseroan terbatas, tau daerah denqan umpulan, yayasan, is lembaga bentuk
j, Garam batu (helite)
kan strategis yang 3 ayat (1) huruf C r 27 tahun 1980. kegiatan usaha golahan/pernurnian
-p, Leusit
k. Grafit I. Granit
m.
Gips
n. kalsit 0,
Kaolin
q, Maknesit r. Mika
s.
Marmer t. Nitrat
u. Opsidien melakukan
sernua
asa pertambangan giatan serru.a atau
n c. n galian golonga" .kecil-kecilan atau
y. w.
Oker Pasir dan kerikil
y, Perlit
z.
Phospat aaTalk ab.Tanah serap (Fullers se.Tanah diatorne ad. Tanah liat
earth)
.-
3
--""-'
ae. Tras af. Yorasit ago Zeolit
i.
Surat
BAS III KEiENTUAN PERIZINAN (1 ).
Pasal 3 (1). (2).
(3).
Setiap usaha pertambangan bahan bagian golongan c didaerah diwajibkan memilik' usaha dari Walikota. usaha pertambangan bahan bagian golongan c ya:1g diarnksud pad a ayat (1) me kegiatan a. E.ksplorasi b. Eksploitasi C. Pengolahan atau pemurnian d. Pengangkutan e. Penjualan Setiap usaha pertarnbangan bahan galian golongan c yang sudah berjalan tetapi b memiliki perizinan sebaqairnana dimaksud pada ayat (1) di vajibkan rnemiliki izin u dari Walikota.
(2).
Ptlsal 4
(5).
Izin sebagaimana dirnak. Jd dalam pasal 3 dapat diberikan kepada : a. Badan Usaha Milik N gara (BUMN) b. Bacar. Usaha Milik Caerah C. Kc r erasi d. Pertambangan rakyat yang ada dldaorah yang berbentuk ketornpok usaha mengutamakan kelompok yang ada didaerah tempat terdapatnya bahan galian golongan
Pasal 5 (1). Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diberikan dalam bentuk sural pertambangan daerah (SIPD) (2). Surat izin pertambangan daerah (SIPD) diberikan untuk usaha eksplorasi, eksploi pengolahan dan pemurnian. (3). SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnemuat pe.syaratan dan kewajiban ya harus dipenuhi oleh pemegang surat izin portambangan daerah (SIPD) (4) tidak dipenuhinya persyaratan dan kewajiban yang termuat dalarn surat izin pertamban daerah dapat mengakibatkan dicabutnya surat izin pertarnbauqan daerah.
Setil galic Khu dibe
kop:
(1) .
Luas
(2).
Untt bad: Tert den! dap: Setil kegi PerT seb:
(3).
(4).
(1 ).
SIPI
(2).
SIPI mak SIPI berj:
1 (s:
(3).
(1) . (2).
Perr Wal Tatc dipe
Pasal6 Permohonan SIPD diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan dilampiri : a. Persyaratan pemiliklpenguasaan atas tanah areal yang bersangkutan. b. Peta wilayah pertambangan serta peta kretek desa skala satu : 10.COO. C. Rencana kerja penambangan d. Pernyataan tenaga ahli disertai foto copy KTP, Daftar riwayat hidup, Foto copy ija terakhir dari yang bersangkutan. e. Foto copy akte notaris pendirian badan usaha yang ap.ibi.a salah satu rnaksud d! tujuannya menyebutkan bergerak dibidang pertambangan (bagi badan usaha) f. Peta awal yang memuat situasi fotografis skala 1 : 1000 untuk luas kurang 50 HA skala 10.000 untuk luas lebih dari 50 HA g. Dokumen UKL dan UPL h. Nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk badan usaha
Menunj serta pertarnt
SIPDti( a. Mas b. Dikr c. Mel bah d. Per
-
i.
Surat pernyataan S'3.l1ggupmelaksanakan
reklamasi.
