WALiKOTA TERNATE KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA TERNATE WALIKOTA TERNATE Menimbclng
a. bahwa dalam rangkCl menindak lanjuti Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate, maka perlu menyusun tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate: b. bahwa untuk rnaksuc tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ternate.
Mengingat
1. Undcng-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate {Lembaran ?{sgam Tahun 1999 9I&mor 45/ Tamboha« Lembaran. f}{Jgam 'J..f97fWr 3824) i
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lem6aran 9{sgara 'Iahun. 1999 9{sJllwr GO/'Tambahan. Lembarati IJI&gara 9I&mor 3838) i
3. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Daerah [Lentbaran. ?{sgam Tahun. 1999 9I&mor 72/ 'Iambahan. Lembaran. IJI&gara :A(9nwr 3838) i
E
4. Peraturan Pemerlntah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerlntah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lem6aran ?{;gara 'Iahun. 2000 tJf9nwr 54, 'Iambahan. Lembaran. ?{;gara 'N9nwr 3952) j
D!LI
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasl Perangkat Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate;
Menetapkan
MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA TERNATE
132
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kota Ternate ; b. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate; • c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Oaerah beserta Perangkat Daerah Otonorn yaf1g lain sebagai Badan Eksekulif Daerah Kola Ternale ; d. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemarintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik lndonesia; . e. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentinqan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai denoan peraturan perundang-undangan ; f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate; g. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate ; h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate; i. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur oelaksana operasionel dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate; j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pagawai Negeri Sipil yC)ngxedudukannya menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan lugasnya didasarknn pada keahlian dan atau ketrarnpilan tertentu BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Baqian Pertama Kedudukan
Pasal2 Dinas adalah unsur pelaksana Pemerinlah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dims, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah rnelalui Sekretaris Daerah. Baqian Kedua TUgCiS Pokok
Pasal3 Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenanqan Otonomi Daerah dalarn rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidanq pekerjaan umum.
(1) Susuna a. Kepa
b. 8agic c. Ridar d. Sidar
e. Blear
f. Sinar g. Unit F
h. Kelon
(2) Bagan S Keputus
Bagian Tata serr.ua satua
Dalam rnelal funqsl: a. penyusu b. pelaksan c. pelaksan d. pelaksa e. pelaksa f. pernberk g. pelaksan h. penyusu l.: pelaksan j. pelaksan
Bagian Ketiqa ' Fungsi
Pasal4 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksuo pads Pssal 3, Dinas rnernpunyai fungsi : a. perurnusar. kebijakan teknis di bidang pekerjaan urnurn; b. pemberian perijrnan dan pelaksanaan pelayanan urnum di bidang peKerjaan urnurn ; c. koordinasi, pengendalian dan penqawasan serta evaluasi pelaksanaan tuqas di bldang pekeriaan umum, d. penyelenggaraan urusan tata usaha dinas; e. pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah; 133
Bagian Tata I a. Sub 8agl b. Sub 8agl
Sub Baglan
BAS III SUSUNAN ORGANISASI Pasal5
in sebagai da Oaerah epentingan ai denoan
psrasional
(1) Susunan Orqanisasi Dinas, terdiri dari : a. Kepala Dinas ; b. 8agian Tata Usaha; c. Aidang Prasarana Wilayah; d. Bidang Perumahan dan Perrnukirnan: e. Oidang Bangunan dan Jasa Konstruksi; f. Bic1ang Bina Teknik: g. Unit Pelaksana Teknis Dinas: h. Kelompok Jabatan fungsional. (2) Bagan Struktur Orqanisasi Dinas sebagaimana tersebut pad a ayat (1), tercantum dalam Lampiran Keputusan inl dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. 8ABIV TUGAS POKOK DAN FUNGSI JAOATANSTRUKTURAL 8a913n Pertama Bagian Tata Usaha
dukannya isasi yang
Pasal6
tertentu.
