SISTEM PENGELOLAAN DANA TANGGUNG RENTENG KELOMPOK SEJAHTERA BUMI JAYA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KARANGSALAM KECAMATAN SURUH KABUPATEN SEMARANG) SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Hukum Ekonomi Syariah
Oleh : Meyda Tia Sasti NIM. 21411032 JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA 2015
i
NOTA PEMBIMBING
Lamp : 4 (empat) Eksemplar Hal
: Pengajuan Naskah Skripsi
Kepada Yth : Dekan fakultas syari‟ah IAIN Salatiga Di Salatiga
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Disampaikan dengan hormat, setelah dilaksanakan bimbingan, arahan, dan koreksi, maka naskah skripsi mahasiswa: Nama
: Meyda Tia Sasti
NIM
: 21411032
Judul
: SISTEM PENGELOLAAN DANA TANGGUNG RENTENG KELOMPOK SEJAHTERA BUMI JAYA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI KARANGSALAM
KECAMATAN SURUH KABUPATEN SEMARANG) Dapat diajukan kepada Fakultas Syari‟ah IAIN Salatiga untuk diujikan dalam sidang munaqosyah. Demikian nota pembimbing ini dibuat, untuk menjadi perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salatiga, 7 September 2015 Pembimbing,
ii
KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA FAKULTAS SYARI’AH Jl. Nakula Sadewa V No.9 Tel.(0298) 3419400 Fax. 323433 Nafis Irkhami, M.Ag., MA.Salatiga 50722 Website: www.iainsalatiga.ac.id E-mail:
[email protected] NIP. 197310262003121002
PENGESAHAN Skripsi Berjudul: SISTEM PENGELOLAAN DANA TANGGUNG RENTENG KELOMPOK SEJAHTERA BUMI JAYA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KARANGSALAM KECAMATAN SURUH KABUPATEN SEMARANG) OLEH: MEYDA TIA SASTI NIM. 21411032 Telah dipertahankan di depan sidang munaqasyah Skripsi Fakultas Syari‟ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, pada hari kamis, tanggal 17 September 2015, dan telah dinyatakan memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam. Dewan Sidang Munaqasyah Ketua Sidang
: Dra. Siti Zumrotun, M.Ag.
Sekretaris Sidang
: Nafis Irkhami M.Ag.,
Penguji I
: Evi Ariyani, MH.
Penguji II
: Drs. Machfudz M.Ag
Salatiga, 17 September 2015 Dekan Fakultas Syari‟ah
Dra. Siti Zumrotun, M.Ag NIP. 19670115 199803 2 002
iii
PERNYATAAN KEASLIAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
: Meyda Tia Sasti
NIM
: 21411032
Jurusan
: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas
: Syari‟ah
Judul Skripsi : SISTEM PENGELOLAAN DANA TANGGUNG RENTENG KELOMPOK SEJAHTERA BUMI JAYA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI KARANGSALAM
KECAMATAN SURUH KABUPATEN SEMARANG)
Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.
Salatiga, 07 September 2015 Yang menyatakan,
Meyda Tia Sasti NIM : 21411032
iv
MOTTO PENULIS
"Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapanglapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu" maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Mujadilah: 11)
“Ilmu tanpa agama adalah lumpuh, agama tanpa ilmu adalah buta” (Albert Einstein) “Kejujuran dan kegigihan akan membawa kepada keberhasilan” (Meyda Tia Sasti)
v
PERSEMBAHAN
Kupersembahkan dengan cinta dan ketulusan hati karya ilmiah berupa skripsi ini kepada : 1. Kedua orang tuaku Bapak Sulton Amirudin dan Ibu Partini tercinta, yang telahmendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini. 2. Adikku Wildan Ramadhan, yang telah mendoakan agar selalu tetap semangat dalam menuntut ilmu dan menjalani kehidupan di dunia ini. 3. Keluarga Besar Dinasty Ramelan, yang selalu memberikan dorongan serta motivasi agar selalu bersabar dalam menghadapi setiap masalah. 4. Seseorang yang telah memberikan kehidupan bermakna, pencerahan dan motivasi yang tinggi sehingga penulis selalu semangat dalam menjalani kehidupan. 5. Para guru sejak Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi yang penulis sayangi dan hormati dalam memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran. 6. Almamater
Tercinta
Fakultas
penulisbanggakan.
vi
Syari‟ah
IAIN
Salatiga
yang
KATA PENGANTAR Rasa syukur yang dalam penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, karena berkatrahmat-Nya Penulisan Skripsi ini dapat penulis selesaikan sesuai dengan yang
diharapkan.Penulis
yang telah diberikan oleh-Nya
juga
bersyukur
sehingga
atas
penulis
rizki
dan
dapat menyusun
kesehatan penulisan
skripsiini. Sholawat dan salam selalu penulis sanjungkan kepada Nabi, Kekasih, Spirit Perubahan, Rasullah Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan para sahabat-sahabatnya, syafa‟at beliau sangat penulis nantikan di hari pembalasan nanti. Penulisan skripsi ini disusun untuk diajukan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam, Fakultas Syari‟ah, Jurusan S1 Hukum Ekonomi Syari‟ah yang berjudul:“Sistem Pengelolaan Dana Tanggungrenteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi kasus di Karangsalam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)”.Penulis mengakui bahwa dalam menyusun Penulisan Skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Karena itulah penulis mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya, ungkapan terima kasih kadang tak bisa mewakili kata-kata, namun perlu kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1. Bapak Dr. Rahmat Hariyadi, M.Pd, selaku Rektor IAIN Salatiga 2. Ibu Dra. Siti Zumrotun, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari‟ah di IAIN Salatiga.
vii
3. BapakIlya Muhsin, S.H.I., M.Si, selaku Wakil Dekan Fakultas Syari‟ah Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang selalu memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar dan baik. 4. Ibu Evi Ariyani, M.H, selaku Ketua Jurusan S1 Hukum Ekonomi Syari‟ah di IAIN Salatiga. 5. Bapak Nafis Irkhami, M.Ag., MA selaku Dosen Pembimbing yang selalu meberikan saran, pengarahan dan masukan berkaitan penulisan skripsi sehingga dapat selesai dengan maksimal sesuaiyang diharapkan. 6. Ibu Lutfiana Zahriani, M.H, selaku Kepala Lab. Fakultas Syari‟ah IAIN Salatiga yang memberikan pemahaman, arahan dalam penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini bisa saya selesaikan. 7. Ibu tyas, yang telah berkenan memberikan izin penelitian di Desa Karang Salam dan telah memberikan informasi berkaitan penulisan skripsi. 8. Bapak dan Ibu Dosen selaku staf pengajar dan seluruh staf adminitrasi Fakultas Syari‟ah yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang selalu memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa halangan apapun. 9. Sahabat-sahabatkuyang selalu mendukung penulis dalam menyusun skripsi ini. 10. Teman-teman Jurusan S1 Hukum Ekonomi Syari‟ahangkatan 2011 di IAIN Salatiga yang telah memberikan banyak cerita selama menempuh pendidikan di IAIN Salatiga.
viii
Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis, agar pula senantiasa mendapatkan maghfiroh, dan dilingkupi rahmat dan cita-Nya.Amiin. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi metodologi, penggunaan bahasa, isi, maupun analisanya, sehingga kritik dan saran yang konstruktif, sangat penulis harapan demi enaknya penulisan skripsiini dibaca dan dipahami. Akhirnya, penulis berharap semoga skrispi ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca.
Salatiga, 17 Agustus 2015
Penulis.
ix
ASBTRAK Sasti, Meyda Tia. 2015. Sistem pengelolaan dana tanggung renteng kelompok Sejahtera Bumi Jaya ditinjau dari hukum Islam (studi kasus di Karangsalam kecamatan Suruh kabupaten Semarang).Skripsi. Fakultas Syari‟ah. Jurusan S1 Hukum Ekonomi Syari‟ah.Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Pembimbing: Nafis Irkhami, M.Ag., MA. Kata kunci: penggelolaan dana. Tanggung renteng. Hukum Islam. Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), yang dimulai dengan adanya Program Pengembangan Kecamatan (PKK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di pedesaan untuk memajukan perekonomian daerah tersebut.Salah satunya adalah pembiayaan dana tanggung renteng. Penulis dalam hal ini mengkaji tentang penerapan sistem pengelolaan dana tanggung renteng dan analisis hukum Islam. Pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah (1) Prosedur dan sistem pinjaman dana tanggung renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya Desa Karang Salam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang (2) Bagaimana pengelolaan dana tanggung renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya Desa Karang Salam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang (3) Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pengelolaan dana tanggung renteng Kelompok Sejahtea Bumi Jaya di desa karang salam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka dilakukan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum empiris dengan mendekati masalah peneliti dengan sifat hukum nyata atau bfakta sosial sesuai dengan kenyataan hidup, serta menggunakan jenis penelitian field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan di dalam masyarakat itu sendiri atau dalam instansi yang bersangkutan. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana tanggung renteng dan produk pinjaman di kelompok Sejahtera Bumi Jaya. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan dana tanggung renteng bersifat kelompok dan ditanggungkan bersama sama dalam satu kelompok. Tanggung renteng yang artinya menanggung secara bersama-sama dan menerapkan sistem bagi hasil di semua anggota kelompok.Sistem pembiayaan tidak dikenakan bunga melainkan bagi hasil. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa yang tidak sesuai dengan ketentuan penerapan sistem tanggung renteng dan hukum islam yaitu (1) pengelolaan dana tanggung renteng lebih cenderung ke koperasi pinjaman biasa yang tidak di bebankan perkelompok seperti penerapan tanggung renteng. dan tidak diadakan bagi hasil kelompok tersebut. (2) proses pinjaman yang meminjam dikenakan bunga 10%. (3) Dalam agama islam telah melarang riba, dalam pinjaman ini termasuk menggunakan riba Qardhi yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan.
x
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL.................................................................................
i
NOTA PEMBIMBING..............................................................................
ii
PENGESAHAN.........................................................................................
Iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.................................................
iv
MOTO........................................................................................................
V
PERSEMBAHAN......................................................................................
vi
KATA PENGANTAR...............................................................................
vii
ABSTRAK.................................................................................................
X
DAFTAR ISI..............................................................................................
Xi
DAFTAR GAMBAR.................................................................................
Xiv
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah.........................................................
1
B. Rumusan Masalah.................................................................
4
C. Tujuan Penelitian...................................................................
4
D. Kegunaan Penelitian..............................................................
5
E. Penegasan Istilah...................................................................
6
F. Tinjauan Pustaka...................................................................
6
G. Metode Penelitian..................................................................
11
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian....................................
11
2.
Kehadiran Peneliti .........................................................
12
3. Lokasi Penelitian ...........................................................
13
4. Sumber Data.....................................................................
13
5. Prosedur Pengumpulan Data ..........................................
14
6. Analisis Data ..................................................................
15
7. Pengecekan Keabsahan Data ..........................................
16
8. Tahap-tahap Penelitian....................................................
17
H. Sistematika Penulisan............................................................
18
xi
BAB II LANDASAN TEORI A. Tinjauan Umum Akad........................................................
19
1. Konsep Akad dalam Fiqh Muamalah............................ a. Pengertian Akad.............................................................. b.Unsur-unsur Akad............................................................. c.Rukun dan Syarat Akad.................................................... d.Macam-macam akad.........................................................
20 21 24 26
B. Dasar Hukum Program Nasional Pengembangan Masyarakat........................................................................... C. Prinsip dasar PNPM.............................................................
37 38
D. Konsep Umum Tanggung Renteng...................................... 1. Pengertian Tanggung Renteng........................................
39
2. Tata Nilai Tanggung Renteng.........................................
40
E. Konsep Umum Pinjaman......................................................
40
1. Pinjaman Menurut Hukum Positif..................................
41
2. Qardh atau Pinjaman Menurut Fiqh Muamalah..............
42
F. Konsep Umum Pembiayaan................................................ 1. Tujuan Analisis Pembiayaan............................................ 44 2. Jenis-jenis Pembiayaan.................................................... 44 45 3. Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah........... 45 4. Jaminan Pembiayaan........................................................ 49 5. Prinsip-prinsip Pembiayaan............................................ 50 6. Teknik Penyelesaian Pembiayaan Macet......................... G. Konsep Umum Wakalah atau Pertanggungan..................... H. Konsep umum Riba.............................................................. BAB III
53 55 57
GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN DANA TANGGUNG RENTENG A. Gambaran Umum Pengelolaan Dana Tanggung Renteng.... 1. Sejarah berdirinya Tanggung Renteng Kelompok
xii
62 63
Sejahtera Bumi Jaya........................................................ B. Visi dan Misi Pinjaman Kelompok Sejahtera Bumi Jaya...................................................................................... C. Sistem Kerja Kelompok Sejahtera Bumi Jaya..................... D. Lokasi Pinjaman Dana Tanggung Renteng.......................... E. Struktur Organisasi Kelompok Sejahtera Bumi Jaya............ F. Tujuan Pendanaan Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera
64 61 65 66 67
Bumi Jaya.............................................................................. G. Bentuk pinjaman................................................................... H. Data-data Deskriptif............................................................. I. Proses Pengajuan Pinjaman.................................................. J. Proses Pengembalian Pinjaman............................................ K. Akad yang berlaku dalam Pinjaman Dana Tanggung Renteng................................................................................ BAB IV
68 68 70 70 71
ANALISA A. Pengelolaan dana Tanggung Renteng di desa Karangsalam
72
Kecamatan Suruh.................................................................. B. Prosedur Pengajuan Pinjaman Dana Tanggung Renteng di
73
Kelompok Sejahtera Bumi Jaya.......................................... C. Prosedur Pengembalian Pinjaman Dana Tanggung Renteng di Kelompok Sejahtera Bumi Jaya.......................................
76
D. Pengelolaan dana tanggung renteng dan Sistem Pinjaman Dana Tanggung Renteng di desa Karangsalam Dalam Prespektif Hukum Islam...................................................... BAB V
78
PENUTUP A. Kesimpulan ..........................................................................
