ANALISA KONTRAK DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 88/DSNMUI/XI/2013 (STUDI KASUS BANK MUAMALAT INDONESIA) SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)
Oleh: AHMAD RAHADIAN NIM: 1110046100203 KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1435 H/ 2014 M
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1.
Skripsi ini merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memenuhi gelar strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2.
Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
3.
Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini bukan merupakan hasil karya saya atau merupakan hasil jiplakan dari hasil karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 9 Desember 2014
Ahmad Rahadian
ABSTRAK
Ahmad Rahadian. NIM 1110046100203. ANALISA KONTRAK DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 88/DSN-MUI/XI/2013. Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam), Konsentrasi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1435 H/ 2014 M. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Struktur Kontrak Pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat dan Analisis Kontrak Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 88/DSN/MUI/XI/2013. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah kontrak DPLK Muamalat sesuai dengan struktur kontrak yang lazim di Indonesia dan apakah kontrak dana pensiun di DPLK Muamalat sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 88/DSN-MUI/XI/2013. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif melalui beberapa data yang diperlukan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian secara struktur kontrak antara kontrak DPLK Muamalat dengan struktur kontrak yang lazim di Indonesia. Namun, kandungan kontrak DPLK Muamalat masih mengandung unsur-unsur syariah dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 88/DSNMUI/XI/2013. Kata Kunci : Kontrak DPLK Muamalat, Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 88/DSNMUI/XI/2013.
Pembimbing Daftar Pustaka
: Mohamad Mujibur Rohman M.A : Tahun 1992 s.d Tahun 2013
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, penulis menyampaikan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Penulis menghaturkan shalawat serta salam kepada Nabi dan Rasul Muhammad SAW, beserta segenap keluarga, sahabat dan bahkan umat-Nya, Insya Allah dan mudah-mudahan kita ada didalamnya. Dengan taufiq dan hidayah Allah SWT, serta dilakukan dengan sungguhsungguh, skripsi yang berjudul “ANALISA KONTRAK DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 88/DSN-MUI/XI/2013” dapat terselesaikan. Penulis menyusun skripsi ini dalam rangka memenuhi dan melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana (S1) pada Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam), Konsenterasi Perbankan Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Sepenuhnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini bukan semata-mata penulis pribadi, namun juga karena bantuan dan motivasi berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 1.
Allah SWT dan Rasul-Nya, yang telah memberikan ridha dan rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
i
2.
Bapak H. JM. Muslimin, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
3.
Bapak Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, M.H., selaku Ketua Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
4.
Bapak Abdurrauf, Lc. M.A., selaku Sekretaris Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
5.
Ibu Dr. Euis Amalia, M.Ag., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi moral kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6.
Bapak Muhamad Mujibur Rohman, M.A.,
selaku dosen pembimbing atas
kesediaannya memberikan waktu luang kepada penulis untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan-masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 7.
Para Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis semasa kuliah, semoga amal kebaikannya mendapat balasan di sisi Allah SWT. Serta Pimpinan dan Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah banyak membantu menyelesaikan skripsi dengan berbagai referensi.
ii
8.
Bapak La Ode Rizal Adikrishna selaku head of marketing department DPLK Muamalat yang telah memberikan tempat penelitian penulisan skripsi dan memberikan waktu luangnya untuk wawancara. Kepada seluruh karyawan DPLK Muamalat terima kasih banyak telah membantu penulis melakukan penelitian serta memberikan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9.
Penghormatan serta salam cinta Penulis haturkan kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Rahmat Wijaya dan Ibunda Ai Rodiah yang tak pernah berhenti untuk menyemangati penulis dan telah menjadi inspirasi dalam penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan usia yang penuh keberkahan dan membalas segala kebaikan kalian. Tak lupa juga untuk kakakku, terima kasih karena telah banyak berkorban dan membantu perjalanan kuliah penulis khususnya untuk Umar Abdul Azis dan Abdul Rahman Hakim, S. Ud., dan semua keluargaku.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2010, khususnya PS-E Reguler yaitu My Best Friend, Wildan, Eko, Farid dan Wiwid yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Serta kepada teman-teman yang lain yang telah menggoreskan banyak kenangan manis, canda serta tawa selama menjalani perkuliahan, semoga tali silaturrahim kita tetap terjaga. 11. Terima Kasih yang tak terhingga kepada sahabat kosan, mas eko, mba‟ quy, mpo imeh, kang imin dan yang spesial kepada Yeni Musfiroh yang telah membantu
iii
sampai penyelesaian skripsi ini hingga akhir serta teman-teman seperjuangan Sabilussalam 2011 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Akhirnya tiada untaian kata yang berharga kecuali ucapan Alhamdulillahi Robbil „Alamiin atas Rahmat dan Karunia serta Ridha Allah SWT. Demikian ucapan terima kasih penulis haturkan kepada seluruh pihak, semoga kebaikan dan bantuan kepada penulis manjadi amal ibadah dan mendapat Ridha dari Allah SWT. Penulis menyadari banyak kekurangan yang terdapat dalam pembuatan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran kiranya dapat lebih memperbaiki skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan khususnya bagi umat manusia, serta bagi perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai aktivitas kita berjuang di jalan-Nya serta menjadikan kita semua sebagai hamba-Nya yang bahagia di dunia dan akhirat.
Jakarta, 9 Desember 2014
Ahmad Rahadian
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................... v BAB I
PENDAHULUAN
1
A. Latar Belakang Masalah ......................................... 1 B. Identifikasi Masalah ............................................... 5 C. Pembatasan Masalah .............................................. 6 D. Rumusan Masalah .................................................. 7 E. Tujuan dan Manfaat penelitian............................... 7 F. Metode Penelitian................................................... 8 G. Sistematika Penelitian ............................................ 11 BAB II
LANDASAN TEORI
14
A. Kontrak ................................................................. 14 1. Pengertian Kontrak ........................................... 14 2. Asas-asas Kontrak ............................................ 16 3. Rukun dan Syarat Kontrak ............................... 19 4. Berakhirnya Kontrak ........................................ 21 B. Dana Pensiun Lembaga Keuangan ....................... 23 1. Pengertian Dana Pensiun .................................. 23 2. Tujuan Dana Pensiun ....................................... 26
v
3. Fungsi Dana Pensiun ........................................ 28 4. Manfaat Program Pensiun ................................ 30 5. Jenis-jenis Dana Pensiun .................................. 31 D. Ketetapan Fatwa DSN-MUI ................................. 35 E. Standar Syariah ..................................................... 38 F. Review Studi Terdahulu ....................................... 40 BAB III
METODE PENELITIAN
43
A. Sejarah berdiri DPLK Muamalat ........................... 43 B. Hakikat, Tujuan dan Manfaat ................................. 47 C. Visi, Misi dan Core Value...................................... 50 D. Struktur Organisasi ................................................ 50 E. Produk dan Program ............................................... 56 BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
61
A. Analisis Struktur Kontrak ..................................... 61 1.
Pembukaan ..................................................... 61
2.
Isi Kontrak ..................................................... 68
3.
Penutup .......................................................... 71
B. Analisis Kontrak Ditinjau dari Fatwa DSN .......... 73 1. Ketentuan Umum ............................................. 73 2. Ketentuan Terkait PPIP-DPLK ........................ 76 3. Ketentuan Terkait PPIP-DPPK ........................ 83
vi
4. Ketentuan Terkait PPMP .................................. 83 BAB V
PENUTUP
85
A.
Kesimpulan.......................................................... 85
B.
Saran .................................................................... 87
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 88 LAMPIRAN .................................................................................................... 91
vii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Kehidupan manusia semakin berkembang cepat dan pesat di berbagai sektor, dihadapkan pada timbulnya dampak dan fenomena baru yang memberikan pengaruh dan perubahan, baik yang menguntungkan maupun merugikan, seperti bertambah besarnya risiko-risiko yang tidak dapat diduga, yaitu hilangnya harta atau jiwa. Segala risiko yang mungkin timbul akibat hal-hal yang tidak diinginkan tersebut dan guna menutup kemungkinan dari risiko-risiko kerugian, maka kehadiran asuransi dibutuhkan untuk menjamin manusia dari berbagai risiko. Institusi ini telah menjadi basis bagi kehidupan modern dan mempunyai pengaruh yang sangat luas, dapat diaplikasikan di semua bidang. Saat ini kebutuhan jasa perasuransian makin dirasakan, baik oleh perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana finansial dalam kehidupan dan perekonomian, baik dalam menghadapi risiko yang mendasar seperti kematian, atau risiko dalam menghadapi kerugian atas harta benda yang dimiliki. Asuransi memang tidak bisa mencegah risiko, tapi setidaknya bisa menanggulangi dampak finansial dengan risiko yang terjadi.
1
2
Demikian pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai risiko yang mungkin dapat menggangu kesinambungan usahanya.1 Penanggulangan risiko-risiko yang memungkinkan terjadi, bisa melalui program-program yang terdapat dalam perasuransian seperti dana pensiun. Program pensiun pada prinsipnya bertujuan memberikan jaminan kesejahteraan pada karyawan, keberadaan kesejahteraan tersebut meningkatkan karyawan memperkecil masalah-masalah yang timbul dari risiko kehilangan pekerjaan, lanjut usia, kecelakaan atau bahkan meninggal dunia.2 Di Indonesia, pengelolaan dana pensiun mulai mendapat perhatian serius ketika terbentuk undang-undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dan disusul berbagai peraturan pelaksanaannya. Dengan peraturan peruandangundangan ini, diharapkan para karyawan/ pekerja yang sekarang ini aktif bekerja, akan merasa tentram menjadi peserta yang menghimpun dananya sendiri pada lembaga dana pensiun di masing-masing lingkungan kerjanya, sebagai bekal di masa pensiun kelak.3 Dengan ditetapkannya undang-undang dana pensiun, pemupukan dana bagi program pensiun yang selama ini dikelola yayasan harus memperoleh pengesahan Menteri Keuangan dan dinyatakan sebagai badan hukum Dana
1
Herman Darmawi, Manajemen Asuransi (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h.1 Dahlan Siamat, Manajemen Keuangan (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2004), h. 465 3 Hasiholan Siagian, Manajemen Dana Pensiun di Indonesia (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1993), h. 5 2
3
Pensiun Pemberi Kerja (DPPK). Di tahun-tahun pertama berlakunya undangundang dana pensiun, pertumbuhan jumlah dana pensiun lebih didorong oleh konversi yayasan dana pensiun menjadi DPPK. Dalam periode 1992-1998, 165 yayasan dana pensiun dikonversi menjadi DPPK. Pada periode yang sama, terdapat pendirian DPPK baru sebanyak 143 dana pensiun. Salah satu hal baru dalam undang-undang dana pensiun adalah lahirnya Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Berbeda dengan DPPK yang menyelenggarakan program pensiun khusus bagi pegawai pendiri dan atau mitra pendiri DPPK yang bersangkutan, DPLK didirikan oleh bank umum atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyediakan program pensiun bagi masyarakat luas, khususnya para pekerja mandiri. Dalam perkembangannya, DPLK lebih banyak berperan sebagai media alternatif bagi pemberi kerja yang bermaksud untuk menyediakan program pensiun bagi karyawannya. Dalam lima tahun pertama berlakunya undangundang dana pensiun, terdapat 25 pendirian DPLK, dimana 20 DPLK didirikan oleh perusahaan asuransi jiwa dan 5 DPLK didirikan oleh bank umum. Untuk menjalankan dana pensiuan pada lembaga keuangan diperlukan adanya akad dalam bentuk kontrak tertulis. Kontrak adalah aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan.4 Hal ini menunjukkan bahwa kontrak dari suatu akad merupakan rujukan atau pedoman atas semua 4
Salim, Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.1
4
aktivitas yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Dengan kata lain, kejelasan dan keabsahan suatu kontrak adalah hal yang vital dalam suatu akad kerjasama. Adapun dalam kontrak bisnis syariah didasarkan pada teori-teori akad yang ada dalam fiqh muamalat. Dalam kajian fiqh muamalat, masalah akad menempati posisi sentral karena merupakan cara paling penting yang digunakan untuk memperoleh suatu maksud dan tujuan, terutama yang berkenaan dengan harta atau manfaat sesuatu secara sah. Tidak jarang karena kesalahan dalam memilih akad atau kurang terpenuhi syarat dan rukun akad, transaksi yang dilakukan bisa dinilai tidak sah (batal).5 Tentunya pertumbuhan lembaga keuangan syariah tersebut secara lambat tapi pasti juga akan mendorong perkembangan dana pensiun syariah. Sampai sekarang, baru beberapa perusahaan yang mengelola dana pensiun syariah diantaranya: Bank Muamalat Indonesia (BMI), Manulife Syariah (Principal Indonesia) dan Allianz Syariah. Lambannya pertumbuhan dana pensiun syariah disebabkan beberapa faktor diantaranya: lambatnya regulasi, keterbatasan instrumen investasi, belum jelasnya model tata kelola dana pensiun syariah serta kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya dana pensiun syariah. Harus diakui bahwa perkembangan dana pensiun syariah relatif tertinggal dibanding dengan industri keuangan syariah yang lainnya. Hal ini disebabkan minimnya dukungan strategi dan keterlambatannya regulasi. 5
Ah. Azharudin Latif dan Nahrowi, Pengantar Hukum Bisnis: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), h. 64
5
Seiring dengan berkembangnya produk dana pensiun, muncul regulasi terbaru yang bersumber dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan dikeluarkannya Fatwa No. 88/ DSN-MUI/ XI/ 2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Hal ini menjadi sangat penting bagi pelaksanaan dana pensiun itu sendiri, apakah kegiatan dana pensiun pada lembaga keuangan bank muamalat sudah sesuai dengan Fatwa No. 88/ DSN-MUI/ XI/ 2013 atau kah masih menjadi hal yang patut dikoreksi kembali. Maka bertolak dari permasalahan diatas, perlu kiranya penulis menganalisis lebih dalam lagi permasalahan ini kedalam penulisan skripsi yang berjudul: “ANALISA KONTRAK DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO:
88/DSN-MUI/XI/2013.
STUDI
KASUS
BANK
MUAMALAT
INDONESIA”.
B. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah yang muncul, diantaranya: 1. Bagaimana prosedur pembentukan kontrak dana pensiun di DPLK Muamalat? 2. Bagaimana isi kontrak dana pensiun di DPLK Muamalat?
6
3. Apakah jenis Peogram Pensiun Iuran Pasti (PPIP) DPLK, PPIP Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) DPPK berpengaruh pada isi kontrak? 4. Apa perbedaan kontrak antara PPIP DPLK, PPIP DPPK dan PPMP DPPK? 5. Apakah kontrak dana pensiun pada DPLK Muamalat sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 88/DSN-MUI/XI/2013? 6. Bagaimana tingkat keberhasilan pelaksanaan perjanjian dana pensiun di DPLK Muamalat?
C. Pembatasan Masalah Agar permasalahan dalam penelitian skripsi ini tidak meluas serta menjaga kemungkinan penyimpangan dalam penelitian, maka penulis perlu memberikan batasan pada: 1. Penelitiaan dilakukan di DPLK Muamalat. 2. Data yang diperlukan adalah mengenai kontrak dana pensiun di DPLK Muamalat. 3. Penelitian ini menganalisis perbandingan antara kontrak DPLK Muamalat dengan struktur kontrak lang lazim di Indonesia dan kesesuaian kontrak dana pensiun di DPLK Muamalat ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 88/DSN-MUI/XI/2013.
7
D. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah pada skripsi ini adalah: 1. Bagaimana kesesuaian kontrak DPLK Muamalat dengan struktur kontrak yang lazim di Indonesia? 2. Bagaimana kesesuaian kontrak dana pensiun di DPLK Muamalat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 88/DSN-MUI/XI/2013?
E. Tujuan dan Manfaat penelitian 1. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Mengetahui dan menjelaskan prosedur pembentukan kontrak dana pensiun di DPLK Muamalat. b. Mengetahui isi kontra dana pensiun di DPLK Muamalat. c. Mengetahui dan menganalisis kesesuaian aplikasi kontrak dana pensiun di DPLK
dengan
Fatwa
Dewan
Syariah
Nasional
NO:
88/DSN-
MUI/XI/2013. 2. Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain: a. Bagi penulis, untuk meningkatkan pemahaman penulis mengenai kontrak dana pensiun di lembaga keuangan atau lembaga lainnya.
8
b. Bagi kalangan akademik, baik mahasiswa ataupun dosen, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang kontrak bisnis, khususnya mengenai kontrak dana pensiun. c. Bagi pihak lembaga keuangan dan lembaga lainnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam upaya mengembangkan lembaga keuangan syariah di Indonesia. d. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan bagi masyarakat mengenai kontrak dana pensiun di lembaga keuangan syariah.
F. Metode Penelitian pengumpulan data merupakan bagian terpenting di dalam sebuah penelitian, dalam hal ini sangat dibutuhkan data-data yang akurat serta relevan dalam persoalan yang akan diteliti. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut: 1. Pendekatan Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan. Baik hukum primer maupun bahan hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan
9
Undang-Undang yang berlaku.6 Pada penelitian ini, peneliti mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. 2. Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif, Analisis deskriptif merupakan penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subjek berupa individu, organisasional, industri atau perspektif yang lain.7 3. Jenis dan Sumber Data Adapun data yang digunakan penulis dalam skripsi ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu: a. Data Primer Data yang diperoleh langsung dari DPLK Muamalat berupa hasil wawancara dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara. b. Data Sekunder Data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas, baik itu berupa draft kontrak, Fatwa
6
Roni Hantijo Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Semarang: Ghalia
Indonesia, 1998), h. 11. 7
Nur Indiantoro dan Bambang Sutomo, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2002, Ed 1. Cet. 2), h. 88.
10
MUI, buku, jurnal, surat kabar atau sumber-sumber lain yang relevan dengan pokok permasalahan yang diangkat penulis pada skripsi ini. 4. Teknik Pengumpulan Data Mengumpulkan data yang berkenaan dengan judul penelitian, penulis menggunakan jenis pengumpulan data berikut: a. Wawancara Merupakan salah satu pengambilan data dan informasi dengan interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang melalui tatap muka.8 b. Studi Dokumentasi Penulis akan mengumpulkan data berdasarkan data atau laporan tentang kontrak dana pensiun di DPLK Muamalat berupa buku pedoman perjanjian, kontrak akad, profil, buku literatur yang relevan dengan masalah terkait, dan lain-lain. c. Library Research (Penelitian Kepustakaan) Pada penelitian kepustakaan ini, penulis akan mendapatkan dari literatur berupa buku-buku tentang kontrak bisnis, dana pensiun. 5. Objek Penelitian Objek dalam penelitian ini adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat.
8
Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h.50.
11
6. Metode Analisis Data Penelitian dalam skripsi ini seluruhnya menggunakan metode kualitatif. Teknik penelitian yang digunakan adalah content analysis yakni penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa.9 7. Teknik Penulisan Adapun teknik penulisan dalam skripsi ini, penulis menggunakan Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2012.
G. Sistematika Penelitian Mengenai sistematika penulisan, dalam hal ini penulis membaginya dalam lima bab yang secara garis besar sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Bab ini sebagai pengantar karya ilmiah yang merupakan gambaran umum latar belakang masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Secara rinci dalam bab ini dijelaskan latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan
9
Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), h. 155
12
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan. BAB II
TINJAUAN TEORITIS Bab ini merupakan kajian kepustakaan yang menjadi dasar pemikiran dalam penelitian ini. Secara rinci bab ini menjelaskan tentang pengertian kontrak, asas-asas kontrak, rukun dan syarat kontrak, berakhirnya kontrak dan pengertian dana pensiun, tujuan dana pensiun, fungsi dana pensiun, manfaat program pensiun, jenisjenis dana pensiun, ketetapan fatwa DSN-MUI mengenai dana pensiun syariah, standar syariah dana pensiun dan review studi terdahulu.
BAB III
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN Bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan berupa profil singkat, visi-misi, struktur organisasi, produk dan program, dan mekanisme dan prosedural.
BAB IV
HASIL PENELITIAN Bab ini menganalisis tentang struktur kontrak pada dana pensiun lembaga keuangan muamalat dan analisis kontrak dana pensiun lembaga keuangan muamalat
13
ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 88/DSN-MUI/XI/2013. BAB V
PENUTUP Pada bab ini, penulis membuat kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya disertai saran-saran konstruktif yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihakpihak yang berkepentingan.
BAB II LANDASAN TEORI
A. Kontrak 1. Pengertian Kontrak Istilah kontrak dari bahasa Inggris, yaitu contract. Dalam bahasa Belanda disebut dengan overeenkomst (perjanjian). Pengertian perjanjian ataupun kontrak diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata. Pasal tersebut berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.1 Pihak yang sudah melakukan suatu perjanjian berarti sudah mengikatkan dirinya pada isi perjanjian tersebut. Kontrak adalah peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis. Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (verbintenis). Kontrak merupakan perbuatan hukum dimana dua pihak atau lebih saling mengikat suatu perbuatan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. 1
Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus (Jakarta: Kencana, 2011), h.7
14
15
Setidaknya terdapat dua istilah dalam Alquran yang berhubungan dengan perjanjian (kontrak), yaitu al-„aqdu (akad) dan al-„ahdu (janji).2 Kata akad berasal dari bahasa arab dari lafaz al-„aqad yang artinya mengikat, ikatan (atau pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dua sisi.3 Pengertian khusus tentang akad adalah hubungan antara ijab (pewajiban) dan qabul (penerimaan) secara syariat yang menimbulkan efek terhadap objeknya atau dengan kata lain, berhubungan ucapan salah satu dari dua orang yang berakad dengan yang lain secara syara dimana hal itu menimbulkan efeknya terhadap objek.4 Akad secara terminologi fikih adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan qabul (penerimaan) secara yang dibenarkan syara‟. Kata kontrak yang dimaksud ialah terjemahan dari kata „uqud bentuk jamak dari kata akad yang berarti mengikat, perjanjian atau kontrak.
