--
PERATURAN
DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 21 TAHUN 2003
G
TENT PENGENDALIAN
DAMPAK LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA IA ESA NA E
All a.
Menimbang
bahwa dalam rangka melaksanakan yang
berwawasan
berencana
lingkungan
mengelola
pembangunan
yang
sumber
pembangunail sebagai
daya
mutu hidup, perlu dijaga keserasian
upaya
secara
berkesinarnounqan
Kota Ternate sadar
bijaksana
untuk
dan dalam
meningkatkan
antar berbaqai usaha dan
atau kegiatan ; b.
bahwa
suatu
dampak
usaha
terhadap
kegiatan
lingkungan
negatif
dan
dasarnya sehingga
hidup
sejak awal perencanaannya, darnpak
pada
menimbulkan perlu dianalisa
sampai pada langkah pengendalian
pengembangan
darnpak
positif
sedini
mungkin; ~.
bahwa analisis mengenai bagi proses pengambilan
dampak lingkungan
hidup diperlukan
keputusan tentang rencana usaha atau
kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup ; :I.
bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, b, dan c konsideran ini, oerlu dibentuk
Peraturan
Daerah
tentang
Analisis
Mengenai
Oampak Lingkungan. 1.
Menginga~
&2_
'l!E'l(JtW'l<~
L
Undang-undang Nornor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran: 'J{J.gara 'Iahun. 1981 '1{pmor 76, 'Tambah.an. Lemburan. 'J.(r-gara 'J,{pmor 2309) i __
was:=___
-
'1J Jt'E'l?JU-[ XC"'TJt1.1£'l('J{Jt1.f£'TMFu 'J{2003
-
2.
Undang-undang Lingkungan
Nomor 23 Tahun
Hidup (Ltm6aran
Undang-undang
Pengelolaan
?li-gara 9{pmar Tahun. 1997 ?(PM
190, 'Iambahan. Lembaran. ~gara 3.
1997 tentang
?filmar 3910) i
11 Tahun 1999 ten :ang
Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Terns:e ; 4.
Undang-undang Daerah
Nomor 22 Tahun
1999 tentang
[Lembaran. ?li-gara 'Iahun
Pemerintahan
1~99 9{pm.or 60, 'TamDaft.an
Lembaran. ?li-gara 9{pmar 3839) i 5.
Peraturan
Pemerintah
Pelaksanaan
Nomor
Tahun
;}'7
1983
Tentang
Hukum Acara Pidana [Lembaran. ?li-gara 9{pmor36
'Tafnm 1983, rrambo/tan Lembaran W"-jJara <J{pmor3258) i 6.
Peraturan
Pemerintah
Mengenai
Dampak
Nomor 27 Tahun 1999 tentang A,lalisis
Lingkungan
{Lembaraa
?li-gara
9{pmor 59
'Iahun. 1999, 'Iambahan. Lembaran ?li-gara 9{pmor 3838) i 7.
Peraturan Kewenangan Daerah
Pemerintah Pemerintah
Otonomi
Nomor
25
Tahun
dan Kewenangan
2000
tentang
Meneta
Propinsi sebagai
?{prnor 54 'Iahun. 2000,
[Lembaran. ?&gara
'Iambahan. Lembaran. ?li-gara 9{p1lWr3952} i
8.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1997 tentang Ketentuan diLingkungan
9.
Umum
mengenai
Penyidik
Pegawai
Negeri Sipil
Pemerintah Daerah ;
D&lam RI. Nomor 17
1.
Jenis Usaha dan / atau Kegiatan Wajib
2.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang
3.
Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk
4.
Keputusan
Menteri
Tahun 2001 tentang
Negara
Lingkungan
Hicup
Amdal. 10
Hukum
Daerah; 5. 11.
12.
13.
Keputusan Menteri Dalam tentangbentuk Produk-produk
Negeri Nomor 22 Hukum Daerah ;
Tahun 2001 6.
Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nornor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daorah ;
7.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Serita Daerah ;
8.
,
uca:::
T
xxv .....,_
14.
Keputusan tvlenteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor: Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKUUPL :
,entukan
15.
Peraturan Daera Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah Kota Temate ;
g Pemerintahan
16.
Peraturan Daerah Kota Temate Nomor 1 Tahun 2000 Rencana Umum Tata Ruang Kota Temate :
tentang
17.
Peraturan Daerah Kota Temate Nomor 16 Tahun 2003 Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kota Ternate;
tentang
ang Penge/olaan
~liun 1997 ?{Pmor
60, Tamoalian
r
1983
Tentang
86
?(Pmor 36
'{Jara
258) ; Dengan Persetujuan mtang A.,alisis
DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE
?(Pmor 59
ra
r38) ; 1000
MEMU
US AN:
tentang
insi sebagai
M~netapkan
Ta/iun. 2000,
PERATURAN
DAERAH
PENGENDAUAN
DAMPAK LlNGKUr
~997 ten tang Negeri
KETE
BAS TUA
KOTI
TERNATE
TENTANG
SAN
I UMUM
Sipil Pasal 1
Nomor
17
iatan Wajib
Dalarn Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kota Ternate.
2.
Pemerintah
Daerah,
adalah
Kepala Daerah Kota Temate
beserta
Pnrangkat Daerah
otonom yang lain sebaqai badan Eksekutif Daerah ~01tentang
3.
Walikota, adalah Walikota Temate
HUkum
4.
Dinas Lingkungan
Hidup
adalah
Instansi
yang
bertugas
mengendalikan
dampak
lingkungan Kota T ernate 5. un 2001
Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Temate yang diserahi tugas dan tanggupg jawab dl hidang pengendalian
fl,
Pengelolaan
l.inq'cunqan
pernellharaan, tentang
dampak lingkungan Kota Temate
Hidup, adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan,
peiqawasan,
pengendalian,
pemulihan,
dan pengembangan
penataan, lingkungan
hidup. 7.