Pasal7
(1). Setiap SIPD eksplorasi dan atau eksploitasi hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan ibkan memiliki I
galian golongan c.
izi
(2). Khusus SIPD eksplorasi diberikan koperasi.
ayat (1) melip
kepada
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) hanya dapat perorangan, badan usaha milik Negaraldaerah, badan hukum dan
Pasal 8 (1). Luas wilayah yang dapat dioerikan untuk 1 (satu) SIPD rnaks l1al 10 (sepuluh) hektar. (2). Untuk dan pertambangan rakyat hanya dapat diberikan 1 (satu) SIPD seclangkan untuk badan hukum dan atau koperasi dapat dibmikan maksimal 5 (lima) SIPD (3). Terhadap usaha pertambangan bahan galian yang sejenis dalam 1 (satu) lokasi sampai dengan luas 50 (lima puluh) hektar yan dilakukan oleh badan hukum dan atau koperasi dapat diberikan dalam 1 (satu) SIPD. (4). Setiap usaha pertambangan yang luasnya lebih dari 50 (lima puluh) hektar harus melalui kegiatan eksplorasi. (5). Pemegang SIPG dapat mengurangi wilayah pertambangannya dengan mengembalikan sebagian atau baqian tertentu dari wilayah dimaksud dari persetujuan Walil.ota.
jalan tetapi belurn 1emiliki izin usaha
Pasal9 (1 ).
Dok usaha yan; liangolongan c.
(2). (3).
bentuk surat
izL1
lorasi, eksploitasi
SIPD eksplorasi diberikan selama-Iamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun. SIPD eksploitasi diberikan selama-Iamanya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali dalarn setiap kali perpanjangan dalam jengka waktu 3 (tiga) tahun. SIPD pengolnhan dan atau pernurnian diberikan untuk jangka waktu selama usaha masih berjalan dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali daftar ulang. Pasal10 SIPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 diajukan kepada Walikota selambaHarnbatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya SIPD. Tata cara penqajua.. perrnohonan perpanjangan SIPD dan syarat-syarat yang hanya dipenuhi pemohon diatur lebih lanjut oleh Walikota.
(1 ). Permohonan perpanpngan
kewajiban yang
(2).
in pertambangan
BAS IV INSTANSIPENGELOLA Pasal11 ~\l~ Kantor
lingkun fan hidup untuk rnenqelo'a dan memproses izin usaha pertambangan serta melaksanakan iendataan, penetapan don pemungutan retribusi izin usaha pei mbangan bahan qa'ian golongan c.
Pasal 12 satu maks;;d da/l aha) ng 50 HA skala 1 :
SIPDtidak berlaku karena : a. Masa berlakunya SIPD telah berakhir dan tidak diperpanjang. b. Dikembalikan oleh pemegang izin sendiri c. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku usaha pertambangan bahan galian golong, n c. d. Pemagang SIPD tidak memenuhi kewajiban dan ketentuan yang tercantum dalam SIPD
4
5
Surat pernyataan s3.nggup melaksanakan
reklamasi.
Pasal7 ajibkan memiliki
(1). Setiap SIPD eksplorasi dan atau eksploitasi hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian go long an c. (2). Khusus SIPD eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) hanya dapat diberikan kepada perorangan, badan usaha milik Negara/daerah, badan hukum dan koperasi.
i
~a ayat (1 J melip
PasalS (1). Luas wilayah yang dapat dioerikan untuk 1 (satu) SIPD makr 11a110 (sepuluh) hektar. (2). Untuk dan pertambangan rakyat hanya dapat diberikan 1 (satu) SIPD sedanqkan untuk badan hukum dan atau koperasi dapat diberikan maksimal 5 (lima) SIPD (3). Terhadap usaha pertambangan bahan galian yang sejenis dalam 1 (satu) lokasi sampai dengan luas 50 (lima puluh) hektar yan dilakukan oleh badan hukum dan atau koperasi dapat diberikan dalam 1 (satu) SIPD. (4). Setiap usaha pertambangan yang luasnya lebih dari 50 (lima puluh) hektar harus melalui kegiatan eksplorasi. (5). Pemegang SIPCJ dapat mengurangi wilayah pertambangannya dengan mengembalikan sebagian atau baqian tertentu dari wilayah dimaksud dari persetujuan Walil.ota.
erjalan tetapi belu memiliki izin usah
Pasal9 rpok usaha yanGqalian golongan c.•
r
bentuk surat
•
(1).