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan serr.uasatuan organisasi di lingkungan Dinas.
pernberian
pelayanan
administratif
kepada
.
Pasal7
has, yal1g is Daerah.
laksanaan
Dalamrnelaksanakan tuqas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Bagian Tata Usaha mernpunyai fung~i: a. penyusunan rencana kegiatan 9agian Tata Usaha; b. pelaksanaan urusan urnurn; c. pelaksanaan urusan kepegawaian ; d. pelaksanaan urusan keuangan ; e. pelaksanaan pertimbangan hukurn, dokumentasi hukum serta kehumasan ; f. pernberlan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta perlengkapan Dinas g. pelaksanaan, pengolahan, penyajian data dan informasi Dinas ; h. penyusunan rencana dan program jangka panjang, menengah dan pendek ; l pelaksanaan analisls dan evaluasi serta penyusunan laporan Dinas ; j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal8
yai fungsi :
Bagian Tata Usaha,terdiri dari : a. Sub Baglan Umum dan Keuangan b. Sub Bagian Kepegawaian ;
n umum ;
pekeriaan
Paragraf 1 Sub Baglan Umum dan Keuangan Pasal9
Sub Bagian Umum dan Keuangan
rnempunyai
tugas melakukan 134
pengelolaan
admlnistrasl
surat
menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keuangan Dinas.
Bidang Pr a. Seksi b. Seksi
urusan urnum serta urusan adrninistrasl
Pasal10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; b. pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan ; c. pelaksanaan urusan umum, perlenqkapan dan rurnah tangga Dinas ; d. pelaksanaan urusan administrasi keuangan Dinas yang meliputi pernbukuan, perbendaharaan dan pertanggungjawaban ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Paragraf 2 Sub Bagian Kepegawaian Pasal11 Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan admlnlstrasi kepegawaian Dinas, Pasal12
Ssksl Per pernbinaa
Iernbatan.
D21am mE Pemelihar a. penyu b. pengu jalan d c. penyia
d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Kepeqawaian ; b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian ; c. penyiapan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan usul kenaikan panqkat dan kenaikan berkala bagi pegawai dilingkungan Dinas ; d. penyusunan daftar bezeting dan daftar urut kepangkatan pegawai dilingkungan Dinas ; e. penyiapan bahan dan data dalam rangka pembinaan pcgawai diiinykungan Dinas ; f. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kegiatan pengelolaan acministrasi kepeqawaian ; g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laooran pelaksanaan tugas ; h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
pelaks
e. pelaks f.
pelaks
g. pelaks h.
pelaks
Seksi Pemt
penqawas
. Bagian Kedua Bidang Prasarana WBayah Pasal13 Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas rnelaksanakan pembinaan, penqelolaan dan penqendailan dibidang prasar..na wilayah. Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada Pasal13, Bidanq Prasarana Wilayah mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Prasarana Wilayah ; b. penyelenggaraan manajemen dan bimbingan teknis di bidang prasaran wilayah ; c. pelaksanaan peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jernbatan ; d. pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan , e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan perijinan keqiatan di bidang prasarana wilayah ; f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tuqas ; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 135
Dalam rnek Jembatan r a. pcnyus b. pengun c. penyia~
d. e. f. g.
pelakss pelakss pelakss
pelakss
Bidang
Pen
Pasal15, lministrasi
Bidang Prasarana Wi!ayah, terdiri dari : a. Seksi Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jernbatan. Paragraf 1 Seksi Penlnqkatan dan . Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pasaf11>"
Keuangan
noaharaen
S9ksi Peninqkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melak,anakan pembinaan, perencanaan, penqawasan, pengendalian peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jernbatan.
