SKRIPSI OLEH : NIM : Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Universitas Sumatera Utara

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI MEDAN

SKRIPSI PENGARUH PENYAJIAN NERACA SKPD DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN SKPD TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD DI PEMERINTAHAN PROPINSI SUMATERA UTARA OLEH :

NAMA

: SAUFI IQBAL NASUTION

NIM

: 040503154

DEPARTEMEN

: AKUNTANSI

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Universitas Sumatera Utara 2009

Saufi Iqbal Nasution : Pengaruh Penyajian Neraca Skpd Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD Di Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara, 2010.

PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: Pengaruh Penyajian Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD di Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara. Adalah benar hasil karya sendiri dan judul dimaksud belum pernah dimuat, dipublikasikan, atau diteliti oleh mahasiswa lain dalam konteks penulisan skripsi level Program S1 Reguler Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Semua sumber data dan informasi yang diperoleh, telah dinyatakan dengan jelas, benar apa adanya. Dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, Saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Universitas.

Medan, 27 Juni 2009 Yang membuat pernyataan

SAUFI IQBAL NASUTION Nim. 040503154


KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’alamiin, segala puji peneliti haturkan kepada Sang Khalik, Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tiada terhingga, sehingga penyusunan skripsi ini selesai dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Adapun judul skripsi ini yaitu: Pengaruh Penyajian Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD Pada Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara. Banyak sekali pihak-pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga, pikiran serta dukungannya baik secara moril dan materil dalam membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terutama buat kedua orang tuaku Ayahanda Parlaungan Nasution dan Ibunda Suhartini yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan moril dan materil, nasehat, serta doanya kepada peneliti. Beserta kepada kakak, abang dan adikku yang aku cintai dan sayangi. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada yang terhormat: 1. Bapak Drs. Jhon Tafbu Ritonga, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Drs. Arifin Akhmad, M.Si, Ak dan Bapak Fahmi Natigor Nasution, SE, M.Acc, Ak. Selaku Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.


3. Ibu DR. Erlina, M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan pengarahan kepada peneliti dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. 4. Bapak Drs. Zainul Bahri Torong, M.Si, Ak dan Bapak Iskandar Muda, SE, Msi, Ak selaku Penguji I dan Penguji II yang telah membantu peneliti melalui saran dan kritik yang diberikan demi kesempurnaan skripsi ini. 5. Segenap dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan. 6. Kakanda Suri Wahyuni Nst, abanganda Surya Ihsan Nst, dan adinda Yahya Zailani Nst, yang telah membantu peneliti serta seluruh keluarga yang telah senantiasa mendoakan dan mendukung baik dari segi moril maupun materil yang tidak ternilai harganya. 7. Sahabat-sahabatku di HMI Komisariat Fakultas Ekonomi USU, Mizan Ahmad Srg., M. Sidqi R.Z, M. Iqbal Hrp, Musdar Y.Lbs, Aris M. 8. Hamdani Srg, Yogi Marshal, Jaka H., Dewi Novika, Melisa, Dede H.D, dan Sahabat-sahabat lainnya di Dept. Akuntansi terima kasih atas semuanya yang selalu memberi semangat dan motivasi. 9. Jihan, Sely, Mitha, Wiman, Deka, Indra dan Adik-adikku di HMI Komisariat FE USU terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu bersama. 10. Sahabat-sahabat Seniorku Kakanda Enda Mora Siregar, Kakanda Maf’ul Taufiq, Kakanda T. Dirkansyah dan senior lainnya di HMI Koms. FE USU


yang terus memberikan motivasi bagi Peneliti dalam penyelesaian Skripsi ini. 11. Seluruh Pengurus HMI Komisariat Fakultas Ekonomi USU. Peneliti

menyadari

masih

terdapat

kekurangan-kekurangan

dalam

penyusunan skripsi ini. Untuk itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan di bidang akuntansi.

Medan, 27 Juni 2009 Peneliti

SAUFI IQBAL NASUTION Nim. 040503154


ABSTRAK Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk (a) untuk mengetahui bagaimana penyajian neraca SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD dan (b) seberapa besar pengaruhnya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD serta (c) mencoba memberikan saran-saran yang dapat membantu Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi khususnya masalah yang diteliti yaitu tentang pengaruh penyajian neraca SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah assosiatif kausal. Metode pengambilan sample yang digunakan penulis adalah simple random sampling. Jenis data yang digunakan peneliti adalah data primer, adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan survey, dan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan alat bantu program statistik. Pengujian Asumsi klasik yang digunakan peneliti meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas. Sedangkan model penelitian yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan analisis statistik persamaan Regresi Linear Berganda, adapun pengujian hipotesis dilakukan dengan uji signifikansi simultan, uji signifikansi parsial, dan koefisien determinan. Peneliti telah menganalisis dan mengevaluasi mengenai pengaruh penyajian neraca SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD yang terdiri dari (a) variabel penyajian neraca SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD secara bersama-sama atau serempak berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD (b) secara parsial variabel penyajian neraca SKPD (X1) dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD (X2) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD pada Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara, (c) Hasil analisa regresi secara keseluruhan menunjukkan R sebesar 0,917 yang berarti bahwa korelasi/hubungan antara penyajian neraca SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD memiliki hubungan yang sangat erat sebesar 91,7%. Kata Kunci: neraca, aksesibilitas, transparansi, dan akuntabilitas.


ABSTRACT Research that is done aims to (a) to know how SKPD'S balance sheet presentation and accessibility of financial statement and (b) how strong the influence to transparencies and accountability of SKPD's financial management and (c) try to give advice that can help North Sumatra Province Government in solve faced problem in particular problem which are analyzed which is about SKPD’s balance sheet representation influences and accessibility of financial statement to transparencies and accountability of SKPD's financial management. Observational design that is utilized in this research is assosiatif kausal . sample's taking method that utilized by researcher is simple random is sampling. Data type that utilized by researcher is primary data, there is tech even data collecting did by documentation and survey, and data processing is done by use of programs assistive tool statistical. Classic Assuming examination one was utilized by researcher cover normality quiz, multikolinieritas's quiz, and heterokedastisitas's quiz. Meanwhile research model that utilized by researcher is by use of Double Linear Regression statistic analysis, there is hypthosts testing even did by simultaneous significance test, partial significance test, and determinant coefficient. Researcher have analized and evaluated hit SKPD’s balance sheet representation influence and accessibility of SKPD’s financial statement to transparencies and accountability of SKPD's financial management that consisting of (a) SKPD’s balance sheet representation variable and accessibility of SKPD'S financial statement goes together or simultaneously having for positive and significant to transparencies and accountability of SKPD's financial management (b) partially variable SKPD'S balance sheet representation (X1) and accessibility of SKPD’s financial statement (X2) having positive influence and significant to transparencies and accountability of SKPD's financial management on North Sumatra Province Governance, (c) the result of Double Linear Regression statistic analysis Simultaneously as big as 0,917 one mean that correlation/ relationship among SKPD’s balance sheet presentation and accessibility of SKPD’s financial statement to transparencies and accountability of SKPD's financial management has relationship that really hand in glove as big as 91,7%. Keyword: balance sheet, accessibility, transparency, and accountability


DAFTAR ISI

PERNYATAAN

……………………………………………

i

KATA PENGANTAR

……………………………………………

ii

ABSTRAK

……………………………………………

v

ABSTRACT

…………………………………………....

vi

DAFTAR ISI

…………………………………………...

vii

DAFTAR TABEL

……………………………………………

xi

DAFTAR GAMBAR

…………………………………………...

xii

DAFTAR LAMPIRAN

……………………………………………

xiii

A. Latar Belakang Masalah……………………………………

1

B. Batasan Penelitian………………………………………....

4

C. Perumusan Masalah ………………………………………..

4

D. Tujuan Penelitian …………………………………………..

5

E. Manfaat Penelitian …………………………………………

5

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Definisi SKPD.................................................................….

7

B. Definisi Neraca SKPD………………..……………………

8

C. Definisi Aksesibilitas Laporan Keuangan...…...….…….....

8

D. Definisi Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah..

9

E. Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan SKPD................

12

F. Kerangka Konseptual………….…………………………….

14


G. Hipotesis Penelitian……………….…………………………

15

H. Tinjauan Penelitian Terdahulu.................................................

15

BAB III METODE PENELITIAN A. Desain Penelitian…………………………………………….

16

B. Populasi dan Sampel Penelitian ……………..………………

16

C. Jenis dan Prosedur Pengumpulan Data..……………………..

17

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.……………..

18

E. Pengujian Kualitas Data...........................................................

20

1. Uji Validitas……………………………………………..

20

2. Uji Reliabilitas ………………………………………….

21

F. Pengujian Asumsi Klasik…………………………………….

21

1. Uji Normalitas....................................................................

21

2. Uji Multikolinieritas..........................................................

22

3. Uji Heterokedastisitas.......................................................

23

G. Pengujian Hipotesis................................................................

24

1. Uji F (Uji Serentak )………………………………….....

24

2. Uji Signifikan parsial ( Uji-t)…………………………....

26

3. Koefisien Determinan ( R² )……………………….........

26

H. Jadwal dan Lokasi penelitian..................................................

27

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Data Penelitian………………………………………………

28

1. Sejarah Singkat Propinsi Sumatera Utara……………….

28

2. Letak Geografis………………………………………….

30


3. Analisis Statistik Deskriptif……………………………

34

4. Hasil Uji Kualitas Data………………………………....

34

5. Hasil Uji Asumsi Klasik..................................................

37

a. Uji Normalitas…………………………………..