Analisis
Mengen •... i Dampak Lingkungan
darnpak psntinq
Hidup (AMDAL),
adalah hasil studi mengenai
s.iatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan
hidup yang ,diperlt 'kan bagi proses pengambilan keputusan.
tentang 8.
Analisis
Dampak
u~a.hadan/atatl 2
'.
l
•
Lingkungan
Terpadu/Multisektor,
adalah hasil studi dampak penting
kegiate.n yang terpadu yang direncanakan
terhadap
lingkungan
hidup
dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan
lebih dari salu
(3)
instansi yang bertanggungjawab
9.
Analisis Mengenai Darnpak Lingkungan
Kawasan adalah h 1sil studi mengenai dampak
penting usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan satu kesatuan
hamparan
ekosistem
terhariap lingkungan
dan menyangkut
ke•••.enanqan
hidup dalam
satu instansi yang (1 )
bertanggungjawab 10.
Analisis Mengenai Oampak Lingkuhgan
Regional adalah has:l studi mengenai dampak
penting usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan satu
kesatuan
hamparan
ekosistem
zona
terhadap lingkungan
rencana
penaernbanqan
hidup dalam
wilayah
dengan rencana umum tata ruang daerah dan melibatkar. kewenangan
sesua
lebih dari salu
instansi yang bertanggungjawab. 11 .
Kerangka
acuan adalah
ruang lingkup kajian analisis
mengenai
dampak
lingkungan
hidup yang merupakan hasf pelingkupan.
12.
Pelingkupan
adalah
proses
pemusatan
studi
pad a hal-hal
penting
yang
berkailan
dengan dampak penting. 13.
Analisis
dampak
lingkungan
hidup
(ANDAL)
adalah
telaahan
secara
cermat dan
mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha danlatau kegiatan. 14.
Rencana
pengelolaan
lingkungan
besar dan penting torhadap
hidup (RKL),
lingkungan
adalah
upaya
penanganan
hidup yang ditimbulkan
dampak
(2)
axibat dari rencana
usaha dan/atau kegiatan. 15.
Rencana pemantauan lingkungan
lingkungan
hidup yan terkenal
hidup (RPL), adalah upaya pemantauan
komponen
dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha (4)
dan/atau kegiatan. 16.
Pemrakarsa,
(3)
adalah
orang atau badan
hukum yang bertanggung-jawab
atas suaiu
rencana usaha dania au kegiatan yang akan dilaksanakan. 17.
Instansi yang berwen mg, adalah instansi yang berwenang memberikan
izin melakuakan
usaha dan/atau kegiatan. 18.
Instansi
yang
bertanggung-jawab
adalah
instansi
yang
berwenang
memberikan
(5)
Rekomendasi kelayakan lingkungan hidup daerah. 19.
Instansi yang membidangi
usaha dan/atau
kegiatan
adalah
instansi
yang membina
secara teknis usaha danlatau kegiatan. 20.
Komisi
Penilai
adalah
komisi
yang
bertugas
menilai
Analisis
Mengenai
Dampak
Lingkungan Hidup suatu kegiatan.
21.
Tim Teknis adalah Tim yang bertugas memberikan
pertimbangan
teknis terhadap hasl
analisis dampak lingkungan. Pasal2 (1 )
Analisis
Mengenai
Dampak
Lingkungan
Hidup
merupakan
bagian
kegiatan
..
-
studi
kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan ; (2)
Hasil
Analisis
perencanaan
Mengenai
pembangunan
Dampak
Lingkungan
P Hidup
digunakan
sebagai
bahan
wilayah ; 4
P u
!!!
'1
lebih dari satu
(3)
pendekatan regional.
genai dampak 1
Penyusunan
Analisis
Mengenai
studi terhadap
Oampak
usaha dan/atau
Lingkungan
Hidup dapat dilakukan
i<egiatan tunggal, terpadu,
melalui
kawasan dan
hidup dalam
instansi yang
(1 )
~enai da rnpak hidup dalam
I
ilayah ~esuai
sbih dari satu k lingkungan
ng berkaitan cermat
dan
u kegiatan.
ian dampak
(2)
jari rencana
1
kornponen
(3)
cana usaha (4) atas suatu
nelakuakan
lemberikan
(5)
I membina
Ii Dampak (6) adap hasil
"
..•....
tan studi bahan 4
5
(3) Pasal 5
(1 )
Usaha dan/atau keg atan yang akan dibangun di dalam kawasan yang sudah dibuatkan Analisis
Mengenai
'Jampak
Lingkungan
Hidup
tidak
diwajibkan
membuat
analiss (4)
mengenai dampak lingkungan lagi ; (2)
Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana pengendalian sesuai
dampak
dengan
lingkungan
Rencana
dimaksud pad a ayat (1) diwajibkan
hidup dan perlindungan
Pengelolaan
Lingkungan
fungsi
dan
melakukan
lingkungan
Rencana
hidup
Pemantauan
Lingkungan .. (3)
Usaha dan/atau kegiatan yang sudah berjalan tetapi belum rnern.liki Dokumen AMDAL, UKUUPL
wajib
melakukan
Audit
Lingkungan
atau
rnenyusur
Dokumen
AMDAL,
UKUUPL dan SPPL, yang ketentuan lebih lanjut ditetapkan oleh walikota. (1 .)
(2.)
Pasal 6
(1 )
Kriteria mengenai
dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan terhadap (3.)
lingkungan hidup antara lain:
(2)
a.
Jumlah manusia yang akan terkena dampak ;
b.
Luas wilayah persebaran dampak ;
c.
Intensitas
d.
8anyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak ;
e.
Sifat komulatif dampak
f.