81
B. Saran-Saran...........................................................................
82
DAFTAR PUSTAKA DAFTAR RIWAYAT HIDUP LAMPIRAN-LAMPIRAN
xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pembangunan yang sedang giat dilakukan pada saat ini meliputi segala aspek kehidupan yang pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan
yang ada dalam
masyarakat, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 alinea IV.Upaya peningkatan ini, tidak lepas dari persoalan kemiskinan dan pengangguran, yang semakin lama semakin bertambah. Setiap tahun muncul lulusan dari berbagai tingkat sekolah, yang secara otomatis juga menambah individu baru yang akan terjun didunia pekerjaan, namun jumlah lembaga usaha yang didapat menampung tenaga kerja juga semakin berkurang. Sebaiknya masalah pengangguran bisa teratasi dengan menciptakan lapangan kerja sendiri.Masyarakat bisa memulai dengan membuka usaha kecil, agar tidak terjadi krisis ekonomi dan tidak terjadi kemiskinan. Dengan membuka usaha tentunya mendapat beberapa kendala terutama di permodalan. Saat ini banyak yang berlomba-lomba dalam kegiatan kemajuan disektor ekonomi. Salah satunya berdirinya koperasi dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.Koperasi lahir di tengah-tengah kehidupan masyarakat memiliki beberapa fungsi, salah satu fungsinya adalah melakukan
1
penyaluran dana kepada masyarakat, yaitu dengan cara mengeluarkan pembiayaan-pembiayaan. Koperasi adalah salah satu bentuk kelompok keuangan non bank yang beroperasi sesuai bank.Seperti halnya disuatu wilayah yang melakukan
pendanaan.Pemerintah
Indonesia
meluncurkan
Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), yang dimulai dengan adanya Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di pedesaan untuk memajukan perekonomian daerah tersebut. Pemerintah memberikan bantuan di desa Karang Salam untuk mengembangkan usahanya karena terdapat beberapa kendala dimodal usaha. Menciptakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memang tidak mudah, diperlukan modal yang cukup dan ketrampilan dalam mengelola usaha.Dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah mengatur
secara
langsung
kegiatan
ekonomi.Untuk
mengatasi
keterbatasan modal, sering kali para pengusaha UMKM meminjam dari lembaga keuangan dengan bunga yang cukup tinggi. Tanggung renteng ini lahir ditengah kehidupan masyarakat yang memiliki beberapa fungsi salah satunya fungsinya adalah melakukan penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan yaitu dengan cara mengeluarkan pembiayaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil dan kerja sama sekelompok tersebut.
2
Tanggung renteng dapat diartikan sebagai tanggung jawab bersama.Jadi sistem tanggung renteng dapat diartikan sebuah sistem yang membagi tanggung jawab secara merata, tidak ada bunga kecuali biaya administrasi, menerapkan konsep kolektifitas mulai dari merancang program hingga mengatasi masalah yang dihadapi dengan dasar keterbukaan
dan
saling
mempercayai.Sistem
tanggung
renteng
dimplementasikan dalam wujud musyawarah untuk berbagai kepentingan dalam
pengambilan
keputusan.Termasuk
melakukan pinjaman.Bahkan menyangkut
boleh
tidaknya
persyaratan
anggota
yang harus
disetujui.Lebih dari itu, manakala terjadi kerugian piutang maka pelunasannya harus ditanggung renteng seluruh anggota kelompoknya (Alam, 2007:35). Didesa Karang Salam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang justru bertolak belakang. Dana yang diberikan pemerintah ini diberi nama tanggung renteng kelompok Sejahtera Bumi Jaya. Akan tetapi banyak warga bilang bahwa inisial X yang memegang dana di Kelompok Sejahtera Bumi Jaya dicampur dengan dana pribadinya untuk dijadikan usaha dia dengan memakai bunga yang masih di atas namakan tanggung renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya. Akad pembiayaan yang diterapkanpun juga tidak sama seperti tangung renteng yang akan ditanggung oleh suatu kelompok, melainkan perseorangan, atau lebih ke simpan pinjam seperti koperasi. Maka disini saya meneliti tentang “Sistem PengelolaanDanaTanggung
Renteng
3
Kelompok
Sejahtera
Bumi
JayaDitinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasusdi Desa Karang Salam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)
B. Rumusan Masalah 1. Prosedur dan Sistem Pinjaman Dana Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya
Desa Karang Salam Kecamatan Suruh
Kabupaten Semarang ? 2. Bagaimana Pengelolaan Dana Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya Desa Karang Salam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang ? 3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya
Desa Karang
Salam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang ? C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui proses Pengelolaan Dana Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya Desa Karang Salam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. 2. Untuk mengetahui sistem Pinjaman Dana Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya Desa Karang Salam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.
4
3. Untuk mengetahui tentangpandangan hukum Islam terhadap praktek Pengelolaan Dana Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya Desa Karang Salam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. D. Kegunaan Penelitian 1. Sebagai penambah wawasan tentang pengelolaan dana, riba, dan hukumnya. 2. Untuk mengetahui sejauh mana ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan mempraktekan semua teori dari mata kuliah yang telah diberikan. 3. Penelitian ini difokuskan pada praktek Pengelolaan Dana Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya
Desa Karang Salam
Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.Sebagai objek penelitian sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan E. Penegasan Istilah Pengelola dana adalah orang yang diberi tugas untuk menjalankan dana atau uang. Perjanjian Tanggung Renteng Dalam Perspektif Hukum Perdata Pengertian tanggung renteng dalam pasal 1278 KUH Perdata yaitu : Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang. Jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh
5
utang sedang pembayaran yang dilakukankepadasalah satu membebaskan orang yang berutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi diantara beberapa orang berpiutang tadi(KUHP 2013 : 123). Hukum Islam yaitu rangkaian dari kata “Hukum” dan kata “Islam” untuk mengetahui arti hukum Islam perlu diketahui lebih dahulu arti kata hukum.Hukum yaitu seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat itu berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.Hukum Islam artinya seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini serta mengikat untuk semua yang beragama Islam (Syarifudin, 1997:4-5). F. Tinjauan Pustaka Penelitian ini tidak merupakan duplikasi atau pengulangan dari penelitian yang ada. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan perbandingan bagi penelitian ini yaitu terdapat beberapa penelitian terkait yang membahas tentang kegiatan simpan pinjam
dalam ruang
lingkup yang berbeda. Di antaranya adalah: Pertama, skripsi dari Daniel Veri Saputra, 2008, yang berjudul “Prosedur pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) BMT RAMA Salatiga”.Penelitian tersebut mengunakan metode penelitian empiris bersifat deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitiannya prosedur pengajuan pembiayaan yang diterapkan oleh KSPS BMT RAMA
6
dalam proses pengajuan pembiayaan mudah ringan dan tidak mempersulit calon debitur, nasabah, calon, cukup menghadap customer service dalam pengajuan
pembiayaan
pemberkasan
dituntut
kelengkapan
dan
keabsahanya untuk dapat diproses lebih lanjut. Langkah-langkah pemberian pembiayaan pihak nasabah harus menempuh tahapan tahapan hal yang dipertimbangkan dalam menyetujui pembiayaan bersikap dengan penuh kehati-hatian dalam memberikan pinjaman, setelah melalui proses analisis dan evaluasi dinyatakan memenuhi kriteria permohonan pembiayaan
akan
direalisasi.
Faktor-faktor
yang
mempengaruhi
keberhasilan dan hambatan pembiayaan. Faktor keberhasilannya antara lain bertambahnya pesaing, bertambahnya pihak ketiga ekonomi yang bersangkutan, dalam bidang usahanya, meningkatkan pelayanan simpanan pada anggota, meningkatkan prinsip kehati-hatian, sedangkan faktor hambatannya antara lain yaitu semakin bertambahnya BMT yang bermunculan keterbatasan karyawan keterbatasan modal dan terjadinya kredit macet. Kedua skripsi dari Abdul Aziz Herawanto (2009) yang berjudul “Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi Secara Syari‟ah di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syari‟ah Surakarta”.Skripsi tersebut menjelaskan tentang implementasi akad murabahah dalam pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi secara syari‟ah di bank Tabungan Negara Kantor cabang Syari‟ah Surakarta. Penelitian tersebut mengunakan metode penelitian empiris bersifat
7
deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses implementasi akad murabahah dalam pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi secara syari‟ah di bank tabungan Negara kantor cabang syari‟ah Surakarta sudah menerapkan prinsip-prinsip syari‟ah Islam. Hal tersebut pada proses pembuatan akad antara pihak bank dengan pihak pemohon pembiayaan. Proses penyelesaian permasalahan yang digunakan pihak bank dengan pihak pemohon bank juga telah menggunakan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Ketiga, skripsi dari Kurneawati (2011) yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Murabahah pada PT. Bank BRI Syari‟ah KCI Gubeng Surabaya”.Skripsi tersebut menjelaskan tentang analisis perlakuan akuntansi piutang murabahah pada PT. Bank BRI Syari‟ah KCI gubeng Surabaya.Metode penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa di dalam praktik transaksi murabahah di BRI Syari‟ah, bank tersebut mempunyai dua metode alternatif untuk melakukan transaksi piutang, alternatif pertama
yaitu pada saat memberi kuasa ke nasabah, BRI Syari‟ah
memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang, maka hal ini dibukukan dalam perkiraan piutang wakalah sebesar uang yang diserahkan kepada nasabah, sedangkan apabila barangnya telah ada dan telah diserahkan kepada nasabah, baru dibukukan dalam perkiraan piutang murabahah. Alternatif kedua yaitu bank BRI Syari‟ah membeli sendiri barang yang dipesan oleh nasabah.
8
Keempat, skripsi dari Andri Susila (2002) Yang berjudul “Praktik Akad Murabahah dan Akad Ijarah di BMT Haniva Berbah dalam Perspektif
Fikih
Muamalah”.Penelitian
tersebut
mengkaji
masalah
kesesuaian akad Murabahah dan akad Ijarah yang dilakukan di BMT Haniva dalam perspektif fikih muamalat. Penelitian tersebut merupakanfield research atau penelitian lapangan yang bersifat deskripsi-analisisyaitu menggambarkan bagaimana praktik akad murabahah dan akad ijarah di BMT Haniva. Dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik akad di BMT Haniva dalam perspektif fikih muamalat bahwa akad murabahah dan akad ijarah belum sesuai dengan fikih muamalat, karena masih mengandung unsur garar.Akad murabahah dan akad ijarah juga menimbulkan wanprestasi, karena ada cidera janji dan dalam pemesanan barang belum dicantumkan tentang umur dan pihak-pihaknya. Dalam penyelesaian wanprestasi pada akad murabahah dan akad ijarah di BMT Haniva belum mengacu pada fatwa-fatwa Dewan Syari‟ah Nasional, karena masih menggunakan pendekatan dengan cara musyawarah dan mufakat..
Kelima, skripsi dari Nur Inayah (2009) yang berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta”.Dalam penelitian tersebut dijelaskan tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yg telah terkumpul yang
9
diperoleh di lapangan.Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam penanganan terhadap nasabah yang pembiayaannya bermasalah pihak BMT menggunakan cara-cara yang lebih bersifat kekeluargaan seperti melakukan silaturahim, pembinaan rescheduling, memberi peringatan kemudian sita jaminan. Keenam, skripsi dari Stevi Sulistiyoningrum (2010) yang berjudul “Implementasi Pemberian Kredit Bergulir PNPM Mandiri Kepada Usaha Kecil dan Menengah Masyarakat di Kelurahan Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri”.Metode yang digunakan dalam
penelitian
tersebut
adalah
deskriptif
kualitatif
yaitu
menggambarkan dan menguraikan data-data yg telah terkumpul yang diperoleh di lapangan.Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa nasabah pemberian kredit bergulir dibentuk sekelompok, yang dimana kelompok tersebut harus melunasi pinjaman kredit secara bergulir.Setiap pemberian kredit harus menggunakan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor maupun sertifikat.Bagi menggunakan
cara-cara
yang pembiayaannya bermasalah pihak yang
lebih
bersifat
kekeluargaan,
dan
dimusyawarahkan satu kelompok tersebut, memberi peringatan kemudian sita jaminan. Ketujuh, skripsi dari Giska Matahari Gegana (2011) yang berjudul “Penerapan Prinsip Tanggung Renteng dalam Hal Kreditur Melakukan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi”.Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah deskriptif kualitatif 10
yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yg telah terkumpul yang diperoleh di lapangan.Hasil penelitiannya menunjukan dalam penyelesaian wanprestasiterhadap perjanjian kredit sindikasi oleh kreditur, yang
diakibatkan
kredit
macet
di
kelompok
tanggung
renteng
mengakibatkan kredit sindikasi tersebut batal dan kreditur harus membayar ganti rugi sesuai porsi keikutannya.