38

b. Uji Multikolinieritas……………….....................

40

c. Uji Heterokedastisitas…………………………..

41

6. Hasil Analisis Regresi Berganda……………………….

42

7. Hasil Pengujian Hipotesis………………………………

45

a. Uji Signifikan Simultan ( Uji-F )....…………….

45

b. Uji Signifikan Parsial ( Uji-t )..............................

46

c. Koefisien Determinan ( R2 ).................................

49

B. Pembahasan.............................................................................

50

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ………………………………………………..

52

B. Saran ……………………………………………………….

53

DAFTAR PUSTAKA ..…………………………………………………

56

LAMPIRAN


DAFTAR TABEL Nomor

Judul

Halaman

Tabel 3.1

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

18

Tabel 3.2

Jadwal Penelitian

27

Tabel 4.1

SKPD di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara

32

Tabel 4.2

Analisis statistik deskriptif

34

Tabel 4.3

Hasil Uji Validitas Item Pertanyaan Variabel Penyajian Neraca SKPD

Tabel 4.4

Hasil Uji Validitas Item Pertanyaan Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD

Tabel 4.5

35

36

Hasil Uji Validitas Item Pertanyaan Varibel Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD

37

Tabel 4.6

Hasil Uji Gejala Multikolinearitas

41

Tabel 4.7

Variabels Entered / Removed

43

Tabel 4.8

Regresi Linier Berganda

44

Tabel 4.9

Hasil Uji-F Hitung

46

Tabel 4.10 Hasil Uji-T Hitung

47

Tabel 4.11 Model Summary

49


DAFTAR GAMBAR

Nomor

Judul

Halaman

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual Penelitian…..……………………..

14

Gambar 2.2

Kerangka Konseptual Penelitian.........................................

30

Gambar 4.1

Normal P-Plot of Regression Standarized Residual............

39

Gambar 4.2

Histogram............................................................................

40

Gambar 4.3

Scatterplot............................................................................

42


DAFTAR LAMPIRAN

Nomor

Judul

Halaman

Lampiran 1

Reliability X1

58

Lampiran 2

Reliability X2

59

Lampiran 3

Reliability Y

60

Lampiran 4

Descriptive Statistics, Correlations

61

Lampiran 5

Regressions, Variable Enter/Removed (b), Model

62

Summary (b), ANOVA (b), Coefficients(a) Lampiran 6

Residual Statistics (a), Coefficients (a), Coefficient

63

Correlations (a) Lampiran 7

Collinearity Diagnostics (a), Chart, Histogram

64

Lampiran 8

Normal

65

P-Plot

of

Regression

Standardized

Residual, Scatterplot Lampiran 9

Partial Regresion Plot X1, Partial Regresion Plot X2

66

Lampiran 10

NPar Test

67

Lampiran 11

Tabel Nilai-Nilai Dalam Distribusi t

68

Lampiran 12

Tabel Nilai-Nilai r Product Moment

69

Lampiran 13

Tabel Nilai-Nilai Untuk Distribusi F

70

Lampiran 14

Kuesioner

71


BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Masalah Dalam

rangka

mengimplementasikan

perundang-undangan

bidang

keuangan negara telah dikeluarkan berbagai aturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP), antara lain PP No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan PP No. 21 tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga, PP. No. 24 tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan lain-lain. Khusus berkenaan dengan pengelolaan Keuangan daerah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai tindak lanjut PP No. 58 tahun 2005, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan terakhir telah direvisi dengan Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini khusus mengatur mangenai pedoman pengelolaan keuangan daerah yang baru, sesuai arah reformasi tata kelola keuangan negara/daerah. Perubahan yang sangat mendasar dalam

peraturan

ini

adalah

bergesernya

fungsi

ordonancering

dari

Badan/Bagian/Biro Keuangan ke setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

1

2

dan SKPD sebagai accounting entity berkewajiban untuk membuat laporan keuangan SKPD serta penegasan bahwa Bendahara Pengeluaran sebagai Pejabat Fungsional. Upaya reformasi penyajian pelaporan keuangan daerah nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah maupun di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. Perubahan pendekatan akuntansi pemerintah daerah dari single entry menuju double entry merupakan perubahan yang cukup revolusioner. Pada kenyataannya, berdasarkan survei ke sejumlah pemerintah daerah dan informasi dari sejumlah konsultan keuangan daerah, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai pengelola keuangan pemerintah daerah dan khususnya SKPD tidak serta merta dapat menyusun laporan keuangan baru tersebut, terutama neraca. Di sisi lain, publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lain nampaknya belum menjadi hal yang umum bagi sebagian daerah. Dalam Permendagri 59/2007 menambahkan satu ayat dalam pasal 116. Ayat (4a) pasal 116 berbunyi, Untuk memenuhi asas transparansi, kepala daerah wajib menginformasikan substansi APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam lembaran daerah. Apakah SKPD sebagai pengguna anggaran dalam APBD dan sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangan pemda mampu memenuhi tuntutan tersebut?. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang muncul sehubungan dengan penyajian laporan keuangan daerah saat ini adalah pertama, belum semua pemerintah daerah

3

maupun SKPD-nya dapat menyusun komponen laporan keuangan secara lengkap. Seperti kita ketahui laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan laporan

keuangan

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

serta

Laporan

Pertanggungjawaban Pengelolaan Perbendaharaan Daerah. Untuk itu SKPD sebagai salah satu pihak yang menyajikan laporan keuangan yang dijadikan sumber bagi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah apakah telah dapat menyusun

neraca sebagaimana diamanatkan

oleh peraturan perundang-

undangan?. Masalah kedua adalah aksesibilitas laporan keuangan SKPD tidak mempublikasikan laporan keuangannya secara luas misalnya via internet atau media massa. Sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui atau mengaksesnya dengan mudah mengenai informasi (kinerja) keuangannya. Dalam kaitannya dengan penyajian laporan keuangan SKPD, pertanyaan yang muncul adalah apakah laporan keuangan selama ini disajikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai acuan dari pengelolaan keuangan daerah telah memberi kontribusi signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan?. Apakah SKPD telah menyajikan semua informasi keuangan relevan yang dibutuhkan oleh para pengguna?, dan apakah para pengguna sudah dapat mengakses laporan keuangan tersebut dengan mudah?. Dalam kaitannya dengan masalah ini, setidaknya terdapat dua tuntutan yang dihadapi oleh SKPD pada saat ini. Tuntutan pertama sejak tahun 2000, dengan keluarnya PP No 105 tahun 2000, pemerintah daerah dituntut untuk menyajikan neraca daerah yang sebelumnya tidak diwajibkan untuk dibuat. Dan PP No. 8 tahun 2006 yang selain

4

mensyaratkan SKPD sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk menyampaikan informasi keuangan tersebut secara terbuka atau dapat diakses oleh masyarakat, misalnya dengan mengembangkan SIKDA (UU No. 3 tahun 2004). Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul : “Pengaruh Penyajian Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD di Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara”.

B.

Batasan Penelitian Penelitian ini dilakukan pada satu pemerintahan propinsi yaitu

Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara, dengan meneliti seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mencakup Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat KPU, Badan, Dinas, dan Kantor.

C.

Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan pada sub bab

sebelumnya, permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 1.

Bagaimana penyajian neraca SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD di Propinsi Sumatera Utara ?

5

2.

Bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD di Propinsi Sumatera Utara ?

3.

Apakah penyajian neraca SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD ?

D.

Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan

sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk : 1.

Untuk mengetahui bagaimana penyajian neraca SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD di Propinsi Sumatera Utara.

2.

Untuk mengetahui bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD di Propinsi Sumatera Utara.

3.

Untuk melihat pengaruh penyajian neraca SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD.

E.

Manfaat Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan memberikan manfaat antara

lain : 1.

Bagi penulis penelitian ini merupakan sarana untuk menambah wawasan akan sistem pengelolaan keuangan daerah terutama berkaitan dengan pengelolaan keuangan serta penyajian laporan keuangan SKPD.

6

2.

Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan pertimbangan dalam pengelolaan keuangan SKPD.

3.

Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.

Definisi SKPD Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah, sekarang ini pada

setiap daerah dibentuk Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah, dimana Perangkat Daerah ini juga disebut dengan unit-unit kerja. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah. Dalam permendagri No. 13 tahun 2006 disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. SKPD adalah entitas (konsep) akuntansi unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyususn laporan keuangan untuk digabung pada entitas pelaporan. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran harus menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya. Hal ini berarti bahwa setiap SKPD harus membuat laporan keuangan unit kerja. Sedangkan laporan keuangan yang harus dibuat setiap unit kerja adalah

7

8

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

B.

Definisi Neraca SKPD Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 1, alinea 43,

(PP No. 24 tahun 2004) dinyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurangkurangnya pos-pos berikut: kas dan setara kas; investasi jangka pendek; piutang pajak dan bukan pajak; investasi jangka panjang; aset tetap; kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka panjang; dan ekuitas dana. Penyajian laporan keuangan berupa neraca adalah penting, sebab pemerintah khususnya SKPD umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas.