Berbalik
Pedoman
(4.)
dan lamanya dampak berlangsung
;
atau tidak terbaliknya dampak
mengenai
penentuan
dampak
besar dan penting
dalam ayat (1) ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan
dimaksud
(5)
pad a pasal 3 ayat
(6)
sebagaimana yang berlaku.
Pasal 7
(1 )
Analisis mengenai dampak lingkungan hidup sebagaimana (2) tidak perlu dibuat bagi rencana
dirnaksud
usaha dan atau kegiatan
penanggulangan
suatu
keadaan darurat ; (2)
Kegiatan penanggulangan diatas, ditetapkan
suatu keadaan darurat sebagaimana
dengan
keputusan
lnstansi Pengelola Pengendalian
Walikota
setelah
dimaksud pad a ayat (1)
rne.ndapat pertimbangan
(1)
dari
Lingkungan Hidup. (2) Pasal 8
(1 )
Analisis
mengenai
dampak
dipenuhi untuk mendapatkan
lingkungan
hidup rnerupakan
syarat
wajib yang harus
izin melakukan usaha dan atau kegiatan yang diterbitkan ( 1)
oleh pejabat berwenang ; (2)
Permohonan ayat
(1)
peraturan
izin melakukan diajukan
perundangan
oleh
usaha dan atau kegiatan sebaraimana Pemrakarsa
kepada pejabat
yang berlaku dan wajib melarnpirka.l
dimaksud didalam
yang berwenang Rekomendasi
menurut kelayakan
lingkungan hidup dari Kantor Lingkungan Hidup 6
(3)
Pejabat yang berwenang dan kewajiban
dah dibuatkan
sebaqairnana
dan rencana
buat analisis
sebagaimana
pen iantauan
dimaksud pada pasal (2) mencantumkan
ditentukan lingkungan
dalam rencana pengelolaan hidup sebagai
ketentuan
syarat
lingkungan hidup
dalam ijin melakukan
usaha dan/atau k8giatan yang diterbitkannya (4)
Ketentuan
dalarn
an melakukan
dilaksanakan
kungan hidup
kegiatannya.
ijin
clef
rnelakukan
pemrakarsa
usaha
dan/atau
kegiatan
wajib
dan bad an hukurn dalamrnenjalankan
dipatuhi
dan
usaha dan/atau
Pemantauan BAB II men AMDAL, en AMDAL
KOMISI PENkAI
ANALISIS
MENGENAI
DAMPAK
UNGKUNGAN
HIDUP
, Pasal 9 (1 .)
Kornisi Penilai ditentuk
(2.)
Komisi Penilai sebaqairnana
tan terhadap
oleh Walikota berdasarkan ketentuan yang berlaku.
ditugasi mengendalikan (3.)
Kornisi
Penilai
(4.)
Dalam menjalanl.an dibantu.
oleh
pertimbangan Rencana
Tim
pada ayat (1) berkedudukan
Kerangka
Acuan,
Analisis
Lingkungan dan Rencana tugasnya,
Teknis
teknis
di Instansi yang
dampak litlgkungan hidup.
menilai
Rencana Pengelolaan
dimaksud
Pengelolaan
Masing-masing
Kerangka
Lingkungan
Acuan, Hidup,
Oampak
Lingkungan,
Pemantauan Lingkungan;
Komisi Penilai sebagaimana
dari
atas
Mengenai
sektor Analisis
dan
dimaksud
yang
bertugas
Oampak
Rencana
dalam ayat (1) memberikan
Lingkungan
Pernantauan
Hidup,
Lingkungan
Hidup; a dimaksud
(5)
Komisi Penilai sebagaimana kepada
asal 3 ayat
(6)
Instansi
yang
dimaksud
dalam ayat
bertanggung
Analisis
jawab
Dampak
(1) menyerahkan
untuk dijadikan
Lingkungan
hasil penilaiannya
dasar
Keranqka
Acuan,
Hidup,
Lingkungan
Hidup, dan Rencana Pernantauan l.inqkunqan Hidup;
keputusan
Rencana
atas
Pengelolaan
Ketentuan rnenqenal tata kerja Kornisi Penilai ditetapkan oleh Walikota.
ngan suatu
Pasal 10 da ayat (1)
(1)
Komisi Penilai sebagairnana Instansi
angan dari
yang
ditugasi
dirnaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas
mengelola
darnpak
lingkungan
hidup,
instansi
unsur-unsur kesehatan,
Perguruan Tinggi, LSM dan wakil masyarakat serta anggota lain yang dipandang perlu ; (2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan anggota Kornisi Penilai sebagaimana ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan
ayat (1)
yang berlaku.
ang harus diterbitkan
Pasal11 ( 1)
d didalam
Tim Teknis
sebagaimana yang
pada pasal 8 ayat (4) terdiri atas para ahli dari
dimaksud
instansi
teknis
membidangi
usaha
instansi
yang ditugasi mengendalikan
dan atau kegiatan yang bersangkutan dan
dampak lingkungan, serta ahli lain dengan bidang
ilmu terkait ; 6
7
(2)
Ketentuan \ebih lanjut mengenai susunan anggota tim teknis sebagaimana
pel
dimaksud
reI
pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota. BAB III TATA LAKSANA
(1)
A
f'
rE
Bagian Pertama Kerangka Acuan (2) Pasal (1 )
12
Kerangka acuan sebagai dasar pembuatan
analisis dampak lingkungan hidup disusun
oleh pernrakarsa. (2)
Kerangka acuan sebagaimana
dimaksud
pad a ayat (1) disusun berdasarkan pedoman
yang berlaku. (1 ) Pasal 13
(1 )
Kerangka
acuan sebaqaimanr
Pemrakarsa
dalam pasal 1-
dimaksud
kepada instansi yang
bertanggung
ayat (1) disampaikar oleh
jawab m slalui Komisi Penilai AMDAL
(2)
Kota T ernate ; (2)
Komisi Penilai sebagaimana penerimaan
kepada
dimaksud
pemrakarsa
pad a ayat {1) wF,jib memberikan
dengan
menuliskan
huri dan tanggal
tanda bukti diterimanya
kerangka acuan pembuatan analisa dampak lingkungan nicrp.