Dari beberapa hasil penelitian yang ada, terlihat bahwa ada kedekatan judul dengan judul penelitian yang penulis lakukan.Namun penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti lainnya.Letak perbedaannya ada pada titik tekan yang penulis fokuskan. Penulis menitikberatkan pada bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana dan pembiayaan pinjaman di Kelompok Bumi Jaya Sejahtera apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. G. Metode Penelitian Metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian a. Pendekatan Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum empiris artinya dengan mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau fakta sosial sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat. Penelitian hukum yang berparadigma sebagai fakta sosial yang mana data hukumnya dieksplorasi dari proses interaksi
11
hukum di masyarakat. Dengan maksud menyelidiki respon atau tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum (Utsman, 2014:2-3). Penggunaan pendekatan ini, dimaksudkan untuk memahami gejala hukum di Kelompok Sejahtera Bumi Jaya ditijau dari hukum islam, apakah sudah sesuai hukum Islam atau belum. b. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami keadaan atau fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan dengan berbagai metode alamiah. Dalam
penelitian kualitatif metode yang biasa
digunakan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen (Moleong, 2011:6). Penelitian ini adalah usaha untuk mengetahui atau mendalami bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan simpan pinjam dana tanggung renteng kelompok sejahtera bumi jaya di desa karang salam kecamatan suruh kabupaten semarang.Penelitian kualitatif dipilih karena dipandang cocok untuk mengekspresikan temuan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan akad simpan pinjam. 2. Kehadiran Peneliti Dalam penelitian ini, penulis bertindak sebagai pengumpul data di lapangan dengan menggunakan alat penelitian aktif dalam mengumpulkan
12
data-data di lapangan. Selain itu alat yang dijadikan untuk pengumpulan data bisa berupa dokumen-dokumen yang menunjang keabsahan hasil penelitian ini serta alat-alat bantu lain yang dapat mendukung terlaksananya penelitian, seperti kamera dan alat perekam. 3. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian adalah tempat di mana lokasi penelitian itu akandilakukan. Lokasi dalam penelitian ini adalah dirumah Ibu X RT02 RW01 Desa Karang Salam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Penulis memilih lokasi ini karena ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan akad tanggung renteng, sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengungkap kebenaran bagaimana dalam pelaksanaan akad tersebut apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. 4. Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data penelitian berupa; a. Sumber Data Primer Sumber data primer adalah sumber data yang langsung didapatkan dari lapangan atau lokasi penelitian. 1) Informan Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah orang yang mengelola
13
dana tanggung renteng di Desa Karang Salam kecamatan suruh Kabupaten Semarang dan nasabah yang meminjam. 2) Dokumen Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data primer, yaitu dokumen-dokumen berhubungan dengan sistem pengelolaan dana dan bentuk simpan pinjam data-data berupa jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan di Kelompok Sejahtera Bumi Jaya di Desa Karang Salam kecamatan suruh Kabupaten Semarangdan data-data tata cara dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. b. Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari berbagai bacaan atau hasil penelitian sebelumnya yang bertema sama. Jadi sumber data lain yang bisa mendukung penelitian ini adalah dengan telaah pustaka seperti buku-buku, jurnal ataupun hasil penelitian sebelumnya yang meneliti hal serupa.
5. Prosedur Pengumpulan Data Dalam penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan laporan penelitian yaitu sebagai berikut: a. Observasi
14
Observasi adalah pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistematis terhadap fenomena yang diselidiki (Hadi, 1994:139).Dalam observasi ini, data yang penulis peroleh secara langsung dari Kelompok Sejahtera Bumi Jaya di Desa Karang Salam kecamatan suruh Kabupaten Semarang. Dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang terjadi padaobyek penelitian seperti dengan cara mengamati keadaan sekitar, proses pelayanan pada nasabah dalam memberikan pembiayaan.
b. Interview Interview yaitu cara memperoleh keterangan atau data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak Kelompok Sejahtera Bumi Jaya dalam hal ini adalah pengelola dana tanggung renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya dan nasabah kelompok tanggung renteng tersebut. c. Dokumentasi Dokumentasi yaitu mengumpulkan, menyusun dan mengelola dokumen-dokumen tertulis yang terdapat di Kelompok Sejahtera Bumi Jaya dan kegiatan yang dianggap berguna untuk dijadikan bahan keterangan yang berhubungan dengan penelitian ini. 6. Analisis Data Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis.Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan
15
dengan memakai metode berfikir
induktif yaitu yaitu pengambilan
kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum (Sudjana, 1988:7). Kesimpulan ini ditarik dari fakta atau data khusus berdasarkan pengamatan di lapangan untuk menilai apakah pelaksanaan pengelolaan dana tanggung renteng dan bentuk pembiayaaan pinjaman sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. 7. Pengecekan Keabsahan Data Dalam suatu penelitian, validitas data mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menentukan hasil akhir suatu penelitian sehingga untuk mendapatkan data yang valid diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2010:274) Triangulasi dalam pengujian kredibilitas dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu sebagai berikut: a. Triangulasi Sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. b. Triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
16
c. Triangulasi waktu yaitu pengecekan data dengan wawancara observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 8. Tahap-Tahap Penelitian Tahap-tahap dalam penelitian ini adalah sebagi berikut, yaitu; a. Tahap sebelum lapangan, yaitu hal-hal yang dilakukan sebelum melakukan penelitian seperti penulis menentukan topik penelitian, mencari informasi tentang pelaksanaan akad, menetapkan fokus penelitian dan sebagainya yang harus dipenuhi sebelum melakukan penelitian. b. Tahap pekerjaan lapangan yaitu penulis terjun langsung ke lapangan untuk mencari data-data yang diperlukan seperti wawancara kepada informan, melakukan observasi dan dokumentasi. c. Tahap analisa data, apabila semua data telah terkumpul dan dirasa cukup maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut dan menggambarkan hasil penelitian sehingga bisa memberi arti pada objek yang diteliti. d. Tahap penulisan laporan yaitu apabila semua data telah terkumpul dan dianalisis serta dikonsultasikan kepada pembimbing maka yang
17
dilakukan penulis selanjutnya adalah menulis hasil penelitian tersebut sesuai dengan pedoman penulisan yang telah ditentukan. H. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan merupakan uraian singkat mengenai hal-hal yang akan dilaporkan secara sistematis, dengan tujuan agar mempemudah dalam memperoleh suatu gambaran secara meyeluruh mengenai analisa praktek Pengelolaan Dana Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya Desa Karang Salam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Adapun sistematika penulisan proposal meliputi: BAB I :Pendahuluan berisi tentang Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Penegasan istilah, Tinjauan pustaka, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan BAB II:Kajian pustakatentang akad, asas-asas hukum perakadan secara dan secara umum. Pengertian riba, macam macam riba.Larangan riba, Pengertian tanggung renteng.Pinjaman dari hukum positif, muamalah, pinjaman dari sudut pandang Islam.Pembiayaan dalam keuangan syariah, pertanggungan. BABIII:Laporan obyek, membahas tentang gambaran umum dan data-data deskrptif pengelolaan Dana Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya
Desa Karang Salam Kecamatan Suruh
Kabupaten Semarang.
18
BABIV:Hasil pelitian dan pembahasan
yang membahas tentanng
pengelolaan Dana Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya Desa Karang Salam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang ditinjau dari hukum Islam. BAB V : Kesimpulan dan Saran
19
BAB II LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Umum Akad 1. Konsep Akad dalam Fiqh Muamalah a. Pengertian Akad Dalam al-Qur‟an ada dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu al-„aqdu (akad) dan al-„ahdu (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.Para ahli hukum Islam (jumhur ulama) memberikan definisi akad sebagai “Pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara‟ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya” (Dewi dkk, 2006:45-46). Sedangkan menurut istilah fiqh, secara umum akad adalah sesuatu yang menjadi tekad seseporang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan
kepemilikan)
20
dan
qabul
(pernyataan
penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyaratkan dan berpengaruh pada sesuatu (Ascarya, 2011:35). b. Unsur-Unsur Akad 1) Pertalian Ijab dan Qabul Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (mujib) untuk melakukan sesuatu.Qabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui
kehendak
mujib
tersebut
oleh
pihak
lainnya
(qaabil).Ijab dan qabul ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan (Dewi dkk, 2006:48). 2) Dibenarkan Oleh Syara‟ Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam al-Qur‟an dan Nabi Muhammad dalam hadits. Pelaksanaan akad, tujuan akad maupun objek akad tidak boleh bertentangan dengan syari‟ah, jika bertentangan akan mengakibatkan akad itu tidak sah (Dewi dkk, 2006:48). 3) Mempunyai Akibat Hukum Terhadap Objeknya Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (tasharruf), adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberi konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak (Dewi dkk, 2006:48).
21
c. Rukun dan Syarat Akad Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi.Secara bahasa, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan (Dewi dkk, 2006:49). Menurut ulama Hanafiah sebagaimana yang dikutip oleh Muslich (2010:115) bahwa rukun akad ada dua macam, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan unsur-unsur yang lain yang menjadi penopang terjadinya akad, seperti objek akad dan pelaku akad, merupakan sesuatu yang secara otomatis harus ada untuk pembentukan akad, namun tidak menjadi rukun akad. Ulama-ulama selain Hanafiah berpendapat bahwa rukun akad itu ada tiga yaitu orang yang melakukan akad („aqid), objek akad (ma‟qud „alaih) dan shighat. 1) Aqid (Orang yang Melakukan Akad) Ijab dan qabul yang oleh Hanafiah dipandang sebagai satusatunya rukun akad, timbul dari orang-orang yang melakukan akad.Orang yang melakukan akad dialah pelaku dari setiap transaksi.Tidak setiap orang layak untuk menyatakan suatu akad seperti anak dibawah umur.
22
2) Ma‟qud „Alaih (Objek Akad) Objek akad adalah segala sesuatu yang dijadikan sasaran atau tujuan akad.Jenisnya kadang-kadang benda yang bersifat maliyah, seperti barang dijual, digadaikan atau dihibahkan. Para fuqaha, sebagimana dikutup oleh Wahbah Zuhaili, mengemukakan ada empat syarat yang harus dipenuhi agar benda bisa dijadikan objek akad: a) Benda tersebut harus ada pada saat dilakukannnya akad. b) Barang yang dijadikan objek akad harus sesuai dengan ketentuan syara‟. c) Barang yang dijadikan objek akad harus bisa diserahkan pada waktu akad. d) Barang yang dijadikan objek akad harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara keduanya. e) Barang yang dijadikan objek akad harus suci, tidak najis dan tidak mutanajis. Syarat yang kelima ini dikemukakan oleh jumhur ulama selain Hanafiah (Muslich, 2010:129). 3) Shigat (Ijab dan Qabul) Pengertian ijab menurut Muhammad Abu Zahra sebagimana yang dikutip oleh Muslich (2010:130) adalah pernyataan yang timbul
pertama
dari
23
salah
seorang
yang
melakukan
akad.Sedangkan qabul adalah pernyataan kedua yang timbul dari pelaku akad yang kedua. Sedangkan yang dimaksud dengan shigat akad adalah pernyataan yang timbul dari dua orang melakukan akad yang menunjukkan kesungguhan kehendak batin keduanya untuk mengadakan akad.Kehenndak batin tersebut diketahui melalui lafal, ucapan, atau semacamnya, seperti perbuatan, isyarah, atau kitabah (tulisan). Shigat akad ini dalam istilah lain disebut ijab dan qabul(Muslich, 2010:138).
d. Syarat-Syarat Akad 1) Syarat In‟iqad Syarat in‟iqad adalah sesuatu yang disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut syara‟.Apabila syarat tidak terwujud maka akad menjadi batal. Syarat ini ada dua macam yaitu: a) Syarat umum, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad. Syarat ini meliputi syarat dalam shighat, aqid, objek akad. b) Syarat Khusus, yaitu yang dipenuhi dalam sebagian akad, bukan dalam akad lainnya. Contohnya seperti syarat saksi dalam akad nikah, syarat penyerahan barang dalam akad-akad kebendaan (hibah, I‟arah, gadai dan lain-lain).
24
2) Syarat Sah Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh syara‟ untuk timbulnya akibat-akibat hukum dari suatu akad, apabila syarat tersebut tidak ada maka akadnya menjadi fasid.Tetapi tetap sah dan eksis.Contohnya seperti dalam jual beli disyaratkan oleh Hanafiah, terbebas dari salah satu „aib (cacat) yang enam, yaitu: a) Jahalah (ketidakjelasan) b) Ikrah (paksaan) c) Tauqid (pembatasan waktu) d) Gharar (tipuan/ketidakpastian) e) Syarat yang fasid. 3) Syarat Nafadz (kelangsungan akad) a) Adanya kepemilikan atau kekuasaan. Artinya orang yang melakukan akad harus pemilik barang yang menjadi objek akad, atau mempunyai kekuasaan (perwakilan). Apabila tidak ada kepemilikan dan tidak ada kekuasaan (perwakilan), maka akad tidak tidak bisa dilangsungkan, melainkan mauquf (ditangguhkan), bahkan menurut asy-Syafi‟i dan Ahmad akadnya batal. b) Di dalam objek akad tidak ada hak orang lain. Apabila di dalam barang yang menjadi objek akad terdapat hak orang lain, maka
25
akadnya mauquf tidak nafidz. Seperti menjual barang milik orang lain c) Syarat Luzum yaitu pada dasarnya setiap akad itu sifatnya mengikat (lazim). Untuk mengikat (lazim-nya) suatu akad, seperti jual beli dan ijarah, disyaratkan tidak adanya kesempatan hiyar (pilihan), yang memungkinkan di-fasah-nya akad oleh salah satu pihak. Apabila di dalam akad tersebut terdapat khiyar, seperti khiyar syarat, khiyar aib, atau khiyar ru‟yat, maka akad tersebut tidak mengikat (lazim) bagi orang yang memiliki hak khiyar tersebut. Dalam kondisi seperti itu ia boleh
membatalkan
akad
atau
menerimanya
(Muslich,
2010:150-151).