(2). (3).
izi.,
Pasal10
ekSPIOit.OI
(1).
n kewajiban yang
(2).
plorasi,
izin pertambangan
SIPD eksplorasi diberikan selama-Iamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun. SIPD eksploitasi diberikan selama-Iamanya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali dalarn setiap kali perpanjangan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. SIPD pengolnhan dun atau pernurnian diberikan untuk jangka waktu selama usaha masih berjalan dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali daftar ulang.
Permohonan perparuanqan SI PD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 diajukan kepada Walikota selarnbat-tarnbatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya SIPD. Tata cara penqajua.: perrnohonan perpanjangan SIPD dan syarat-syarat yang hanya dipenuhi pemohon diatur leoih lanjut oleh Walikota.
h.
BAB IV INSTANSIPENGELOLA Pasal11 Menunjuk kantor llnqkunjan hidup untuk menqelc'a dan memproses izin usaha pertambangan serta melaksanakan iendataan, penetapan don pemungutan retribusi izin usaha .~pertambangan bahan galian golongan c. !
Foto copy ijasah ~atu maksuo dan ha) 9 50 HA skala 1 :
Pasal 12 SIPD tidak berlaku karena : a. Masa berlakunya SIPD telah berakhir dan tidak diperpanjang. b. Dikembalikan oleh pernegang izin sendiri c. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku usaha pertambangan bahan galian golang, n c. d. Pemagang SIPD tidak memenuhi kewajiban dan ketentuan yang tercantum dalam SIPD
4 5 ¥£'l(JltPWR,MX.,1JJ1I'E:J?p1.3-{
1(aTJ1I. TER ...?£J1ITE 'IJ1I.3{r1.1?£2003
e.
Pemegang SIPD tidak melaksanakan usaha partarnbanqan bahan galian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diterbitkan SIPD atau selama 2 menghentikan usaha pertambangan SIPD bahan galian golongan G tampa alasan-alasan yang dapat dipertanggung [awabkan. f. Dibatalkan sebagian atau seluruhnya oleh Walil
golong~Hasil pungutan n (dua) Vi I rnembe
berwena
Untuk me
(1) .
Pasal'13 (1 ). (2).
Pemegang izin dapat menyerahkan kernbaf SIPD tersebut dengan persyaratan te kepada walikota dengan disertai alasan yanq cukup tentang sebab psnqembaltan SIPO Penqernbalian SIPD dinyatakan sah setelah pemeqanq SIPD menyelescdkan kewa] kewajibannya.
melakukar Studi ling pertamba pertambar
(2).
S91ain kel setiap per Pasal 14 pernelihan Kepada pemegang SIPD yang dalam rnelakukan usaha pertarnbanqan rnendapat bahan ga (persiapar lain yang terdapat bersamaan dalam endapan dilokasl-lokasi SIPD diberikan prioritas perta membuat untuk rnemperoleh izin peertambangan atau bahan galian tersebut. wilayah pE (2). Sebelum sebagai b Pasal15 yang berli (1). F>emegang SIPD bertanggung jawab terhadap segala kerusakan yang diakibatkan Besarnya usaha pertambangannya baik dalam lingkup wilayah kuasa pertamoangannnya rnae (3). pengguna diluar baik dilakukan secara sengaja atau tldak. Rincian r (2). Kerugian yang diakibatkan 2 (dua) atau lebih perneqanq SIPD, dibebankan kepa'(4). rencana I mereka secara musyawarah. antara lail (3). Pemegang SIPD tetap bertanggung jawab terhadap segala tunggakan pembayaran pa; u. PenQl beserta denda yang ada walaupun jangka waktu SIPD telah berakhir. b. Peng! c. cara I lainny BAB V d. langk KETENTUAN RETRIBUSI sehin (1) .