(3)
Pasal 14 (1 )
Kerangka
Acuan
sebagaimana
bersama dengan pemrakarsa
dimaksud
dalam pasal 1~~dinilai oleh komisi Penilai
untuk menyepakati
ruang IinJKup kajian analisis dampak
lingkungan hidup yang akan dilaksanakan: (2)
Keputusan
atas penilaian
kerangka
Ins'
acuan sebagaimana
diberikan oleh intansi yang bertanggungjawab 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sebagaimana
dimaksud
pada ayat 1 wajib
dalam jangka waktu selambat-Iambatnya
sejak tanggal
diterimanya
kerangka acuan
dimaksud dalam pasal 12 ayat (2).
Pasal15 Pemrakarsa l.inqkunqan (2)
menyusun
Analisis
Oampak
lingkungan
Acuan yang telah merJapatkan
keputusan dari Walikota;
Penyusunan
Analisis
Lingkungan
Hidup,
Rencana
dan
Hidup,
:=lencana Pengelolaan
Hidup, dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup berdasarkan I)ampak
Pemantauan
Hidup, Rencana
Lingkungan
kel
P.E
SE
Bagian Kedua Analisis Oampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.
(1)
USe
Hidup
Pengelolaan
berpedoman
pada
Keranqka Lingkungan Pedornan 8
iana
dimaksud
penyusunar.
Oampak Lingkungan hidup , Rencana pengelolaan
rencana Pemantauan
Lingkungan Hidup, dan
Lingkungan hidup yang ditetapkan oleh walikota.
Pasal 16 (1 )
Analisis
Oampak
Lingkungan
rencana
Pemantauan
Hidup,
Ungkungan
Rencana
Pengelolaan
Hidup diajukan
oleh
Lingkungan
Pemrakarsa
Hidup, dan
melalui
Komisi
penilai; (2)
Komisi
Penilai sebagaimana
penerimaan
hidup disusun
Analisis
kepada
darnpak
pemrakarsa
Lingkungan
rencana pernantauan
kan pedoman
dimaksud
pad a ayat (1) wajib memberikan
dengo.n menuliskan
Hidup,
Rencana
~ari dan tanggal
Pengeil laan lingkungan
Lingkungan Hidup sebagaiamana
tanda bukti diterimanya Hidup, dan
di raksud pada ayat (1),
Pasdl 17 (1 ) 'paikar
o/eh
Darnpak
Lingkungan
rencana
pernantauan
Hidup,
Lingkungan
Rencana
Hidup
Pengelolaan
dinilai
oleh
Lingkungan
Komisi
Penilai
Hidup, dan Oaerah
Kota
Ternate;
nilai AMDAL (2) tanca
Analisis
Instansi yang bertanqqunqjawab
menerbitkan
suatu usaha dan/atau kegiatan berdasarkan
bukti
rekomendasi
Kelayakan Lingkungan hidup
hasil penilaian analisis Darrpak Lingkungan
Hidup, Rencana Per.qelolaan Lingkungan Hidup, dan Rencana Pemantauan
diterimanya
Hidup sebacalmana (3)
dimaksud pada ayat (1) ;
Oalam rekomencJasi kelayakan linqkunqan hidup sebagaimana wajib dicantumkan
Lingkungan
dasar pertimbangan
dikeluarkannya
dimaksud pad a ayat (2)
Keputusan itu, dan pertimbangan
terhadap saran. pendapat, dan tanggapan yang diajukan oleh warga masyarakat.
lisi Penilai 's dampak
Pasal18 It 1 wajib imbatnya
.a acuan
Instansi yang bertanggur ,~jawab menerbitkan
rekomendasi
kelayakan
usaha dan/atau keqiatan, dalarn jangka waktu selambat-Iambatnya kerja terhitung
sejak tar ggal diterimanya
Flencana ,Pengelolaan
L inqkunqan
dokumen
Hidup,
dan
Analisis
rencana
lingkungan
hidup suatu
75 (Tujuh Puluh Lima) hari
Oampal< Lingkungan
pemantauan
Lingkungan
Hidup, Hidup
sebaqairnana d.maksud d ilam pasal 17 ayat (2).
Pasal19 (1)
Apaolla hasit penilsian Komisi penilai menyimpulkan
a.
bahwa :
darnpak bes ar dan penting neqatit yany akan ditimbulkan keqiatan yarlg bersanqkutan
tidak dapat ditanggulangi
oleh Usana dan /atau
oleh tel<nologi yang tersedia,
atau lo/aan
b.
ngka
Biaya penanqqulanaqan
rnantaat -dampak besar dan penting d~r:\/atau keqiatan memnerikan
8
dampak besar dan penting negatif lebih besar dari pada
keputusan
. qersangkutan
---
-~-
PE'.RjtTll~1J5l'E'l(~J{
yang
positif yang akar
bersangkutan, bahwa
roncana
instansi usaha
oleh usaha
yan!) bertanggungjawab
dan/atau
kegiatan
yang
tidak layak lingkungan.
--=?:=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1(0'7.91.TE'l('J{.9I.TET.9LJ{'U'J{2003
..
maka
ditimbulkan
9
Instansi
(2)
yang
berwenang
menolak
kegiatan yang bersangkutan
permohonan
usaha dan I atau
izin melakukan
apabila instansi yang hartanqpmqjawab
re
(2)
tidak menerbitkan
a1
rekomendasi kelayakan lingkungan.
kl Pasal20
Salinan
Analisis
dampak
Lingkungan
Rencana Pemantaun Lingkungan
Hidup, Rencana
kegiatan
Hidup
instansi yang berwenang
yang bersangkutan,
keqratan
Hidup, dan
F
(1)
Hidup, serta salinan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
suatu usaha dan/atau Kota Ternate,
Pengelolaan 'Lmqkunqan
disampaikan
oleh Komisi Penilai kepada Oinas Lingkungan menerbitkan
ijin melakukan
usaha dan/atau
dan instansi terkait.