. Pasal17
aianDinas.
pegawaian
Dalarn melaksanakcn tuqas sebaqairnana dimaksud pada Pasal 16, Seksi Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jernbatan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jemb.atan ; b. penqumpulan dan pengolahan data dalam rangka pelaksanaan peningkatan dan pemeliharaan jalan dan [ernbatan ; c. penyiapan bahan pembinaan pernanfaatan jalan dan jembatan ; d. pelaksanaan proses peninjauan di bidang jalan dan jembatan ; e. pelaksanaan perijinan dibidang jalan dan jembatan ; f. pelaksanaan penanqqulanqan jalan dan jembatan akibat bencana alam ; g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas ; h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
n kenaikan
as; egawaian;
Paragraf 2 Seksl Pembangunan Jalan dan Jembatan Pasal18
SeksiPembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, perencanaan, penqawasan, pengendalian, kegiatan pembangunan serta penggantlan jalan dan jembatan. Pasal19
ngeqdaiian
anaWilayah
Dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunya: fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pelaksanaan pembangunan jalan den jembli!~n; c. penylapan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan jalan d,n jtmb.aten; d. pelaksanaan pemhangunan [alan dan [embatan ; e. pelaksanaan penqqantian jalan dan jembatan ; f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas ; g. pelaksanaan tuqas-tuqas lain yang diberikan oleh atasan. Baglan Ketiga Bldang Peru mahan dan
Permuklman nawilayah ;
\"
.
Pasal20
BldangPerumahan dan Perrnuklrnan mernpunyai tugas melaksanakan pembinaan pengol.QIHn dan 136
pengendalian
dibidang
Peru mahan dan Permukiman.
Pasal21 Dalam melaksanakan tug as sebagaimana Permukiman mempunyai fungsi : a. b. c. d. e.
f. g.
dirnaksud
pad a Pasal
20, Bidang
Perumahan
dan
penyusunan rencana kegiatan Bidang Peru mahan dan P~rmukiman : . . . penyusunan petunjuk teknis pembinaan dalam rangka pelaksanaan keqlatan dibidanq perumahan dan permukiman ; pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peru mahan dan penyehatan lingkungan ; pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Air; pelaksanaan pengendalian dan pemantauan kegiatan dibidang perumahan dan perrnuktrnan: pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan ; pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
b.
penyia
c. d. e.. f. g.
pelaks pelaks pelaks
pelaks, pelaks
Bidang
Dalarn
Pasal22
Ba
pernerintat
mel
Konstruksi a. penyus b. penyut
Bidang Peru mahan dan Permukiman, terdiri dari : a. Seksi Peru mahan dan Penyehatan Lingkungan; b. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air.
Paragraf 1 Seksi Peru mahan dan Penyehatan
Lingkungan
c.
pelaks
d. e. f. g.
pelaks, pelaks: pelaks, pelakst
Pasal23 Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan rnempunyai tugas melaksanakan pernblnaan, perencanaan, pengawasan dan penqendalian perumahan dan penyehatan iingkungan.
Pasal24 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Lingkungan mernpunyai fungsi: a.
penyusunan
rencana
kegiatan
b. c.
penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan pembangunan
d. e. f. g.
pelaxsanean pelaksanaan
dimaksud pada Pasa! 23, Seksi Perurnahan
Seksi Perurnahan
dan Penyehatan
dan petunjuk teknis dibidang perurnahan perurnahan dan permukirr.an :
pernbanqunan sarana dan prasarana penyehatan pengawasan dan pengendalian perurnahan dan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan ; pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
l.inqkunqan
Bidang Bar a. Seksi E b. Seksi J
dan Penyehatan ;
dan penyshatan lir.gkLrlgan; linqkunqan penyehatan
permukiman ; lingki.JnQan ;
Seksi
Ban
pembanqm
Dalam me mempunya
Paragrai 2 Seksi Pengelolaan Sumber Oaya Air
a. b.
Pasal25 Seksi Peng('I'JI ....an Sumber Daya Air mempunyai tugas rnelaksanakan pombangunan prasarana serta perencanaan, pengawasan dan penqendauan sumber daya air.