e. Macam-Macam Akad 1. Ditinjau dari Segi Hukum dan Sifatnya Ditinjau dari segi hukum dan sifat akad, menurut jumhur ulamaterbagi kepada dua bagian: a) Akad Shahih Akad shahih adalah suatu akad yang disyaratkan dengan asalnya dan sifatnya, yang dimaksud dengan asal dalam definisi tersebut adalah rukun, yakni ijab dan qabul, para pihak yang melakukan akad dan objeknya.Sedangkan yang dimaksud
26
dengan sifat adalah hal-hal yang tidak termasuk rukun dan objek seperti syarat. Akad shahih menurut Hanafiah dan Malikiyah terbagi menjadi dua yaitu, akad yang nafidz dan akad yang mauquf.Akad nafidz adalah akad yang dilakukan oleh orang yang memiliki kecakapan dan kekuasaan.Contohnya seperti akad yang dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dan mampu mengurus hartanya sendiri, atau oleh wali dari anak yang masih dibawah umur. Hukum akad semacam ini menimbulkan akibat-akibat hukum secara langsung tanpa menunggu persetujuan orang lain. Akad nafidz ada dua yaitu akad lazim dan akad ghair lazim. Akad lazim adalah suatu akad yang tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain, seperti jual beli dan ijarah (sewa-menyewa). Sedangkan akad ghair lazim adalah suatu akad yang bisa di-fasakh (dibatalkan)oleh salah satu pihak tanpa memerlukan persetujuan dari pihak yang lain. Kondisi ini bisa terjadi karena watak akadnya itu sendiri seperti akad wakalah dan pinjaman, atau karena kemashlahatan orang yang melakukan akad, seperti akad yang mengandung khiyar. b) Akad Ghair Shahih Akad ghair shahih adalah suatu akad yang salah satu unsurnya yang pokok atau syaratnya telah rusak (tidak
27
terpenuhi).Misalnya seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang di bawah umur, jual beli babi dan minuman keras.Dilihat dari aspek hukumnya akad ini tidak menimbulkan akibat hukum, yakni tidak ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak, sebagai akibat dari akad tersebut. Akad ghair shahih terbagi menjadi dua yaitu akad yang fasid dan akad batil. Akad yang batil adalah suatu akad yang rusak yang sama sekali tidak terpenuhinya rukun, objek dan syaratnya. Oleh karena itu hukum akad batil adalah tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum sama sekali, yakni tidak ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan akad. Contohnya jual beli oleh orang gila atau anak di bawah umur, jual beli minuman keras dan ikan yang masih ada di dalam air laut. Sedangkan akad fasid adalah akad yang disyariatkan dengan asalnya, tidak dengan sifatnya.Maksudnya adalah bahwa akad fasid adalah suatu akad yang rukunnya terpenuhi, pelakunya memiliki ahliyah, objeknya dibolehkan oleh syara‟, ijab dan qabul-nya beres, tetapi di dalamnya terdapat sifat yang dilarang oleh syara‟.Contohnya seperti jual beli barang yang majhul (tidak jelas). Akad fasid hukumnya fasakh (dibatalkan), baik oleh salah satu pihak atau oleh hakim, apabila ia mengetahui bahwa
28
akadnya dilarang oleh syara‟ fasakh ini berlaku dengan dua syarat yaitu, pertama barang yang menjadi objek akad masih ada dan utuh seperti halnya sebelum diterima.Apabila barangnya telah rusak atau telah berubah bentuknya, misalnya tepung telah dimasak roti, maka fasakh tidak berlaku.Kedua barang yang menjadi objek akad tidak ada kaitannya dengan hak orang lain. Apabila ada sangkutan dengan hak orang lain, maka fasakh tidak berlaku (Muslich, 2010:153-158). 2. Ditinjau dari Segi atau Hubungan Antara Hukum dengan Shighatnya. Dilihat dari segi apakah ijab dan qabul langsung menimbulkan akibat hukum atau tidak, maka akad dapat dibagi menjadi tiga bagian: a) Akad yang dapat dilaksanakan (al-„Aqdu Al-Munjaz) Akad munjaz adalah suatu akad dengan menggunakan shigat yang tidak digantungkan dengan syarat dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Dengan demikian, dalam
akad
munjazyang
akadnya
tidak
memerlukan
penerimaan atas barang yang menjadi objek akad, shighat ijab dan qabul semata-mata sudah cukup menimbulkan akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.
29
b) Akad disandarkan kepada masa mendatang (al-„Aqdu alMudhaf li al-Mustaqbal) Akad yang disandarkan kepada masa mendatang adalah suatu akad yang menggunakan shighat dengan ijab yang disandarkan kepada masa depan, bukan masa sekarang. Hukum akad semacam ini adalah sah untuk masa sekarang ketika akad diucapkan, namun akibat hukumnya baru berlaku pada saat yang disebutkan dalam akad tersebut. c) Akad yang dikaitkan dengan syarat (al-„Aqdu al-Mua‟alaq „ala Syarh) Akad yang dikaitkan dengan syarat adalah suatu akad yang digantungkan
dengan sesuatu
yang lain dengan
menggunakan salah satu alat syarat. Contonhya “jika engkau pergi ke Jakarta maka engkau adalah wakil saya”.Dalam contoh ini penunjukan sebagai wakil dikaitkan dengan kepergian ke Jakarta (Muslich, 2010:160-163). 3. Ditinjau dari Segi Maksud dan Tujuannya a) Akad at-Tamlik Akad at-Tamlik yaitu suatu akad yang dimaksudkan untuk memiliki
suatu
benda,
baik
jenisnya
maupun
manfaatnya.Apabila pemilikan tersebut dengan imbalan maka akadnya disebut akad mu‟awadhah, seperti jual beli, ijarah, shulh (perdamaian), istisna‟ dan lain-lainnya, yang di dalamnya
30
terdapat mu‟awadhah antara dua pihak.Apabila pemilikan terjadi tanpa imbalan maka akadnya disebut akad tabarru‟ sepeti hibah, shadaqah, wakaf, i‟arah dan hiwalah. b) Akad Isqathat Akad Isqathat yaitu suatu akad yang dimaksudkan untuk menggugurkan suatu hak, baik dengan pengganti maupun tanpa pengganti. c) Akad Ithlaqat Akad Ithlaqat yaitu pelepasan oleh seseorang kepada tangan orang lain dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Contohnya seperti wakalah, persetujuan kepada orang yang mahjur „alaih untuk melakukan tasarruf dan isha‟ atau pengangkatan sebagai pemegang wasiat. d) At-Taqyidat At-Taqyidat yaitu suatu akad yang membatasi atau mencegah seseorang untuk melakukan tasarruf, seperti pemberhentian sebagai hakim atau pejabat, pemberhentian sebagai wakil dan pembatasan seseorang untuk melakukan tasarrufkarena gila, boros, atau karena masih dibawah umur. e) At-Tautsiqat At-Tautsiqat yaitu suatu akad yang dimaksudkan untuk menanggung utang bagi pemiliknya, dan mengamankan orang
31
yang memiliki piutang atas utangnya, yaitu akad kafalah, hiwalah dan rahn. f) Al-Isytirak Al-Isytirak yaitu suatu akad yang dimaksudkan untuk bekerja sama dalam pekerjaan dan keuntungan, seperti akad syirkah
dengan
berbagai
jenisnya,
akad
mudharabah,
muzara‟ah dan musaqah. g) Al-Hifzhu Al-hifzhu yaitu suatu akad yang dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara harta bagi pemiliknya, seperti akad wadi‟ah (Muslich, 2010:164-165). Tanggung renteng menurut pengertiannya termasuk akad yang dikaitkan dengan syarat (Al-„aqdu al-Mua‟alaq „ala syarh). Akad ini dikaidkan dengan syarat yaitu suatu akad yang digantungkan dengan sesuatu yang lain dengan menggunakan salah satu syarat.
f. Berakhirnya Akad a) Berakhirnya akad karena fasakh (pembatalan) 1) Batal karena akadnya rusak 2) Batal karena hiyar 3) Batal karena Iqalah (persetuan kedua belah pihak) 4) Batal karena tidak bisa dilaksanakan
32
5) Batal karena habisnya masa yang disebutkan dalam akad atau tujuan akad telah terwujud b) Berakhirnya akad karena pelaku meninggal c) Berakhirnya akad karena tidak adanya persetujuan dalam akad yang mauquf(ditangguhkan) (Muslich, 2010:166-168). g. Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Islam a) Asas ibahah (mabda‟ al -Ibahah) Asas ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium “pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”.Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah.Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syari‟ah (Anwar, 2010:84-85). b) Asas Kebebasan Berakad (Mabda‟ Hurriyyah at- Ta‟qud) Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah. Memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.
33
Adanya asas kebebasan berakad dalam hukum Islam di dasarkan pada firman Allah surat al-Maidah ayat 1:
Ayat tersebut menjelaskan bahwa hukum memenuhi akad adalah wajib.Dalam ayat ini akad disebutkan dalam bentuk jamak yang diberi kata sandang “al” (al-„uqud).Menurut kaidah usul fiqh, jamak yang diberi kata sandang “al” menunjukkan keumuman. Dengan demikian, dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa orang dapat membuat akad apa saja baik yang bernama maupun yang tidak bernama dan akad-akad itu wajib dipenuhi (Anwar, 2010:84-85). c) Asas Konsensualisme (Mabda‟ ar- Radha‟iyyah) Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak
tanpa
perlu
dipenuhinya
formalitas-formalitas
tertentu(Anwar, 2010:87-88).Sesuai dengan firman Allah dalam an-Nisa ayat 29 yaitu:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara
34
kamu.dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”. d) Asas Janji Itu Mengikat Sesuai dengan firman Allah surat al-Israa ayat 34 yaitu:
“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya”. e) Asas Keseimbangan Asas keseimbangan dalam transaksi tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memukul resiko tercermin dalam larangan transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala resiko atas kerugian usaha, sementara kreditur bebas sama sekali dan harus mendapat prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif(Anwar, 2010:90). f) Asas Kemaslahatan Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi
35
mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (mudharat) atau keadaan memberatkan (masyaqqah) (Anwar, 2010:91). g) Asas Amanah Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktauan mitranya (Anwar, 2010:91).
h) Asas Keadilan Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum(Anwar, 2010:92).Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah al-Qur‟an yang tercermin dalam firman Allah surat al-Maidah ayat 8 yaitu:
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
36
B. Dasar hukum Program Nasional Pengembangan Masyarakat Dasar hukum pelaksanaan PNPM mandiri mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idil pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM terkait dalam sistem pemerintahan. 1. Sistem pemerintahan. Dasar peraturan perundangan sistem pemerintahan yang digunakan adalah a. Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 jo, Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemerintah Desa. c. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan. d. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulanggan Kemiskinan. 2. Sistem Perencanaan a. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) b. Undang – undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. c. Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). d. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutaman Gender Dalam Pembangunan Nasional. 3. Sistem keungan negara
37
a. Undang – Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara b. Undang – Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara c. Undang – Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. d. Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/ atau Penerimaan Hibahserta Penerusan Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri. e. Peraturan Mentri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. C. Prinsip dasar PNPM a. Bertumpu pada pembangunan manusia b. Otonomi dalam pelaksanaan PNPM c. Berorientasi pada masyarakat miskin d. Partisipasi masyarakat terlibat secara aktif e. Desentralisasi, kewenangan kegiatan pembangunan. f. Demokratis setiap pengambilan keputusan. g. Transparansi dan akuntabel. h. Prioritas. Pemeritah dan masyarakat harus memprioritaskan. i. Kolaborasi, semua pihak ikut serta dalam penanggulangan kemiskinan. j. Keberlanjutan setiap pengambilan keputusan. k. Sederhan. Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM (Sulistyani, 2011:32)
38
D. Konsep Umum Tanggung Renteng 1. Pengertian tanggung renteng a. Tanggung renteng adalah suatu perikatan yang terjadi antara beberapa orang yang berpiutang, yang didalamnya terdapat perjanjian secara tegas. Orang yang berpiutang diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh hutang. Sedangkan pembayarannya dilakukan pada salah satu untuk membebaskan orang yang berpiutang (Sarmadi, 2013:42). b. Tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama pada suatu kelompok orang yang mengerjakan suatu pekerjaan tertentu yang bersifat utang piutang, dan melakukan bagi hasil. Apabila mengalami keuntungan sesama rekan satu kelompok tersebut, begitu sebaliknya jika mengalami kerugian (Sulistyani, 2011:52). c.
Tanggung renteng adalah istilah hukum menanggung secara bersamasama tentang
biaya yang harus dibayar dan sebagainya (Gegana,
2014:23). d. Tanggung renteng adalah suatu hutang yang bersifat kelompok yang mempunyai satu kewajiban membayar agar hutang gugur (Alam, 2007:38). e. Tanggung renteng adalah
tanggung menanggung diantara anggota
dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan keterbukaan dan saling mempercayai (Puskowanjati, 2009:13) 2.
Tata nilai dalam sistem tanggung renteng
39
a. Tanggung renteng dalam proses pengambilan keputusan, tidak secara pribadi atau perseorangan. b. Tanggung renteng dalam masalah finansial. c. Tanggung renteng dalam menghadapi resiko usaha. d. Tangung renteng dalam memikul beban organisasi terutama menyangkut masa depan. e. Tanggung renteng mempunyai nilai dasar transparan. f. Tanggung renteng memiliki nilai kebersamaan. 3.
Tujuan pemerintah dana tanggung renteng a. Membantu masyarakat agar dapat mengembangkan usahanya dengan maksimal. b. Masyarakat agar dapat berwirausaha. c. Bagi masyarakat yang kekurangan modal masyarakat bisa menggunakannya. d. Agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik (Alam, 2007 : 42) .
E. Konsep Umum Pinjaman 1. Pinjaman menurut hukum positif Pinjaman adalah sesuatu yang dipinjamkan baik itu barang atau uang untuk kelancaran suatu usaha dimana seseorang mengajukan permohonan tertulis ataupun lisan dan dikembalikan sesuai kesepakatan pada awal peminjaman.Jadi simpan pinjam dapat disimpulkan bahwa
40
simpanan yang dikumpulkan bersama dan pinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha dimana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang
diperlukan,
kemudian
pengurus
mempertimbangkan
dan
memutuskan permohonan pinjaman tersebut. Syarat administratif untuk pinjaman seperti surat permohonan tertulis, legalitas usaha, identitas diri, laporan keuangan, data penjualan (Antonio, 2002: 171) Kata kredit dapat diartikan “meminjam sejumlah uang kepada seseorang dimana uang tersebut akan dikembalikan dengan cara mencicil dalam jangka waktu tertentu” atau “membeli barang dengan cara mencicil”. Pengertian kredit dalam pasal 1 butir 11 UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disingkat dengan UU Perbankan), kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembagian bunga (Ariyani, 2012:59) Pinjaman kredit adalah meminjam sejumlah uang kepada seseorang dimana uang tersebut akan dikembalikan dengan cara mencicil dalam jangka waktu tertentu. Perjanjian yang dibuat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi antara masing-masing badan maupun debitur dan kreditur. Perjanjian kredit mempunyai beberapa unsur (Salim, 2006 :78) :
41
a. Adanya subyek hukum b. Adanya obyek hukum c. Adanya prestasi d. Adanya jangka waktu. Perjanjian kredit pinjaman berupa uang bersifat riil, dalam jangka waktu tertentu.Penentuan jangka waktu tersebut tergantung pada keinginan dan kemampuan debitur.Semakin lama jangka waktu kredit maka angsuran semakin kecil sebaliknya semakin pendek jangka waktu kredit maka semakin besar angsuran yang harus dibayar.Perjanjian ini bisanya dibuat dalam sepihak dan nasabah tinggal menyetujui perjajian atau menolak perjanjian (Ariyani, 2012: 59-61).