(2)
Bagian ketiga Kadaluarsa dan batalnya Keputusan analisis dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan
Hidup, Rencana Pemantauan
Lingk •.mgan Hidup.
Pasal21
(1 )
Rekomendasi kadaluarsa
Kelayr .an Lingkungan atas
ke, .uatan
peraturan
kegiatan tidak dilaks makan Rekomendasi
hidup suatu usaha dan/atau kegiatan dinyatakan
kelayakan
daerah
Apabila Rekomendasi dimaksud
pada
kegiatannya, Analisis
lingkungan
(3)
Terhadap
maka
wajib
Lingkungan
tersebut,
mengajukan
kembali
Rencana
sebagaimana
memutuskan
Pemantauan
Pemrakarsa
pelanqqaran
terhadap
(1 ) (7)
dipindah tangankan tanpa pemberitahuan; melaksanakan
Hidup,
rencana
usaha
permohonan
Pengelolaan
dan/atau
persetujuan
Lingkungan
atas
Hidup, dan
(1 )
wajib
dimaksud
pada
ayat
(2)
Instansi
yang
(2)
: Hidup, Rencana Pengelolaan
Lingkungan
sepenuhnya dipergunakan b.
melakukan
untuk
Analisis Dampak Lingkungan Rencana
dan/atau
Lingkungan Hidup kspada instansi yan~ bertanggungjawab;
permohonan
bertanggungjawab a.
(1),
pemrakarsa
Rencana Pemantauan
usaha
kelayakan lingkungan Hidup dinyatakan kadaluarsa sebagaimana
ayat
Oampak
rencana
dalam jangka waktu 2 (Dua) tahun sejak diterbitkannya
peraturan daerah dan atau rekomemndasi (2)
ini, apabila
Hidup
yang
pernah
lingkungan Hidup, dan dapat
disetujui
dapat
kembali ; atau
membuat
analisis
mengenai
Oampak
Lingkungan
Hidup
Kua
'(AMDAL) baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
lisel dan Pasal22 (1 )
Rekomendasi atas kekuatan
Kelayakan lingkungan Hidup suatu usaha dan/atau kegiatan menjadi batal Peraturan
daerah
ini apabila pemrakarsa
rnerrundahkan
lokasi usaha
Pe go
WI
dan/atau kegiatannya;
ke 10
'PE'l(JlI.TU1(M{
'DJlI.'E1(JtJ-{ 'J(CYIJt TE1('J{JlI.TE 'Y!itJ-{ru'J{2003
!!!!!
rp
ra dan / atau
ak menerbitkan
(2)
rekomendasi atas
kelayakan Iingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan menjadi batal
kekuatan
Peraturan
Daerah
ini apabila
pemrakrsa
menqubah
desain,
proses,
kapasitas, bahan baku, dan atau bahan penolong. Pasal23
in Hidup, dan Ikungan Hidup
(1 )
Rekomen
as: kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan menjadi batal
IS lingkungan
atas kekuatan
Peraturan
daerah ini apabila terjadi perubahan
saha dan/atau
sangat mendasar akibat peristiwa alarn atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan (2)
Apabila
pernrakrsa
dimaksud
Rencana
hendak
lingkungan
hidup yang
dilaksanakan;
melaksanakan
usaha
dan/atau
kegiatan
sebagaimana
pads ayat (1), maka pemrai<arsa wajib membuat Analisis mengenai Dampak
Lingkungan Hidup (AMDAL) baru sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini.
idup. BAB IV PEMBINAAN
n dinyatakan ha dan/atau iterbitkannya n terhadap itahuan·,
P
al24
(1 )
Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembinaan teknis ter hadap komisi penilai
(?)
Instansi
yang
pelaksanaan ijin.
ebagaimana
membidangi pengelolaa:
usaha
dan /atau
kegiatan
melakukan
pembinaan
teknis
lingkungan hi-iup yang menjadi bagian
dan pemantauan
dari
a dan/atau tujuan atas Hidup, dan
Pasal25 (1)
wab; ansi
Pendidii
Pelatihan,
dan
linqkunqan diselenggarakan yang
(2)
Lembaga hidup
Hidup, dan
Pendidikan
di bidang
analisis
mengenai
dampak
dengan koordinasi dari Dinas Lingkungan Hidup.
dan Pelatihan
diselenggarakan
memperhatikan
Pengembangan
dengan
di bidang Analisis mengenai
koordinasi
dari
Dinas
darnpak lingkungan
Lingkungan
Hidup
dengan
ketentuan ~'ang berlaku.
ujui dapat an Hidup
Pasal26 Kualifikasi
Penyusunan
lisensi/sertifikasi
dan
.\nalisis
Mengenai
per qaturannya
Dampak
ditetapkan
Lingkungan
oleh instansi
Hidup
dengan
yang ditugasi
pemberian ,
mengendalikan
dampak Iingkungan.
Pasal27 jadi batat
Penyusunan
s; usaha
golongan
Analisis
ekonomi
MEngenai
lemal
Dampak
dapat dibantu
Walikota setelah memperhatikan
Lingkungan
Hidup oagi usaha can/atau
oleh Pem=rintah,
dan ditetapkan
saran dan pendapat instansi yang membidangi
kegiatan
lehih lanjut oleh usaha dan/atau
kegiatan yang bersanqkutan, 10 II
(2) BABV PENGAWASAN
Pasal28 (1 )
Pemrakarsa
usaha
dan/atau
Rencana Pengelolaan Hidup
(RPL)
bersangkutan, (2)
kegiatan
Lingkungan
kepada
instansi
(1 )
wajib
rnenyarnpaikan
laporan
pelaksanaan
Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan yang
membidangi
dan/atau
usaha
Lingkungan
kegiatan
yang
Dinas Lngkungan Hidup dan Walikota.