C.

Definisi Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD pada setiap pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas

laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikannya ke DPRD saja, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah. Dikeluarkannya UU No. 22 dan 25 tahun 1999 telah melahirkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, paradigma baru tersebut berupa tuntutan

9

dilakukannya pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Untuk itu, pemerintah daerah maupun SKPD yang mereka miliki dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan dan menyampaikan informasi keuangan tersebut secara transparan kepada publik. Selain itu laporan keuangan tersebut hendaknya mudah diperoleh masyarakat dengan biaya yang murah.

D.

Definisi Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Transparansi, akuntabilitas dan keadilan merupakan atribut yang terpisah.

Akan tetapi, dua istilah yang pertama adalah tidak independen, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan transparansi (Shende dan Bennet dalam Mulyana, 2006). Transparansi merupakan suatu kebebasan untuk mengakses aktifitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusan-keputusannya. Transparansi memungkinkan

semua

stakeholder

dalam

melihat

struktur

dan

fungsi

pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan proyeksi fiskalnya serta laporan pertanggungjawaban periode lalu. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, artinya informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2002). Salah satu akuntabilitas yang ada di pemerintahan adalah akuntabilitas keuangan yang ada di pemerintahan daerah. Menurut Mardiasmo (2002:20), akuntabilitas keuangan daerah adalah kewajiban pemerintah daerah untuk

10

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut yakni DPR dan masyarakat luas. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk

memberikan

pertanggungjawaban,

menyajikan,

melaporkan,

dan

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari : (1) akuntabiitas vertikal, dan (2) akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya daripada memberantas korupsi (Turner and Hulme, 1997). Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan kepada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya

11

dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik. Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood (1993) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu: a. Akuntabilitas kejujuran

dan akuntabilitas hukum (accountability for

probity and legality), b. Akuntabilitas proses (process accountability) c. Akuntabilitas program (program accountability) d. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability) Akuntabilitas kejujuran (accountability for probity) terkait dengan penghundaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power) oleh pejabat dalam penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan kekayaan publik. Akuntabilitas hukum juga dapat diartikan bahwa kekayaan daerah harus memilik status hokum yang jelas, agar pihak tertentu tidak dapat menyalahgunakan atau mengklaim kekayaan daerah tersebut. Akuntabilitas proses terkait dengan dipatuhinya prosedur yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah, termasuk didalamnya dilakukannya

compulsory

competitive

tendering

contract

(CCTC)

dan

penghapusan mark-up. Untuk itu perlu kecukupan sistem informasi akuntansi,

12

system informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD dan masyarakat luas atas kebijakan-kebijakan penggunaan dan pemanfaatankekayaan daerah.

E.

Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan SKPD Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam permendagri No. 13 tahun 2006 dijelaskan bahwa azas umum pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut: (1)

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

13

(2)

Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3)

Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(4)

Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

(5)

Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

(6)

Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

(7)

Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

(8)

Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan

kewajiban

seseorang

untuk

mempertanggungjawabkan

pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

14

(9)

Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi

kewenangan

dan

pendanaannya

dan/atau

keseimbangan

distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif. (10)

Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

(11)

Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

F.

Kerangka Konseptual Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan teoritis, dan tinjauan

penelitian terdahulu, maka peneliti membuat kerangka konseptual penelitian sebagai berikut: Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual Penelitian Variabel Independen

Penyajian Neraca SKPD

Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD

Variabel Dependen

H1

H2

H3

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD

15

G.

Hipotesis Penelitian Hipotesis merupakan menyatakan hubungan yang diduga secara logis

antara dua variabel atau lebih dalam rumusan preposisi yang dapat diuji secara empiris. Hipotesis pada penelitian ini adalah : H1 : Penyajian neraca SKPD berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD H2 : Aksesibilitas laporan keuangan SKPD berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD H3 : Penyajian neraca SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD secara simultan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan SKPD

H.

Tinjauan Penelitian Terdahulu Penelitian yang serupa dilakukan oleh Tri Kadarmi tahun 2008 yang

mengambil lokasi untuk pengambilan sampel di 3 kabupaten dan 1 kota yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kesimpulan dari hasil penelitiannya adalah bahwa penyajian neraca SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD baik secara simultan maupun parsial.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian assosiatif kausal yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi disini ada variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (dipengaruhi) (Sugiyono, 2006 : 41). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membukt ikan hubungan penyajian neraca SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD sebagai variabel independen terhadap transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

SKPD

sebagai

variabel

dependen.

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dan hipotesis yang ada maka penelitian ini termasuk penelitian design cross sectional yaitu penelitian yang melibatkan perhitungan sampel untuk digeneralisir populasinya, melalui proses inferensial dimana variabel diteliti pada waktu yang bersamaan.

B. Populasi dan sampel penelitian Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2006 : 55). Populasi penelitian adalah Kepala SKPD dan staf yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah yaitu mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan.

16

17

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2006 : 56). Metode pengambilan sampel adalah simple random sampling. Langkah-langkah pengambilan sampel adalah sebagai berikut: 1. Kuesioner dikirim kepada semua anggota populasi 2. Setelah 1 minggu, peneliti mengumpulkan kuesioner yang telah diisi responden 3. Jika ada responden yang belum mengembalikan daftar pertanyaan tersebut, maka kepada mereka diberi waktu 1 minggu lagi. Setelah batas waktu yang ditentukan dan kuesioner telah dikembalikan oleh responden, maka peneliti akan mengolah data jika jumlah data yang terkumpul sudah lebih dari 30, tetapi jika data belum mencukupi, maka akan dicoba lagi untuk mengirimkan kuesioner kepada responden yang belum mengembalikan.

C. Jenis dan prosedur pengumpulan data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, adapun metode yang digunakan yaitu metode survei. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner yaitu memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner dalam penelitian ini dirancang untuk bersifat kuantitatif, oleh karena itu bentuk pertanyaan tertutup agar memudahkan pengukuran respon.

18

Skala pengukuran adalah 5 (lima) poin skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari varibel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Variabel dependen adalah variabel yang menjadi pengamatan dan dipengaruhi oleh variabel independen serta menjadi konsekuensi dari variabel independen. Yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD. Variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai hubungan yang positif maupun negatif bagi variabel dependen lainnya.

Yang menjadi variabel independen dalam

penelitian ini adalah penyajian neraca SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD. Definisi operasional dan pengukuran variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel Penelitian Variabel Dependen Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD

Definisi Operasional

Transparansi adalah kebebasan untuk mengakses aktifitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusan-

Pengukuran Variabel

Skala Penelitian

Transparansi dan Interval Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD diukur berdasarkan persepsi dari responden tentang

19

keputusannya. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan

Variabel Independen Penyajian Neraca Penyajian Neraca SKPD SKPD adalah penyajian laporan aset, utang, dan ekuitas dana dari SKPD

Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD

Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD adalah memberikan kemudahan dalam mencari informasi mengenai Laporan Keuangan SKPD.

pengelolaan Keuangan SKPD. Variabel ini diukur dengan skala likert yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pernyataan yang diajukan dengan skor 5 (SS=sangat setuju), skor 4 (S=setuju), skor 3 (TT=tidak tahu), skor 2 (TS=tidak setuju), dan skor 1 (STS=sangat tidak setuju).

Penyajian Neraca SKPD Interval diukur berdasarkan persepsi responden tentang penyajian Neraca SKPD. Variabel ini diukur dengan skala likert yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pernyataan yang diajukan dengan skor 5 (SS=sangat setuju), skor 4 (S=setuju), skor 3 (TT=tidak tahu), skor 2 (TS=tidak setuju), dan skor 1 (STS=sangat tidak setuju). Aksesibilitas Laporan Interval Keuangan SKPD diukur berdasarkan persepsi dari responden mengenai akses publik terhadap laporan keuangan SKPD. Variabel ini diukur dengan skala likert yaitu

20

mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pernyataan yang diajukan dengan skor 5 (SS=sangat setuju), skor 4 (S=setuju), skor 3 (TT=tidak tahu), skor 2 (TS=tidak setuju), dan skor 1 (STS=sangat tidak setuju).

E. Pengujian Kualitas Data 1.

Uji Validitas Uji Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat validitas atau

kesahihan suatu instrumen, sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mnegukur apa yang diukurnya (Ancok,1998:20). Faktor-faktor yang mengurangi validitas data antara lain kepatuhan responden mengikuti petunjuk pengisian kuesioner dan tidak tepatnya formulasi alat pengukur yaitu bentuk dan isi kuesioner (Hakim:1999 dalam Widyastuti:2000). Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan alat bantu program statistik, dengan kriteria sebagai berikut: a. Jika r hitung positif dan r hitung > r tabel maka butir pertanyaan tersebut valid. b. Jika r hitung negatif atau r hitung < r tabel, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid. c. r hitung dapat dilihat pada kolom Corrected Item Total corelation.

21

Uji validitas dan reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini menggunakan bantuan software SPSS untuk memperoleh hasil terarah. 2.

Uji Reliabilitas Uji reliabilitas menurut Riyadi (2000) dilakukan untuk mengetahui

seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama. Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrument yang digunakan, peneliti menggunakan koefisien cronbach alpha. Suatu instrument dikatakan reliable jika nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,5 (Nunnally,1976:120).