SCJran3 dan
penyus
c.
penyia peiaks
d.
pelaks lainnya
Pasa!25 Dalam melaksanakan Daya Air mempunyai a.
penyusunan
tugas sebagaimana fungsi :
rencana
kegiatan
dimal<sud
Seksi Pengelolaan
137
pada Pasa! 25, Scksi Surnbcr Daya Air;
Penqelolaan
Surnber
e. f. g.
pelaks
petaks pelaks
han don
b. penyiapan bahan pernbinaan dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan sumber daya air; c. pelaksanaan pambangunan sarana dan prasarana sumber daya air; d. petaksanaan penqelolaan surnber daya air; e. pelaksanaan penqawasan dan pengenda!ian sumber daya air; I. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan ; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. . Bagian Keempat Bidang Banglman dan Jasa Konstruksi
rumahan
Pasal27 BidangBangunan dan Jasa Konstruksi mernpunyal tugas melaksanakan pernerintahdan bangunan gedung lainnya serta pernbinaan jasa kontruksi.
pengelolaan
gedung
uklrnan ; Pasal28 Dalamrnelaksanakan tuqas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, Bidang Bangunan dan Jasa Konstruksirnernpunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Banqunari dan Jasa Konstruksi ; b. penyusunan bahan petunjuk teknis pembinaan dibidang bangunan dan jasa konstruksi ; c. pelaksanaan penqelolaan gedung-gedung pemerintahan dan bangunan gedung lainnya ; d. pelaksanaan penqawasan dan pengendalian dibidang bangunan gedung ; e. pelaksanaan pembinaan jasa !
rnblnaan,
BidangBangunan dan Jasa Konstruksi, terdiri dari :
a. Seksi Bangunan Gedung. b. Seksi Jasa Konstruksi. enyehatan
r.gkL;r1gan; ukirnan ; kungan ;
Paragraf 1 Seksi Bangunan Gedung Pasal30 Seksi Bangunan gedung mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan bangunan gedung pernerintah dan bangunan gedung lainnya.
dan pengawasan
Pasal31
arans dan
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pad a Pasal 30, Seksi Bangunan Gedung mempunyaifungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Bangunan Gedung; b. penyiapan bahan petur.juk teknis pernbinaan dibidang bangunan gedung ; c. peiaksanaan pengeiolaan banqunan gedung Pemerintah dan bangunan gedung lainnya ; d. pelaksanaan pengawasan pembangunan bangunan gedung Pemerintah dan bangunan gedung lainnya; e. pelaksanaan pengaturan dan pengendalian peninjauan barigunan; f. pelaksanaan eva!uasi dan penyusunan laporan ; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 138
a. b. c.
Paragraf 2 Seksi Jasa Konstruksi Pasal32 Seksi Jasa Konstruksi mempunyai tugas memberikan bantuan teknis dan pembina an [asa konstruksi.
fJp.ny penyic
d.
pelakt Kegiat pelak,
e.
pelah
f.
celaks
Pasal33 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 'Pasal 32, Seksi Jasa Konstruksi mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Jasa Konstruksi ; b. penyiapan bahan petunjuk teknis dibidang jasa konstruksi ; c. pelaksanaan pembinaan bantuan teknis di bidang jasa konstruksi ; d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bagi dunia usaha jasa konstruksi ; e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas di biaang jasa konstruksi: f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas ; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Baglan Kelima Bidang Bina Teknik Pasal34 Bidang Bina Teknik mempunyai tugas melaksanakan survey dan pemetaan.
pengadaan peralatan dan penyajian serta
Pasal35 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, Bidang Bina Teknik mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Bina Teknik ; . b. penyusunan petunjuk teknik dan kebijaksanaan dibidang bina teknik ; c. pelaksanaan pengadaan peralatan dinas ; d. pelaksanaan pengujian tingkat kelayakan peralatan dan bangunan; e. pelaksanaan survey dan pengendalian kegiatan dibidang bina teknik ; f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan ; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal36
Seksi Pera kelayakan
Daiarn me mernpunyt a. penyui b. penyia c. pelaki d. pelaks
c f. g.