(2)
Dinas Lingkungan Hidup melakukan : a.
Pengawasan
dan mengevaluasi
penerapan
peraturan
perundang-undangan
d
bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup : b.
°engujian
laporan yang disarnpaikan oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan ;
c.
Penyampaian
laporan pengawasan
berkala sekurang-kurangnya
dan evaluasi hasilnya kepada walikota secara
2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan tembusan
Sia:
kepada instansi yang berwenang menerbitkan ijin ;
me
DRI
KETEABUKAAN
BABVI INFORMASI DAN PERAN MASYARAKAT Sic
Pasal29 (1 )
Setiap usaha dan/atau
kegiatan sebagaimana
pasal 4, wajib diumumkan
terlebih
dalam pasal 3 ayat (2) dan
dimaksud
dahulu kepada
masyarakat
sebelum
pernrakarsa
rer Uf
menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup da 1 RKURPL ; (2)
Pengumun:an
sebagaimana
dimaksud
pad a ayat (1) dilakukan
oleh instansi yang
(1
bertanggung jawab dan pemrakasra ; (3)
Dalam jangka dan/atau
(4)
waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diumumkannya
kegiatan
sebagaimana
dimaksud
berkepentinqan
berhak
mengajukan
dilaksanakannya
usaha dan/atau kegiatan ;
pada ayat (1), warga
saran, pendapat,
da,
rencana usaha masyarakat
tanggapan
tentang
yang akan
Saran, Pendapat dan tanggapan sebaqairnana dimaksud peda ayat (3) diajukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab ;
(5)
Saran,
pendapat
dipertimbangkan (6)
dan
tanggapan
sebagaimana
dirnak: ud
pad a
ayat
(3)
wajib
dan dikaji dalam analisis mengenai dampal. lingkungan hidup
Tata cara dan bentuk pengumuman cara menyampaikan
sebagaimana
dirnaks.rd pada ayat (1), serta tata
saran, pendapat dan tanggapan sebaqaimana
dimasud pada ayat
(3) ditetapkan oleh Walikota.
Pasal30 (1)
Warga
masyarakat
yang berkepentingan
wajib dilibatkan
dalam proses penyusunan
kerangka acuan, penilaian kerangka acuan, analisis dampa': lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup ; 12
(2.)
Bentuk dan tata cara keterlibatan warga masyarakat
sebagaimana
dimaksud pad a ayat
(1) ditetapkan ok.h Walikota.
Pasal31 n pelaksanaan
(1 )
Semua
pendapat,
uan Lingkungan kegiatan
Dokurnsn
Anatisis
Can tangapan
Dampak
warga masyarakat
penilai, dan reko.nendasi
yang
Menqenai
Lingkungan
hidup,
yang berkepentingan,
RKURPL,
saran,
kesimpulan
komisi
hasil kelayakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan
bersifat terbuka untuk umum; (2) g-undangan
Instansi yang betanqqunq jawab menyerahkan pada ayat ('1) kepada lernbaqa
di
dokumen sebagaimana
yang dimaksud
dokumentasi dan kearsipan. BAB VII PEMBIAYAAN
au kegiatan ; ~alikota secara gan tembusan
Pasal32 Biaya pelaksanaan
kegiatan Komisi Penilai, Tim Teknis dan Sekretariat
mengenai Daerah.
lingkungan
dampak
hidup dibebankan
kepada Anggaran
Komisi Penilai analisis
Pendapatan
dan Belanja
Pasal33 Biaya penyusunan ayat (2) dan pemrakarsa
reneana
can penuaran keranqka
pengelolaan
lingkungan
aeuan,
hidup, dan rencana
mengenai
pernantauan
dampak
lingkungan
lingkungan, hidup, serta
UPUUKL dibebankan kepada pemrakarsa.
nstansi yang
Pasal34
(1 )
Biaya pembinaan
teknis dan pengawasan
cana usaha
(1) dan pasal 28 ayat (2) dibebankan
arakat yang
Daerah.
ntang akan
Biaya pengumuman
sebagaimana kepada
dimaksud dalam pasal 24 ayat
Anggaran
Pendapatan
dan Belanja
yang dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab sebagaimana
dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) dibebankan pada anggaran instansi yang bertanggung jawab.
ukan secara
(1, (3)
analisis
wajib
Biaya
pembinaan
Pemantauan
pelaksanaan
Lingkungan
p
dibebankan
, serta tata
bersanqkutan.
Rencana
Pengelolaan
Hidup sebagaimana
pada anggaran
Lingkungan
yang dimaksud
instansi yang membidangi
Hidup,
Reneana
dalam pasal 24 ayat (2)
usaha dan / atau kegitan yang
pada ayat BAS VIII PENGGOLONGAN REKOMEND.A 11 enyusunan p, reneana
12
Pasal35 (1 ~
Penggolongall
rekomendasi terdiri dari golongan I, II dan III
13
Penggolongan
(2)
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini didasarkan atas predikasi
dampak lingkungan yang ditimbulkannya,
Penyil dan IT
a.
Golongan
III, (Dampak Kecil) wajib SPPL.
b.
Golongan
II, (dampak sedang) Wajib UKL dan UPL.
c.
Golongan
I,
(3).
yakni ;
yang
(dampak besar) wajib Amdal.
"
Pasal36 Amdal ditinjau kembali
1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun, sedamkan
UKUUPL
ditinjau dan Penilaian,
dievaluasi kembali 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
pada saat
a.
BABIX
Se Lir
KETENTUAN PENYIDIKAN
b.
Su
be
Pasal37 (1).