F. Pengujian Asumsi Klasik Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi, maka diperlukan pengujian asumsi klasik yang meliputi pengujian: (1) normalitas, (2) multikolinearitas, dan (3) heterokedastisitas. 1.

Uji Normalitas Tujuan Uji Normalitas adalah ingin mengetahui apakah distribusi sebuah

data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yaitu distribusi data dengan bentuk lonceng (bell Shaped). Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi normal. Pedoman pengambilan keputusan dengan uji kolmogorov-smirnov tentang data tersebut mendekati atau merupakan distribusi normal dapat dilihat dari: a.

Nilai Sig. atau signifikan atau probabilitas < 0,05, maka distribusi data adalah tidak normal.

22

b.

Nilai Sig. atau signifikan atau probabilitas > 0,05, maka distribusi data adalah normal.

Selain melihat signifikansi dari uji kolmogorov smirnov, untuk melihat apakah suatu data mempunyai distribusi normal dapat dilihat dari nilai Zskewness. Pengujian normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan uji skewness. Berdasarkan uji ini, maka suatu data dikatakan memiliki distribusi normal jika Zhitung lebih kecil dari Ztabel. Nilai Z dari uji Skewness dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: Zhitung = 2.

Skewness 6/n

Uji Multikolinieritas Multikolinieritas

adalah

situasi

adanya

korelasi

variabel-variabel

independen antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini kita sebut variabel-variabel bebas ini tidak ortogonal. Variabel-variabel bebas yang bersifat ortogonal adalah variabel bebas yang memiliki nilai korelasi diantara sesamanya sama dengan nol. Jika terjadi korelasi sempurna diantara sesama variabel bebas, maka konsekuensinya adalah: a. Koefisien-koefisien menjadi tidak dapat ditaksir. b. Nilai standar error setiap koefisien regresi menjadi tak terhingga. Pengujian ini bermaksud untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar varibel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinearitas. Ada dua cara yang dapat dilakukan jika terjadi multikolinearitas, yaitu:

23

1) Mengeluarkan salah satu variabel, misalnya variabel independen A dan B saling berkolerasi dengan kuat, maka bisa dipilih A atau B yang dikeluarkan dari model regresi. 2) Menggunakan metode lanjut seperti Regresi Bayesian atau Regresi Ridge. Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi antara variabel bebas (independent variable). Jika nilai korelasi antara variabel bebas tersebut lebih besar dari 0.7 (Nunnally, 1967), maka dapat dikatakan bahwa terjadi gejala multikolinearitas. Di samping dengan melakukan uji korelasi tersebut, pengujian ini juga dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor) dari model penelitian, jika nilai VIF diatas 2 (Hair, 2003), maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi gejala multikolinearitas dalam model penelitian. 3.

Uji Heterokedastisitas Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah

model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual antara satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual antara suatu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homokedastisitas. Dan jika varians berbeda, maka disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Deteksi ada tidaknya gejala heterokedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot di sekitar nilai X1, X2, dan Y. Jika ada pola tertentu, maka telah terjadi gejala heterokedastisitas.

24

G. Pengujian Hipotesis Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan metode statistik analisa regresi linear berganda yang berfungsi untuk mengetahui pengaruh/hubungan variabel independen dan variabel dependen. Pengolahan data akan dilakukan dengan menggunakan alat bantu aplikasi software SPSS. Formulasi yang digunakan adalah: Y = a + b1X1+b2X2+e Dimana: Y

=

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD (variabel dependen)

a

=

b1, b2 =

konstanta koefisien regresi

X1

=

penyajian neraca SKPD (variabel independen)

X2

=

aksesibilitas laporan keuangan SKPD (variabel independen)

E

=

error

Pengujian hipotesis 1 dan 2 akan dilakukan dengan pengujian signifikansi individual (uji t) dan pengujian hipotesis 3 akan dilakukan dengan pengujian signifikansi simultan (uji F).

1.

Uji-F (uji serentak) Uji-F (uji serentak) dilakukan untuk melihat apakah variabel independen

secara bersama-sama (serentak) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Melalui uji statistik dengan langkah-langkah sebagai berikut:

25

Ho

:

b1=b2=0, artinya secara bersama-sama (serentak) variabel

independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Ha

:

b1≠b2≠0, artinya secara bersama-sama (serentak) variabel

independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, dengan kriteria: Ho diterima, apabila Fhitung < Ftabel pada α = 5 % Ha diterima, apabila Fhitung > Ftabel pada α = 5 % Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan analisa regresi berganda. Pengujian hipotesis ditujukan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas keseluruhan terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dengan menggunakan Uji F atau yang biasa disebut dengan Analysis of Varian (ANOVA). Pengujian ANOVA atau Uji F bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat tingkat signifikansi atau dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel. Pengujian dengan tingkat signifikansi dilakukan dengan ketentuan yaitu apabila hasil signifikansi pada tabel ANOVA < α 0,05, maka Ho ditolak (berpengaruh), sementara sebaliknya apabila tingkat signifikansi pada tabel ANOVA > α 0,05, maka Ho diterima (tidak berpengaruh). Pengujian dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel dilakukan dengan ketentuan yaitu apabila Fhitung > Ftabel (α = 0,05) maka Ho ditolak (berpengaruh), sementara sebaliknya apabila Fhitung < Ftabel (α = 0,05) maka Ho diterima (tidak berpengaruh). Adapun Ftabel dicari dengan memperhatikan tingkat kepercayaan (α) dan derajat bebas (degree of freedom).

26

2.

Uji Signifikan Parsial (Uji-t) Uji statistik t disebut juga sebagai uji signifikansi individual. Uji ini

menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Bentuk pengujiannya adalah: Ho

: b1 = 0, artinya suatu variabel independen secara parsial tidak

berpengaruh terhadap variabel dependen. Ha

: b1 ≠ 0, artinya variabel independen secara parsial berpengaruh

terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan : Apabila Probabilitas < α = 5 %, maka Ha diterima. Apabila Probabilitas > α = 5 %, maka Ha ditolak.

3.

Koefisien determinan (R2) Pengujian koefisien determinan (R2) digunakan untuk mengukur proporsi

atau persentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen. Koefisien determinan berkisar antara nol sampai dengan satu (0≤ R

2

≤ 1). Hal ini berarti bila R2=0 menunjukkan tidak adanya

pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila R2 semakin besar mendekati 1 menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan bila R2 semakin kecil mendekati nol maka dapat dikatakan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

27

H.

Jadwal dan Lokasi Penelitian Penelitian dimulai pada bulan Februari 2009 sampai dengan bulan Juli

2009, yang dilakukan di SKPD di lingkungan Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara Jl. P. Diponegoro No. 30 Medan. Tabel 3.2 Jadwal Penelitian BULAN/2009 No. 1.

KEGIATAN

FEB

Proposal Penelitian Survei Awal Penyusunan Proposal Bimbingan Proposal Seminar Proposal

2.

Penelitian Pengiriman Kuesioner Pengembangan Kuesioner Analisis Data Penelitian

3.

Penyusunan Penelitian Ujian Skripsi Hijau)

Hasil (meja

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Penelitian 1. Sejarah Singkat Propinsi Sumatera Utara Di awal kemerdekaan, Sumatera Utara termasuk dalam wilayah Propinsi Sumatera. Pada tanggal 15 April 1948, Sumatera Utara terbentuk dengan wilayah mencakup tiga keresidenan, yaitu, Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli. Pada tahun 1956, Aceh berdiri sendiri sebagai Propinsi, dengan demikian wilayah Sumatera Utara hanya mencakup wilayah Sumatera Timur dan Tapanuli. Kondisi wilayah ini tetap sampai sekarang. Dari awal terbentuk, Propinsi Sumatera Utara sudah mengalami beberapa pergantian gubernur. Mereka yang pernah menjadi gubernur antara lain: 1. A. Hakim (1950-1953) 2. Mr. S.M. Amin (1953-1956) 3. St. Kumala Pontas (1956-1960) 4. Raja Junjungan Lubis (1960-1963) 5. Eny Karim (1963-1963) 6. Ulung Sitepu (1963-1965) 7. P.R. Telaumbanua (1965-1967) 8. Brigjen Marah Halim Harahap (1967-1978) 9. Mayjen E.W.P. Tambunan (1978-1983)

52

29

10. Mayjen Kaharuddin Nasution (1983-1988) 11. Mayjen Raja Inal Siregar (1988-1998) 12. Mayjen Tengku Rizal Nurdin (1998-2005) 13. Rudolf Pardede (2005-2008) 14. Syamsul Arifin (2008-2013). Sumatera Utara tersohor karena luas perkebunannya. Hingga kini perkebunan tetap menjadi primadona perekonomian provinsi. Perkebunan tersebut dikelola oleh perusahaan swasta maupun negara. Sumatera Utara menghasilkan karet, coklat, teh, kelapa sawit, kopi, cengkeh, kelapa, kayu manis, dan tembakau. Perkebunan tersebut tersebar di Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, dan Tapanuli Selatan. Komoditas tersebut telah diekspor ke berbagai negara dan memberikan sumbangan devisa yang sangat besar bagi Indonesia. Selain komoditas perkebunan, Sumatera Utara juga dikenal sebagai penghasil komoditas holtikultura (sayur-mayur dan buah-buahan); misalnya Jeruk Medan, Jambu Deli, Sayur Kol, Tomat, Kentang, dan Wortel yang dihasilkan oleh Kabupaten Karo, Simalungun dan Tapanuli Utara. Produk holtikultura tersebut

telah

diekspor

ke

Malaysia

dan

Singapura.