2
Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, cet III (Jakarta: Kencana, 2007), h.
45 3
Wahbah Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, cet. II Jilid 4 (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1985), h.80 4 Ibid., h. 81
16
Pengertian akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syariah yang menerapkan adanya akibat hukum pada objeknya.5 Al-Mu‟ahadah (perjanjian) adalah kata yang berasal dari „ahada. Al-„Ahd secara etimologi berarti segala kesepakatan antar hamba (manusia), setiap perintah Allah SWT, pemeliharaan, menjaga kehormatan dan keamanan. Kata Al-„Ahd dipergunakan dengan beberapa arti, diantaranya kesepakatan diantara dua orang atau dua pihak terhadap suatu perkara yang mengikat mereka untuk kepentingan kedua belah pihak atau salah satu pihak, dan al-mu‟ahadah adalah peristiwa kesepakatan ini.6 2. Asas-asas Kontrak Asas berasal dari bahasa arab asasun yang berarti dasar, basis dan pondasi. Menurut Mohammad Daud Ali yang dikutip dari buku Hukum Perikatan Islam di Indonesia karya Gemala Dewi dkk, mengartikan asas apabila
dihubungkan
dengan
kata
hukum
adalah
kebenaran
yang
dipergunakan sebagai tumpuan berfikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.7 Berikut asas-asas dalam kontrak:
5
Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia (Jakarta: Kencana, 2010), h. 177 6 Iyad Hilal, Perjanjian-perjanjian Internasional Dalam Pandangan Islam, Penerjemah Mahbubah (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), h. 51 7 Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, h. 30
17
a. Asas llahiyah Setiap perbuatan manusia tidak akan terlepas dari ketentuan Allah SWT, begitupun dalam kegiatan muamalat, termasuk perbuatan perikatan tidak akan terlepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian setiap manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu karena setiap perbuatan akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. b. Asas Kebebasan Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Namun, kebebasan ini tidaklah absolut, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka perikatan boleh dilaksanakan. Menurut Fathurrahman Djamil, bahwa “Syariah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama”.8 c. Asas Al-Musawamah (Persamaan atau Kesetaraan) Para pihak memiliki kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan tern and condition dari suatu akad setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Oleh karena itu, dilarang
8
Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, h. 31
18
penentuan isi akad oleh sepihak atau berdasarkan kemauan pihak yang kuat posisinya.9 d. Asas Al-„Adalah (Keadilan) Adapun asas dari semua akad adalah keadilan. Sebab, dengan keadilan itulah Allah SWT mengutus Rasul dan menurunkan kitab-kitab sucinya.10 Para pihak dalam pelaksanaan akad dituntut untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan. Keadilan juga menuntut para pihak menerima hak dan melaksanakan kewajiban secara berimbang sesuai dengan prestasi dan kopensasinya. Disamping itu, pelaksanaan akad harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan berimbang serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. e. Asas Al-Ridho (Kerelaan) Prinsip ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari pihak masing-masing dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan.11
9
Saefuddin Arif dan Azharuddin Lathif, Bahan Ajar Kontrak Bisnis Syariah (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2011), h. 42 10 Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim, Hukum Islam Dalam Tinjauan Akal dan Hikmah, Penerjemah Amiruddin bin Abdul Djalil (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), h. 25 11 Saefuddin Arif dan Azharuddin Lathif, Bahan Ajar Kontrak Bisnis Syariah, h. 43
19
f. Asas Ash-Shidq (Kejujuran) Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalat. Jika kejujuran tidak diterapkan dalam perikatan maka akan merusak legalitas perikatan. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak. g. Asas Al-Kitabah (Tertulis) Hendaknya dalam perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri saksisaksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi.12 3. Rukun dan Syarat Kontrak Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam kontrak. Sedangkan syarat adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun tersebut. Pada umumnya
setiap
akad
mengandung
beberapa
rukun
yang
dapat
digeneralisasikan berlaku pada setiap bentuk akad, yakni: a. Subjek Perikatan (Aqid) yaitu pribadi-pribadi yang padanya terdapat ketentuan berupa pembebanan kewajiban dan perolehan hak. b. Objek Perikatan (Mahallu Al-„Aqdi) yaitu benda yang berlaku pada hukum akad, atau sesuatu objek perikatan. Objek perikatan hanya benda-benda
12
Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, h. 37
20
yang halal dan bersih dari najis dan maksiat. Syarat-syarat objek perikatan yakni: 1) Halal menurut syara’ 2) Bermanfaat (bukan merusak atau digunakan untuk merusak) 3) Dimiliki sendiri atau atas kuasa pemilik 4) Dapat diserah-terimakan (berada dalam kekuasaan) 5) Harga jelas c. Prestasi (Maudhu Al-„Aqdi) yaitu tujuan akad atau maksud pokok mengadakan yang sesuai dengan jenis akadnya. Syarat-syarat dari tujuan akad, yaitu: 1) Baru ada pada saat dilaksanakan akad 2) Berlangsung hingga berakhirnya akad 3) Tujuan akad harus dibenarkan syara’ d. Pernyataan
Kehendak
(Shigat
Al-„Aqdi)
yaitu
perkataan
yang
menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak atau juga disebut ijab dan qabul (serah terima),13 hal ini menunjukkan maksud kedua belah pihak, ijab dan qabul harus selaras, dan ijab-qabul dilakukan dalam satu tempat dan terhubungkan satu sama lain.14 Ijab-qabul membentuk shighat akad. Artinya, kedua pihak merupakan ungkapan yang menunjukkan 13
Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia (Jakarta: Kencana, 2010), h. 180-181 14 Asep Saepudin Jahar, dkk, Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h.58
21
adanya kesepakatan dua pihak yang sedang berakad. Kalangan Hanafiyah mendefinisikan
Ijab
adalah
melakukan
perbuatan
tertentu
yang
menunjukkan kerelaan dan yang muncul pertama kali dari salah satu pihak yang berakad. Sementara qabul adalah apa yang disebutkan setelah itu oleh seorang diantara dua orang yang berakad yang menunjukkan persetujuan dan ridhanya atas ijab yang diucapkan oleh pihak lain. Sedangkan selain ulama Hanafiyah, ijab adalah sesuatu yang muncul dari orang yang memiliki hak untuk memberikan kepemilikan meskipun munculnya terakhir. Sementara qabul, adalah sesuatu yang muncul dari orang yang akan memperoleh kepemilikan meskipun munculnya pertama kali.15 4. Berakhirnya Kontrak Kontrak akan selesai atau berakhir dan tidak berlangsung terus menerus. Bahkan diharamkan jika mengikat perjanjian dengan batas waktu yang bersifat abadi.16 Akad berakhir disebabkan terpenuhinya tujuan akad (tahqiq gharadh al-„aqd), fasakh, infisakh, kematian, ketidakizinan („adal al-ijazah) dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad. Berikut penjelasan sebab berakhirnya akad:
15
Wahbah Zuhailiy, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 4, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani DarulFikri, 2011), h. 430 16 Iyad Hilal, Perjanjian-perjanjian Internasional Dalam Pandangan Islam, h. 190
22
a. Tujuan akad telah tercapai, jika tujuan akad sudah tercapai maka akad akan berakhir dengan sendirinya. b. Fasakh (pemutusan), dalam akad yang mengikat bagi para pihak ada beberapa alasan yang menyebabkan akad dapat atau harus putus, yaitu: 1) Akad dipandang fasad (transaksi dengan batas waktu tertentu) 2) Adanya khiyar (hak pembeli) 3) Iqalah (kerelaan kedua belah pihak ketika salah satu pihak menyesal dan ingin mencabut akad yang telah dilakukannya) 4) „Adam al-tanfidz (kewajiban yang ditimbulkan karena akad tidak dipenuhi oleh para pihak atau salah satu pihak) c. Infisakh (putus dengan sendirinya), akad dinyatakan putus apabila isi akad tidak mungkin dapat dilaksanakan.17 d. Kematian, mengenai kematian, terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli fikih mengenai masalah apakah kematian pihak-pihak yang melakukan akad akan mengakibatkan berakhirnya akad. Sejalan dengan perbedaan pendapat mereka apakah hak yang ditimbulkan oleh akad itu dapat diwariskan atau tidak.18 e. „Adal al-ijazah (tidak ada persetujuan), pihak yang berwenang tidak memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan akad.19
17
Saefuddin Arif dan Azharuddin Lathif, Bahan Ajar Kontrak Bisnis Syariah, h. 37-39 Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, h. 93 19 Saefuddin Arif dan Azharuddin Lathif, Bahan Ajar Kontrak Bisnis Syariah, h. 40 18
23
B. Dana Pensiun Lembaga Keuangan 1. Pengertian Dana Pensiun Pengertian pensiun adalah hak seorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. 20 Sedangkan pensiun dalam arti bahasa adalah tidak berfungsi lagi. Bila arti pensiun diterapkan untuk manusia, berarti seseorang tidak bekerja lagi akan tetapi setiap bulannya masih tetap mendapatkan uang sara. Uang sara adalah uang untuk biaya menyambung hidup yang diperoleh tanpa melakukan pekerjaan.21 Dalam kamus Manajemen dijelaskan bahwa Dana Pensiun adalah dana yang disiapkan oleh suatu perseroan, serikat pekerja, badan usaha pemerintah atau organisasi lain untuk membayar dana pensiun dari pekerja yang telah pensiun. Dana-dana pensiun tersebut setiap tahunnya menginvestasikan sejumlah dana ke dalam pasar saham dan obligasi. Para manajer dana membuat asusmsi aktuarial tentang berapa banyaknya dana yang harus dibayarkan kepada para pensiun dengan mencoba memastikan bahwa tingkat
20
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, ed. 6 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 307 21 Syarif Arbi, Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (Jakarta: Djambatan, 2003), h. 182
24
pendapatan atas portapel22 perusahaannya sama atau melebihi kebutuhan pembayaran yang telah diperkirakan.23 Menurut David Scot dalam bukunya yang berjudul Wall Street Words, pension fund is “a financial institution that controls assets and disburses income to people after thay have retired from gainful employment”.24 Maksudnya, Dana Pensiun adalah sebuah lembaga keuangan yang mengawasi sejumlah aset atau harta dan membagikan (memberi pesangon) ke dalam pendapatan seseorang setelah mereka berhenti mendapat gaji (bekerja) dari perusahaan sebagai pegawai. Pengertian di atas sama halnya menurut Perry dalam Dictionary of Banking, pension fund is “an investement maintained by companies and other employers to pay the annual sum required under the business organization‟s pension scheme”. Maksudnya, Dana Pensiun adalah sebuah pemeliharaan investasi oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban tahunan berdasarkan pola pengaturan usaha pensiun. Menurut UU Nomor 11 Tahun 1992 Dana Pensiun adalah suatu badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan 22
Portapel sama dengan portofolio, yakni gabungan pemilikan lebih dari satu saham, obligasi, komoditas oleh seorang investor kelembagaan dengan tujuan untuk mengurangi risiko dengan mengadakan diversifikasi. 23 B. N. Marbun, Kamus Manajemen, cet. I (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), h. 56-57 24 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, ed. 4 (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), h. 466
25
kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun.25 Dalam menghadapi hari tuanya seorang karyawan atau pekerja mandiri paling tidak harus memiliki simpanan atau tabungan baik itu berupa uang ataupun dalam bentuk kekayaan lainnya yang dapat menjamin dirinya di masa yang akan datang, karena seseorang tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi suatu hari nanti. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti (defined contribution plan) bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.26 Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa dana pensiun merupakan suatu badan hukum yang harus dibentuk oleh suatu organisasi (institusi) atau perusahaan baik itu dana pensiun pemberi kerja yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan maupun dana pensiun lembaga keuangan yang memperoleh dana dari iuran para peserta dan memberi pendapatan kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Dengan demikian jelas bahwa yang mengelola dana pensiun adalah perusahaan yang
25 26
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, h. 494
26
memiliki badan hukum seperti bank umum atau asuransi yang telah memperoleh izin dari Departemen Keuangan. 2. Tujuan Dana Pensiun Seiring dengan perkembangan zaman dewasa ini, pelaksanaan program pensiun atau harapan untuk memperoleh pensiun dihubungkan dengan berbagai tujuan. Masing-masing tujuan memiliki maksud tersendiri, baik bagi pemerintah, pemberi kerja, penerima pensiun, maupun pengelola. Adapun tujuannya dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Pemerintah27 1) Terciptanya sumber dana baru yang bersifat jangka panjang sehingga memungkinkan
terbentuknya
akumulasi
dana
sebagai
modal
pembangunan. Sistem pendanaan dari program pensiun tersebut diharapkan pemerintah sebagai salah satu sumber dana yang sangat diperlukan untuk membiayai dan meningkatkan pembangunan nasional. 2) Program pensiun menjanjiakan kehidupan di masa tua sehingga dapat memotivasi
produktifitas
anak
bangka
yang
pada
gilirannya
mempercepat laju pembangunan. Dengan bekerjanya seseorang, maka ia akan memperoleh pengahsilan disertai dengan adanaya jaminan di masa tua sehingga pendapatan negara pun akan meningkat yang diperoleh dari pajak penghasilan seseorang. 27
h. 185
Syarif Arbi, Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (Jakarta: Djambatan, 2003),
27
b. Pemberi Kerja28 1) Kewajiban moral, yaitu perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun. 2) Loyalitas, yaitu dengan adanya program pensiun, karyawan diharapkan akan mempunyai loyalitas dan dedikasi terhadap perusahaan sehingga dapat mengurangi jumlah absensi dan adanya tanggung jawab dari setiap pekerja. 3) Kompetisi pasar tenaga kerja, yaitu dengan memasukkan program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja. c. Karyawan (penerima pensiun)29 1) Rasa aman terhadap masa yang akan datang, yaitu karyawan berharap mendapatkan jaminan ekonomis. Karena penghasilan yang ia terima memasuki masa pensiun. Harapan ini akan mempengaruhi kinerja saat ini, pada saat ia masih produktif.
28
Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, h. 467 Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 269 29
28
2) Kompensasi yang lebih baik, yaitu karyawan mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun atau berhenti bekerja. 3. Fungsi Dana Pensiun Fungsi program pensiun harus dapat didentifikasi dengan jelas supaya program pensiun tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun fungsi program pensiun antara lain: a. Asuransi Peserta yang meninggal dunia ataau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun. Masa kerja para karyawan bukanlah suatu ketetapan. Dalam arti, apabila masa kerja karyawan belum mencapai masa kerja yang disyaratkan tetapi karyawan tersebut berhalangan tetap (cacat tetap sehingga tidak mungkin lagi bekerja atau meninggal), maka karyawan tersebut dijamin akan memperoleh pensiun. Meskipun demikian jumlah yang diterima tidak penuh atau lebih sedikit bila dibandingkan karyawan yang memenuhi masa kerja sesuai dengan perhitungan semula. Sebagai contoh, bila peserta program pensiun mengalami musibah, baik cacat ataupun meninggal dunia yang mengakibatkan terputusnya pendapatan sebelum memasuki masa pensiun maka kepada kepada peserta tersebut akan diberikan manfaat sebesar yang dijanjikan atas beban dana
29
pensiun karena penyelenggaraan program pensiun mengandung azas kebersamaan seperti halnya program asuransi. b. Tabungan Himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan setiap bulan dapat dilihat sebagai tabungan dari para pesertanya. Iuran tersebut adalah konsekuensi dari manfaat yang akan diterima oleh karyawan di masa yang akan datang. Besarnya manfaat yang diterima oleh peserta sangat bergantung dengan akumulasi dana yang disetor dan hasil pengembangan dari iuran tersebut. Semakin rajin seorang peserta membayar dana pensiun tersebut maka akan semakin besar pula dana yang akan diperoleh nantinya. Tentunya dengan semakin panjang waktu atau lamanya masa kepesertaan akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan dana setoran iuran peserta. c. Pensiun Seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama setelah mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta, dan janda atau duda peserta. Dalam arti, peserta akan diberikan
30
kelangsungan pendapatan dalam bentuk pembayaran secara berkala seumur hidup setelah memasuki masa pensiun. 4. Manfaat Program Pensiun Manfaat pensiun pada prinsipnya berkaitan dengan usia dimana peserta berhak untuk mengajukan pensiun dan mendapatkan manfaat pensiun yang dapat dibedakan sebagai berikut:30 a. Pensiun Normal (Normal Retirement) Pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang ditetapkan perusahaan. Sebagai contoh rata-rata usia pensiun di Indonesia adalah ketika seseorang telah berusia 55 tahun dan 60 tahun untuk profesi tertentu. b. Pensiun Dipercepat (Early Retirement) Program pensiun ini biasanya mengizinkan karyawan untuk pensiun lebih awal sebelum mencapai usia pensiun normalnya. Jenis pensiun ini diberikan untuk kondisi tertentu, misalnya karena adanya pengurangan pegawai di perusahaan tersebut atau karena satu dan alasan lain, karyawan mengajukan permohonan kepada pemberi kerja agar masa pensiunnya dipercepat.
30
Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, h. 469
31
c. Pensiun Ditunda (Defered Retirement) Merupakan pensiun yang diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Dalam hal tersebut karyawan yang mengajukan tetap keluar dan pensiunnya baru dibayar pada saat usia pensiun tercapai. d. Pensiun Cacat (Disable Retirement) Pensiun ini diberikan bukan karena usia akan tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan. 5. Jenis-jenis Dana Pensiun Jenis kelembagaan dana pensiun menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992, dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis, yaitu: a. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Lembaga ini dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri dan untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.31 b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
31
Pasal 1 Butir 2 UU Nomor 11 Tahun 1992 dan PP Nomor 76 Tahun 1992
32
Pasal 1 Butir 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992, menyatakan bahwa dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk
oleh
bank
atau
perusahaan
asuransi
jiwa,
untuk
menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Mengenai perbedaan antara Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.1 Perbedaan antara DPPK dengan DPLK
Pendiri
Peserta
Program Pensiun
Pelaporan
DPPK Perusahaan yang mempekerjakan orang Bersifat tertutup hanya untuk pekerja dari perusahaan yang bersangkutan Bisa menjalankan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti Laporan keuangan audit tidak wajib dipublikasikan di media massa
DPLK Bank atau Perusahaan asuransi jiwa Bersifat terbuka dimana siapa saja dapat ikut menjadi peserta termasuk peserta individual Hanya bisa menjalankan program pensiun iuran pasti Laporan keuangan audit wajib dipublikasikan di media massa
33
Program pensiun dapat dijalankan menurut ketentuan di atas, yaitu:32 a. Program Pensiun Manfaat Pasti (Defined Benefit Plan) Yaitu program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program lain yang bukan merupakan iuran pasti. Formula yang umum digunakan untuk menentukan besar manfaat pensiun untuk jenis program ini adalah Program Pensiun Pendapatan Terakhir (Final Earning Pension Plan) yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji terakhir peserta pada saat mencapai usia pensiun. b. Program Pensiun Iuran Pasti (Defined Contribution Plan) Yaitu program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Untuk jumlah manfaat pensiun pada program pensiun iuran pasti tergantung pada akumulasi iuran dan hasil pengembangannya sehingga tidak bisa dihitung seperti di atas. Mengenai perbedaan antara Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dengan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), dapat dilihat pada tabel dibawah ini:33
32 33
261
Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, h. 486 Juli Irmayanto, dkk, Bank dan Lembaga Keuangan (Jakarta: Universitas Trisakti, 2004), h.