2. Qardh atau pinjaman menurut fiqh muamalah a. Definisi Qardh Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata: qaradha yang sinonimnya: qatha‟a artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepadanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (muqtarid). Al qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang kepada penerima utang untuk kemudian dikembalikan
42
kepadanya seperti yang diterimanya ketika ia telah mampu membayarnya. 1) Dasar hukum disyariatkan Qardh
“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”(Al-Baqarah: 245). a) Rukun dan syarat Qardh 1) Aqid yaitu muqridh dan muqtaridh, orang yang sudah cakap, tidak sah bila dibawah umur. 2) Ma‟qud alaih yaitu objek Qardh,
uang atau berupa
barang. 3) Shighat yaitu ijab dan qabul b) Hukum Qardh 1) Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, qardh baru berlaku dan mengikat bila barang atau uang telah diterima. 2) Manurut Malikiyah qardh hukumnya sama dengan hibah, shadaqoh, dan ariyah, berlaku mengikat apabila
43
telah terjadinya akad, walaupun belum menerima barangnya. 3) Menurut pendapat shahih dari Syafi‟iyah dan Hanabilah, kepemilikan dalam qardh berlaku apabila barang udah diterima(Muslich, 2010:273-280). F. Konsep Umum Pembiayaan 1. Tujuan Analisis Pembiayaan a. Tujuan Umum Pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa bahkan konsumsi yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. b. Tujuan Khusus 1) Untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam 2) Untuk menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan 3) Untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak (Muhamad, 2002:261). 2. Jenis-Jenis Pembiayaan a. Pembiayaan Produktif Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu, untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi perdagangan maupun investasi. Menurut keperluannya pembiayaan produktif ada dua yaitu:
44
1) Pembiayaan modal kerja Pembiayaan
modal
kerja
yaitu
pembiayaan
untuk
memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitaif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang. 2) Pembiayaan investasi Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. b. Pembiayaan Konsumtif Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan (Antonio, 2001:160). 3. Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah Secara umum prinsip pembiayaan yang berlaku di lembaga keuangan syariah dibagi menjadi empat yaitu: a. Bagi Hasil (Profit and Loss sharing) 1) Musyarakah Musyarakah adalah akad kerja sama antara kelompok dengan pihak lain dalam suatu usaha tertentu dimana masingmasing pihak menyertakan modal atau harta dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai
45
dengan kesepakatan keduanya. Dalam akad ini, kedua belah pihak sepakat membagihasilkan keuntungan dan kerugian berdasarkan nisbah. 2) Mudharabah Mudharabah adalah akad kerja sama usaha dimana pihak pertama sebagai shahibul maal menyediakan seluruh modal sedangkan
pihak
yang
mudharib.Keuntungan
lain
dari
sebagai
investasi
pengelola
mudharabah
atau dibagi
kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung oleh shahibul maal selama kerugian tersebut
bukan
disebabkan
oleh
kelalaian
dari
pihak
mudharib.Skema mudharabah sering diterapkan dalam hal pembiayaan modal kerja dan investasi khusus.
3) Muzara‟ah Muzara‟ah adalah kerjasama antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap, dimana pemilik lahan memberikan kepercayaan kepada petani untuk menggarap lahan pertaniannya guna ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagi hasil dari hasil panennya (Ridwan, 2007:66 -77).
46
b. Jual Beli (Sale and Purchase) 1) Bai‟ al- Murabahah Bai‟ al-Murabahah adalah jual beli barang padaharga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati.Dalam transaksi ini, penjual harus memberitahukan kepada pembeli tentang harga pokok barang yang menjadi obyek jual beli. 2) Bai‟ as-Salam Bai‟ as-Salam adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari tetapi pembayarannya dilakukan di muka. Aplikasi salam dalam lembaga keuangan syariah biasanya diterapkan dalam bidang pertanian. Karena bank syariah tidak bermaksud mengambil hasil panen sebagai stok barang, maka bank syariah akan menjual kembali hasil panen tersebut kepada pihak lain. 3) Bai‟ al-Istishna Bai‟ al-Istisna adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang (produsen) menerima pesanan dari pembeli, kemudian produsen memproduksi barang melalui orang lain sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pemesan. Setelah barang jadi, barang dijual kepada pembeli akhir dengan harga dan cara pembayaran yang telah disepakati (Ridwan, 2007:79-81).
47
c. Sewa Sewa adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan barangnya.Salah satu produk dari sewa adalah ijarah muntahia bittamlik yang merupakan akad perpaduan antara ijarah dengan al-bai‟ yakni akda sewa yang diakhiri dengan jual beli.Akad yang pada awalnya sewa yang pada akhir masa angsuran menjadi jual beli karena terjadi perpindahan kepemilikan atas barang yang disewakan.Transaksi ini sering disebut dengan sewa beli (Ridwan, 2007:84). d. Jasa Pengembangan produk jasa layanan pada lembaga keuangan syariah meliputi: 1) Al-wakalah Al-wakalah adalah perjanjian antara bank syariah dengan nasabah dimana nasabah memberikan pelimpahan kepercayaan kepada bank untuk mewakilinya guna menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. 2) Al-kafalah Al-kafalah adalah penjaminan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dalam rangka memperkuat posisi orang yang dijamin. Pengertian kafalah dapat berarti juga pengalihan tanggung jawab dari satu orang kepada orang lain.
48
3) Al-hawalah Al-hawalah adalah akad pengalihan hutang dari seseorang kepada orang lain yang sanggup menanggungnya. 4) Ar-rahn Ar-rahn adalah akad untuk menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya.Barang yang dijaminkan harus
bernilai
ekonomis
sehingga,
bank
memiliki
kepastian
pembayaran. 5) Al-qard Al-qard merupakan transaksi yang bersifat untuk mencari keuntungan melainkan transaksi yang tujuannya untuk tolong menolong (Ridwan, 2007:83-88). 4. Jaminan pembiayaan a. Jaminan dengan barang-barang seperti: 1) Tanah 2) Bangunan 3) Kendaraan bermotor 4) Mesin-mesin/ peralatan 5) Barang dagangan 6) Tanaman/kebun/sawah 7) Dan barang-barang berharga lainnya. b. Jaminan surat berharga seperti: 1) Sertifikat saham
49
2) Sertifikat obligasi 3) Sertifikat tanah 4) Sertifikat deposito 5) Promes 6) Wesel 7) Dan surat berharga lainnya c. Jaminan orang atau perusahaan Jaminan orang atau perusahaan yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas pembiayaan yang diberikan. d. Jaminan asuransi Jaminan asuransi yaitu bank menjaminkan pembiayaan tersebut kepada pihak asuransi, terutama terhadap fisik obyek kredit, seperti kendaraan, gedung, dan lainnya. Jadi apabila terjadi kehilangan atau kebakaran, maka pihak asuransilah yang akan menanggungnya (Kasmir, 2004:80-81). 5. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Prinsip pemberian pembiayaan dapat dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P yaitu: a. Analisis 5 C yaitu sebagai berikut: 1) Character Character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan
50
kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang pekerjaan si nasabah maupun keadaan keluarganya. 2) Capacity (capabality) Untuk melihat calon nasabah dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. 3) Capital Capital
adalah
untuk
mengetahui
sumber-sumber
pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. 4) Collateral Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun bersifat non fisik. 5) Condition Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing (Kasmir, 2004: 91-92). b. Analisis 7 P yaitu sebagai berikut: 1) Personality Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.
51
2) Party Party yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. 3) Purpose Purpose yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil
pembiayaan
termasuk
jenis
pembiayaan
yang
diinginkan nasabah. 4) Prospect Prospect yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. 5) Paymen Payment
adalah
ukuran
bagaimana
cara
nasabah
mengembalikan pinjaman yang telah diambil atau dari sumber mana
saja
dana
untuk
pengembalian
pembiayaan
yang
diperolehnya.
6) Profitability Profitability untuk mengetahui bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
52
7) Protection Protection
tujuannya
adalah
bagaimana
menjaga
pembiayaan yang akan dikucurkan oleh bank namun melalui sistem perlindungan (Kasmir, 2004:93-94).
6. Teknik Penyelesaian Pembiayaan Macet Hampir setiap bank atau pengelolaan dana keuangan seperti koperasi mengalami pembiayaan macet atau nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi pembiayaannya. Kamacetan suatu fasilitas disebabkan oleh dua faktor yaitu: a. Dari pihak pengelola dana Dalam hal ini pihak analisis pembiayaan kurang teliti baik dalam mengecek dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. b. Dari pihak nasabah Kemacetan pembiayaan dari nasabah diakibatkan dua hal yaitu: 1) Adanya unsur kesengajaan, artinya nasabah sengaja tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikannya dengan sendiri macet. 2) Adanya unsur tidak sengaja, artinya nasabah memiliki kemampuan untuk membayar akan tetapi tidak mampu dikarenakan uasaha dibiayai terkena musibah seperti kebanjiran atau kebakaran.
53
Untuk mengatasi pembiayaan yang macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu: a. Rescheduling yaitu dengan cara: 1) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan 2) Memperpanjang jangka waktu angsuran b. Reconditioning yaitu dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada. Seperti memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil hasil usaha. c. Restructuring yaitu dengan cara: 1) Menambah jumlah pembiayaan 2) Menambah equity yaitu dengan menyetor uang tunai atau tambahan dari pemilik. d. Kombinasi Kombinasi merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode diatas.Misalnya
kombinasi
antara
restructuring
dengan
reconditioning atau rescheduling dengan restructuring. e. Penyitaan jaminan Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya i‟tikad yang baik atau sudah tidak mampu membayar semua hutang-hutangnya (Kasmir, 2004:103-104).
54
G. Konsep Umum Wakalah atau Pertanggungan Perwakilan adalah al-wakalah atau al-wikalah. Menurut bahasa artinya adalah al-hifdz, al-dhaman, dan al-tahwid(penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat) (Suhendi, 2010:231). Wakalah
dibolehkan
Islam
karena
sangat
dibutuhkan
oleh
manusia.Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang mampu melaksanakan sendiri semua urusannya sehingga diperlukan seseorang yang bisa mewakilinya dalam menyeleseikan urusannya (Muslich, 2010:419). 1. Rukun dan Syarat al-Wakalah a. Rukun rukun dan syarat al-wakalah adalah sebagai berikut : 1) Muwakil atau orang yang mewakilkan, syarat-syarat bagi orang yang mewakilkan ialah dia pemilik barang atau dibawah kekuasaanya dan dapat bertindak pada harta tersebut. 2) Muwakal atau wakil, syarat-syarat bagi yang mewakili ialah bahwa yang mewakili adalah orang yang berakal. Bila seorang wakil itu idiot, gila, atau belum dewasa, maka perwakilan batal. 3) Muwakal fih atau perbuatan yang diwakilkan, syarat-syarat sesuatu yang diwakilkan ialah: a. Menerima penggantian misalnya boleh diwakilkan orang lain untuk mengerjakannya, maka tidaklah sah mewakilkan untuk mengerjakan shalat. b. Dimiliki oleh yang berwakil ketika ia berwakil itu, maka batal mewakilkan sesuatu yang akan dibeli.
55
c. Diketahui dengan jelas, maka batal mewakilkan sesuatu yang masih samar, seperti seseorang berkata”aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawinkan salah seorang anakku. 4) Shighatatau ijab dan qabul yaitu lafaz mewakilkan, sighat diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhaannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya.
2. Akhir wakalah Akad al-wakalahakan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut. a. Matinya salah seorang dari yang berakad karena salah satu syarat sah akad adalah orang yang berakad masih hidup. b. Bila seorang yang berakad gila, karena sah akad salah satunya berakal sehat. c. Dihentikannya pekerjaan yang dimaksud, karena jika telah berhenti, dalam keaadan seperti ini al-wakalah tidak berfungsi lagi. d. Pemutusan oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil meskipun wakil belum mengetahui. e. Wakil memutuskan sendiri. f. Keluarnya orang yang mewakilkan dari status pemilikan(Suhendi, 2010:234-235).
56
H. Konsep Umum Riba 1. Pengertian riba Riba dapat timbul dalam perjanjian dan dapat pula timbul dalam perdagangan (riba bai‟). Riba bai‟ terdiri dari dua jenis yaitu riba karena pertukaran barang sejenis tetapi jumlahnya tidak seimbang (riba fadl) dan riba karena pertukaran barang sejenis dan jumlahnya dilebihkan karena melibatkan jangka waktu). Riba berarti tambahaan yaitu pembayaran “premi” atas setiap jenis pinjaman dalam transaksi utang-piutang maupun perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman disamping pengembalian pokok yang ditetapkan sebelumnya. Secara teknis riba berarti pengembalian tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, dikatakan batil karena pemilik dana mewajibkan peminjaman
untuk
memperhatikan
membayar
apakah
lebih
peminjam
dari
yang
mendapatkan
dipinjam
tanpa
keuntunan
atau
mengalami kerugian (Ascarya,2011:13).