Pemerintah

Propinsi (Pemprop) Sumatera Utara juga sudah membangun berbagai prasarana dan infrastruktur untuk memperlancar perdagangan baik antar kabupaten di Sumatera Utara maupun antara Sumatera Utara dengan provinsi lainnya. Sektor swasta juga terlibat dengan mendirikan berbagai properti untuk perdagangan, perkantoran, hotel dan lain-lain. Tentu saja

30

sektor lain, seperti koperasi, pertambangan dan energi, industri, pariwisata, pos dan telekomunikasi, transmigrasi, dan sektor sosial kemasyarakatan juga ikut dikembangkan. Untuk memudahkan koordinasi pembangunan, maka Sumatera Utara dibagi kedalam empat wilayah Pembangunan. Sumatera Utara merupakan propinsi yang keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk (SP) 1990 penduduk Sumatera Utara pada tanggal 31 Oktober 1990 (hari sensus) berjumlah 10,81 juta jiwa, dan pada tahun 2002, jumlah penduduk Sumatera Utara diperkirakan sebesar 11,85 juta jiwa. Kepadatan penduduk Sumatera Utara tahun 1990 adalah 143 jiwa per km 2 dan tahun 2002 meningkat menjadi 165 jiwa per km 2 , sedangkan laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara selama kurun waktu tahun 1990-2000 adalah 1,20 persen per tahun. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Utara setiap tahunnya tampak berfluktuasi. Pada tahun 2000. TPAK di daerah ini sebesar 57,34 persen, tahun 2001 naik menjadi 57,70 persen, tahun 2002 naik lagi menjadi 69,45 persen.

2. Letak Geografis Propinsi Sumatera Utara terletak pada 1° - 4°

Lintang Utara dan

98° - 100° Bujur Timur, yang pada tahun 2004 memiliki 18 Kabupaten dan 7 kota, dan terdiri dari 328 kecamatan, secara keseluruhan Propinsi Sumatera Utara mempunyai 5.086 desa dan 382 kelurahan. Luas daratan Propinsi Sumatera Utara 71.680 km2.

31

Di Propinsi Sumatera Utara terdapat beberapa Pemerintahan Kabupaten dan Kota, antara lain sebagai berikut: 1. Pemerintahan Kota Medan 2. Pemerintahan Kota Binjai 3. Pemerintahan Kota P. Siantar 4. Pemerintahan Kota Tebing Tinggi 5. Pemerintahan Kota Sibolga 6. Pemerintahan Kota P. Sidempuan 7. Pemerintahan Kota Tanjung Balai 8. Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara 9. Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah 10. Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan 11. Pemerintahan Kabupaten Nias 12. Pemerintahan Kabupaten Langkat 13. Pemerintahan Kabupaten Karo 14. Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang 15. Pemerintahan Kabupaten Simalungun 16. Pemerintahan Kabupaten Asahan 17. Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu 18. Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Utara 19. Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Selatan 20. Pemerintahan Kabupaten Dairi 21. Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir

32

22. Pemerintahan Kabupaten Madina 23. Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai 24. Pemerintahan Kabupaten Samosir 25. Pemerintahan Kabupaten Humbahas 26. Pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat 27. Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan 28. Pemerintahan Kabupaten Batubara 29. Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas 30. Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara

Struktur Organisasi Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara terdiri dari Sekretariat daerah dan DPRD, Badan, Dinas, kantor, dan UPTD. Jumlah unit kerja/ Instansi Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara adalah: Tabel 4.1 SKPD di lingkungan Pempropsu

No. 1.

Sekretariat/ Badan/ Dinas/ Kantor/ UPTD Sekretariat Daerah

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

2.

Sekretariat DPRDSU

Unit Kerja/ Instansi Biro Otonomi Daerah Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Biro Pemerintahan Umum Biro Pembangunan Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Biro Perekonomian Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan KB Biro Umum Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Biro Keuangan Biro Hukum

33

3.

Sekretariat KPU

4.

Badan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

11.

Badan Penelitian dan Pengembangan Badan Lingkungan Hidup Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Penanaman Modal dan Promosi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Badan Ketahanan Pangan Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Dinas Pendidikan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Kesejahteraan dan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kehutanan Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pendapatan Dinas Pertanian Dinas Perkebunan Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Bina Marga Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Komunikasi dan Informatika

7. 8. 9. 10.

5.

Dinas

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

6.

Kantor

1. 2. 3.

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kantor Penghubung

7.

UPTD

1.

Rumah Sakit Umum Jiwa

34

3. Analisis Statistik Deskriptif TABEL 4.2 Descriptive Statistics N PN ALK TA Valid N (listwise)

30 30 30 30

Mean 21.5000 13.3000 12.8333

Std. Deviation 1.61352 1.39333 1.31525

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan Alat Bantu Program Statistik, 2009 (data diolah) Untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel penelitian (pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan pengamanan aset daerah), peneliti menggunakan tabel statistik deskriptif yang tersaji pada tabel 4.2 diatas. Dari tabel tersebut, berdasarkan jawaban dari 30 responden maka hasil pengukuran variabel transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD (Y) diperoleh skor jawaban rata-rata (mean) 12,8333 dengan standar deviasi 1,31525. Hasil pengukuran variabel penyajian neraca SKPD (X1) pada tabel terlihat, dari 30 responden diperoleh skor jawaban responden mempunyai rata-rata 21,5000 dengan standar deviasi 1,61352. Hasil pengukuran variabel aksesibilitas laporan keuangan SKPD (X2) diperoleh skor jawaban rata-rata (mean) 13,3000 dengan standar deviasi 1,39333.

4. Hasil Uji Kualitas Data Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrument penelitian dapat dievaluasi melalui uji reliabilitas dan validitas (Huck dan Cornier, 1996:108). Uji tersebut masing-masing untuk mengetahui konsistensi dan

35

akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrument. Ada dua prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mengukur reliabilitas dan validitas yaitu uji reliabilitas dengan melihat koefisien (Cronbach) Alpha. Nilai reliabilitas dilihat dari cronbach alpha masing-masing instrument penelitian jika memiliki nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,5 dianggap reliable. Uji validitas dilakukan dengan melihat korelasi antara skor butir dengan skor faktor harus berkorelasi positif, kemudian membandingkan r tabel dengan r hasil dari tiap butir pertanyaan. Secara rinci hasil uji reliabilitas dan hasil validitas disajikan pada tabel 4.3 dibawah ini.

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Item pertanyaan Variabel Penyajian Neraca SKPD (X1) Pertanyaan 1 2 3 4 5

Corrected item total correlation (r hitung ) 0,388 0,412 0,579 0,460 0,646

r table

VALIDITAS

0,361 0,361 0,361 0,361 0,361

Valid Valid Valid Valid Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan Alat Bantu Program Statistik, 2009 (data diolah). Kolom Corrected Item Total Correlation merupakan korelasi antara skor item dengan total item yang dapat digunakan untuk menguji validitas instrumen. Untuk menguji validitas, butir pernyataan terebut harus dibandingkan dengan rtabel pada α = 0,05 dengan derajat kebebasan. Pada signfikansi 5% dengan derajat bebas df = 26, r

tabel

sebesar 0,361.

36

Berdasarkan gambar pada tabel 4.3 terlihat bahwa hasil uji validitas menunjukkan semua pertanyaan valid karena rhitung > rtabel pada taraf signifikansi 5%. Berdasarkan hasil ini maka variabel penyajian neraca SKPD dengan pertanyaan 1, 2, 3, 4, dan 5

dapat disimpulkan dinyatakan lolos uji

validitas. Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner menghasilkan angka cronbach alpha lebih besar dari 0,5 yaitu sebesar 0,734. Berdasarkan hasil ini juga dapat disimpulkan item pertanyaan kuesioner sudah memiliki reliabilitas yang tinggi.

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Item pertanyaan Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD (X2) Pertanyaan

Corrected item total r table VALIDITAS correlation (r hitung ) 1 0,578 0,361 Valid 2 0,569 0,361 Valid 3 0,616 0,361 Valid Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan Alat Bantu Program Statistik, 2009 (data diolah) Berdasarkan hasil pengujian seperti pada tabel 4.4 diatas, setiap item pertanyaan menghasilkan koefisien korelasi yang lebih besar dari r-Tabel. Berdasarkan hasil ini maka item variabel aksesibilitas laporan keuangan SKPD dapat disimpulkan lolos uji validitas. Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner menghasilkan angka cronbach alpha lebih besar dari 0,5 yaitu sebesar 0,753. Berdasarkan hasil ini juga dapat disimpulkan item pertanyaan kuesioner sudah memiliki reliabilitas yang tinggi.

37

Tabel 4.5 berikut ini menyajikan hasil uji validitas terhadap item pertanyaan variabel transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD.