34
Tabel 2.2 Perbedaan antara PPMP dengan PPIP No Aspek 1 Pelaksana 2 Aktuaris
PPMP DPPK a) Mutlak diperlukan sejak awal program b) Minimal 3 tahun sekali, menghitung besarnya iuran dan dana c) Setiap saat apabila terjadi perubahan besarnya iuran dan Manfaat Pensiun (MP) Besarnya iuran Pemberi Kerja tidak pasti, dihitung oleh aktuaris untuk kecukupan dana Adanya risiko pendanaan (menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja) Dibatas
3
Besarnya Iuran
4
Risiko Pendanaan
5
Maksimum Iuran Telah ditetapkan Besarnya Manfaat Pensiun dalam peraturan Dana Pensiun, sehingga ada kepastian besarnya manfaat pensiun yang akan diperoleh
6
PPIP DPPK dan DPLK Tidak diperlukan, namun sebagai pengelola dan petugas DPLK wajib mengetahui aktuaria sebagai pijakan untuk kerjasama dengan perusahaan Asuransi Jiwa
Besarnya iuran pasti (telah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun) dan dapat bervariasi Tidak ada
Tidak dibatasi Tidak ada kepastian besarnya manfaat pensiun yang akan diperoleh. Besarnya MP tergantung dari jumlah akumulasi iuran dan hasil pengembangannya untuk membeli anuitas dari perusahaan
35
7 8 9
10
11 12
13
Dibatasi Maksimum Manfaat Pensiun Dibatasi Maksimum Kekayaan Pada umumnya Dana Awal diperlukan dana awal yang besarnya dihitung aktuaris Arahan investasi Kewenangan ditetapkan oleh Kebijaksanaan pendiri Investasi Risiko pemberi Kegagalan kerja Investasi Dapat dilaksanakan Pembayaran Manfaat Pensiun oleh DPPK yang bersangkutan atau kepada perusahaan Asuransi Jiwa dengan membeli anuitas Tetap terjalin Hubungan Pensiun dengan Pemberi Kerja
Asuransi Jiwa Tidak dibatasi Tidak dibatasi Tidak diperlukan dana awal
Arahan investasi ditetapkan oleh peserta Risiko peserta Harus dialihkan kepada perusahaan Asuransi Jiwa (atas pilihan peserta) dengan membeli anuitas bila mencapai jumlah anuitas Terputus
D. Ketetapan Fatwa DSN-MUI Mengenai Dana Pensiun Syariah Ketetapan mengenai dana pensiun syariah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam fatwa ini menetapkan 5 (lima) ketentuan, yaitu: 1. Ketentuan Umum Pada bagian ketentuan umum ini menjelasakan tentang pembahasan yang terkait tentang dana pensiun syariah. Ketentuan umum pada fatwa ini sangat
36
penting sebelum membahas pada ketentuan yang lainnya sehingga tidak perlu lagi mengulangi pada pembahasan selanjutnya. Ketentuan umum dalam fatwa ini menyebutkan 24 (dua puluh empat) definisi. Definisi-definisi tersebut adalah definisi dana pensiun, dana pensiun syariah, dana pensiun pemberi kerja (DPPK), dana pensiun lembaga keuangan (DPLK), program pensiun, program pensiun iuran pasti (PPIP), PPIP-Contributory, PPIP-Non Contributory, program pensiun manfaat pasti (PPMP), program pensiun syariah, iuran, manfaat pensiun, peraturan dana pensiun, vesting right, locking-in, peserta, penerima manfaat pensiun, akad, akad hibah, akad hibah bi syarth, akad hibah muqayyadah, akad wakalah, akad wakalah bil ujrah dan akad mudharabah. 2. Ketentuan Terkait PPIP (Program Pensiun Iuran Pasti) pada DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) Dalam keputusan fatwa ini, menjelaskan 4 hal terkait ketentuan PPIP pada DPLK, yaitu : ketentuan para pihak dan akad PPIP pada DPLK, ketentuan iuran PPIP pada DPLK, ketentuan pengelolaan kekayaan peserta PPIP pada DPLK dan ketentuan manfaat pensiun PPIP pada DPLK. 3. Ketentuan Terkait PPIP (Program Pensiun Iuran Pasti) pada DPPK (Dana Pensiun Pemberi Kerja) Dalam keputusan fatwa ini, menjelaskan 4 hal terkait ketentuan PPIP pada DPLK, yaitu: ketentuan para pihak dan akad PPIP pada DPPK,
37
ketentuan iuran PPIP pada DPPK, ketentuan pengelolaan kekayaan peserta PPIP pada DPPK dan ketentuan manfaat pensiun PPIP pada DPPK. 4. Ketentuan Terkait PPMP (Program Pensiun Manfaat Pasti) Dalam keputusan fatwa ini, menjelaskan 4 hal terkait ketentuan PPMP, yaitu: ketentuan para pihak dan akad PPMP, ketentuan iuran PPMP, ketentuan pengelolaan kekayaan peserta PPMP dan ketentuan manfaat pensiun PPMP. 5. Ketentuan Penutup Dalam ketentuan penutup ini terdapat dua penjelasan didalamnya, yaitu penjelasan mengenai perselisihan antara para pihak dan pemberlakukan tanggal ditetapkannya fatwa. Adapun isi dari penjelasan tentang perselisihan yaitu
“Apabila
terjadi
perselisihan
di
antara
para
pihak
dalam
penyelenggaraan pensiun berdasarkan prinsip syariah melalui musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan isi dari penjelasan tentang pemberlakuan ditetapkannya fatwa yaitu “Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.34
34
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 88/DSN-MUI/XI/2013
38
E. Standar Syariah Dalam menjalankan kegiatan usaha produk dan jasa syariah, Bank Syariah wajib tunduk pada prinsip syariah35. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah36. Sehingga dalam menjalankan seluruh kegiatan usahanya, Bank Syariah harus berpedoman kepada fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh lembaga berwenang, dalam hal ini merupakan kewenangan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Ketentuan tersebut bersifat memaksa dan tidak dapat menyimpang karena merupakan perintah UndangUndang37. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka akan dikenakan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang38. Maka dari itu penting bagi Bank Syariah untuk menjalankan kegiatan usahanya berpedoman kepada fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSNMUI, agar tetap sesuai dengan ketetapan syariah, karena Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia menjadi indikator sesuai tidaknya produk Bank Syariah dengan prinsip syariah.
35
Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
36
Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
37
Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
38
Pasal 63 Ayat(2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
39
Fungsi fatwa DSN-MUI terkait dengan Perbankan Syariah adalah:39 1. Pedoman bagi Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugas pengawasan di masing-masing Bank Syariah. 2. Dasar hukum bagi Bank Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya. 3. Landasan bagi peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tentang Perbankan Syariah dan kegiatan usaha Bank Syariah. Dewan
Syariah
Nasional-Majelis
Ulama
Indonesia
(DSN-MUI)
mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkenaan dengan produk dan jasa pada lembaga keuangan syariah. Diantara fatwa-fatwa tersebut menetapkan ketetapan yang berkenaan dengan dana pensiun di lembaga keuangan syariah khususnya pada Bank Syariah. Fatwa fatwa yang mengatur tentang dana pensiun adalah: a. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah. b. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. c. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad Tabarru’ pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
39
h.24.
A. Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012),
40
d. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
F. Review Studi Terdahulu 1. Nurul Amalia (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DPLK PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA” / Skripsi / 2006. Substansi: Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini mengenai mekanisme pengelolaan dana pensiun lembaga keuangan syariah dan apa tinjauan hukum terhadap mekanisme pengelolaan akan DPLK di DPLK BMI. Metode yang digunakan adalah dengan cara pengumpulan data dan observasi (wawancara) kepada beberapa orang yang mempuni dalam produk DPLKS ini. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan dan bagaimana tinjauan hukumnya. Karena banyak nasabah dan masyarakat yang belum mengetahuinya. Perbedaan dengan penulis: Penulis meneliti tentang analisis akad kontrak yang ada pada Dana Pensiun dengan melakukan tinjauan melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional.
41
Sedangkan penelitian sebelumnya merupakan peninjauan ulang Dana Pensiun melalui Hukum Islam (bukan melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional). 2. Fauzul Azim (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) dengan judul “IMPLEMENTASI AKAD DANA PENSIUN SYARIAH DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA” / Skripsi / 2009 Substansi: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi akad pada DPLK Muamalat di BMI dan sekaligus mengetahui pandangan hukum islam terhadap praktek akad pada DPLK di BMI telah sesuai dengan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Manager Investasi DPLK Muamalat, sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis tentang konsep akad dan implementasinya pada dana pensiun di BMI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan produk DPLK Muamalat tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena bertentangan dengan fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang wakalah bil ujrah dalam bentuk persentase. Perbedaan dengan penulis: Penulis meneliti tentang kesesuaian akad pada kontrak dana pensiun ditinjau menggunakan Dewan Syariah Nasional, sedangkan penelitian
42
selanjutnya hanya pengimplementasian akad dana pensiun bukan peninjauan ulang menggunakan Fatwa DSN. 3. Yoga Aditya Herlambang (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) dengan judul “ANALISIS KESESUAIAN KONTRAK BISNIS TERHADAP
AKAD
PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH
DAN
MUDHARABAH PADA BMT AL MUNAWARAH” / Skripsi / 2012 Substansi: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur dan anatomi kontrak, serta kesesuaian isi (substansi) kontrak tersebut dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI), yang mengatur tentang pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan perspektif terhadap kontrak akad peembiayaan musyarakah dan mudharabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur dan anatomi kontrak musyarakah dan mudharabah pada BMT al-Munawarah telah memenuhi struktur kontrak hukum dan struktur akad syariah. Perbedaan dengan penulis: Perbedaan dengan penulis terletak pada objek penelitian, penelitian sebelumnya adalah akad pembiayaan musyarakah dan mudharabah, sedangkan penulis mengunakan objek akad dana pensiun yang ditinjau menggunakan Fatwa DSN-MUI.
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
A. Sejarah berdiri DPLK Muamalat PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sebagai pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan dengan pengelolaan berdasarkan Syariat Islam. Sejak beroperasi tahun 1992, Bank Muamalat menunjukkan kinerja yang senantiasa terus meningkat, baik dari aspek peningkatan asset maupun perluasan jaringan. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasionalnya pada bulan mei 1992. Dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.
43
44
Bank Muamalat Indonesia merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan pronsip-prinsip syariah Islam yaitu tidak mempergunakan peraangkat bunga, melainkan sistem bagi hasil. Bank Muamalat Indonesia menghindari perangkat bunga karena masih sangat banyak kalangan umat Islam yang percaya bahwa tata cara penggunaannya dikhawatirkan mengandung unsur riba.1 Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Pada akhir tahun 90-an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak-porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal. Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic 1
Zainulbahar Noor, Bank Muamalat Mimpi, Harapan, dan Keyakinan (Jakarta: Bening Publishing, 2006), h. 312
45
Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi Kru Muamalat ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadapa pelaksanaan perbankan syariah secara murni. Melalui masa-masa yang sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada 1) Tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham, 2) Tidak melakukan PHK satupun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal ini pemangkasan biaya, tidak memotong hal Kru Muamlat sedikitpun, 3) Pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan direksi baru, 4) peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disisplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan 5) Pembangunan tonggak-tonggak
46
usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat.2 Salah satu bentuk realisasi dari komitmen membangun sistem syariah maka tanggal 10 Oktober 1997 berdasarkan SK Menteri Keuangan No.KEP485/KM.17/1997 mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat sebagai penyelenggara Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Peraturan Perundangan yang mengatur Dana Pensiun Lembaga Keuangan dari awal berdirinya adalah:3 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan. 3. Keputusan Menteri Keuangan 228/KMK.017/1993 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permohonan Pesesahan Pendirian DPLK dan Pengesahan atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari DPLK. 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 802/KMK.017/1993 tentang Perubahan
Pasal
3
Keputusan
Menteri
Keuangan
Nomor
228/KMK.017/1993 tentang Tata Cara Pengesahan Pendirian DPLK dan Pengesahan atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari DPLK.
2
Bank Muamalat Indonesia, Laporan Tahunan 2006 (Jakarta: Bank Muamalat Indonesia,
2006), h. 5 3
Imam Sudjono, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 38
47
5. Keputusan
Menteri
Keungan
Nomor
230/KMK.017/1993
tentang
Maksimum Iuran dan Manfaat Pensiun. 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/KMK.017/1995 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun. 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 78/KMK.017/1995 tentang Investasi Dana Pensiun, 8. Keputusan
Menteri
Keuangan
Nomor
93/KMK.017/1995
tentang
Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 78/KMK.017/1995 tentang Investasi Dana Pensiun. 9. Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Nomor KEP2959/LK/1995 tentang Bentuk dan Sususnan Laporan Keuangan Dana Pensiun. 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Pada Agustus 2009 total Nilai Aktiva Bersih DPLK Muamalat adalah sebesar Rp. 187 M dengan posisi jumlah peserta DPLK sebanyak 31.537 orang.
B. Hakikat, Tujuan dan Manfaat DPLK Muamalat pada hakikatnya merupakan program untuk: 1. Mengajak masyarakat mempersiapkan diri dalam menghadapi hari tua.
48
2. Mengajak masyarakat dan karyawan menabung dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan yang diperoleh selama masa aktif bekerja. Adapun tujuan dari Program Pensiun Muamalat adalah: 1. Menciptakan sumber dana baru yang bersifat jangka panjang untuk membiayai pembangunan. Salah satu kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan jangka panjang adalah menggali dan mengembangkan sumbersumber dana pembangunan yang berasal dari masyarakat. Sistem pendanaan program pensiun memungkinkan terbentuknya akumulasi dana yang merupakan salah satu sumber dana yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan pembangunan nasional. 2. Meningkatkan pendapatan dari fee based income Bank (bagi Bank pengelola DPLK). Akumulasi dana yang tersimpan pada perusahaan pendiri bisa dikelola yang kemudian menghasilkan pendapatan. 3. Membantu
pemerintah
dalam
upaya
meningkatkan
kesejahteraan
kesejahteraan masyarakat di hari tua. Dengan adanya program pensiun yang dimiliki para karyawan dan pekerja mandiri akan mendukung meningkatnya taraf hidup masyarakat, karena pada masa purna bakti mereka mendapatkan tambahan pendapatan secara tetap setiap bulannya. Sedangkan manfaat dari DPLK dipandang dari pihak-pihak yang berkepentingan adalah:4
4
Sudjono, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, h. 17-18
49
1. Bagi peserta DPLK a. Ada kepastiaan Dana Pensiun b. Iuran dan hasil pengembangan dana diperuntukkan Peserta c. Menentukkan besar kecilnya iuran d. Produk sangat transparan 2. Bagi Perusahaan dimana Karyawannya menjadi Peserta a. Memproses pendirian DPLK b. Menunjukkan Pengurus yang bermutu dan bertanggung jawab c. Menyediakan pegawai dan gedung/ kantor beserta kelengakapannya d. Menyediakan dana awal (Past Service Liabilities) 3. Bagi Pemerintah a. Memperlincah proses regenerasi dari angkatan sebelumnya ke generasi berikutnya b. Meningkatkan pembangunan yang meliputi: 1) Meningkatkan produktivitas 2) Mobilisasi sumber dana pembangunan yang sangat potensial c. Mengentaskan dalam frame lanjut usia, yang harus dilaksanakan dalam rangka pembangunan berwawasan lingkungan 4. Bagi Bank dan Perusahaan Asuransi Jiwa a. Menciptakan sumber dana baru yang bersifat jangka panjang b. Meningkatkan pendapatan
50
c. Membantu pemerintah dalam menghimpun dana dalam penghimpunan dana untuk pembangunan
C. Visi, Misi dan Core Value 1. Visi Menjadi DPLK Syariah Pertama yang mengutamakan transaparansi, kebersamaan, kepuasan nasabah dengan transaksi sesuai syariah. 2. Misi a. Mengembangkan sistem informasi dan layanan yang cepat, mudah, inovatif dan berkualitas. b. Memberikan
hasil
investasi
yang
kompetitif
sebagai
wujud
profesionalisme pengelolaan DPLK. 3. Core Value a. Jujur b. Kerjasama c. Tanggungjawab d. Sabar dan Ikhlas
D. Struktur Organisasi Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi tersendeiri yang memberikan ciri khas organisasinya, sehingga berbeda dengan organisasi
51
lainnya yang sejenis. Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia terdiri dari bagian-bagian berikut: 1. Shareholder Meeting (Rapat Umum Pemegang Saham) Adalah dewan tertinggi yang ada di Bank Muamalat Indonesia. Tugasnya memimpin rapat pemegang saham serta mengawasi jalannya kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia. 2. Board of Commisioner (Dewan Komisaris) Adalah wakil dari pemegang saham yang mempunyai peran sebagai pengawas dan bersama dewan direksi merumuskan strategi jangka panjang perusahaan. Adapun tugas dan wewenang dewan komisaris adalah sebagai berikut: a. Mengesahkan anggaran b. Menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan perusahaan c. Menetapkan arah dan tujuan perusahaan d. Mengawasi jalannya perusahaan 3. Shariah Supervisory Board (Dewan Pengawas Syariah) Didalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.79/92 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil, disebutkan bahwa bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat agar berjalan
52
sesuai prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah dalam organisasi bank bersifat independen dan terpisah dari kepengurusan bank, sehingga tidak mempunyai akses terhadap operasional bank. Tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut: a. Memberikan pedoman garis-garis besar syariah b. Mengadakan perbaikan atas produk yang tidak sesuai dengan syariah c. Memberikan jawaban dalam bentuk fatwa atas permasalahan yang dihadapi pihak eksekutif dan operasi d. Memeriksa buku laporan tahunan dan kesesuaian syariah di semua produk dan operasi selama satu tahun berjalan e. Menerima penjelasan dari direksi dan aparat bank lainnya tentang hal-hal yang ditanyakan 4. Operation Director Mempunyai wewenang dan tanggungjawab membuat kebijakan khususnya dalam bidang operasioanal, melakukan koordinasi dan pembinaan bawahan serta pengawasan kegiatan operasional. 5. Administration Group Ruang lingkup kerja: a. Melakukan supervise dan monitoring terhadap segenap kantor cabang atas pelaksanaan atau jalannya operasional
53
b. Melakukan konsolidasi terhadap pembuatan dan monitoring laporanlaporan bulanan keuangan bank dan menyampaikannya pada pihak intern dan ekstern yang berkepentingan c. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi karyawan, proses terminasi atau pengunduran diri karyawan serta memonitoring dan memelihara date base kepersonalian d. Melakukan proses administrasi pembiayaan karyawan, pembayaran gaji serta pembayaran jamsostek dan pajak (Pph 21) seluruh karyawan serta pengurus bank e. Melakukan koordinasi terhadap dalam penyediaan sarana logistik dalam rangka persiapan pembukaan atau pengembangan kantor cabang yang meliputi jaringan komunikasi dan sarana penunjang operasional lainnya f. Melakukan koordinasi terhadap pengelolaan sistem komunikasi data untuk mendukung operasional online pusat data keseluruhan cabang Bank Muamalat Indonesia serta berkoordinasi dengan pihak ekstern 6. Corporate Support Group Ruang lingkup kerja: a. Menyiapkan dan melaksanakan legal action atas kebijakan manajemen b. Memberikan masukan dalam penyusunan manual, produk, akad dan keputusan yang terkait dalam aspek hukum
54
c. Meningkatkan pengetahuan positif dalam masyarakat tentang Bank Muamalat Indonesia d. Membangun pendekatan dan citra positif Bank Muamalat Indonesia pada emotional market e. Meraih dukungan moril maupun materiil dari stockholder mupun new investor 7. Internal Audit Group Ruang lingkup kerja: a. Melakukan akses terhadap catatan karyawan, sumber daya dan dana serta asset bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit b. Memeriksa dan menilai atas kecukupan dari struktur pengendalian intern 8. SISOP (System Operation Prodecure) dan UAT (User Asseptance Test) Raung lingkup kerja: a. Merencanakan, menyusun atau membuat dan memperbaiki prosedur peraturan atau kebijakan pribadi b. Menyebarkan ketentuan pemerintah seperi SEBI, PP, Undang-undang dan sejenisnya untuk bidang operasi Bank c. Sosialisasi dan Implementasi prosedur yang telah dibuat dan direvisi d. Memantau dan melakukan supervise terhadap layanan dan operasi selindo, sehingga kualitas layanan operasi dapat dipenuhi
55
e. Melakukan UAT atas produk atau program yang akan diluncurkan dan disesuaikan dengan manual operasi yang dibuat 9. Financing Support Group Ruang lingkup kerja: a. Financing supervison b. Shariah financial institution c. Financing product development 10. Network and Alliance Group Ruang lingkup kerja: a. Network alliance (POS, Da’i Muamalat, Pegadaian) b. Shar-e Gerai Optimizing c. Virtual banking operational (call center and card center) d. Memeriksa
daan
menilai
kualitas
kerja
dalam
melaksanakan
tanggungjawab yang telah dilaksanakan e. Memeriksa sarana perbaikan baik untuk kecukupan dan efektifitas atau kehandalan struktur pengendalian intern maupun perbaikan pelaksanaan f. Memberikan informasi dan sarana kepada manajemen mengenai hal-hal yang berkaitan dengan upaya menjadikan bank lebih maju 11. Business Development Group Ruang lingkup kerja:
56
a. Membuat marketing plan dan marketing strategy sebagai guidance bagi cabang b. Barsama financing dan seatlement group membuat target lending dan revenue system dan technology c. Melakukan pengembangan sistem dan teknologi untuk mendukung operasional bank
E. Produk dan Program DPLK Muamalat sebagai penyelenggara program pensiun iuran pasti memiliki 2 (dua) jenis produk, yaitu: 1. Pensiun Ummat Produk Pensiun Ummat adalah produk DPLK Muamalat dengan program iuran pasti, dimana dengan produk ini Peserta akan mendapat Manfaat Pensiun sebesar akumulasi iuran yang disetor ditambah hasil pengembangan. Adapun besarnya hasil pengembangan sesuai dengan jenis investasi yang dipilih. 2. Wasiat Ummat Produk ini merupakan produk kerjasama DPLK Muamalat dengan Asuransi Takaful Keluarga, yang memberikan proteksi kepada Peserta Produk Wasiat Ummat selama masa kepesertaan.
57
Apabila Peserta ditakdirkan meninggal dunia sebelum usia pensiun (selama masa kepesertaan) maka ahli waris Peserta akan mendapat Manfaat Pensiun Sebesar nilai pertanggungan yang telah disepakati di awal (sudah termasuk saldo ideal tabungan Peserta), dimana Peserta harus membayar sejumlah premi tertentu. Perbedaan antara pensiun ummat dan wasiat ummat dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Keterangan Pembayaran Iuran Konsep
Pensiun Ummat Wasiat Ummat Iuran Iuran + Premi Lebih ditekankan pada Lebih ditekankan pada unsur investasi unsur proteksi
Apabila Peserta mencapai usia pensiun, maka Manfaat Pensiun yang akan diterima adalah sebesar total iuran yang disetor ditambah hasil pengembangan. Penjelasan mengenai kepesertaan adalah sebagai berikut: 1. Iuran dan Premi Besarnya iuran adalah sebesar minimal Rp. 50.000,- per bulan (maksimal 20% dari penghasilan apabila Peserta tidak memiliki rekening di Dana Pensiun lain, atau 10% apabila Peserta memiliki rekening di Dana Pensiun lain). Besarnya iuran yang dipilih dapat berubah-rubah sepanjang memenuhi persyaratan. Sedangkan untuk pembayaran dilakukan secara bulanan.