2. Macam-macam riba Riba bisa diklasifikasikan menjadi :Riba al-fadhl, riba al-yadd, riba annasi‟ahdan riba qardhi. Berikut penjelasan lengkap masing-masing jenisjenis riba: a. Riba Al-Fadh Riba Al-Fadhl adalah tambahan pada salah satu dua ganti kepada yang lain ketika terjadi tukar menukar sesuatu yang sama secara tunai. Islam
57
telah mengharamkan jenis riba ini dalam transaksi karena khawatir pada akhirnya orang akan jatuh kepada riba yang hakiki yaitu riba annasi‟ah yang sudah menyebar dalam tradisi masyarakat Arab.Karena perbuatan ini bisa mendorong seseorang untuk melakukan riba yang hakiki, maka menjadi hikmah Allah SWT dengan mengharamkannya sebab ia bisa menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan haram. Termasuk dalam riba ini adalah riba qardh, yaitu seseorang memberi pinjaman uang kepada orang lain dan ia memberi syarat supaya si pengutang memberinya manfaat seperti menikahi anaknya, atau membeli barang darinya, atau menambah jumlah bayaran dari utang pokok. b. Riba Al-Yadd (Tangan) Riba Al-Yadd adalah jual beli dengan mengakhirkan penyerahan kedua barang ganti atau salah satunya tanpa menyebutkan waktunya. c. Riba An –Nasi‟ah riba An-Nasi‟ah adalah jual beli dengan mengakhirkan tempo pembayaran. Riba jenis inilah yang terkenal di zaman jahiliyah. Salah seorang dari mereka memberikan hartanya untuk orang lain sampai waktu tertentu dengan syarat dia mengambil tambahan tertentu dalam setiap bulannya sedangkan modalnya tetap dan jika sudah jatuh tempo ia akan mengambil modalnya, dan jika dia belum sanggup membayar, maka waktu dan bunganya akan ditambah.Riba dalam jenis transaksi ini sangat jelas dan tidak perlu diterangkan sebab semua unsure dasar
58
riba telah terpenuhi semua seperti tambahan dari modal, dan tempo yang menyebabkan tambahan. Dan menjadikan keuntungan (interest) sebagai syarat yang terkandung dalam akad yaitu sebagai harta melahirkan harta karena adanya tempo dan tidak lain ada lagi yang lain d. Riba Qardhi, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjami (Antonio, 2001: 48-52).
3. Larangan riba Larangan riba yang terdapat dalam Al Quran tidak diutarakan sekaligus melainkan diturunkan dalam empat tahap: a. Menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau tabarruk kepada Allah SWT.
“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah.dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka yang berbuat demikianItulah orangorang yang melipat gandakan pahalanya”(ar-Ruum 39). b. Riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang yahudi yang memakan riba.
59
“Maka, disebabkan kezaliman orang-orang yahudi kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dulunya) dihalalkan bagi mereka dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksaan yang pedih” (an-Nisaa‟: 160-161). d. Riba diharamkan dengan kaitan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir erpendapat bahwa pengembalian bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikan pada masa tersebut, Allah berfirman :
“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”(Ali-Imran: 130). e. Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terhir yang diturunkan menyangkut riba.
60
“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya” (Al-Baqarah: 278-279).
61
BAB III GAMBARAN UMUM
A. Gambaran Umum Pengelolaan Dana Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya di Desa Karang Salam 1. Sejarah Berdirinya Pengelolaan Dana Tanggung Renteng KelompokSejahtera Bumi Jaya di Desa Karangsalam Desa Karangsalam yang terletak di Kecamatan Suruh merupakan desa kecil yang memiliki keragaman, dari segi keagamaan maupun dari segi kebutuhannya yang ada di Desa Karangsalam. Dari keadaaan tersebut sektor ekonomi pun berjalan dengan kompetitif, hal ini dapat dilihat dengan munculnya usaha-usaha baik dari warga muslim maupun non muslim. Dengan
banyaknya
kebutuhan
yang
beraneka
ragam
warga
Desa
Karangsalam, dari situlah pinjaman dana tanggung renteng ini dibentuk. Pada tahun 2000 ada pembagian dana tanggung renteng swadaya masyarakat dari pemerintah, dana tersebut diberikan kepada setiap RT di
daerah-daerahtertentu. Dana tersebut dikembangkan di Desa Karangsalam khususnya pada RT02, pada tanggal 10 januari 2007 kelompok Sejahtera Bumi Jaya itu disahkan oleh masyarakat Karangsalam, warga menyebutnya dengan
pinjaman “Tanggung Renteng”. Karena dari pihak pemerintah
memberikan nama seperti itu yang dimana nanti ditanggung oleh sekelompok
62
yang ikut dalam pinjaman yang nantinya ada sesorang yang harus bertanggung jawab pada setiap kelompok tersebut. Orang yang pada waktu itu di beri tanggung jawab bernama G, Agar tidak salah, atau agar mengetahui identitas kelompok, maka kelompok yang diketuai oleh G diberi nama Kelompok Sejahtera Bumi Jaya ini, agar pengelolaan dana tanggung renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya menjadi sejahtera sampai beberapa periode yang masih berdiri hingga sekarang. Pengelolaan dana tanggung renteng ini dikelola oleh orang-orang yang sudah berpengalaman dalam bidang ekonomi, perkembangan kelompok pinjaman sejak tahun 2001 sampai sekarang cukup baik, hal ini dibuktikan dengan kondisi ekonomi masyarakat sekitar dan masyarakatnyapun merespon dengan baik akan pinjaman yang bersifat kelompok tersebut, berdirinya pinjaman ini diawali dengan berkumpulnya kurang lebih 40 orang yang terdiri dari pengurus, calon pengelola, dan masyarakat sekitar pada tahun 2001. Dengan modal awal sebesar Rp. 44.500.000.berdirilah kelompok pinjaman tersebut, sebagai bentuk lembaga alternatif lembaga keuangan untuk masyakat yang menengah untuk mengatasi kesulitan akan kebutuhan ekonomi melalui pemberian pinjaman dengan pemberian bunga 10%. Kelompok pinjaman dalam beroperasi masih menganut sistem ekonomi konvensional, kegiatannya untuk meningkatkan kualitas dan membantu di dalam sektor kebutuhan ekonomi. Selain itu kelompok juga berhak menentukan siapa saja yang masih berhak menjadi anggota pinjaman tersebut dan siapa saja yang tidak berhak.
63
B. Visi danMisi Pinjaman Kelompok Sejahtera Bumi Jaya Visi kelompok Sejahtera Bumi Jaya adalah menjadi kelompok simpan pinjam yang dapat menghantarkan masyarakat untuk menjadi lebih baik dalam hal
ekonomi.Sedangkan
misinya
adalah
membentuk
lembaga
yang
profesional, amanah, jujur, dan adil untuk memebentuk meningkatkan taraf hidup masyarakat warga sekitar RT02 khususnya dalam peningkatan sumber daya ekonomi. C. Sistem kerja Kelompok Sejahtera Bumi Jaya Dalam Sistem kerja kelompok, supaya tercapai tujuan yang diharapkan, maka semua anggota kelompok harus bekerja saling membantu satu sama lain supaya terjalin hubungan yang baik antara pengurus dengan anggota kelompok. Karena dengan suasana dan hubungan yang baik bisa menunjang keberhasilan dan memecahkan masalah yang sedang dihadapi bersama-sama, karena masalah itu bukan dibebankan kepada individual.Setiap kelompok mempunyai sistem kerja masing-masing. Seperti halnya sistem kerja Kelompok Sejahtera Bumi Jaya mempunyai sistem kerja sebagai berikut : 1. Dikelola oleh orang yang terpercaya 2. Administrasi pembukuan dan prosedur yang baik 3. Disiplin dalam bekerja 4. Pengelola dipilih dari pribadi yang jujur, amanah, dan sudah berpengalaman.
64
Proses pengajuan pinjaman dilakukan sangat mudah, orang yang ingin pinjam bilang kepada pengelola dana dengan memberikan alasan dia pinjam. Angsuran dilakukan pada awal bulan yang tidak ditetapkan tanggalnya pada kelompok tersebut, tetapi apabila sampai akhir bulan tidak membayar akan ditanyakan oleh pengelola dana. Didalam kelompok ini, tidak ada ketentuan pertemuan rutin. Pemberian angsuran tiap bulan hanya bertemu dengan orang yang mengelola dana tersebut. D. Lokasi pinjaman dana tanggung renteng Lokasi ini hanya bertempat di rumah warga X (pengelola dana)RT02 RW01 Desa Karangsalam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Setiap warga melakukan transaksi dirumah Ibu X tersebut. Pinjaman ini tidak memiliki kantor formal baik dari letak maupun bangunan, demikian gambaran singkat mengenai kinerja pengelolaan dana tanggung renteng di Desa Karangsalam.
65
E. Struktur Organisasi Kelompok Sejahtera Bumi Jaya
Penasehat Ibu Wasirah Ketua Ibu Endang Sekretaris
Bendahara
Ibu Ika
Ibu X Ibzzzzzzzzzzzz
Anggota “kelompok sejahtera bumi jaya”
Penasehat
: Ibu Wasirah
Ketua
: Ibu Endang
Sekertaris
: Ibu Ika
Bendahara
: Ibu X
Anggota
: Warga sekitar RT02
Uraian dari struktur diatas adalah sebagai berikut : a) Ketua
: orang yang bertugas mengurus berjalannya
koperasi simpan pinjam telulasan
66
b) Sekertaris
: orang yang bertugas mencatat
segala kegiatan yang diagendakan oleh koperasi simpan pinjam telulasan. c) Pengelola dana
: orang yang bertugas mengelola,
mencatat, mengatur keuangan. d) Anggota
: orang yang mengikuti kegiatan
pinjaman tersebut. Pengelola dana tanggung renteng kelompok Sejahtera Bumi Jaya ini adalah tenaga - tenaga terpercaya yang mempunyai rasa tanggung jawab. Selain pengelolaan juga ada penasehat khusus dalam kelompok ini. F. Tujuan Pendanaan Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya : a. Agar warga sekitar RT02 tidak terjerat hutang dengan rentenir, b. Agar tidak terjerat hutang dengan bank dan suatu lembaga simpan pinjam yang
berbadan
hukum
yang
dalam
proses
pinjamannya
menggunakan jaminan, c. Meningkatkan kesejahteraan warga RT02, d. Menigkatkan taraf hidup warga sekitar RT02, e. Meningkatkan sumbr daya ekonomi masyarakat tersebut, f. Meningkat kan wirausaha disekitar masyarakat tersebut.
67
pun
G. Bentuk pinjaman : Pinjaman dalam Kelompok Sejahtera Bumi Jaya ini hanya memiliki satu jenis pinjaman saja, karena kelompok Sejahtera Bumi Jaya ini tidak berdiri atas perlindungan hukum yang hanya sebatas masyarakat yang dapat dipercaya di sekitar Desa Karang Salam.Pada setiap pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 10% dari pinjaman tersebut. H. Data data deskriptif Dalam prosedur pembiayaan ini dana swadaya masyarakat yang diberikan pemerintah tersebut dikembangkan, menjadi pinjaman yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna meningkatkan taraf hidup menjadi yang lebih baik. 1. Ketentuan Umum Pembiayaan Ketentuan umum pembiayaan dari dana swadaya masyarakat dari
pemerintah
yang
diberikan
kepada
warga
dan
dikembangkannya menjadi pinjaman. Pembiayaan diberikan kepada orang yang butuh modal untukusahanya.Pembiayaan ini juga diberikan kepada warga yang membutuhkan untuk kebutuhan pribadinya.
68
2. Pelunasan Pembiayaan a. Pelunasan pembiayaan dilakukan oleh anggota dengan angsuran setiap bulan ditambah bunga 10% dari pinjaman tersebut. b. Cadangan resiko dimasukan dalam buku pinjaman seperti tidak diberikan pinjaman 5 bulan kedepan karena dia tidak dapat membayar angsuran dan bunganya yang ditetapkan, setelah itu hanya diberi dua kesempatan saja di koperasi simpan pinjam telulasan tersebut. 3. Perkembangan Pinjaman Proses pinjaman dalam kelompok Sejahtera Bumi Jaya ini mengalami tambahan dari beberapa pinjaman warga masyarakat setempat. Setiap tahunnya mengalami pasang surut dalam kegiatan pinjaman, dengan adanya kredit macet itu salah satu bukti mengurangi dana pinjaman tersebut. Kredit macet tersebut mengakibatkan dampak negatif lainnya, dan hal tersebut mengakibatkan ketidak efektifan dalam kegiatan pinjaman. Tetapi selain adanya kredit macet dari bebarapa orang saja juga banyak nasabah yang disiplin akan pembayaran pinjaman tersebut.
69
I. Proses Pengajuan Pinjaman Proses pengajuan pinjaman dilakukan sangat mudah, orang yang ingin pinjam bilang kepada pengelola dana dengan memberikan alasan dia pinjam. Apabila warga sekitar tidak menggunakan identitas diri, karena pengelola dana sudah saling mengetahui dan mengenal. Pengajuan pinjaman awal pertama 500.000 sampai 1.000.000. Setelah melakukan pinjaman yang pertama anggota kelompok bisa meminjam 2.000.000 – 10.000.000, tetapi sesuai kedisiplinan dalam pembayaran, dan tergantung pengelola dana memberi pinjaman berapa. Angsuran dibayar sesudah bulan berikutnya saat dia pinjam. Angsuran dilakukan pada awal bulan yang tidak ditetapkan tanggalnya pada kelompok tersebut, tetapi apabila sampai akhir bulan tidak membayar akan ditanyakan oleh pengelola dana.
J. Proses Pengembalian pinjaman Proses pengembalian pinjaman, pada angsuran pertama dilakukan bulan berikutnya saat dia menerima pinjaman. Angsuran dilakukan pada awal bulan yang tidak ditetapkan tanggalnya pada kelompok tersebut, tetapi apabila sampai akhir bulan tidak membayar akan ditanyakan oleh pengelola dana.Setiap warga membayar sesuai pinjaman atas dasar kesepakatan.