Pasa~ 16 (1). (2).
Setiap pernberian izin dan perpanjangan izin pertambang III daerah (SIPD) dikenaki, d' retribusi. Tata cara an Besarnya retribusi sebagaimana dlrnaksud pad a aya: (1) untuk semua jenis galil a. Tahap pra go long an c ditetapkan sebagai berikut : 1. Pengar a. Mas pemberian izin eksplorasi sebesar Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) setia 2. Pen gal hektar. bahaye b. Atas pemberian izin eksploitasi b. 'ranep pe 1. Diatas a ha sampai dengan 1 ha sebesar Rp. 500.00", / per hektar1. Peng~ .l 2. Diatas 1 ha sampai dengan 3 ha sebesar Rp. 1.000.000 i per hektar 2. Pe~gls 3. Diatas 3 ha sampai dengan 5 ha sebesar Rp. 2.000.('JO / per hektar period' c. Atas pernberian izin pengolahan dan atau pemurnian di' 'snakan retribusi sebesar R~ 3. Perala 1.000.000 (satu juta rupiah) dan untuk dattar ulang sebesar Rp. 500.000 (lima rat~ pembL ribu rupiah). 4, Peny~ 5, Pembl lainny: I
I
P'E/I\.JtTU1(~
1JJt'E1(.7iJ{'l(CYIJtTE1('J{JtT£ 'lYL1[rll'J{2003 PE/l\i4.rrll1\.~
itl
*
riM'
aft
_'
••.
m..,
_~____
_,~.
_
Pasal 17 ilian golongan na 2 (dua) tah npa rnernbei ik
fang berwenang
Hasil pungutan retribusi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 15 disetor ke kas daerah.
REK AMASI DAER
ABVI H BEKAS TAM BANG .
Pasal 18
tertul smbalian SIPD. salkan kewajiba srsyaratan
(1). Ulltuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat usaha partambangan wajib melakukan study lingkungan. Studi lingkungan sebaqairnana dimaksud ayat (1) wajib dilakukan oleh pengelola pertambangan yang bukan ataupun yang sudah melakukan kegiatan usaha pertambangan.
Pasal19 Sslain kewajian molakukan studi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 seti' p pemegang SIPD yang melakukan kegiatan pertambnagan diwajibkan melakukan pemeliharaan lingkungan diareal yang ditambang sejak tahap pra penambangan apat bahan galia (persiapan) penambangan atau (produksi) sampai tahap paska penambangannya serta I prioritas perta membuat peta awal (lopografi) dan batas-catas tempat usahanya sebagai bahan penataan wilayahpertambangan. Sebelum memulai kegiatannya pemegang SIPD diwajibkan membuat rencana reklamasi sebagai baqian dari rencana penambangan dengan mengacu pada rencana tata ruang yangberlaku serta menaruh, uang jaminan reklamasi pada bank yang ditunjuk oleh bupati. 9 diakibatkan d 3). 8esarnya uang jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) dan tata cara 19annnya maupu penggunaannya diatur lebih lanjut oleh bupati. 4). Rincian rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bebankan kepa rencana pengolahan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL) yang antaralain rneliputi : pembayarar pajak a. Penggunaan tanah sebelum adanya penambangan. b. Penggunaan tanah yang diusulkan sesudah reklarnasi G. cara pemeliharaan dan pengamanan lapisan tanah pucuk dan lapisan tanah penutup lainnya. d. lanqkah-lanckah pemantauan dan penanggulangan lingkungan yang akan dilakukan sehingga lahan tersebut dapat berfungsi kembali. (SIPD) dikenakan
Pasa!20
ala'cara dan teknis reklamasi lahan bekas tambang secara umum ditetapkan sebagai berikut : Tahap pra penarnbanqan meliputi kegiatan : . ,~ .:;:' mua jenis galian 1. Pengamanan terhadap penebangan atau pembabatan tanarnr n yang C!ianggap perlu. 2. Pengamanan dan pemeliharaan lapisan tanah penutup dar lapisan tanah pucuk dari ribu rupiah) setiap bahaya erosi dan kelongsoran. Iahap penambangan meliputi kegiatan : I. Pengaturan blok-blok penarnbanqan urrtuk mempermudah pelaksanaan reklarnasi. r 2. Pengisian dan penimbunan kembali pada lokasi yang telah ditambag pada setiap tar periode penarnbangan. tar 3. Peralatan daerah bekas ta:nbang yang telah ditimbun dan .liisi dengan cara perataan ribusi sebesar Rp. pembuatan teras dan pola penqaturan aliran air. 00.000 (lima rat us 4. Penyebaran lapisan tanah pucuk dan perr.upukan lahan.~_ ' 5. Pembibitan dan penanaman kembali dengan jenis tanaman IWras' dati 'tanarnan produktif lainnya.