58
Apabila Peserta ingin memilih produk Wasiat Ummat, maka Peserta harus membayar sejumlah premi tertentu di samping setoran iurannya. Besarnya premi Wasiat Ummat adalah sebesar tingkat premi dikalikan dengan nilai pertanggungan yang akan disepakati. Besarnya tingkat premi ditentukan oleh usia Peserta pada saat mendaftar dan usia pensiun yang dipilih. 2. Masa Kepesertaan Masa kepesertaan dimulai sejak tanggal pendaftaran sampai dengan usia pensiun yang dipilih atau samapai Peserta meninggal dunia sebelum usia pensiun atau Peserta mengalami cacat tetap. Usia peserta minimal 18 tahun atau sudah menikah, usia pensiun yang dipilih antara 45 sampai dengan 65 tahun. Apabila Peserta di PHK oleh perusahaan maka: a. Peserta dapat mengambil seluruh total iurannya, sedangkan hasil pengembangan baru dapat diambil secepat-cepatnya pada saat Peserta mencapai usia pensiun dipercepat. b. Peserta dapat melanjutkan kepesertaannya secara pribadi, apabila sebelumnya perusahaan menyertakan karyawan mengikuti peogram DPLK.
59
3. Jenis Investasi Dana Peserta DPLK Muamalat akan diinvestasikan sesuai dengan pilihan investasi dari Peserta, sedangkan hasil atas investasi yang dipilih menjadi tanggungjawab Peserta. Adapun pilihan investasi yang disediakan adalah sebagai berikut. Pilihan Investasi
Keterangan
Paket A
Deposito Rupiah di Bank Syariah 100%
Paket B
Deposito Rupiah di Bank Syariah (max 100%); Sukuk dan atau Surat Berharga
Syariah
Negara
(max
50%) Paket C
Deposito Rupiah di Bank Syariah (max 100%); dan atau Reksadana Syariah (max 80%); dan atau Saham Syariah (max 50%)
Paket D
(Khusus bagi Peserta yang sebagian/ seluruh
iurannya
berasal
dari
pemberi kerja) Deposito Rupiah di Bank Syariah (max 100%) dan atau Saham Syariah (max 80%) Dari pilihan investasi yang tersedia, Paket A yaitu Deposito Rupiah di Bank Syariah merupakan pilihan investasi yang paling aman, dimana Peserta akan memperoleh hasil investasi sesuai dengan bagi hasil yang diperoleh dari hasil penempatan deposito tersebut.
60
4. Catatan Rekening Peserta Peserta akan memperoleh catatan mutasi rekening Peserta setiap semester. 5. Hak Peserta a. Peserta berhak menentuakan usia pensiun yang diinginkan, kecuali terikat oleh peraturan perusahaan, dan usia pensiun tidak dapat diubah. b. Peserta berhak menentukan pilihan dan mengubah jenis investasi, kecuali terikat peraturan perusahaan. c. Melakukan penarikan iuran sebesar maksimal 30% dari total iuran dengan ketentuan: 1) Total iuran mencapai Rp. 1.500.000 (satu juta rupiah) 2) Iuran dapat diambil setiap 6 bulan sekali, setiap penarikan akan dikenakan pajak sesuai peraturan d. Peserta berhak menunjuk dan mengganti pihak yang ditunjuk atas dana Peserta, bagi Peserta yang telah berkeluarga maka pihak yang ditunjuk adalah suami/ istri dan anak-anak e. Memilih bentuk annuitas dan perusahaan Asuransi jiwa untuk pembayaran manfaat pensiunnya f. Mengalihkan kepesertaannya ke DPLK lain
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai isi kontrak dana pensiun di DPLK Muamalat disertai analisis struktur kontrak menurut struktur kontrak-kontrak secara umum yang lazim di Indonesia serta analisis kesesuaian isi kontrak dana pensiun DPLK Muamalat ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. A. Analisis Struktur Kontrak Pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat Dalam praktik penyusunan akad (kontrak) terdapat berbagai macam model struktur akad. Akan tetapi struktur akad atau perjanjian yang lazim digunakan di Indonesia terdiri dari tiga bagian yaitu pembukaan, isi/ materi, dan penutup.1 1.
Pembukaan Pada bagian pembukaan terdiri dari tulisan Bismillahirrohmanirrohim dan terjemahannya, ayat Al-Qur’an dan atau Hadits serta terjemahannya, judul, kepala kontrak, komparisi, resital dan dasar hukum. Berikut ini akan diuraikan satu persatu sub bagian dari struktur kontrak Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat: 1
Saefuddin Arif dan Ah. Azharuddin Lathif, Kontrak Bisnis Syariah (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h. 54
61
62
a.
Tulisan Bismillahirrohmanirrohim dan Terjemahannya Tulisan Basmalah bisa ditulis dengan menggunakan huruf arab maupun latin. Tulisan ini memang tidak bersifat mutlak atau harus ada (tergantung kebijakan). Akan tetapi keberadaannya dalam konteks akad syariah penting untuk mengingatkan para pihak akan pentingnya memulai sesuatu dengan meluruskan niat hanya semata-mata karena Allah.2 Dalam isi kontrak Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat ini tidak tertulis tulisan basmalah maupun terjemahannya, hal ini tertera pada halaman pertama isi kontrak yang langsung menjelaskan tentang Judul Akta (Kontrak) dan Kepala Akta (Awal Akta) secara terperinci.3
b.
Tulisan Ayat Al-Qur’an dan atau Hadits serta Terjemahannya Ayat Al-Qur’an dan atau Hadits serta Terjemahannya yang ditulis dalam kontrak adalah yang langsung berkaitan atau menjadi dalil hukum kontrak tersebut. Ini juga tidak merupakan syarat mutlak sebagaimana tulisan basmalah.4 Dalam isi kontrak DPLK Muamalat tidak terdapat satupun ayat AlQur’an maupun Hadits yang menjelaskan tentang dana pensiun, baik itu pengertian maupun hukumnya, hal ini tertera pada halaman pertama isi
2
Ibid, h. 56 Lihat Dokumen Terlampir 4 Saefuddin Arif dan Ah. Azharuddin Lathif, Kontrak Bisnis Syariah, h. 56 3
63
kontrak yang langsung menjelaskan tentang Judul Akta (Kontrak) dan Kepala Akta (Awal Akta) secara terperinci.5 c.
Judul Kontrak Istilah judul kontrak berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu title of contract. Judul kontrak adalah kepala atau head dari kontrak.6 Adapun judul kontrak DPLK Muamalat ini adalah perjanjian kerjasama antara .... dengan dana pensiun lembaga keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk tentang layanan pengelolaan dana pensiun. Judul kontrak ditulis dengan huruf kapital, menggunakan huruf latin dan berada pada baris pertama kontrak DPLK Muamalat.7 Judul kontrak dapat memberikan gambaran tentang isi dari kontrak yang bersangkutan, karena dalam DPLK Muamalat sendiri memiliki berbagai kontrak yang salah satunya berisikan tentang layanan pengelolaan dana pensiun dan program pensiun untuk kompensasi pesangon. Hal ini mencerminkan pentingnya menuliskan judul kontrak agar tidak terjadi kesalahpahaman dan konsekuensi hukum pada objek kontrak dan agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam penafsiran. Sehingga tujuan, hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terpenuhi.
5
Lihat Dokumen Terlampir Salim HS, dkk, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU), (Jakarta: Sinar Grafika: 2007) h. 99 7 Lihat Dokumen Terlampir 6
64
d.
Kepala Kontrak Bagian pembukaan kontak (kepala kontak) lazim disebut dengan opening. Kepala kontak merupakan bagian awal dari suatu kontrak.8 Kepala kontrak DPLK Muamalat menggunakan model pembukaan yang tanggal kontraknya disebutkan pada bagian awal kontrak, tidak pada akhir kontrak, yang terdiri atas nomor kontrak, hari, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan kontrak. Nomor kontrak menunjukkan bahwa kontrak DPLK Muamalat terdaftar pada sistem administrasi Bank dan memiliki kekuatan hukum, sehingga kontrak DPLK Muamalat akan jelas dan tidak akan tertukar dengan kontrak yang lain maupun kontrak yang sama dalam satu perusahaan. Hari, tanggal, bulan dan tahun kontrak menunjukkan berlakunya kontrak dimulai dan masing-masing pihak saling mengikatkan diri mulai pada tanggal tersebut. Model pembukaan kontrak diserahkan kepada para pihak dan model apa pun yang digunakan tergantung atas kesepakatan mereka.9 Adapun model yang ada pada DPLK Muamalat yaitu model pembukaan yang tanggal kontraknya disebutkan pada bagian awal kontrak dan telah
8
Salim HS, dkk, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU), h. 99 Ibid, h. 100
9
65
ditetapkan oleh perusahaan, jadi pihak peserta tidak bisa menentukan dalam penetapan model kontrak ini. e.
Komparisi Adalah penyebutan dan penjelasan mengenai identitas para pihak yang membuat kontrak/ yang berkepentingan.10 Komparisi merupakan salah satu dari syarat kontrak yang harus terpenuhi saat kontrak berlangsung. Komparisi terdiri atas para pelaku kontrak yang mengikatkan diri untuk memenuhi segala hak dan kewajibannya dalam melaksanakan kontrak dana pensiun. Pada komparisi kontrak dana pensiun ini memuat identitas para pihak yang mengikatkan diri pada kontrak dana pensiun. Identitas tersebut memuat nama para pihak, kedudukan, perwakilan, jabatan dan termasuk kapasitas yang bersangkutan untuk mewakili badan tersebut, dan selanjutnya perjanjian ini disebut Pihak Pertama. Sedangkan Pihak Kedua menjelaskan tentang DPLK Muamalat sendiri yang didirikan oleh PT Bank Muamalat Tbk, pengesahan dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusannya, dan Terakhir pengesahan dari Menteri dengan Surat Keputusannya yang diwakili oleh Pelaksana Tugas Pengurus DPLK Muamalat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Muamalat.
10
Saefuddin Arif dan Ah. Azharuddin Lathif, Kontrak Bisnis Syariah, h. 57
66
Tujuan dicantumkannya komparisi dalam kontrak ini adalah untuk menjaga hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak yang melakukan kontrak sehingga terhindar dari hal-hal yang dapat menimbulkan perselisihan dan kedzaliman. Komparisi memiliki beberapa fungsi, fungsi dari komparisi ini adalah untuk menerangkan identitas para pihak yang membuat kontrak. Fungsi lainnya adalah menjelaskan kedudukan para pihak dalam kontrak dana pensiun sehingga jelas kedudukannya siapa pihak sebagai peserta dan siapa pihak yang menjadi pengelola (dalam hal ini DPLK Muamalat). Fungsi terakhir adalah mengetahui bahwa para pihak memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang dituangkan dalam kontrak. f.
Resital (Latar Belakang) Istilah resital berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu recital. Resital adalah penjelasan resmi atau latar belakang atas suatu keadaan dalam suatu perjanjian untuk menjelaskan mengapa terjadinya perikatan.11 Dengan kata lain, resital adalah keterangan atau penjelasan mengenai tujuan dibuatnya kontrak ini. Dalam kontrak dana pensiun ini tertulis pada halaman pertama di baris terakhir menjelaskan bahwa para pihak telah sepakat dan
11
Salim HS, dkk, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU), h. 105
67
mengikatkan diri untuk mengadakan Perjanjian Pemanfaatan Layanan Pengelolaan Dana Pensiun dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan dijelaskan pada sub berikutnya. Dalam kajian prinsip syariah, resital merupakan salah satu syarat kontrak yang harus dipenuhi dalam kontrak dana pensiun. Syarat tersebut adalah maudhu’ ‘al-‘aqd atau tujuan akad. Tujuan akad merupakan salah satu bagian penting yang mesti ada pada setiap kontrak. Yang dimaksud dengan maudhu’ ‘al-‘aqd adalah tujuan utama untuk apa akad itu dilakukan (al-maqshad al-ashli aaladzi syuri-a al‘aqd min ajlih).12 g.
Dasar Hukum Dasar hukum diambilkan dari Al-Qur’an, Al-Sunnah, dan Ijtihad (dalam konteks keindonesiaan adalah fatwa MUI). Di samping itu juga diambilkan dari perundang-undangan positif di Indonesia baik yang khusus mengatur hukum Islam maupun yang bersifat umum. Dasar hukum ini ditulis dalam bagian akhir resital. Pada kontrak dana pensiun ini, tidak dicantumkan satupun dasar hukum baik yang diambilkan dari perundang-undangan positif di Indonesia maupun yang diambil dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), hal ini tercantum pada bagian pembukaan kontrak bahwa pada
12
Saefuddin Arif dan Ah. Azharuddin Lathif, Kontrak Bisnis Syariah, h. 29
68
isi terakhir dari pembukaan kontrak dana DPLK Muamalat ini adalah berisikan tentang resital (latar belakang) bukan dasar hukum. 2. Isi Kontrak Dalam isi kontrak dana pensiun ini setidaknya terdapat 4 (empat) sub pokok, antara lain: klausul definisi, pengaturan hak dan kewajiban, keadaan memaksa (force majeur) dan klausul spesifik. a. Klausul Definisi Klausul definisi yaitu setiap kata/ kalimat yang akan diatur/ dituangkan dalam kontrak diberikan batasan/ arti atau maknanya agar nantinya tidak menimbulkan salah pengertian dan tidak dapat ditafsirkan lain serta agar para pihak jelas dan paham benar apa maksudnya.13 Klausul definisi dalam kontrak dana pensiun terdapat pada Pasal 1 halaman 2-3. Pada Pasal ini disebutkan 11 (sebelas) definisi yang tertuang dalam kontrak dana pensiun. Definisi-definisi tersebut adalah definisi dana pensiun, dana, iuran, kekayaan dana pensiun, manfaat pensiun, peraturan dana pensiun, pernyataan pihak pertama, peserta, pengelolaan dana pensiun, program pensiun iuran pasti, dan akhir tahun periode. Klausul definisi sangat penting dalam kontrak dana
13
Saefuddin Arif dan Ah. Azharuddin Lathif, Kontrak Bisnis Syariah, h. 63
69
pensiun ini untuk mengefisienkan klausul-klausul selanjutnya karena tidak perlu diadakan pengulangan.14 b. Pengaturan Hak dan Kewajiban Pada dasarnya, substansi kontrak merupakan kehendak dan keinginan para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, substansi kontrak diharapkan dapat mencakup keinginan-keinginan para pihak secara lengkap, termasuk didalamnya terdapat hak dan kewajiban para pihak.15 Dalam kontrak dana pensiun ini tertuang pada pasal 2 tentang kegiatan layanan pengelolaan dana pensiun yang berisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak dan kewajiban ini dibagi menjadi 2 (dua) sub bagian, sub yang pertama menjelaskan tentang hak dan kewajiban pihak pertama atas pemanfaatan layanan pengelolaan dana pensiun yang dikelola oleh Pihak Kedua yang kegiatannya antara lain: penerimaan iuran, administrasi kepesertaan program pensiun, pengelolaan kekayaan dana pensiun, dan mengurus pembelian anuitas seumur hidup Peserta kepada perusahaan asuransi jiwa yang ditunjuk oleh Peserta. Sedangkan pada sub yang kedua berisikan tentang pihak Kedua menyerahkan buku Peraturan Dana
14 15
Lihat Dokumen Terlampir Salim HS, dkk, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU), h. 107
70
Pensiun kepada Peserta sebagai pedoman untuk mengetahui hak dan kewajiban sebagai Peserta.16 c. Keadaan Memaksa (Force Majeur) Istilah keadaan memaksa berasal dari bahasa Inggris, yaitu force majeure, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan overmacht. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan ketika debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur, yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor dan lain-lain. Dalam kontrak, baik yang berdimensi internasional maupun nasional selalu dicantumkan ketentuan dalam keadaan memaksa.17 Dalam kontrak dana pensiun ini tidak dicantumkan pasal tentang keadaan memaksa baik dalam isi kontrak maupun dalam penutup kontrak, hal ini terlihat setelah pasal hak dan kewajiban yang langsung di sambung ke dalam pasal klausul spesifik. d. Klausul Spesifik Klausul spesifik adalah pengaturan tentang hal-hal yang spesifik atau khusus yang dikehendaki para pihak untuk dituangkan dalam kontrak.18
16
Lihat Dokumen Terlampir Salim HS, dkk, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU), h. 110 18 Saefuddin Arif dan Ah. Azharuddin Lathif, Kontrak Bisnis Syariah, h. 68 17
71
Dalam kontrak dana pensiun ini setidaknya terdapat 11 (sebelas) pasal yang menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan khusus yang menjelaskan tentang mekanisme pendaftaran sampai kontrak ini berakhir. Dimulai dari pasal 5 (lima) sampai 15 (lima belas). Kesebelas pasal ini meliputi:19 1) Pasal 5 tentang Daftar Peserta dan Iuran 2) Pasal 6 tentang Pembayaran Iuran 3) Pasal 7 tentang Masa Kepesertaan 4) Pasal 8 tentang Pengelolaan Dana 5) Pasal 9 tentang Perubahan Pilihan Jenis Investasi 6) Pasal 10 tentang Kerugian 7) Pasal 11 tentang Biaya Pengelolaan Dana Pensiun 8) Pasal 12 tentang Pengambilan Dana dan Pengalihan Dana 9) Pasal 13 tentang Jangka Waktu Perjanjian 10) Pasal 14 tentang Pola Penyelesaian Perselisihan 11) Pasal 15 tentang korespondensi 3. Penutup Penutup Kontrak merupakan bagian akhir dari kontrak. Bunyi bagian penutup dari kontrak berbeda antara kontrak yang satu dengan kontrak
19
Lihat Dokumen Terlampir
72
yang lainnya.20 Penutup kontrak juga bisa disebut sebagai berita acara tentang segala sesuatu yang belum diatur atau yang kurang jelas dalam kontrak ini.21 Dalam dana pensiun ini penutup kontrak dijelaskan pada pasal 16 tentang hal-hal lain serta diakhiri dengan tanda tangan antara pihak pertama dengan pihak kedua. Adapun bunyi dari penutup kontrak dana pensiun ini adalah “Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan atau terdapat hal-hal yang masih perlu diperjanjikan, para pihak sepakat untuk mengubah atau menambah materi Perjanjian ini dengan membuat addendum Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini”. Istilah tanda tangan berasal dari bahasa Inggris, yaitu attestation. Tanda tangan merupakan nama yang dituliskan secara khas dengan tangan para pihak. Dalam kontrak yang dibuat dalam bentuk dibawah tangan, maka tanda tangan yang dimuat dalam kontrak meliputi tanda tangan para pihak dan saksi-saksi. Adapun kontrak yang dibuat dalam bentuk akta autentik, maka tanda tangan itu terdiri atas para pihak, saksisaksi dan notaris/ pejabat pembuat kontrak.22
20
Salim HS, dkk, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU), h. 114 Saefuddin Arif dan Ah. Azharuddin Lathif, Kontrak Bisnis Syariah, h. 70 22 Salim HS, dkk, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU), h. 116 21
73
Isi dalam kontrak dana pensiun dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing telah dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi masing-masing pihak.
B. Analisis Kontrak Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 88/DSN/MUI/XI/2013 Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai analisis kesesuaian kontrak dana pensiun dengan fatwa DSN-MUI. Fatwa yang menjadi acuan utama penulis dalam meneliti kesesuaian kontrak dana pensiun ini adalah fatwa Dewan Syariah Nasional No. 88/DSN/MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam fatwa ini menetapkan 4 (empat) ketentuan, yaitu ketentuan umum, ketentuan terkait PPIP (Program Pensiun Iuran Pasti) pada DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan), ketentuan terkait PPIP pada DPLK, dan ketentuan terkait PPMP (Program Pensiun Manfaat Pasti). 1. Ketentuan Umum Pada bagian ketentuan umum fatwa DSN-MUI sama pengertiannya seperti klausul definisi kontrak, yaitu setiap kata/ kalimat yang akan diatur/ dituangkan dalam pembahasan dan diberikan batasan/ arti atau maknanya
74
agar nantinya tidak menimbulkan salah pengertian dan tidak dapat ditafsirkan lain serta agar para pihak jelas dan paham benar apa maksudnya.23 Ketentuan umum fatwa ini terdapat pada halaman 7 (tujuh) dan disebutkan 24 (dua puluh empat) definisi. Definisi-definisi tersebut adalah definisi dana pensiun, dana pensiun syariah, dana pensiun pemberi kerja (DPPK), dana pensiun lembaga keuangan (DPLK), program pensiun, program
pensiun
iuran
pasti
(PPIP),
PPIP-Contributory,
PPIP-Non
Contributory, program pensiun manfaat pasti (PPMP), program pensiun syariah, iuran, manfaat pensiun, peraturan dana pensiun, vesting right, locking-in, peserta, penerima manfaat pensiun, akad, akad hibah, akad hibah bi syarth, akad hibah muqayyadah, akad wakalah, akad wakalah bil ujrah dan akad mudharabah. Ketentuan umum pada fatwa ini sangat penting sebelum membahas pada ketentuan yang lainnya, sehingga tidak perlu lagi mengulangi pada pembahasan selanjutnya. Sedangkan isi dalam kontrak dana pensiun ini hanya menjelaskan 11 (sebelas) definisi saja, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, hal ini dikarenakan isi pada kontrak dana pensiun ini mencakup cakupan yang lebih khusus dibandingkan isi pada ketentuan umum fatwa DSN-MUI.