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Item Pertanyaan Variabel Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD (Y) Pertanyaan

Corrected item total R table VALIDITAS correlation (r hitung ) 1 0,599 0,361 Valid 2 0,551 0,361 Valid 3 0,733 0,361 Valid Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan Alat Bantu Program Statistik, 2009 (data diolah) Berdasarkan hasil pengujian seperti pada tabel 4.5 diatas, setiap item pertanyaan menghasilkan koefisien korelasi yang lebih besar dari r-Tabel. Berdasarkan hasil ini maka item variable transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD dapat disimpulkan lolos uji validitas. Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner menghasilkan angka cronbach alpha lebih besar dari 0,5 yaitu sebesar 0,785. Berdasarkan hasil ini juga dapat disimpulkan item pertanyaan kuesioner sudah memiliki reliabilitas yang tinggi.

5. Hasil Uji Asumsi Klasik Pengujian Statistik dengan analisis regresi dapat dilakukan dengan pertimbangan tidak adanya pelanggaran terhadap asumsi-asumsi klasik (Damodar,1995:122). Asumsi-asumsi klasik tersebut antara lain:

38

d. Uji Normalitas Menurut cetral limit theorem, asumsi normalitas akan terpenuhi apabila jumlah sample yang digunakan lebih dari satu atau sama dengan 25 (Mendenhall dan Beaver,1992:164). Uji normalitas dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dapat juga dengan melihat histogram dari residualnya. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafiknya histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, demikian sebaliknya. Pada hasil pengolahan data menampilkan grafik normal plot yang ada menunjukkan titik menyebar sekitar garis diagonal, serta penyebaran mengikuti arah garis diagonal, demikian juga dengan grafik histogram memberikan pola distribusi normal .Maka model regresi layak dipakai untuk memprediksikan keberhasilan pengamanan aset

daerah berdasarkan

masukan variabel independennya (penyajian neraca dan aksesibilitas laporan keuangan).

39

Dependent Variable: Transparansi dan Akuntabilitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Expected Cum Prob

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0 0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Observed Cum Prob

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan Alat Bantu Program Statistik, 2009 (data diolah).

40

N =30 Std. Dev. =0.965

Mean =7.42E-16


Histogram

Frequency

6

4

2

0 -3

-2

-1

0

1

2

Regression Standardized Residual

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan Alat Bantu Program Statistik, 2009 (data diolah) Selain itu, dilakukan uji normalitas data dengan menggunakan One sample kolmogorov-smirnov test. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai asymptotic significance (2-tailed) adalah 0,704, dan diatas nilai signifikansi (0,05). Dengan kata lain variabel residual berdistribusi normal. e. Uji Multikolinieritas Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah ada korelasi antara variabel independen. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dengan menggunakan nilai VIF (Variance Inflation Floor) dan nilai Tolerance. Jika nilai VIF dibawah 5, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model penelitian. Jika

41

nilai Tolerance di atas 0,1 maka tidak terdapat gejala multikolinearitas. Hasil pengujian multikolinieritas disajikan pada tabel 4.6. Tabel 4.6 Hasil Uji Gejala Multikolinieritas No.

Variabel

Tolerance

VIF

1

Penyajian Neraca

0,275

3,632

2

Aksesibilitas Laporan Keuangan

0,275

3,632

Dependen Variabel : Y = Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan Alat Bantu Program Statistik, 2009 (data diolah)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.6 diatas, karena nilai VIF untuk semua variable memiliki nilai lebih kecil daripada 5 dan nilai Tolerante lebih besar dari 0,1, maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinieritas antar variable independen. f. Uji Heteroskedastisitas Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana dasar analisisnya adalah: (1) jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar kemudian menyempit maka terjadi heterokedastisitas, dan jika (2) jika tidak ada pola yang jelas titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Dari grafik Scatterplot

42

penelitian ini terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y hal ini menunjukkan tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD berdasarkan masukan variable independennya (Penyajian Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD). Dependent Variable: Transparansi dan Akuntabilitas

Scatterplot

Regression Standardized Predicted Value

2

1

0

-1

-2 -3

-2

-1

0

1

2

Regression Studentized Residual

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan Alat Bantu Program Statistik, 2009 (data diolah)

6. Hasil Analisis Regresi Berganda Analisis regresi liner berganda dilakukan dengan menggunakan metode enter, karena dengan metode enter seluruh variabel akan dimasukkan kedalam analisis untuk mengetahui seberapa besar pengaruh

43

variabel independen terhadap variabel dependen. Data akan diolah dengan menggunakan metode enter pada input alat bantu program statistik dan dihasilkan output sebagai berikut yang dapat dilihat pada table 4.7. Tabel 4.7 Variables Entered/Removed Model 1

Variables Entered Aksesibilit as Laporan Keuangan, Penyajian a Neraca

Variables Removed

b

Method

.

Enter

a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: Transparans i dan Akuntabilitas

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan Alat Bantu Program Statistik, 2009 (data diolah). Berdasarkan Tabel 4.7 variables Entered Removedb menunjukkan analisis statistik deskriptif yaitu sebagai berikut : a. Variabel yang dimasukkan kedalam persamaan adalah variabel independen yaitu Penyajian Neraca SKPD (X1) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD (X2). b. Tidak ada variabel dependen yang dikeluarkan (removed). c. Metode yang digunakan untuk memasukkan data yaitu metode enter.

44

Tabel 4.8 Regresi Linear Berganda Coefficients a

Model 1

(Constant) Penyajian Neraca Aksesibilitas Laporan Keuangan

Unstandardized Coefficients B Std. Error -1.081 1.390 .321 .119 .527

.138

Standardized Coefficients Beta .394

t -.778 2.698

Sig. .443 .012

.558

3.826

.001

Collinearity Statistics Tolerance VIF .275

3.632

.275

3.632

a. Dependent Variable: Transparans i dan Akuntabilitas

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan Alat Bantu Program Statistik, 2009 (data diolah) Berdasarkan hasil pengolahan data yang terlihat pada kolom Unstandardized Coefficients bagian B diperoleh model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut : Y = -1,081 + 0,321X1 + 0,527X2 + e Dari persamaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : a.

Konstanta (a) = -1,081, menunjukkan harga konstan, dimana jika tidak ada variabel penyajian neraca oleh SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD yang mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD, maka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD (Y) hanya sebesar -1,081.

b.

Koefisien regresi variabel penyajian neraca oleh SKPD (X1) = 0,321, menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel penyajian neraca oleh SKPD (X1) akan mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD sebesar 0,321 satuan dengan

45

anggapan variabel aksesibilitas laporan keuangan SKPD (X2) adalah tetap/konstan. c.

Koefisien regresi variabel aksesibilitas laporan keuangan SKPD (X2) = 0,527, menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel aksesibilitas laporan keuangan SKPD (X2) akan mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD sebesar 0,527 satuan dengan anggapan variabel penyajian neraca SKPD (X1) adalah tetap/konstan.

d.

Standar error (e ) menunjukkan tingkat kesalahan pengganggu.

7.

Hasil Pengujian Hipotesis

a. Uji Signifikan Simultan (Uji – F) Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel Penyajian Neraca SKPD (X1) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD (X2), secara bersama-sama atau serempak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD (Y). Nilai F hitung diperoleh dengan menggunakan alat bantu program statistik seperti terlihat pada tabel 4.9.

46

Tabel 4.9 Hasil Uji F Hitung ANOV Ab Model 1

Regres sion Residual Total

Sum of Squares 42.219 7.948 50.167

df 2 27 29

Mean S quare 21.109 .294

F 71.711

Sig. .000a

a. Predic tors: (Constant), Aks esibilitas Laporan Keuangan, Penyajian Neraca b. Dependent Variable: Transparansi dan A kunt abilitas

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan Alat Bantu Program Statistik, 2009 (data diolah)

Berdasarkan

tabel

dapat

dilihat

bahwa

dalam

pengujian

menunjukkan hasil F hitung sebesar 71,711 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Berarti penyajian neraca SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD secara

bersama-sama

berpengaruh

positif dan

signifikan

terhadap

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan SKPD. b. Uji Signifikan Parsial (Uji – t) Uji t dilakukan untuk menguji secara parsial apakah variabel penyajian neraca SKPD (X1) dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD (X2), secara parsial atau individu mempunyai pengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD (Y). Nilai t hitung dapat diperoleh dengan menggunakan alat bantu program statistik seperti terlihat pada tabel 4.10.

47

Tabel 4.10 Hasil Uji T-Hitung Coefficients a

Model 1



Standardized Coefficients Beta

.138

.394

t -.778 2.698

Sig. .443 .012

.558

3.826

.001


Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan Alat Bantu Program Statistik, 2009 (data diolah) 1) Variabel Penyajian Neraca SKPD (X1) Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa variabel penyajian neraca SKPD memiliki t hitung sebesar 2,698 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,012 yang lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Ini berarti penyajian neraca SKPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan penyajian neraca SKPD berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menyajikan neraca SKPD maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD. Dari tabel diketahui bahwa model regresi linear tersebut dapat dianalisis

berdasarkan koefisien-koefisiennya. Model persamaan regresi

linear berganda berdasarkan tabel di atas adalah : Y = -1,081 + 0,321 (X1)

48

Dari fungsi regresi tersebut, diketahui bahwa penyajian neraca SKPD sangat berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD. 2) Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD (X2) Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan SKPD memiliki t hitung sebesar 3,826 dengan tingkat signifikansi 0,001 yang lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Ini berarti aksesibilitas laporan keuangan SKPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan aksesibilitas laporan keuangan SKPD berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan SKPD bagi para pengguna akan mewujudkan terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang lebih baik. Dari tabel diketahui bahwa model regresi linear tersebut dapat dianalisis

berdasarkan koefisien-koefisiennya. Model persamaan regresi

linear berganda berdasarkan tabel di atas adalah : Y = -1,081 + 0,527 (X2) Dari fungsi regresi tersebut, diketahui bahwa aksesibilitas laporan keuangan SKPD sangat berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD.