70
K. Akad yang Berlaku Dalam Pinjaman Tanggung Renteng Dalam pengembaliannya peminjam mengembalikan dengan ketetapan 10% dari pinjaman tersebut. Ketetapan bunga tersebut sejak didirikan tanggung renteng di kelompok Sejahtera Bumi Jaya.
71
BAB IV ANALISA
A.
Pengelolaan dana tanggung renteng di Desa Karangsalam Kecamatan Suruh Prosedur pengelolaan dana tanggung renteng di desa Karangsalam lebih cenderung seperti pinjaman di koperasi-koperasi yang menggunakan bunga. Pemerintah memberikan modal awal 44.800.000 Dana tanggung renteng yang diberikan oleh pemerintah dikelola seperti
pinjaman
pinjaman konvensiona yang sekarang dana tersebut menjadi 68.000.000 selama 8 tahun. Pengelola dana mendapat 5% dari bunga yang ditentukan. Menurut hukum riba pinjaman tersebut mengandung unsur riba Qardhi karena meminjamkan uang kepada warga Desa Karang Salam RT02 khususnya dan masyarakat sekitar, dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjami, dalam pinjaman kelompok Sejahtera Bumi Jaya. B.
Prosedur
pengajuan pinjaman dana tanggung renteng di Desa
Karangsalam. Pengajuan pinjaman merupakan salah satu prosedur dalam meminjam dana bagi kelompok Sejahtera Bumi Jaya. Pengajuan pinjaman tersebut
berdasarkan
persetujuan
atau
kesepakatan
antara
pihak
kepengurusan dengan pihak yang meminjam.Pemberian pinjaman diberikan 72
kepada warga untuk memenuhi kebutuhannya. Peminjam yang sudah disetujui akan diberikan jangka waktu dalam melunasi pinjamannya dan diminta untuk membayar angsuran tepat waktu dengan bunga yang telah ditentukan. Langkah-langkah pemberian pinjaman ada beberapa informasi yang diperlukan oleh simpan pinjam Kelompok Sejahtera Bumi Jaya, antara lain : 1. Identitas calon peminjam tidak diragukan. 2. Untuk tujuan apakah dana tersebut diajukan. 3. Apakah dana tersebut digunakan untuk hal yang bermanfaat atau tidak. 4. Mampukah calon peminjam mengangsur setiap bulannya. Sebelum membahas tentang prosedur pengajuan pinjaman dana tanggung renteng di desa Karangsalam khususnya di RT02 perlu diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan pemberian pinjaman. Ada beberapa ciri dan unsur yang harus diperhatikan, di antaranya sebagai berikut: 1. Adanya warga yang harus membayar angsuran pinjaman dengan bunga yang telah ditetapkan, yang menimbulkan tagihan. 2.
Didasarkan pada akad perjanjian saling mempercayai.
3. Terkandung kesepakatan pelunasan uang yang meminjan. 4. Di dalam praktek ini dinyatakan dalam perjanjian yang telah disepakati antara warga yang meminjam dan dari pihak pinjaman kelompok Sejahtera Bumi Jaya.
73
Selain berperan sebagai lenbaga keuangan di tingkat RT yang menghimpun dana dan menyalurkan dana untuk masyarakat untuk warga sekitar RT02 juga bermanfaat meningkatkan pendapatan dengan meminjam untuk kebutuhan atau yang lainnya. Sektor pembiyaan pinjaman mendatangkan keuntungan yang besar, namun prinsip kehati-hatian di kelompok Sejahtera Bumi Jaya dalam pembiayaan pinjaman tetap terjaga. Dalam memberikan pinjaman, tidak semua pengajuan permohonan disetujui oleh pengurus, sebab Pembiayaan berupa pinjaman harus ada rasa tanggung jawab. Menghindari risiko kemacetan dalam pinjaman kelompok Sejahtera Bumi Jaya, pengurus menerapkan suatu proses di mana anggotanya bertanggung jawab membayar angsuran sebelumnya. Pemberian pinjaman yang diberikan kepada orang-orang yang benar mempunyai rasa tanggung jawab. Pinjaman kelompok Sejahtera Bumi Jaya walaupun di lingkup yang kecil namun prosedur yang diterapkan dalam memberikan pinjaman cukuplah
ketat. Hal ini
supaya para anggotanya disiplin dalam membayar angsuran setiap bulannya. Proses pinjaman bisa disebut pinjaman lunak karena masih dalam lingkup warga sekitar. Pengurus pun mengetahui latar belakang kehidupan warga sehingga mereka mudah untuk memberikan pinjaman kepada setiap warga yang datang untuk meminta tolong pada
74
awal bulan atau akhir bulan kepada pengelola dana tersebut. Biasanya mereka membayar angsuran pada tanggal 3, 4, 5.Pemberian pinjaman di kelompok Sejahtera Bumi Jaya menggunakan jaminan KTP.Modal kepercayaaan inilah atas dasar membantu warga, yang bukan warga RT02 pun bisa pinjam di kelompok tersebut dengan menggunakan KTP. Dengan
catatan pengurus kelompok Sejahtera Bumi Jaya
mengetahui pekerjaan dan alasan untuk meminjam uang tersebut. Pengurus juga mempunyai skala prioritas dalam meminjamkan uang dengan melihat perseorangan-perseorangan lebih dulu. Pengurus memberikan pembiayaan kepada warga kelompok Sejahtera Bumi Jaya maksimal 10.000.000,00 akan tetapi rata-rata warga meminjam 2.000.000,00. Dari pinjaman ini dana modal pembiayaan kelompok Sejahtera Bumi Jaya semakin bertambah. Pemberian bunga 10% kepada peminjam dan syarat yang mudah sangat membantu warga.Oleh karena itu Kelompok Sejahtera Bumi Jaya sampai sekarang masih bisa berkembang dengan baik.Dari tahun ke tahun hanya mengalami presentase keuangan naik turun.Presentase turun ketika adanya kredit macet dari peminjam yang tidak mengembalikan tepat waktu. Warga yang tidak mengembalikan pinjaman tepat waktu akan dikenakan tambahan bunga 10% lagi dari pinjamannya.
75
C.
Prosedur proses pengembalian pinjaman kelompok Sejahtera Bumi Jaya. Setelah melalui berbagai rangkaian penulis yang dipaparkan di atas maka proses pemberian pinjaman mencapai tahap akhir. Pengurus akan memberikan pinjaman yang didasarkan pada skalaprioritas anggota yang meminjam. Anggota yang pertama kali meminjam tidak boleh langsung meminjam uang sebesar 10.000.000,- jika baru pertama kali meminjam hanya diberikan pinjaman sebesar 500.000,- sampai 1.000.000,- karena untuk melihat kedisiplinan si peminjam dalam membayar angsuran setiap bulannya. Ketua menyetujui permohonan calon peminjam, atas rekomendasi ketua maka bendahara memberikan pinjaman sesuai dengan pengajuan peminjam.Apabila terjadi penolakan maka tidak diberi pinjaman oleh ketua. Penolakan terhadap pengajuan pinjaman biasanya didasarkan pada hal-hal sebagai berikut: 1. Kredibilitas peminjam disanksikan. 2. Alasan calon peminjam kurang tepat. 3. Calon peminjam pernah memiliki angsuran yang dulunya tidak disiplin dalam pembayaran. 4. Anggota masih memiliki pinjaman di Kelompok Sejahtera Bumi Jaya.
76
Bagi peminjam yang permohonannya dikabulkan maka akan dibuat kesepakatan antara pengurus dan calon peminjam. Kesepakatan tersebut menyatakan bahwa calon peminjam bertanggung jawab atas angsurannya. Untuk sistem pengangsuran disesuaikan dengan jumlah uang yang dia pinjam dengan bunga 10 %. Sesuai
kesepakatan
pengembalian
pinjaman
oleh
peminjam
ditentukan pengurus pada awal bulan. Proses pengembalian pinjaman ini dibayar dengan tambahan bunga 10% dari pinjaman tersebut. Pengelola dana mencatat orang yang membayar angsuran. Peminjam kelompok Sejahtera Bumi Jaya dalam membayar angsuran tidak diberi slip atau tanda bukti. Hanya peminjam mengetahui bahwa angsurannya telah dicatat pada saat itu juga. Pada proses pengembalian terdapat beberapa masalah seperti hal nya kredit macet. Kredit macet inilah yang kadang membuat antara pengurus dan anggota terjadi perselisihan. Dari proses realisasi permohonan pinjaman dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi pinjaman di kelompok Sejahtera Bumi Jaya tergolong mudah dan cepat. Proses memberikan pinjaman hanya membutuhkan waktu untuk menunggu pada tanggal muda. Apabila sudah tidak ada kendala, bagi anggota yang ingin meminjam biasanya terlebih dahulu dia menyampaikan maksud dan tujuan meminjam kepada ketua atau pengelola dana pinjaman tersebut.
77
D.
Pengelolaan dana tanggung renteng dan sistem pinjaman dana tanggung renteng di Desa Karang Salam dalam prespektif hukum Islam. Tanggung renteng adalah tanggungan secara bersama-sama ataupun tanggung jawab bersama yang berupa pinjaman murni yang diberikan pemerintah tanpa bunga untuk membantu masyarakat yang membutuhkan modal dalam pengembangan usaha kecilnya. Pengelolaan dana tanggung renteng di Desa Karangsalam ini seperti bank konvensional maupun koperasi-koperasi yang lain. Pengelolaan dan akadnya dana tanggung renteng di Desa Karangsalam tidak sesuai yang pemerintah berikan. Sistem pinjaman dana tanggung renteng di desa Karangsalam mempunyai persyaratan yang relatif mudah dalam hal meminjam, birokrasi yang singkat, pelayanan yang cepat mendorong warga untuk melakukan pinjaman. Kekurangan modal untuk usaha dan semakin banyaknya kebutuhan yang diperlukan oleh warga. Hal inilah yang mendorong warga
melakukan
pinjaman untuk mencukupi kebutuhan, walaupundengan kategori bunga 10% masyarakat sudah mengetahui bahwa itu riba. Warga sekitar ada yang merasa keberatan dengan praktek riba tersebut. Kita sesama umat muslim diperintahkan untuk saling tolong menolong. Allah berfirman:
78
“dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Qs. Al-Maidah :2)
Dalam tolong menolong kita tidak boleh memanfaatkan akan hal itu. Seperti contohnya dalam pengambilan riba di dalam kita meminjamkan uang terhadap sesama umat manusia. Pemerintah menerapkan sistem kerja bagi hasil dalam dana tanggung renteng, yaitu apabila usaha berhasil, dan sebaliknya apabila rugi ditanggung sekelompok tersebut. Dalam kenyataannya dalam peminjaman dana tanggung renteng kelompok Sejahtera Bumi Jaya warga diwajibkan untuk mengembalikan pinjaman beserta bunga 10%. Dalam syari‟at Islam telah melarang adanya penggunaan riba pada pinjaman atau koperasi lainnya dalam bentuk apapun termasuk dalam pinjaman yang penulis teliti ini yang dikelola oleh ibu-ibu yang bertempat tinggal di Desa Karangsalam Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang. Riba itu sendiri merupakan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Menurut jenisnya pinjaman tersebut mengandung unsur riba Qardhi karena meminjamkan uang kepada warga Desa Karangsalam RT02 khususnya dan masyarakat sekitar, dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjami, dalam pinjaman kelompok Sejahtera Bumi Jaya
79
tersebut telah ditentukan sebesar sepuluh persen dari jumlah pinjaman. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam yang mana telah dijelaskan didalam firman Allah SWT:
“Hai orang-orang yang beriman janganlah, kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil........” (An-Nissa:29)
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberutungan” (Qs aliimron: 130)
Di dalam agama Islam riba telah dilarang sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat di atas, riba tersebut bersifat menindas dan dapat menyerang atau dapat menggunakan sistem pemerasan, riba dapat memindahkan harta dari orang yang miskin ke orang yang kaya.
80
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana tanggung renteng dan pinjaman kelompok Sejahtera Bumi Jaya di Desa Karangsalam Kecamatan Suruh yang dituliskankan dalam bab per bab dapat disimpulkan sebagai berikut. Mengenai pengelolaan dana tanggung renteng dan prosedur pinjaman, prosedur pengembalian pinjaman dan pandangan hukum Islam terhadap praktek pinjaman di Dusun Karangsalam Kecamatan Suruh ini dapat penulis simpulkan sebagai berikut : 1.
Pengelolaan dana tanggung renteng tidak sesuai pengelolaan sistem tanggung renteng tetapi lebih cenderung ke koperasi pinjaman biasa.
2.
Proses pinjaman dikenakan bunga 10%. Pinjaman ini merupakan pinjaman lunak, di mana tidak memakai jaminan apapun. Pinjaman maksimal 10.000.000,00 rata rata anggota meminjam 2.000.000,00. Kegiatan pinjaman dilakukan warga pada awal bulan yaitu tanggal 3, 4, 5, ataupun yang lainnya. Anggota yang meminjam membayar angsuran sesuai pinjaman dengan bunga 10% yang telah ditetapkan dalam kesepakatan. Pengelola dana mendapat 5% dan 5% masuk dalam modal tanggung renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya.
81
3.
Proses pengembalian pinjaman ini dilaksanakan pada tanggal muda dengan membayar angsuran sesuai pinjaman dan bunga 10% setiap bulannya. Apabila peminjam tidak membayar, peminjam dikenakan denda 10%, disamping wajib membayar cicilan pokok. Apabila Selama 5 bulan berturut-turut tidak membayar pinjaman, pinjaman anggota tersebut dibekukan, dan harus membayarnya terlebih dahulu dengan bunga bunga di setiap bulannya. Dalam proses meminjam pengurus akan melihat keseriusan anggota saat mengembalikan angsuran pinjaman, dan memberi dua kali kesempatan untuk anggota yang sulit mengembalikan pinjaman. Dalam agama Islam telah melarang riba.akan tetapi pinjaman ini masih menggunakan riba, yaitu 10% dari pinjaman. Dalam pinjaman ini termasuk menggunakan jenis riba Qardhi yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjami.