23
Saefuddin Arif dan Ah. Azharuddin Lathif, Kontrak Bisnis Syariah, h. 63
75
Mengenai perbedaan antara ketentuan umum fatwa DSN-MUI dengan klausul definisi kontrak DPLK Muamalat, dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 4.1 Perbedaan Komponen-komponen Definisi Antara Ketentuan Umum dalam Fatwa DSN-MUI dan Klausul Definisi Kontrak DPLK Muamalat No
Definisi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Akad Akad Hibah Akad Hibah bi Syarth Akad Hibah Muqayyadah Akad Mudharabah Akad Wakalah Akad Wakalah bi al-Ujrah Akhir Tahun Periode Dana Dana Pensiun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Dana Pensiun Syariah Iuran Kekayaan Dana Pensiun Locking-in Manfaat Pensiun Penerima Manfaat Pensiun Pengelolaan Dana Pensiun Peraturan Dana Pensiun Pernyataan Pihak Pertama Peserta PPIP-Contributory PPIP-Non Contributory Program Pensiun
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Perbedaan DSN-MUI DPLK Muamalat
76
26. 27. 28. 29.
Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) Program Pensiun Syariah Vesting Right
2. Ketentuan Terkait PPIP (Program Pensiun Iuran Pasti) pada DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) Dalam keputusan fatwa DSN ini, menjelaskan 4 hal terkait ketentuan PPIP (Program Pensiun Iuran Pasti) pada DPLK, yaitu : ketentuan para pihak dan akad PPIP pada DPLK, ketentuan iuran PPIP pada DPLK, ketentuan pengelolaan kekayaan peserta PPIP pada DPLK dan ketentuan manfaat pensiun PPIP pada DPLK. a. Ketentuan Para Pihak dan Akad PPIP pada DPLK Dalam ketentuan ini setidaknya terdapat 9 pembahasan mengenai pihak-pihak yang bersangkutan dalam program pensiun iuran pasti (PPIP) terhadap dana pensiun lembaga keuangan (DPLK). 1) Para Pihak dalam PPIP pada DPLK adalah Pemberi Kerja, Peserta, Pengelola DPLK (selanjutnya disebut Dana Pensiun Syariah), investee, dan Penerima Manfaat Pensiun. Dalam isi kontrak dana pensiun ini tertulis pada halaman pertama tentang komparisi kontrak yang terdiri dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Pihak Pertama adalah Pemberi Kerja + Peserta, Pihak Kedua
77
Pengelola DPLK. Sedangkan
untuk investee dan Penerima Manfaat
Pensiun dijelaskan dalam Peraturan Dana Pensiun DPLK Muamalat. 2) Akad antara Pemberi Kerja dengan Peserta adalah Hibah bi Syarth; Pemberi Kerja sebagai Pemberi (Wahib), dan Peserta sebagai Penerima (Mauhub lah). Dalam kontrak tersebut tidak dijelaskan tentang jenis akad yang digunakan antara Peserta dan DPLK. 3) Pemberi Kerja memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun dengan akad Hibah Muqayyadah sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Syariah. Mengenai hak-hak Pemberi Kerja tertera pada Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi “PIHAK KEDUA akan menyerahkan buku Peraturan Dana Pensiun kepada peserta sebagai pedoman untuk mengetahui hak dan kewajiban sebagai peserta”. Jadi, penjelasan hak-hak dan kewajibankewajiban peserta sudah dijelaskan dalam Peraturan Dana Pensiun, namun tidak dijelaskan secara eksplisit megenai penggunaan akad Hibah Muqayyadah. 4) Akad antara Pemberi Kerja dengan Dana Pensiun Syariah adalah akad wakalah; Pemberi Kerja berkedudukan sebagai Muwakkil, dan Dana Pensiun Syariah sebagai Wakil dalam mengelola program pensiun bagi pekerjanya.
78
Akad wakalah dalam kontrak tersebut dijelaskan pada sub pembukaan dengan
menggunakan
kalimat
“diwakili”,
maksudnya
adalah
Institusi/Perusahaan yang bersangkutan memberi perwakilan kepada pegawainya
(dalam
hal
ini
adalah
peserta)
dalam
melakukan
perjanjian/kontrak dana pensiun. 5) Dalam PPIP-Contributory, akad antara Peserta dengan Dana Pensiun Syariah adalah akad Wakalah bil Ujrah; Peserta sebagai Muwakkil, dan Dana Pensiun Syariah sebagai Wakil dalam mengelola program pensiunnya. PPIP-Contributory dijelaskan pada Pasal 6 ayat 1 dan 2 tentang Pembayaran Iuran, pasal 1 menjelaskan tentang pembayaran yang dilakukan oleh peserta dilakukan secara individu sedangkan pasal 2 pembayaran
dilakukan
secara
kolektif
oleh
PIHAK
PERTAMA
(Institusi/Perusahaan) kepada (PIHAK KEDUA). 6) Akad antara Peserta Mandiri dengan Dana Pensiun Syariah adalah akad Wakalah bil Ujrah; Peserta sebagai Muwakkil, dan Dana Pensiun Syariah sebagai Wakil dalam mengelola program pensiunnya. Akad wakalah dalam kontrak tersebut dijelaskan pada sub pembukaan dengan menggunakan kalimat “diwakili”. Maksudnya adalah DPLK mewakilkan dana pensiun yang diberikan oleh Peserta Mandiri tersebut.
79
7) Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan Investee/ Manajer Investasi adalah akad Wakalah bil Ujrah atau akad Mudharabah. Dana Pensiun Syariah sebagai Muwakkil, dan Investee/ Manajer Investasi sebgai wakil dalam akad Wakalah bil Ujrah; dan Dana Pensiun Syariah sebagai Shahib al-Mal, dan Investee/ Manajer Investasi sebagai Mudharib dalam akad Mudharabah. Dalam kontrak dana pensiun tidak dijelaskan secara tertulis jenis akad yang digunakan dalam melakukan investasi untuk penempatan kekayaan dana tersebut. 8) Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan Bank Kustodian, Penasehat Investasi, dan Akuntan Publik adalah akad Ijarah; Dana Pensiun Syariah sebagai Musta’jir; dan Bank Kustodian, Penasehat Investasi, dan Akuntan Publik sebagai Ajir. Kontrak tersebut tidak terdapat penjelasan mengenai Bank Kustodian, Penasehat Investasi, dan Akuntan Publik serta akad yang digunakan. 9) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan investasi dan non investasi, Dana Pensiun Syariah boleh melakukan perjanjian (akad) dengan pihak lain berdasarkan prinsip syariah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada penjelasan dalam kontrak tentang penyelenggaraan kegiatan investasi dan non investasi.
80
b. Ketentuan Iuran PPIP pada DPLK 1) Pemberi Kerja dan/ atau Peserta menyisihkan dana untuk iuran penyelenggaraan program pensiun peserta, dan menyerahkannya kepada Dana Pensiun Syariah dengan akad Wakalah bil Ujrah; serta mengacu pada peraturan perundang-undangan dana pensiun. Dalam kontrak dana pensiun, point ini dijelaskan pada Pasal 5 ayat 2 yang berbunyi “Iuran bersumber dari Pihak Pertama dan dari Peserta.” 2) Dalam hal vesting right, akad hibah dari Pemberi Kerja kepada Peserta akan
berlaku
apabila
syarat-syaratnya
telah
terpenuhi
sesuai
kesepakatan dan/ atau ketentuan yang ditentukan Pemberi Kerja yang substansinya sesuai dengan syariah dan/ atau peraturan perundangundangan. Penjelasan mengenai vesting right tidak dijelaskan secara tertulis dalam kontrak, akan tetapi dijabarkan secara detail dalam Peraturan Dana Pensiun DPLK Muamalat. 3) Dalam hal locking in, dana hibah dari Pemberi Kerja berikut hasil pengelolaannya, sudah menjadi milik peserta tapi belum bisa diambil berdasarkan akad Hibah Muqayyadah. Penjabaran tentang locking in tidak terdapat dalam kontrak maupun Peraturan Dana Pensiun.
81
4) Peserta berhak menarik dana miliknya dari Dana Pensiun Syariah, dan Dana Pensiun Syariah wajib menunaikannya, pada saat Peserta yang bersangkutan mencapai usia pensiun yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (pensiun dipercepat, normal atau ditunda). Point ini terdapat dalam Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi “Peserta dapat melakukan penutupan rekening setelah masuk usia pensiun normal atau usia pensiun dipercepat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan PIHAK PERTAMA”. Adapun penjelasan yang lebih rinci terdapat dalam Peraturan Dana Pensiun. 5) Apabila Peserta meninggal dunia, maka manfaat pensiun diberikan kepada pihak yang ditunjuk dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Point ini tertera dalam Pasal 12 ayat 3 tentang Pengambilan Dana dan Pengalihan
Dana, bahwa penarikan dana oleh Peserta hanya
diperkenankan jika hubungan kerja antara Peserta dengan Pihak pertama berakhir karena telah memasuki usia pensiun (hari tua, dipercepat, cacat/meninggal). c. Ketentuan Pengelolaan Kekayaan Peserta PPIP pada DPLK 1) Pengelolaan kekayaan harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, profesionalisme dan memenuhi Prinsip Syariah. Point ini tertera dalam Peraturan Dana Pensiun DPLK Muamalat.
82
2) Iuran yang diterima Dana Pensiun Syariah harus diinvestasikan sesuai dengan Prinsip Syariah. Point ini tertera dalam Pasal 8 ayat 2 tentang Pengelolaan Dana, bahwa Pihak Kedua melakukan Pengeloaan Dana Pensiun Para Peserta dengan melakukan penempatan dana atau investasi. 3) Kegiatan investasi menggunakan akad yang berlaku sesuai dengan Prinsip Syariah. Point ini dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Dana Pensiun DPLK Muamalat. 4) Pengelola DPLK Syariah berhak memperoleh imbalan (ujrah) atas pengelolaan dana berdasarkan akad Wakalah bil Ujrah. Point ini dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Dana Pensiun DPLK Muamalat. d. Ketentuan Manfaat Pensiun PPIP pada DPLK 1) Iuran Peserta dan/ atau dana hibah dari Pemberi Kerja yang dikelola Dana Pensiun Syariah beserta hasil invetasinya, menjadi milik Peserta apabila telah dipenuhi persyaratan yang ditentukan Pemberi Kerja dan/ atau disepakati dalam perjanjian yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Point ini dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Dana Pensiun DPLK Muamalat.
83
2) Serah terima manfaat pensiun harus didasarkan pada kesepakatan sesuai prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Point ini tertera dalam Pasal 12 ayat 3 dan 4 tentang Pengambilan Dana dan Pengalihan Dana. Ayat 3 mengenai pemanfaatan dana pensiun ketika telah memasuki usi pensiun (hari tua, dipercepat, cacat/meninggal), ayat 3 mengenai pemanfaatan dana pensiun ketika peserta berhenti bekerja sebelum memasuki usia pensiun (hari tua, dipercepat). 3. Ketentuan Terkait PPIP pada DPPK Penulis hanya membatasi penelitian ini pada Program Pensiun Iuran Pasti pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), sedangkan penjelasan terkait dengan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) pada Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dapat dilihat pada dokumen terlampir mengenai Fatwa DSN-MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. 4. Ketentuan Terkait PPMP (Program Pensiun Manfaat Pasti) Penulis hanya membatasi penelitian ini pada Program Pensiun Iuran Pasti pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), sedangkan penjelasan terkait dengan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dapat dilihat pada dokumen terlampir mengenai Fatwa DSN-MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013
84
Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Struktur Kontrak Pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat Sejauh ini, belum ada struktur baku yang menjadi standarisasi pedoman dalam membuat sebuah kontrak. Namun secara umum, banyak literatur yang menjelaskan tentang struktur kontrak yang lazim di Indonesia. Ketika disandingkan antara struktur kontrak DPLK Muamalat dengan struktur kontrak yang lazim di Indonesia, masih jauh dari kesesuaian. Salah satunya tidak terdapat lafadz basmalah. Akan tetapi, hal ini tidak menunjukkan bahwa kontrak DPLK Muamalat jauh dari unsur syariah, karena lafadz basmalah tidak diwajibkan ada dalam pembuatan kontrak syariah. 2. Analisis Kontrak Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 88/DSN/MUI/XI/2013 Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 88/DSN/MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan 85
86
Prinsip Syariah dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan. Antara lain Ketentuan Umum, Ketentuan Terkait PPIP-DPLK, Ketentuan Terkait PPIP-DPPK serta Ketentuan Terkait PPMP. Ketentuan Umum adalah berupa point-point definisi yang juga terdapat pada kontrak dana pensiun, tetapi ada beberapa point yang terdapat dalam Fatwa dan tidak terdapat dalam kontrak, begitu juga sebaliknya. Hal ini disebabkan karena Fatwa tersebut mencakup semua program dana pensiun, seperti PPIP-DPLK, PPIP-DPPK dan PPMP. Namun, kontrak dana pensiun yang penulis jadikan bahan atau data penelitian adalah Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), maka penulis hanya membatasi pada program pensiun PPIP-DPLK saja. Sedangkan Ketentuan yang terkait dengan PPIP-DPLK yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI telah dijelaskan secara umum, sehingga ketika kandungan kontrak dana pensuin disesuaikan dengan Fatwa DSN-MUI perlu adanya pemahaman ulang dan peninjauan kembali karena kandungan Fatwa DSN-MUI berupa gambaran umum. Namun, kontrak Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat memiliki peraturan dana pensiun tersendiri yang berfungsi sebagai penjelasan atas kandungan kontrak tersebut.
87
B. Saran Penelitian ini di masa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas dengan adanya beberapa masukan mengenai beberapa hal, diantaranya : 1. Bank Muamalat, disarankan untuk mengoreksi kembali kesesuaian kontrak atau akad yang ada dalam bank muamalat dengan Fatwa DSNMUI berkenaan dengan akad yang bersangkutan, khususnya dalam akad atau kontrak Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Muamalat tentang Layanan Pengelolaan Dana Pensiun. 2. Bagi Peserta Dana Pensiun, diperlukan pemahaman yang matang dalam melakukan perjanjian dana pensiun ini, karena bisa dimungkinkan adanya kekeliruan dalam pengambilan dana dan pengalihan dana yang disebabkan oleh hal-hal tertentu. 3. Bagi Pembaca, diharapkan adanya penelitian lanjutan yang lebih terperinci bekenaan dengan kesesuaian kontrak DPLK Muamalat dengan Fatwa DSN-MUI mengenai program pensiun yang belum sempat penulis jelaskan seperti kontrak pada PPIP-DPPK dan PPMP-DPPK.
88
DAFTAR PUSTAKA
A. Wangsawidjaja. Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012. Arbi, Syarif. Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank. Jakarta: Djambatan, 2003. Arif, Saefuddin dan Ah. Azharuddin Lathif. Kontrak Bisnis Syariah. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011. B. N. Marbun. Kamus Manajemen, cet. I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003. Bank Muamalat Indonesia. Laporan Tahunan 2006. Jakarta: Bank Muamalat Indonesia, 2006. Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008. Darmawi, Herman. Manajemen Asuransi. Jakarta: Bumi Aksara, 2001. Dewi, Gemala dkk. Hukum Perikatan Islam di Indonesia, cet III. Jakarta: Kencana, 2007. Emzir. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: Rajawali Press, 2011. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah Hilal,
Iyad.
Perjanjian-perjanjian
Internasional
Dalam Pandangan Islam,
Penerjemah Mahbubah. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
89
Indiantoro, Nur dan Bambang Sutomo. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, Ed 1. Cet. 2. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2002. Irmayanto, Juli dkk. Bank dan Lembaga Keuangan. Jakarta: Universitas Trisakti, 2004. Jahar, Asep Saepudin dkk. Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi. Jakarta: Prenada Media Group, 2013. Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, ed. 6. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999. Latif, Ah. Azharudin dan Nahrowi. Pengantar Hukum Bisnis: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009. Noor, Zainulbahar. Bank Muamalat Mimpi, Harapan, dan Keyakinan. Jakarta: Bening Publishing, 2006. Peraturan Perundang-Undangan Nomor 76 Tahun 1992 Salim HS, dkk. Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU) Jakarta: Sinar Grafika: 2007. Saliman, Abdul R. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus. Jakarta: Kencana, 2011. Shomad, Abd. Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Kencana, 2010.
90
Siagian, Hasiholan. Manajemen Dana Pensiun di Indonesia. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1993. Siamat, Dahlan. Manajemen Lembaga Keuangan, ed. 4. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004. Soemitro, Roni Hantijo. Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Semarang: Ghalia Indonesia, 1998. Sudjono, Imam. Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999. Taimiyah, Ibn dan Ibn Qayyim. Hukum Islam Dalam Tinjauan Akal dan Hikmah, Penerjemah Amiruddin bin Abdul Djalil. Jakarta: Pustaka Azzam, 2001. Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat, 2006. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Zuhailiy, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 4, Penerjemah Abdul Hayyie AlKattani, dkk. Jakarta: Gema Insani DarulFikri, 2011.
~J:~
DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama Sekretariat: JI. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta
Pusat 10320 Telp.: (021) 3904146 Fax.: (021) 31903288
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR: 88/DSN-MUIIXIl2013 Tentang PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENSIUN
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH o
"II . _"II ~I / ~ \,:..
~f,f"f ,,:.. /-,/
Dewan Syariah NasionalMenimbang
0
0
;,
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah
a. bahwa dalam rangka mempersiapkan seseorang
pada
saat
masa
kesinambungan
puma
bakti,
penghasilan
perlu
dilakukan
penghimpunan dan pengelolaan dana melalui dana pensiun; b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan untuk
mengatur
penyelenggaraan
masyarakat, program
dipandang perlu
pensrun
berdasarkan
huruf a dan b,
DSN-MUI
prinsip syariah; c. bahwa berdasarkan
pertimbangan
memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Mengingat
1. Firman Allah s.w.t .: a. QS. al-Hasyr [59]: 18: iJJ
;:j;j
.J. ~,/
01 ill I I --1/
~
..w ~..u ~"~ .. ~) 0\;'.::\/ ~"..
/.
~'-' " /
0",
J
0
~
J ~
J
_
J..~
• a;;
ill I I --I I / I -: .lJI I-:;~ILJ
~
'r"',y/
~
-
0-\/~::~" -: ill" I .r=: ~K }
"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya
Allah
kerjakan. "
Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia
Maha
Mengetahui
apa
yang
kamu
88 Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun.:
2
"Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. JJ
c. QS. al-Baqarah [2]: 275:
0t1..°~: II ~ -
,~.ul i~!./
o
- y/
~
~
/~/ / -;;0/11 illI "\~I/
cr
if) IJl
~I
,,"
\:J~IIJ\.A
U- ~ ir U;
J~~J~~ ,/
~
J
.
~
'"
\II
J
..... ~
0
0 .I~L- 0:!/ -: .ul
e • 'j \:J~II !f:r-'
J. ,,;
~~
,/
~ 0-:11 til I l\j 0 J·L cr: ~ 'Y ~;
,/""
~ ill
0
~ ~~
••••.
vi
0
! I t~ ~ CA:! ~
vJ~""'"
~
/'
u-A ~~
c.s+Slj ~,)
II -:
/
~>-l>.-~ /
0).1JL;:. 4.J ~ ~/JIy~\
\:J)I
J
~jt
~~~j
"Orang-orang yang makan (mengambil) rib a tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran
(tekanan)
penyakit
gila.
Keadaan
mereka
yang
demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sam a dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba. Orang-
orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." d. QS. Ali-Imran [3]: 130:
0<:"1::1WI
1'"""''''"''"'
\.g~f
\ !.~I/ ~~ ~~
\:J~II\ ir
.I~b 'j \ ~/T -: .ul
'y-'
IJ"'"'"
0:!/
I-;~f \:J ~ -
"Hai orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." e. QS. al-Ma'idah [5]: 1:
... .))dL I ~ofIIJ"'"'" ~/T-: .ul ~f-/ ; ~) 0:!/
\:J
"Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu... f.
QS. an-Nisa' [4]: 58:
... 4+bf /
1\1Qlj~\l1
0~ /
S~!0f rJ'" ~~JL- illI 01~
I~ Y
"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan kepada yang berhak menerimanya ... JJ
Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
am anat
88 Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun.:
3
g. QS. Luqman [31]: 34: .....• 0
.....•
0"
c;i
.J./
010yC
~
~
0.....
uPj\ ~~ ~
0
~-J.)j
;;II
0
~j Cl>-j~f\ ~ ~ ~:lj 2..;J\ J?j
~\!.J\ ~
~
~j
1.Jl- ~
0",..
ill\
~~
\~~ ~
0
/.
01
~/[;
'"
"Sesungguhnya Allah, hanya di sisi-Nya sajalah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui
di
bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal. " 2. Hadis Nabi s.a.w.: a. Hadis Nabi s.a.w.dari Abu Hurairah:
"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; siapa saja yang memberikan kemudahan terhadap orang yang sedang kesulitan, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat; barang siapa menutup aib muslim yang lain, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat; dan Allah
senantiasa
menolong
hamba-Nya
selama
ia
(suka)
menolong saudaranya. " (HR. Muslim) b. Hadis Nabi riwayat Nu'man bin Basyir:
"Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang mereka, saling mengasihi dan saling mencintai bagaikan satu tubuh;
Dewan Syarian Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
88 Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun...