pelaks pelaks konstn pelaks
h.
pelaks
(1) Pada [
kerla y
(2) Unit PE wil8yal (3) Unit Pe jawab
Bidang Bina Teknik, terdiri dari : a. Seksi Survey dan Pengendalian. b. Seksi Peralatan dan Pengujian. Paraqraf 1 Seksi Survey dan Pengendalian
(1) Pada 0 (2} Kelom Dinas :
Pasal37 Seksi Survey dan Pengendalian mernpunyai tuqas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas.
survey doll pemetaan serta
Pasal38 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37. Seksi Survey dan Pe:.ngend(llian mempunyai fungsi :
(3) Keloml searan
jawab I
(4) Keloml tenaga
(5) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan silat. [sn!s dan beban kerja (6) Kelompok Jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh penjabat yang berwenang ses dengan peraturan yang berlaku ; (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan peruncam undangan yang berlaku. BAB VII TATA KERJA Pasal43 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala bida Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasl, integrasi, sinkronisa dan kerja sama fungsional sebaik-baiknya. BAB VIII KETENTUANPENUTUP Pasal44 Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan sebelumnya yang mengatur tentang tug pokok dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Prasarana Permukiman dinyatakan tidak berla lagi.
Menimba
Pasal45 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuiny memerintahkan pengundangan Keputusan ititi dengan penempatannya dalam t.ernbaran Oaera Kota Ternate. Menglngi Ditetapkan di Ternate pad a tanggal 18 Oktober 2004 WAUKOTA TERNATE TTD Diundangkan Pada tanggal
di
: Ternate : 18 Oktober 2004
Drs. H. SYAMSIR ANDILI
SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNAn: TTD Drs. FACHRY AM MARl
Leniliarau 'Daerah ?(pta 'Ternate 'TMUll 2004 'JI[sJmor 24 S~ri 'D
Menetal
i41
a. b. c.
akonstruksi.
simempunyai
d. e. f.
lJp.nyusunan rencana kegiatan seksi survey dan pengendalian; penylapan oahan petunjuk teknik pelaksanaan survey dan pengendalian ; pelaksanaan panqurnpulan data. penelitian, penyelidikan dan studi kelayakan terhadap seluruh kegiatan dinas ; pelaksanaan survey dan pemetaan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas ; pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan ; pelaksanaan tuqas-tuqas lain yang diberikan oleh atasan. Paragraf 2 Seksl Peralatan dan Pengujlan Pasal39
Seksi Peralatan dan Penquiian mempunyai tuqas melaksanakan pengadaan peralatan dan pengujian kelayakan material dan bangunan.
a konstruksl ;
nyajiar. serta
ikmempunyai
Pasal40 Oaiam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 39, Seksi Peralatan dan Pengujian mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Peralatan dan Pengujian ; b. penylaoan bahan petunjuk teknis pelaksanaan tugas dibidang peralatan dan pengujian; c. pelaksanaan inventarisasi kebutuhan dalam rangka pengadaan alat-alat dinas , d. pelaksanaan penqawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan peralatan dinas ; 2 pelaksanaan pemeliharaan alat-alat dinas; f. pelaksanaan pengujian laboratorium dan pengujian lapanqan atas kalayakan material dan konstruksi bangunan; g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan ; h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. BABV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal41 (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan kebutuhan dan beban kerla yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas berfungsi rnelaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecarnatan. (3)- Unit Pelaksana 1 eknls Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat. BABVI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal42
ernetaan serta
n Pcnqendalian
(1) Pada Dinas dapat dibentuk Kelornpok Jabatan Fungsional ; (2} Kelornpok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan ; (3) Kelompok Jabatan Funqsional sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepaia Olnas: (4) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub Kelompok dan dipimpim oleh seorang tenaga fungsional senior; 140
