PENGE ECUALIA AN PRAKT TEK MO ONOPOLI YANG D DILAKUK KAN OLEH BUM MN SESUA AI PASAL L 51 UU NO.5 N TAH HUN 1999 SKRIP PSI
Diajukan Untuk U Mem menuhi Sya arat Untuk Mencapai Gelar SA ARJANA HUKUM H
Oleh h: M Marshias M Ginting 060200 0176 DEPARTE EMEN HU UKUM EKO ONOMI
`
FAK KULTAS S HUKUM M UN NIVERSI TAS SUM MATERA A UTARA A MEDAN 2013
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
PENGECUALIAN PRAKTEK MONOPOLI YANG DILAKUKAN OLEH BUMN MENURUT PASAL 51 UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan dan Melengkapi Tugas-tugas Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Oleh : MARSHIAS MEREAPUL GINTING 060200176 DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI
Disetujui Oleh : Ketua Departemen Hukum Ekonomi
Windha, SH, M.Hum NIP. 197501122005012002
Pembimbing I
Pembimbing II
Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, M.LI NIP. 196201171989032002
Windha, SH, M.Hum NIP. 197501122005012002
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
KATA PENGANTAR
Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Bapa di surga, karena atas kesempatan yang diberikanNya, penulis dapat “hidup” dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Departemen Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Penulis menyadari bahwa proses penelitian dan penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis dengan kerendahan hati menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum; Bapak Syarifuddin Hasibuan. SH, M.H, DFM; Dan Bapak Muhammad Husni. SH, M.Hum Selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Ibu Windha. SH, M.Hum Selaku Ketua Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan sekaligus sebagai Pembimbing II dalam Skripsi ini. 4. Bapak Ramli Siregar. SH, M.Hum, Selaku Sekretaris Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 5. Ibu Prof. Ningrum Natasya Sirait. SH, M.Li, Selaku Pembimbing I dalam Skripsi ini
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
6. Bapak Madiasa Ablisar. SH, M.S Selaku Dosen Penasihat Akademik Penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 7. Kedua orang tua Penulis Asli Ginting dan Masta Sitepu yang telah dengan sabar dan penuh kasih sayang memberikan yang terbaik kepada penulis selama masa perkuliahan dan doa-doa dan nasehatnya yang sangat berguna bagi hidup penulis 8. Saudara-saudara Penulis : Yovitas Afra Grata Ginting dan Reza Andrea Ginting yang telah memberikan dukungan dan inspirasi kepada penulis. 9. Abang-abang dan kakak-kakak senior di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 10. Semua kawan-kawan penulis, stambuk 2006, rekan-rekan organisasi dan adik-adik stambuk yang dengan caranya tersendiri telah membantu penulis dalam masa perkuliahan.
Medan
Februari 2013 Penulis,
Marshias Mereapul Ginting
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ..............................................................................
i
DAFTAR ISI .............................................................................................
iii
ABSTRAK ................................................................................................
iv
BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ...................................................
1
B. Rumusan Permasalahan ....................................................
6
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan .........................................
7
D. Keaslian Penulisan ............................................................
8
E. Tinjauan Kepustakaan ......................................................
8
F. Metode Penulisan..............................................................
13
G. Sistematika Penulisan .......................................................
15
BAB II : PENGATURAN MENGENAI MONOPOLI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA A. Konsep dan Pengertian Monopoli Secara Umum ............
18
B. Monopoli Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ....
27
C. Monopoli Dalam Peraturan KPPU ..................................
31
BAB III : KEDUDUKAN BUMN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA A. Tinjauan Umum Tentang BUMN ....................................
37
B. Kedudukan BUMN Dalam Perekonomian Indonesia……. ..................................................................
43
C. Dasar Pemberian Hak Monopoli Oleh Undang-Undang Kepada BUMN .................................................................
46
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
BAB IV : KETENTUAN PASAL 51 UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT A. Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ..
51
B. Penerapan Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sesuai dengan Keputusan KPPU No. 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ..................................................................................
56
C. Penerapan Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Dalam Contoh Kasus Monopoli yang Dilakukan oleh PT. PLN ............................................................................
59
BAB V : PENUTUP A. Kesimpulan ........................................................................
68
B. Saran...................................................................................
70
DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................
71
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
ABSTRAK Pengecualian praktek monopoli oleh bumn Menurut pasal 51 uu no.5 tahun 1999 Marshias mereapul gintingi Ningrum natasya sirait** Windha*** Setelah berlakunya uu no. 5 tahun 1999, maka praktek monopoli dalam kegiatan ekonomi indonesia dengan tegas dilarang secara hukum, akan tetapi terdapat pengecualian bagi bumn, yang dengan adanya pasal 51 dalam uu no. 5 tahun 1999 tersebut mempunyai legitimasi hukum untuk mendapat pengecualian dalam melakukan praktek monopoli di indonesia. dimana diharapkan dengan diberikannya monopoli kepada bumn, maka dapat membantu terlaksananya undang-undang dasar 1945 pasal 33 dalam perekonomian indonesia Permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : bagaimana pengaturan mengenai monopoli dalam peraturan perundang-undangan di indonesia, bagaimana kedudukan bumn dalam perekonomian di indonesia sebagai pelaku usaha sehingga diberikan hak untuk praktek monopoli dalam pekeonomian indonesia dan bagaimana ketentuan pengecualian terhadap praktek monopoli yang dilakukan oleh bumn. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif, mengingat yang akan dikaji adalah ketentuan dari suatu pasal dan penerapannya dalam dalam praktek. data diperoleh dari mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berhubungan dengan rumusan permasalahan. Ketentuan monopoli oleh bumn menurut pasal 51 undang-undang no.5 tahun 1999 adalah bahwa monopoli atau pemusatan kegiatan yang dapat dilakukan hanyalah terhadap cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan yang penting bagi negara. karena sampai saat ini belum ada kepastian dalam peraturan perundangan yang memberikan batasan yang dimaksud dengan ”menguasai hajat hidup orang banyak” dan ”penting bagi negara”, hal tersebut sepenuhnya diserahkan kepada dewan perwakilan rakyat untuk menentukannya. monopoli dan atau pemusatan kegiatan tersebut harus diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah. dalam tulisan ini akan diberikan contoh satu lembaga bumn yang melakukan monopoli, yaitu pt pln (persero) yang melakukan monopoli penyediaan listrik dengan legitimasi undang-undang no. 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan Kata kunci : bumn, pengecualian monopoli.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