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan khusus
sebagai
penyidik
untuk
dimaksud dalam Undang-Undang (2).
penyidikan
tl.idak
pidana
sebagaimana
Nomor 8 tahun 1981 tentar.o Hukurn Acara Pidana
Wewenang penyidik sebagaimana a.
melakukan
dimaksud pada ayat (1) adalah :
Menerima, mencari, mengumpulkan
dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b.
Meneliti, mencari dan mengumpulkan tentang
kebenaran
perbuatan
Meminta
keterangan
(1)
8, rr
keterangan mengenai orang pribadi atau badan
yang dilakukan
sehubungan
der.gan
tindak
h
pidana
retribusi daerah c.
se
Pernerintah Daerah diberi wewenang
dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
(2)
h
dengan tindak pida.ia dibidang retribusi daerah d. Memeriksa
buku-huku,
catatan-catatan
dan
dokumen-dokumen
lain
berkenaan
dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah e.
Melakukan penggeledahan dan dokumen-dokt.:men
f.
Meminta
bantuan
untuk mendapatkan
bahan bukti pernbukuan, pencatatan,
lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
tenaqa
ahli dalam rangka pelaksanaan
tug as penyidikan
(1 )
tindak
pidana dibidang re 'ibusi daerah. g.
Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang rneninggalkan pada saat pemeriksaan
ruangan atau tempat
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumen yang dibawa sebagaimana
dimaksud pada huruf e
h.
Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah
i.
Memanggil orang untuk didengar keterangannya
dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi j.
Menghentikan
k.
Melakukan
penyidikan
tindakan
lain yang
perlu
untuk
kelancaran
penyidikan
tindak
pidana
dibidang retribusi daerah menurut hukurn yang dapat dipertanggung jawabkan. 14
T J
(L)
'kan atas predikasi (3). Penyidik sebagc..imana dimaksud dan menyarnpaikan
pada ayat (1) rnemben ahukan
hasil penyidikannya
yang diatur dalarn Urdang-Undang
penyidikan
kepada penuntut ; '1lum sesuai dengan ketentuan
Nomor 8 Tahun 1981 Tcntang Hukum I\cara Pidana BABIX TUA PERALIHAN
KETE UPL ditinjau
dimulainya
dan
Pasal38 Penilaian Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan
padasaat diberiakukannnya
a.
Sedang
dalam
peraturan Daerah ini :
proses
penilaian
oleh
Lingkungan Hidup yang bersangkutan
b.
Sudah
diajukan
bersangkutan iberi wewenang
Hidup suatu usaha dan/atau kegiatan yang
kepada
instansi
komisi
penilai
Analisis
Mengenai
Dampak
; atau
yang
membidangi
usaha
dan/atau
kegiatan
tetap dinilai oleh komisi penilai instansi yang bersangkutan,
yang
dan harus
selesai paling larnbat 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah ini berlaku secara efektif.
sebagaimana a Pidana
BABX KETENTUAN PIDANA
ran berkenaan
r
Pasal39
oran tersebut
(1)
Baranq siapa yar-q secara melawan hukum dengan sengaja rnelakukan perbuatannya
!di atau badan
rnenqakibatkan
tindak
hukuman
pidana
pidana dan denda sebagaimana
Tahun 1997 tertang sehubungan
(2)
berat,
sebagaimana Pengelolaan
pencatatan
pe
diatur didalam
hidup,
diancam
Undang-undang
:tKU
tindak
diatur
dimaksud pada ayat (1) menqakibatkan
pidana
didalarn
dianca n dengan
Undang-undang
dengan
Nomor 23
hukuman
Nornor
23
orang mati atau
pidana
Tahun
dan denda
1997
tentang
Ling cunqan Hie/up.
, Pasal40
kti tersebut ikan tindak
lingkungan
Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
Jika tindak pidan: sebagaimana luka
~ berkenaan
I atau perusakan
p sncemaran
(1 )
Barang siapa yang karena kealpaannya pencemaran
perbuatan
yang mengakibatkan
/ atau perusakan lingkungan bidup, di ancam denqar: hukuman pidana dan
denda sebagaimana
tau tempat
melakukakan
diatur didalam
Undang-undang
Nomor 23 Tahun
1997 tentang
Pengelolaar. Lingkungan Hidup ;
9 dan atau
(L)
.Jika tindak pidana sebagaimnna
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
orang mati atau
luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana dan denda sebagaimana diatur ngka atau
didalam Undano-undanq
Nomor 23 Tahun 1997 tentanq Pengelolnan
l.inqkunqan Hidup
k pidana
IS
BABX KETENTUAN
PENUTUP
Pasal41 Pada saat berlakunya analisis
mengenai
bertentangan
Peraturan
dampak
Daerah ini semua Peraturan
lingkungan
perundang-undangan
hidup yang telah ada tetap -berlaku
tentang
sepanjang tidak
dengan dan b slum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. ,Pasal42
Peraturan setiap
Daerah ini mula
berlaku etektit. 6 (enarn) bulan sejak tanggal diundangkan.
orang rnenqetahuim a, memerintahkan
penempatannya
pengundangan
Peraturan
Daerah
Agar
I.
f
ini denqan
f
dalam Lembaran Daerah Kota T ernate Ditetapkan
I di
Pada tanggal
Ternate 10 Dcsember
2003
III Diundangkan
di Ternate
Pada Tanggal
: 10 Desember
2003
II.
( Lembaran. 'Daerah. 1\9ta 'Iemate 'Iahutt 2003 'J./jJmor 21 Seri 'E)
16
!