(1) .
6.
Pemanfatllan daerah bekas tambang rencana tata ruang yang berlaku.
untuk alternative
lain yang disesuaikan de
(2).
Pasal21 (1 ).
(2).
Sebelum pelaksanaan reklamasi pemegang SIPD wajib msrvarnpaikan kepada Wali tentar.g rencana tat a cara dan teknis reklarnasi yang akan di erapkan untuk mendapa\ persetujuan. Pemegang SIPO bertanggung jawab penuh terhadap nslaksanaan reklamasi menal1ggung segal a biaya yang dipenukan.
Pasal22 (1 ). (2). (3). (4). (5).
Pelaksaan reklamasi harus segera dilakukan sesuai rence.na yallg telah disetujui Walikota. Pengusaha pertarnbangan/pemegang SI PO yang rnelakukan reklamasi w menyAmpaikan laporan kejadian kegiatan reklamasi setiap 3 (tiga) bulan kepada Waliko Pelaksanaan reklamasi dianggap telah selesai dan merrenuhi persyaratan jika h reklarnasi sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh V\ alikota. Pengusaha pertambangsn/pemegang SIPO tetap bertanggung jawab terhadap lahan yar telah direl
PEMBINAAN
(2). (3).
Pembinaan, penqawasan dan pengendalian usaha pertarnoanqan bahan galian gol<.mga c dilakukan oleh Dinas Pertambangan bersama-sama dengan tim Pokja Pertarnbangan Tata cara penqawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada aya: ( berpedoman pada pel aturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan penqendalian pemegang SIPD ala pengusaha dibidang pertarnbangan bahan galian golongar. c wajib memberika keserr.patan kepada petuqas untuk rnenqadakan pembinaan, pameriksaan dan peneliti[ baik yang bersifat adl .inistrasi maupun teknis. BAB VIII KETEN rUAN Pi DANA
Pasal24 (1).
(2).
pac do~ Me Me sak j. Me k. Me dlb h. i.
BAB VII DAN PENGAWASAN
Pasal23 (1).
Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 ayat (1), pasal 14, casal 15, pasal 18 pasal j ayat (1) dan (2) dan pasal 22 diancam pidana kurungan 3 (tiqa) butan atau denda palin banyak Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah). Tinqak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BABIX KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal25
Pejabal khusus daerah Hukum Wewer a. Mel der mel b. Mel tenl retr C. Mel del" d. Mel tina e. Mel dar ters f. Me: pid; g. Me
(3).
Penyid dan mE yang d
(1). (2).
SIPO) Usaha mengL
Setiap perr permohonar daerah ini. Hal-hal ya: pelaksanaal
Peraturan C !!-
--re!!!