B. Saran-Saran 1.
Perlu pengawasan dari badan PNPM dalam kegiatan tanggung renteng agar mencapai tujuan yang diharapkan pemerintah.
2.
Perlunya penambahan wawasan tentang sistem kerja tanggung renteng dan pemakaian riba karena pemakaian riba lebih banyak mudhorotnya. Tapi dengan berbagai alasan untuk membantu warga agar tidak terjadi jeratan dengan rentenir atau lembaga keuangan, yang tentunya lebih sulit dalam meminjam. Allah juga menyuruh kita tolong menolong, 82
alangkah baiknya riba tersebut dihilangkan, karena pengelola dana sudah mengetahui akan haramnya riba dengan mengganti haramnya riba dengan bagi hasil yang telah diterapkan pada tanggung renteng tersebut. 3.
Pinjaman ini sebaiknya mendaftarkan ke notaris agar ada pengesahan badan hukumnya, dan jelas akan keamanan dalam pinjaman. Tidak hanya menggunakan azaz kepercayaan saja.
4.
Pinjaman ini diharapkan bisa memberi pengarahan kepada nasabah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam hal perekonomian.
5.
Perlunya peningkatan profesionalisme kerja bagi semua karyawan dan pengurus.
6.
Perlunya menjalin kekeluargaan di dalam krlompok Sejahtera Bumi Jaya.
7.
Diharapkan pengadaan kajian tentang hukum penggunaan riba pada pinjaman Kelompok Sejahtera Bumi Jaya.
83
DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur‟anul Al-Karim.2010.Mushaf Al-AzharAlQur‟andanTerjemah. Bandung: Hilal. Antonio, Muhammad Syafi‟i. 2001. Bank Syari‟ah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani. Anwar, Syamsul. 2010. Hukum Perjanjian Syari‟ah Studi Tentang Akad dalam Fikih Muamalat. Jakarta: Rajawali Pers. Ascarya. 2011. Akad & Produk BankSyariah. Jakarta: Rajawali Pers. Alam, Susanto. 2007. Perekonomian Masyarakat. Yogyakarta: Ari Offse. Dewi, Gemala,Widyaningsih, &Yeni Salma Barlinti.2006. HukumPerikatanIslam di Indonesia. Jakarta: Kencana. Desi , Sulistyani. 2011. PNPM.Jakarta Barat: CV Artha Rivera. Gegana, Matahari Giska. 2011.“Penerapan Prinsip Tanggung Renteng dalam Hal Kreditur Melakukan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi”. Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta: Universitas Indonesia. Herawanto, Abdul Aziz. 2009. “Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi Secara Syariah di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Surakarta”.Skripsi tidak diterbitkan. Surakarta: Fakultas hukum Universitas Sebelas Maret. Inayah, Nur. 2009. “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta”. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas dakwah UIN Sunan Kalijaga. Kasmir. 2004. Manajemen Perbankan. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada.. Kurneawati.2011.”AnalisisPerlakuanAkuntansiPiutangMurabahahpada PT. Bank BRI Syariah KCI gubeng Surabaya”.Skripsitidakditerbitkan. Surabaya: JurusanAkuntansiSTIEPerbanas. Mas‟adi, Hufron A. 2012. Fiqh Muamalah Konstekstual. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada. Moleong, Lexy J. 2011. RemajaRosdakarya.
MetodologiPenelitianKualitatif.
84
Bandung:
PT.
Muhamad. 2002. Manajemen Bank Syari‟ah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Muslich, Ahmad Wardi. 2010. FiqhMuamalat. Jakarta: Amzah. Putra, AndiRidwansyahBahar. 2013. “TransaksiJualBeliKendaraanMelalui Bank SyariahDenganMenggunakanAkadMurabahah”.Skripsitidakditerbitkan. Makassar: FakultasHukumUniversitasHasanuddin Makassar. Ridwan, Muhammad. 2007. Konstruksi Bank Syari‟ah Indonesia. Yogyakarta: Pustaka SM. Sudarsono, Heri. 2004. Bank dan Lembaga Keuangan Syari‟ah. Yogyakarta: EKONSIA Kampus Fakultas Ekonomi UII. Sudjana, Nana. 1998. TuntunanPenyusunanKaryaIlmiah. Bandung:SinarBaru. Sugiyono. 2010. MetodePenelitianKuantitatifKualitatifdan R&D. Bandung: Alfabeta. Susila, Andri .2002.“Praktik Akad Murabahah dan Akad Ijarah di BMT Haniva Berbah dalam Perspekti Fikih Muamalah “.Skripsitidakditerbitkan.Yogyakarta:JurusanMuamalatFakultasSyariahdanH ukum UIN SunanKalijaga. Sulistyoningroom. 2010. “Implementasi Pemberian Kredit Bergulir PNPM MandiriKepada Usaha Kecil dan Menengah Masyarakat di kelurahan jendi Kecamatan Selosiri kabupaten wonogiri”.Skripsi tidak diterbitkan. Solo:Jurusan Ekonomi Menejemen UMS.
Syarifudin, Amir. 1997. UshulFiqihJilid 1. Jakarta: Logos. Subekti. Tjitrosudibio. 2008. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. Utsman, Sabian. 2014. MetodologiPenelitianHukumProgresif. Yogyakarta: Pustaka pelajar
85
A. Data Wawancara Nama : Tyas Ningrum Alamat : Desa Karangsalam RT02 RW01 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Umur : 37 tahun.
A B
A B A B A B
A B A B A B A B A B
A B
A
: “Bagaimana sejarah berdirinya kelompok Sejahtera Bumi Jaya?” : “Sebenarnya, gimana ya? Dulu namanya dewisri. Tapi blm ada sebulan diganti dengan nama Sejahtera Bumi jaya. Biar masyarakatnya katanya sejahtera sampai beberapa periode yang masih hingga sekarang..Pada tanggal 10 Januari 2007 Sejahtera Bumi Jaya disahkan oleh masyarakat setempat.Yang akadnya pertama dengan menyebutnya tanggung renteng.” : Berapa anggotanya buk dikelompok sejahtera bumi jaya? : 40 orang mba. : Bagaimana dalam sistem kerja dalam tanggung renteng , apa melakukan bagi hasil dan bersifat transparan ? : tidak melakukan bagi hasil yang meminjam ya membayar sesuai bunga yang telah ditentukan. : “Modalnya dari mana Ibuk?” : “Modalnya dari dana swadaya masyarakat yang diberikan pemerintah, dulu diterima sekitar 44.800.000 sampai sekarang uang 68.000.000 selama 8 tahun. : Warga disini kalo pinjam uang berapa buk ? : Rata rata pinjam 2.000.000 mba, maksimal pinjam 10.000.000. : Berapa awal pinjaman ? : 500.000 ribu sampai 1.000.000 mba liat liat orangnya dahulu. : Apa aja jenis pinjaman di Kelompok Sejahtera Bumi jaya ? : Ya Cuma satu saja jenisnya mba. Cuma pinjaman itu. :Siapa saja yang boleh dipinjami buk ? : “Dulu orang yang butuh modal dalam usahanya, kita membantu, tapi untuk sekarang kita melihat kebutuhan orang tersebut pinjam”. : visi dan misinya?” : “Visi dan misi mengurangi rentenir, paling tidak mengurangi kegiatan rentenir, membantu orang yang berwirausaha yang kekurangan modal. Kemudian membantu masyarakat disini untuk memberikan pinjaman secara lunak dan dengan syarat yang mudah, tanpa pakai jaminan apa-apa.” : “Hanya menyerahkan KTP?” : “Tidak, tidak ada syarat apa-apa, tapi khusus untuk warga disini, maksimal pinjaman dua setengah juta, dua jutalah rata-rata, BPN kan dua juta pakai jaminan. Tapi intinya kita memang seperti itu tadi, kalau tidak bisa membayar, kita keluarkan dari anggota koperasi.” : “Untuk kredit macet?”
B A B
A B A B
A B
A B A B
A B A B A B A B A B A B A B A
: “Tidak, saya tidak ingin yang seperti itu, karena tujuannya memang membantu.” : “Proses pemberian pinjamannya dengan mudah iya Ibuk?” : “Iya, namun ada kriterianya. Kriterianya itu skalaprioritas misalnya, ini untuk biaya orang sakit, ini untuk biaya anak sekolah, dan lain sebagainya, nanti kita skalaprioritaskan.” : “Terus semisalnya orang tersebut tidak bekerja, tidak punya penghasilan, apa dalam koperasi Telulasan ini bisa meminjami?” : “Bisa.” : “Walaupun tidak punya pekerjaan?” :“Iya bisa, Cuman ya itu, kadang kita pending dulu kalau tidak membayar, makanya kan untuk mengatasi kredit macet di pending dan harus melunasi dulu, entah denda, bunga dan sebagainya, semisal hutangnya satu setengah juta yang lima ratus ribu di pending ditunggu sampai orang tersebut membayar, kalau nggak ya sudah namanya juga masyarakat ya.” : “Jadi kalau nggak lunas tidak bisa meminjam lagi?” : “Iya, dilunasi dulu, kalau sudah lunas juga tidak bisa meminjam lagi, sampai lima bulan berikutnya, jika nantinya masih seperti itu maka akan kita keluarkan.” : “Ada berapa kali kesempatan untuk masyarakat disini?” : “Maksimal dua kali.” : “Bagaimana cara pemberian pinjamanya?” : “ Pemberian pinjamannya yang khusus hanya untuk warga disini, yang paling saya tidak suka, ketika peminjam tidak membayar denda, diperbarui lagi, kemudian dengan denda yang baru dan bunga yang baru, yang sama dengan riba, semacam ribalah menurut saya.” : “Berapa persen bunganya?” : “Sepuluh persen.” : “Terus seumpama hutangnya seratus ribu, tidak membayar selama tiga bulan berarti bunga perbulannya menumpuk?” :“Iya, bunganya menumpuk sesuai dengan terlambat membayarnya, perbulan sesuai hutang yang diambil 10%. : “Bagaimana proses pinjamannya buk?” : “Proses simpanannya berbunga.” : “Bagaimana proses pengembalian pinjaman setiap bulannya?” : “Maksudnya lancar dan tidaknya?” : “Iya.” : “Ada beberapa yang seperti itu, pasti ada kredit macetnya.” : “pada tanggal berapa warga membayar angsuran pinjamannya? : “awal bulan, tanggal satu, dua, tiga, atau yang lainnya. : “Sudah berapa lama simpan pinjam ini berdiri?” : “sudah delapan tahunan mungkin, kurang lebihnya.” : “Adakah suka dan duka menjadi petugas sejahtera bumi jaya?”
B
A B
A B A B A B A B A B
:“Kalau sukanya, ya niatnya membantu warga, dukanya lebih banyak, karena banyak dimarahin orang, terus lembur, dalam satu tahun itu harus bikin laporan keuangan, kemudian karena ini terdiri dari tenaga ahlilah ibaratnya.” : “Bagaimana tanggapan petugas tentang pinjaman tersebut?” : “Sebenarnya mungkin, kalau saya dulu ya it‟s ok gak masalah, yang penting niatnya membantu, tapi kalau yang beberapa tahun belakangan, saya mengambilnya …….., jadi untungnya ya itu tadi, kalau menurut saya yang penting banyak manfaatnya dari pada mudaratnya. : apa di kelompok Sejahtera Bumi Jaya ada pertemuan rutin buk? : Tidak mba. yang membayar ya hanya membayar angsuran aja mba dateng kerumah ibu X. : “sejak kapan menetapkan dana 10%?” : sejak pertama didirikan kelompok Sejahtera Bumi Jaya. : Bunga 10% itu masuknya kemana ? : 5% di pengelola dana bendahara si X 5% masuk modal pinjaman. : Siapa yang menentukan bunga 5% masuk di X ? : Dia sendiri mba. Yang menentukan. : Apa banyak yang tidak setuju mba dengan itu ? : Banyak mba. Tetapi gimana lagi.
( beberapa ibu-ibu anggota nasabah yang ikut dikelompok Sejahtera Bumi Jaya yang sedang duduk duduk di depan rumah : Ibu Ngatiyem 54tahun, Ibu Umi 49tahun, Ibu Prapti 51tahun) Nama Alamat Umur Nama Alamat Umur Nama Alamat Umur
A B
A B
: Ngatiyem : Desa Karangsalam RT02 RW01 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang : 54 tahun. : Umi kulsum : Desa Karangsalam RT02 RW01 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang : 49tahun. : Prapti : Desa Karangsalam RT02 RW01 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang : 51 tahun.
: Apa yang ibu rasakan dengan pinjaman ini ? : Mungkin dengan adanya pinjaman ini saya bisa merasakan beberapa manfaatnya karena dengan adanya kebutuhan yang sangat mendesak dan dengan proses yang sangat mudah, saya bisa meminjam dan tidak ada jaminan apapun. Dan itu manfaat yang saya rasakan di pinjaman ini mbak, karena kalau pinjam di bankbank lainnya kan harus menggunakan jaminan dan itu menurut saya sangat susah. Semisal pinjam Rp.2.000.000 harus menggunakan jaminan seperti BPKB dan sertifikat tanah, sedangkan di koperasi simpan pinjam ini tidak menggunakan jaminan sama sekali, itu yang membuat saya tertarik jadi nasabah setia di sejahtera bumi jaya. : itu kan menggunakan bunga ya buk, apa pendapat ibu tentang bunga 10% yang telah ditetapkan? : ya walaupun dengan menggunakan bunga 10% sih, saya merasa keberatan .seperti saya kan orang tidak tidak punya ya, jadi sangat membantu saya.