1
PEN,JELASAN AlAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 21 TAHUN 2003 dangan tentang epanjang
tidak
TENTANG PENGENDALIAN
DAMPAK LlNGKUNGAN
KOTA TERNATE dangkan. Agar
I.
ah ini denqan
PENJELASAN
UMUM
Pembangunan
yang dilakukan
kesejahteraan menghadapi
oleh bangsa
perrnasalahan
pembangunan sumber
jumlah
penduduk
daya
alam
sehingga
kesejahteraan
depan adalah pembangunan dimasukkannya
perencanaan memperoleh
suatu
satu
usaha
ditimbulkan
pembangunan
sumber daya alam bersifat terbatas. Kegiatan
tersebut.
pengambil
tekanan
terhadap
dan mutu hidup generasi berkelanjutan atau
Sehingga
dampak
kegiatan
langkah
untuk
masa kini dan generasi
masa
maka
daya
untuk
dampak
hidup kedalam proses
mengambil
keputusan
lingkungan
optimal
dan
l
dari berbagai
hidup merupakan salah
memepertimbr- ngkan
untuk menanggulangi
keputusan
mengenai berbagai aspek usaha
oleh suatu rencana usaha dan atau kegiatan
mempersiapkan
alam
lingkungan
dapat diambil
Analisis mengenai keputusan
sumber
permintaan atas
dengan wawasan lingkungan hid up.
mengenai
dan
disuatu pihak
yang besar dengan tingkat pertambahan
yang leih luas dan mendalam
yang tersedia.
alat
timbul
analisis
pandangan
dan atau kegiatan alternatif
untuk meningkatkan
untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan mengingkatkan
meninqkatkan Dengan
bertujuan
dan mutu hidup rakyat. Proses pelaksanaan
yang tinggi tetapi dilain pihak ketersediaan er2003
Indonesia
akibat
yang
mungkin
rrhadap lingkungan hidup guna
dampak
negatif
dan mengembangkan
dampak positit. II.
PENJELASAN
UMUM
Pasal1
PasaI
ini
menegasf((ln
peraturan
daerali
istifan·isti{an
arti
bcbcrapa
ini nengalt
isti(aH yang
nigun.1{Q11l dalrnn
ma{(?lIa menyallla{((11t pengertian
ats
rcrsebut seHingga dapat ai [un dart {({SafaH pahoman. daltnn
IIIcllnFir/(IlTI.
Pasal 2 Sam pal dengan 5
Cu(.up Je£as
Pasal 6 huruf a huruf e
Caf(!Lp Jefas
Huruf e
Limbah. yang terdapat dalam terjlllfi
sdiillggll
fi,lg/(!J./l/J1l1I titfil(
sunta rfllPllt
/((lwasan
sccara tcrus menerus
1II(1111111['llIlgIltoll
/itfil(
dopa!
6erintemkJi d'en.,qon fing/(!Ll1grlH se/(itantllyl1. 17
Contoli :
Limbah.
'133 yang
dibuantdisuatu.
tempat
seeara
Pa
!too
menetus
Permasat:alian
Huruf f
auui diatasi
(j:ngk;.l}ngan pengaruli
tiampak... sudah. dapa: rfise0riK,.an
uu
6is~' terjaai {agi at(lll tidat teryatii
ternyata
masalah.
Pa
£agi. COli
?.,(tlstl(tl{i
toft,'
PI:/I/[,CVII.HIIl
mempersoaikati
Pasal 7 ayat 1
'Diluar
{afill
II
vi.1'II
soja
1IIe5!JaraK,p1
i(g,mvaCi masalak terse6ut r[rtm6aftan
dari pasai 3 ayat 1 itu titfak...liarus mengunak...an J4'Jy{'.D~.Lapa
£agi dalam k!-aaaan darurat
Pasal 7 ayat 2
cuk...upJefas
Pasal8
cuk...up JeCa.:
Pasal 9 ayat 1
'l3era.asar/(fln R.?tentuan yang 6erCa.r~uiui cufa1aIi R.?tentuan yang stSUlli tfe.ngan peraturan
perundanq-undanqan
yallg Ce6i1i memahami te,ttang
{ingkJtngan
Pasal 9 ayat 2
Pa
k...omisi penilai Iiams 6erf:.§C£utfu/(p.n di instansi pengamatan
Pasal 9 ayat 3 sid 4
CIIK.rtp Jefas
Pasal 9 ayat 5
Instansi
6ertanggu1ltJ jaw(.6
rfitttttju/(/allgsrlTlg
cuk...up [eias
Pasal10
sid 11
cuk...upJefas
Pasal 12 ayat 1
Pemrak!lrsa
ofefr
adaiah.
CukJtp Jefas
Pasal 13 sid 20
cuk...upJefas
Pasal 21 ayat 1
Cuk...upJefas
l.n~ adalah. Wnfik9ta
atoll !Jang
pemerint.ali
orang
CingkJmgan dan. harus membuat
Pasai 12 ayat 2
dan. meUttutan
yang menyangk...ut tentang analisis aampak...Cingk...lIllgan.
yang
Pasal 9 ayat 6
tersebut
yang
mengusu{k...an
program
~giatan
f:.§rn'tgk.a.
18
ztu tempae secara
ten
Pasal 21 ayat 2
Jatfi
apabila recomendasi
itu.
f:.ptfal,wrsn. sccara frllK..!'1It betas scfringgn.
Iiams men.dajtarKFn k§m6afi k§patfa instansi yang 6ertc.nggung [auiab. sudak dapae aisefesri.{a {i fagi atau
Pasal 21 ayat 3
tia.a( rerjat; Pasal 22 s/d 42
6i.1'II
sllja
II/e.J!Jtlrtd(!l
:se6ut 'tttJuna(an
.9I.9vfV!JLL
apt 'Iambahan. Lembaran. 'Daert Ii. '1(ota 'Tern-ate 'J{pmor 03 'Iahun. 2003
IJtentuan yang scsuai 6ift. memaliami te,ttang
rsebu: dan. meCa(u(an rnpa( fing /Ql71!Jan.
WafiX;pta atau yang
program
Rs-giatan
18
19