4
jikalau satu bagian menderita sakit, maka bagian lain akan turut merasakan susah tidur dan demam." (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir) c. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari, s.a.w bersabda:
Nabi
"Seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain. " d. Hadis Nabi Riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:
"Perdamaian boleh dilakukan di antara kaum muslim in kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram ". e. Hadis Nabi Riwayat Tirmidzi:
r? tb~ 1l ~).? ~
~~ yJ jr ~~
"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat
0j-~·Y~~1
mereka kecuali
syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. " (HR Tirmidzi) f. Hadis Nabi Riwayat Hakim: ° .::~I :~ .»: ~.;-; l~'\ JI' ~ ,- y) r::l:~' --) .,,) " ,~
,
,1°; ~' J7'"
' )
,~/
Ih) 3;0' ,1°; ~L>-'
;y r..r-
,~
-)
~/'
,
.( ob:-T~~" ) "
& ,-
illI ~,k, illI jj-'-"J
s ,:
,1°; ~~ J7'" " ,1°; J7'" .o~. ~
:
~I,j,
:.r')
.J-
,1°; I ".:j... J7'"
cr:
"
,.£)~ :;--
Jtj
,1°; J7'"
.£)~W:., ' ')
0"'. II ..1°'.I~" '~...l>,'.r" ~ ~ , -, 1....--
"Rasulullah s.a.w.bersabda dalam rangka menasihati sese orang; "pergunakanlali lima perkara sebelum datang lima perkara: sehatmu sebelum sakitmu, sebelum
miskin,
waktu
mudamu sebelum tuamu, kayamu
luangmu
sebelum matimu '. (HR. Hakim) g. Atsar Sahabat :
Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia
sebelum
sempit,
hidupmu
88 Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun.:
5
"Umar ibn Khattab r.a. melewati pintu suatu kaum, seorang lakilaki tua dan buta bertanya kepadanya, kemudian Umar menepuk sikunya, dan bertanya: Anda dari golongan ahlil kitab mana? Laki-laki itu menjawab: dari kelompok Yahudi. Ia berkata: apa yang mendorongmu bermaksud meminta membutuhkannya.
datang j izyah
ke sini? ia menjawab: saya karena saya sudah tua dan
Kemudian Umar r.a. memegang tangannya
dan membawanya pergi
ke rumahnya, dan memberinya sesatu
dari rumahnya. Kemudian mengutusnya ke petugas bait al-mal. Umar r.a. berkata kepada petugas tersebut: perhatikan bapak ini dan
orang-orang
sepertinya.
memperlakukannya
Demi
Allah
kita
tidak
dengan adil, kita mempekerjakannya
mas a
mudanya, tetapi kita menghinakannya di masa tuannya (Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang
miskin).
Orang-orang
fakir adalah orang-
orang Islam, sedangkan bapak ini termasuk orang-orang
ahli
kitab yang miskin, kemudian Umar r.a. membebaskan kewajiban membayar jizyah dari orang tersebut dan orang-orang yang sarna dengannya". h. Qaul Ularna :
:~ j~ oJ~\\ ~ i:Ii
J.
~~ J..
::JJj ~~ ~ ~;:Oj~ ~
~
...-"
~
-;0 ~o.
'-..P.."",/
:G1
""
;;J\ ~
J ? :;:;jj
'&.
~
""
J.
~
~..u\~\ ~ ~ ~ ~~ ? .., 'I J~ ~ ... ~~ W. U. /,/ /.. .r \j L--...lSW\ . ""
0;S-- ::; e ~\
;
~/
0
»>
Diriwayatkan, bahwa Umar bin Abdul Aziz mengutus pekerjanya ke negeri Bashrah, ia ·berkata kepadanya: "lihatlah ahli dzimmah yang bertemu denganmu yang sudah tua dan lemah serta
tidak
marnpu
bekerj a, maka
dibutuhkannya dari baitul mal."
Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
cukupilah
biaya
yang
88 Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun.:
6
Qaul Ulama
1.
~ /../ .JI/ .d;:. )
JO}"
,/
~
/)-'
/"
~I
t/~
~
-;.
0~ ,I::~ .r-:
..,/
r>
"I::~/ Qli~1 /
(..r-:::)
~"..,
:..o~\
-;::;
o/~/ ~ ')
,/
j~
I::~;o=»: "10~~11
0'-: /
~~~/
y.?) ~
<
/'
l) L"') ~I/~I/. ,-,,, '08.. >-1/· l)'/ /~
"
j
~I\
(;i ($."'"'
~
)J.~)
-:::
,/
0"
iiJ
{
,jj..1 ;l..4\j1l) I".:il /I~ / ~'/ " J"')
~
0~') ~~ I::~
."
C~I
o~ p.
::::
,...,/,/
aJ~ "Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan baik dengan imbalanmaupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi s.a.w. pemah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, kepada Abu Rafi dalam menerima pemikahan, dan beliau mengutus pegawai-pegawainya untuk menerima sedekah (zakat) serta menjadikannya sebagai amil yang mendapat imbalan". (Kitab al Mughni, Ibnu Qudamah, Kairo, Darul Hadist 2004, juz 6, hlm 468) 3. Kaidah Fikih, antara lain:
: ~~\I~// ~.J.l; ~/ k~'-ll >-W\ll.'~
~o
.•• ~ \,//
"/"
~
• < /
/"
'-' ••....
\II
~
"Pada dasamya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang menghararnkannya." (al Asyhbah wa an Nadha'ir, Imam Suyuthi, hlm 10) .•/(;i·_11 Ij.! )~ J}I-;}
"
"Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan" (al Asyhbah wa an Nadha'ir, Imam Suyuthi, hlm 84)
J~'-l\ 11 / ~ -J ;. 'Segala
madharat
(bahaya,
kerugian)
hams
r
e::}-:Jj" )~},(;i'_11
dihindarkansedapat
mungkin". (Durar al Hukkam, Ali Haidar, hlm 42)
"Tindakan atau kebijakan Imam (pemerintah) terhadap rakyat hams berorientasi pada mashlahat". (Majalah al-Ahkam al- 'Adliyah, 58) 4. Standar Syar'i (AAOIFI) No. 31; 4-1: ,..
J.
0/
~jG:-yl) ~I IJI
J.
a), I ~
0
0
~
::::""
I~
,.,..,....0 ,/
~~ ,/",..
,..
~
0,/
)1 ~~
,...........-
~)W J. J
//
JI.)' })
/',....
-?~~I
/
Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
~~
J.
0
.•...
~ """"
l) jjJI
/'
"..
l) jjJI .J.
0
J.
J.
",..
J~
/'
0
~
J\
..... .....
; ~ ~
~;+JG
88 Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun...
7
"Gharar yang merusak legalitas akad adalah gharar yang terdapat dalam kontrak bisnis (mu 'awadhat) dan yang dipersamakan dengan itu antara lain berupa akad jual-beli, ijarah, dan syarikah. Sebaliknya, gharar tidak merusak legalitas akad tabarru' meski dominan, antara lain akad hibah dan wasiat." Memperhatikan
1. Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IVI2000 tentang Wakalah 2. Fatwa DSN MUI No. 521DSN-MUIIIIII2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah; 3. Fatwa DSN MUI No. 531DSN-MUIIIIII2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah; 4. Hasil kajian dan mudzakarah
yang dilakukan
antara DSN-MUI
dengan IKNB OJK dan Asosiasi Dana Pensiun pada tgl 28 Mei 2013, 26 Juni 2013, 2 Juli 2013, 29-30 Agustus 2013 tentang Dana Pensiun Syariah; 5. Rapat pleno DSN-MUI tanggal 12 Muharram 1435 MIl5 November 2013 M. MEMUTUSKAN Menetapkan
Pedoman Umum Penyelenggaraan Prinsip Syariah
Pertama
Ketentuan Umum
Program Pensiun Berdasarkan
Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan: 1. Dana
Pensiun
adalah
badan
hukum
yang
mengelola
dan
menjalankan program yang menjanjikan Manfaat Pensiun; 2. Dana Pensiun Syariah adalah Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan Prinsip Syariah; 3. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku Pendiri, untuk menyelenggarakan
Program Pensiun Manfaat
Pasti (PPMP) atau Program Pensiun
luran Pasti (PPIP), bagi
kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya
sebagai Peserta,
dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja; 4. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan menyelenggarakan
asuransi jiwa untuk
Program Pensiun luran Pasti bagi perorangan,
baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan;
Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
88 Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun... 5. Program Pensiun adalah setiap program Manfaat Pensiun bagi Peserta;
8
yang mengupayakan
6. Program Pensiun luran Pasti (PPlP) adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya
dibukukan
pada rekening
masing-masing Peserta sebagai Manfaat Pensiun; 7. PPlP-Contributory adalah Program Pensiun yang Pesertanya ikut mengiur untuk penyelenggaraan program pensiunnya; 8. PPlP-Non Contributory adalah adalah Program Pensiun yang Pesertanya tidak ikut mengiur untuk penyelenggaraan program pensiunnya; iuran untuk penyelenggaraan pensiun hanya dilakukan oleh Pemberi Kerja; 9. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun luran Pasti; 10. Program pensiun syariah adalah program pensiun yang dijalankan dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah; 11. luran adalah dana yang diterima Dana Pensiun yang berasal dari Pemberi Kerja danlatau Peserta; 12. Manfaat Pensiun adalah pembayaran yang diserahkan kepada penerima pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah; 13. Peraturan Dana Pensiun adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar pengelolaan dan penyelenggaraan pensiun; 14. Vesting Right adalah hak seorang peserta untuk menerima Manfaat Pensiun setelah yang bersangkutan menjadi peserta selama kurun waktu tertentu; 15. Locking-in adalah asas penundaan pembayaran
manfaat pensiun
bagi Peserta sebelum mencapai usia pensiun; 16. Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan Peraturan Dana Pensiun; 17. Penerima manfaat pensiun adalah peserta, isteri/suami dari peserta, anak-anak yang sah dari peserta, atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun; 18. Akad adalah pertalian ijab (pemyataan melakukan ikatan) dan qabul (pemyataan menerima ikatan) yang dibuat antara dua pihak atau lebih, sesuai prinsip syariah;
Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
88 Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun...
9
19. Akad Hibah adalah akad yang berupa Pemberian dana (Mauhub bih) dari Pemberi kerja (Wahib) kepada Pekerja (Mauhub lah) dalam penyelenggaraan pensiun; 20. Akad Hibah bi Syarth adalah hibah yang baru terjadi (efektif) apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi (dalam hal vesting right); 21. Akad Hibah Muqayyadah adalah hibah, di mana pemberi (Wahib) menentukan
orang-orang/pihak-pihak
manfaat pensiun
termasuk
yang
ketidakbolehan
berhak
menerima
mengambil
manfaat
pensiun sebelum waktunya (locking in); 22. Akad Wakalah adalah akad benipa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan; 23. Akad Wakalah bil Ujrah adalah akad wakalah dengan imbalan upah (ujrah); 24. Akad Mudharabah
adalah akad kerjasama
usaha antara Dana
Pensiun Syariah dengan pihak lain; Dana Pensiun Syariah sebagai Shahibul keuntungan kerugian
Mal,
pihak
dibagi dibebankan
lain
sesuai
nisbah
kepada
Mudharib
sebagai
yang disepakati,
Dana
Pensiun
(pengelola), sedangkan
Syariah
apabila
kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pengelola. Kedua
Ketentuan terkait PPIP (Program Pensiun DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan)
luran
Pasti) pada
1. Ketentuan Para Pihak dan Akad PPIP pada DPLK a.
Para Pihak dalam PPIP pada DPLK adalah Pemberi Kerja, Peserta, Pengelola DPLK (selanjutnya disebut Dana Pensiun Syariah), Investee, dan Penerima Manfaat Pensiun;
b.
Akad antara Pemberi Kerja dengan Peserta adalah Hibah bi Syarth; Pemberi Kerja sebagai Pemberi (Wahib), dan Peserta sebagai Penerima (Mauhub lah);
c.
Pemberi Kerja memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun dengan akad Hibah Muqayyadah sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Syariah;
d.
Akad antara Pemberi Kerja dengan Dana Pensiun Syariah adalah akad wakalah; Pemberi Kerja berkedudukan
sebagai
Muwakki!, dan Dana Pensiun Syariah sebagai Wakil dalam mengelola program pensiun bagi pekerjanya; e.
Dalam PPIP-Contributory, akad antara Peserta dengan Dana Pensiun Syariah, adalah akad Wakalah bil Ujrah; Peserta sebagai Muwakki!, dan Dana Pensiun Syariah sebagai Wakil dalam mengelola program pensiunnya;
Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
88 Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun... f.
10
Akad antara Peserta Mandiri dengan Dana Pensiun Syariah adalah akad Wakalah bil Ujrah; Peserta sebagai Muwakki!, dan Dana Pensiun Syariah sebagai Wakil dalam mengelola program pensrunnya;
g.
Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan Investee/Manajer lnvestasi adalah akad Wakalah bil Ujrah atau akad Mudharabah.
Dana Pensiun Syariah sebagai Muwakkil, dan
Investee/Manajer lnvestasi sebagai Wakil dalam akad Wakalah bil Ujrah; dan Dana Pensiun Syariah sebagai Shahib al-Mal, dan lnvestee/Manajer
Investasi sebagai Mudharib dalam akad
Mudharabah; h.
Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan Bank Kustodian, Penasehat lnvestasi, dan Akuntan Publik adalah akad ijarah; Dana Pensiun Syariah sebagai Musta 'fir; dan Bank Kustodian, Penasehat lnvestasi, dan Akuntan Publik sebagai Ajir;
1.
Dalam rangka penyelenggaraan
kegiatan investasi dan non
investasi, Dana Pensiun Syariah boleh melakukan perjanjian (akad) dengan pihak lain berdasarkan prinsip syariah yang tidak bertentangan yang berlaku. 2.
dengan
peraturan
perundang-undangan
Ketentuan luran PPlP pada DPLK a.
Pemberi Kerja dan!atau Peserta menyisihkan dana untuk iuran penyelenggaraan menyerahkannya
program pensiun peserta, dan kepada Dana Pensiun Syariah dengan akad
Wakalah bil Ujrah; serta mengacu pada peraturan perundangan dana pensiun; b.
Dalam hal vesting right, akad hibah dari Pemberi Kerja kepada Peserta akan berlaku apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi sesuai
kesepakatan
dan!atau
ketentuan
Pemberi Kerja yang substansinya sesuai dan!atau peraturan perundang -undangan; c.
yang
ditentukan
dengan
syariah
Dalam hal locking in, dana hibah dari Pemberi Kerja berikut hasil pengelolaannya, sudah menjadi milik Peserta tapi belum bisa diambil berdasarkan akad Hibah Muqayyadah;
d.
Peserta berhak menarik dana miliknya dari Dana Pensiun Syariah, dan Dana Pensiun Syariah wajib menunaikannya, pada saat Peserta yang bersangkutan mencapai usia pensiun yang ditetapkan
dalam Peraturan
dipercepat, normal, atau ditunda);
Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
Dana Pensiun
(pensiun
88 Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun.: e.
Apabila
peserta
meninggal
11
dunia, maka manfaat
pensiun
diberikan kepada pihak yang ditunjuk dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 3.
Ketentuan Pengelolaan Kekayaan Peserta PPlP pada DPLK a.
Pengelolaan kekayaan hams didasarkan pada prinsip kehatihatian, profesionalisme dan memenuhi Prinsip Syariah;
b.
luran yang diterima Dana Pensiun Syariah hams diinvestasikan sesuai dengan Prinsip Syariah;
c.
Kegiatan investasi menggunakan
akad yang berlaku sesuai
dengan Prinsip Syariah; d.
Pengelola DPLK Syariah berhak memperoleh imbalan (ujrah) atas pengelolaan dana berdasarkan Akad Wakalah bil Ujrah.
4.
Ketentuan Manfaat Pensiun PPlP pada DPLK a.
luran Peserta dan/atau dana hibah dari Pemberi Kerja yang dikelola Dana Pensiun
Syariah beserta hasil investasinya,
menjadi milik Peserta apabila telah dipenuhi persyaratan yang ditentukan Pemberi Kerja dan/atau disepakati dalam perjanjian yang tidak bertentangan perundang-undangan; b.
Serahterima kesepakatan
dengan
dan
peraturan
manfaat pensiun hams didasarkan pada sesuai prinsip syariah dan tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan Kctiga
syariah
yang berlaku.
Kctcntuan tcrkait PPIP pada DPPK 1.
Ketentuan Para Pihak dan Akad PPlP pada DPPK a.
Para Pihak dalam PPlP pada DPPK adalah Pemberi Kerja, Peserta, Pengelola DPPK (selanjutnya disebut Dana Pensiun Syariah), Investee, dan Penerima Manfaat Pensiun;
b.
Akad antara Pemberi Kerja dengan Peserta adalah Hibah bi Syarth; Pemberi Kerja sebagai Pemberi (Wahib), dan Peserta sebagai Penerima (Mauhub lah);
c.
Pemberi Kerja memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun dengan akad Hibah Muqayyadah sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Syariah;
d.
Akad antara Pemberi Kerja dengan Dana Pensiun Syariah adalah akad wakalah; Pemberi Kerja berkedudukan sebagai Muwakkil, dan Dana Pensiun Syariah sebagai Wakil untuk menyelenggarakan program pensiun bagi pekerjanya;
e.
Dalam hal Contributory, akad antara Peserta dengan Dana Pensiun Syariah adalah akad Wakalah; Peserta berkedudukan sebagai Muwakkil, dan Dana Pensiun sebagai Wakil;
Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
88 Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun... f.
12
Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan Investee/Manajer Investasi
adalah
Mudharabah.
akad
Dana
Wakalah Pensiun
bil
Ujrah
sebagai
atau
akad
Muwakkil,
dan
Investee/Manajer Investasi sebagai Wakil dalam akad Wakalah bil Ujrah; dan Dana Pensiun sebagai Shahib al-Mal, dan Investee/Manajer
Investasi
sebagai
Mudharib
dalam akad
Mudharabah; g.
Akad antara Dana Pensiun dengan Bank Kustodian, Penasehat Investasi, Pensiun
dan Akuntan sebagai Mu 'jir;
Publik dan
adalah akad ijarah; Dana Bank Kustodian,
Penasehat
Investasi, dan Akuntan Publik sebagai Ajir (Musta 'jir); h.
Dalam rangka penyelenggaraan
kegiatan investasi dan non
investasi, Dana Pensiun Syariah boleh melakukan perjanjian (akad) dengan pihak lain berdasarkan prinsip syariah yang tidak bertentangan yang berlaku. 2.
dengan
peraturan
perundang-undangan
Ketentuan luran PPIP pada DPPK a.
Pemberi Kerja danlatau Peserta menyisihkan dana untuk iuran penyelenggaraan menyerahkannya wakalah
program
pensiun
peserta,
dan
kepada Dana Pensiun Syariah dengan akad
serta mengacu
pada peraturan
perundangan
dana
pensiun; b.
Pemberi Kerja memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun dengan akad Hibah Muqayyadah sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Syariah;
c.
Dalam hal vesting right, akad hibah dari Pemberi Kerja kepada Peserta akan berlaku apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi sesuai
kesepakatan
danlatau
ketentuan
yang
Pemberi Kerja yang substansinya sesuai dan!atau peraturan perundang -undangan; d.
ditentukan
dengan
syariah
Apabila Pemberi Kerja gagal memenuhi kewajiban pada masa vesting right, Mauhub bih menjadi milik Pekerja;
e.
Dalam hal locking in, dana hibah dari Pemberi Kerja berikut hasil pengelolaannya,
sudah menjadi milik Peserta tapi belum
bisa dikuasai secara penuh; f.
Peserta berhak menarik dana miliknya
dari Dana Pensiun
Syariah, dan Dana Pensiun Syariah wajib menunaikannya, pada saat Peserta yang bersangkutan mencapai usia pensiun yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (pensiun dipercepat, normal, atau ditunda);
Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia
88 Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun... g.
13
Apabila peserta meninggal dunia, maka manfaat pensiun diberikan kepada pihak yang ditunjuk dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3.
Ketentuan Pengelolaan Kekayaan Peserta PPlP pada DPPK a.
Pengelolaan kekayaan hams didasarkan pada prinsip kehatihatian, profesionalisme dan memenuhi Prinsip Syariah;
b.
luran yang diterima Dana Pensiun Syariah hams diinvestasikan sesuai dengan Prinsip Syariah;
c.
Kegiatan investasi menggunakan
akad yang berlaku sesuai
dengan Prinsip Syariah. 4.
Ketentuan Manfaat Pensiun PPlP pada DPPK a.
luran Peserta dan/atau dana hibah dari Pemberi Kerja yang dikelola Dana Pensiun
Syariah beserta hasil investasinya,
menjadi milik Peserta apabila telah dipenuhi persyaratan yang ditentukan Pemberi Kerja dan/atau disepakati dalam perjanjian yang
tidak
bertentangan
dengan
syariah
dan
peraturan
perundang-undangan; b.
Serahterima kesepakatan
manfaat pensiun harus didasarkan pada sesuai prinsip syariah dan tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan Keempat
yang berlaku.
Ketentuan terkait PPMP 1.
Ketentuan Para Pihak dan Akad PPMP a.
Para Pihak dalam PPMP adalah Pemberi Kerja, Peserta, Dana Pensiun Syariah, Investee, Aktuaris, dan Penerima Manfaat Pensiun;
b.
Akad antara Pemberi Kerja dengan Peserta adalah Hibah bi syarth; Pemberi Kerja sebagai Pemberi (Wahib), dan Peserta sebagai Penerima (Mauhub lah);
c.
Pemberi Kerja memiliki hak untuk
menentukan pihak-pihak
yang berhak menerima manfaat pensiun dengan akad Hibah Muqayyadah sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Syariah; d.