49

Berdasarkan hasil tabel di atas, diperoleh nilai standrdized coefficent tertinggi senilai 0,558 , yang merupakan nilai dari variabel bebas aksesibilitas laporan keuangan SKPD. Dapat disimpulkan bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan SKPD mempunyai pengaruh dominan ataupun kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD. c. Koefisien Determinan (R2) Determinan (R²) atau R – Square digunakan untuk melihat berapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Dengan kata lain koefisien determinan digunakan untuk mengukur kemampuan variabel penyajian neraca SKPD (X1) dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD (X2), dapat menjelaskan variabel transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD (Y). Tabel 4.11 b Model Summ ary

Model 1

R R Square .917a .842

Adjust ed R Square .830

St d. E rror of the Es timate .54256

a. Predic tors: (Constant), Aks esibilitas Laporan Keuangan, Penyajian Neraca b. Dependent Variable: Transparansi dan A kuntabilitas

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan Alat Bantu Program Statisik, 2009 (data diolah)

Hasil analisa regresi secara keseluruhan menunjukkan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,917 yang berarti bahwa korelasi/hubungan antara variabel penyajian neraca SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD sebesar

50

91,7%. Artinya memiliki hubungan yang sangat erat. Karena semakin besar nilai R, maka hubungan akan semakin erat. Sedangkan nilai R Square atau nilai koefisien determinasi sebesar 0,842 yang berarti bahwa variabel dependen (transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD) mampu dijelaskan oleh variabel independen (penyajian neraca SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD) sebesar 84,2% dan selebihnya 15,8% (100% - 84,2% = 15,8%) dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini.

B. Pembahasan Dari hasil persamaan regresi linear berganda dapat dilihat bahwa variabel Penyajian Neraca SKPD memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD. Pengaruh variabel Penyajian Neraca SKPD ini dikatakan kuat karena nilai sig. variabel Penyajian Neraca SKPD adalah 0.012. Berpengaruh positif dan signifikan karena nilai sig. Lebih kecil dari 0.05. Sedangkan untuk Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD juga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD. Dikatakan berpengaruh positif dan signifikan karena nilai sig. Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD adalah 0.001 dan lebih kecil dari 0.05. Dan dari hasil ini dapat dikatakan bahwa dengan meningkatkan Penyajian Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD maka akan meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

51

Pengelolaan Keuangan SKPD. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan merupakan salah satu syarat terwujudnya tata pemerintahan yang lebih baik (good governance). Salah satu media akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang dapat digunakan adalah laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh sebab itu cukuplah beralasan apabila pemerintah pusat mewajibkan setiap pemerintah daerah serta setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di dalamnya untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang diterima umum. Salah satu laporan keuangan yang wajib dibuat dan dianggap sangat penting adalah neraca, sebab pemerintah daerah maupun Satuan Perangkat Daerah yang ada di dalamnya pada umumnya mempunyai aset dan utang yang cukup signifikan dan pengungkapan atas informasi ini merupakan elemen penting dari transparansi dan akuntabilitas fiskal. Selain menyajikan laporan keuangan khususnya neraca hal lain yang dipandang perlu dilakukan adalah memberikan kemudahan akses laporan keuangan yang dibuat bagi pengguana laporan keuangan. Alasannya adalah apalah artinya menyajikan neraca tapi tidak memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangannya, maka usaha untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan tidak bisa berjalan maksimal. Jadi laporan keuangan yang selama ini disajikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai acuan atau sumber dari pengelolaan keuangan daerah bisa dikatakan memberi kontribusi signifikan terhadap transparansi dan

akuntabilitas

keuangan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan mengenai Pengaruh penyajian neraca SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD sebagai berikut : 1. Hasil analisa data dengan menggunakan metode analis regresi linier berganda menunjukan bahwa Penyajian Neraca SKPD (X1) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD (X2), secara bersamasama atau serentak berpengaruh signifikan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD di Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara. 2. Secara parsial variabel Penyajian Neraca SKPD (X1) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD (X2) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD di Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara, dan dapat dikatakan bahwa variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD memiliki pengaruh yang kuat. 3. Hasil analisa regresi secara keseluruhan menunjukkan R sebesar 0,917

yang

berarti

bahwa

korelasi/hubungan

antara

52

53

Penyajian Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD dengan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD memiliki hubungan yang sangat erat sebesar 91,7%. Sedangkan nilai R Square atau nilai koefisien determinasi sebesar

0,842

yang

berarti

bahwa

variabel

dependen

(Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD) mampu

dijelaskan oleh variabel independen (Penyajian

Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD) sebesar 84,2% dan selebihnya 15,8% (100% - 84,2% = 15,8%) dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutkan dalam penelitian ini.

B. Saran Laporan keuangan yang selama ini disajikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai acuan atau sumber dari pengelolaan keuangan daerah dapat dikatakan memberi kontribusi signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan. Mengingat begitu signifikannya pengaruh yang diberikan maka sudah seharusnya kalau SKPD harus berusaha untuk menyajikan laporan keuangan yang lengkap dan relevan termasuk neraca dan memberikan kemudahan akses bagi pengguna. Bekaitan dengan hal ini maka hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Daerah khususnya Pempropsu dan SKPD di lingkungannya adalah bahwa:

54

1. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD khususnya dan pemerintah daerah pada umumnya adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan secara lengkap (termasuk neraca) dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang berlaku. 2. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Untuk mendukung akuntabilitas

yang

efektif tersebut,

pemerintah dapat

mempublikasikan laporan keuangannya melalui media, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan internet; dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang

mendorong

akuntabilitas

pemerintah

terhdap

masyarakat. 3. Penyajian laporan keuangan secara lengkap dan yang mudah diakses

oleh

semua

pemakai

laporan

keuangan,

memungkinkan dapat berjalannya fungsi control baik control terhadap pertanggungjawaban penggunaan aset berupa

laporan

keuangan

maupun

control

daerah terhadap

kebijakan-kebijakan keuangan yang diambil oleh pemerintah, baik

control

yang

dilakukan

masyarakat, dan investor.

oleh

wakil

pengawas,

55

4. Dengan adanya tuntutan dari pemerintah pusat yang mengharuskan SKPD maupun pemerintah daerah agar membuat laporan keuangan, setidaknya pemerintah daerah berusaha untuk menyiapkan SDM yang mampu membuat laporan keuangan, yaitu melalui perekrutan karyawan yang memiliki latar belakang di bidang akuntansi dan keuangan maupun melalui pelatihan-pelatihan. 5. Bagi karyawan SKPD sebagi bagian dari entitas pembuat laporan maupun sebagai pengguna laporan dituntut untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, serta kepedulian terhadap laporan keuangan terutama di masa otonomi daerah sekarang ini agar bisa menilai kinerja, prestasi dan prospek unit kerja tempat mereka bekerja

DAFTAR PUSTAKA

Ancok, D. 1998. Teknik Penyusunan Skala Pengukur, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Bastian, Indra, 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik,edisi 2,Salemba Empat,Jakarta. Erlina, Sri Mulyani, 2007. Metode Penelitian Bisnis, USU Press, Medan. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Departemen Akuntansi, 2004. Buku Petunjuk Teknis Penulisan Proposal Penelitian dan Penulisan Skripsi, Medan. Forum Diskusi Akuntansi Sektor Publik, 2006. Standar Akuntansi pemerintahan Telaah Kritis-PP No. 24 Tahun 2005. BPFE, Yogyakarta. Halim, Abdul, 2002. Akuntansi Keuangan Daerah, edisi pertama, Salemba Empat, Jakarta. Mardiasmo, 2006. “Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance”. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Volume 2 No.1, hal 1-17. Mardiasmo, 2002. Akuntansi sektor publik, Penerbit Andi,Yogyakarta. Mardiasmo, 2002.Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, andi Offset, Yogyakarta Nordiawan, Deddi, 2006. Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

56

57

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Santoso, Singgih, 2006. Menguasai Statistik di Era Informasi dengan SPSS 14, terbitan pertama, Elex Media Komputindo, Jakarta. Situmorang, Syafrizal Helmi, Doly M. Ja’far Dalimunthe, Iskandar Muda, Muslich Lutfi, Syahyunan, 2008. Analisis Data Penelitian, terbitan pertama, USU Press, Medan. Sugiyono, 2006. Statistika untuk Penelitian, cetakan kesembilan, Alfa Beta, Bandung.

www.google.com www.pempropsu.go.id

58

Lampiran 1

Reliability Scale: ALL VARIABLES Ca se P rocessing Sum ma ry N Cases

Valid Ex cludeda Total

30 0 30

% 100.0 .0 100.0

a. Lis twis e deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics Cronbach's Alpha .734