PE1\.,!itTU1?,J
Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan Pemeriruah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (2). Wewenang penyidik sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas . .da Walikota b. Meneliti, rnencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan 1endapatkan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah. (Iamasi dan c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah. d. Mernerlksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibid1ng retribusi daerah. jisetujui oleh e. Melakukan pengel idahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dol
(1).
galian golcmga Irtambangan. pada aya; (1
lang SIPD ata jib member~~a m dan panelitia
(3). Penyidik sebagaimanr dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikaa danmenyampaikan hasil penyldikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yangdiatur dalarn undanq-undanq nornor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BABX KETENTUAN
PERALIHAN
Pasal26 (1). SIPDyang dikeluarkan sebelurn berlakunya Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku. (2). Usaha-usaha peroranqan yang ada sebelum menqusulkan dengan peraturan daerah ini.
berlakunya
Peraturan
Daerah diwajibkan
Pasal27 iasal 18 pasa\ 1
atau denda pali
Setiap pemegang SIPD sebagaimana
dimaksud pada pasal 26 diwajibkan rnengajukan permohonan izin barn kepada Walikota, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 peraturan daerah ini.
Pasal28 1.
'I-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan aksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
Daerah
ini
sepanjang
mengenai
Pasal29 ra\uran Daerahini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
•••••••••••
9
Agar setiap orang dapat rnengetahuinya, rnemerintahkan penqundanqan dengan penernpatannnya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.
peraturan daera
tern
ate 23 Juni 2003
I.
Diundangkan di Pad a tang gal
Ter-nate 23 Juni 2003
'~--.UI'~mARI
:~~~~~~ta
'Iernaie 'Taliun 2003 'J{sJnwr 11Seri 'E)
UMUM
Lingkur dan Bangsa dikembangkan rakyat dan Bai kualitas hidup Lingkur yar'g mempur berbeda yang berlainan keai nicup yang die meningkatkan yaitu pengelo lingkungan hid kedaerah oler perbaikan dan
It
PASAL 01
Pasal1 Huruf a sarnpt Pasal2 Hu ruf a samp Pasal3
samp
Pasal11
sam
Pasal16
sam
Pasel 18 sarr Pasal23
Ayat ~ dan a~
I~~~-------------------------------------------------
----
--_._------
an daerah in
PE~l•.JELASAN ATAS PE ATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 11 TAHUN 2003
e TENTANG IZIN l)SAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
I. UMUM Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan Bangsa indonesia merupakan karunia dan rahmatnya yang wajib dilestarikan dan cikembangkan kemampuanya agar dapat tepat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyatdan Bangsa Indonesia serta mahluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitashidup itu sendiri. Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri atas kategori sub system yarogmempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi dan geografi dengan corak ragam yang berbedayang mengaklbatkan dengan dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berlainankeadaan yang demikian memerlukan pembinaan dan pengembangan lingkungan hicupyang didasarkan pada keadaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akan meningkatkankeselarasan, keserasian can keseimbangan sub sr-tern itu sendiri oleh Karena yaitu pengelolaan lingkungan hidup menuntut suatu kebijaksc raan nasional pengelolaan lingkunganhidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan kc isekwensi dari pusat sampai kedaeraholehnya itu lahirlah Peraturan Oaerah ini, agar untuk I bih menunjanq kelancaran, perbaikandan penataan lingkungan hidup.
I:' PASAL OEMI PASAL Pasal1 HurlJf a sampai dengan huruf p
CII/(II P jclns
Pasal2 Huruf a sampai dengan huruf ah
CU/(JLP jelas
Pasal3sampai dengan pasal 10 Pasal11sampai dengan pasal 15
cutup
jelas
Pasal16sampai dengan pasal 17 Past'f18 sarnpai dengan pa: RI 22
Clltup jclas
Pasal23 Ayat ~dan ayat 2
cutup jelas
11
Ayat 3
Pasal24
Setiap bahan. yang ingin ii~tjal(an yang mt 6afian galian gouJttgan c waji6 membetikar: kJS petuigas uniuk; mengadal(an peneCitian pemeriksaan. dilaboratotium. CUK-upJews .,.
Pasal25 Pasal 26 sampai dengan pasal 29
('Tamvalian. Lembaran Daerah. 'l(fJta 'Iernate 'JI(sJmor Tahun. 2003 'JI(sJmor 11 Ser. 'E)
PIE U
Meflimban~
Mengingat