Akad antara Pemberi Kerja dengan Dana Pensiun Syariah adalah akad wakalah; Pemberi Kerja berkedudukan sebagai Muwakkil, dan Dana Pensiun Syariah sebagai Wakil;
e.
Akad antara Peserta dengan Dana Pensiun Syariah adalah akad Wakalah; Peserta berkedudukan sebagai Muwakkil, dan Dana Pensiun Syariah sebagai Wakil; ,
f.
Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan investasi dan non investasi, Dana Pensiun Syariah boleh melakukan perjanjian
Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia
88 Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun... (akad) dengan pihak lain berdasarkan bertentangan berlaku; g.
dengan
peraturan
14
syariah yang tidak
perundang-undangan
yang
Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan Investee/Manajer lnvestasi adalah akad Wakalah bil Ujrah atau akad Mudharabah.
Dana Pensiun Syariah sebagai Muwakkil, dan
Investee/Manajer lnvestasi sebagai Wakil dalam akad wakalan bil ujrah; dan Dana Pensiun Syariah sebagai Shahib al-Mal, dan Investee/Manajer lnvestasi sebagai Mudharib dalam akad Mudharabah; h.
Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan Bank Kustodian, Penasehat lnvestasi, Akuntan Publik, dan Konsultan Aktuaria adalah akad ijarah; Dana Pensiun Syariah sebagai Musta 'jir; dan Bank Kustodian, Penasehat lnvestasi, Akuntan Publik dan Konsultan Aktuaria sebagai Ajir.
2.
Ketentuan luran PPMP a.
Pemberi Kerja dan/at au Peserta memberikan
dananya untuk
iuran penyelenggaraan program pensiun, dan menyerahkannya kepada Dana Pensiun Syariah dengan akad wakalah; b.
Akad antara Pemberi Kerja dengan Peserta adalah hibah bi syarth; Pemberi Kerja sebagai Pemberi (Wahib), dan Peserta sebagai Penerima (Mauhub lah);
c.
Dalam hal vesting right, akad hibah dari Pemberi Kerja kepada Peserta akan berlaku apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi sesuai Pemberi
kesepakatan Kerja
yang
danlatau
ketentuan
substansinya
yang
sesuai
ditentukan
dengan
syariah
dan/ atau peraturan perundang -undangan; d.
Apabila Pemberi Kerja gagal memenuhi memenuhi kewajiban pada mas a vesting right, Mauhub bih menjadi milik Pekerja;
e.
Dalam hal locking in, dana hibah dari Pemberi Kerja berikut hasil pengelolaannya, sudah menjadi milik Peserta tapi belum bisa dikuasai secara penuh;
f.
Peserta berhak menarik dana miliknya
dari Dana Pensiun
Syariah, dan Dana Pensiun Syariah wajib menunaikannya, pada saat Peserta yang bersangkutan mencapai usia pensiun yang ditetapkan
dalam Peraturan
Dana Pensiun
(pensiun
dipercepat, normal, atau ditunda); g.
Apabila peserta meninggal dunia, maka manfaat pensiun diberikan kepada pihak yang ditunjuk dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia
88 Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun... 3.
15
Ketentuan Pengelolaan Kekayaan Peserta PPMP a.
Pengelolaan kekayaan hams didasarkan pada prinsip kehatihatian, profesionalisme dan memenuhi Prinsip Syariah;
b.
luran yang diterima Dana Pensiun Syariah hams diinvestasikan sesuai dengan Prinsip Syariah;
c.
Kegiatan investasi menggunakan
akad yang berlaku sesuai
dengan Prinsip Syariah. 4.
Ketentuan Manfaat Pensiun PPMP a.
luran Peserta dan/atau dana hibah dari Pemberi Kerja yang dikelola Dana Pensiun
Syariah beserta hasil investasinya,
menjadi milik Peserta apabila telah dipenuhi persyaratan yang ditentukan Pemberi Kerja dan/atau disepakati dalam perjanjian yang
tidak
bertentangan
dengan
syariah
dan
peraturan
perundang-undangan; b.
Serahterima kesepakatan
manfaat pensiun hams didasarkan pada sesuai prinsip syariah dan tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan Kelima
yang berlaku.
Ketentuan Penutup 1.
Apabila
terjadi
penyelenggaraan penyelesaian
perselisihan
di
para
pihak
dalam
pensiun berdasarkan prinsip syariah, dilakukan
perselisihan
sesuai
mediasi, arbitrase,atau pengadilan undangan yang berlaku; 2.
antara
syariah melalui sesuai peraturan
musyawarah, perundang-
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya; Ditetapkan di
Jakarta
Tanggal
12 Muharram 1435 H. 15 November 2013 M.
DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA Ketua,
Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia
10 Wakalah
1
FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang WAKALAH
ِﻢﺣِﻴﻤﻦِ ﺍﻟﺮﺣﻢِ ﺍﷲِ ﺍﻟﺮﺑِﺴ Dewan Syari’ah Nasional setelah Menimbang
: a. bahwa dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilinya melalui akad wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan; b. bahwa praktek wakalah pada LKS dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah; c. bahwa agar praktek wakalah tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang wakalah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.
Mengingat
: 1. Firman Allah QS. al-Kahfi [18]: 19:
ﺍ ﻗﹶـﺎﻟﹸﻮ،ﻢ ﻟﹶﺒِﺜﹾﺘ ﻛﹶﻢﻢﻬ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﺋِﻞﹲ ﻣِﻨ،ﻢﻬﻨﻴﺍ ﺑﺂﺀَﻟﹸﻮﺴﺘ ﻟِﻴﻢﺎﻫﺜﹾﻨﻌ ﺑﻛﹶﺬﻟِﻚﻭ ﻛﹸﻢـﺪﺍ ﺃﹶﺣﺜﹸﻮﻌ ﻓﹶﺎﺑﻢﺎﻟﹶﺒِﺜﹾﺘ ﺑِﻤﻠﹶﻢ ﺃﹶﻋﻜﹸﻢﺑﺍ ﺭ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮ،ٍﻡﻮ ﻳﺾﻌ ﺑﺎ ﺃﹶﻭﻣﻮﺎ ﻳﻟﹶﺒِﺜﹾﻨ ﻪﻕٍ ﻣِﻨ ﺑِﺮِﺯﺄﹾﺗِﻜﹸﻢﺎ ﻓﹶﻠﹾﻴﺎﻣﻛﹶﻰ ﻃﹶﻌﺎ ﺃﹶﺯﻬ ﺃﹶﻳﻈﹸﺮﻨﺔِ ﻓﹶﻠﹾﻴﻨﺪِﻳﺬِﻩ ﺇِﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤ ﻫﺭِﻗِﻜﹸﻢﺑِﻮ .ﺍﺪ ﺃﹶﺣﻥﱠ ﺑِﻜﹸﻢﻌِﺮﺸﻻﹶ ﻳ ﻭﻠﹶﻄﱠﻒﺘﻟﹾﻴﻭ "Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka: ‘Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?’ Mereka menjawab: ‘Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari.’ Berkata (yang lain lagi): ‘Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekalikali menceritakan halmu kepada seseorang pun.’” 2. Firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 55 tentang ucapan Yusuf kepada raja:
.ﻢﻠﹶﻴﻆﹲ ﻋﻔِﻴ ﺣﻲ ﺇِﻧ،ِﺽﺍﺋِﻦِ ﺍﹾﻷَﺭﺰﻠﹶﻰ ﺧ ﻋﻠﹾﻨِﻲﻌﺍِﺟ Dewan Syariah Nasional MUI
10 Wakalah
2
"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman.” 3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:
َـﻖِ ﺍﷲﺘﻟﹾﻴ ﻭ،ـﻪﺘﺎﻧ ﺃﹶﻣﻤِﻦﺗ ﺍﻟﱠﺬِﻯ ﺍﺅﺩﺆﺎ ﻓﹶﻠﹾﻴﻀﻌ ﺑﻜﹸﻢﻀﻌ ﺑﻓﹶﺈِﻥﹾ ﺃﹶﻣِﻦ... ...ﻪﺑﺭ “…Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya…”. 4. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 2:
.ِﺍﻥﻭﺪﺍﻟﹾﻌﻠﹶﻰ ﺍﹾﻹِﺛﹾﻢِ ﻭﺍ ﻋﻮﻧﺎﻭﻌﻻﹶ ﺗ ﻭ،ﻯﻘﹾﻮﺍﻟﺘ ﻭﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺒِﺮﺍ ﻋﻮﻧﺎﻭﻌﺗﻭ “Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran.” 5. Hadis-hadis Nabi, antara lain:
ﻼﹰ ﻣِـﻦﺟﺭﺍﻓِﻊٍ ﻭﺎ ﺭﺚﹶ ﺃﹶﺑﻌ ﺑﻠﱠﻢﺳﺁﻟِﻪِ ﻭﻪِ ﻭﻠﹶﻴﻠﱠﻰ ﺍﷲُ ﻋﻝﹶ ﺍﷲِ ﺻﻮﺳﺇِﻥﱠ ﺭ (ﺎﺭِﺙِ )ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ ﺍﳌﻮﻃﺄ ﺍﻟﹾﺤﺖﺔﹶ ﺑِﻨﻧﻮﻤﻴ ﻣﺎﻩﺟﻭ ﻓﹶﺰ،ِﺎﺭﺼﺍﹾﻷَﻧ “Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r.a.” (HR. Malik dalam al-Muwaththa’).
ﺑِـ ِﻪﻢ ﻓﹶﺄﹶﻏﹾﻠﹶﻆﹶ ﻓﹶﻬﺎﻩﻘﹶﺎﺿﺘ ﻳﻠﱠﻢﺳﻪِ ﻭﻠﹶﻴﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﻋ ﺻﺒِﻲﻰ ﺍﻟﻨﻼﹰ ﺃﹶﺗﺟﺃﹶﻥﱠ ﺭ ﻓﹶـﺈِﻥﱠ،ﻩﻮﻋ ﺩ:ﻠﱠﻢﺳﺁﻟِﻪِ ﻭﻪِ ﻭﻠﹶﻴﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﻋﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺻﺳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﻪﺎﺑﺤﺃﹶﺻ ﻮﻝﹶﺳﺎ ﺭ ﻳ: ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ.ِﻪﺎ ﻣِﺜﹾﻞﹶ ﺳِﻨ ﺳِﻨﻩﻄﹸﻮ ﺃﹶﻋ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺛﹸﻢ،ﻘﹶﺎﻻﹰ ﻣﻖﺎﺣِﺐِ ﺍﻟﹾﺤﻟِﺼ ـﺮِﻛﹸﻢﻴ ﺧ ﻓﹶـﺈِﻥﱠ ﻣِـﻦ،ﻩﻄﹸﻮ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻋ.ِﻪ ﺳِﻨﺜﹶﻞﹶ ﻣِﻦ ﺇِﻻﱠ ﺃﹶﻣﺠِﺪﺍﻟﱠﻠﻪِ ﻻﹶﻧ (ﺓﹶﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑِﻲ ﻫﻦﺎﺀً )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻋ ﻗﹶﻀﻜﹸﻢﻨﺴﺃﹶﺣ “Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk “menanganinya”. Beliau bersabda, ‘Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara;’ lalu sabdanya, ‘Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang dihutang itu)’. Mereka menjawab, ‘Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.’ Rasulullah kemudian bersabda: ‘Berikanlah kepada-nya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar.” (HR. Bukhari dari Abu Hurairah). Dewan Syariah Nasional MUI
10 Wakalah
3
6. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:
ـﺎﺍﻣﺮﻞﱠ ﺣ ﺃﹶﺣﻼﹶﻻﹰ ﺃﹶﻭ ﺣﻡﺮﺎ ﺣﻠﹾﺤ ﺇِﻻﱠ ﺻﻠِﻤِﲔﺴ ﺍﻟﹾﻤﻦﻴ ﺑﺎﺋِﺰ ﺟﻠﹾﺢﺍﹶﻟﺼ .ﺎﺍﻣﺮﻞﱠ ﺣ ﺃﹶﺣﻼﹶﻻﹰ ﺃﹶﻭ ﺣﻡﺮﻃﹰﺎ ﺣﺮ ﺇِﻻﱠ ﺷﻭﻃِﻬِﻢﺮﻠﹶﻰ ﺷﻮﻥﹶ ﻋﻠِﻤﺴﺍﻟﹾﻤﻭ “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” 7. Umat Islam ijma’ tas kebolehkan wakalah, bahkan memandangnya sebagai sunnah, karena hal itu termasuk jenis ta’awun (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa, yang oleh al-Qur'an dan hadis. 8. Kaidah fiqh:
.ﺎﻤِﻬﺮِﻳﺤﻠﹶﻰ ﺗﻞﹲ ﻋﻟِﻴﻝﱠ ﺩﺪﺔﹸ ﺇِﻻﱠ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺎﺣﻼﹶﺕِ ﺍﹾﻹِﺑﺎﻣﻌﻞﹸ ﻓِﻲ ﺍﻟﹾﻤﺍﹶﻷَﺻ “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Memperhatikan
:
Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000. MEMUTUSKAN
Menetapkan
: FATWA TENTANG WAKALAH
Pertama
: Ketentuan tentang Wakalah: 1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). 2. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.
Kedua
: Rukun dan Syarat Wakalah: 1. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan) a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. b. Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya. 2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili) a. Cakap hukum, b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya, c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.
Dewan Syariah Nasional MUI
10 Wakalah
4
3. Hal-hal yang diwakilkan a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, b. Tidak bertentangan dengan syari’ah Islam, c. Dapat diwakilkan menurut syari’ah Islam. Ketiga
: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Ditetapkan di Tanggal
: Jakarta : 08 Muharram 1421 H. 13 April 2000 M
DEWAN SYARI’AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA Ketua,
Sekretaris,
Prof. KH. Ali Yafie
Drs. H.A. Nazri Adlani
Dewan Syariah Nasional MUI
FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA ASURANSI SYARI’AH DAN REASURANSI SYARI’AH
ِﻢﺣِﻴﻤﻦِ ﺍﻟﺮﺣﻢِ ﺍﷲِ ﺍﻟﺮﺑِﺴ Dewan Syari'ah Nasional setelah: Menimbang
: a. bahwa fatwa DSN No.10/DSN-MUI/2000 tentang Wakalah dan fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci; b. bahwa salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang Wakalah bil Ujrah untuk asuransi, yaitu salah satu bentuk akad Wakalah di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dengan imbalan pemberian ujrah (fee); c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang Wakalah bil Ujrah untuk dijadikan pedoman.
Mengingat
: 1. Firman Allah SWT, antara lain:
ﻬِﻢﻠﹶﻴﺍ ﻋﺎﻓﹸﻮﺎﻓﺎﹰ ﺧﺔﹰ ﺿِﻌﻳ ﺫﹸﺭﻠﹾﻔِﻬِﻢ ﺧﺍ ﻣِﻦﻛﹸﻮﺮ ﺗ ﻟﹶﻮﻦ ﺍﻟﱠﺬِﻳﺶﺨﻟﹾﻴ( ﻭ١ .(٩ :ﺍ )ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﺪﺪِﻳﻻﹰ ﺳﺍ ﻗﹶﻮﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻟﹾﻴ ﻭﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﹼﻪﺘﻓﹶﻠﹾﻴ “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. al-Nisa’ [4]: 9).
ﻘﹸﻮﺍﺍﺗ ﻭ،ٍﺪ ﻟِﻐﺖﻣﺎﻗﹶﺪ ﻣﻔﹾﺲ ﻧﻈﹸﺮﻨﻟﹾﺘ ﻭﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﹼﻪﻮﺍ ﺍﺗﻨ ﺁﻣﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻬﺂﺃﹶﻳ( ﻳ٢ .(١٨ :ﻥﹶ )ﺍﳊﺸﺮﻠﹸﻮﻤﻌﺎﺗ ﺑِﻤﺮﺒِﻴ ﺧ ﺇِﻥﱠ ﺍﻟﻠﹼﻪ،ﺍﻟﻠﹼﻪ “Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Hasyr [59]: 18).
52 Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari’ah 22
ﻟﱠﻔﹶ ِﺔﺆﺍﻟﹾﻤﺎ ﻭﻬﻠﹶﻴ ﻋﻦﺎﻣِﻠِﻴﺍﻟﹾﻌﻦِ ﻭﺎﻛِﻴﺴﺍﻟﹾﻤﺍﺀ ﻭ ﻟِﻠﹾﻔﹸﻘﹶﺮﻗﹶﺎﺕﺪﺎ ﺍﻟﺼﻤ( ﺇِﻧ٣ ،ِﻞﺒِﻴﻦِ ﺍﻟﺴﺍﺑﻞِ ﺍﻟﻠﹼﻪِ ﻭﺒِﻴ ﺳﻓِﻲ ﻭﻦﺎﺭِﻣِﻴﺍﻟﹾﻐﻗﹶﺎﺏِ ﻭﻓِﻲ ﺍﻟﺮ ﻭﻢﻬﺑﻗﹸﻠﹸﻮ .(٦٠ : )ﺍﻟﺘﻮﺑﺔﻢﻜِﻴ ﺣﻠِﻴﻢ ﻋﺍﻟﻠﹼﻪ ﻭ،ِ ﺍﻟﻠﹼﻪﻦﺔﹰ ﻣﻓﹶﺮِﻳﻀ “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orangorang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. Al-Taubah [9]: 60).
،ﻢ ﻟﹶﺒِﺜﹾﺘ ﻛﹶﻢﻢﻬ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﺋِﻞﹲ ﻣِﻨ،ﻢﻬﻨﻴﺍ ﺑﺂﺀَﻟﹸﻮﺴﺘ ﻟِﻴﻢﺎﻫﺜﹾﻨﻌ ﺑﻛﹶﺬﻟِﻚ( ﻭ٤ ﺍﺜﹸﻮﻌ ﻓﹶﺎﺑ،ﻢﺎﻟﹶﺒِﺜﹾﺘ ﺑِﻤﻠﹶﻢ ﺃﹶﻋﻜﹸﻢﺑﺍ ﺭ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮ،ٍﻡﻮ ﻳﺾﻌ ﺑﺎ ﺃﹶﻭﻣﻮﺎ ﻳﺍ ﻟﹶﺒِﺜﹾﻨﻗﹶﺎﻟﹸﻮ ﺎﺎﻣﻛﹶﻰ ﻃﹶﻌﺎ ﺃﹶﺯﻬ ﺃﹶﻳﻈﹸﺮﻨﺔِ ﻓﹶﻠﹾﻴﻨﺪِﻳﺬِﻩ ﺇِﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤ ﻫﺭِﻗِﻜﹸﻢ ﺑِﻮﻛﹸﻢﺪﺃﹶﺣ : )ﺍﻟﻜﻬﻒ.ﺍﺪ ﺃﹶﺣﻥﱠ ﺑِﻜﹸﻢﻌِﺮﺸﻻﹶ ﻳ ﻭﻠﹶﻄﱠﻒﺘﻟﹾﻴ ﻭ،ﻪﻕٍ ﻣِﻨ ﺑِﺮِﺯﺄﹾﺗِﻜﹸﻢﻓﹶﻠﹾﻴ .(١٩ “Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka: ‘Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?’ Mereka menjawab: ‘Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari.’ Berkata (yang lain lagi): ‘Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.” (QS. Al-Kahf [18]: 19).
.(٥٥ : )ﻳﻮﺳﻒ.ﻢﻠِﻴﻆﹲ ﻋﻔِﻴ ﺣﻲ ﺇِﻧ،ِﺽﺍﺋِﻦِ ﺍﹾﻷَﺭﺰﻠﹶﻰ ﺧ ﻋﻠﹾﻨِﻲﻌ( ﺍِﺟ٥ "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman.” (QS. Yusuf [12]: 55).
ﻦ ﻴ ﺑﻢﺘﻜﹶﻤﺇِﺫﹶﺍ ﺣﺎ ﻭﻠِﻬﺎﺕِ ﺇِﻟﹶﻰ ﺃﹶﻫﺎﻧﻭﺍ ﺍﻟﹾﺄﹶﻣﺩﺆ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻛﹸﻢﺮﺄﹾﻣ ﻳ( ﺇِﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ٦ ﺇِﻥﱠ ﺍﷲَ ﻛﹶﺎﻥﹶ،ِ ﺑِﻪﻌِﻈﹸﻜﹸﻢﺎ ﻳﻝِ ﺇِﻥﱠ ﺍﷲَ ﻧِﻌِﻤﺪﻮﺍ ﺑِﺎﻟﹾﻌﻜﹸﻤﺤﺎﺱِ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺍﻟﻨ (٥٨ :ﺍ )ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﺮﺼِﻴﺎ ﺑﻌﻤِﻴﺳ “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran Dewan Syariah Nasional MUI
52 Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari’ah 33
yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. ” (QS. alNisa’ [4]: 58).
ﻦ ﻜﹶﻤﺎﹰ ﻣﺣﻠِﻪِ ﻭ ﺃﹶﻫﻦﻜﹶﻤﺎﹰ ﻣﺜﹸﻮﺍﹾ ﺣﻌﺎ ﻓﹶﺎﺑﻨِﻬِﻤﻴ ﺑ ﺷِﻘﹶﺎﻕﻢﺇِﻥﹾ ﺧِﻔﹾﺘ( ﻭ٧ ﻠِﻴﻤﺎﹰ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻋﺎ ﺇِﻥﱠ ﺍﻟﻠﹼﻪﻤﻬﻨﻴ ﺑﻓﱢﻖِ ﺍﻟﻠﹼﻪﻮﻼﹶﺣﺎﹰ ﻳﺍ ﺇِﺻﺮِﻳﺪﺎ ﺇِﻥ ﻳﻠِﻬﺃﹶﻫ (٣٥ :ﺒِﲑﺍﹰ )ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﺧ “Dan jika kalian khawatirkan terjadi persengketaan di antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga wanita. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menilik” (QS. al-Nisa’ [4]: 35).