N of Items 5

Ite m S tati stics Mean 4.3000 4.2333 4.3667 4.2667 4.3333

PN1 PN2 PN3 PN4 PN5

St d. Deviation .46609 .43018 .49013 .44978 .47946

N 30 30 30 30 30

Item-Total Statistics

PN1 PN2 PN3 PN4 PN5

Scale Mean if Item Deleted 17.2000 17.2667 17.1333 17.2333 17.1667

Scale Variance if Item Deleted 1.890 1.926 1.637 1.840 1.592

Corrected Item-Total Correlation .388 .412 .579 .460 .646

Scale Sta tisti cs Mean 21.5000

Variance 2.603

St d. Deviation 1.61352

N of Items 5

Cronbach's Alpha if Item Deleted .728 .718 .654 .701 .626

59

Lampiran 2



30 0 30

% 100.0 .0 100.0



N of Items 3

Item Statistics Mean 4.4333 4.3667 4.4667

ALK 1 ALK 2 ALK 3

Std. Deviation .50401 .61495 .62881

N 30 30 30

Ite m-Tota l Sta tisti cs

ALK 1 ALK 2 ALK 3

Sc ale Mean if Item Deleted 8.8333 8.9000 8.8000

Sc ale Variance if Item Deleted 1.178 .990 .924

Correc ted Item-Total Correlation .578 .569 .616


Variance 2.064


N of Items 3

Cronbach's Alpha if Item Deleted .687 .688 .632

60

Lampiran 3



30 0 30

% 100.0 .0 100.0



N of Items 3

Item Statistics Mean 4.2667 4.2333 4.3333

TA 1 TA 2 TA 3

Std. Deviation .52083 .50401 .54667

N 30 30 30

Ite m-Tota l Sta tisti cs

TA 1 TA 2 TA 3

Sc ale Mean if Item Deleted 8.5667 8.6000 8.5000

Sc ale Variance if Item Deleted .875 .938 .741

Correc ted Item-Total Correlation .599 .551 .733


Variance 1.730


N of Items 3

Cronbach's Alpha if Item Deleted .736 .784 .583

61

Lampiran 4

Descriptives Descriptive Statistics N PN ALK TA Valid N (listwise)

30 30 30 30

Mean 21.5000 13.3000 12.8333

Std. Deviation 1.61352 1.39333 1.31525

Correlations Transparansi dan Akuntabilitas Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Transparansi dan Akuntabilitas Penyajian Neraca Aksesibilitas Laporan Keuangan Transparansi dan Akuntabilitas Penyajian Neraca Aksesibilitas Laporan Keuangan Transparansi dan Akuntabilitas Penyajian Neraca Aksesibilitas Laporan Keuangan


Penyajian Neraca

1.000

.869

.894

.869

1.000

.851

.894

.851

1.000

.

.000

.000

.000

.

.000

.000

.000

.

30

30

30

30

30

30

30

30

30

62

Lampiran 5

Regression Variables Entered/Removed Model 1

Variables Entered Aksesibilit as Laporan Keuangan, Penyajian a Neraca

b

Variables Removed

Method

.

Enter

a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: Transparans i dan Akuntabilitas

b Model Summ ary

Model 1

R Square R .917a .842

Adjust ed R Square .830

St d. E rror of the Es timate .54256

a. Predic tors: (Constant), Aks esibilitas Laporan Keuangan, Penyajian Neraca b. Dependent Variable: Transparansi dan A kuntabilitas

ANOV Ab Model 1

Regres sion Residual Total

Sum of Squares 42.219 7.948 50.167

df 2 27 29

Mean S quare 21.109 .294

F 71.711

Sig. .000a

a. Predic tors: (Constant), Aks esibilitas Laporan Keuangan, Penyajian Neraca b. Dependent Variable: Transparansi dan A kunt abilitas

Coefficients a

Model 1



.138



t -.778 2.698

Sig. .443 .012

.558

3.826

.001

63

Lampiran 6

a Re siduals Sta tistics

Predic ted V alue St d. P redic ted Value St andard E rror of Predic ted V alue Adjust ed P redicted Value Residual St d. Residual St ud. Residual Deleted Residual St ud. Deleted Residual Mahal. Dis tanc e Cook's Dis tanc e Centered Leverage Value

Minimum 11.1392 -1. 404

Maximum 14.8533 1.674

Mean 12.8333 .000

St d. Deviat ion 1.20657 1.000

N

.104

.268

.165

.049

30

10.9806 -1. 51464 -2. 792 -2. 845 -1. 57273 -3. 336 .105 .000 .004

15.1298 .86079 1.587 1.727 1.01943 1.796 6.131 .354 .211

12.8304 .00000 .000 .003 .00292 -.013 1.933 .034 .067

1.21931 .52351 .965 1.010 .57562 1.073 1.784 .072 .062

30 30 30 30 30 30 30 30 30

30 30

a. Dependent Variable: Transparansi dan A kunt abilitas

Coefficients a

Model 1


Unstandardized Coefficients B Std. Error 1.390 -1.081 .321 .119 .527

.138


t -.778 2.698

Sig. .443 .012

.558

3.826

.001


a Coeffi cient Correl ations

Model 1

Correlations

Covariances

Ak ses ibilitas Laporan Keuangan Penyajian Neraca Ak ses ibilitas Laporan Keuangan Penyajian Neraca

Ak ses ibilitas Laporan Keuangan

Penyajian Neraca

1.000

-.851

-.851

1.000

.019

-.014

-.014

.014

a. Dependent Variable: Transparansi dan A kuntabilitas

Collinearity Statistics VIF Tolerance .275

3.632

.275

3.632

64

Lampiran 7 a Collineari ty Diagnosti cs

Model 1

Dimension 1 2 3

Condit ion Index 1.000 23.613 55.445

Eigenvalue 2.994 .005 .001

Variance P roportions Ak ses ibilitas Laporan Penyajian (Const ant) Neraca Keuangan .00 .00 .00 .55 .00 .22 .78 .45 1.00

a. Dependent Variable: Transparansi dan A kunt abilitas

Charts N =30 Std. Dev. =0.965

Mean =7.42E-16


Histogram

Frequency

6

4

2

0 -3

-2

-1

0

1

Regression Standardized Residual

2

65

Lampiran 8 Dependent Variable: Transparansi dan Akuntabilitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Expected Cum Prob

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0 0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Observed Cum Prob Dependent Variable: Transparansi dan Akuntabilitas

Scatterplot

Regression Standardized Predicted Value

2

1

0

-1

-2 -3

-2

-1

0

Regression Studentized Residual

1

2

66

Lampiran 9


Transparansi dan Akuntabilitas

Partial Regression Plot

1.00

0.00

-1.00

-2.00 -2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

Penyajian Neraca Dependent Variable: Transparansi dan Akuntabilitas

Partial Regression Plot

Transparansi dan Akuntabilitas

1.50

1.00

0.50

0.00

-0.50

-1.00

-1.50 -1.50

-1.00

-0.50

0.00

0.50


1.00

1.50

67

Lampiran 10

NPar Tests One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N Normal Parameters a,b Most Extreme Differences

Mean Std. Deviation Absolute Positive Negative

Kolmogorov-Smirnov Z As ymp. Sig. (2-tailed) a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.

Unstandardiz ed Res idual 30 .0000000 .52351392 .129 .129 -.116 .705 .704

68

Lampiran 11

69

Lampiran 12

70

Lampiran 13

71

Lampiran 14

DAFTAR PERTANYAAN I. Identitas Responden Nama

:

(boleh tidak diisi)

Jabatan

:

(boleh tidak diisi)

Lama menjabat

II.

Pertanyaan

:

Pengaruh

Penyajian

Neraca

SKPD

dan

Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD di Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara. Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan tanggapan yang sesuai atas pernyataan-pernyataan berikut dengan memilih skor yang tersedia dengan cara disilang (X). Jika menurut Bapak/Ibu tidak ada jawaban yang tepat, maka jawaban dapat diberikan pada pilihan yang paling mendekati. Skor jawaban adalah sebagai berikut :

Skor 1

Sangat tidak Setuju (STS)

Skor 2

Tidak Setuju (TS)

Skor 3

Netral (N)

Skor 4

Setuju (S)

Skor 5

Sangat Setuju (SS)

56

72

STS

TS

N

S

SS

I. Penyajian Neraca 1. Neraca disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan 2. Neraca menggunakan dasar akrual 3. Jurnal korolari diperlukan untuk menjembatani dari laporan realisasi anggaran yang menggunkana kas basis ke Nerca yang menggunakan dasar akrual 4. Dalam neraca aset disajikan sebesar nilai perolehan. 5. Laporan keuangan disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Pemerintah daerah STS .

TS

N

S

SS

TS

N

S

SS

II. Aksesibilitas Laporan Keuangan 1. Laporan keuangan dipublikasikan secara terbuka melalui media massa 2. Memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan 3. Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet STS

III. Transparansi dan Akuntabilitas 1. Pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai 2. Laporan keuangan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan 3. Laporan Keuangan SKPD di review oleh inspektorat sebelum diserahkan kepada BPK

SKRIPSI OLEH : NIM : Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Universitas Sumatera Utara

Recommend Documents