ِﺍﻥﻭﺪﺍﻟﹾﻌﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺈِﺛﹾﻢِ ﻭﻮﺍ ﻋﻧﺎﻭﻌﻻﹶ ﺗﻯ ﻭﻘﹾﻮﺍﻟﺘ ﻭﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺒِﺮﻮﺍ ﻋﻧﺎﻭﻌﺗ( ﻭ٨ .(٢ : ﺍﻟﹾﻌِﻘﹶﺎﺏِ )ﺍﳌﺎﺋﺪﺓﺪِﻳﺪ ﺷ ﺇِﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪﺍﺗﻭ “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. alMa’idah [5]: 2).
ﺎﻡِ ﺇِ ﱠﻻﻌﺔﹸ ﺍﹾﻷَﻧﻤﻬِﻴ ﺑ ﻟﹶﻜﹸﻢﺩِ ﺃﹸﺣِﻠﱠﺖﻘﹸﻮﺍ ﺑِﺎﻟﹾﻌﻓﹸﻮﺍ ﺃﹶﻭﻮﻨ ﺁﻣﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻬﺂ ﺃﹶﻳ( ﻳ٩ ﺎ ﻣﻜﹸﻢﺤ ﺇِﻥﱠ ﺍﷲَ ﻳ،ﻡﺮ ﺣﻢﺘﺃﹶﻧﺪِ ﻭﻴﺤِﻠﱢﻰ ﺍﻟﺼ ﻣﺮ ﻏﹶﻴﻜﹸﻢﻠﹶﻴﻠﹶﻰ ﻋﺘﺎ ﻳﻣ (١ : )ﺍﳌﺎﺋﺪﺓﺪﺮِﻳﻳ “Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hokum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 1).
ﺎﻃِﻞِ ﺇِﻻﱠ ﺃﹶ ﹾﻥ ﺑِﺎﻟﹾﺒﻜﹸﻢﻨﻴ ﺑﺍﻟﹶﻜﹸﻢﻮﺍ ﺃﹶﻣﺄﹾﻛﹸﻠﹸﻮﺍ ﻻﹶ ﺗﻮﻨ ﺀَﺍﻣﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻬﺎﺃﹶﻳ( ﻳ١٠ ﺇِﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ،ﻜﹸﻢﻔﹸﺴﺍ ﺃﹶﻧﻠﹸﻮﻘﹾﺘﻻﹶ ﺗ ﻭﻜﹸﻢﺍﺽٍ ﻣِﻨﺮ ﺗﻦﺓﹰ ﻋﺎﺭﻜﹸﻮﻥﹶ ﺗِﺠﺗ ٠(٢٩ :ﺎ )ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﺣِﻴﻤ ﺭﻛﹶﺎﻥﹶ ﺑِﻜﹸﻢ “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”” (QS. al-Nisa’ [4]: 29). Dewan Syariah Nasional MUI
52 Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari’ah 44
2. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wa sallam, antara lain:
ﻦ ﺑﺐﺒِﻴﺎ ﺷﺛﹶﻨﺪ ﺣ،ﺎﻥﹸﻔﹾﻴﺎ ﺳﺛﹶﻨﺪ ﺣ،ِﺪِ ﺍﷲﺒ ﻋﻦ ﺑﻠِﻲﺎ ﻋﺛﹶﻨﺪ( ﺣ١ ﻠﱠﻰ ﺻﺒِﻲ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ:ﺓﹶﻭﺮ ﻋﻦﻥﹶ ﻋﺛﹸﻮﺪﺤﺘ ﻳﻲ ﺍﻟﹾﺤﺖﻤِﻌ ﺳ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﺓﹶﻗﹶﺪﻏﹶﺮ ﻯ ﻟﹶﻪﺮﺘ ﻓﹶﺎﺷ،ﺎﺓﹰ ﺑِﻪِ ﺷ ﻟﹶﻪﺮِﻱﺘﺸﺍ ﻳﺎﺭﻨ ﺩِﻳﻄﹶﺎﻩ ﺃﹶﻋﻠﱠﻢﺳﺃﻟِﻪِ ﻭﻪِ ﻭﻠﹶﻴﺍﷲُ ﻋ ﺎ ﻟﹶﻪﻋ ﻓﹶﺪ،ٍﺎﺓﺷﺎﺭٍ ﻭﻨﺎﺀَ ﺑِﺪِﻳ ﻓﹶﺠ،ٍﺎﺭﻨﺎ ﺑِﺪِﻳﻤﺍﻫﺪ ﺇِﺣﺎﻉ ﻓﹶﺒ،ِﻦﻴﺎﺗﺑِﻪِ ﺷ ﻪِ )ﺭﻭﺍﻩ ﻓِﻴﺑِﺢ ﻟﹶﺮﺍﺏﺮﻯ ﺍﻟﺘﺮﺘﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻮِ ﺍﹶﺷ ﻭ،ِﻌِﻪﻴ ﺑﻛﹶﺔِ ﻓِﻲﺮﺑِﺎﻟﹾﺒ ،٣٢٣ ﺹ،٢ ﺝ،[١٩٩٥ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ: ]ﺑﲑﻭﺕ،ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ (٣٦٤٢ ﺭﻗﻢ “Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syabib binGharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar penduduk bercerita tentang ‘Urwah, bahwa Nabi s.a.w. memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau; lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu eor kambing. Nabi s.a.w. mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya ‘Urwah membeli tanah pun, ia pasti beruntung.” (H.R. Bukhari).
ﹸﻝﻮﺳﻞﹶ ﺭﻤﻌﺘ ﺍِﺳ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻪﻨ ﺍﷲُ ﻋﺿِﻲ ﺭﺎﻋِﺪِﻱﺪٍ ﺍﻟﺴﻴﻤ ﺣ ﺃﹶﺑِﻲﻦ( ﻋ٢ ِﻗﹶﺎﺕﺪﻠﹶﻰ ﺻﺪِ ﻋ ﺍﹾﻷَﺳﻼﹰ ﻣِﻦﺟ ﺭﻠﱠﻢﺳﺃﻟِﻪِ ﻭﻪِ ﻭﻠﹶﻴﻠﱠﻰ ﺍﷲُ ﻋﺍﷲِ ﺻ ، )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱﻪﺒﺎﺳﺎﺀَ ﺣﺎ ﺟ ﻓﹶﻠﹶﻤ،ِﺔﺒِﻴ ﺍﻟﻠﱡﺘﻦﻰ ﺍﺑﻋﺪﻢٍ ﻳﻠﹶﻴ ﺳﻨِﻲﺑ ﺭﻗﻢ،٣٢٢ ﺹ،١ ﺝ،[١٩٩٥ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ:]ﺑﲑﻭﺕ (١٥٠٠ “Diriwayatkan dai Abu Humaid al-Sa’idi r.a., ia berkata: Rasulullah s.a.w. mengangkat seorang laki-laki dari suku Asd bernama Ibn Lutbiyah sebagai amil (petugas) untuk menarik zakat dari Bani Sulaim; ketika pulang (dari tugas tersebut), Rasulullah memeriksanya.” (H.R. Bukhari).
ﻲ ِﻠﹶﻨﻤﻌﺘ ﺍﺳ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺎﻟِﻜِﻲ ﺍﻟﹾﻤﺪِﻱﻌ ﺍﻟﺴﻦﺪٍ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﺑﻌِﻴﻦِ ﺳﺮِ ﺑﺴ ﺑﻦ( ﻋ٣ ،ٍﺎﻟﹶﺔﻤ ﺑِﻌ ﻟِﻲﺮﻪِ ﺃﹶﻣ ﺇِﻟﹶﻴﺖﻳﺃﹶﺩﺎ ﻭﻬ ﻣِﻨﻏﹾﺖﺎ ﻓﹶﺮ ﻓﹶﻠﹶﻤ،ِﻗﹶﺔﺪﻠﹶﻰ ﺍﻟﺼ ﻋﺮﻤﻋ ﻤِﻠﹾﺖ ﻋﻲ ﻓﹶﺈِﻧ،ﺖﻄِﻴﺎ ﺃﹸﻋﺬﹾ ﻣ ﺧ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ،ِ ﷲﻤِﻠﹾﺖﺎ ﻋﻤ ﺇِﻧ:ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ،ﻠﹶﻨِﻲﻤ ﻓﹶﻌﻠﱠﻢﺳﺃﻟِﻪِ ﻭﻪِ ﻭﻠﹶﻴﻠﱠﻰ ﺍﷲُ ﻋﻝِ ﺍﷲِ ﺻﻮﺳﺪِ ﺭﻬﻠﹶﻰ ﻋﻋ Dewan Syariah Nasional MUI
52 Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari’ah 55
ﺇِﺫﹶﺍ:ﻠﱠﻢﺳﺃﻟِﻪِ ﻭﻪِ ﻭﻠﹶﻴﻠﱠﻰ ﺍﷲُ ﻋﻮﻝﹸ ﺍﷲِ ﺻ ﺳ ﺭ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟِﻲ،ﻟِﻚﻣِﺜﹾﻞﹶ ﻗﹶﻮ )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻧﻴﻞ.ﻕﺪﺼﺗﺄﻝﹶ ﻓﹶﻜﹸﻞﹾ ﻭﺴﺮِ ﺃﹶﻥﹾ ﺗ ﻏﹶﻴﺌﹰﺎ ﻣِﻦﻴ ﺷﺖﻄِﻴﺃﹸﻋ :. ﺝ، [٢٠٠٠ ، ﺩﺍﺭ ﺍﳊﺪﻳﺚ: ]ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ ﻟﻠﺸﻮﻛﺎﱐ (٥٢٧ :.؛ ﺹ٤ “Diriwayatkan dari Busr bin Sa’id bahwa Ibn Sa’diy alMaliki berkata: Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (fee). Saya berkata: saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab: Ambillah apa yang kamu beri; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan; saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya: Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedekahlah.” (Muttafaq ‘alaih. Al-Syaukani, Nail al-Authar, [Kairo: Dar al-Hadits, 2000], j. 4, h. 527).
ﹰﺔﺑ ﻛﹸﺮﻪﻨ ﺍﷲُ ﻋﺝ ﻓﹶﺮ،ﺎﻴﻧﺏِ ﺍﻟﺪ ﻛﹸﺮﺔﹰ ﻣِﻦﺑﻠِﻢٍ ﻛﹸﺮﺴ ﻣﻦ ﻋﺝ ﻓﹶﺮﻦ( ﻣ٤ ِﻥﻮ ﻋ ﻓِﻲﺪﺒ ﺍﻟﹾﻌﺍﻡﺎﺩﺪِ ﻣﺒﻥِ ﺍﻟﹾﻌﻮ ﻋﺍﷲُ ﻓِﻲ ﻭ،ِﺔﺎﻣﻡِ ﺍﻟﹾﻘِﻴﻮﺏِ ﻳ ﻛﹸﺮﻣِﻦ .(ﻪِ )ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢﺃﹶﺧِﻴ “Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).
ﻞﱠ ﺃﹶﺣﻼﹶﻻﹰ ﺃﹶﻭ ﺣﻡﺮﻃﹰﺎ ﺣﺮ ﺇِﻻﱠ ﺷﻭﻃِﻬِﻢﺮﻠﹶﻰ ﺷﻮﻥﹶ ﻋﻠِﻤﺴﺍﻟﹾﻤﻭ... (٥ ( )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ.ﺎﺍﻣﺮﺣ “…Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf) 3. Kaidah fiqh:
ﺎﻤِﻬﺮِﻳﺤﻠﹶﻰ ﺗﻞﹲ ﻋﻟِﻴﻝﱠ ﺩﺪﺔﹸ ﺇِﻻﱠ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺎﺣﻼﹶﺕِ ﺍﹾﻹِﺑﺎﻣﻌﻞﹸ ﻓِﻰ ﺍﻟﹾﻤﺍﹾﻷَﺻ “Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Memperhatikan
: 1. Pendapat para ulama, antara lain:
ِﻪﻠﹶﻴﻠﱠﻰ ﺍﷲُ ﻋﻲ ﺻ ِﺒ ﻓﹶﺈِﻥﱠ ﺍﻟﻨ،ٍﻞﻌﺮِ ﺟﻏﹶﻴﻞٍ ﻭﻌﻞﹸ ﺑِﺠﻛِﻴﻮ ﺍﻟﺘﺯﻮﺠﻳ( ﻭ١ ،ٍﺎﺓﺍﺀِ ﺷ ﺷِﺮﻭﺓﹶ ﻓِﻲ ﺮﻋ ﻭ،ﺪﺔِ ﺍﻟﹾﺤ ﺇِﻗﹶﺎﻣﺎ ﻓِﻲﻴِﺴﻛﱠﻞﹶ ﺃﹸﻧ ﻭﻠﱠﻢﺳﺃﻟِﻪِ ﻭﻭ Dewan Syariah Nasional MUI
52 Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari’ah 66
ﻪ ﺎﻟﹶﻤﺚﹸ ﻋﻌﺒﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﻞٍ؛ ﻭﻌﺮِ ﺟﻴﻜﹶﺎﺡِ ِﺑﻐﻝِ ﺍﻟﻨﻮ ﻗﹶﺒﺍﻓِﻊٍ ﻓِﻲﺎ ﺭﺃﺑﻭ ،ﺎﻟﹶﺔﹰ )ﺍﳌﻐﲎ ﻹﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔﻤ ﻋﻢﻞﹸ ﻟﹶﻬﻌﺠﻳﻗﹶﺎﺕِ ﻭﺪﺾِ ﺍﻟﺼﻟِﻘﹶﺒ (٤٦٨ . ﺹ،٦ . ﺝ،[٢٠٠٤ ، ﺩﺍﺭ ﺍﳊﺪﻳﺚ:]ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ “Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi’ untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.” (Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 468). Pendapat Imam Syaukani ketika menjelaskan hadis Busr bin Sa’id :
ِﺓﺮ ﹸﺬ ﺍﹾﻷُﺟ ﺃﹶﺧ ﻟﹶﻪﺯﻮﺠ ﻳﻉﺮﺒﻯ ﺍﻟﺘﻮ ﻧﻦﻠﹶﻰ ﺃﹶﻥﱠ ﻣﻞﹲ ﻋﻟِﻴﺎ ﺩﻀﻪِ ﺃﹶﻳﻓِﻴ( ﻭ٢ ، ﺩﺍﺭ ﺍﳊﺪﻳﺚ: ]ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، )ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ ﻟﻠﺸﻮﻛﺎﱐ ﺫﹶﻟِﻚﺪﻌﺑ (٥٢٧ :.؛ ﺹ٤ :. ﺝ، [٢٠٠٠ “Hadis Busr bin Sa’id tersebut menunjukkan pula bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat tabarru’ (semata-mata mencari pahala, dalam hal ini menjadi wakil) boleh menerima imbalan.” (Al-Syaukani, Nail al-Authar, [Kairo: Dar al-Hadits, 2000], j. 4, h. 527).
ٍﺮ ﺑِﺄﹶﺟﺼِﺢﺗ ﻭ،ﺎﻬﺔِ ﺇِﻟﹶﻴﺎﺟﻛﹶﺎﻟﹶﺔِ ﻟِﻠﹾﺤﺍﺯِ ﺍﻟﹾﻮﻮﻠﹶﻰ ﺟﺔﹸ ﻋﺖِ ﺍﹾﻷُﻣﻌﻤﺃﹶﺟ( ﻭ٣ )ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻰ.ٍﺮﺮِ ﺃﹶﺟﻴﺑِﻐﻭ (٨٩ :.ﺹ “Umat sepakat bahwa wakalah boleh dilakukan karena diperlukan. Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan.” (Wahbah al-Zuhaili, al-Mu’amalat al-Maliyyah al-Mu’ashirah, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], h. 89)
ﺃﻟِ ِﻪﻪِ ﻭﻠﹶﻴﻠﱠﻰ ﺍﷲُ ﻋ ﺻﺒِﻲ ﻷﻥﱠ ﺍﻟﻨ،ٍﺮﺮِ ﺃﹶﺟﻴﺑِﻐﺮٍ ﻭﻛﹶﺎﻟﹶﺔﹸ ﺑِﺄﹶﺟ ﺍﻟﹾﻮﺼِﺢ( ﺗ٤ ﻢﻞﹸ ﻟﹶﻬﻌﺠﻳﻗﹶﺎﺕِ ﻭﺪﺾِ ﺍﻟﺼ ﻟِﻘﹶﺒﺎﻟﹶﻪﻤﺚﹸ ﻋﻌﺒ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﻠﱠﻢﺳﻭ ﻜﹾﻢﺎ ﺣﻬﻜﹾﻤﻞٍ( ﻓﹶﺤﻌ )ﺑِﺠﺮٍ ﺃﹶﻱﻛﹶﺎﻟﹶﺔﹸ ﺑِﺄﹶﺟﺖِ ﺍﻟﹾﻮﺇِﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻧ ﻭ...ﻟﹶﺔﹰﻮﻤﻋ
Dewan Syariah Nasional MUI
52 Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari’ah 77
؛ ﺍﻟﻔﻘﻪ٢ . ﺹ،٦ . ﺝ، )ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ.ﺕ ِ ﺍﺎﺭﺍﹾﻹِﺟ (٤٠٥٨ . ﺹ٥.ﺍﻹﺳﻼﻣﻰ ﻭﺃﺩﻟﺘﻪ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻰ ﺝ “Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan, hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka… Apabila wakalah dilakukan dengan memberikan imbalan maka hukumnya sama dengan hukum ijarah.” (Fath al-Qadir, juz 6, h. 2; Wahbah al-Zuhaili, alFiqh alIslami wa Adillatuh, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], juz 5, h. 4058).
ﻪ ﻷَﻧ، ﺫﹶﻟِﻚ ﻟﹶﻪﺯﻮﺠﻞِ ﻓﹶﻴﻛِﻴﻮﻞِ( ﻓِﻲ ﺍﻟﺘﻛِﻴ )ﺍﻟﹾﻮﻛﱢﻞﹸ( ﻟﹶﻪﻮ( ﺃﹶﺫِﻥﹶ )ﺍﻟﹾﻤ٥ : ]ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، )ﺍﳌﻐﲎ ﻹﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ.ﻠﹸﻪ ﻓِﻌ ﻓﹶﻜﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻪ،ِ ﺑِﻪ ﺃﹶﺫِﻥﹶ ﻟﹶﻪﻘﹾﺪﻋ (٤٧٠ . ﺹ،٦ . ﺝ،[٢٠٠٤ ،ﺩﺍﺭ ﺍﳊﺪﻳﺚ “(Jika) muwakkil mengizinkan wakil untuk mewakilkan (kepada orang lain), maka hal itu boleh; karena hal tersebut merupakan akad yang telah diizinkan kepada wakil; oleh karena itu, ia boleh melakukannya (mewakilkan kepada orang lain).” (Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 470). 2. Hasil Lokakarya Asuransi Syari’ah DSN-MUI dan AASI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia) tanggal 7-8 Jumadi al-Ula 1426 H / 14-15 Juni 2005 M. 3. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada 23 Shafar 1427 H/23Maret 2006. MEMUTUSKAN Menetapkan
: FATWA TENTANG AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA ASURANSI SYARI’AH DAN REASURANSI SYARI’AH
Pertama
: Ketentuan Umum Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan: a. asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah; b. peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syari’ah.
Kedua
: Ketentuan Hukum 1. Wakalah bil Ujrah boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta. 2. Wakalah bil Ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujrah (fee).
Dewan Syariah Nasional MUI
52 Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari’ah 88
3. Wakalah bil Ujrah dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (saving) maupun unsur tabarru’ (non-saving). Ketiga
: Ketentuan Akad 1. Akad yang digunakan adalah akad Wakalah bil Ujrah. 2. Objek Wakalah bil Ujrah meliputi antara lain: a. kegiatan administrasi b. pengelolaan dana c. pembayaran klaim d. underwriting e. pengelolaan portofolio risiko f. pemasaran g. investasi 3. Dalam akad Wakalah bil Ujrah, harus disebutkan sekurangkurangnya: a. hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi; b. besaran, cara dan waktu pemotongan ujrah fee atas premi; c. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.
Keempat
: Kedudukan dan Ketentuan Para Pihak dalam Akad Wakalah bil Ujrah 1. Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana. 2. Peserta (pemegang polis) sebagai individu, dalam produk saving dan tabarru’, bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa) untuk mengelola dana. 3. Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun tabarru’ bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa) untuk mengelola dana. 4. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin muwakkil (pemberi kuasa); 5. Akad Wakalah adalah bersifat amanah (yad amanah) dan bukan tanggungan (yad dhaman) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi fee yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi. 6. Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad Wakalah.
Kelima
: Investasi 1. Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. 2. Dalam pengelolaan dana investasi, baik tabarru’ maupun saving, dapat digunakan akad Wakalah bil Ujrah dengan mengikuti ketentuan seperti di atas, akad Mudharabah dengan mengikuti ketentuan fatwa Mudharabah.
Dewan Syariah Nasional MUI
52 Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari’ah 99
Keenam
: Ketentuan Penutup 1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 23 Shafar 1427 H 23 Maret 2006 M
DEWAN SYARI’AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA Ketua,
Sekretaris,
K.H. M.A. Sahal Mahfudh
Drs. H.M. Ichwan Sam
Dewan Syariah Nasional MUI
